[mediacare] PILPRES 2009, SBY-MEGA BERSAING KETAT
Pilpres 2009, SBY-Mega Bersaing Ketat Depok, (Analisa) Analis politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009, Megawati Soekarnoputri (Mega) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperkirakan akan bersaing ketat. Kalau semua yang maju di 'pacuan' 2009 adalah 'kuda tua' seperti SBY, Wiranto, Akbar Tandjung, Megawati, Amien Rais, dan Gus Dur, maka peluang terbesar tetap ada di tangan Mega dan SBY, katanya, di Depok, Minggu. Ia memberi alasan mengapa Mega atau SBY yang hanya bersaing ketat. Pertama, walau prestasinya kurang memuaskan, SBY tetap memiliki basis pemilih yakni pemilih pada pemilu 2004, minus mereka yang kecewa karena gagalnya kinerja pemerintah. Kedua, lanjut dosen politik FISIP-UI tersebut, di antara pemain tua yang ada, Mega dan SBY yang massanya lebih besar secara ideologis dan obyektif. Sedangkan alasan ketiga, walau Mega dianggap gagal dulu, tapi 2009 adalah pertandingan baru. Kalau ada perbaikan dalam model kampanye, manajemen ditata lagi dengan menghadirkan ahli-ahli komunikasi politik, Mega berpeluang besar, kata Direktur Parrhesia Institute, (State In-Building) tersebut. Dengan catatan tidak ada figur baru yang menonjol, tambahnya. Boni Hargens mengatakan untuk sementara, figur baru yang paling patut diwaspadai para kuda tua adalah Mardiyanto (Mendagri). Ia yakin ada partai yang meliriknya, karena kinerjanya bagus di Jawa Tengah, apalagi kalau sukses jadi Mendagri hingga 2009. Namun, lanjut dia, terlepas dari semua itu, kepemimpinan nasional 2009 memerlukan kriteria figur sebagai berikut. Pertama, integritas politik yang baik. Kedua, figur nasionalis yang tentunya diusung oleh partai nasionalis juga, tidak peduli partai kecil atau besar. Ketiga, bekerja dengan hati. Selama ini, kata dia, politik di Indonesia bangkrut karena pemimpin tidak punya hati, dan lebih menonjolkan kepentingan partai ketimbang kepentingan rakyat. Bahkan, ada juga yang lebih penting menjaga hubungan politik daripada nasib rakyat. Itu yang terjadi dengan kasus Lapindo, impor beras, kasus Iran, dan lainnya, katanya. Ia menilai isu kepemimpinan nasional telah dilempar oleh PDIP ketika Rakernas II dan Rakornas PDIP (8-10 Sept 2007), dengan melalui merekomendasikan pencalonan Megawati menjadi presiden pada Pemilu 2009. Rekomendasi tersebut merupakan satu dari 22 rekomendasi yang dihasilkan musyawarah PDIP. Meski kalangan istana mengatakan tidak terpengaruh dengan pencalonan Mega, ia menilai SBY sendiri resah tentang kesediaan Mega menjadi capres 2009, karena Mega saingan terberatnya pada Pemilu 2004. Jika kepemimpinan SBY tidak lebih baik dari Megawati dulu, SBY bisa tergusur di 2009, katanya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPR-RI, Tjahyo Kumolo mengatakan dengan lebih awal diusungnya Mega sebagai capres dari PDIP maka persiapan dan strategi untuk memenangkan akan lebih terkonsentrasi lebih baik. Kami mengusungnya lebih awal karena persiapan capres diperlukan waktu yang lama dan harus matang, katanya. Ia juga menyadari bahwa hasil survei dan analis para pakar politik, mengatakan bahwa Mega dan SBY akan bersaing dalam Pilpres 2009. Oleh karena itu, kata dia, perlu strategi dan persiapan yang matang dalam menghadapi hal tersebut. Menurut dia, selama ini jalannya pemerintahan merupakan masa pembelajaran yang baik. Kita akan cari bentuk strategi agar hidup rakyat menjadi lebih baik, katanya. Ketika ditanya bagaimana peluang Mega memenangkan Pilpres 2009, Tjahyo Kumolo, mantan tokoh Golkar itu mengatakan semua tergantung kepada rakyat, karena rakyat yang menentukan pilihannya. Masyarakat tahu figur mana yang cocok untuk memimpin mereka, kata mantan Ketua Umum KNPI di era Orde Baru itu. (Ant) Topik LainPresiden Tiba di New York Demi Keselamatan Penerbangan dan Pembangunan Medan Pemerintah Pusat Harus Secepatnya Pindahkan Bandara Polonia Suplemen Kalsium Tingkatkan Risiko Serangan Jantung Perampok Bersenjata Api Gasak Mobil Toyota di Jakarta Barat KBRI Akan Usut Kematian Sukasih di Melaka Mengaku Warga Miskin, Tapi Saat Dirawat di RS Gunakan HP Tajukrencana Ekstradisi Fujimori dan Keadilan Situs Lain Exolution.net Hotel Polonia Tiara Executive Club TebingOnline.net Sanex Motor Jimmy Chen - Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.
[mediacare] Sita Harta Soeharto di Indonesia
SUARA PEMBARUAN DAILY - Sita Harta Soeharto di Indonesia [JAKARTA] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memerintahkan anak buahnya, seperti Kapolri dan Jaksa Agung, untuk segera menyelidiki dan menyita harta Soeharto, anak-anak, dan kroni-kroninya, yang berada di Indonesia. Harta itu diduga kuat diperoleh dengan cara-cara melawan hukum. Pemerintah seharusnya memulai dengan menyita aset (milik Soeharto, Red) yang berada di Indonesia dulu, baru yang berada di negara-negara lain, kata Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN), Prof Dr Sahetapy SH, kepada SP di Jakarta, Kamis (20/9) pagi. Secara terpisah itu, anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Taufik Basari, mendesak pemerintah untuk menyikapi secara serius dan proaktif prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia yang akan membantu pengembalian aset-aset negara yang dicuri oleh penguasa melalui program Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. Terkait dengan prakarsa StAR tersebut, PBB dan Bank Dunia menempatkan mantan Presiden Soeharto di posisi pertama pada daftar pemimpin negara terkorup di dunia, dengan taksiran nilai kekayaan negara yang diambil mencapai US$ 15 miliar hingga US$ 35 miliar. Nilai itu jauh di atas mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos di peringkat dua, dengan taksiran nilai kekayaan negara yang diambil mencapai US$ 5 miliar hingga US$ 10 miliar. Saya kira Jaksa Agung Hendarman Supandji harus segera mengutus anak buahnya untuk berkoordinasi dengan PBB dan Bank dunia untuk mencocokkan data yang dimiliki dengan data yang ada di Kejagung, ujar Taufik. Dia yakin, Kejagung mempunyai data mengenai harta Soeharto, anak-anak, beserta kroni-kroninya, baik yang berada di Indonesia maupun di negara-negara lain, yang diduga dicuri dari negara. Kejagung jangan diam saja. Ingat, Indonesia salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Internasional Anti-Korupsi, kata dia mengingatkan. Desak KPK Sementara itu, Sahetapy berpendapat, jika Pemerintah Indonesia memiliki niat untuk mengambil kembali kekayaan negara yang diambil mantan Presiden Soeharto, terutama yang disimpan di Indonesia, dari dulu sudah bisa diselesaikan. Ya, memang sulit. Karena di DPR sendiri ada yang membela Soeharto, baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi, kata dia. Sahetapy juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terlibat menyelidiki dan menyita harta Soeharto, anak-anak, dan kroninya yang diduga diambil dari negara. Saya minta pimpinan KPK yang akan datang segera memulai melakukan ini, kata dia. Sedangkan untuk mengambil harta Soeharto yang ada di negara-negara lain, Sahetapy mengatakan, pemerintah dan DPR harus membentuk UU baru terlebih dahulu. Dalam UU baru itu harus ditegaskan, semua harta Soeharto, anak-anak dan kroni-kroninya yang didapat secara melawan hukum harus disita, kata dia. UU baru yang dimaksud, kata dia, hanya mengatur pengambilalihan harta Soeharto, anak-anak dan kroni-kroninya. Sedangkan dalam peraturan peralihannya nanti baru diatur untuk siapa saja atau semua kepala negara dan pemerintah Indonesia ke depan, kata dia. Secara terpisah, sosiolog, George Yunus Aditjondro pesismistis dengan upaya pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia, untuk bisa menyita harta negara yang dicuri Soeharto. Pasalnya, di mana-mana ada orang Soeharto, termasuk di MA. Tak Perlu Ditanggapi Salah seorang kuasa hukum Soeharto, Muhammad Assegaf meminta agar daftar yang tercantum dalam laporan StAR Initiative yang diluncurkan PBB dan Bank Dunia, Senin (17/9) lalu, tidak perlu ditanggapi secara serius. Karena dalam daftar itu disebutkan, mantan Presiden Soeharto menempati urutan pertama pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri kekayaan negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir. Menurutnya, penggunaan kata-kata yang diperkirakan mencuri kekayaan negara, menunjukkan PBB dan Bank Dunia menyimpulkan laporan itu bukan berdasarkan penyelidikan dan investigasi sendiri, tetapi patut diduga mencomot dari media-media yang dia nilai tidak bertanggung jawab. Ya, bisa saja PBB dan Bank Dunia mengambil dari Majalah Time, yang tidak bisa menunjukkan bukti ketika kami tuntut, sehingga mereka dikalahkan MA, katanya, di Jakarta, Rabu (19/9). Langkah Pemerintah Terkait dengan StAR Initiative, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjelaskan, Presiden Yudhoyono dijadwalkan menemui Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, di sela-sela kunjungan kerjanya ke New York, AS, mulai Sabtu (22/9) mendatang. Presiden akan meminta penjelasan Bank Dunia sehubungan tawaran lembaga tersebut bersama PBB untuk mengembalikan harta negara yang dikorupsi mantan Presiden Soeharto. Ini penting. Sebab, tidak mudah mengembalikan harta yang dikorupsi dan disimpan di luar negeri. Untuk itu kita memerlukan dukungan masyarakat internasional, kata Menlu, Rabu. Karena masih berupa
[mediacare] DPP PDIP Ambil Alih Penentuan Calon Gubernur Bali
Demokrasi internal partai yang down-top dan top-down baik untuk semua pihak, terutama bagi daerah terkait DPP PDIP Ambil Alih Penentuan Calon Gubernur Bali Sabtu, 15 September 2007 | 19:02 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Bali, Sabtu (15/9) berlangsung anti klimak. Forum yang mestinya menetapkan calon Gubernur Bali versi PDIP itu akhirnya sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada DPP PDIP. Tanda-tanda diambilnya keputusan seperti itu sudah terlihat saat Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menyampaikan sambutan. Ia meminta agar nama-nama seluruh calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mendaftar dikirimkan saja ke DPP PDIP. ?DPP nantinya akan melakukan survey untuk melihat persepsi publik mengenai calon yang paling familiar dan paling bisa diterima,? tegasnya di depan sekitar 700 kader PDIP yang mewakili DPC dan PAC se-Bali. Pramono mengisyaratkan, langkah itu diambil agar energi partai tidak dihabiskan dalam pilkada. Sebab, pilkada hanyalah sasaran antara sebelum pemilihan Presiden dan pemilu legistatif 2009. Apalagi Rakornas PDIP sudah memastikan akan kembali mencalonkan Megawati sebagai Presiden RI. Ditegaskannya, DPP akan mengambil langkah yang transparan dalam penentuan calon. Selain melalui survey dengan menyewa 2 lembaga independen yang kredible, keputusan akhir juga akan diambil dalam forum rapat Pimpinan. ?Jadi tidak akan ada calonnya Megawati, calonnya Tuafik Kiemas, atau calonnya Pramono,? tegasnya. Sebelum keputusan dikeluarkan DPP, dia meminta agar kader PDIP tidak saling berpolemik. Untuk menjamin transpransi, sebagai Sekjen dia sudah sepakat dengan Megawati untuk tidak akan bertemu dengan para kandidat. Langkah semacam ini, menurutnya, sudah diambil dalam Pilkada di daerah-daerah lain. Hasilnya, dari 18 kali Pilkada Gubernur, PDIP bisa memenangkan 10 diantaranya. Untuk Bali, DPP bakal memberi perhatian khusus karena merupakan barometer PDIP. ?Disini kita tidak boleh kalah,? tegasnya. Dia menjamin, Megawati akan turun langsung saat kampanye pilkada nanti. Permintaan Pramono untuk menyerahkan penetapan calon ke DPP itu ditanggapi positif oleh 9 DPC PDIP. Dalam pandangan umumnya mereka menyatakan persetujuannya sehingga proses voting untuk menentukan urutan dukungan kepada para calon tidak diperlukan. Namun, 6 DPC yakni Denpasar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Singaraja dan Tabanan meminta DPP untuk lebih mempertimbangkan calon yang berasal dari kader PDIP. Adapun sejumlah figur yang bakal disaring oleh DPP itu dari kalangan non kader PDIP adalah Komjen Pol Made Mangku Pastika, Anggota DPD RI Wayan Sudhirta, Direktur TPI Sang Nyoman Suwisma dan mantan Rektor Unud Prof dr Wayan Wita. Sementara dari jajaran kader antara lain adalah Bupati Jembrana I Gde Winasa, Wakil Gubernur Bali Alit Kelakan, Walikota Denpasar AA Puspayoga, pengurs DPD Nyoman Dhamantra dan Tjok Ratmadi serta Bupati Tabanan Adi Wiryatama. Menanggapi keputusan Rakerdasus itu, Mangku Pastika menyatakan bisa menerimanya sebagai proses politik. ?Sebagai bakal calon saya melihat ini langkah yang terbaik,? tegasnya. Hal yang sama disampaikan Wayan Sudhirta. ?Ini menunjukkan adanya keseriusan untuk memenangkan Pilkada,? tegasnya. Rofiqi Hasan - Boardwalk for $500? In 2007? Ha! Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.
[mediacare] Mega Bersedia Maju (Batam Pos)
Indra J. Piliang: Mega-Sutyoso kurang pas Mega Bersedia Maju Selasa, 11 September 2007 JAKARTA (BP) - Teka-teki kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan kembali pada Pilpres 2009 mendatang telah terjawab. Dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP kemarin malam, Megawati secara terbuka menyatakan kesediannya untuk maju lagi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Saya Saya Megawati Soekarnoputri bersedia dicalonkan sebagai presiden dari PDIP, kata Megawati terbata-bata. Mendengar itu, spontan, belasan ribu kader PDIP yang memenuhi hall A PRJ Jakarta Utara berteriak histeris mengekspresikan kegembiraannya. Terimakasih. Sampaikan hal ini , ujar Mega terputus karena tak kuasa melanjutkan kata-katanya. Dia sampai menangis terharu melihat respon luar biasa yang muncul dari para kadernya. Tiba-tiba, MC acara memberi aba-aba untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar, katanya. Lagu ciptaan C Simanjuntak itupun lantas membahana dari segenap penjuru ruangan. Para kader Mega menyanyikannya dengan penuh penghayatan dan semangat. Suasana haru biru melingkupi seluruh kader PDIP. Banyak di antara mereka yang juga tak kuasa menahan air mata. Setelah untaian lagu itu berakhir, Mega mencoba untuk kembali mempertegas kesediaannya itu. Tapi, lagi-lagi dia tak mampu menuntaskan kata-katanya. Sekali lagi, sebagai Ketua Umum Partai, saya Megawati Soekarnoputri , ujarnya terputus. Mega benar-benar tak mampu menahan tetesan air matanya. Suasana ruangan kian riuh dengan tepuk tangan, teriakan mega presiden, dan pekik merdeka. Ketika Mega sedang berusaha menenangkan dirinya itu, mendadak Taufik Kiemas bangkit dari kursinya dan berjalan pelan ke arah podium. Dengan tenang, dia menghampiri Megawati dan mengecup kening sang istri. Mendapat perlakuan itu, Mega makin tambah terharu. Ribuan kader PDIP pun tak kuasa menahan perasaannya. Kembali, mereka menyanyikan lagu Maju Tak Gentar hingga diulang sebanyak dua kali. Terimakasih, saya yakin bahwa keseluruhan dari 16.400 orang ini (kader PDIP yang hadir, red) akan memberitahukan keputusan saya sebagai Ketum ataupun dari pribadi diri saya untuk disampaikan kepada seluruh warga PDIP dan masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada, ujarnya. Apakah kalian siap? Apakah kalian akan bekerja keras? tanya Mega lantang. Siap, kami siap, jawab ribuan kader PDIP juga tak kalah lantang. Selanjutnya, Mega meminta agar sepulangnya ke daerah masing-masing, para peserta Rakernas segera menggelar rapat-rapat untuk menyosialisasikan keputusan rakernas. Seluruh jajaran struktural, eksekutif, dan legislatif harus mulai bekerja. Apa (kekalahan, red) yang menjadi bahan evaluasi jangan sampai terjadi lagi, tegasnya. Sebab, lanjut Mega, seiring dengan pernyataan kesediaanya, para lawan politiknya pasti akan segera mengkalkulasi konsekuensi dari keputusan itu. Oleh karena itu, kita bertekad merapatkan barisan. Kita pasti bisa jika kita bersama rakyat. Kita pasti menang. Merdeka. Merdeka. Merdeka, pekik Mega. Penegasan Megawati itu sekaligus menutup Rakornas PDIP. Sekjen PDIP Pramono Anung kemudian meminta segenap kader PDIP untuk menyanyikan berturut-turut lagu Bagimu Negeri dan Sorak-Sorak Bergembira. Keseluruhan acara Rakornas lantas diakhiri dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia Hamka Haq. Pakai Dasi Merah, Sutiyoso Tegaskan Dia PDIP Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP yang digelar sehari di Gedung PRJ Jakarta Utara, kemarin, benar-benar menjadi puncak konsolidasi moncong putih. Maklum saja, agenda yang menghadirkan sekitar 16.000 kader PDIP itu melibatkan seluruh jajaran struktural partai, mulai DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sampai PAC (Pimpinan Anak Cabang). Hadir juga 196 Kepala Daerah dan ratusan anggota legislatif dari PDIP. Agenda ini merupakan satu rangkaian dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP yang dihelat 8-9 September di tempat yang sama. Hanya bila Rakernas menggunakan Hall A, maka Rakornas ini berpindah ke Hall B yang ukurannya lebih besar hampir dua kali lipat. Ada delapan layar raksasa yang terpasang di bagian depan. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso terlihat duduk dalam deretan kursi terdepan untuk para undangan bersama para kepala daerah lainnya. Hadir juga, Gubernur DKI periode 2007-2012 terpilih, Fauzi Bowo yang sebentar lagi akan memulai masa tugasnya menggantikan Sutiyoso. Selain itu, tampak sejumlah petinggi partai, seperti Sekjen Partai Golkar Soemarsono, Wakil Ketua FPKS DPR RI Zulkiflimansyah dan Sekretaris FPKS Mustafa Kamal. Sutiyoso yang disebut-sebut mulai dijajaki PDIP untuk menjadi cawapres Megawati mengatakan kehadirannya tidak berkaitan sama sekali dengan persoalan itu. Saya ini kan kader. Saya jadi Gubernur dicalonkan PDIP. Masa partai punya gawe begini, saya nggak datang, katanya seusai pembukaan
[mediacare] Megawati Tak Bisa Hanya Andalkan Kharisma (Sinar Harapan)
Megawati Tak Bisa Hanya Andalkan Kharisma Jakarta Megawati Soekarnoputri dinilai memiliki kharisma (charisma power) ayahnya, mendiang Presiden pertama RI Soekarno. Namun, kharisma tersebut tidak dapat diandalkan untuk mendulang suara pada pemilu 2009, jika tanpa ada konsesi konkret bagi penyelesaian berbagai masalah di tingkat bawah. Alasannya, masyarakat Indonesia saat ini cenderung memilih pemimpin yang memiliki kekuatan pemikiran (rasional power) dalam menyelesaikan masalah kekinian. Penilaian tersebut disampaikan sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Paulus Wirutomo ketika dihubungi SH, Selasa (11/9), menanggapi soal kesediaan Megawati maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilu 2009. Megawati itu satu fenomena yang terkait dengan keturunan Soekarno. Orang tidak bisa mengingkari bahwa pancaran Soekarno adalah satu faktor memilih dia. Ini memang bisa dijadikan satu modal. Cuma dalam teorinya charismatic power itu tidak bisa diturunkan, kata Paulus. Kekuatan kharisma saat ini mulai disingkirkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar dari mereka lebih memilih kekuatan rasional dengan dasar pertimbangan kemampuan memimpin secara rasional. Ini terbukti pada pemilu 2004 lalu. Saat itu, pilihan rakyat jatuh kepada pilihan alternatif, yakni Susilo Bambang Yudhoyono ketimbang melanjutkan mandatnya ke Megawati. Untuk itu, Paulus menyarankan Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar mulai menyodorkan program-program riil untuk memikat pemilih di luar partainya. Kritikan yang ditunjukkan pada Yudhoyono dan Jusuf Kalla tanpa dibarengi dengan program konkret untuk rakyat kelas bawah yang merupakan sebagian besar pemilih justru akan merugikan Mega sendiri. Selain itu, pemilihan presiden (pilpres) saat ini dilakukan secara langsung. Koalisi antarpartai besar belum tentu efektif untuk meraih dukungan, karena pemilih lebih melihat calon yang diajukan. Rakyat kita pemaaf. Kalau mau merayu sekarang harus bersifat konkret. Megawati perlu hati-hati dalam mengkritik, apalagi kalau oleh pemerintah kritikannya tidak ditanggapi. Itu bisa bahaya buat dirinya. Kalau mau kritik jangan serangan ke individu. Rakyat sangat sensitif dan berpikir SBY dikuyo-kuyo. Jadi lebih baik progam yang sifatnya ekonomi, katanya. Masih Pagi Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Mubarok mengatakan pencalonan Mega sebagai presiden pada pemilu 2009 dinilai masih terlalu pagi. Keputusan tersebut justru akan memunculkan peluang bagi para pihak untuk menunjukkan faktor-faktor negatif Mega saat menjadi Presiden pada periode 20012004 lalu. Meski demikian, Partai Demokrat hingga kini belum membahas masalah pencalonan presiden untuk 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini lebih memfokuskan diri pada penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. SBY tidak pernah mau bicara 2009. Beliau hanya mengatakan bahwa kita hanya menjalankan tugas hingga 2009. Kalau tidak layak dipilih, jangan dicalonkan lagi, katanya. Ditanya soal kritikan atas kebijakan YudhoyonoKalla, dia mengatakan PDIP dan Megawati sebaiknya bercermin. Kesulitan yang terjadi saat ini merupakan peninggalan dari kekuasaan masa lalu. Menjual Indosat itu apakah bukan sangat menghilangkan martabat bangsa? ujarnya. Persetujuan Mega untuk dicalonkan dalam pilpres tahun 2009 tersebut diungkapkannya dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berakhir pukul 20.05 WIB, Senin (10/9). Dengan mengucapkan Bismilahiramanirahim, saya menerima pencalonan diri saya sebagai presiden dari PDIP untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang, kata Megawati. Pernyataan tersebut langsung disambut dengan tepuk tangan dan sorakan sekitar 16.400 peserta Rakornas. Setelah menyatakan kesediaannya, Megawati meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan se-Tanah Air untuk bekerja keras memenangkan pilpres 2009. Menurutnya, kemenangan PDIP pada tahun 2009 adalah kemenangan rakyat Indonesia dan menjadi tanggung jawab kader PDIP di seluruh Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan pasangan Megawati apada Pilpres 2009 akan dikaji secepatnya dan rencananya akan dibahas dalam Rakernas PDIP III pada Maret 2008. PDIP tidak akan lagi melakukan kesalahan seperti di masa lalu. Kita akan siap berkoalisi dengan siapa pun apakah itu parpol atau di luar partai politik, katanya. (tutut Hertlina) - Be a better Globetrotter. Get better travel answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out.
[mediacare] Re: [HKSIS] Megawati: Sebarkan Pemahaman Islam Modern yang Anti Kekerasan dan Teror
Masih banyak yang tidak mengerti pentingnya menggalang kerjasama antar golongan dan agama, etnik untuk menjaga dan memajukan pluralisme di Indonesia. Sehingga memang masih ada suara yang miring. Tidak apa-apa. Megawati bedanya dengan SBY, sama sekali tidak didukung oleh seluruh atau sebagian besar TNI, Polri, PNS Orba, sehingga dia harus sangat berhati-hati bicara, kendati banyak kerja kongkretnya, tetapi tidak begitu tebar pesona seperti sekarang. Cermatilan secara jeli imbangan politik yang ada. Faktanya adalah NKRI berpenduduk mayoritas Muslim, hingga soal radikalisme agamis juga harus ditangani secara bijaksana. Tidak hanya dengan demo! Coba simak bagaimana banyaknya upaya pendidikan, manuver politik dan kerjasama, aktivitas dalam banyak bentuk untuk melestarikan pluralisme. Apa saat konflik berdarah-darah di Irlandia Utara lalu Inggris bertindak kekerasan, menganjurkan 'demo Protestan vs Katolik dan sebaliknya? Tidak, dipakai operasi terpadu politik, budaya dan sebagainya yang baru saja berhasil, dua golongan itu sekarang mau power sharing disana secara serius. Mohon jangan tuangkan minyak ke api, mohon bijak dan bergiat, mari jaga pluralisme Bung! DM Harry Adinegara [EMAIL PROTECTED] wrote: Tidak saja tanggapan Bung Sunny itu benar tapi ada satu hal lagi yang amat penting.. Sudah jadi kenyataan kalau ada golongan yang pakai cara kekerasan alias cara2 islam fundamentalis, tapi yang di golongkan sebagai muslim moderat ya diam saja. Selain para islam moderat perlu menyuarakan suaranya ,tapi yang penting adalah mengadakan penjagaan, demo tantangan agar para islam fundamentalis di Indonesia itu dapat dicegah main kayunya. Harry Adinegara Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: Konflik di Maluku membuat jiwa puluhan ribu orang melayang, kurang lebih 500.000 menjadi pengungsi. Mengapa Megawati sebagai presiden tidak mengatakan seperti ini waktu berkunjung ke Ambon dalam keadaan konflik yang membara? - Original Message - From: Alex Simanjuntak To: [EMAIL PROTECTED] Cc: Sinar Harapan ; Wahid Inst ; mediacare@yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, August 07, 2007 12:00 AM Subject: [mediacare] Fw: Megawati: Sebarkan Pemahaman Islam Modern yang Anti Kekerasan dan Teror Megawati: Sebarkan Pemahaman Islam Modern yang Anti Kekerasan dan Teror Monday, 06 August 2007 Jakarta, Suluh Perjuangan Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri ketika melantik Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia Minggu petang (5/8), meminta agar Baitul Muslimin Indonesia menyebarkan pemahaman Islam modern yang anti kekerasan dan teror, karena hal itu sesuai dengan paham nasionalistik pendiri bangsa. Pengurus Pusat Baitul Muslinin Indonesia yang diketuai Hamka Haq itu berjumlah sekitar 40-an orang, meliputi Syafii Maarif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah) dan Said Agil Siraj (Ketua PBNU) sebagai Dewan Pembina, sera ekonom Faisal Basri. Pada kesempatan itu Ketua Umum PDI Perjuangan membantah anggapan pihak-pihak tertentu bahwa pembentukan Baitul Muslimin Indonesia dilatarbelakangi keinginan PDI Perjuangan untuk menggalang dukungan kaum muslim pada Pemilu 2009. Tak ada kaitannya, demikian Megawati menegaskan. Meskipun demikian, ia meminta kepada pengurus untuk berpegang pada ketentuan dan program partai serta menjaga kerahasiaan informasi partai. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia, Hamka Haq, mengemukakan organisasi yang dipimpinnya itu tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang kenegaraan, dengan mendampingi PDI Perjuangan untuk memasyarakatkan ideology nasional berdasarkan Pancasila. Ia juga berharap Baitul Muslimin Indonesia memberi hawa baru kepada partai. Baitul Muslimin akan memperkuat tulang banteng moncong putih dan membuat darah banteng moncong putih lebih segar, kata hamka memberi perumpamaan. - All new Yahoo! Mail - Get news delivered. Enjoy RSS feeds right on your Mail page. - No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.11.6/938 - Release Date: 8/5/2007 4:16 PM - Yahoo!7 Mail has just got even bigger and better with unlimited storage on all webmail accounts. Find out more. - Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see what's on, when.
[mediacare] Petinggi GAM Akan Tumpas Mereka yang Ingin Merdeka
Pernyataan yang putar-putar tidak keruan. Pemerintah RI bodoh, nama GAM saja harusnya dihapus karena berkonotasi makar. Kapan SBY bisa tegas terhadap separatisme? Zakaria Saman: Petinggi GAM Akan Tumpas Mereka yang Ingin Merdeka 14 Juli 2007 JakartaKekhawatiran sejumlah pihak di Jakarta atas munculnya Partai GAM membuat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan kembali komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). GAM bahkan menyatakan akan ikut serta menumpas pihak-pihak yang menginginkan kemerdekaan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Demikian dikemukakan mantan Menteri Pertahanan GAM Zakaria Saman kepada SH, Jumat (13/7), menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak bahwa GAM akan kembali memperjuangkan kemerdekaan menyusul pendeklarasian Partai GAM beberapa waktu lalu. Kami, GAM, sudah menyatakan komitmen untuk tetap berada dalam NKRI. Bendera itu (simbol Partai GAMred) bukan makna lagi minta merdeka. Kita ini GAM bukan partai terlarang. Kalau ada yang masih ingin merdeka silakan ditindak. Mereka akan menjadi musuh bersama antara RI dan GAM, kata Zakaria. Dia mengatakan simbol yang digunakan oleh GAM untuk membuat sebuah partai tidak bertentangan dengan peraturan. Nota Kesepahaman Damai (Memorandum of Understanding/MoU) Helsinki menyebutkan bahwa GAM tidak boleh lagi menunjukkan simbol-simbol militer. Selain itu, Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga tidak melarang penggunaan bendera GAM. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 20 Tahun 2007 mengenai Partai Politik Lokal di NAD. Meski demikian, dia menyerahkan semua keputusanditerima atau tidak Partai GAMkepada lembaga yang berwenang. Semua orang di Jakarta ribut. Kami lebih baik diam saja, terpulang pada badan hukum. Sekarang ini sedang dalam verifikasi, ujarnya. Ia juga mengaku telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di istana pada tanggal 4 Juli 2007 lalu, membicarakan rencana GAM membentuk Partai GAM. Saya bertemu Wapres pukul 09.00 WIB, sedangkan dengan Presiden pukul 20.00 WIB. Mereka hanya diam saja dan tidak menyatakan keberatan. Tapi semua orang bicara begini begitu, saya biarkan saja, paparnya. Tak Perlu Khawatir Terkait dengan Partai GAM tersebut, pengamat politik Fachri Ali, kepada SH, Sabtu (13/7), menyatakan Jakarta tidak perlu khawatir karena keputusan mengenai partai tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah sebaiknya juga tidak selalu mencurigai GAM, yang seolah-olah berencana untuk melakukan perjuangan angkat senjata. Dari sejumlah fakta, perjuangan kemerdekaan tersebut sangat kecil akan dilakukan. Saat ini, semua pimpinan GAMminus Hasan Tirosudah berada di Banda Aceh, sehingga sangat mudah terdeteksi kegiatannya. Di samping itu, GAM sudah banyak meninggalkan dunia hutan. Di tingkatan publik, masyarakat Aceh saat ini tengah menikmati masa perdamaian dan mementingkan urusan ekonomi, sehingga mereka tidak akan menghiraukan kepentingan segelintir elite. Dari sisi itu, mereka sudah susah kembali untuk tampil. Dengan memasuki dunia pemerintahan di Aceh, mereka sudah terjebak. Hukum besi politik dimanapun akan berlaku, pemerintah selalu berhadapan dengan oposisi. Jadi Jakarta seharusnya relaks saja, kata Fachri. Urusan Polisi Sementara itu, Menhukham Andi Mattalata menegaskan deklarasi Partai GAM di NAD merupakan urusan polisi. Departemen yang dipimpinnya hanya mengurusi status badan hukum dari sebuah partai yang didaftarkan. (Deklarasi Partai GAM padahal belum didaftarkan) itu hukum umum yang berlaku, bukan UU Partai Lokal. Itu polisi punya urusan, bukan Dephukham. Kita verifikasi apa kegiatan mereka sebagai partai lokal sesuai UU, papar Mattalata di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/7). Sejauh ini, Partai GAM baru sekadar melapor dan belum melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan. Dia (Partai GAM) sudah melapor, tapi belum masukin daftarnya. Ya kita belum verifikasi. Mereka beritahu keberadaan, tapi kita minta datanya dulu. Susunan pengurus, kepengurusan, AD/ART. Itu syarat untuk mendapatkan status badan hukum. Juga harus punya pengurus wilayah sekitar 50 persen Kabupaten yang ada di provinsi, jadi harus ada data-data, sahutnya. Dalam melakukan verifikasi, lanjut Andi, yang menjadi alat ukurnya adalah UU Pemerintahan Aceh dan PP No 20/2007 yang mengatur partai lokal. Pada prinsipnya mengatur 3 semangat, yaitu perdamaian, rekonsiliasi, dan reintegrasi ke NKRI. Kalau ada simbol atau kegiatan tidak sesuai dengan semangat itu, tentu tidak diterima, tapi kan belum tentu dia memasukkan gambar itu, katanya. (tutut herlina/dina sasti damayanti) Sinar Harapan - Luggage? GPS? Comic books? Check out fitting gifts for grads at Yahoo! Search.
[mediacare] Waspadai Separatisme di Masyarakat
Pemerintah SBY abaikan peringatan Lemhanas. Ada perbedaan besar dalam tubuh TNI sekait persepsi atas patriotisme? Patriotisme adalah satu-satunya kiblat. Sikap PDI-P tepat: NKRI tidak terkait dengan Orba. Ini nilai patriotisme final bagi bangsa dan negara RI. NKRI adil makmur untuk sepanjang jaman... DM SUARA PEMBARUAN DAILY - Waspadai Separatisme di Masyarakat [JAKARTA] Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Letjen M Yasin mengatakan, masyarakat Indonesia harus mewaspadai munculnya gerakan separatisme di lingkungan sekitarnya. Menurut Yasin, isu-isu strategis yang membahayakan ketahanan nasional, seperti separatisme, gerakan ekstrem, fanatisme, terorisme, dan federalisme, harus diberantas. Ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan bersama. Separatisme, federalisme, dan lainnya ini muncul di mana-mana. Harus kita waspadai jangan sampai terseret, kata Yasin di Jakarta, Kamis (12/7), seperti dikutip Antara. Ia mengatakan, sebagian masyarakat Indonesia masih kurang waspada terhadap gerakan separatisme. Terbukti dari masih adanya gerakan separatisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kasus pengibaran bendera RMS saat peringatan Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni di Ambon, merupakan contoh nyata masih adanyagerakan separatisme di Indonesia. Ia mengatakan, masyarakat Indonesia harus memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, serta semangat persatuan dan kesatuan untuk menangkal separatisme. Kalau masyarakat kita berpegang sepenuhnya pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak ada ruang untuk mereka (separatisme), kata Yasin. Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasioonal (Lemhannas) Muladi mengatakan, gerakan-gerakan separatisme seperti yang terjadi di Aceh, Papua, maupun Ambon harus ditumpas secara tegas karena sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Separatisme dapat ditumpas secara yuridis melalui penegakan hukum dan pendekatan budaya. Lebih lanjut Yasin mengingatkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia rawan ancaman perpecahan. Pluralitas dan heterogenitas di Indonesia dapat menyebabkan perpecahan. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki kelemahan dalam pengamanan, sehingga dituntut memiliki kekuatan patroli dan pengawasan yang cukup besar. Disesalkan Sementara itu, sikap pemerintah yang tidak menganggap serius kajian Lemhannas mengenai masih adanya keinginan GAM untuk melepaskan Aceh dari NKRI melalui gerakan politik, sangat disesalkan. Lemhannas kan, orang-orang pintar isinya. Jangan disepelekan kajian-kajian itu. Semestinya dipakai sebagai masukan dalam membuat contingency plan, kata Sidharto Danusubroto, Wakil Ketua Komisi I DPR dari FPDI-P. Ia mengingatkan, jangan sampai situasi menjadi tidak terkontrol, lantaran terlambat mengatasi persoalan. Jika dibiarkan, kita akan mendapat pendadakan, yaitu sesuatu yang tiba-tiba hadir di hadapan kita, tanpa ada persiapan untuk menghadapinya, katanya. Sejak MoU Helsinki ditandatangani, pemerintah membiarkan penggunaan lambang dan atribut GAM di Aceh. Hal itu menciptakan kesan GAM bukan sebagai mantan pelaku pemberontakan, melainkan pahlawan. Pemerintah telah menerapkan standar ganda dalam menyikapi GAM di Aceh, dibanding bagaimana penyikapan pemerintah terhadap OPM di Papua, atau RMS di Maluku, ujar Sidharto. Menurutnya, menyelesaikan masalah dalam koridor nasionalisme (NKRI), tidak terkait dengan rezim Orde Baru apalagi untuk kembali pada model pemerintahan tersebut. Bukan kita mau Indonesia kembali ke masa lalu, jika bicara nasionalisme, NKRI. Kita sudah tidak bisa lagi kem-bali ke masa lalu, tegasnya. [B-14] - Last modified: 13/7/07 - Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links.
[mediacare] Re:Tanggapan Bill Liddle: Teroris dan Wartawan
Bagus sekali dapat ikut mengikuti silang pendapat antara Pak Farid Gaban dan Pak Bill Liddle. Interaksi antara Barat yang dipimpin oleh AS dengan Dunia Islam memang sangat ruwet, dengan dampak-dampak yang terkadang sangat berdarah sehingga orang awam yang peduli juga ingin tahu kemana kira-kira arah perkembangan kedepan. Pasalnya sengketa tiada akhir ini juga berakibat pada banyak sekali collateral damages diantara mereka yang sebetulnya secara langsung tidak ikut berseteru. Mudah-mudahan dua sosok penting ini (FG dan WL) akan meneruskan bertukar pikiran sehingga kita semua bisa banyak belajar. Apa Pak Farid punya website, blog atau boleh minta alamat mailing listnya untuk dapat melihat-lihat saja? Terimakasih. DM radityo djadjoeri [EMAIL PROTECTED] wrote: Maaf terlambat diposting. Berikut opini Pak Bill Liddle yang menanggapi komentar mantan wartawan Republika Farid Gaban (FG) terhadap ulasan tentang Abu Dujana yang ditulis oleh Lutfi Syaukani dari Paramadina. Saat ini FG menggawangi sebuah milis yang beberapa anggotanya adalah para reporter Sabili, Era Muslim, dan lainnya. Sebagai catatan, paman FG pernah menjadi pengikut setia Abu Bakar Ba'asyir. Ia terus terang mengakui itu di milisnya. Posted by: Kuskridho Ambardi E-mail: [EMAIL PROTECTED] Meneruskan tanggapan dari Pak Bill Liddle: Farid Gaban sudah lama saya kenal sebagai wartawan dan editor yang cerdas dan bertanggungjawab, jadi tentu saya membaca dengan seksama, meskipun terheran-heran, korespondensinya dengan Siska. Lalu saya membaca kembali beberapa laporan International Crisis Group tentang Jemaah Islamiyah dan laporan utama di Tempo minggu lalu tentang penangkapan Abu Dujana. Di website ICG, yang saya temukan adalah beberapa analisis yang dalam dan canggih, berdasarkan wawancara langsung, dokumen-dokumen JI, pengamatan di lapangan dan kesaksian di pengadilan, bukan hanya informasi sepihak dari polisi. Lagipula, tidak ada claim yang berlebihan, misalnya bahwa JI adalah omnipotent dan omnipresent. Seandainya ada Pulitzer Prize (hadiah jurnalisme yang sangat berprestise di Amerika) internasional untuk investigative reporting, ICG pasti sudah lama mendapatkan anugerah itu. Di Tempo, yang saya temukan antara lain adalah pengakuan langsung Abu Dujana, dalam wawancaranya dengan wartawan Tempo, tentang kehadiran organisasi JI dan peran dia sebagai salah satu pemimpinnya. Berbeda dengan angkatan paman Farid, ternyata para aktivis masa kini tidak segan mengakui partisipasi mereka. Kenapa Farid mau membantah sesuatu yang begitu kasat mata? Kesan saya adalah bahwa dia melihat Islam sebagai sesuatu keseluruhan yang sedang diserang. Siska benar, tulisnya, rangkaian teror bom di Indonesia, bahkan di dunia, yang dituduhkan kepada kelompok Islam, adalah semacam puzzle. Yang saya perhatikan dalam kalimat itu adalah frasa dituduhkan kepada kelompok Islam. Kesan saya diperkuat ketika dia menulis bahwa Baasyir dan Sungkar diprosekusi oleh karena pandangan politiknya (yang mungkin benar pada masa Orde Baru tetapi tidak sesudahnya) dan ketika dia memperkenalkan istilah pivot, seakan-akan polisi dan pemerintah Indonesia serta John Howard dan George Bush menyamakan Al Qaedah, JI, teror, Afghanistan, Irak, Moro, Poso, Ambon, dan syariah dan tentu Islam sendiri. Dalam konteks itu, Farid merasa terpanggil untuk membela kaumnya, meskipun sebetulnya yang ditangkap atau dikejar oleh polisi Indonesia bukanlah umat Islam, termasuk yang bersikap pro-syariah, melainkan orang-orang yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan religio-politiknya. Saya sependapat dengan pesan terakhir Farid, agar kita jangan memberi peluang kepada orang yang ingin memperuncing ketegangan antar agama, menjustifikasi penindasan hak asasi manusia, dan menjustifikasi manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Taruhannya memang besar, bagi bangsa saya juga, apalagi menjelang pemilu presiden 2008. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, kita harus mulai dengan sebuah pengertian faktual yang akurat. Salam, Bill - Be a better Heartthrob. Get better relationship answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out. - Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see what's on, when.
[mediacare] Mengomentari Farid Gaban - Re: Wartawan dan Teroris
Wuah, maaf, ada sedikit misunderstanding Bung Farid yth., saya setuju sekali agar para jurnalis bekerja dan menulis seobyektif mungkin, syukur kalau ingat kode ethik jurnalistik, dan etika secara umum. Juga saya mengagungkan skeptisisme sebagai motor penggerak intelektualitas kearah kemajuan dalam segala bidang. Yang saya maksud supaya kita dan tidak cuma wartawan pelan-pelan dapat meninggalkan midset terlalu dogmatis agamis, karena banyak sekali permasalahan abad ini tidak lagi dapat dicarikan solusinya dengan landasan dogma. Contohnya soal terorisme seperti yang ditulis dalam analisis LA dari Freedom Inst. Juga inti dari banyak masalah, yaitu menurut saya konflik Timur Tengah, yang harus dikelola secara politis, bukan agamis. Salam, DM Farid Gaban [EMAIL PROTECTED] wrote: Bung Don, Saran Anda salah alamat. Menurut saya, wartawan perlu disarankan untuk memakai mindset jurnalistik sebenar-benarnya, baru soal akan lebih jernih terurai. Wartawan bekerja di wilayah jurnalistik. Dan jurnalisme adalah disiplin verifikasi, dengan skeptisisme sebagai salah satu senjata utamanya. Jurnalisme berisi serangkaian etik dan prosedur, sebuah metode dalam ilmu sosial pula. Wartawan yang percaya saja pada versi polisi sebenarnya belum menggunakan profesinya. Dia hanya PERCAYA. Keyakinan tidak bisa menjadi fondasi karya jurnalistik yang kuat. Skeptisisme bukanlah kegenitan. Dia tulang punggung jurnalisme dan semangat berpikir ilmiah. salam, Farid Gaban --- In [EMAIL PROTECTED], Don Manurung [EMAIL PROTECTED] wrote: Pak Moderator kendati cuma sekali-kali turunkan postingan, tetapi baik pilihannya. Ini analisis yang banyak betulnya. Namun: *** Ada daerah pertemuan antara gerakan radikal agamis dengan para Muslim moderat, dimana dua kelompok, gurem sangat vokal dan besar namun tenang, itu bertemu, yaitu misalnya tentang rasa tertindasnya Muslimin seduia oleh AS dan teror negaranya (state terrorism). Rupanya di daerah itupun cukup ada wartawan yang terjebak mindset nya *** Mungkin bisa diusulkan supaya Muslimin moderat memakai mindset yang tidak agamis dalam melihat segalanya didunia yang riil, yaitu sospolekbud dll dll dll. Hingga akan terlihat AS itu bukan serakah hanya terus mau menindas Muslim, tetapi menindas siapa saja di dunia, termasuk rakyatnya dan juga orang Eropa, Jepang, Australalia dll yang berani melawan keserakahan ekonomis dan kekuasaanya. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa, lalu semua persepsi harus di redefinisi, dan akan sangat lebih cerah membaca keruwetan dunia yang monopolar dibawah komando AS ini. Lalu para jurnalis investigatif yth yang terjebak tadi juga akan bisa mengentaskan diri dari mindset subyektif yang out of date, disamping mengurangi kegenitan eksibisionis dan kehausan mencari sensasi, meski memang terus dikejar redaksi buat mendongkrak tiras. Don M radityo djadjoeri [EMAIL PROTECTED] wrote: Para Pembela Teroris Luthfie Assyaukanie * peneliti Freedom Institute, Jakarta
Re: [mediacare] Wartawan dan Teroris
Pak Moderator kendati cuma sekali-kali turunkan postingan, tetapi baik pilihannya. Ini analisis yang banyak betulnya. Namun: *** Ada daerah pertemuan antara gerakan radikal agamis dengan para Muslim moderat, dimana dua kelompok, gurem sangat vokal dan besar namun tenang, itu bertemu, yaitu misalnya tentang rasa tertindasnya Muslimin seduia oleh AS dan teror negaranya (state terrorism). Rupanya di daerah itupun cukup ada wartawan yang terjebak mindset nya *** Mungkin bisa diusulkan supaya Muslimin moderat memakai mindset yang tidak agamis dalam melihat segalanya didunia yang riil, yaitu sospolekbud dll dll dll. Hingga akan terlihat AS itu bukan serakah hanya terus mau menindas Muslim, tetapi menindas siapa saja di dunia, termasuk rakyatnya dan juga orang Eropa, Jepang, Australalia dll yang berani melawan keserakahan ekonomis dan kekuasaanya. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa, lalu semua persepsi harus di redefinisi, dan akan sangat lebih cerah membaca keruwetan dunia yang monopolar dibawah komando AS ini. Lalu para jurnalis investigatif yth yang terjebak tadi juga akan bisa mengentaskan diri dari mindset subyektif yang out of date, disamping mengurangi kegenitan eksibisionis dan kehausan mencari sensasi, meski memang terus dikejar redaksi buat mendongkrak tiras. Don M radityo djadjoeri [EMAIL PROTECTED] wrote: Para Pembela Teroris Luthfie Assyaukanie * peneliti Freedom Institute, Jakarta Saya bukan sedang berbicara tentang Tim Pembela Muslim (TPM) yang belakangan sedang populer karena usaha mereka memberikan bantuan hukum kepada para pelaku teroris, tapi tentang para wartawan, aktvis, dan kaum terpelajar yang secara gencar dan menjengkelkan membela para teroris. Sebagian mereka tampaknya tak menyadari apa yang sedang mereka lakukan, sebagian lainnya hanya demi bergenit-genit saja, dan sebagian lainnya, tampak jelas mendukung ideologi serupa dengan para teroris hanya saja dengan sedikit kemasan yang diilmiah-ilmiahkan. Tentu saja, setiap upaya mempertanyakan prosedur hukum haruslah dihargai dan dijunjung tinggi. Adalah sebuah truisme belaka bahwa polisi bukanlah sebuah profesi yang maksum dari kesalahan. Tugas wartawan adalah mempertanyakan prosedur-prosedur yang dilakukan polisi, termasuk dalam menangani persoalan terorisme. Saya justru merasa senang bahwa pers kita kini sangat kritis dan tak takut lagi dalam menyorot kinerja aparat kepolisian. Namun, sikap kritis tentu ada batasnya. Pencarian kebenaran haruslah bermuara pada penemuan, bukannya pada pencarian itu sendiri. Premis-premis dalam logika dibangun untuk mengantarkan kita kepada kesimpulan, bukannya pada penciptaan satu premis baru yang ad infinitum. Dalam dunia khayal, Anda mungkin bisa melakukan itu, tapi dalam dunia nyata yang menyangkut nyawa orang banyak, kecuali jika Anda sakit jiwa atau berhati teroris Anda mau melakukannya. Bersikap tegas kepada para teroris memang bukan hal yang mudah, terutama jika Anda punya kesamaan visi dengan para pelaku teroris itu, misalnya dalam meyakini adanya teori konspirasi, kebrutalan dan kesewenang-wenangan Amerika, dan ketertindasan Islam. Hanya jika Anda punya pikiran yang benar-benar jernih Anda bisa membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Perang terhadap terorisme memang bukanlah sesuatu yang mudah sekarang ini, karena yang kita hadapi bukan hanya para pelaku teroris, tapi juga para simpatisannya yang jumlahnya berkali lipat. Aparat polisi bisa menangkap pelaku teror tapi tentu saja harus menahan diri dan kejengkelan dari para pembela teroris yang muncul dalam beragam ekspresi. Polisi misalnya harus menahan diri dan kejengkelannya terhadap Abu Bakar Baasyir, yang terang-terangan membela para teroris dengan menyebut mereka sebagai counter-teroris, maksdunya adalah bahwa mereka melakukan teror demi mencegah teror yang lebih besar. Yang dia maksud dengan teror yang lebih besar adalah teror yang dilakukan Amerika Serikat. Para polisi juga harus menahan diri sambil mengurut dada terhadap para wartawan yang menyebut dirinya jurnalis investigatif yang menuhankan dan menyembah data. Tentu saja, sebutan jurnalis investigatif ini dimaksudkan untuk memanipulasi kesimpulan-kesimpul an yang sudah dibuat polisi. Tak perlu dikatakan bahwa ada banyak wartawan yang jujur dan berpikiran jernih, walau ada sebagian kecil dari mereka yang sayangnya bekerja di bawah standar kualitas. Sebagian retorika para pendukung teroris itu memang memikat, karena dia menyentuh sisi-sisi emosional terdalam kaum Muslim. Siapa yang tak tertawan dengan retorika bahwa Amerika adalah teroris besar karena kelakuannya di Timur Tengah dan dunia Islam lainnya? Dengan terus mempersalahkan Amerika, para pembela teroris itu merasa absah mendukung teror dan kekerasan, meski korban dan kerugian terbesar dirasakan oleh bangsa sendiri. Tak ada orang yang menyangkal bahwa faktor Amerika memainkan peran yang sangat besar bagi sulitnya menumpas gerakan terorisme yang melanda dunia
[mediacare] Re: [nasional-list] Jihad melawan korupsi
Pak Umar Said, sayang di sayang Pak Din S ternyata bilang hanya akan menghadap Bpk Presiden SBY, supaya beliau lebih rajin menangani tipikor, yang caranya - tebang pilih - dan hasilnya sudah diketahui, sangat kecil. Dengan para kakap beliau tidak punya nyali, apalagi terhadap Raja Kakap. Pak Din nampak punya ambisi kenegaraan sehingga perlu banyak kendaraan untuk menuju kecita-citanya. Apalagi urusan sangat besar seperti korupsi yang mendarah-daging pada bangsa harus dihadapi oleh seluruh bangsa, tanpa batas- batas sektarian. Tebar pesona tidak diperlukan, yang sangat diperlukan adalah kerja dan tindakan nyata. Rakyat sudah bosan dengan NATO, no action talk only. DM Umar Said [EMAIL PROTECTED] wrote: Tulisan ini juga disajikan dalam website http://perso.club-internet.fr/kontak) Catatan A. Umar Said JIHAD MELAWAN KORUPSI Baru-baru ini boleh dikatakan seluruh pers di Indonesia secara serentak dan ramai-ramai memberitakan bahwa sebanyak 14 organisasi masyarakat Islam mendeklarasikan Jihad Bersama Melawan Koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Peristiwa ini merupakan kejadian yang menarik, yang patut menjadi perhatian kita bersama, dan berusaha menelaahnya, apa artinya bagi kepentingan rakyat dan negara kita bersama. Berikut adalah sekadar sumbangan fikiran untuk penelaahan masalah tersebut : Pada kesempatan dideklarasikannya jihad bersama ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin memberikan pernyataan bahwa deklarasi jihad melawan koruptror BLBI adalah sebagai bentuk tanggung jawab umat Islam yang harus ikut peduli terhadap masa depan bangsa yang semakin terpuruk akibat korupsi. Selain itu, selama ini umat dan masyarakat Islam menilai penanganan hukum bagi para koruptor BLBI masih setengah hati dan belum tuntas serta tidak ada tindakan tegas, bahkan mereka para koruptor terkesan dilindungi oleh pemerintah Oleh karena itu, melalui jihad melawan koruptor BLBI, pemerintah didesak agar menindak tegas dan memberikan hukuman secara tuntas bagi mereka koruptor BLBI. Langkah kongkrit dari jihad ini menurutnya, tiada lain, kecuali tegakkan hukum yang konsisten dan konsekuen. Maka setelah adanya penandatanganan deklarasi bersama jihad melawan koruptor BLBI, pimpinan ormas yang diikuti organisasi kemahasiswaan akan segera meminta bertemu Presiden, Wakil Presiden, Jaksa Agung, Menteri Keuangan dan Menteri terkait lainnya untuk menindak lanjuti deklarasi tersebut. Empat belas ormas yang menandatangani deklarasi itu adalah Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Dewan Masjid Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Alwasliyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, KAHMI, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Indonesia, Wanita Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam. Din Syamsuddin juga menyatakan yakin bahwa 60-an bahkan ratusan ormas Islam di Tanah Air setuju dengan deklarasi ini. (Demikian rangkuman singkat berita-berita tentang deklarasi 14 ormas Islam tersebut) Perlu disambut gembira dan didukung Mengingat penyakit parah bangsa dan negara kita yang berupa korupsi, yang sudah sangat merajalela dengan ganas di segala bidang kehidupan sejak lama, maka deklarasi Jihad bersama melawan koruptor BLBI 14 ormas Islam tersebut di atas, patutlah disambut dengan gembira oleh semua kalangan dan golongan, sebagai sesuatu yang penting bagi bangsa kita seluruhnya. Namun, demi kepentingan keseluruhan bangsa, alangkah baiknya kalau jihad melawan korupsi itu tidak hanya difokuskan kepada para koruptor BLBI saja, melainkan juga kepada para koruptor pada umumnya, terutama para koruptor kelas kakap, yang banyak terdapat di kalangan eksekutif, legislatif, judikatif, dan masyarakat umum, termasuk di kalangan partai-partai politik dan pengusaha-pengusaha besar. Dan termasuk juga korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh kalangan keluarga Suharto (antara lain : Tommy Suharto) yang telah merusak citra Islam serta menjatuhkan nama Republik Indonesia di mata dunia. Memang, kasus korupsi di BLBI, yang meliputi jumlah yang besar sekali (!!!) , yaitu Rp 600 triliun (dengan bahasa atau angka yang lebih jelas : Rp 600 000 000 000.000 atau Rp 600 juta dikalikan sejuta) adalah masalah yang serius sekali di antara banyak korupsi besar-besaran di negara kita ini. Karena besarnya dan rumitnya kasus korupsi di BLBI ini, ditambah dengan ambur-adulnya penanganannya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi pendukung Orde Baru, maka sudah sekitar 10 tahun masih belum nampak juga kemajuan penyelesaiannya. Mengingat sangat parahnya korupsi yang melanda negara kita, maka deklarasi jihad melawan korupsi oleh 14 ormas Islam tersebut merupakan salah satu tanda yang amat menggembirakan akan kepedulian masyarakat Islam terhadap masalah korupsi,
[mediacare] Re: Indonesia Struggles Against TNI Hegemony
RUMIT, RUWET DAN RUSUH NYA JALAN INDONESIA MENUJU DEMOKRASI DALAM WADAH NKRI, NAMUN PERJUANGAN PATRIOTIK TIDAK KENAL AKHIR Postingan yang harus dapat acungan dua jempol, DM Holy Uncle [EMAIL PROTECTED] wrote: Indonesia Struggles Against TNI Hegemony Military repression continues despite commitment to reform Benjamin Terrall (bterrall) Published 2007-07-04 13:42 (KST) Although Indonesia's government has committed to reforming the Indonesian military (TNI) territorial command structure, which allows the armed forces to maintain units down to the village level throughout the country, this apparatus has actually been reinforced in the name of counterterrorism. In late May, Indonesian Marines killed four farmers in a land dispute. Bambang Widodo Umar, a lecturer at the University of Indonesia, argued in the Jakarta Post that the shootings show TNI structural reform is not working. Conflicts between the military and civilians are happening everywhere. The TNI should not be involved in everything. Let law enforcement institutions, such as the police and the courts, be responsible for law enforcement. But an Asian Human Rights Commission (AHRC) statement on the occasion of the International Day in Support of Victims of Torture, which took place on June 26, indicates that Indonesian police also lean toward excessive force with a zeal that recalls U.S. military practices at Abu Ghraib and Guantanamo. In discussing cases in which Indonesian police beat suspects to death, the Hong Kong-based AHRC wrote, It is hard for victims of torture to find ways of obtaining redress, including compensation, reinstatement and punishment of the perpetrators. The conclusion one may inevitably draw, is that Indonesia is a state which allows its agents to torture persons and denies the victim the right to seek redress for such a crime. A 2004 law mandated the government's taking over TNI businesses, but that process is moving slowly at best. In February, Human Rights Watch said Jakarta's foot-dragging on the issue undermines civilian control over the TNI and fuels human rights abuses. The Jakarta Post reports, Almost 70 percent of TNI's annual budget is derived from its diversified business activities. This year's defense budget is set at 32 trillion rupees (US$3.63 billion) or 4.5 percent of the state budget. But though the government initially identified 1,500 businesses that could be classified as military properties, a subsequent estimate only identified six military businesses as profitable enough to qualify for takeover. Thanks to the East Timor and Indonesia Human Rights Network (ETAN), and its allies in the U.S. Congress, several provisions in the United States' new Foreign Operations Appropriations Bill (H.R. 2764) require reporting on progress in human rights, accountability and military reform in Indonesia, and justice for East Timor, prior to release of some military assistance funds to Jakarta. Though not as tough as past legislation, ETAN helped the bill advance. The new language, at least, puts on the public record a dissent from the Bush Administration's policy of blanket support for the TNI. Military reform in Indonesia remains stalled and human rights accountability lacking, said John M. Miller, national coordinator of ETAN. The Bush administration's policy of nearly unrestricted military assistance to Indonesia has clearly failed. The House appropriations bill highlights many of the most needed reforms. In contrast, the Bush administration appears to have no real strategy to promote basic reform of the Indonesian military, Miller added. Jakarta's failure to pursue effective reform underscores the need for the U.S. to use the only real leverage it has to press for change -- strong and binding restrictions on military assistance. Miller pointed out, Historically, the Indonesian military's worst abuses took place when the U.S. was most engaged. Only after Congress began restricting military assistance was the ground laid for Suharto's fall and East Timor's independence. A new report from the Center for Public Integrity's International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), based on more than a year of research, concluded that Indonesia is one of the largest recipients of post- 9/11 military training and assistance programs. The report also makes clear why TNI spokesman Sagom Tamboen recently commented to The Australian about possible limits on U.S. military aid in the appropriations bill: If in fact the restrictions are put in place, we believe that the government will have other options anyway, we're accustomed to limitations. The ICIJ found that, through fiscal year 2005, Indonesia was the largest recipient of Regional Defense Counterterrorism Fellowship Program (CTFP) training. As the ICIJ wrote, Operating since 2002 with budgets of $20 million to $25 million per year, the CTFP appears in many ways nearly identical
[mediacare] Re: [nasional-list] Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto Ditetapkan - Uang Muka Calon Gubernur - Menangani Jakarta Tak Mudah
Duet Fauzi-Prijanto pasti dapat menangkal merangkaknya Taliban terselubung ke Ibukota RI, dan sangat diharapkan akan membangun DKI sebagai ibukota metropolitan yang lebih nyaman untuk warganya serta para pendatang termasuk pembisnis dan wisman. DM HKSIS [EMAIL PROTECTED] wrote: Selasa, 03 Juli 2007 Pilkada DKI Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto Ditetapkan Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta akhirnya menetapkan dua pasang calon kepala daerah yang berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah, Senin (2/7) di Jakarta Pusat. Kedua pasangan itu adalah Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Ariza Patria, penetapan dilakukan karena kedua pasangan sudah mendaftar secara resmi, menjalani proses klarifikasi, tes kesehatan, dan melengkapi semua berkas administrasi yang diperlukan. Adang-Dani didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Fauzi-Prijanto didukung koalisi 19 partai politik. Dengan penetapan ini, kedua pasangan terikat dengan semua konsekuensi hukum yang berlaku untuk pilkada. Keduanya juga tidak diperkenankan untuk mundur dan partai pendukung tidak diizinkan menarik dukungan. Jika pasangan calon sampai mundur atau partai menarik dukungan, pasangan itu tidak diizinkan lagi untuk maju dan partai juga tidak boleh mengajukan calon baru, kata Ariza. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang dihubungi terpisah, Senin, menegaskan, partainya tidak pernah berpikir menarik dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PKS. Sekali PKS memutuskan, pantang membatalkan keputusan sendiri. Itu bukan sikap PKS, katanya tegas. Ia menilai Pilkada DKI kali ini diwarnai sejumlah masalah seperti pengeroyokan koalisi partai politik terhadap PKS, praktik politik uang, kasus daftar pemilih tetap yang sulit diuji kebenarannya, dan kasus tidak terdaftarnya 32 persen warga DKI yang memiliki hak pilih. Saya sungguh memprihatinkan hal ini, tetapi ini bukan alasan buat PKS mundur dari pilkada dengan menarik dukungan terhadap pasangan cagub-cawagub yang diusung PKS. Saya ingin mengingatkan, Pilkada DKI menjadi barometer pilkada di seluruh Tanah Air, papar Tifatul. Di luar Kantor KPUD, sekitar 200 orang dari Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) dan Gema Jakarta berunjuk rasa untuk mendukung kinerja KPUD. Mereka menganggap KPUD sudah bekerja dengan benar. Kelompok ini hampir bentrok dengan massa mahasiswa dari KAMMI dan BEM Jakarta Raya yang menuduh KPUD tidak netral dalam kasus pendaftaran pemilih. Namun, ketegangan bisa diredam satuan keamanan. (ECA/WIN) http://www.gatra.com/artikel.php?id=105779 Pilkada DKI Uang Muka Calon Gubernur Dosis kesibukan Slamet Kirbiantoro, 59 tahun, sudah menurun akhir-akhir ini. Usai bertarung dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku babak belur. Selain namanya tidak lolos sebagai calon tetap, pensiunan jenderal itu kini mengaku harus menanggung banyak utang. Tanggungan kepada pihak ketiga ini, katanya, adalah biaya pengeluaran ketika dia mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepada daerah (pilkada) DKI Jakarta. Pada bursa pemilihan calon Gubernur Jakarta yang berlangsung selama setengah tahun terakhir, pensiunan jenderal bintang dua kelahiran Kutoarjo, Jawa Tengah, 18 Maret 1948, itu mengaku diperas oleh sejumlah partai politik. Agar namanya masuk sebagai calon tetap, mantan Pangdam Jaya itu telah mengeluarkan dana sejumlah Rp 2,25 milyar. Dana ini diberikan kepada pengurus partai agar dirinya lebih diperhitungkan. Sumber Gatra yang dekat dengannya mengungkapkan, dana tersebut disetor kepada pengurus dua partai besar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Masing-masing sebesar Rp 1 milyar dan Rp 1,25 milyar. Kirby, demikian alumnus Akademi Militer tahun 1970 itu dipanggil, mengaku diberi janji manis calon tetap Gubernur atau Wakil Gubernur DKI. Untuk itulah, mantan Komandan Satuan Intelijen Badan Intelijen ABRI (BIA) tersebut mengaku tak ragu melepas fulus. Setoran itu, katanya, diberikan langsung kepada pengurus teras partai politik bersangkutan. Penyerahannya tidak kepada bendahara atau ketua partai secara formal, melainkan diterima perorangan. Tidak pula disertai tanda terima atawa tanda bukti yang lain. Yang jelas, katanya, di antara penerimanya adalah pengurus partai yang sedang pada posisi puncak. Dana yang digelontorkan Kirby itu disetor dalam sembilan giro bilyet dengan pecahan Rp 250 juta. Rinciannya, lima giro diserahkan kepada pengurus partai berlambang banteng gemuk, sisanya diberikan kepada pengurus partai berlogo Ka'bah. Setoran itu mulai diberikan sejak enam bulan lalu. Intensitasnya semakin meningkat menjelang penentuan calon tetap, akhir Mei lalu. Rupanya janji manis partai politik tak sama dengan janji prajurit. Meski sudah kadung memberi
[mediacare] Kapitalisme harus Dilawan dengan Pancasila (Cak Ratmadi, Ketua DPD PDIP Bali)
Sabtu Kliwon, 2 Juni 2007 Bali Cok Ratmadi, Ketua DPD PDIP Bali-- Kapitalisme harus Dilawan dengan Pancasila PANCASILA yang kelahirannya diperingati tiap tahun, kini semangatnya meredup seiring derasnya arus globalisasi dan liberalisasi. Termasuk ada keengganan untuk menyebut Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi kapitalisme global itu bekerja secara sistematik dan hegemonik dan menguasai sebagian besar sendi-sendi perekonomian nasional. ''Itu artinya, implementasi negara berkeadilan dan sejahtera yang dicita-citakan Bung Karno pun mengalami tantangan hebat. Celakanya, bangsa ini terkesan tak memiliki nyali untuk mengedepankan konsep berdikari dalam bidang ekonomi,'' papar Cok Ratmadi, Ketua DPD PDIP Bali, serangkaian peringatan hari lahirnya Pancasila, Jumat (1/6) kemarin di Denpasar. Mantan Bupati Badung ini mengemukakan, sebagai generasi muda sudah saatnya memunculkan kembali kesadaran kolektif yakni Pancasila adalah ideologi negara. Dengan ideologi tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga ideologi dalam mengurangi berbagai goncangan sosial yang ditimbulkan gelombang kapitalisme global. Dengan demikian, kata Ratmadi, perlu aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara konsekuen untuk memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. Sebagai bangsa berdaulat, Pancasila merupakan kristalisasi dari konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, katanya. Ia yang akrab dipanggil Cok Rat itu menegaskan, apabila gempuran secara eksternal dan internal dibiarkan terus berjalan maka eksistensi Pancasila dan NKRI benar-benar dalam ancaman serius. Oleh karena itu, mesti ada upaya-upaya yang proaktif untuk melawan proses delegitimasi terhadap Pancasila dan NKRI itu sendiri. Ia juga mengingatkan, kini bangsa Indonesia telah hampir delapan tahun melewati era reformasi sejak jatuhnya rezim Soeharto, 21 Mei 1998. Selama itu pula, fakta menunjukkan, betapa proses berbangsa malah makin mundur atau salah arah. Perlahan-lahan namun pasti Pancasila mengalami delegitimasi. Ini dapat dimaknai sebagai proses pengurangan dan penurunan peranan Pancasila dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan Parpol Di sisi lain, Cok Rat melihat parpol mempunyai peran yang sangat strategis. Sejatinya partai politik memiliki empat peran mendasar yakni sebagai wahana agregasi kepentingan politik rakyat, sumber kader dan rekrutmen kepemimpinan politik, pendidikan politik dan wahana komunikasi dan sosialisasi politik. Jadi parpol menjadi amat penting untuk menengok kembali platform dan perilaku politik yang dijalaninya selama ini. Apakah telah berakar dan mendasarkan diri pada filosofi Pancasila atau malah melenceng,'' katanya. Ia menekankan, mestinya setiap kebijakan politik dan kebijakan publik yang diambil seyogianya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama. Bukan rujukan ideologi tertentu apalagi kelompok kepentingan sempit lainnya, paparnya. Rujukan ini menjadi amat vital manakala elite politik menggarap produk-produk politik yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat yang majemuk. Partai politik hendaknya terus mengupayakan berbagai terobosan untuk melakukan penyegaran dan pemaknaan baru (revitalisasi) terhadap hakikat Pancasila. Ekonomi Pancasila yang mengupayakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat banyak, sejalan dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Kontekstualisasi praktik ekonomi dan politik tersebut seyogianya menyadarkan rakyat bahwa semua itu berangkat dari inspirasi Pancasila. Elite politiklah yang memiliki kapabilitas untuk melakukan komunikasi politik semacam ini termasuk para kader PDIP. Bahwa, sejak proses menjadi Indonesia digagas, pertarungan ideologi pendukung negara Pancasila dengan paham lainnya selalu terjadi dalam tiap babakan sejarah. Maka, siapa pun yang berada di garis pendukung Negara Pancasila, mesti melakukan konsolidasi kekuatan terus-menerus secara sosial dan politis. Proses politik mesti dihadapi dengan proses politik pula. Kuncinya hanya satu, yakni melakukan penggalangan terhadap kekuatan nasionalis pendukung Negara Pancasila. Dengan upaya itu, menurut Cok Rat, agaknya upaya menjadikan parpol sebagai kekuatan untuk merevitalisasi Pancasila dapat terus dikembangkan. (05) - Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.
[mediacare] Wakil Presiden Minta Perselisihan Soal Dana DKP Tak Diperpanjang
Apa untuk Wapres perselisihan ini juga sekedar soal uang seperti dalam persoalan Aceh dulu? Ini satu dari banyak ciri demokrasi Indonesia yang sangat timpang. Banyak masalah yang sangat penting, seperti masalah hukum ini, selalu diusulkan oleh para penguasa agar diselesaikan dengan cara tanpa penyelesaian .. Semuanya disembunyikan, tidak transparan, agar bangsa tetap bangak, pandir, goblok, mudah ditipu. DM Wakil Presiden Minta Perselisihan Soal Dana DKP Tak Diperpanjang Sabtu, 26 Mei 2007 | 19:15 WIB TEMPO Interaktif, Denpasar: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta ketegangan antara Presiden Yudhoyono dan Amien Rais menyangkut aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan tidak perlu memperpanjang. Sudahlah, tak perlu ada pengadilan baru. Bangsa ini sudah terlalu banyak masalah, katanya dengan santai di bandar udara Ngurah Rai Denpasar, Sabtu (26/5). Menurut Wakil Presiden, masalah dana yang dikumpulkan secara ilegal oleh Rokhmin Dahuri saat memipin Departemen Kelautan itu tidak perlu diperlebar ke masalah-masalah lain. Apalagi, katanya, kasus ini sekarang sudah diproses di pengadilan. Jangan ribut melulu. Kapan kita kerja? ujarnya. Mengenai sinyalemen yang dilontarkan Amien Rais bahwa ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menerima dana asing untuk membiayai kampanyenya, Kalla membantah hal itu dilakukan Tim SBY-JK. Pasti tidaklah itu. Kalau Pak Amien punya harga diri, kita juga punya. Jangan khawatir soal itu Saya jamin 100 persen, ujarnya. Kita hormati Pak Amien, tolong beliau hormati kita. Rofiqi Hasan - Be a better Heartthrob. Get better relationship answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out.
Re: [mediacare] PDIP: Amandemen UUD 45 Ancam Eksistensi Negara Kesatuan RI (Tanggapan Untuk Bung Ruslan)
Bung PD, daripada putar-putar berteori tidak jelas lebih baik langsung saja ke permasalahan. Sosialisme? Ya, terserahlah apa istilahnya. Terpenting supaya bangsa kita bisa hidup layak dengan keadilan dalam sistem demokrasi yang dapat lambat laun baik kualitasnya. Jadi bangsa yang modern dan bermartabat. Pseudo-nasionalisme? Kebanyakan orang atau negara, lihat Belanda apalagi USA, mana mau negerinya pecah-pecah? AS bahkan begitu agresif terkenal senang perang untuk mempertahankan interesnya di LN, dan jangan sampai pemuda-pemuda kita harus berperang dipantai-pantai kita. RI ketika Orba serang Timtim, akhirnya memalukan. Kita urus saja negeri kita secara baik dengan batas-batas yang ada. FPI dan semacamnya? Paling baik kalau dilarang oleh pemerintah! Namun untuk sampai kesitu tidak cukup hanya mencaci kiri kanan. Harus ada kekuatan politik yang rill untuk membentuk pemerintah dan legislatif yang juga modern pro- demokrasi dan tidak munafik. Kalau hanya diskusi di kafe saja tidak cukup. Papernas? Dalam demokrasi harus punya hak untuk hidup. Ide dan ideologi apapun silakan ber saing secara sopan tidak memakai kekerasan. Salam, DM Papuan Dairy [EMAIL PROTECTED] wrote: Kok masalahnya diplintir jadi sederhana gini? Wah ya repot dong. Kejayaan Sosialisme memang iya, itu musti dipraxiskan disini. Pertanyaannya adalah: mengapa teman-teman yang berjuang dengan gigih untuk memenangkan ide besar itu secara praxis di Indonesia malah dihancurkan oleh orang-orang yang katanya nasionalis dan kadang-kadang mengakui sosialis? Kasihan juga saya melihat teman-teman Papernas. Untuk contoh aja Bung TC. Belum apa2 kok sudah diobok-obok kiri-kanan oleh kelompok nasionalis reaksioner ditambah lagi FPI yang gak ketulungan juntrung itu. Terakhir, rupa-rupanya anda juga terkena sindrom pseudo nasiolalism kaya Bung Ruslan. T Chandra [EMAIL PROTECTED] wrote: Teori Bapak-bapak memang hebat deh. Tapi yang penting Papua bagian RI akan tetap bagian dari RI. Tapi seperti semua daerah RI lainnya kawasan ybs harus di adil dan makmur kan. RI harus punya sistem kesatuan yang luwes dengan unsur desentralisi yang tidak kebablasan. Semua ini kan memerlukan waktu lama. Jangan mau diadudomba dong oleh LN, oleh Uni Eropa atau Australia. Kita carilah ilham dari Amerika Selatan dan tengah, dari Chavez, Morales dan sebagainya. Viva Socialismo! TCh Papuan Dairy [EMAIL PROTECTED] wrote: Bung Ruslan, Saya tidak hendak berdebat dengan anda mengenai Theory Integralistik sebagaimana anda lansir dalam tulisan anda. Itu hak anda untuk memiliki keyakinan yang seperti itu, tapi terimakasih sudah menjelaskan panjang lebar. Saya hanya hendak mengatakan bahwa polapikir integralistik atau holistis seperti yang telah anda ungkap, dalam kenyataan telah melahirkan sejumlah kesalahan dalam penerapannya. Theory atau ilmu dalam banyak hal mengajarkan nilai-nilai yang benar, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika sudah dipraktekkan. Dalam praktek, banyak sekali kesalahan interpretasi atas theory terjadi, dan ini yang sudah terlanjur terjadi disini Bung, di Indonesia. Saya kutip pernyataan anda: Dengan polapikir yang holistis, yaitu polpikir yang selelu mengikuti ajaran tentang Holargi, maka disini kita akan mempunyai kelebihan dalam memandang segala suatu hal ichwal; kita tidak akan pernah kehilangan orientasi, bahwa setiap phenomenon atau phenomena yang paling pelikpun mampu kita atasi. Dari segi Holargi kita melihat saling hubungan baik yang kongkrit yang dapat kita saksikan dengan mata telanjang, bahkan kita sanggup pula melihat saling hubungan yang sinergetis antar corpus yang satu dengan corpus lainnya yang tidak kelihatan, misalnya saja tidak semua orang akan mengakui bahwa Karakter manusia yang tadinya baik, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi jelek akibat pengaruh konsum yang oleh psychoneurologist disebutnya the consume-syndrome-disease. Penyakit konsum-sindrom ini adalah element yang tidak kelihatan yang bermukim didalam placenta-induknya yang kita kenal dengan holargi-globalisasi-ekonomi-budaya . Kalau si patient yang mengidap penyakit KS (konsum-sindrom) ini pergi memeriksakan diri kepada ahli-ahli jiwa dan ahli-ahli-sarafotak, sang dokter tidak akan menemukan penyakitnya ; pin-tomography-pun tidak sanggup membaca gejala side-effect konsum-sindrom tsb. Penyakit itu ada, cuma sang dokter tidak-tahu, karena sang dokter tidak mengenal apa yang disebut Holargi itu. Dampak-kongkrit globalisasi-ekonomi-budaya kini terbukti telah merusak struktur-cara-berpikir para elite politik dan ekonomi, para pakar ilmu pengetahuan, para pakar-spirituil termasuk para kyai dan ustadnya. Banyak dari elit politik Indonesia saat ini yang mengidap penyakit konsum-sindrom (KS) seperti yang anda maksud. Kalau anda benar-benar seorang dokter yang mampu mendiagnosa masalah-masalah ideologis semacam ini, bukankah tugas anda untuk
[mediacare] Re: [nasional-list] Tanah Gratis Jangan Sekadar Kampanye + Tanah 9,25 Juta Hektare Dibagi Gratis
Dulu di sembelih, kini jadi pemilih! Di pemilu dan pilpres. Pak Sunny sangat jeli! Gebrakan ini memang marketing untuk 2009, tak lain tak bukan. Tim sukses SBY-JK akan propaganda ingin terus melenggang ke 2009-2014 untuk menepati janjinya yang cukup spektakuler ini kearah petani. Namun apa janji mereka yang kini hampir 3 tahun memerintah yang telah atau sedang dikerjakan secara serius, tanpa nuansa tebang pilih, dan pilih kasih? Perlu diakui bahwa walau tim SBY-JK samasekali tidak membuahkan hasil untuk bangsa, namun dalam marketing politik mereka memang canggih. Tinggal apa kita mau dikelabui lagi? DM Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: Refleksi: Katanya dulu PKI menjadi motor kampanye untuk diadakan landreform. Kemudian waktu pak Harto naik panggung kekuasan banyak entah puluhan atau ratusan ribu petani yang turut aksi kampanye tuntutan pelaksanaan landreform bersama anggota PKI disembelih. Apakah pembagian tanah yang disuarakan sekarang ini adalah penjelmaan dari tuntutan dahulu itu? Pertanyaan berikutnya ialah tanah-tanah siapa atau di daerah mana saja yang akan dibagikan? http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_cid=286634 Kamis, 24 Mei 2007, Tanah Gratis Jangan Sekadar Kampanye Sejengkal tanah, setetes darah. Itulah filosofi yang menandakan bahwa tanah merupakan salah satu barang milik manusia yang paling berharga. Bukan hanya bernilai materi, tanah juga mempunyai arti harga diri. Tapi kenyataannya, petani yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia adalah mereka yang tak memiliki lahan. Para petani itu adalah buruh tani yang bekerja untuk orang lain. Mereka bergantung kepada sikap orang lain. Di antara jumlah petani di Indonesia, 70 persen adalah mereka yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare. Sungguh ironis bagi Indonesia yang sebagian besar di antara 220 juta penduduk adalah petani. Tanah-tanah petani telah berada di tangan orang-orang kaya kota yang populer disebut petani berdasi. Sebagian lagi tanah petani semakin sempit akibat berubah fungsinya sawah menjadi kebutuhan-kebutuhan sekunder para orang kota. Intinya, lahan pertanian itu semakin sempit. Rencana pemerintah membagikan tanah terhadap si miskin tentu akan menjadi harapan jutaan petani itu. Mereka tentu berharap tanah tersebut secepatnya menjadi milik mereka. Program pemerintah yang akan membagikan paling tidak 9,25 juta hektare tanah (ini belum termasuk tanah Departemen Kehutanan dan BPN yang sedang diverifikasi) tentu akan menjadi agenda pemerintah SBY yang paling spektakuler bila benar-benar terwujud. Proyek itu akan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah. Hanya, yang tentu menjadi pertanyaan, bisakah proyek tersebut terealisasi dengan adil. Umpamanya, bisakah tanah itu dibagikan tepat sasaran, terutama dalam mendefinisikan pengertian masyarakat miskin. Selama ini, proyek yang menyangkut orang miskin sering salah sasaran. Belum hilang dari ingatan kacaunya pembagian BLT (bantuan langsung tunai) bagi masyarakat miskin. Di mana-mana muncul permainan. Itu baru pembagian uang Rp 300 ribu, apalagi pembagian tanah. Katakanlah, sukses memilah orang miskin. Yang menjadi masalah berikutnya adalah pola distribusi tanah. Sebab, peluang munculnya orang mengambil keuntungan di sini sangat besar. Permainan pejabat tentu perlu dicermati dan diawasi semua pihak. Yang ketiga adalah momentum pembagian tanah itu. Harus diingat, proses distribusi harta yang sangat berharga tersebut akan membutuhkan waktu yang tidak cepat. Sangat lama karena menyangkut proses pengukuran, klarifikasi tanah, dan klarifikasi petani yang akan diterima. Yang perlu dicermati, pembagian tanah itu jangan menjadi skenario kampanye. Artinya, proses pembagian akan menjadi gencar menjelang kampanye Pilpres 2009 nanti. Dengan demikian, isu itu hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. Coba kita bayangkan bahwa menjelang kampanye, janji-janji atau pembagian tanah tersebut sangat gencar. Tentu, itu akan memberikan simpati kepada calon tertentu. Sehingga kepentingan politik kelompok akan dibonceng kepentingan rakyat. Nah, hal-hal itulah yang perlu dicermati berkaitan dengan rencana pembagian tanah gratis kepada rakyat miskin. Rabu, 23 Mei 2007,Jawa Pos Tanah 9,25 Juta Hektare Dibagi Gratis Dialokasikan untuk 9 Juta Rakyat Miskin JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 9,25 juta hektare tanah untuk rakyat miskin sebagai pelaksanaan program reformasi agraria (land reform). Dalam program itu, tanah yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia tersebut akan dibagikan gratis kepada sembilan juta rakyat miskin. Rencana kebijakan itu kemarin dibahas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri. Di antaranya Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzette. Hadir juga dalam pembahasan itu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dan
[mediacare] Re: [nasional-list] Akbar Mulai Ditinggalkan Partai Golkar
Berbahagialah Akbar Tanjung, karena tidak diajak lagi membangun kader-kader Orba untuk meneruskan dominasinya di negara ini. Memang perih dihati ketika habis manis sepah dibuang. Namun Akbar dapat juga dalam waktunya yang agak senggang memikirkan apa saja yang telah dikerjakan oleh kader-kader Golkar-Orba selama berpuluh tahun ini untuk menterpurukan Indonesia. DM Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_cid=286470 Rabu, 23 Mei 2007, Akbar Mulai Ditinggalkan Partai Golkar Tak Diundang dalam Acara SOKSI JAKARTA - Akbar Tandjung, politisi senior Golkar, mulai dipinggirkan para mantan dan murid politiknya. Mantan orang nomor satu di partai berlambang beringin itu tidak masuk dalam daftar puluhan narasumber yang diundang dalam acara Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB). Acara tersebut akan diselenggarakan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi di bawah Partai Golkar yang pernah dibesarkannya. P2KB akan diselenggarakan pada 20-26 Juni 2007 di Graha Insan Cita Depok, Jawa Barat. Acara itu akan dibuka Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Kalla akan didampingi Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Syamsul Muarif serta Ketua Dewan Penasihat SOKSI Suhardiman. Sebanyak 54 tokoh nasional akan menjadi narasumber dalam acara tersebut. Mereka, antara lain, Muladi, Andi Matalatta, dan Cosmas Batubara. Dari luar orbit Golkar ada nama Tyasno Sudarto, Syafii Maarif, Hendropriyono, Makarim Wibisono, Bagir Manan, dan Sri Mulyani. Nama Akbar yang kini menjabat ketua Dewan Pembina Barindo (Barisan Indonesia) tidak tercantum baik sebagai tamu undangan maupun pembicara. Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) P2KB Ali Wongso Sinaga mengatakan, tidak ada alasan khusus mengapa Akbar Tandjung tidak diundang dalam acara tersebut. Ya, memang tidak diundang saja, katanya dalam jumpa pers tentang P2KB di Jakarta kemarin. Salah seorang ketua DPP Partai Golkar tersebut menegaskan, tidak diundangnya Akbar tidak ada hubungan dengan inisiatifnya mendirikan Barindo. P2KB tidak hanya dikhususkan untuk anggota SOKSI dan organisasi masyarakat di bawah Partai Golkar. Sebab, acara tersebut akan dihadiri wakil dari Kosgoro 1957, AMPI, MKGR, NU, Muhammadiyah, ICMI, GMNI, HMI, PMKRI, GAMKI, dan sejumlah organisasi profesi seperti Federasi Serikat Pekerja, Kadin, Hipmi, HKTI, dan PWI. Akbar Tandjung dikenal sebagai mantan ketua DPP AMPI, PB HMI, dan turut mendirikan kelompok Cipayung yang terdiri atas GMNI, PMKRI, PMII, dan HMI. Tujuan P2KB adalah mencipta kader-kader baru berkualitas yang mempunyai integritas dan kompetensi mumpuni. Akbar merupakan tokoh senior Golkar yang sangat mumpuni dalam bidang pengaderan. Karena itulah, wartawan sempat bertanya atas tidak dicantumkannya nama Akbar dalam acara tersebut. Kami tidak lupa dengan Akbar, tapi memang dalam hal ini beliau tidak diundang, tambah Wakil Ketua Steering Committee Ade Komarudin. Dalam rangkaian tujuh hari P2KB, sejumlah agenda nasional akan dibahas. Misalnya, kegagalan partai dalam melakukan fungsi pengaderan dan wacana amandemen UUD 1945 jilid kelima. Memang terlalu pagi kalau kita katakan parpol gagal dalam mencetak pemimpin nasional. Tapi, ini merupakan warning bagi parpol agar segera berbenah dan melakukan introspeksi, tandas Ali Wongso.(cak - Get the Yahoo! toolbar and be alerted to new email wherever you're surfing.
Re: Amartien - Re: [mediacare] Newmont Gugat New York Times Rp 615 Miliar
Pendek kata perusahaan raksasa spt Newmont, Freeport dan Exxon dll itu punya jutaan dolar atau lebih untuk membeli pengacara atau pakar bidang apapun untuk membuktikan kebenarannya. Juga segudang uang dipunyai untuk kickbacks bagi para pejabat didunia manapun yang korup. Tidak heran, memang cukup banyak bangsa kita yang gampang disuap, atau secara intelektual tersuap oleh kekaguman pada USA yang serba gemerlap. (New religion: USD In God we trust)Namun Amerika Latin sedang tunjukan bahwa raksasa multinasional kaliber Exxon Mobile juga dapat dilawan, bahkan ditundukan seperti di Bolivia untuk revisi KK nya, hingga menguntungkan negeri itu. Solusinya bukan hanya dipengadilan, tetapi terutama di politik, lewat demo dan pemilu hingga ada DPR dan Kabinet yang patriotik. Kerja berat, tetapi mulia! Sesuai dengan teologi pembebasan. Social pathologies yang diakibatkan oleh kolonialisme baru terutama oleh USA ini memang harus ditentang. Kita harus galang persatuan, jangan disogok. (Maaf, nimbrung) DM socio.pathos [EMAIL PROTECTED] wrote: Bung Amartien, Sip sip, titik koma ludas dibaca. Impresif. Tapi tidak menjawab pertanyaan di kepala sebagian dari kita; lalu dari mana asalnya kulit membusuk itu, dong? Apa ikan asin yang ditempel kayak tukang minta-minta gaya kusta yang dilalerin di perempatan jalan? Tabel kimia itu tak hanya merkuri arsenik doang. Lagian saya masih prejudis kok, kekuatan kapital itu sangat besar untuk intervensi di tengah proses WHO ini. Perusahaan Amrikiyah pula. Btw, UN = United Nothing. Indra Razak (cuma nonton Al Jazeerah waktu Sept 11) --- In mediacare@yahoogroups.com, amartien [EMAIL PROTECTED] wrote: Sdr. Indra Razak, (yang asli orang Indonesia, bukan penggiat NGO) - sama dong dengan saya Berikut adalah url laporan dari Minamata Institute:: silahkan baca dengan kepala dingin hingga titik komanya. http://www.buyatbayfacts.com/pdfs_docs/who_report.pdf - Food fight? Enjoy some healthy debate in the Yahoo! Answers Food Drink QA.
[mediacare] Re:[news] Hebat nihh..!!! - Salam Bungkuk Disoal
Memang hebat Bung, dan menunjukan kekuasaan Kerajaan Chendana terus berjaya disegala bidang selama hampir semua petinggi dan ponggawa yang memegang tampuk pemerintahan yalah anak atau cucu didik Sang Mantan Rajadiraja belaka. Pasalnya apa kita cool saja, atau sebaiknya berbuat sesuatu supaya bangsa bisa berseot pelan maju kedepan, Bung? DM Kaniasari [EMAIL PROTECTED] wrote: Gak Ada matinye emang keluarga Don Suharto nichh ---Original Message--- From: Gita Date: 5/10/2007 9:29:50 PM Subject: [news] Hebat nihh..!!! He he he he... cendana emang uhuyy.. pantes aja artis2 berebut bisa jadi mantu cendana... Kopassus nih yee SALAM BUNGKUK DISOAL Senin, 23/04/07, 10:48:03 WIB Munculnya dua anak Soeharto, Bambang Trihatmodjo dan Tommy Soeharto di acara lomba menembak HUT Ke-55 Koshy;passhy;sus di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu lalu (21/4) dipersoalkan. Salaman Danjen Kopassus Mayjen Rasyid Qurnaen Aquary yang sampai membungkuk ketika berhadapan dengan Tommy telah menjatuhkan citra korps pasukan elit TNI tersebut. Anwar/JPNN . ___ - Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and always stay connected to friends.
Re: [mediacare] Sarwono, Gus Dur Amien Nikmati Dana Nonbujeter DKP
Bung Wido, kalau berkenan mohon Pak Ketua MPR yang tidak ada kerjaannya itu untuk mulai berbuat sesuatu untuk menghapuskan samasekali sistem dana nonbujeter dan pemakaiannya. Sistem warisan Suharto ini sungguh tidak cocok dengan akal sehat pemerintahan yang transparan dan accountable. Saya harapkan Ketua MPR juga mulai main politik yang tidak plinplan seperti perempuan cantik melirik kanan kiri untuk kolaborasi dengan siapa saja dalam pemerintahan sembari sedikit mengkritisi untuk menipu rakyat. Maaf, ini blak-blakan saja. DM Wido Q Supraha [EMAIL PROTECTED] wrote: 08/05/2007 15:16 WIB Sarwono, Gus Dur Amien Nikmati Dana Nonbujeter DKP Arfi Bambani Amri - detikcom Jakarta - Sarwono Kusumaatmadja, Abdurrahman Wahid, Amien Rais dan Hasyim Muzadi ikut menikmati dana nonbujeter departemen kelautan dan perikanan (DKP). Besarannya bervariasi. Bantuan kunjungan kerja Sarwono Kusumaatmadja ke Amerika Serikat Rp 18,4 juta, ungkap mantan Kepala Biro Keuangan Departemen Kelautan dan Perikanan Sumali saat bersaksi di persidangan kasus korupsi dana nonbujeter DKP di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Gedung Uppindo, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (8/5/2007). Dalam persidangan yang mendudukkan mantan Sekjen DKP Andin H Taryoto sebagai terdakwa itu, Sumali juga membeberkan tanggal dan besar aliran dana itu. Transfer untuk Cagub DKI Sarwono itu dilakukan pada 22 November 2002. Sementara aliran dana untuk Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi terjadi pada 26 Juli 2003 sebesar Rp 10 juta. Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur mendapatkan lebih besar lagi, Rp 50 juta. Transaksi itu tercatat di pembukuan pada tanggal 15 Maret 2003. Namun mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan PAN lebih besar lagi. Pada 21 Mei 2003, mantan Karo Keuangan DKP itu mencatat aliran dana untuk Amien Rais sebesar Rp 200 juta. Banyak pihak lagi telah mendapatkan dana nonbujeter itu. Kalau satu per satu kami tidak mencatat. Datanya semua ada di buku yang disita KPK, kata Sumali di hadapan majelis hakim yang diketuai Masrurdin Chaniago. (aba/nrl) Source : http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/05/tgl/08/time/151637/idnews/777885/idkanal/10 - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
Re: [mediacare] Ultah Dawam Rahardjo Launching Buku Demi Toleransi, Demi Pluralisme
Happy Birthday, Pak Dawam! Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rejeki dan jangan berhenti dalam menyebarkan dan memperkuat toleransi, pluralisme dan multikulturalisme. Untuk survive, Indonesia membutuhkan setidaknya 1000 pemikir pejuang seperti Pak Dawam. Nusantara terasa cukup sepi setelah Cak Nur tiada! DM ICRP [EMAIL PROTECTED] wrote: UNDANGAN Dengan hormat, Bersama ini, kamiYayasan Wakaf Paramadina (YWP), Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), dan International Center for Islam and Pluralism (ICIP), mengundang Anda untuk dalam Perayaan Ulang Tahun ke-65 Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, disertai Peluncuran Buku: Demi Toleransi, Demi Pluralisme Jumat, 4 Mei 2007 Pukul 19.00 s/d selesai Tempat: Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Jl. Gatot Subroto, Kav. 96-97, Jakarta Selatan Turut Mengundang, para penulis: A. Syafii Maarif, B.J. Habibie, Utomo Dananjaya, M. Abdul Rahman, Imam Ahmad, Komaruddin Hidayat, Soetrisno Bachir, Didik J. Rachbini, J.H. Lamardy, Hadimulyo, Nono Anwar Makarim, Daniel Dhakidae, Budhy Munawar-Rachman, Vedi R. Hadiz, M. Syafii Anwar, Samsu Rizal Pangabean, Syafiq Hasyim, Fachry Ali, Bonnie Setiawan, Taufik Adnan Amal, Siti Musdah Mulia, Franz Magnis-Suseno, Ulil Abshar Abdalla, Luthfie Assyaukanie, Trisno Sutanto, Ihsan Ali-Fauzi, Ahmad Sahal, F. Budi Hardiman, Zuhaeri Misrawi, dan Martin L. Sinaga Tersedia : Makan Malam Contact Person : Romy Boy (0815 1113 0526) A. R i f k i(0852 1613 3584) - Forum Muda Paramadina Undangan Diskusi Publik Demokrasi dan Masyarakat Madani Kamis, 3 Mei 2007 Aula Yayasan Paramadina Pondok Indah Plaza III Blok F.4 - 6. Jl. T.B. Simatupang, Jakarta Selatan Sesi I (10.00-12.30 wib) Siti Musdah Mulia Organisasi-Organisasi Agama Sebagai Masyarakat Madani di Indonesia Ihsan Ali-Fauzi Demokrasi dan Masyarakat Madani: Tinjauan Teoretis (Pengantar Umum) Sesi II (13.15-15.30 wib) Ade Armando Demokrasi dan Media di Indonesia Budiman Sudjatmiko Demokrasi dan Gerakan Sosial Sejak berlangsung apa yang disebut Samuel Huntington sebagai Gelombang Ketiga Demokratisasi, di akhir 1960-an dan awal 1970-an, peran masyarakat madani (civil society) makin dianggap penting di dunia. Namun sebenarnya kelompok masyarakat ini sudah lama diakui peran pentingnya dalam demokrasi, setidaknya seperti yang ditulis oleh Alexis de Tocqueville ketika ia melaporkan hasil kunjungannya ke Amerika pada akhir abad ke-19, dalam Democracy in America. Dalam karya-karya di atas, kelompok-kelompok masyarakat madani dianggap memegang peran penting di dalam menjatuhkan rezim-rezim otoritarian dan menstabilkan demokrasi. Diskusi ini ingin melihat apa sesungguhnya yang dimaksud civil society, di antara kelompok masyarakat lainnya? Bagaimana hubungannya dengan negara: apakah keduanya harus selalu berada dalam posisi yang berhadap-hadapan? Apakah kelompok masyarakat madani niscaya, selalu, membawa dan memperjuangkan nilai-nilai demokratis? Apa saja tugas-tugas kelompok masyarakat ini, di masa transisi dan konsolidasi demokrasi? Dalam konteks Indonesia, kita ingin melihat bagaimana : soal media dan agama berperan. Tersedia : Makalah dan Makan Siang Contact Person : Romy Boy (0815 1113 0526) - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check out new cars at Yahoo! Autos. - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Re: [nasional-list] Re: Fw: PEMBELAAN BAGI SOEHARTO ?
Benar! Retnowati hanya menggelar agitprop atau agitasi dan propaganda, dalam bahasa terkini komunikasi dan informasi (kominfo) untuk Suharto, teman dekat ayahnya. Namun bangsa ini harus siap bahwa masih akan banyak bermunculan buku atau tulisan lain yang akan menyanjung Suharto, mendewakannya sebagai malaikat tanpa dosa. Memoles indah semua segi negatif dan tak manusiswai dalam sejarahnya. Harap mafhum, menulis dan menerbitkan buku itu tidak murah, jadi yang sanggup ria adalah terutama mereka yang berduit. Mereka ini banyak yg masih tentu saja menikmati semua keuntungan anugerahnya Orba Suharto. Tambah mereka di LN yang disuruh oleh pihak-pihak politik dan bisnis yang telah dan terus mengeruk menjarah kekayaan alam Indonesia. Tabahlah! DM HINU ENDRO SAYONO [EMAIL PROTECTED] wrote: Retnowati Abdulgani-Knapp tidak hanya terlalu lama tinggal di luar negeri, tetapi memang kurang obyektif (untuk tidak mengatakan tidak obyektif) dalam penulisannya. Namun demikian, biarkanlah dia menulis apa yang seperti sekarang ini. Reaksi pasti, -dan sudah-, timbul. Masih banyak warga bangsa Indonesia yang normal atau berakal sehat. Tidak pikun dan shortsighted atau memakai kacamata kuda. Ada aksi, pasti timbul reaksi. Menebar angin, pasti menuai badai. Semakin banyak buku seperti hasil karya Retnowati akan semakin menelanjangi diri Penguasa Orde Baru. --- In [EMAIL PROTECTED], HKSIS [EMAIL PROTECTED] wrote: - Original Message - From: [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Cc: [EMAIL PROTECTED] Sent: Saturday, 28 April, 2007 12:14 Subject: [wahana-news] resensi buku Retnowati Abdulgani tentang Soeharto Dimuat pada rubrik Pustaka, Media Indonesia, 28 April 2007 Retnowati Abdulgani-Knapp, Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President, Singapore: Marshall Cavendish Editions, 2007 PEMBELAAN BAGI SOEHARTO ? Oleh Asvi Warman Adam Buku ini diterbitkan sebuah penerbit swasta Singapura yang sudah menghasilkan beragam buku dari manajemen perusahaan sampai resep masakan dan cara menghilangkan kegemukan. Ditulis oleh putri kedua Ruslan Abdulgani yang lulus sarjana hukum UI tahun 1968 kemudian ikut ayahnya yang bertugas di AS. Retnowati bekerja pada bidang perbankan di New York sampai 1978 sebelum kembali ke Indonesia. Kini ia berprofesi sebagai konsultan dan tinggal di Bangkok dan London. Entah suatu kebetulan atau tidak, buku ini terbit dan diluncurkan beberapa waktu setelah Kejaksaan Agung mengumumkan akan memperkarakan Yayasan-Yayasan Soeharto secara perdata. Saya setuju dengan Retnowati yang ingin melihat secara sejarah pemerintahan Soeharto secara berimbang. Benar bahwa dalam masa Orde Baru terjadi kemajuan misalnya dalam swasembada beras, keluarga berencana dan peningkatan kesehatan masyarakat seperti penurunan tingkat kematian (bagi ibu yang melahirkan) dan kenaikan harapan hidup. Bung Karno tahun 1964 mengatakan kepada wartawati Newsweek bahwa saat itu penduduk Indonesia 100 juta, kalau ditambah dua kali lipat, tanah air yang kaya ini masih sanggup menampungnya. Kini masalahnya, kekayaan alam itu sudah terkuras terus menerus tanpa bisa dicegah. Kalau penduduk berlipat ganda namun tidak diikuti perkembangan ekonomi, maka itu hanya akan menambah jumlah penduduk miskin yang tidak terurus. Pembentukan ASEAN adalah hal yang positif dalam politik luar negeri Indonesia. Karena ini menciptakankan situasi regional yang kondusif untuk pembangunan ekonomi masing-masing negara. Tidak disebut dalam buku ini tetapi saya ingin menambahkan bahwa penampungan pengungsi Vietnam di pulau Galang pasca banjir manusia perahu tahun 1976 yang dikelola dengan baik merupakan prestasi yang mengharumkan nama Indonesia. Namun pertumbuhan ekonomi secara makro yang cukup signifikan itu ternyata harus dibayar dengan menekan demokrasi dan mengorbankan hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1965 sampai 1998 telah memakan korban jiwa hampir sejuta jiwa. Ini meninggalkan penderitaan dan trauma yang berkepanjangan sampai sekarang. Soal Kesehatan dan Yayasan Tidak ada hal baru dalam pengisahan tentang masa kecil dan karier ketentaraan yang berujung pada jabatan Presiden terlama dalam sejarah Indonesia sampai lengser keprabon tahun 1998. Persoalan krisis ekonomi menjelang kejatuhan Soeharto sudah dibicarakan oleh berbagai buku lain. Mengenai bisnis putra-putri Soeharto, Retnowati hanya menyinggung sambil lalu walaupun ayahnya pernah mengingatkan Soeharto untuk tidak mencampurkan antara azas kekeluargaan (family-style affairs) dengan azas keluarga (family affairs). Retnowati mencoba menempatkan Soeharto sebagai orang Jawa dalam sikap dan kebijakannya. Menurut Retnowati kekuasaan Soeharto diperoleh melalui wahyu yang diterima oleh istrinya. Ketika Tien Soeharto meninggal tahun 1996, maka wahyu itu ikut tercabut dari Soeharto. Tentu boleh saja analisis semacam itu, walaupun
Re: [mediacare] Freeport strike Ubah Kontrak Kerja!
Para karyawan Freeport telah memberikan teladan sangat berharga dan brilian karena tidak saja berhasil menggolkan tuntutan secara damai, namun terutama dalam mengayun langkah pertama dalam sebuah perjuangan seperti yang sedang ramai dan sinambung dijalankan oleh Chavez, Morales, Correa (Equador) dan sebagainya untuk mengubah kontrak-kontrak kerja dengan para perusahaan raksasa multinasional yang akan menguntungkan kepentingan bangsa. Kita harapkan dan dambakan agar sodara-sodara kita di Papua jangan akan merasa puas diri dan lalu lengah dalam perjuangannya, karena zaman ini sangat marak dengan serangan neoliberalistik diseluruh dunia. kemenangan yag diraih hari ini dapat saja sirna besok lusa, kalau tidak diperkuat dan terus dikembangkan. Kita simak bahwa Freeport menerima tuntutan bukan samasekali karena berbaik hati, namun tentu mulai merasa khawatir bila aksi-aksi semacam akan menjalar diseluruh Indonesia sebagai yang telah dan sedang terjadi di Amerika Latin. Aksi dan hasil dari gerakan damai sodara-sodara kita itu adalah Hadiah 1 Mei 2007 pertama yang juga kabar baik bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang di marjinalkan oleh modal asing dan para pembantunya. Demi keberhasilannya yang permanen, gerakan ini sangat perlu solidaritas nasional dan juga global, karena yang dihadapi juga kekuatan modal global. DM Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20070424.E01irec=0 Freeport strike The local workers of giant gold and copper miner PT Freeport Indonesia in Timika, Papua, a subsidiary of U.S.-based Freeport McMoran, taught the nation, including their fellow Papuans and the country's businesspeople and laborers, a precious lesson last week. Even Vice President Jusuf Kalla, who had just expressed his displeasure over the trend of labor demonstrations, probably had to swallow his words because the workers in Papua proved that peaceful actions can achieve much. The lesson is even more interesting because it came out of Timika, a city with a history of violent demonstrations. Thousands of Freeport workers won nearly everything they were asking for on Saturday morning, after a four-day peaceful walkout. The strike, the biggest since the company started to operate in the early 1970s, certainly cost the state a huge amount, in terms of lost potential revenue. In the end, Freeport agreed to raise the workers' monthly basic salary from Rp 1.6 million (US$174) to Rp 3.1 million, Rp 500,000 less than they were demanding. The company also agreed to reestablish its Papuan Affairs Department and replace several executives who the workers saw as reluctant to deal with Papuan employees. It is rare in Indonesia for a major company to respond so generously and promptly to the demands of workers. For this, the world's largest gold producer and second largest copper producer deserves commendation. We believe Freeport's decision was not just caused by fears of falling production. Perhaps the company was more willing to listen and negotiate because for the first time, employees staged a strike that was peaceful. There is a perception nationally, and even internationally, that Freeport prefers the use of power in handling unrest and protest. At the same time there is the perception that Indonesian workers, including those at Freeport, tend to resort to violence in seeking more money or better working conditions. Freeport workers finally realized they are an important part of the company, and that they must grow together. They certainly do not want to follow the orders of outside parties who are more concerned with their own interests than the well-being of the workers. And Freeport seems to have finally understood that in the end, the prosperity and security of its workers is key to its own growth and sustainability. In the past, the military and police were often used to clamp down on protests against the company. The use of force may be effective and cheap in the short run, but it costs Freeport dearly in the long run. Freeport is a magnet not just for Papuans but also the country's political elite who want to mine profits from the company. Last year alone Freeport paid US$1.6 billion in taxes to the government, a 33 percent rise from 2005. Freeport produced 435 million pounds of copper in the fourth quarter of last year and 514,000 ounces of gold, the company announced in January. It employs about 9,000 workers, including 3,000 Papuans. Although the number of Papuan employees has steadily increased, Papuans complain very few of them ever rise to management positions. Human rights abuses, the unequal distribution of wealth and the disrespect shown by the central government toward Papuans are among the major complaints in the province. That the region is to any extent rebellious is because Papuans feel they
[mediacare] Re: Kalla: Pamor Golkar Turun karena Pemerintah
Pamor Golkar-JK turun. Citra SBY drop. Nama Kabinet KIB anjlok. Keuntungan penguasa pembisnis meroket. Kemiskinan dan kesengsaraan rakyat meningkat. Seimbang, bukan? Jadi apa pasal? DM samiaji [EMAIL PROTECTED] wrote: Minggu, 15 Apr 2007, Kalla: Pamor Golkar Turun karena Pemerintah Instruksikan Kadernya Hindari Konflik Politik JOGJAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengakui, turunnya pamor partai yang dipimpinnya itu tidak bisa dipisahkan dari kualitas kinerja pemerintah. Sebab, partai berlambang beringin itu adalah pendukung terbesar pemerintah. Memang pada bulan Februari-Maret banyak masalah yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Ada masalah beras, banyak terjadi kecelakaan. Tentu (itu) memberikan nuansa terhadap citra pemerintah dan juga Partai Golkar, kata Kalla menjelaskan korelasi antara citra pemerintah dan Golkar di sela-sela Rakornas Golkar di Grand Hyatt Hotel Jogjakarta kemarin. Kalla yang juga wakil presiden itu melihat, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Partai Golkar banyak dipicu masalah ekonomi. Karena itu, dia yakin pada kuartal kedua tahun ini dan tahun depan, pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik dan kepercayaan masyarakat akan pulih. Produksi beras sudah kita tingkatkan. Peningkatan ekonomi terus dilakukan, tandasnya. Menurunnya citra Partai Golkar itu ditangkap dari sejumlah survei politik. Salah satu hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) menunjukkan bahwa popularitas Golkar drop dan kini berada di bawah PDIP. Solusinya sangat sederhana. Yaitu, dengan memperbaiki semuanya, ujar Kalla. Dia yakin, dalam waktu dekat -jika survei dilakukan lagi- citra pemerintah sekaligus Partai Golkar akan pulih. Partai Golkar juga harus ngebut mengevaluasi program-programnya demi mengembalikan citra. Ketua DPP Partai Golkar Theo L. Sambuaga mengatakan, dua tahun ke depan (sebelum Pemilu 2009), kader-kader partai yang berkesempatan menjadi kepala daerah harus memprioritaskan berbagai program kerakyatan. Kami minta kepala daerah dari Golkar menggerakkan perekonomian rakyat, khususnya sektor riil, sesuai dengan spesifikasi daerah masing-masing, kata Theo. Di antara program yang akan dikebut adalah pelatihan kerja lapangan terhadap para relawan penanganan bencana alam. Program tersebut dinilai sangat efektif untuk meraih simpati masyarakat. Dalam berbagai survei, TNI dinilai sebagai lembaga negara terpopuler karena selalu hadir paling awal ketika bencana alam terjadi. Pelatihan akan dilakukan para penyuluh terhadap relawan kader Golkar di seluruh Indonesia. Termasuk pelatihan evakuasi korban bencana alam, lanjut ketua Komisi I DPR tersebut. Selain itu, akan dipersiapkan berbagai penyuluhan antinarkoba dan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM). Pernyataan Theo itu diperkuat Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif. Menurut dia, tidak bisa lagi Partai Golkar mengandalkan jumlah kader di eksekutif dan legislatif, baik di daerah maupun pusat, untuk meraup simpati masyarakat. Sebab, masyarakat lebih membutuhkan aksi nyata dalam peningkatan kesejahteraan. Kader Golkar yang menjadi kepala daerah harus segera mengubah arah prioritas program kerja. Dalam dua tahun ke depan, kami minta agar ada pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur, tandas Syamsul. Penyikapan terhadap hasil survei LSI juga mendorong DPP PG untuk mengubah strategi politik di tingkat daerah dan nasional. Kalla dalam rapat tersebut menginstruksikan agar kadernya menghindari setiap pertarungan atau konflik politik yang sangat mungkin bisa terjadi. (cak)
[mediacare] RE: [nasional-list] Gus Dur: Ada Upaya Jatuhkan Citra Mega Lewat Pemberantasan Korupsi
Setuju dengan Pak Chalik karena tampak nyata tebang pilih itu aspeknya beliau-beliau itu yang sedang berkuasa tak mau atau tentunya memang tidak berani menebang dirinya sendiri karena soal dana nonbujeter selama beliau-beliau menjadi menteri-menteri penting dalam Kabinet Megawati diberitakan paling banyak memakai dana terkait. Sekait Yusril dan Awalludin itu hal yang sangat memalukan bangsa kita ini, karena tiadanya itikad hukum dan moral samasekali. Pak HU sebagai pembisnis tentunya butuh environment usaha dengan supremasi hukum sehingga dapat bersaing secara jujur, dan bayar pajak, dan syukur kalau ada sumbangan untuk kemajuan masyarakat? DM Chalik Hamid [EMAIL PROTECTED] wrote: Gus Dur sangat benar, ada tebang pilih dalam membasmi korupsi. Yusril dan Hamid Awaludin dibiarkan melenggang dengan uang korupsinya.Kenapa ??? Karena kedua menteri ini anak mas SBY dan JK. Jadi, pemberantasan korupsi yang dilakukan SBY adalah omong kosong, hanya tebar pesona. -Oorspronkelijk bericht- Van: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Holy Uncle Verzonden: donderdag 12 april 2007 18:44 Aan: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] Onderwerp: [nasional-list] Gus Dur: Ada Upaya Jatuhkan Citra Mega Lewat Pemberantasan Korupsi ***Curigaan Gus Dus mengecewakan. Beliau seharusnya pro KPK, bukannya mengharapkan ada tawar menawar dengan KPK. ***Biarlah KPK tembak mantan Menteri Agama Said Agil Al Munawar, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, dan mantan Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo. Ditangkapnya koruptor sama sekali tidak mengganggu status Ibu Mega. Sebaliknya, malah membantu PDIP membentuk tim baru. ***Mungkin juga tujuan Gus Dur adalah merusak credibilitas PDIP, sengaja menghebohkan kasus mantan Menteri Agama Said Agil Al Munawar, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, dan mantan Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo. ***Memolitikkan isu itu untuk menjual kecap PKB, kenapa tidak ? 12/04/07 21:18 Gus Dur: Ada Upaya Jatuhkan Citra Mega Lewat Pemberantasan Korupsi Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencurigai adanya upaya menjatuhkan citra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui jalur pemberantasan korupsi, terkait dengan kemungkinan majunya kembali Mega pada pemilihan presiden dalam Pemilu 2009. Sebab, kata Gus Dur saat menjawab wartawan di Jakarta, Kamis, praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi lebih mengarah pada pengadilan terhadap pejabat yang diangkat oleh Megawati saat jadi presiden. Jelas arahnya ke sana. Figur Mega mau dijatuhkan, kata mantan presiden itu usai menerima delegasi parlemen Eropa yang tergabung dalam Alliance for Liberals and Democrats for Europe (ALDE) di kantor DPPB PKB, Kalibata. Beberapa pejabat era Megawati yang ditembak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain mantan Menteri Agama Said Agil Al Munawar, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, dan mantan Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo. Kendati begitu, Gus Dur menampik adanya unsur balas dendam yang mungkin dilakukan orang-orang di dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Ketua Umum PBNU tersebut lebih menilai hal itu dilakukan terkait kemungkinan majunya lagi Megawati pada pemilihan presiden pada Pemilu 2009. Gus Dur semakin yakin adanya praktik tebang pilih dalam penegakan hukum yang bernuansa politis karena di pemerintahan saat ini pun banyak kasus korupsi dan penyimpangan tetapi didiamkan. Contohnya, kata Gus Dur, kasus pencairan dan penyimpanan dana milik Tommy Soeharto di dalam rekening Departemen Hukum dan HAM. Hamid (Menkumham Hamid Awaludin, red) yang jelas menerima dan menyimpan duit Tommy tidak diapa-apakan, katanya. Pada suatu kesempatan Gus Dur pernah menyatakan dirinya pernah kecewa dengan Megawati, namun ia tidak tega puteri Bung Karno itu diperlakukan tidak adil.(*) http://www.antara.co.id/arc/2007/4/12/gus-dur-ada-upaya-jatuhkan-citra-mega-lewat-pemberantasan-korupsi/ _ Exercise your brain! Try Flexicon. http://games.msn.com/en/flexicon/default.htm?icid=flexicon_hmemailtaglineapril07 Yahoo! Groups Links - Ahhh...imagining that irresistible new car smell? Check outnew cars at Yahoo! Autos.
[mediacare] Re: [nasional-list] NU: Mitos Presiden Adalah Jawa Asli Harus Dihilangkan
Mitos ini sekarang ditebarkan oleh Wapres HMJK dengan ucapannya bahwa beliau tidak akan maju sebagai capres 2009 karena bukan orang Jawa. Mitos selalu tidak benar. Diharapkan penebaran itu bukan karena beliau minder, karena popularitasnya juga tidak bersinar-sinar benar. Juga ini ucapan bukan dari seorang negarawan, karena sifatnya memecah, bukan merekat bangsa yang majemuk ini. Mitos terkait timbul ketika Orba karena kebosanan dengan pemerintahan otoritatif Soeharto yang 32 tahun. Namun mitos itu tumbang karena BJ Habibie bukan Jawa. Gus Dur mengatakan punya darah Tionghoa. Megawati Soekarnoputri jelas berayah Jawa-Bali dan Ibu Fatmawati berasal dari Bengkulu. Jadi apa pasal? Setiap WNI, punya atau tidak S1, asal memenuhi persyaratan yang ada dan layak tanpa rekayasa, silahkan saja dengan penuh PD mencoba jadi capres. Minta maaf, ketua PB NU SA Siraj sebaiknya lebih sering berbincang-bincang dengan Gus Dur sekait multikulturalisme, liberalisme, demokrasi, posmo, Green movement, global warming dan banyak lagi pemikiran kontemporer sehingga akan dapatmenerangkan Piagam Madinah secara lebih mantap. Banyak sukses! DM Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: SUARA MERDEKA Sabtu, 31 Maret 2007 : 21.43 NU: Mitos Presiden Adalah Jawa Asli Harus Dihilangkan Makassar, CyberNews.Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj dalam Harlah NU dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Makassar, Sabtu mengatakan, mitos/kepercayaan masyarakat yang selama ini berpikir bahwa yang menjadi Presiden RI harus berasal dari Jawa, wajib dihilangkan. Pasalnya, kata Aqil, siapapun berhak menjadi pemimpin dan memimpin di negeri orang lain meski yang bersangkutan adalah pendatang. Aqil mengambil contoh keteladanan Nabi Muhammad saat hijrah ke Yasrib di mana Muhammad bersama pengikutnya hanya merupakan pendatang itu, berhasil membuat penduduk Madinah untuk bergabung dengan Muhammad dan berjuang bersama mereka. Tak lama setelah menetap di Madinah, Nabi bersama semua penduduk Madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Dalam dokumen itu, umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain, kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan politik, khususnya pertahanan, secara bersama-sama. Dan di Madinah itu pula, sebagai pembelaan terhadap masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan mengangkat senjata, perang membela diri dan menghadapi musuh-musuh peradaban. Bahkan beliau bersama para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab. Sebab itu, Agil berharap pemimpin di Indonesia ini bisa mengambil pelajaran pada diri Nabi Muhammad yang berhasil menciptakan suatu perjanjian antara pendatang dengan penduduk Yasrib (Madinah) yang tertuang dalam Piagam Madinah. Di dalam piagam Madinah ini, lanjutnya, antara pendatang dengan penduduk setempat, tidak ada perlakuan diskriminatif pada salah satu pihak baik berdasarkan golongan, suku maupun ras.( ant/Cn07 ) - Bored stiff? Loosen up... Download and play hundreds of games for free on Yahoo! Games.
[mediacare] Re: NU: Mitos Presiden Adalah Jawa Asli Harus Dihilangkan
diutamakan? Demikian coretan sesuai suara NU. Bagi yang mau kritik atau memperbaiki dan menambah coretan ini dipersilahkan. Wasalam, - Original Message - From: Don Manurung To: [EMAIL PROTECTED] ; mediacare@yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] Sent: Sunday, April 01, 2007 1:30 PM Subject: [HKSIS] Re: [nasional-list] NU: Mitos Presiden Adalah Jawa Asli Harus Dihilangkan Mitos ini sekarang ditebarkan oleh Wapres HMJK dengan ucapannya bahwa beliau tidak akan maju sebagai capres 2009 karena bukan orang Jawa. Mitos selalu tidak benar. Diharapkan penebaran itu bukan karena beliau minder, karena popularitasnya juga tidak bersinar-sinar benar. Juga ini ucapan bukan dari seorang negarawan, karena sifatnya memecah, bukan merekat bangsa yang majemuk ini. Mitos terkait timbul ketika Orba karena kebosanan dengan pemerintahan otoritatif Soeharto yang 32 tahun. Namun mitos itu tumbang karena BJ Habibie bukan Jawa. Gus Dur mengatakan punya darah Tionghoa. Megawati Soekarnoputri jelas berayah Jawa-Bali dan Ibu Fatmawati berasal dari Bengkulu. Jadi apa pasal? Setiap WNI, punya atau tidak S1, asal memenuhi persyaratan yang ada dan layak tanpa rekayasa, silahkan saja dengan penuh PD mencoba jadi capres. Minta maaf, ketua PB NU SA Siraj sebaiknya lebih sering berbincang-bincang dengan Gus Dur sekait multikulturalisme, liberalisme, demokrasi, posmo, Green movement, global warming dan banyak lagi pemikiran kontemporer sehingga akan dapatmenerangkan Piagam Madinah secara lebih mantap. Banyak sukses! DM
Re: [mediacare] Undangan Diskusi dari Fraksi PDIP - Yacobus Mayong Padang
Dengan semangat Bung Karno, Evo Morales dan Hugo Chavez waktunya sudah sangat mendesak supaya seluruh rakyat Indonesia menjadi tuan dirumahnya sendiri dan secara tegar dan tegas meninjau ulang seluruh bidang penanaman modal dan sekaligus merevisi semua KK (kontra kerja) dengn semua multinationals yang sedang seenaknya sendiri menjarah SDA Ibu Pertiwi. Sesuai dengan visi dan misinya, prinsip kebangsaan dan kerakyatan, PDI-P selayaknya secara serius dan sinambung segera menjadikan tema ini sebagai salah satu program oposisinya. Don Manurung umi lasminah [EMAIL PROTECTED] wrote: Kepada Yth Rekan-Rekan NGO/Pro demokrasi Di Tempat Merdeka!! Mencermati dan mengamati pembahasan RUU Penanaman yang saat ini akan dilakukan pengesahan pada tanggal 29 April 2007 kami sampaikan saat ini ada Penolakan atas RUU Penanaman Modal yang meliputi lain: 1.Perolehan hak tanah yang dianggap melukai dan merampas hak rakyat 2.Terhadap perlakuan yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri 3.Memanjakan para penanam modal melalui fasilitas fasilitas yang diberikan kepada investor 4.Terhadap pemberian ijin tenaga kerja asing untuk keahlian tertentu 5. Terhadap tindakan nasionalisasi pada modal yang di tanam. 6. Terhadap kejahatan koorporasi, Pemerintah dalam posisi lemah untuk negosiasi ulang mengingat devinisi kejahatan korporasi tidak jelas Berkaitan dengan item (1) sampai (6) diatas, kami anggota Pansus RUU Penanam Modal F-PDI Perjuangan bermaksud mengadakan uji publik terhadap RUU tersebut sebelum disahkan dalam paripurna pada tanggal 29 Maret 2007. Untuk itu kami mengharapkan sesediaan Bapak untuk menjadi pembahas kekurangan dan kelebihan RUU Penanaman Modal tersebut. Adapun menurut rencana acara akan kami adakan pada: Hari: Rabu 28 Maret 2007 Waktu: Jam 10.00 WIB Tempat: Press Room , Gedung Nusantara 3 DPR-RI Pembicara : DR. Revison Baswir, DR. Imam Sugema, Usep Setiawan,S.sos Undangan: Mass Media dan LSM Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kesediaanya kami ucapkan banyak terimakasih Jakarta, 27 Maret 2007 Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan Yacobus Mayong Padang Umi Lasminah Email:[EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED], phone.62-21-5756306 Fax.62-21-575 6305, Mobile:62-8158153085 Blog: http://wartafeminis.wordpress.com Mail address: Komp.DPR Kelapa Dua 69 Kebon Jeruk Jakarta 11550 INDONESIA - Don't get soaked. Take a quick peek at the forecast with theYahoo! Search weather shortcut.
[mediacare] Re: [nasional-list] Pekerja Pertamina Serukan Pencopotan Semua Direksi
Jelas karena pemerintah melalui departemen BUMN tidak akan sanggup dan malas juga tidak mau mengelola semua BUMN secara transparan dan profesional, juga karena tidak ada kontrol lain, tinggallah semua organisasi buruh di semua BUMN itu yang harus sangat aktif mengawasinya. Dengan konsultasi dan kerjasama dengan advokasi hukum dan kantor auditor yang mau berkomitmen pada masyarakat, hingga fee nya jangan melambung! Tanpa kopntrol yang ketat dan keras semua BUMN hanya terus menjadi sapi perahan lahan untuk koruptor dan kolusi dan nepotisme. Kita Lihat Petronas, juga di Brasil, apalagi di Venezuela, Bolivia yang karena bersihnya pemerintah sekait SDA kini rakyatnya mulai menikmati kekayaan alam itu. Juga koruptor kakap harus dihukum spt di RRC, harta hasil korupsi harus disita. DM HKSIS [EMAIL PROTECTED] wrote: 24/03/07 22:27 Pekerja Pertamina Serukan Pencopotan Semua Direksi Yogyakarta (ANTARA News) - Pekerja PT Pertamina (Persero) menyerukan agar semua direksi dicopot dari jabatannya karena mereka secara nyata tidak mampu mewujudkan perusahaan menjadi world class company (perusahaan kelas dunia) sebagaimana amanat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Seruan pekerja itu merupakan perwujudan dari kesepakatan dalam Rakernas Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diikui sebanyak 20 serikat pekerja (SP), kata Ketua Umum FSPPB Ugan Gandar kepada ANTARA News, di Yogyakarta, Sabtu. Dia mengatakan, pemerintah harus melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap proses bisnis, organisasi dan budaya di Pertamina sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang dipimpin oleh direksi dan manajemen puncak yang baru. Namun dasar pertimbangan resolusi tersebut karena kinerja operasional sesuai kontrak manajemen tahun 2006 tidak tercapai sehingga hanya mimpi bagi Pertamina untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam kurun waktu dua tahun seperti harapan Presiden SBY. Menurut dia, pertimbangan lain adalah direksi tidak melaksanakan secara konseptual upaya menjadikan perusahaan ini lebih kompetitif sebagai sebuah perusahaan perminyakan yang bebas dari korupsi. Dalam resolusi itu juga disebutkan, meski tetap menjalankan program transformasi, namun tidak menyentuh hal yang fundamental seperti akuntabilitas pengadaan minyak mentah yang kontribusinya sebesar 80 hingga 90 persen dari total biaya produksi BBM. Di sisi lain direksi diduga melakukan KKN dalam program penerimaan pekerja baru, dan mengangkat seseorang menjadi pekerja yang langsung diberikan golongan sangat tinggi (P-1) dan diberi jabatan strategis setingkat kepala divisi tanpa melalui proses yang diatur dalam peraturan perusahaan, katanya. Jadi, kata dia, pemberantasan korupsi hanya menjadi wacana karena beberapa pejabat yang tersangkut KKN tidak mendapat hukuman sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan beberapa oknum yang terindikasi korupsi tetap mendapatkan promosi jabatan. Direksi juga tidak memiliki komitmen yang jelas tentang pentingnya industrial yang harmonis dengan pekerja sesuai peraturan di bidang ketenagakerjaan. Banyak terjadi pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan berlarut-larutnya proses perundingan perpanjangan yang hingga sampai saat ini belum juga disepakati, katanya. Dia menjelaskan, pertamina telah mengarah menjadi perusahaan yang tidak bermoral karena direksi selalu mendengungkan keuntungan yang besar tapi pada saat yang sama menyatakan kinerja operasional tidak tercapai. Ini mengindikasikan pimpinan puncak berupaya insentif bagi pekerja harus diminimalisasi dan cenderung tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diperoleh. Para direksi telah melakukan kebohongan publik karena mengekspos keuntungan Pertamina pada 2006 yang berbeda dengan yang disebutkan pada 17 Januari 2007 dengan nominal Rp23 hingga Rp24 triliun, sementara dalam suatu acara lain disebutkan hanya Rp19 triliun. Direksi telah melakukan perubahan organisasi Pertamina dengan cara tidak jelas, sehingga menghancurkan pola pembinaan, banyak pekerja tanpa pertimbangan yang matang ditempatkan sebagai pimpinan dengan cara yang bertentangan pula dengan PKB.(*) - Don't pick lemons. See all the new 2007 cars at Yahoo! Autos.
Re: Balasan: Re: [mediacare] Perda Berbasis Injil
Saya dengan catatan setuju dengan Bung Alex dan Pak Kartono. Karena kalau proses demokratis ini dibiarkan bergulir dan lanjut kebablasan, bisa akhirnya fatal untuk Republik kita. Andai kita hanya enjoy ourselves, negara ini bisa bubar, dan dalam kepingan yang menyusul, semua SDA akan sangat dinikmati oleh para multinasional. Sayang! Karena itu menurut saya sebanyaknya harus mendesak kepada LSM, NGO, parpol, pakar, para intelektual, DPR, DPRD dan lain-lain untuk mendesak kepada pemerintahan SBY dan MJK untuk menyatakan tidak berlakunya segala perda yang berlawanan dengan UUD dan uu terkait. Tampak sekali pemerintah banyak diam, atau ragu, atau mungkin juga ada kartu tertentu yang sedang dimainkan. Juga UU Otonomi Daerah harus di revisi guna mencegah segala pembablasan oleh siapapun. Waktunya sudah matang karena bukti sudah banyak. Harus ada keseimbangan kekuasaan pusat-daerah. DM alex priyasma [EMAIL PROTECTED] wrote: Ya, saya setuju dengan usulan pak Kartono Muhammad. Indonesia (baca:daerah) kan sedang dalam proses mencari jati diri yang salah satunya diidentifikasi dalam Perda. Kita liat saja, seberapa jauh daerah yang mengusung perda berbasis agama (alquran, injil, dll) mampu mengatasi persoalan ekonomi, sosial, dan politiknya. Aceh saja boleh pake syariat, kenapa daerah lain tidak. Proses pencarian jati diri daerah memang merupakan proses yang lama. Indonesia dengan Pancasila pun masih sering diperdebatkan sampai sekarang. Saya koq percaya suatu saat kalo memang perda berbasis kitab suci agama tidak lagi relevan mengatasi persoalan (dan justru menimbulkan konflik) dia akan hilang dengan sendirinya entah dengan bebagai cara. Yang penting, enjoy aja Kartono Mohamad [EMAIL PROTECTED] wrote: Mengharapkan Pemerintah Jakarta turun tangan terhadap minculnya perda berdasar syari ah Islam? Sama saja dengan menunggu Godot. Pemerintah Pusat kan bercirikan serba ragu, serba takut pada bayangan politik, Dan tidak percaya diri. Jadi kalau menurut saya ya biarkan saja. Misalnya Manado mau membuat perda bernuansa Kristen, NTT mau buat perda bernuansa Katolik, Bali membuat perda bernuansa Hindu. Nanti kalau Ada kabupaten yang penduduknya mayoritas Budha mau bikin perda bernuansa Budha. Ya biarkan saja. Jangan yang satu dibolehkan yang lain dilarang. Kalau sampai Indonesia terpecah belah, kita dapat melihat siapa sebenarnya yang memulai menyulut api. KM ---Original Message--- From: Sunny Date: 23-03-2007 21:17:50 To: mediacare@yahoogroups.com Subject: Re: [mediacare] Perda Berbasis Injil Ceritanya pemerintah Jakarta bukan saja merestui tetapi juga mendorong untuk diberlakukan syarat Islam, dan ini sudah dijalankan dibeberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan, Aceh, jadi sekarang giliran orang Papua mau bikin berbasiskan Injil di Manokwari dari segi keadilan tentu bisa saja, tetapi apakah dibolehkan oleh Jakarta itu soal lain. Nanti kalau ada daerah yang bikin Perda berbasis Al Kafirum pun silahkan. - Original Message - From: Donald USE Taralia To: mediacare@yahoogroups.com Sent: Friday, March 23, 2007 3:49 AM Subject: [mediacare] Perda Berbasis Injil Kita dukung apa tidak nih? DT Manokwari Godok Raperda Berbasis Injil http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=287214kat_id=3 JAKARTA -- Pemerintah dan DPRD Kab Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat, sedang memfinalisasi rancangan peraturan daerah (raperda) pembinaan mental dan spiritual berbasis Injil. Raperda yang dimunculkan kali pertama pada 7 Maret 2007 itu dinilai merugikan pengembangan agama lain di daerah tersebut. Julukan Manokwari sebagai Kota Injil, kata Wakil Ketua DPRD Manokwari, Amos H May, baru sebatas wacana. Usulan raperda itu hanyalah pokok pikiran yang diusung unsur gereja dan sejumlah pakar. ''Bentuknya baru berupa pokok pikiran, bukan raperda karena tidak diusulkan eksekutif dan legislatif,'' ujar Amos saat dihubungi, Kamis (22/3). Namun, dia mengakui jika usul tersebut sudah masuk ke eksekutif. Walau, ada sejumlah pasal yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, terutama terkait cara peribadatan. ''Hal bertentangan ini perlu dikaji, sehingga jika diberlakukan tidak menimbulkan konflik SARA,'' kata Amos. Dia menjanjikan, peraturan yang dibuat tidak akan menimbulkan perpecahan karena pada dasarnya setiap orang menginginkan kotanya baik. Sebagai awalan, minuman keras dan prostitusi akan dilarang. ''Peraturan ini untuk mewanti-wanti masyarakat supaya mengubah perilakunya.'' Di antara isi pasal raperda itu adalah melarang pemakaian busana Muslimah di tempat umum, melarang pembangunan masjid di tempat yang sudah ada gereja. Dibolehkan diangun masjid atau mushala, asalkan disetujui tiga kelompok masyarakat (terdiri atas 150 orang) dan pemerintah setempat terlebih dulu. Raperda juga melarang
Re: [mediacare] PKS - PDIP-TRISAKTI - HAM
Kalau boleh nimbrung: PDIP nyata sekali telah kerja keras kedalam menggalang organisasi, kini mulai memperbaiki kerja keluar, terutama sumpah oposisinya. Krn itu pulang Yacobus sudah lain sekali suaranya, tegas dan sesuai konsensus didalam. Yacobus sangat konsisten, sebagai anak relatif muda punya banyak peluang untuk terus maju, dan keatas! Ttg PKS ini orang masih sukar menebaknya, krn itu pula banyak orang yang khawatir bila Pks menang di Jakarta, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk semua warga yang dasarnya moderat pandangan dunianya. DM poetry timoer [EMAIL PROTECTED] wrote: he he...PDIP dulu...PKS kini Waktu kasus ini dibuka kembali, PDIP memang menghadapi masalah terutama karena Panda dulu ketua pansus yang menyetujui bahwa trisakti bukan pelanggaran HAM berat. Tapi hari ini Panda menghadapi musuh dari internalnya sendiri, namanya Yacobus Mayong Padang. Sampai detik terakhir Yacobus habis-habisan mempertahankan pendapat bahwa ini adalah kasus pelanggaran HAM berat . Siapa Yacobus?? Mantan wartawan di Sulsel, anggota dpr yang mula-mula mengembalikan dana tunjangan 50 juta itu, anggota dpr yang melakukan perjalanan reses dengan berjalan kaki dari desa ke desa di dapelnyasiapa dia ...Sekretaris Fraksi PDIPerjuangan. Dari kabar di senayan, sampai detik terakhir hanya dua yang berjuang habis-habisan, PDIP-Yacobus Mayong Padang dan PKB. PKS...oooh . kompleksitas ya... timoer Wido Q Supraha [EMAIL PROTECTED] wrote: Dear mas Bat, Agar tidak simpang siur, mending mas Bat Tanya langsung ke wakil rakyat dari PKS apa yang telah mereka lakukan. Minimal, mas bat kan dah gak percaya ama partai selain PKS, sehingga yang disoroti selalu saja PKS, hehehe. Tapi kalau mas rada berat main ke gedung dewan, ini saya copy-paste-kan jawaban dari mas Sapto Waluyo, yang kita tahu sebagai direktur sebuah majalah, wartawan senior yang saat ini sedang melanjutkan studi di negeri seberang, semoga dapat memahamkan apa yang terjadi seputar kasus ini. - From: On Behalf Of sapto waluyo Sent: Saturday, March 17, 2007 7:04 AM Subject: Re: [pak ade] PKS dan isu HAM-perjuangkan KEADILAN (?) assalamu'alaikum pak ade dkk semua, trims atas posting dan judulnya yg mengelitik. tp sy ingin menyampaikan background info yg memperlihatkan ketidaktahuan ibu sumarsih (saya simpati sejak awal krn berada di trisakti dan semanggi saat meliputi peristiwa 1998), atau kebohongan politik yg dimainkan pdip (tidak termasuk dlm daftar 14 partai itu ya?). sy dpt dan ricek langsung info ini ke anggota komisi I (masalah hankam) dan III (hukum dan ham). jika anda ingin mengecek langsung juga bisa menghubungi suryama m. sastra, anggota komisi 3 dr pks, atau mustafa kamal (sekretaris fraksi pks). ceritanya, memang pada awal pembahasan kasus trisaksi/semanggi, partai moncong putih getol mengajukan pembentukan pengadilan ham ad hoc. maklum, jika anda perhatikan sebagian anggota fraksi banteng ituberlatar belakang lsm (kayak nursjahbani kacasungkana) dan pengacara (kayak trimedia panjaitan yg jadi ketua komisi 3). tapi tahukah anda, bhw di ujung agenda/paripurna ternyata pdip mundur teratur. sebaliknya pks, sedari awal telah memandang persoalan ini menjadi bagian tak terpisah dari agenda reformasi krn korban ham antara lain aktivis mahasiswa dan kelompok masyarakat kritis. cuma, pks melihat gejala hendak dibenturkan dgn pihak tni/polri, ini menjadi kontraproduktif. akhirnya dipertimbangkan, apakah kasus pelanggaran perlu diselesaikan di pengadilan ham ad hoc (hasilnya belum tentu bagus juga, lihat kasus tanjung priok, yg didukung penuh pks) atau komisi kebenaran dan rekonsiliasi (dlm komisi ini juga ada pemeriksaan dan pengakuan atas pelanggaran di masa lalu, cuma bentuk sanksinya yg agak beda, di beberapa negara dipandang berhasil meletakkan fondasi bagi keadilan semua pihak). ini memang kerumitan dlm sistem hukum kita yg masih labil, KUHP saja masih warisan belanda, dan baru mau direvisi setelah satu abad. lebih rumit lagi kasus ham, krn terkait dgn konstelasi politik. kalau banteng benar ngotot perjuangkan keluarga korban trisaksi/semanggi/orang hilang, terus maju dong di paripurna, ternyata tidak. nah, fraksi pks telah mempersiapkan pandangan umum utk mendukung terus pengusutan kasus itu secara hukum, tp sampai detik terakhir tak ada yg mau diajak bersama. ingat kasus pelanggaran ham bisa diusut kapan saja, krn ada asas retroaktif, jd tak ada kadaluarsa spt kriminal, apalagi ada peluang di mahkamah internasional, apabila suatu negara dinyatakan melanggar konvensi ham. pks melihat konsolidasi politik sipil belum matang, sehingga kalau berada di garis depan akan dibenturkan langsung dgn tni/polri. apalagi kekuatan politik lain (termasuk pdip) tak pernah lagi menyebut agenda reformasi, setelah nyaris sembila tahun berlalu (1998). dlm situasi yg dilematis itu, pks memikirkan jalan alternatif, mungkin lewat KKR atau sampai
[mediacare] Syarat Presiden Yang Terpenting Kemampuan Kepemimpinan
Hidup Megawati memang penuh kendala. Lahir ditengah angin topan, lalu sang ayah dibunuh pelan-pelan dalam kudeta merangkak. Setelah berani seperti macan perempuan satu-satunya politikus melawan Soeharto, menang pemilu 1999, datang yang namanya Poros Tengah berargumen bahwa perempuan tidak boleh jadi Presiden. Kini klik SBY-JK setelah gagal menepati janji-janji dan ingin terus memerintah coba-coba memasang halangan lagi: calon Presiden harus punya paling tidak S1. Kita anjurkan agar Mega tenang saja. Tegar dan jalan terus, Bu Mega! DM Syarat Presiden Yang Terpenting Kemampuan Kepemimpinan Sabtu, 17 Maret 2007 | 00:42 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Syarat pendidikan strata 1 bagi calon anggota DPR dan presiden yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Paket Politik dinilai tidak berdasar. Dalam konstitusi hanya ditentukan memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan kewajiban jabatannya. Yang penting adalah mampu memimpin, kata Ramson Siagian anggota PDIP dalam jumpa pers didampingi Taufik Kiemas. Menurut Ramson, pendidikan formal tidak menentukan kemampuan kepemimpinan seseorang. Ia mencontohkan milyuner Amerika Bill Gate saja drop out dari universitas Harvard. Ia mampu bersaing dan lebih unggul dibandingkan dengan ratusan orang lain yang memiliki predikat doktor dibidang komputer, informasi, atau pun ekonomi. Taufik Kiemas, setuju dengan pendapat bahwa untuk menduduki jabatan yang terpenting seseorang mampu membaca dan menulis. Aqida - No need to miss a message. Get email on-the-go with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
[mediacare] Re: Golkar Dinilai Tak Dukung Penuntasan Kasus HAM Berat - Euforia Demokrasi Melupakan Kemiskinan Masyarakat
Makin tampak PDI-P dan PKB sebagai fraksi yang paling konsisten di DPR dalam memihak HAM dan berbagai persoalan sekait pengentasan penderitaan wong cilik. Tentu saja dalam sistem gado-gado pemerintahan presidensiil dan parlementer sekarang ini kedua fraksi tsb, bersama beberapa anggpta Dewan dari fraksi lain seperti PAN selalu kalah suara dalm interpelasi, hak angket atau voting dan semua manuver melawan kelompok berkuasa yaitu Golkar, PKS, PD dll. Namun inilah nasib oposisi dalam sikon seperti ini.. Betul sekali, yang penting ialah konsistensi, tekad sinambung untuk terus men check and balance kekuasaan yang ada. Apa pula yang sangat giat memiskinkan wong cilik seperti kini. Sangat bisa dimengerti bahwa Ibu Maria C Sumarsih terus berupaya mencari keadilan bagi putranya yang tertembak. Telah terjadi ekspektasi terlalu tinggi dan tidak riil pada Megawati ketika menjadi Presiden RI. Berbeda dengan SBY dan MJK, Mega tidak didukung (tentu saja) oleh segala kekuatan Orba yang masih sangat kuat disemua bidang kekuasaan. Hingga ketika itu Mega sangat terbatas ruang geraknya dalam menjalankan kekuasaan. Ingat ketika beliau marah pada birokrasi yang dikatakannya sebagai keranjang sampah! Sangat identik bahwa meskipun begitu berkuasanya kabinet kini, namun hasilnya bagi bangsa dan rakyat adalah nihil. Disini memang yang memimpin sekarang adalah kepentingan khusus, particular interests, bukan kepentingan umum yang luas. Ibu Sumarsih sangat benar. Tidak ada yang dapat diharapkan dari Golkar dan semua sekutunya di DPR, dan yang sedang memerintah, sekait dengan supremasi HAM. Juga dalam banyak sekali bidang lain, seperti upaya anti korupsi, supremasi hukum, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Pemilu dan pilpres 2009 adalah kesempatan bagi rakyat untuk mengubah ini semua. Akan kita gapaikah kesempatan ini? Atau kita akan terbuai dantertipu lagi? DM HKSIS [EMAIL PROTECTED] wrote: SUARA PEMBARUAN DAILY - Golkar Dinilai Tak Dukung Penuntasan Kasus HAM Berat Sekretaris FPDI-P DPR, Jacobus Mayong Padang (kanan) bersama mantan anggota Komnas HAM, Asmara Nababan (kiri) dan Sumarsih saat berdiskusi tentang Komitmen Parpol Atas Penuntasan Kasus Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Jumat (9/3). [Pembaruan/Charles Ulag] [JAKARTA] Dalam pemilihan umum 2009, rakyat diharapkan tidak memilih partai politik (parpol) yang alergi terhadap penuntasan persoalan hak asasi manusia (HAM). Demikian seruan Maria Catarina Sumarsih, ibunda Realino Norma Irawan, mahasiswa Atma Jaya yang tewas ditembak aparat dalam tragedi Semanggi I (1998). Golkar adalah kunci penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, ujarnya dalam diskusi yang diadakan koordinatoriat wartawan DPR, Jumat (9/3). Selain Golkar, sedikitnya ada 13 parpol lain yang juga dinilai anti-HAM. Daftar parpol anti-HAM itu dibuatnya berdasarkan sikap parpol-parpol itu melalui Pansus DPR yang menyatakan bahwa tragedi Trisaksi, serta Semanggi I dan Semanggi II (TSS) bukan kasus pelanggaran HAM berat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak dimasukkannya dalam daftar hitam dengan alasan masih ada kader-kader parpolnya yang tulus memperjuangkan kasus HAM di DPR. Meski demikian, hal itu tetap tidak menghapus kekecewaannya pada mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum DPP PDI-P itu dinilai mengecewakan karena tidak sejalan dengan perjuangan para kadernya di DPR saat berada di pucuk kekuasaan sebagai Presiden. Namun hal itu dibantah Sekretaris Fraksi PDI-P DPR, Jacobus Kamarlo Mayong Padang. Sikap Tegas Menurut Jacobus, PDIP konsisten memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Pada diskusi itu sendiri, dipertanyakan mengapa PDIP tidak menggunakan hak interpelasi atau angket. Saya yakin fraksi (FPDI-P) punya hitung-hitungan politis. Beberapa kali hak angket yang diajukan FPDI-P kandas, ucap Jacobus. Sementara itu, aktivis HAM Asmara Nababan menyatakan yang paling penting adalah adanya pernyataan sikap yang tegas dalam pembelaan kasus-kasus HAM itu sendiri. Kekhawatiran kandasnya hak angket atau interpelasi yang diajukan, dan ada pihak yang diuntungkan dalam rangka menggagalkan pengajuan hak DPR itu, merupakan persoalan lain, katanya. Asmara menegaskan dalam rapat-rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung mengenai kasus TSS, Kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan paksa aktivis 1997-1998, para anggota Komisi III itu telah dilecehkan kecerdasannya dengan alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Agung. Jaksa Agung selalu mengelak dari tanggung jawabnya melakukan penyidikan, dengan alasan tidak bisa mengeluarkan perintah penyidikan tanpa perintah Pengadilan HAM Ad Hoc, yang hanya bisa dibentuk Presiden atas usul DPR. Jaksa Agung menyatakan tidak bisa melakukan penyidikan tanpa adanya tempat dan waktu terjadinya tindak pidana.
[mediacare] Tokoh Masyarakat Serukan Penghapusan Kolom Agama dalam KTP
Permadi bisa mengusulkan agar FPDI-P mengusung tema dan seruan ini ke DPR untuk dihapuskan. Sebagai sebuah langkah kecil namun penting bangsa ini kearah keadaban abad 21!Tokoh Masyarakat Serukan Penghapusan Kolom Agama dalam KTP Jakarta, (Analisa) Jumat, 2 Maret 2007 Sejumlah tokoh masyarakat dan anggota LSM Gerakan Integrasi Nasional di Jakarta menyerukan penghapusan kolom agama dari kartu tanda penduduk (KTP) karena dinilai dapat menimbulkan praktik diskriminasi dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Kolom agama dalam KTP adalah senjata bagi orang-orang tidak bertanggung jawab, bahkan bisa membuat orang saling bunuh, kata Spiritualis Lintas Agama Anand Krishna, di Jakarta, Kamis. Anand mengungkapkan banyak perselisihan dan pertikaian terjadi di Indonesia (di antaranya kerusuhan Poso) salah satunya karena masalah agama yang dilihat dari KTP seseorang, bahkan agama seseorang yang tertera pada KTP membuat seseorang terdiskriminasi ketika pekerjaan. Tokoh Muhammdiyah, Dawam Rahardjo mengatakan penghapusan kolom agama dari KTP tidak akan menghapus identitas seseorang, sebab dalam KTP tetap tercantum nama, alamat, tempat dan tanggal lahir seseorang. Apa gunanya mencantumkan kolom agama dalam KTP, itu hanya untuk kebutuhan statistik saja, ujarnya. Dawam mengungkapkan diskriminasi di bidang pekerjaan itu memang telah terjadi sejak lama. Menurut dia, ada beberapa perusahaan lebih memilih karyawan yang seagama dibandingkan yang berebeda agama. Sementara itu tokoh PDIP yang juga anggota DPR RI di Komisi I, Permadi mengatakan pencantuman kolom agama akan berpengaruh pada banyak hal dan berpeluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Acara yang dikemas dalam dialog Sebuah Seruan demi Keselamatan Anak Bangsa ini di gelar oleh LSM Gerakan Integrasi Nasional. LSM ini memiliki 24 perwakilan di kabupaten di Indonesia dan empat perwakilan di luar negeri, yakni Australia, Lebanon, Singapura, dan Belanda. Ketua Gerakan Integrasi Nasional, Maya Safira Muchtar mengatakan penghapusan kolom agama dalam KTP adalah hal penting yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya bencana sosial akibat konflik antaragama. Menurut dia, di seluruh dunia kecuali Arab dan Indonesia, dalam kartu identitas tidak terdapat lagi kolom KTP. Karena itu kami mendorong pemerintah agar menghapuskan kolom agama sehingga menghilangkan diskriminasi dan pada akhirnya dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujar Mira. (Ant) - Need a quick answer? Get one in minutes from people who know. Ask your question on Yahoo! Answers.
Re: [mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh????
Horass! Setuju sekali jangan terlalu tinggi ber ekspektasi. 63% pemilih memilih duet SBY-JK juga dengan ekspektasi tidak rasional, kini semua hal yang telah bisa di prediksi terjadi, semua kebalikannya. Hanya saya mohon janganlah terlalu cepat bersikap A PRIORI pada siapapun dan apapun, karena bisa menghalangi bergulirnya pemikiran. Atau bahkan kemungkinan kerjasama untuk kemajuan bersama. Salam, DM smut ireng [EMAIL PROTECTED] wrote: Di Lanjut Saya tidak mengatakan orang tidak boleh melakukan penyelamatan diri, yang saya maksud dengan sikap oportunitinya adalah melakukan gerakan balik badan disaat dirinya dalam keadaan tidak menguntungkan ditempat dimana dia dilahirkan dan melahirkan yakni sebuah lembaga bernama PRD. Tentang kehebatnya,ideologinya serta teorinya...,saya hanya sekedar ingin mengingatkan pada anda bung DM bahwa penyakit para pemain politik, pejabat ( dari tingkat pusat sampai tingka RT ) dan bahkan rakyat INDONESIA pada umumnya adalah ABUSE OF POWER. Tidak terkecuali untuk seorang BS. Ingat seorang Prof tekenal yang bernasib tragis diakhir karirnya dan masuk bui hanya gara-gara melakukan praktek ABUSE OF POWERsetelah dia menjadi pejabat publik pada sebuah lembaga penyelenggara pemilu,siapa pula yang tidak kenal dengan reputasi seorang MULYANA.W.KUSUMA yang juga tergelincir masuk bui karena mempraktekan hal yang sama. Lha... kalau seorang BS,dengan sifat oportunitinya merapat kesana kemari hanya gara-gara sudah tidak populer lagi di PRD apa bakal dijamin tidak melakukan praktek ÄBUSE OF POWER, jika kelak diberi kesempatan untuk berkiprah. Maaf,saya ngga yakin .. Kata kolega saya yang orang South Africa don't take more expectation,that's all. jabt erat dri jauh. smut - Original Message From: Don Manurung [EMAIL PROTECTED] To: mediacare@yahoogroups.com; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] Sent: Sunday, February 18, 2007 12:39:05 PM Subject: Re: [mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh That's right! Bung Smut, anda punya hak tertinggi dan tak tergugat untuk kemukakan pendapat, tentang apa saja, terserah. Namun baik juga kita ketahui bhw Budiman cs siap dan sanggup berdiskusi ttg banyak hal. Ini memang menunjukan mereka siap secara ideologis dan teoritis. Dan itu jarang ada di negeri ini. Banyak yg ideologinya hanya uang! Sekait oportunisme, bisa dibilang orang dalam melangkah setiap hari selalu berbuat sesuai dengan opportunity, terutama supaya selamat, dan untuk menggapai sesuatu untuk diri, keluarga dan juga sekelilingnya. Tidak usahlah kita terlalu dini mengatakan seseorang oportunis, berkhianat dll. Semuanya, termasuk orang dan jalan pikirannya, berkembang. Yg tidak berkembang ya yang kepala batu, bak katak dalam tempurung, atau memang IQ nya menyedihkan (sori!). Saya yakin BS dkk telah berkembang, secara positif, kasusnya bisa disimak, dan sangat baik dicontoh oleh para pejuang dan aktivis pemuda. Teruslah berdiskusi ria, Salam, DM smut ireng [EMAIL PROTECTED] com wrote: Jantan atau tidaknya seseorang bukan dilihat dari berani atau tidaknya berdiskusi secara terbuka alias face to face dalam sebuah gedung, seandainya dipaksapun toh saya tetap tidak bisa datang karena tempat tinggal kita yang berjarak ribuan kilometer saat ini.. Banyak cara lain untuk berdiskusi yang juga bisa dilakukan seperti di milis ini contohnya, so silahkan berargumen ttg BS. Untuk sementara saya tetap berpendapat kalau BS itu oportunis ( boleh khan saya berpendapat begitu ).Betul atau tidaknya pendapat saya hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. - Original Message From: Don Manurung donmanurung@ yahoo.com To: [EMAIL PROTECTED] ps.com; sastra-pembebasan@ yahoogroups. com; nasional-list@ yahoogroups. com; wahana-news@ yahoogroups. com; [EMAIL PROTECTED] s.com Sent: Saturday, February 17, 2007 10:01:14 PM Subject: Re: [mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh? ??? Thanks God BS tidak mendukung pemerintah KIB yang a-nasional (ingat Blok Cepu Exxon dll) dan a-sosial (memiskinkan rakyat) ini! Kita bertukar pikiranlah secara tenang saja. Saya perhatikan BS dkk di RepDem PDIP adalah para aktivis modern, politisi muda yang berpendidikan tinggi, punya motivasi menyala untuk kemajuan bangsa dan rakyat ini. Mereka bekerja baik di politik menengah (belum di perpolitikan nasional) dan diantara grass roots secara sistematis. Mereka aktivis namun juga saya dengar menguasai dan terus mengembangkan perbekalan teori. Dalam tahun-tahun kedepan ini akan sangat menarik perkembangan penjabaran ideologi yang ada didalam PDIP. Kabarnya di parpol itu juga aktif para pundit teori dari kalangan Marhaenis, dan para pakar seperti Dr Cornelius Lai di Yogja dll. Kiprah Budiman Sujatmiko dengan RepDem nya dalam wadah PDIP dan kegiatan Jaringan Islam Liberal dengan Ulil
Re: [mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh????
That's right! Bung Smut, anda punya hak tertinggi dan tak tergugat untuk kemukakan pendapat, tentang apa saja, terserah. Namun baik juga kita ketahui bhw Budiman cs siap dan sanggup berdiskusi ttg banyak hal. Ini memang menunjukan mereka siap secara ideologis dan teoritis. Dan itu jarang ada di negeri ini. Banyak yg ideologinya hanya uang! Sekait oportunisme, bisa dibilang orang dalam melangkah setiap hari selalu berbuat sesuai dengan opportunity, terutama supaya selamat, dan untuk menggapai sesuatu untuk diri, keluarga dan juga sekelilingnya. Tidak usahlah kita terlalu dini mengatakan seseorang oportunis, berkhianat dll. Semuanya, termasuk orang dan jalan pikirannya, berkembang. Yg tidak berkembang ya yang kepala batu, bak katak dalam tempurung, atau memang IQ nya menyedihkan (sori!). Saya yakin BS dkk telah berkembang, secara positif, kasusnya bisa disimak, dan sangat baik dicontoh oleh para pejuang dan aktivis pemuda. Teruslah berdiskusi ria, Salam, DM smut ireng [EMAIL PROTECTED] wrote: Jantan atau tidaknya seseorang bukan dilihat dari berani atau tidaknya berdiskusi secara terbuka alias face to face dalam sebuah gedung, seandainya dipaksapun toh saya tetap tidak bisa datang karena tempat tinggal kita yang berjarak ribuan kilometer saat ini.. Banyak cara lain untuk berdiskusi yang juga bisa dilakukan seperti di milis ini contohnya, so silahkan berargumen ttg BS. Untuk sementara saya tetap berpendapat kalau BS itu oportunis ( boleh khan saya berpendapat begitu ).Betul atau tidaknya pendapat saya hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. - Original Message From: Don Manurung [EMAIL PROTECTED] To: mediacare@yahoogroups.com; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED] Sent: Saturday, February 17, 2007 10:01:14 PM Subject: Re: [mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh Thanks God BS tidak mendukung pemerintah KIB yang a-nasional (ingat Blok Cepu Exxon dll) dan a-sosial (memiskinkan rakyat) ini! Kita bertukar pikiranlah secara tenang saja. Saya perhatikan BS dkk di RepDem PDIP adalah para aktivis modern, politisi muda yang berpendidikan tinggi, punya motivasi menyala untuk kemajuan bangsa dan rakyat ini. Mereka bekerja baik di politik menengah (belum di perpolitikan nasional) dan diantara grass roots secara sistematis. Mereka aktivis namun juga saya dengar menguasai dan terus mengembangkan perbekalan teori. Dalam tahun-tahun kedepan ini akan sangat menarik perkembangan penjabaran ideologi yang ada didalam PDIP. Kabarnya di parpol itu juga aktif para pundit teori dari kalangan Marhaenis, dan para pakar seperti Dr Cornelius Lai di Yogja dll. Kiprah Budiman Sujatmiko dengan RepDem nya dalam wadah PDIP dan kegiatan Jaringan Islam Liberal dengan Ulil Abdalla diwadah NU untuk saya merupakan dua fenomena yang sangat menarik dikalangan perpolitikan para pemuda Indonesia. Dan God willing, dengan kelompok-kelompok anak muda lainnya, mereka itu akan betul-betul menyumbang banyak pada upaya modernisasi bangsa setengah terjajah yang malang ini. Salam kenal, Bung Kanadianto, DM nodo nodo [EMAIL PROTECTED] com wrote: Budiman S akan mensosdemkan Indonesia? PUAH belajar dan cermati perkembangan akhir2 ini bung. Bung Budiman adalah tokoh muda yang berani berkata benar dan berpandangan ke depan. Kalau anda jantan dan berani berkata benar kita siapkan saja forum diskusi terbuka. OK? jangam cuman jadi ayam kampung. Maju bung. Budiman. Kita sama di satu kandang beda DPD saja. KANA. MERDEKA!!! - Original Message From: smut ireng [EMAIL PROTECTED] com To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Sent: Saturday, February 17, 2007 1:47:47 AM Subject: Re: [mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh? ??? Kalau PRO PEMERINTAH, memangnya kenapa.. ? Apa sich yang sudah PARTAI ANDA ( PDI P ) perbuat. ? Kalau BS gabung ke partai ini, partai ituitu khan cuma cara dia supaya tetap survive aja.., kalau memang mau berjuang secara konsisten ya.. mulai lagi dari bawah dong seandainya di PRD dah nggak laku lagi - Original Message From: Don Manurung donmanurung@ yahoo.com - Food fight? Enjoy some healthy debate in the Yahoo! Answers Food Drink QA. - Access over 1 million songs - Yahoo! Music Unlimited. - Looking for earth-friendly autos? Browse Top Cars by Green Rating at Yahoo! Autos' Green Center.
Re: [mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh????
Thanks God BS tidak mendukung pemerintah KIB yang a-nasional (ingat Blok Cepu Exxon dll) dan a-sosial (memiskinkan rakyat) ini! Kita bertukar pikiranlah secara tenang saja. Saya perhatikan BS dkk di RepDem PDIP adalah para aktivis modern, politisi muda yang berpendidikan tinggi, punya motivasi menyala untuk kemajuan bangsa dan rakyat ini. Mereka bekerja baik di politik menengah (belum di perpolitikan nasional) dan diantara grass roots secara sistematis. Mereka aktivis namun juga saya dengar menguasai dan terus mengembangkan perbekalan teori. Dalam tahun-tahun kedepan ini akan sangat menarik perkembangan penjabaran ideologi yang ada didalam PDIP. Kabarnya di parpol itu juga aktif para pundit teori dari kalangan Marhaenis, dan para pakar seperti Dr Cornelius Lai di Yogja dll. Kiprah Budiman Sujatmiko dengan RepDem nya dalam wadah PDIP dan kegiatan Jaringan Islam Liberal dengan Ulil Abdalla diwadah NU untuk saya merupakan dua fenomena yang sangat menarik dikalangan perpolitikan para pemuda Indonesia. Dan God willing, dengan kelompok-kelompok anak muda lainnya, mereka itu akan betul-betul menyumbang banyak pada upaya modernisasi bangsa setengah terjajah yang malang ini. Salam kenal, Bung Kanadianto, DM nodo nodo [EMAIL PROTECTED] wrote: Budiman S akan mensosdemkan Indonesia? PUAH belajar dan cermati perkembangan akhir2 ini bung. Bung Budiman adalah tokoh muda yang berani berkata benar dan berpandangan ke depan. Kalau anda jantan dan berani berkata benar kita siapkan saja forum diskusi terbuka. OK? jangam cuman jadi ayam kampung. Maju bung. Budiman. Kita sama di satu kandang beda DPD saja. KANA. MERDEKA!!! - Original Message From: smut ireng [EMAIL PROTECTED] To: mediacare@yahoogroups.com Sent: Saturday, February 17, 2007 1:47:47 AM Subject: Re: [mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh Kalau PRO PEMERINTAH, memangnya kenapa.. ? Apa sich yang sudah PARTAI ANDA ( PDI P ) perbuat. ? Kalau BS gabung ke partai ini, partai ituitu khan cuma cara dia supaya tetap survive aja.., kalau memang mau berjuang secara konsisten ya.. mulai lagi dari bawah dong seandainya di PRD dah nggak laku lagi - Original Message From: Don Manurung donmanurung@ yahoo.com - Food fight? Enjoy some healthy debate in the Yahoo! Answers Food Drink QA.
Re: [mediacare] Harga beras jadi liar
Wartawan mungkin dapat mempunyai hatinurani yang berempati pada yang miskin, tertindas dan merana. Namun media, khususnya redaksi kan harus bertanggungjawab pada pemodal, yang tolok ukurnya apalagi kalau bukan UANG! Khusus sekait harga beras semua pihak, pemerintah maupun masyarakat, harus ingat pada nasib petani, yg puluhan juta jumlahnya. Dlm artian intervensi oleh pemerintah atas harga beras harus memberikan kesempatan pada petani memperbaiki nasibnya. Artinya harga beras yang pas jangan merugikan dan mengorbankan petani seperti selama pembangunan Orba. Disini harus ada kerjasama antara pasar bebas dengan intervensi yang untungkan petani. Apalagi intervensi dengan impor hanya akal-akalan para penguasa pengusaha dengan para kroninya demi pemerataan komisi. Salam untuk Mbak DKS, DM Dian Kartika Sari [EMAIL PROTECTED] wrote: Teman-teman media adakah pers yang peduli soal harga beras yang jadi liar ini Adakah kawan-kawan pers yang melakukan investigasi tentang liarnya harga beras ini. Konon katanya pers akan berpihak pada upaya penghapusan kemiskinan. Dian Kartika Sari - The fish are biting. Get more visitors on your site using Yahoo! Search Marketing.
Re: [mediacare] Pemerintah Batal Ambil Keputusan
Pak Sabam yang dari PDIP yang jelas menyatakan sebagai partai oposisi memang digaji untuk mengkritisi pemerintah. Ini substansi dari kaedah check and balances dalam demokrasi. Dia dan kawan-kawannya dari F-PDIP juga dibayar agar, kalau bisa, memberikan usulan. Kritik dari pihak oposisi, juga dari anggota Dewan yang parpolnya ikut memerintah, bukan pembataian. Ini terlalu serem istilahnya. Oposisi yang jinak adalah petaka untuk demokrasi. Harus kita biasakan berlain pendapat, berdiskusi, cari kompromi demi pemilih (rakyat). Salam, DM [EMAIL PROTECTED] wrote: Kesimpulan saya sebagai rakyat awam : Hidayat Nur Wahid = Plin-plan Sabam Sirait = mumpung ada kesempatan membantai Pres. Damarjati Supajar= empathy kerakyatan Ruyandi Hutasoit= Linglung Hidup Nyoman Tantra (anggota DPRD di Bali) yang dengan tegas berani mengambil sikap dan mengambil resiko dengan mengundurkan diri INI BARU WAKIL RAKYAT senyata-nyatanya!! siap bersusah-payah demi rakyat Bung!!! salam, MTI [EMAIL PROTECTED] Sent by: mediacare@yahoogroups.com 02/15/2007 05:17 PM Please respond to mediacare@yahoogroups.com To mediacare@yahoogroups.com cc proletar@yahoogroups.com Subject [mediacare] Pemerintah Batal Ambil Keputusan Pemerintah Batal Ambil Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono batal menggelar rapat terbatas untuk mengambil keputusan mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Sedianya, rapat kabinet terbatas untuk mencari solusi terbaik atas rencana revisi PP No 37/2006 itu dijadwalkan digelar di Kantor Presiden, Rabu (14/2). Namun, rapat yang rencananya digelar di antara dua rapat kabinet paripurna dan rapat kabinet terbatas soal energi itu batal. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, rapat batal digelar karena Menteri Sekretaris Negara belum siap dengan bahan rapat. Selain akan membahas rencana revisi PP No 37/2006, rapat juga akan membahas UU Kementerian Negara. Sehari sebelumnya, Yusril membantah jika dikatakan pemerintah kebingungan dengan rencana revisi PP No 37/2006 yang banyak ditentang dan dipersoalkan. Di tempat terpisah, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengharapkan pemerintah agar segera memastikan revisi PP No 37/ 2006 itu. Hidayat yakin langkah tersebut diyakini akan menyelesaikan masalah, yaitu untuk menyelamatkan uang rakyat dan juga tidak membiarkan para anggota DPRD menjadi bulan-bulanan seperti saat ini. Ke depan, pengalaman PP No 37 ini jangan terulang lagi, kata Hidayat. Dia mengingatkan agar tidak terulang pengalaman anggota DPRD yang terjerat pidana terkait PP No 110/2000. Masalahnya kini PP No 37/2006 telanjur keluar, dana tunjangan diterima, dan kegiatan sudah dilakukan. Namun, Hidayat juga berharap para anggota DPRD betul-betul mendudukkan diri sebagai wakil rakyat karena kejadian sekarang menjadi ujian berat bagi DPRD. Hidayat juga menyayangkan ketika kegiatan para anggota DPRD di Jakarta terkait PP No 37/2006 tertangkap publik sekadar untuk memperjuangkan tunjangan bagi mereka sendiri. Guru besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Damarjati Supadjar mengatakan, anggota DPRD jangan terjebak dengan persoalan hak rapelan terkait dengan PP No 37/2006. Jika hanya menuntut hak, ketidakadilan akan mencolok mata, kata Damarjati seusai seminar Pancasila dan Implementasinya di Semarang. Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabam Sirait, mengatakan, anggota DPRD yang tidak mengoreksi keputusan presiden dan malah senang kalau rapelan dibagi memang salah. Namun, menurut dia, presiden yang pertama kali membuat kesalahan dan hal ini menyebabkan DPRD dikerdilkan. Secara terpisah, Partai Damai Sejahtera (PDS) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengeluarkan instruksi presiden atau peraturan presiden untuk mengatasi polemik tentang PP No 37/2006 itu. Sikap PDS, yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Ruyandi Hutasoit, uang rapelan yang telah diterima para anggota DPRD seharusnya dibebankan kepada APBN karena polemik ini terjadi akibat kesalahan pemerintah dalam membuat peraturan. (VIN/AB1/dik) Sumber: Kompas - Kamis, 15 Februari 2007 ++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id - Don't get
[mediacare] Re: B. Sudjatmiko: Baitul Muslimin Tak Akan Mengubah Prinsip PDI-P--aneh????
Salut, makin banyak aktivis parpol yang punya nyali terjun didunia virtual memperjuangkan visi politiknya! Pakailah internet seintensif dan seefektif mungkin. Sekait BS harus dikaji dulu apa itu sosdem, sosialisme yang sekarang marak di Amerika Selatan dan lain sebagainya. Jangan terkecoh dengan tuduhan radikal dari manapun datangnya. Radikalisme selalu cepat atau lambat akan terjebak pada jalan buntu! Kita belajarlah baik-baik dari sejarah nasional kita sendiri, juga didunia internasional. Saya lihat Budiman di jalur partai malah positif seperti yang ditulis juga oleh Mr MJ ini. BS kan juga terus pimpin REPDEM yang banyak anggota pemudanya. Jadi inipun merupakan darah segar untuk partainya. Betul, silahkan saja menerima banyak anggota. Nanti dilapangan akan tampak siapa yang cocok dengan visi, strategi partai, siapa yg tidak yang lebih baik segera disilahkan keluar saja. Kuantitas diubah menjadi kualitas. Patriotisme kerakyatan yang punya masa depan untuk Indonesia! DM Mr mahendra jendra [EMAIL PROTECTED] wrote: ikut nimbrung juga ya, bung? kata siapa Budiman Soedjatmiko (BS) akan men-sosdem-kan PDI Perjuangan? saat ini BS-lah yang bisa meng-KO tokoh-tokoh pro pemerintah seperti Anas Urbaningrum dan Andi Arief di forum-forum nasional maupun media kalau kemudian ada struktural PDI Perjuangan yang gerah itu hal lain (namanya juga politik) yang jelas, PDI Perjuangan butuh tokoh-tokoh muda seperti BS mengenai ideologi dsb, bung-bung di milis ini-lah yang justru harus ikut urun rembuk silahkan japri/hubungi saya langsung bila ingin gabung di PDI Perjuangan terimakasih, MJ
[mediacare] Serikat Pekerja Kereta Api Ancam Mogok
Kapan presiden dapat dengan tenang selesaikan Pidato Tahun Baru 2007? Apa semua penulis pidatonya juga sudah ikut nervous, cemas dan gemas karena kritik Hariman dan Pak Try dkk? Tuntut Kesejahteraan Karyawan Serikat Pekerja Kereta Api Ancam Mogok Jakarta, 23 Januari 2007 00:16 Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) mengancam mogok karena pemerintah maupun direksi PT KA (PT Kereta Api Indonesia) sampai sekarang tidak konsekuen melaksanakan komitmen yang dibuat pada 5 Agustus 2005 untuk memperbaiki kesejahteraan karyawan dan pensiunan PT KA. Komitmen pemerintah tersebut diparaf oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan (Menhub) Hatta Radjasa dan Menteri Negara BUMN Sugiarto, tetapi Direksi PT KA sendiri sampai sekarang belum membuat langkah konkrit untuk melaksanakan komitmen pemerintah tersebut, termasuk merombak manajemen PT KA. Pernyataan pemerintah tersebut benar-benar atau hanya main-main. Pekerja tidak bisa dipermainkan, kata Pjs. Ketua DPD I SPKA Jakarta, Marjono, dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (22/1). Ancaman aksi mogok itu dituangkan dalam pernyataan bersama dan mendapat dukungan seluruh serikat pekerja transpor di Indonesia yang berafiliasi ke ITF (International Transport Workers Federation). Rencana mogok yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini telah dilaporkan Koordinator ITF Indonesia Hanafi Rustandi kepada Sekjen ITF David Cockroft di London, Inggris. Kami curiga pemerintah hanya membohongi pekerja dengan membuat pernyataan tersebut. Coba lihat, komitmen pemerintah yang bukan ditandatangani dan hanya diparaf Presiden, Wapres, Menhub, Meneg BUMN itu dibuat di atas kertas biasa, tanpa kop surat, tanpa cap, kata Marjono. Dikatakannya, sikap pemerintah itu merusak konsentrasi karyawan PT KA melaksanakan tugasnya. Sebab, tingkat kesejahteraan karyawan sejak PT KA berubah lebih buruk dibanding ketika masih berstatus Perum. Akibat peralihan status tersebut, iuran pensiun yang tadinya dibayar oleh pemerintah, harus dibayar oleh PT KA. Pemerintah sendiri merasa tidak ada kewajiban membayar PSL (Past Service Liability), yakni iuran dana pensiun yang ditanggung PT KA yang besarannya mencapai Rp1,4 triliun. Menurut Marjono, pemerintah pernah mengalokasikan dana pensiun Rp800 miliar melalui APBN, namun itu bukan untuk PSL melainkan sebagai penyertaan modal. Besaran dana pensiun, tabungan hari tua, tunjangan kesehatan bagi karyawan aktif maupun pensiun, jauh lebih kecil dibanding PNS maupun pensiunan. Diakuinya pasca 5 Agustus 2005, pemerintah membentuk Tim Desk di Departemen Perhubungan pada Juni 2006, tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. [EL, Ant] - Looking for earth-friendly autos? Browse Top Cars by Green Rating at Yahoo! Autos' Green Center.
[mediacare] Gerakan Revolusi Nurani Sudah Dideklarasikan 5 Juli 2006
http://www.detiknews.com/ 16/01/2007 17:57 WIB Gerakan Revolusi Nurani Sudah Dideklarasikan 5 Juli 2006 Ana Shofiana S - detikcom Jakarta - Dewan Revolusi yang sempat dibeberkan KaBIN Syamsir Siregar sebenarnya tak pernah ada. Yang ada Gerakan Revolusi Nurani. Gerakan ini sebenarnya sudah dikumandangkan pada 5 Juli 2006 silam. Gerakan ini dideklarasi di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta. Selain Mantan Kasad Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, juga hadir dalam deklarasi Gus Nuril Arifin, Ki Utomo Darmadi yang akrab dipanggil Mas Tommi, dll. Ki Utomo Darmadi adalah tokoh Yapeta. Dia adalah adik kandung tokoh Peta, Supriyadi. Gerakan itu, sebagaimana disebutkan saat deklarasi waktu itu, bertujuan untuk menyelamatkan NKRI, kembali ke fitra jati diri bangsa, Pancasila, UUD 45 secara murni dan konsekuen dan juga kembali pada Bhinneka Tunggal Ika. Isu Dewan Revolusi yang disebut-sebut berniat makar itu, sempat dilontarkan KaBIN Syamsir Siregar usai bertemu dengan sejumlah pensiunan jenderal di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (16/1/2007). Pak Tyasno membantah memimpin Dewan Revolusi. Dewan Revolusi itu tidak ada, yang ada Gerakan Revolusi Nurani, kata Syamsir. Dua pekan lalu, di Gedung Juang, beberapa tokoh Gerakan Revolusi Nurani melakukan diskusi. Mereka yang hadir antara lain Tyasno Sudarto, Sri Bintang Pamungkas, Setiawan Djodi, Ray Sahetapi, dan lain lain. Dalam diskusi itu juga ada aksi bubuh tanda tangan untuk mengubah keadaan yang sudah tidak benar. Tyasno sendiri juga membantah adanya Dewan Revolusi yang berniat menjatuhkan pemerintahan SBY-JK. Jadi dari mana KaBIN memperoleh info Dewan Revolusi? (ana/asy) - No need to miss a message. Get email on-the-go with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
[mediacare] Jalan Buntu Hariman Siregar
Hak mengemukakan pendapat termasuk demo dijamin oleh hukum, juga oleh keadaban modern. Tetapi rakyat seperti Hariman dkk terbentur jalan buntu, karena memang kebanyakan dimana saja demo tidak dapat secara UUD dan UU menjatuhkan pemerintah. Kecuali yang besar-besaran. Bisa lalu parlemen atau dikita MPR terpaksa meng impeach Kepala Negara. Ini resiko sistem yang executive very heavy. Seperti kata Taufik Kiemas ibaratnya pemerintah tidur-tiduran juga tak dapat diturunkan. Karena itu bukan kesalahan yang menurut definisi dalam UUD. Namun tidak berarti rakyat lapar dan intelektual termasuk mahasiswa yang punya empati lalu ikut tidur juga. Demo saja terus! Ini kan juga bentuk oposisi, meski dijalanan. Karena oposisi yang di DPR juga macet dijalan buntu. Sebab kalah suara oleh para pendukung SBY-JK yang berbuat, atau tidak berbuat, semaunya itu. Jadi demokrasi kita? Macet total! Lima tahun waktu yang lama untuk yang menderita segala kekurangan. Namun waktu yang cukup nyman untuk perusahaan asing dan penguasa untuk melipatkan hartanya. Semuanya 'kan serba relatif? Kagum untuk Hariman yang mau bermandi terik matahari, sedang Marsilam duduk sejuk diruang ber AC dan bersekretaris sambil membisiki Pak SBY bahan-bahan untuk never ending talking. DM Kamis, 18 Januari 2007 Demokrasi Ketidakpuasan Rakyat Harus Diatasi Pemerintah Jakarta, Kompas - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menanggapi secara berlebihan demo cabut mandat yang dilakukan Hariman Siregar dkk, Senin, 15 Januari lalu. Pemerintah seharusnya berkonsentrasi penuh untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Presiden Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufik Kiemas dalam kesempatan terpisah kepada pers di Jakarta, Selasa dan Rabu (17/1). Istana memberikan respons keras atas demo cabut mandat yang dilakukan Hariman Siregar untuk memeringati 33 tahun Malapetaka 15 Januari. Juru bicara Presiden Andi Mallarangeng menilai demo cabut mandat itu tidak konstitusional. Sehari setelah itu, Menko Polkam Widodo AS dan Kepala Badan Intelijen Negara Sjamsir Siregar bertemu dengan sejumlah purnawirawan TNI. Usai pertemuan, muncul isu soal makar dan Dewan Revolusi. Menurut Ryaas, tanggapan presiden terhadap aksi demo semakin membuat langkah Hariman yang sebetulnya tidak signifikan menjadi terkesan penting. Ryaas mengakui tema demo yang diusung Hariman terkesan mengerikan karena mengangkat tema pencabutan mandat. Tapi, dia berpendapat, sesungguhnya tema itu hanya untuk menarik perhatian dan bersifat hiperbolik. Tema itu sama hiperboliknya dengan tema 'Indonesia Menangis', ucapnya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono senada. Demo itu tidak perlu disikapi berlebihan. Toh posisi Presiden dan Wakil Presidan kuat karena dipilih rakyat. Pemerintah bisa dijatuhkan hanya kalau melanggar hukum, ujar Agung yang kemarin bertemu Ketua Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto. Pemilu 2009 Taufik Kiemas, tokoh sentral PDI Perjuangan -- partai yang menyatakan beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono -- juga mengatakan pemerintahan Yudhoyono-Kalla tak bisa dijatuhkan di tengah jalan. Kalau untuk menjatuhkan, tunggu Pemilu, ucap Taufik. Taufik menyarankan pemerintah tenang karena apa yang terjadi merupakan konsekuensi berdemokrasi. Sejak jaman Habibie sampai Ibu Mega, didemo tenang-tenang aja. Tidak ada yang ribut-ribut, paparnya. Ditanya pers soal kritikan balik pemerintahan Yudhoyono-Kalla terhadap Megawati, Taufik hanya berkomentar singkat. Sekarang kan rakyat semua tahu. Kerja juga nggak apa-apa, pemerintah tidur-tiduran juga nggak apa. Mau ke luar negeri sebulan juga nggak apa-apa. Tapi, sembilan bahan pokok murah nggak? Biar bilang 24 jam kerja tapi sembilan bahan pokok nggak murah, dianggap tidak bekerja menurut rakyat, paparnya. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat, pemerintahan Yudhoyono-Kalla perlu diberi kesempatan menyelesaikan pemerintahan hingga tahun 2009, demi mempertahankan budaya demokrasi. Ajang Pemilu 2009, menurut Din, bisa dimanfaatkan untuk meninjau kekurangan yang ditunjukkan pemerintahan saat ini. Beri kesempatan pada pemerintah. Kalau ternyata ada kekurangan dan kelemahan, bisa ditinjau lagi pada pemilu yang akan datang. Yang penting, budaya demokrasi harus kita bangun, ujarnya. Aksi cabut mandat terlebih yang mengarah pada pemakzulan politik (political impeachment) tidak bisa dilakukan di saat pemerintahan yang sah tengah berjalan. Namun di sisi lain, menurut Din, pemerintah juga tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap kritik masyarakat. Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nuwarhid menilai wacana pencabutan mandat kebablasan. Ia mengatakan, jangan sampai wacana itu ditunggangi
Re: [mediacare] Negara Freeport, sebuah tragedi fait d'accompli
Dear Bung Danny, tolonglah sampaikan kepada yth Pak Santoso agar melihat di kamus, saya kira harusnya fait accompli sesuatu yang telah accomplished jadi bukan d'accompli. Maaf! Sekait isi tulisan, kita pertahankanlah batas-batas RI seperti yang ada kini, saya yakin punya latar belakang historis yang kuat. Imperatifnya siapa saja yang sedang pegang kekuasaan di RI harus membuat Papua cepat tumbuh secara ekonomi, namun jangn sampai hancur ranah ekologinya. Selebihnya saya sangat setuju dengan isi. Papua telah jadi Negara Freeport! Mungkin ini awal terkepingnya RI. Karena baru saja Negara Exxon diperluas dari Natuna ditambah Blok Cepu! Hebat Ranesi! DM Danny Lim [EMAIL PROTECTED] wrote: Radio Nederland Siaran Indonesia - Ranesi http://www.ranesi.nl/arsipaktua/Asia/kabar_papua051117/negara_freeport_abs060303 'Negara Freeport' Sebuah Tragedi Fait DaccompliKolom Aboeprijadi Santoso 03-03-2006 Papua adalah sinonim dari tragedi fait daccompli. Papua sering terjebak ke dalam kondisi yang dipaksakan dunia luar yang kemudian seolah tak mungkin berubah lagi. Pertama, Belanda datang, kedua, sebagai bagian Hindia-Belanda, dia masuk ke dalam republik, tapi dengan cara yang curang, namun dianggap absah oleh dunia. Nah, fait daccompli yang ketiga adalah operasi perusahaan raksasa yang mengikat kepentingan politik dan ekonomi lokal dan (multi)-nasional, yang membawa sumberdaya besar bagi semua pihak kecuali rakyat setempat, tapi juga membawa musibah multidimensional bagi rakyat dan negeri tsb. Tragedi ini bernama Freeport. Tak tinggal diam Dua minggu lamanya Papua berkemelut. Mulanya, sejumlah pendulang emas di kawasan operasi perusahaan tambang tembaga dan emas raksasa Amerika, Freeport McMoRan Copper and Gold Inc. ditahan. Selidik punya selidik, ternyata mereka didatangkan dan giat di situ berkat upaya satuan tentara yang bertugas mengawal perusahaan Freeport. Jadi, penambang ilegal ini digiring oleh tentara yang sama yang mendatangkan mereka? Alasannya, mereka dituduh OPM, Organisasi Papua Merdeka. Lhaa, kalau mereka OPM, mengapa didatangkan ke situ? Orang luar, orang Jakarta, orang di rantau, mereka yang suka memakai NKRI sebagai slogan belaka, biasanya sudah puas dengan dalih ada OPM. Sah, kan, sebab itulah yang merongrong NKRI, mau alasan apa lagi? Namun dalih OPM adalah untuk menunjukkan indikasi ketidakamanan, dan ketidakamanan adalah alasan untuk menaikkan rekening jasa keamanan kepada Freeport. Rakyat Papua yang mengenal denyut dinamika yang berkembang di Papua, sudah lama tahu. Yang menarik, kali ini mereka tidak diam. Itu skenario tentara selama puluhan tahun di Papua, katanya. Mereka membuka suara, tidak hanya di media, tapi turun ke jalan. Tidak hanya di Wamena, tapi di Nabire, Jayapura, Manokwari, Makasar, Yogyakarta dan Jakarta. Mereka menuntut Freeport ditutup karena memprotes skenario yang disebut praktek Negara Freeport. Hampir identik dengan Orba Negara Freeport? Perusahaan yang mengelola salah satu pertambangan emas terbesar di jagad ini memang bukan sekadar suatu badan usaha. Letaknya amat rumit, terpencil di dataran tinggi Grasberg, lereng Pegunungan Tengah. Sejarahnya istimewa inilah investasi modal asing pertama yang dilakukan Orde Baru yang kontraknya bahkan diteken semasa status Papua (Irian Barat) masih mengambang, yaitu 1 April 1967, ketika menantikan plebisit PBB, Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), pada 1969. Sekarang, menurut laporan harian The Australian pendapatan Freeport sepanjang tahun lalu mencapai US $ 4,2 milyar, dengan laba sebesar US$ 934,6 juta. Jika negara Orde Baru membuka riwayat politiknya dengan tragedi besar pembantaian 1965-66, dia mengawali akumulasi sumberdaya ekonominya dengan langkah Freeport di Papua. Freeport bukan sekadar tragedi fait daccompli, dia datang bersamaan dengan Orde Baru yang tampil dengan kendali militer NKRI yang sentralistis. Markasnya di Louisiana, AS, beroperasi di tengah rimba Papua sebagai sosok pertama yang memasuki kawasan Grasberg. Tak seorang pun wartawan pernah memasuki kawasan tsb. Jadi lereng Grasberg itu hanya bisa dilihat lewat Google. Sepanjang riwayatnya Freeport telah menggaruk keuntungan yang menjadi sumber pendapatan ketiga terbesar bagi republik ini, serta menjadi pemasok kekayaan Keluarga Besar Soeharto dan tentara. Sejak 1980an, berkat tampilnya menantu Soeharto, Mayjen Prabowo, maka Freeport membayar Kodam, dan satuan tentara dan polisi yang menjaga kawasan Freeport, suatu hal yang terlarang menurut hukum Amerika tapi absen dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, Freeport tidak pernah beroperasi secara transparan. Masuk akal. Sebab Freeport juga bagian dari mekanisme Orde Baru. Dia hampir identik dan operasinya hanya dimungkinkan oleh rezim Orde Baru dengan pola sentralismenya NKRI. Karena itu, suka atau tidak, Freeport adalah semacam negara sendiri. Berkat Google, kita tahu, para
[mediacare] 2007 PDIP Wajib Head To Head
Budiman yang meraih master degree nya di Britania Raya memang mungkin dalam jajaran pimpinan PDIP yang paling mafhum sekait parlementarianisme Inggris yang lengkap dengan shadow cabinet, Her Majesty's Opposition, dll. PDIP tampak sibuk berbenah kedalam, dan bila home front sudah mantap, baik segera melangkah keluar, konon di Kongres Bali telah diteriakan tekad perjuangan Dibawah bendera OPOSISI. Memang 2009 cepat mendekat. Bergegaslah! DM Selasa, 02 Januari 2007, 04:30:55 2007 PDIP Wajib Head To Head Budiman Sudjatmiko Dorong Kabinet Oposisi Ide pembentukan Kabinet Oposisi kembali begulir. Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko meminta agar kabinet bayangan itu dipimpin bekas Presiden Megawati Soekarnoputri. SAYA pikir tahun depan (2007) kabinet bayangan ini harus sudah dibentuk dan dipimpin langshy;sung oleh Mbak Mega seshy;bagai peshy;mimshy;pin partai oposisi tershy;besar di Inshy;donesia, ujar Dishy;rektur Ekshy;sekshy;utif Respublica itu kepada Rashy;kshy;yat Merdeka akhir pekan lalu. Tandas Budiman, pembenshy;tukshy;an Kabinet Oposisi adalah amshy;ashy;nshy;at Kongres PDIP di Bali tashy;hun 2005. Saat itu, Kongres meshy;ngshy;amashy;natkan agar DPP memshy;benshy;shy;tuk kekuatan oposisi yang bershy;hadapan langsung alias head to head dengan kabinet pemerintah. Dengan demikian, sambungshy;nya, pembentukan Kabinet Oposhy;sisi memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dilakukan oleh DPP PDIP selaku pengemshy;ban amanat kongres. Kabinet bayangan ini bakal menjadi instrumen perjuangan partai di luar parlemen. Kongshy;res meshy;ngamanatkan agar DPP memshy;shy;bentuk koalisi oposisi yang artishy;nya PDIP plus. Di DPR kan selain PDIP semuanya penshy;dushy;kung pemerintah jadi koalisi plus ini bisa diciptakan melalui Kashy;shy;binet Oposisi, urai Budiman. Bekas Ketua Umum Partai Rakshy;yat Demokratik (PRD) ini meshy;ngusulkan agar Mega segera meshy;rekrut kalangan profesional inshy;dependen yang memiliki kesamaan visi sebagai anggota Kabinet Oposisi. Di bidang ekonomi, untuk meshy;nanshy;dingi tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dishy;komandani Boediono, Bushy;dishy;man mengusulkan agar Mega meshy;rekrut ekonom-ekonom Tim Indonesia Bangkit. Kalau di bidang politik, mungshy;shy;shy;shy;kin peneliti senior LIPI Mochshy;shy;tar Pabottinggi layak untuk dipertimbangkan. Seshy;dangshy;shy;shy;kan di bidang keshy;peshy;mushy;daan kita punya Ketua Umum DPP Koshy;mite Nasional Pemuda Inshy;donesia (KNPI) Hashy;sanuddin Yusuf. Budiman yakin, perjuangan melalui Kabinet Oposisi seshy;bashy;gai lemshy;baga ekstra parshy;leshy;menter akan lebih efektif keshy;timshy;bang meshy;ngshy;ajushy;kan hak inshy;tershy;pelasi di DPR, mishy;salnya, yang ujung-ujungnya selalu kandas. Menurutnya, dengan merekrut sejumlah tokoh yang benar-beshy;nar berpihak kepada rakyat, PDIP mampu membentuk kemshy;bali citra sebagai partai pemshy;bela wong cilik seperti di awal reshy;formasi. Saya akan perjuangkan aspishy;rasi ini (Kabinet Oposisi) di ajang Rakernas nanti di Bali agar bisa terealisir, ujar Bushy;diman peshy;nuh semangat. Bagaimana elit PDIP meshy;nyishy;kashy;pinya? Ketua Bidang Peshy;meshy;rinshy;tahan DPP PDIP Sutradara Ginshy;tings menilai usulan pemshy;bentukan Kabinet Oposisi adashy;lah ide brilian. Saya pikir itu pemikiran meshy;narik yang harus diperhatikan oleh DPP, ujar bekas politisi Parshy;tai Keadilan dan Persatuan Inshy;donesia (PKPI) ini. RM document.title += : 2007 PDIP Wajib Head To Head; __ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
[mediacare] Dituntut, Harmonisasi Hubungan Presiden dan Wapres
Koalisi demi keuntungan kekuasaan dan ekonomi finansial seperti ini tidak akan pernah harmonis, karena taruhannya triliunanRp. Namun mereka, dua kubu yang diwakili Presiden dan Wapres, yaitu TNI dan Golkar, jelas saling membutuhkan. Jadi skenario 2009 tak akan berubah, mungkin bintang-bintang sinetronnya bisa yang lain. PAN dan parpol Islam lainnya suka menyuarakan kritik atau masukan namun selalu sejak Orba menempel pada ABRI dan Golkar, demi kekuasaan. Kemunafikan? Atau sekedar a sense of political survival? Jangalah kita pakai istilah pelacuran politik. Tak sopan! Sebelum ada koalisi kuat yang nasionalis dan agamis untuk menyetop gabungan Golkar-TNI, wajah perpolitikan, dan kemiskinan multi dimensi di RI, tak akan kunjung berubah! DM SUARA PEMBARUAN DAILY - Dituntut, Harmonisasi Hubungan Presiden dan Wapres Soetrisno Bachir [Foto: Antara] [JAKARTA] Tidak harmonisnya hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah menjadi konsumsi publik sepanjang 2006. Dituntut adanya harmonisasi, untuk menghindari terjadinya skeptisisme masyarakat serta gagalnya pembangunan bangsa. Ketidakharmonisan antara presiden dan wakil presiden, telah menjadi konsumsi publik sepanjang 2006. Contoh buruk yang mencerminkan bagaimana pemimpin bangsa masih belum menunjukkan karakter sebagai negarawan sejati, kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir, pada konferensi pers refleksi akhir tahun 2006, di Jakarta, Kamis (28/12). Terjadinya disharmoni itu dikhawatirkan semakin memburuk, terutama menjelang Pemilu 2009. Sudah saatnya presiden dan wapres menunjukkan sikap yang lebih arif, dan bijak dalam menangani persoalan apa pun. Rakyat kalau melihat pemimpinnya tidak harmonis, akan menimbulkan skeptisisme. Di bidang ekonomi, akan terjadi kegamangan, siapa yang mau didengar. Harus ada harmonisasi. Kalau pemimpin tidak sejalan, akan mempercepat kegagalan bangsa, ucapnya. Selain terjadinya disharmoni, pendekatan kepemimpinan nasional yang kurang tepat juga turut menyebabkan stagnasi, dan kemunduran di berbagai sektor. Secara implisit presiden telah mengakui hal itu, dengan menyatakan pada 2007 presiden akan lebih konkret dan tegas, kata Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi PAN DPR. Adanya persoalan terlihat jelas dari ketimpangan antara gambaran makro, dengan kondisi nyata di lapangan. Kinerja ekonomi makro menunjukkan kinerja ekonomi yang lumayan bagus, dengan pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, penurunan suku bunga, inflasi yang rendah, dan nilai tukar rupiah stabil, ucapnya. Tapi kondisi makro ekonomi tidak mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi rakyat secara signifikan. Sebaliknya cenderung memburuk. Kemiskinan meningkat, angka pengangguran tinggi, ujarnya. Menurut Soetrisno, presiden harus membuktikan ketegasannya. Presiden harus tegas sesuai janjinya. Menurut kami, perlu ada reshufle secepatnya untuk menggerakkan sektor riil. Ganti menteri-menteri dari partai politik manapun yang kinerjanya buruk, kata dia. Sementara itu, anggota FPAN DPR Sayuti Asyathri, mempertanyakan maksud pernyataan presiden akan lebih tegas, dan tidak lagi kompromistis. Presiden harus memperjelas, seperti apa ketegasan, serta kompromi yang dimaksudkannya. Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan hasil kompromi selama ini. Presiden dituntut untuk membuktikan ucapannya itu. Apalagi, terkait dengan kontrak politik yang dibuatnya sebagai pasangan presiden dan wapres. Sejauh mana presiden mampu membuktikan ketegasan, dan keengganan kompromi yang dinyatakannya. Sistem ketatanegaraan setelah empat kali amendemen Undang-Undang Dasar 1945, masih menyisakan sejumlah daerah abu-abu yang diakibatkan belum terbagi sempurnanya pembagian kewenangan. Sistem presidensil dipilih bukan tanpa maksud, katanya. Pada model check and balances dalam hubungan ketatanegaraan, pasti ada wilayah yang bersentuhan, daerah abu-abu, antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lain. Bahkan ada kewenangan yang belum sepenuhnya terbagi. Dibuat sistem presidensiil, dengan harapan presiden yang ambil inisiatif untuk mengisi kekosongan di wilayah abu-abu itu, katanya. Oleh karena itu, tambahnya, dibutuhkan ketegasan presiden. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi merupakan tuntutan dari sistem presidensiil, amanat untuk mendefinisikan kewenangan-kewenangan yang belum jelas itu. Tahun Penentu Sementara itu, mantan Ketua Umum PAN Amien Rais di Yogyakarta mengatakan, Oktober 2007 adalah tiga tahun masa kepemimpinan Yudhoyono-Kalla. Setelah itu, jika keduanya akan maju dalam pemilu berikutnya, maka waktu mereka akan lebih terkuras dalam mempersiapkan perebutan kursi kekuasaan. Tahun depan, juga sebagai tahun penentuan. Jika tahun tidak ada perubahan, maka ke depannya tidak akan ada lagi yang bisa diharapkan dari pemerintahan ini. Hal tersebut disampaikan Prof Dr Amien Rais kepada wartawan usai
[mediacare] Orangtua Siswi Kristiani yang Dipenggal Mengampuni Pembunuhnya
Orangtua Siswi Kristiani yang Dipenggal Mengampuni Pembunuhnya Wednesday, Nov. 22, 2006 Posted: 2:54:58PM PST KRISTIANI POS Para orangtua tiga siswi Kristiani yang dipenggal oleh militan Muslim di Poso, mengatakan mereka mengampuni pembunuh anak perempuan mereka dalam sebuah pertemuan dengan tiga militan dan orangtua mereka hari Minggu lalu. Hasanuddin, yang masih disidang atas kejahatan tersebut, memohon pengampunan dari orangtua korban pada pertemuan yang diadakan polisi setempat. Ia berulangkali mengatakan penyesalan dan mengekspresikan kepiluan yang dalam bersama dua kawannya, Irwanto dan Haris. Seorang ibu dari salah satu korban mengatakan sambil menangis bahwa dia mengampuni mereka atas perbuatan salah mereka. Sebagai tanda perdamaian, militan Muslim dan keluarga Kristiani itu berjabat tangan dan memeluk satu sama lain, lapor Asia News. Kepala Polisi Sutanto berkomentar bahwa pertemuan antara dua pihak merupakan momen yang bersejarah, memberikan kesempatan kepada keluarga korban dan pembunuh untuk membagi prasaan mereka yang mendalam dan mencari pengampunan. Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap pertemuan itu akan membuka pintu bagi kedamaian di Poso. Hasanuddin, Irwanto dan Haris telah mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tiga siswi tersebut. Mereka bisa menghadapi hukuman mati jika terbukti bersalah. Ketiga korban, Theresia Morangke, 15, Alfita Poliwo, 17, dan Yarni Sambue, 15, diserang dan dipenggal dalam perjalanan menunju sekolah Kristiani swasta tempat mereka belajar pada Oktober 2005. Maria Mackay Koresponden Kristiani Pos - Check out the all-new Yahoo! Mail beta - Fire up a more powerful email and get things done faster.
