20 Gubernur Diperiksa dan Diganti
Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). ''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di Jakarta, kemarin. Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, dilakukan para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober 1998. ''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp 959 miliar,'' katanya. Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Tingkat I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak melakukan penyelewengan,'' lanjutnya. Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI mencatat rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,'' kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin. Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu. Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya angka kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi, menurutnya, dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai pemda yang seperti itu. ''Memang ada pegawai yang seperti itu, tapi masak separah itu sehingga DKI jadi provinsi terkorup.'' Boleh saja orang-orang DKI merasa keberatan atas dugaan itu. Tetapi, Sekjen Depdagri telah membeberkan temuan itu kepada pers. Bahkan beberapa gubernur, kini telah diperiksa berkaitan dengan penggunaan 'uang panas' itu. Diakui Bachtiar, pergantian terakhir terhadap 20 gubernur adalah atas rekomendasi tim yang diketuainya. Mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar, menurutnya, adalah satu di antara 20 Gubernur yang dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan penyelewengan. ''Sudah 20 Gubernur saya periksa. Lihat saja gubernur yang diganti kemarin kan sudah lebih dari 20. Tinggal yang terakhir Kalteng, Bengkulu, Kalsel, dan Sulut,'' kata Bachtiar. Tindakan lain dilakukan Irjen terhadap sembilan bupati dengan mencopot jabatannya, antara lain Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, yang oleh Mahmil Semarang telah divonis sembilan bulan penjara. Bupati Asahan, Langkat, dan Tegal, juga sudah diganti dengan pejabat baru. Bachtiar juga mengakui pemeriksaan itu baru sebatas gubernur ke bawah. Belum sampai ke tingkat menteri dan pejabat eselon. ''Tapi ini bukan wewenang saya. Kalau saya memeriksa menteri, ya bagaimana ...'' katanya tersipu. Menurut Bachtiar, pemeriksaan terhadap para menteri akan dilakukan oleh tim khusus yang kini tengah dibentuk pemerintah. Jika memang dibutuhkan, lanjutnya, pihaknya akan meminta tolong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Irjen Depdagri, katanya, hanya berwenang memeriksa pejabat setingkat gubernur dan komponen-komponennya. Di lingkungan Depdagri sendiri, yang melanggar disiplin sebanyak 141 orang, tambahnya, juga telah ditindak. Sembilan PNS di antaranya diberhentikan dan 16 orang dibebastugaskan. Sisanya, pangkatnya diturunkan, serta mendapat teguran lisan/tertulis. ''Sebanyak 333 PNS memenuhi unsur pidana, dan akan segera diajukan ke Kejaksaan.'' Bachtiar juga mengaku tengah memeriksa mantan Sekjen Depdagri, Faisal Tamin, yang belum lama ini dicopot dari jabatannya. Dia menegaskan pihaknya akan terus menindaklanjuti semua kasus yang ditemukan untuk diproses secara hukum. Setelah tim Irjen mengevaluasi temuan-temuan tersebut dengan seluruh aparat pengawasan yang ada, kata Bachtiar, pihaknya akan segera membuat rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjutinya. ''Kita akan mengikuti terus, bahkan ini menjadi salah satu konduite bagi masing-masing Gubernur, karena saya adalah ketua tim pemeriksa Gubernur,'' katanya. Tindakan tegas Irjen Depdagri terhadap para koruptor itu mendapat dukungan banyak pihak. Namun, yang lebih penting adalah memproses mereka secara hukum. Anggota Komisi I DPR-RI, H Djuhad Mahja SH CN, misalnya mengatakan temuan itu harus ditindaklanjuti. ''Tindak lanjut tersebut adalah proses hukum yang diawali dengan pelimpahan kasus kepada Kejaksaan Agung untuk diadakan penyidikan, sehingga pengumuman tersebut bukan menjadi suatu alat untuk membentuk opini bahwa pemerintah sedang melakukan pemberantasan KKN,'' katanya tadi malam. Dia yakin Irjen tidak akan mengumumkan adanya korupsi yang sangat besar tersebut tanpa
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). ''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di Jakarta, kemarin. Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, dilakukan para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober 1998. ''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp 959 miliar,'' katanya. Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Tingkat I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak melakukan penyelewengan,'' lanjutnya. Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI mencatat rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,'' kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin. Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu. Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya angka kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi, menurutnya, dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai pemda yang seperti itu. ''Memang ada pegawai yang seperti itu, tapi masak separah itu sehingga DKI jadi provinsi terkorup.'' Boleh saja orang-orang DKI merasa keberatan atas dugaan itu. Tetapi, Sekjen Depdagri telah membeberkan temuan itu kepada pers. Bahkan beberapa gubernur, kini telah diperiksa berkaitan dengan penggunaan 'uang panas' itu. Diakui Bachtiar, pergantian terakhir terhadap 20 gubernur adalah atas rekomendasi tim yang diketuainya. Mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar, menurutnya, adalah satu di antara 20 Gubernur yang dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan penyelewengan. ''Sudah 20 Gubernur saya periksa. Lihat saja gubernur yang diganti kemarin kan sudah lebih dari 20. Tinggal yang terakhir Kalteng, Bengkulu, Kalsel, dan Sulut,'' kata Bachtiar. Tindakan lain dilakukan Irjen terhadap sembilan bupati dengan mencopot jabatannya, antara lain Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, yang oleh Mahmil Semarang telah divonis sembilan bulan penjara. Bupati Asahan, Langkat, dan Tegal, juga sudah diganti dengan pejabat baru. Bachtiar juga mengakui pemeriksaan itu baru sebatas gubernur ke bawah. Belum sampai ke tingkat menteri dan pejabat eselon. ''Tapi ini bukan wewenang saya. Kalau saya memeriksa menteri, ya bagaimana ...'' katanya tersipu. Menurut Bachtiar, pemeriksaan terhadap para menteri akan dilakukan oleh tim khusus yang kini tengah dibentuk pemerintah. Jika memang dibutuhkan, lanjutnya, pihaknya akan meminta tolong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Irjen Depdagri, katanya, hanya berwenang memeriksa pejabat setingkat gubernur dan komponen-komponennya. Di lingkungan Depdagri sendiri, yang melanggar disiplin sebanyak 141 orang, tambahnya, juga telah ditindak. Sembilan PNS di antaranya diberhentikan dan 16 orang dibebastugaskan. Sisanya, pangkatnya diturunkan, serta mendapat teguran lisan/tertulis. ''Sebanyak 333 PNS memenuhi unsur pidana, dan akan segera diajukan ke Kejaksaan.'' Bachtiar juga mengaku tengah memeriksa mantan Sekjen Depdagri, Faisal Tamin, yang belum lama ini dicopot dari jabatannya. Dia menegaskan pihaknya akan terus menindaklanjuti semua kasus yang ditemukan untuk diproses secara hukum. Setelah tim Irjen mengevaluasi temuan-temuan tersebut dengan seluruh aparat pengawasan yang ada, kata Bachtiar, pihaknya akan segera membuat rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjutinya. ''Kita akan mengikuti terus, bahkan ini menjadi salah satu konduite bagi masing-masing Gubernur, karena saya adalah ketua tim pemeriksa Gubernur,'' katanya. Tindakan tegas Irjen Depdagri terhadap para koruptor itu mendapat dukungan banyak pihak. Namun, yang lebih penting adalah memproses mereka secara hukum. Anggota Komisi I DPR-RI, H Djuhad Mahja SH CN, misalnya mengatakan temuan itu harus ditindaklanjuti. ''Tindak lanjut tersebut adalah proses hukum yang diawali dengan pelimpahan kasus kepada Kejaksaan Agung untuk diadakan penyidikan, sehingga pengumuman tersebut bukan menjadi suatu
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
Wah...kalau pembongkaran korupsi dan aspek KKN lainnya terus dijalankan secara konsisten dan 'right', bisa2 sebentar lagi jalanan di-Jakarta engga akan macet lagi deh Cuma.apakah aksi ini tidak akan 'anget anget tai ayam' lagi..?? (Maaf penggunaan perumpamaan yang terkesan vulgar). Salam, bRidWaN At 07:20 PM 7/13/99 MST, Yuni Wilcox wrote: >Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang >berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm > > >Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: >Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti > >Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun > >JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di >Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari >lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). > >''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata >Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di >Jakarta, kemarin. > >Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, dilakukan >para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober 1998. >''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp 959 >miliar,'' katanya. > >Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Tingkat >I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp >95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang >mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak >melakukan penyelewengan,'' lanjutnya. > >Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil >penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI mencatat >rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi >dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,'' >kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin. > >Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu. >Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya angka >kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi, menurutnya, >dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai >pemda yang seperti itu. ''Memang ada pegawai yang seperti itu, tapi masak >separah itu sehingga DKI jadi provinsi terkorup.'' > >Boleh saja orang-orang DKI merasa keberatan atas dugaan itu. Tetapi, Sekjen >Depdagri telah membeberkan temuan itu kepada pers. Bahkan beberapa >gubernur, kini telah diperiksa berkaitan dengan penggunaan 'uang panas' itu. > >Diakui Bachtiar, pergantian terakhir terhadap 20 gubernur adalah atas >rekomendasi tim yang diketuainya. Mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar, >menurutnya, adalah satu di antara 20 Gubernur yang dicopot dari jabatannya >karena diduga melakukan penyelewengan. ''Sudah 20 Gubernur saya periksa. >Lihat saja gubernur yang diganti kemarin kan sudah lebih dari 20. Tinggal >yang terakhir Kalteng, Bengkulu, Kalsel, dan Sulut,'' kata Bachtiar. > >Tindakan lain dilakukan Irjen terhadap sembilan bupati dengan mencopot >jabatannya, antara lain Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, yang oleh Mahmil >Semarang telah divonis sembilan bulan penjara. Bupati Asahan, Langkat, dan >Tegal, juga sudah diganti dengan pejabat baru. > >Bachtiar juga mengakui pemeriksaan itu baru sebatas gubernur ke bawah. >Belum sampai ke tingkat menteri dan pejabat eselon. ''Tapi ini bukan >wewenang saya. Kalau saya memeriksa menteri, ya bagaimana ...'' katanya >tersipu. > >Menurut Bachtiar, pemeriksaan terhadap para menteri akan dilakukan oleh tim >khusus yang kini tengah dibentuk pemerintah. Jika memang dibutuhkan, >lanjutnya, pihaknya akan meminta tolong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). >Irjen Depdagri, katanya, hanya berwenang memeriksa pejabat setingkat >gubernur dan komponen-komponennya. > >Di lingkungan Depdagri sendiri, yang melanggar disiplin sebanyak 141 orang, >tambahnya, juga telah ditindak. Sembilan PNS di antaranya diberhentikan dan >16 orang dibebastugaskan. Sisanya, pangkatnya diturunkan, serta mendapat >teguran lisan/tertulis. ''Sebanyak 333 PNS memenuhi unsur pidana, dan akan >segera diajukan ke Kejaksaan.'' > >Bachtiar juga mengaku tengah memeriksa mantan Sekjen Depdagri, Faisal >Tamin, yang belum lama ini dicopot dari jabatannya. Dia menegaskan pihaknya >akan terus menindaklanjuti semua kasus yang ditemukan untuk diproses secara >hukum. > >Setelah tim Irjen mengevaluasi temuan-temuan tersebut dengan seluruh aparat >pengawasan yang ada, kata Bachtiar, pihakny
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
saya pikir kita jangan terlalu cepat merasa lega dulu dengan segala upaya yang telah dilakukan dalam rangka KKN itu.. karena korupsi di indonesia itu kan sudah membudaya, rasanya " badan pada pegel-pegel" kalau tidak korupsi. Ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa butuh 2 generasi utk menuntaskan itu semua. saya kira juga demikian, karena sebaik apapun sistem dan mekanisme yang diterapkan jika mental orangnya masih kayak begitu rasa sulit.. salam arez bRidWaN wrote: > Wah...kalau pembongkaran korupsi dan aspek KKN lainnya terus > dijalankan secara konsisten dan 'right', bisa2 sebentar lagi > jalanan di-Jakarta engga akan macet lagi deh > > Cuma.apakah aksi ini tidak akan 'anget anget tai ayam' lagi..?? > (Maaf penggunaan perumpamaan yang terkesan vulgar). > > Salam, > bRidWaN > > At 07:20 PM 7/13/99 MST, Yuni Wilcox wrote: > >Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang > >berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm.... > > > > > >Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > >Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti > > > >Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun > > > >JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di > >Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari > >lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). > > > >''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata > >Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di > >Jakarta, kemarin. > > > >Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, dilakukan > >para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober 1998. > >''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp 959 > >miliar,'' katanya. > > > >Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Tingkat > >I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp > >95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang > >mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak > >melakukan penyelewengan,'' lanjutnya. > > > >Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil > >penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI mencatat > >rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi > >dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,'' > >kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin. > > > >Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu. > >Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya angka > >kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi, menurutnya, > >dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai > >pemda yang seperti itu. ''Memang ada pegawai yang seperti itu, tapi masak > >separah itu sehingga DKI jadi provinsi terkorup.'' > > > >Boleh saja orang-orang DKI merasa keberatan atas dugaan itu. Tetapi, Sekjen > >Depdagri telah membeberkan temuan itu kepada pers. Bahkan beberapa > >gubernur, kini telah diperiksa berkaitan dengan penggunaan 'uang panas' itu. > > > >Diakui Bachtiar, pergantian terakhir terhadap 20 gubernur adalah atas > >rekomendasi tim yang diketuainya. Mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar, > >menurutnya, adalah satu di antara 20 Gubernur yang dicopot dari jabatannya > >karena diduga melakukan penyelewengan. ''Sudah 20 Gubernur saya periksa. > >Lihat saja gubernur yang diganti kemarin kan sudah lebih dari 20. Tinggal > >yang terakhir Kalteng, Bengkulu, Kalsel, dan Sulut,'' kata Bachtiar. > > > >Tindakan lain dilakukan Irjen terhadap sembilan bupati dengan mencopot > >jabatannya, antara lain Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, yang oleh Mahmil > >Semarang telah divonis sembilan bulan penjara. Bupati Asahan, Langkat, dan > >Tegal, juga sudah diganti dengan pejabat baru. > > > >Bachtiar juga mengakui pemeriksaan itu baru sebatas gubernur ke bawah. > >Belum sampai ke tingkat menteri dan pejabat eselon. ''Tapi ini bukan > >wewenang saya. Kalau saya memeriksa menteri, ya bagaimana ...'' katanya > >tersipu. > > > >Menurut Bachtiar, pemeriksaan terhadap para menteri akan dilakukan oleh tim > >khusus yang kini tengah dibentuk pemerintah. Jika memang dibutuhkan, > >lanjutnya, pihaknya akan meminta tolong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
he he he, oh Pemda DKI dan Pemda lainnyaakhirnya ketahuan ...ekh akhirnya ditelanjangi :) Yuni Wilcox wrote: > Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang > berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm > > Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti > > Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun > > JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di > Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari > lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). > > ''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata > Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di > Jakarta, kemarin. > > Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, dilakukan > para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober 1998. > ''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp 959 > miliar,'' katanya. > > Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Tingkat > I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp > 95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang > mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak > melakukan penyelewengan,'' lanjutnya. > > Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil > penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI mencatat > rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi > dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,'' > kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin. > > Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu. > Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya angka > kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi, menurutnya, > dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai > pemda yang seperti itu. ''Memang ada pegawai yang seperti itu, tapi masak > separah itu sehingga DKI jadi provinsi terkorup.'' > > Boleh saja orang-orang DKI merasa keberatan atas dugaan itu. Tetapi, Sekjen > Depdagri telah membeberkan temuan itu kepada pers. Bahkan beberapa > gubernur, kini telah diperiksa berkaitan dengan penggunaan 'uang panas' itu. > > Diakui Bachtiar, pergantian terakhir terhadap 20 gubernur adalah atas > rekomendasi tim yang diketuainya. Mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar, > menurutnya, adalah satu di antara 20 Gubernur yang dicopot dari jabatannya > karena diduga melakukan penyelewengan. ''Sudah 20 Gubernur saya periksa. > Lihat saja gubernur yang diganti kemarin kan sudah lebih dari 20. Tinggal > yang terakhir Kalteng, Bengkulu, Kalsel, dan Sulut,'' kata Bachtiar. > > Tindakan lain dilakukan Irjen terhadap sembilan bupati dengan mencopot > jabatannya, antara lain Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, yang oleh Mahmil > Semarang telah divonis sembilan bulan penjara. Bupati Asahan, Langkat, dan > Tegal, juga sudah diganti dengan pejabat baru. > > Bachtiar juga mengakui pemeriksaan itu baru sebatas gubernur ke bawah. > Belum sampai ke tingkat menteri dan pejabat eselon. ''Tapi ini bukan > wewenang saya. Kalau saya memeriksa menteri, ya bagaimana ...'' katanya > tersipu. > > Menurut Bachtiar, pemeriksaan terhadap para menteri akan dilakukan oleh tim > khusus yang kini tengah dibentuk pemerintah. Jika memang dibutuhkan, > lanjutnya, pihaknya akan meminta tolong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). > Irjen Depdagri, katanya, hanya berwenang memeriksa pejabat setingkat > gubernur dan komponen-komponennya. > > Di lingkungan Depdagri sendiri, yang melanggar disiplin sebanyak 141 orang, > tambahnya, juga telah ditindak. Sembilan PNS di antaranya diberhentikan dan > 16 orang dibebastugaskan. Sisanya, pangkatnya diturunkan, serta mendapat > teguran lisan/tertulis. ''Sebanyak 333 PNS memenuhi unsur pidana, dan akan > segera diajukan ke Kejaksaan.'' > > Bachtiar juga mengaku tengah memeriksa mantan Sekjen Depdagri, Faisal > Tamin, yang belum lama ini dicopot dari jabatannya. Dia menegaskan pihaknya > akan terus menindaklanjuti semua kasus yang ditemukan untuk diproses secara > hukum. > > Setelah tim Irjen mengevaluasi temuan-temuan tersebut dengan seluruh aparat > pengawasan yang ada, kata Bachtiar, pihaknya akan segera membuat > rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjutinya. ''Kita akan mengikuti > terus, bahkan ini menjadi salah satu konduite bagi masing-masing Gubernur, > kare
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
Dear Arez, Saya ketemu dengan beberapa teman dari depdagri dan dep. PU yang baru saja datang di LA untuk studi S2. Mereka bilang bahwa korupsi di departemen mereka justru lebih terbuka, parah, dan cenderung gila-gilaan belakangan ini. Kenapa? Karena pemerintah sekarang tidak punya wibawa dan fungsi kontrol yang lemah sekali kata mereka. Seorang teman saya yang lain yang kebetulan berhubungan langsung dengan seorang sekjen di dep tertentu (dalam rangka pengurusan dana sekolah beberapa orang ke LN) juga mengatakan terang-terangannya si boss ini minta bagian dari jatah dana calon-calon mahasiswa LN tsb. Apakah di departemen lain juga menunjukkan gejala serupa? Ada yang bisa konfirmasi? Kalau ini benar, mental pejabat kita memang sudah parah. Salam, Budi At 02:33 PM 7/14/99 +0700, you wrote: >saya pikir kita jangan terlalu cepat merasa lega dulu dengan segala upaya yang >telah dilakukan dalam rangka KKN itu.. >karena korupsi di indonesia itu kan sudah membudaya, rasanya " badan pada >pegel-pegel" kalau tidak korupsi. >Ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa butuh 2 generasi utk menuntaskan itu >semua. >saya kira juga demikian, karena sebaik apapun sistem dan mekanisme yang >diterapkan jika mental orangnya masih kayak begitu rasa sulit.. > >salam >arez >
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
Paling tidak kalau kita mau dan bisa untuk konsisten dengan aksi ini, budaya yang sudah mengakar pun akan bisa terkikis secara perlahan. Tetapi kalau tidak konsisten, jangankan 2 generasi, 10 generasi pasti engga akan selesai juga. Jadi apa gunanya kita2 ini, yang tengah menuntut ilmu atau mulai berkarier ? Apakah hanya untuk turut larut dalam permainan KKN juga ? Saya rasa tidak ! Salam, bRidWaN At 02:33 PM 7/14/99 +0700, arezdaps wrote: >saya pikir kita jangan terlalu cepat merasa lega dulu dengan segala >upaya yang telah dilakukan dalam rangka KKN itu.. >karena korupsi di indonesia itu kan sudah membudaya, rasanya " >badan pada pegel-pegel" kalau tidak korupsi. >Ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa butuh 2 generasi utk >menuntaskan itu semua. >saya kira juga demikian, karena sebaik apapun sistem dan mekanisme >yang diterapkan jika mental orangnya masih kayak begitu rasa sulit.. > >salam >arez >bRidWaN wrote: > >> Wah...kalau pembongkaran korupsi dan aspek KKN lainnya terus >> dijalankan secara konsisten dan 'right', bisa2 sebentar lagi >> jalanan di-Jakarta engga akan macet lagi deh >> >> Cuma.apakah aksi ini tidak akan 'anget anget tai ayam' lagi..?? >> (Maaf penggunaan perumpamaan yang terkesan vulgar). >> >> Salam, >> bRidWaN > At 07:20 PM 7/13/99 MST, Yuni Wilcox wrote: >> >Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang >> >berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm >>Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: >> >Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti >> > >> >Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun >> > >> >JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di >> >Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari >> >lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). >> > >> >''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata >> >Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di >> >Jakarta, kemarin. >> > >> >Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, dilakukan >> >para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober 1998. >> >''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp 959 >> >miliar,'' katanya. >> > >> >Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah Tingkat >> >I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp >> >95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang >> >mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak >> >melakukan penyelewengan,'' lanjutnya. >> > >> >Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil >> >penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI mencatat >> >rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi >> >dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,'' >> >kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin. >> > >> >Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu. >> >Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya angka >> >kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi, menurutnya, >> >dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai >> >pemda yang seperti itu. ''Memang ada pegawai yang seperti itu, tapi masak >> >separah itu sehingga DKI jadi provinsi terkorup.'' >> > >> >Boleh saja orang-orang DKI merasa keberatan atas dugaan itu. Tetapi, Sekjen >> >Depdagri telah membeberkan temuan itu kepada pers. Bahkan beberapa >> >gubernur, kini telah diperiksa berkaitan dengan penggunaan 'uang panas' itu. >> > >> >Diakui Bachtiar, pergantian terakhir terhadap 20 gubernur adalah atas >> >rekomendasi tim yang diketuainya. Mantan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar, >> >menurutnya, adalah satu di antara 20 Gubernur yang dicopot dari jabatannya >> >karena diduga melakukan penyelewengan. ''Sudah 20 Gubernur saya periksa. >> >Lihat saja gubernur yang diganti kemarin kan sudah lebih dari 20. Tinggal >> >yang terakhir Kalteng, Bengkulu, Kalsel, dan Sulut,'' kata Bachtiar. >> > >> >Tindakan lain dilakukan Irjen terhadap sembilan bupati dengan mencopot >> >jabatannya, antara lain Bupati
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
... >Paling tidak kalau kita mau dan bisa untuk konsisten dengan aksi >ini, budaya yang sudah mengakar pun akan bisa terkikis secara perlahan. >Tetapi kalau tidak konsisten, jangankan 2 generasi, 10 generasi >pasti engga akan selesai juga. Yw: Setuju, ju, ju, ju, juling. (Eh, gak pake ling ;-). Biarpun perlu 2 generasi atau perlu cuma 100 jam sekalipun, kalo nggak dimulai dari sekarang, ya seribu tahun nggak akan kelar... >Jadi apa gunanya kita2 ini, yang tengah menuntut ilmu atau mulai >berkarier ? Apakah hanya untuk turut larut dalam permainan KKN juga ? >Saya rasa tidak ! > >Salam, >bRidWaN Yw: Well said. ;-)
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
mungkin saya tidak bisa mengatakan bahwa departemen lain, juga nyaris spt yang mas budi katakan, karena kebetulan saya bukan PNS yang berada di departemen. tapi setidaknya saya pernah punya pengalaman dalam mengurus suatu izin yang lumayan penting utk jalannya perusahaan. Surat Izin Industri yang saya urus itu (anda tahu dong. instansi mana yang mengeluarkan itu)...diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat bla bla bla dan yang canggihnya,,, terletak pada: bagi perusahaan yang tidak memenuhi syarat maka tidak diberikan izin oh bukan begitu justru bagi yang tidak memenuhi syarat harus dipaksakan "tetap memenuhi syarat" atau dipas-pasin supaya sesuai dengan ketentuan itukan hanya masalah data dan angka yang bisa diatur dan yang ngatur kan butuh duit... pihak satunya kan butuh surat izin dengan cepat tanpa diombang-ambing. klop lah sudah nah kalau sudah demikian , bagaimana jadinya rasanya kata pengamat yang mengatakan butuh 2 generasi dulu. itu cukup beralasan salam arez. Budi Haryanto wrote: > Dear Arez, > > Saya ketemu dengan beberapa teman dari depdagri dan dep. PU yang baru saja > datang di LA untuk studi S2. Mereka bilang bahwa korupsi di departemen > mereka justru lebih terbuka, parah, dan cenderung gila-gilaan belakangan > ini. Kenapa? Karena pemerintah sekarang tidak punya wibawa dan fungsi > kontrol yang lemah sekali kata mereka. > > Seorang teman saya yang lain yang kebetulan berhubungan langsung dengan > seorang sekjen di dep tertentu (dalam rangka pengurusan dana sekolah > beberapa orang ke LN) juga mengatakan terang-terangannya si boss ini minta > bagian dari jatah dana calon-calon mahasiswa LN tsb. > > Apakah di departemen lain juga menunjukkan gejala serupa? > Ada yang bisa konfirmasi? > > Kalau ini benar, mental pejabat kita memang sudah parah. > > Salam, > Budi > > At 02:33 PM 7/14/99 +0700, you wrote: > >saya pikir kita jangan terlalu cepat merasa lega dulu dengan segala upaya > yang > >telah dilakukan dalam rangka KKN itu.. > >karena korupsi di indonesia itu kan sudah membudaya, rasanya " badan pada > >pegel-pegel" kalau tidak korupsi. > >Ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa butuh 2 generasi utk > menuntaskan itu > >semua. > >saya kira juga demikian, karena sebaik apapun sistem dan mekanisme yang > >diterapkan jika mental orangnya masih kayak begitu rasa sulit.. > > > >salam > >arez > >
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
bung ridwan saya senang mendengar ucapan anda : quote "Jadi apa gunanya kita2 ini, yang tengah menuntut ilmu atau mulai berkarier ? Apakah hanya untuk turut larut dalam permainan KKN juga ? Saya rasa tidak !" unqote karena tidak sedikit saya dengar kawan yang menuntut ilmu di LN, malah enggan pulang karena berbagai hal, (memang masalah nya bukan karena hilangnya nasionalisme) tapi lebih kepada profesionalisme. dimana kalau pulang ke tanah air, ilmu yang sudah didapat dihargai semestinya, juga rasanya sulit utk berkembang, karena terkekang oleh mekanisme "rapuh" yang sudah tertata apik sejak lama... mungkin anda perlu merenungkan lagi, pertanyaan anda ""Apakah hanya untuk turut larut dalam permainan KKN juga ? itu masalah yang cukup besar yang akan anda hadapi jika anda terjun nanti.. salam arez bRidWaN wrote: > Paling tidak kalau kita mau dan bisa untuk konsisten dengan aksi > ini, budaya yang sudah mengakar pun akan bisa terkikis secara perlahan. > Tetapi kalau tidak konsisten, jangankan 2 generasi, 10 generasi > pasti engga akan selesai juga. > > > > Salam, > bRidWaN > > At 02:33 PM 7/14/99 +0700, arezdaps wrote: > >saya pikir kita jangan terlalu cepat merasa lega dulu dengan segala > >upaya yang telah dilakukan dalam rangka KKN itu.. > >karena korupsi di indonesia itu kan sudah membudaya, rasanya " > >badan pada pegel-pegel" kalau tidak korupsi. > >Ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa butuh 2 generasi utk > >menuntaskan itu semua. > >saya kira juga demikian, karena sebaik apapun sistem dan mekanisme > >yang diterapkan jika mental orangnya masih kayak begitu rasa sulit.. > > > >salam > >arez > > >bRidWaN wrote: > > > >> Wah...kalau pembongkaran korupsi dan aspek KKN lainnya terus > >> dijalankan secara konsisten dan 'right', bisa2 sebentar lagi > >> jalanan di-Jakarta engga akan macet lagi deh > >> > >> Cuma.apakah aksi ini tidak akan 'anget anget tai ayam' lagi..?? > >> (Maaf penggunaan perumpamaan yang terkesan vulgar). > >> > >> Salam, > >> bRidWaN > > > At 07:20 PM 7/13/99 MST, Yuni Wilcox wrote: > >> >Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang > >> >berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm > > >>Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > >> >Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti > >> > > >> >Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun > >> > > >> >JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di > >> >Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari > >> >lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). > >> > > >> >''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata > >> >Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di > >> >Jakarta, kemarin. > >> > > >> >Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, > dilakukan > >> >para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober > 1998. > >> >''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp > 959 > >> >miliar,'' katanya. > >> > > >> >Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah > Tingkat > >> >I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp > >> >95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang > >> >mempunyai banyak proyek, seperti Dinas PU, adalah yang paling banyak > >> >melakukan penyelewengan,'' lanjutnya. > >> > > >> >Tetapi, Sekwilda DKI buru-buru mengemukakan keberatannya atas hasil > >> >penelitian Depdagri itu. Terlebih, atas 'tudingan' bahwa Pemda DKI > mencatat > >> >rekor tertinggi korupsi di lingkungan Depdagri. ''Saya akan konfirmasi > >> >dulu. Saya kan tidak tahu mengapa pemda mendapat kategori seperti itu,'' > >> >kata Fauzi Bowo ketika dikonfirmasi kemarin. > >> > > >> >Sekwilda mempertanyakan data apa saja yang dipakai Depdagri untuk itu. > >> >Menurut Fauzi, mungkin saja kesimpulan tersebut dilihat dari besarnya > angka > >> >kebocoran, karena banyaknya pegawai Pemda DKI yang korup. Tapi, > menurutnya, > >> >dugaan itu kurang berdasar. Namun ia tidak menutup mata bahwa ada pegawai > >> >pemda yan
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
Makasih ah bung Yusuf:) Itulah sebabnya kita tetap harus optimis didalam menjalankan aksi pemberantasan KKN dengan Konsisten. Apa gunanya kita berpendidikan tinggi, kalau hanya untuk turut larut dalam praktek semacam itu. Jangan ikutin kelakuan Bapak/Oom/Tante/Saudara kita, yang tanpa terasa telah larut (bahkan aktif) dalam praktek KKN itu. Pesta telah berakhir, Bung ! Salam, bRidWaN At 03:58 AM 7/14/99 +0700, Yusuf-Wibisono wrote: <>... |>> Paling tidak kalau kita mau dan bisa untuk konsisten |>> dengan aksi ini, budaya yang sudah mengakar pun akan |>> bisa terkikis secara perlahan. |>> Tetapi kalau tidak konsisten, jangankan 2 generasi, |>> 10 generasi pasti engga akan selesai juga. <>Yw: Setuju, ju, ju, ju, juling. (Eh, gak pake ling ;-). <>Biarpun perlu 2 generasi atau perlu cuma 100 jam sekalipun, <>kalo nggak dimulai dari sekarang, ya seribu tahun nggak <>akan kelar... |>> Jadi apa gunanya kita2 ini, yang tengah menuntut ilmu atau |>> mulai berkarier ? Apakah hanya untuk turut larut dalam |>> permainan KKN juga ? Saya rasa tidak ! |>> |>> Salam, |>> bRidWaN <>Yw: Well said. ;-)
Re: [20 Gubernur Diperiksa dan Diganti]
Terima kasih atas tanggapannya..Memang masalahnya tidaklah semudah yg kita sangka, tetapi bukanlah tidak mungkin untuk dihadapi dengan benar. Masalah KKN adalah masalah 'moral'. Apalagi bila dikaitkan dengan 'sumpah-jabatan' bagi yang bekerja di Pemerintahan nanti. Concern saya adalah : apalah gunanya menuntut ilmu setinggi- tingginya, apabila tidak diikuti oleh moralitas yang tinggi juga. Percuma, pada usia senja nanti, yg tinggal hanyalah omongan atau cibiran orang saja. Persis seperi Petinngi RI yang empuk untuk dijadikan bahan ejekan atau bahan gossipan dikala senggang...:) Apakah kita semua mau menjadi demikian ? Saya rasa tidak ! Salam, bRidWaN At 08:40 AM 7/15/99 +0700, arezdaps wrote: >bung ridwan saya senang mendengar ucapan anda : >quote "Jadi apa gunanya kita2 ini, yang tengah menuntut ilmu >atau mulai berkarier ? Apakah hanya untuk turut larut dalam >permainan KKN juga ? Saya rasa tidak !" unqote >karena tidak sedikit saya dengar kawan yang menuntut ilmu di LN, >malah enggan pulang karena berbagai hal, (memang masalah nya bukan >karena hilangnya nasionalisme)tapi lebih kepada profesionalisme.. >dimana kalau pulang ke>tanah air, ilmu yang sudah didapat dihargai >semestinya, juga rasanya sulit utk berkembang, karena terkekang oleh >mekanisme "rapuh" yang sudah tertata apik sejak lama... >mungkin anda perlu merenungkan lagi, pertanyaan anda ""Apakah hanya >untuk turut larut dalam permainan KKN juga ?.itu masalah yang >cukup besar yang akan anda hadapi jika anda terjun nanti.. >salam >arez >bRidWaN wrote: >> Paling tidak kalau kita mau dan bisa untuk konsisten dengan aksi >> ini, budaya yang sudah mengakar pun akan bisa terkikis secara perlahan. >> Tetapi kalau tidak konsisten, jangankan 2 generasi, 10 generasi >> pasti engga akan selesai juga. >> >> >> >> Salam, >> bRidWaN >> >> At 02:33 PM 7/14/99 +0700, arezdaps wrote: >> >saya pikir kita jangan terlalu cepat merasa lega dulu dengan segala >> >upaya yang telah dilakukan dalam rangka KKN itu.. >> >karena korupsi di indonesia itu kan sudah membudaya, rasanya " >> >badan pada pegel-pegel" kalau tidak korupsi. >> >Ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa butuh 2 generasi utk >> >menuntaskan itu semua. >> >saya kira juga demikian, karena sebaik apapun sistem dan mekanisme >> >yang diterapkan jika mental orangnya masih kayak begitu rasa sulit.. >> > >> >salam >> >arez >>bRidWaN wrote: >> > >> >> Wah...kalau pembongkaran korupsi dan aspek KKN lainnya terus >> >> dijalankan secara konsisten dan 'right', bisa2 sebentar lagi >> >> jalanan di-Jakarta engga akan macet lagi deh >> >> >> >> Cuma.apakah aksi ini tidak akan 'anget anget tai ayam' lagi..?? >> >> (Maaf penggunaan perumpamaan yang terkesan vulgar). >> >> >> >> Salam, >> >> bRidWaN >> >> > At 07:20 PM 7/13/99 MST, Yuni Wilcox wrote: >> >> >Wah Indonesia sekarang ini memang benar benar musim buka bukaan. Dari yang >> >> >berbau pornografi sampai bongkar membongkar korupsi...hm >> >> >>Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: >> >> >Republika: 20 Gubernur Diperiksa dan Diganti >> >> > >> >> >Korupsi di Depdagri Rp 2,6 Triliun >> >> > >> >> >JAKARTA -- Setelah ribut-ribut korupsi di KPU, disusul kabar korupsi di >> >> >Pertamina, kemarin datang lagi berita baru tentang korupsi yakni dari >> >> >lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). >> >> > >> >> >''Besarnya penyelewengan di Depdagri mencapai Rp 2,6 triliun,'' kata >> >> >Inspektur Jenderal Depdagri Mayjen TNI Andi Djalal Bachtiar kepada pers di >> >> >Jakarta, kemarin. >> >> > >> >> >Data penyelewengan di Depdagri itu, menurut Andi Djalal Bachtiar, >> dilakukan >> >> >para pejabat dari pusat hingga daerah selama enam bulan sejak Oktober >> 1998. >> >> >''Dari uang yang diselewengkan itu, yang dikembalikan ke negara baru Rp >> 959 >> >> >miliar,'' katanya. >> >> > >> >> >Menurut Bachtiar, penyelewengan terbesar terjadi di Provinsi Daerah >> Tingkat >> >> >I DKI Jakarta yakni Rp 115 miliar. Disusul Provinsi Jawa Timur sebesar Rp >> >> >95 miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 38 miliar. ''Dinas-dinas yang >> >> &g
