Neng Rita... supaya jelas dan tidak menambah semrawut..
Tolong dong buktinya kalo memang FPI itu dibayar dan jadi alat aparatur
negara.
Semuanya supaya clear dan tidak menjadi fitna, JAai sekali lagi tolong
jelaskan dan apa buktinya......
Sebenarnya FPI apa AKKBB sihh yang di bayar dan yang jadi alat???
katanya kemaren di detik ada pendemo AKKBB yg dibayar Rp 35,000 unt ikut
berdemo..
JELASIN YAA.... Biar clear..
VtR
ritajkt <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
INi artikel Pak Tamrin Amal Tomagola hari ini di Kompas. Pak Tamrin
ini salah satu orang yang berusaha mendamaikan konflik horizontal
yang sangat parah di Poso.
FYI, konflik horizontal (antara sesama elemen masyarakan, rakyat vs
rakyat, seperti FPI vs AKKBB tgl 1 juni lalu itu), ini ditiru dari
politik devide et imperanya kumpeni, praktek ini mainan para
petinggi militer jaman orba. Dengan begitu, mereka selalu
bisa "mengendalikan" rakyat semau mereka!
Dulu sebelum FPI, adalah kelompoknya Yapto cs itu. Di jaman
reformasi ada Wiranto yang ngelahirin Pam Swakarsa, Komando Laskar
Jihad dan FPI. Buat Anda-anda fans FPI yang mengira dengan tulus
bahwa Riziq Shihab dsb itu adalah pembela panji-panji keagungan
agama Islam dan bukannya pembela siapa yang bayar, THINK AGAIN!!!
Selamat membaca!
------------------------------
Anak Macan yang "Keblinger"
Oleh Tamrin Amal Tomagola
Kepolisian RI telah terpuruk menjadi alat mainan kekuasaan.
Serentetan peristiwa akhir-akhir ini semakin menguatkan kesimpulan
itu. Mulai dari penyerbuan brutal kampus Universitas Nasional 25 Mei
lalu hingga pembiaran penyerangan oleh kelompok beratribut KLI/FPI
terhadap aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan hari Minggu, 1 Juni lalu, di silang Monas benar-benar
membuat publik terperangah.
Bagaimana mungkin kepolisian yang sudah dilengkapi satuan intelijen
sampai kecolongan tidak mendeteksi gerakan kelompok penyerang yang
sangat tidak beradab di depan Istana Negara? Kok bisa aparat
kepolisian yang dibiayai dengan uang rakyat tidak berdaya melindungi
warga negara yang sedang mewujudkan hak konstitusional mereka yang
jelas-jelas terpatri baik dalam alinea keempat Mukadimah UUD 1945
dan pada Pasal 28 dan 29? Mengapa aparat kepolisian ciut nyalinya
berhadapan dengan organisasi yang sudah tersohor keberingasan dan
kekerasannya selama ini?
Pada ujung sederet pertanyaan keheran- an ini, sebetulnya ada
harapan besar warga masyarakat agar kepolisian RI dikembalikan
kepada rakyat sebagai pengayom yang menyejukkan sekaligus menegakkan
konstitusi dan sila-sila Pancasila.
Memelihara anak macan
Episode serbuan brutal ke kampus Unas dan penganiayaan perempuan,
anak-anak, dan laki-laki peserta aksi damai di kawasan Monas kembali
menyegarkan ingatan publik akan praktik zalim serupa pada masa Orde
Baru. Pada masa itu, baik intelijen militer maupun kepolisian banyak
yang memelihara kelompok "anak macan" sebagai perpanjangan tangan
aparat keamanan. Pemeliharaan kelompok "anak- anak macan" ini
menguntungkan semua yang terlibat. Warga masyarakat yang tergabung
dalam berbagai organisasi "anak macan" ini bukan saja mendapatkan
keuntungan material pada saat angka pengangguran di kalangan muda
cukup tinggi, tetapi juga gengsi sosial di hadapan kelompok sebaya
dan lingkungan masyarakat sekitarnya.
Bagi aparat keamanan yang memelihara organisasi "anak macan", resmi
atau tidak resmi, juga bak sekali merengkuh dayung dua-tiga pulau
keuntungan dilalui. Pertama, tidak perlu pengeluaran dana khusus
untuk penjagaan keamanan karena berbagai organisasi "anak macan"
dapat mencari dana sendiri dengan menakut-nakuti warga masyarakat
sembari memamerkan bahwa mereka punya beking kuat di belakang mereka.
Kedua, aparat keamanan, khususnya intelijen, dapat memperoleh banyak
informasi berharga tentang gejolak dalam masyarakat dengan
hanya "ongki", ongkang-ongkang kaki, saja. Ketiga, bila terjadi
ekses yang berlebihan dan ada korban jiwa berjatuhan, aparat
keamanan dapat cuci tangan dengan berdalih bahwa yang terjadi adalah
perang antargang semata, seperti dalam kasus Petrus hampir dua
dekade silam.
Terakhir yang tak kurang pentingnya, ulah berbagai organisasi
kelompok "anak macan" peliharaan kepolisian ini dapat dijadikan alat
penekan atas pengusaha tempat-tempat hiburan untuk menaikkan tarif
upeti keamanan. Praktik-praktik ini sangat marak pada masa Orba dan
bukan tidak mungkin tradisi "budidaya" kelompok "anak macan" ini
terus berlangsung.
Semakin keblinger?
Warisan tradisi memelihara kelompok/ organisasi "anak macan" ini
harus segera dihentikan mengingat beberapa pertimbangan berikut.
Pertama, nama baik berbagai penguasa politik dan militer, baik yang
sudah mantan maupun yang masih aktif, dapat dimanipulasi oleh
berbagai kelompok "anak macan" yang sudah telanjur ikut dibesarkan
itu. Beberapa mantan penguasa pada masa Orde Baru dari pihak militer
dan kepolisian yang namanya telanjur tercantum, baik sebagai pendiri
maupun dalam susunan pengurus FPI, perlu segera mengambil jarak dan
menegaskan bahwa mereka tidak lagi menjadi pelindung FPI yang sering
membuat onar dan kekerasan di berbagai tempat itu.
Kedua, rezim pemerintah yang sedang tersudut-panik kehabisan amunisi
argumen akal sehat bisa saja dengan mudah mengalihkan perhatian
masyarakat dari persoalan pokok yang meresahkan, menggilanya harga-
harga yang terpicu oleh kenaikan harga BBM, dengan memanfaatkan
kelompok-kelompok "anak macan" ini sebagai pengalih perhatian.
Konflik vertikal masyarakat/mahasiswa versus pemerintah dialihkan
jadi konflik horizontal sesama elemen masyarakat. Upaya pengalihan
perhatian dengan menciptakan konflik horizontal hanya akan merusak
citra pemerintah dan kepolisian RI.
Ketiga, martabat negara, khususnya Presiden dan aparat kepolisian,
bisa sangat kedodoran bila ada "anak macan" yang demikian lantang di
depan kamera televisi menantang kepala negara ataupun aparatnya
untuk menangkap mereka, dengan mengancam akan mempertahankan diri
sampai titik darah penghabisan. Bahkan, ia tega menghina mantan
presiden yang dikatakan cacat fisik dan buta hatinya. Bukan itu
saja, para kelompok "anak macan" bahkan menganjurkan pembunuhan atas
nama agama terhadap sesama anggota umatnya sendiri.
Sungguh terhina prestise seorang kepala negara dan aparat
keamanannya bila sudah secara keblinger ditantang oleh
kelompok "anak macan" yang telanjur dipe- lihara ini. Publik sangat
mendukung pernyataan Presiden SBY bahwa negara tidak boleh kalah,
apalagi mengalah, kepada kelompok "anak-anak macan" ini. Namun,
masyarakat menunggu bukti, bukan janji atau rapat terus. Tidak
mustahil rakyat dapat berprasangka aksi FPI justru sepengetahuan
intelijen polisi dan negara!
Keempat, Presiden SBY seyogianya memulihkan martabatnya dan juga
martabat negara dengan segera menangkap dan menyeret ke pengadilan
para pelaku kekerasan di kampus Unas dan di silang Monas. Jangan
pernah biarkan negara dilecehkan habis seperti sekarang ini.
Akhirnya, kelima, negara tidak perlu kikir lagi untuk menyediakan
dana rutin dan pengembangan kepolisian semaksimal mungkin agar sama
sekali tertutup celah alasan untuk meneruskan tradisi memelihara
kelompok "anak macan" dalam wujud apa pun.
Semakin negara berdaya melindungi dan membela rakyatnya, rakyat pun
tidak akan enggan membela negara. Bela negara dan bela rakyat harus
diucapkan dan ditegakkan setarikan napas.
Tamrin Amal Tomagola Sosiolog
(sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/04/00340744/anak.mac
an.yang.keblinger)
[Non-text portions of this message have been removed]
