RE: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

-Original Message- From: Wong Cilik Sent: Friday, March 05, 2010 4:06 AM To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II) May God Bless You pak President... Tolong jaga Republik Indonesia kita supaya 2014 nanti Pemilu

Bls: [Keuangan] OOT: Pramono: Keputusan DPR Mengikat dan Harus Ditindaklanjuti

Konon Tumpak adalah titipan. Ini menurut kabar lho ya...Saya sendiri tidak tahu persis. Tapi jika melihat kinerjanya, bukankah memang tidak ada gebrakan apa pun selama dia menjadi plt ketua KPK, bahkan cenderung melambat? Secara sekilas membaca berita di detikcom tadi, bahkan Bibit Samad Riyanto

Re: [Keuangan] Pajak atas penghasilan bagi wanita kawin.. was: Wanita kawin mandiri..

  Besok hire staf ahli bahasa indonesia, bahasa SE susah benar dipahami. --- On Fri, 3/5/10, anton ms wardhana wrote: From: anton ms wardhana Subject: [Keuangan] Pajak atas penghasilan bagi wanita kawin.. was: Wanita kawin mandiri.. To: ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com Date: Friday, Mar

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Senada dengan pertanyaan Bung Unggono.. Gitu aja kok repot? Permudahlah dan jangan dipersulit.. Kalau menurut saya, ini tidak punya arah dan tujuan yg jelas tetapi hanya semakin menunjukkan "kepentingan".. Wilander -Original Message- From: unggono wahyu priharyanto Date: Fri, 5 Mar 2

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

pertanyaan sy yg bingung.. 1. seandainya pres/wapres bukan sby boediono apakah akan ada pansus century? 2. masyarakat mana yg terwakili dg hasil akhir pansus century? nasabah century atau yg gak suka sama sby boediono + smi atau siapa? 3. inti tujuan awal pansus century apa? dan bgmn dg hasil akh

Re: [Keuangan] OOT: Pramono: Keputusan DPR Mengikat dan Harus Ditindaklanjuti

ya keputusan harus ditindak lanjuti penegak hukum. tapi kenapa DPR malah mo mendepak Tumpak dari KPK??? padahal sepak terjangnya ga diragukan & memiliki track record yg bagus. On 3/5/10, dyahanggitasari wrote: > Elvan Dany Sutrisno - detikNews > > Jakarta - Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal

[Keuangan] OOT: Pramono: Keputusan DPR Mengikat dan Harus Ditindaklanjuti

Elvan Dany Sutrisno - detikNews Jakarta - Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie soal tidak perlunya menindaklanjuti rekomendasi Pansus Century karena tidak mengikat dibantah Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Menurut Pram, keputusan DPR itu bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti. "Ini kan keputus

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Justru pada saat ini DPR menunjukkan kualitas terbaiknya. Keberanian menyuarakan suara konstituennya meskipun tergabung dalam koalisi menunjukkan kematangan pola pikir wakil rakyat tersebut. Koalisi yang ada adalah koalisi kebenaran tanpa harus takut akan kehilangan jabatan. Sikap pandangan fra

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Saya kira poin penting, dan pertama kali diangkat oleh Presiden, adalah tidak terbukti adanya indikasi penggunaan dana bailout utk kepentingan kampanye pemilu. Ini penting krn poin itulah awal ribut2 politik kasus ini. Bahwa kemudian kesimpulan hak angket menyatakan ada masalah mulai dari merge

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Yaaach itulah wajah politisi2 kitaa... Salam Dedy arman PIN 249EAE42 -Original Message- From: gatot.a...@ahlikeuangan-indonesia.com Date: Fri, 5 Mar 2010 04:04:10 To: Subject: Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II) Jelas-jelas ini blunder banget. DPR rib

[Keuangan] Bank yang tidak melakukan cross-selling lewat telpon

Permisi rekan2, Saya ingin tahu bank2 mana saja yang sejauh ini tidak melakukan cross-selling lewat telpon? Saya capek ditelpon terus. Trims.

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Jelas-jelas ini blunder banget. DPR ributin kebijakan masa lalu...bukan kebijakan pemerintahan masa kini. DPR kok tidak meributkan Robert T yg jelas2 merapok uang negara. Malah baku hantam untuk jatuhin Wapres dan menteri. Sayang banget kalau orang-orang yang sudah terbukti mampu dan sangat be

Bls: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Bli Oka, Kalo meminjam istilah J.Kristiadi (CSIS), ini babak baru ditandai lunturnya politik pencitraan Pak Presiden, semoga disadari dan segera berjibaku untuk terjun dan tegas melaksanakan program konkrit bagi rakyat. salam Dari: Oka Widana Kepada: Millis

[Keuangan] Pajak atas penghasilan bagi wanita kawin.. was: Wanita kawin mandiri..

masih soal SE 29/PJ/2010 tanggal 1 Maret 2010 di bawah ini, tulisan rekan AKI-ers juga, seorang konsultan pajak yang namanya cukup berkibar (bendera,kali..) baik di dunia konsultasi dan pendidikan, lingkungan pengadilan pajak, maupun komunitas blogger. tulisan ini sendiri menegaskan kesamaan pers

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Yang penting saat ini semua meletakkan diri pada proporsi masing masing. DPR harus kritis pada suatu kebijakan jika memposisikan diri sebagai oposisi tetapi loyal jika sebagai bagian dari koalisi. Bukan campur aduk. Ini merupakan bagian dari etika politik. Presiden sudah menyatakan bahwa bail ou

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

leadership yg bagaimana?? saya melihat sby hanya berusaha menjaga stabilitas dgn bermain aman. tp susah jg si jaman sekarang klo tegas dibilang terlalu keras & otoriter tp klo berusaha fleksibel dibilang lemah. On 3/5/10, Oka Widana wrote: > Hati2 mbak Dyah dan sdr Wong Cilik, dukung mendukung b

[Keuangan] New file uploaded to AhliKeuangan-Indonesia

Hello, This email message is a notification to let you know that a file has been uploaded to the Files area of the AhliKeuangan-Indonesia group. File: /Formulir Pajak, Peraturan Pajak Terbaru,Peraturan Pemerintah/SE-29_PJ_2010.pdf Uploaded by : a_m_suryawardhana Description :

Bls: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Hehe..Mbak Dyah membandingkannya kok jauh amat. DPR yang setuju mengamblaskan Rp 600 T adalah DPR periode 1997-1999, artinya hasil pemilu sebelum reformasi politik. Menurut Anda, DPR yang egois dan kurang intelek ini yang memilih Opsi A, Opsi C, atau yang coba-coba menawarkan Opsi A+C? Saya send

Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Pemakaian KK karena secara administratif inilah dokumen resmi terkait dengan kependudukan di samping KTP. Tentu saja Akta Nikah/Surat Nikah juga dokumen resmi dan bisa diberlakukan. Saya kira pertimbangannya di sini sekedar praktikalitas. KK lebih standar, mudah dibawa dan tidak berisiko. Juga l

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

Hati2 mbak Dyah dan sdr Wong Cilik, dukung mendukung bisa masuk wilayah politik praktis. Ntar disemprit moderator ::) . Tapi karena hari Jum'at dan dan pakai kode OOT, yah bolehlah kita ngelatur sedikit. Pidato Presiden tadi malam, merupakan bagian dari proses politik ...ulangi proses politik!.

Re: Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Dear om marchell, Karena buku nikah cuma ada buat temen2 yang muslim, yang non muslim pake sertifikat, sementara kalo yg non muslim pake akta nikah. Belum lg kalo ada anak, masa mau bawa akta lahir juga :-) Salam Ryan Sent from my BlackBerry® pake perangko Rp 5.000 -Original Message-

Re: Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Eh kok tulisannya aneh ya... Maksudnya, yang non muslim pake akta nikah. Salam Ryan Sent from my BlackBerry® pake perangko Rp 5.000 -Original Message- From: fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com Date: Fri, 5 Mar 2010 00:54:16 To: Subject: Re: Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri d

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Wong Cilik wrote: > > May God Bless You pak President... > Tolong jaga Republik Indonesia kita supaya 2014 nanti Pemilu bisa memilih > > anggota DPR yang baik dan tidak egois dan lebih intelek. Sama mas. Mari berharap agar aggota DPR kita di 2014 s

RE: Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Maaf teman2 mungkin sedikit menyimpang dari pokok pembahasan..saya mo tanya soal fiskal bagi wanita kawin tdk memilik yg namanya tidak/ belum ada di kartu kluarga..kalo membaca penjelasan di website pajak, yg dikeculikan dari fiskal adalah istri dan dibuktikan dgn ada namanya di kk, jadinya disi

[Keuangan] Greek/Yunani bingung mau bayar utang

March 4 (Bloomberg) -- Finance Minister George Papaconstantinousaid the European Union should reveal specifics

Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

May God Bless You pak President... Tolong jaga Republik Indonesia kita supaya 2014 nanti Pemilu bisa memilih anggota DPR yang baik dan tidak egois dan lebih intelek. 2010/3/5 anton ms wardhana [Non-text portions of this message have been removed]

Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Mending minta dicabut npwp-nya kalo gitu. Abis itu, dirjen pajaknya dipansuskan karena jumlah npwp-nya turun drastis. Wekekekek... Salam Ryan Sent from my BlackBerry® pake perangko Rp 5.000 -Original Message- From: anton ms wardhana Date: Thu, 4 Mar 2010 22:57:06 To: Subject: Re: B

Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

hmmm.. terima kasih banyak Pak atas penjelasannya tapi saya berharap bahwa bukan demikian maksudnya..hehe soalnya kalo benar begini, jadi semacam kriminalisasi bagi wanita menikah yang memiliki NPWP bukan NPWP suami. perlu bikin pansus lagi niy :) BR, ari.ams Pada 4 Maret 2010 22:18, prastowo pr

Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Justru tidak demikian Pak. Logika SE-29/PJ/2010 adalah: 1. Wanita kawin yang tidak pisah harta/hidup berpisah dan memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (memiliki NPWP sendiri) pajak terutangnya dihitung secara terpisah ( Pasal 8 ayat 2 huruf c) 2. Yang membedakan, angka 1 caran

[Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (I)

artikel asli: http://antaranews.com/berita/1267713371/pidato-presiden-menanggapi-kasus-century-i Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (I) Kamis, 4 Maret 2010 21:36 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 70 kali Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis malam, menyampai

[Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)

artikel asli: http://antaranews.com/berita/1267713718/pidato-presiden-menanggapi-kasus-century-ii Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II) Kamis, 4 Maret 2010 21:41 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 58 kali Jakarta (ANTARA News) - (Lanjutan dari bagian pertama). Saudara-saudara sebang

[Keuangan] Dorodjatun: Politik Ekonomi Indonesia Tidak Jelas

artikel asli: http://antaranews.com/berita/1267704022/dorodjatun-politik-ekonomi-indonesia-tidak-jelas Dorodjatun: Politik Ekonomi Indonesia Tidak Jelas Kamis, 4 Maret 2010 19:00 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro | Jakarta (ANTARA News) - Ketidakjelasan sistem politik ekonomi Indonesia menurut Prof. D

[Keuangan] [oot] Singgih Susilo Kartono : Sempurna dalam Ketidaksempurnaan

saya ambil dari milis sekolah-kehidupan, aslinya dari sebuah tulisan di wordpress sebuah tulisan yang semoga bisa menyumbang sesuatu untuk dunia (wira)usaha kita. aslinya bersama dengan tulisan ini ada undangan bertemu muka dengan Pak Singgih, di Surabaya. mungkin ada juga diskusi mengenai dunia

Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Pak Pras, kalimat Bapak yang ini : > *"tapi karyawati yg mendapatkan NPWP melalui perusahaan atas nama dia > sendiri, padahal tak dikehendaki terkena konsekuensi aturan ini"* apakah Bapak menafsirkan berdasarkan angka 3 huruf d SE tersebut ? nah justru di sini perhatian saya. Angka 3 huruf d S

Bls: Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Pak Hendro, Thanks tanggapannya,newbie yg berbobot kok Pak :-). Begini Pak,memang 8 ayat 2c tdk bisa utk non karyawati jika dipahami terkait Pasal 2 UU KUP.Tapi jika dikaitkan dg logika Ps 8 ay 1 di mana keluarga sbg satu kesatuan ekonomis mengecualikan penghasilan istri dr satu pemberi kerja,bi

Bls: Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Pak Hendro, Thanks tanggapannya,newbie yg berbobot kok Pak :-). Begini Pak,memang 8 ayat 2c tdk bisa utk non karyawati jika dipahami terkait Pasal 2 UU KUP.Tapi jika dikaitkan dg logika Ps 8 ay 1 di mana keluarga sbg satu kesatuan ekonomis mengecualikan penghasilan istri dr satu pemberi kerja,bi

[Keuangan] VP, Corporate Affairs & Legal Vacancy: a Leading Multimedia Co.

JCI Executive Search International's client, a holding company that has license in multimedia business and value added service and the new development of application service, is currently seeking for the following position: VICE PRESIDENT, Corporate Affairs & Legal based in Jakarta Indonesia K

Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Pak Pras,... sy sependapat utk beberapa hal, memang waktu penyusunan UU KUP tampak pola pikir yang tdk komprehensif...SE 29 ini menurut pendapat sy merupaka cara untuk memadukan ketentuan formil dng tetap berpegang pada konsep "satu kesatuan ekonomi" (ketentuan materil)...Kalo mengasumsikan Pasa

Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Betul sekali, tapi karyawati yg mendapatkan NPWP melalui perusahaan atas nama dia sendiri, padahal tak dikehendaki terkena konsekuensi aturan ini. Jadi ia harus menanggung beban lebih besar. Siapa yg memilih sendiri itu, ya subjek pajak menurut penjelasan Pasal 2 UU KUP yang latar belakangnya su

Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Itu yg menjadi dispute kita. Bagaimana hubungan Pasal 8 ayat (1) dengan ayat (2) UU PPh dikaitkan dengan Pasal 2 UU KUP. Ini ibarat senjata makan tuan dan bom waktu akibat tak terperhatikannya aspek2 mendasar saat merevisi UU. Penafsiran Pak Hendro misalnya, dibenarkan jika kita menganut paham f

Bls: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Haha..jadi tax planning diperlukan bagi masa depan perkawinan ya?? Hemat saya, NPWP sendiri untuk mendorong pemilikan NPWP, jadi ada unsur politis juga di sini. Jika menuju SIN, seharusnya tak harus dibedakan, justru seharusnya diberi insentif sebagaimana fiskal luar negeri. Penggabungan penghas

Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Koreksi UU KUP, bukan UU PPh ( Tuh kan salah, nyonteknya kurang canggih sih.. ) BR, ari.ams BR, ari.ams Sent from my BatBerry® -Original Message- From: anton ms wardhana Date: Thu, 4 Mar 2010 16:31:44 To: Subject: Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh mo

Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Koreksi UU KUP, bukan UU PPh ( Tuh kan salah, nyonteknya kurang canggih sih.. ) BR, ari.ams BR, ari.ams Sent from my BatBerry® -Original Message- From: anton ms wardhana Date: Thu, 4 Mar 2010 16:31:44 To: Subject: Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh mo

Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

mohon maaf Bu Devry dan Pak Pras, ini IMHO ya? SE 29/PJ/2010 ini judulnya Pengisian SPT bagi Wanita Kawin YANG melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan ATAU memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Artinya, kasusnya hanya terjadi bagi wanita kawin yang ada pe

Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Pak Hendro, Pendapat saya kira juga memperoleh argumentasi. Karena Pasal 8 ayat (2) huruf c memang diimbuhkan sebagai konsekuensi dari Pasal 2 UU KUP. Jika dibaca pasal per pasal memang menjadi logis bahwa penghasilan wanita kawin karyawati lalu wajib digunggung dengan penghasilan suami dulu. Ta

Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

  Dear Pak Pras,   So jika 3 syarat pertama terpenuhi semua, boleh dong penghasilan istri dari hanya 1 pemberi kerja tetap FINAL walaupun ber NPWP sendiri ataupun ikut suami.   Salam, Devry --- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo wrote: From: prastowo prastowo Subject: Bls: Bls: [Keuangan] Wan

Re: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Pak Pras,   Saya ini dah ber NPWP, nah jika saya tahu saya akan membayar lebih besar pajak ke NEGARA jika menikah nanti (dibandingkan jika saya tidak menikah), bisa bisa saya memilih tetap tidak menikah Apa beda status wanita menikah ber NPWP sendiri dengan NPWP mengikuti suami ? Mengapa perla

Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Sekedar menambahkan, persyaratan untuk dikecualikan (dianggap final): 1. dari satu pemberi kerja. 2. telah dipotong PPh. 3. tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Maka, jika istri jadi direktur di perusahaan suami atau perusahaan keluarga, istri

Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Rekan Devry, Sebelumnya maaf ya, email saya sebelumnya tidak ada paragraf baru jadi terkesan yg keliru itu Anda, padahal maksud saya, ide menggunggung penghasilan istri ke suami ini kekeliruan besar. Saya baru saja telpun eselon III yg bertanggung jawab, sempat berdebat dan saya jelaskan filosof

Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Saya sependapat bahwa merugikan WP dan wajar jika WP merasa terjebak hal ini karena ketentuan formil lebih dulu disahkan baru materilnya. Bu dev, sekilas sy membaca Pasal 8, penghasilan istri 1 pemberi kerja tidak lagi bersifat final jika memiliki NPWP tersendiri. Pendapat lain dipersilahkan...

Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Ikut komentar ya...betul bu dev, untuk final bukan hanya memenuhi 4 syarat eksplisit dalam pasal 8 aja, tapi ada syarat implisitnya yaitu ph istri hanya dilaporkan dalam SPT Suami, nah kalo punya NPWP sendiri berarti tidak lagi dilaporkan dalam SPT Suami sehingga tidak bersifat final...hanya pen

Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

  Dear Pak Prastowo,   Persyaratan supaya masuk ke kelompok final apa ya ?   Kemaren ngejar buruh, pegawai, pensiunan. Hari ini ngejar para isteri isteri.   Apa maksud DJP , semua isteri isteri (yang memiliki hanya penghasilan dari 1 pemberi kerja) disuruh ngikut NPWP suami aja (atau cabang NPWP s

Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Benar sekali Pak Devry. Sedikit meluruskan, penghasilan istri dari satu pemberi kerja yg memenuhi persyaratan DIANGGAP final, jadi ia sendiri sebenarnya tidak bersifat final. Ini kekeliruan yang implikasi pd aspek keadilan sangat besar. salam, pras Dari: dev

Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Itu benar dan saya paham, yang saya permasalahkan kekeliruan menafsirkan Pasal 8 UU PPh sehingga menimbulkan ketidakadilan beban pajak, bukan laporan SPT-nya. Dari: Hendro Setiawan Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 3 Maret, 2010 23

Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh

Dear Pak Prastowo,   SE-29/PJ/2010 khususnya angka 3 huruf d menarik alur berpikir cari Pasal2 itu lalu menyimpulkan bahwa wanita kawin sebagai pegawai dan memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 yang memiliki NPWP sendiri ( beda dg suaminya), penghitungan