Kembali ke bagian akhir email Saya; "Semoga Bangsa ini punya Martabat dan Harga Diri yang lebih tinggi dengan 'berbuat' sesuai hati nurani yang paling bersih..."
Kalau komplain, berarti Hati Nurani-nya belum bersih tu, Mas Ibenk... :D Salam, Sulzer Jusman ________________________________ From: Ibenk <[email protected]> To: [email protected] Sent: Monday, September 14, 2009 12:47:38 AM Subject: RE: [eGovIndonesia] Re: Publikasi Pricelist Vendor di Website Pemerintah atau PEMDA Ide menarik, Pak. Kalau Pemerintah yang memasang website yang berisi update harga rata-rata publik, kira-kira banyak nggak swasta Indonesia yang akan komplain :D Kami sih siap-siap saja memfasilitasi, meskipun untuk menentukan harga standar diperlukan effort yang lumayan dari sisi Pemerintah. Tetapi itu sestap sepadan dengan efisiensi yang dapat dinikmati bangsa ini. Masih menunggu pendapat dari pihak yang tidak sependapat. Thanks Sukses selalu, Ibenk From:egov-indonesia@ yahoogroups. com [mailto:egov- indonesia@ yahoogroups. com] On Behalf Of rudymharahap Sent: 11 September 2009 14:14 To: egov-indonesia@ yahoogroups. com Subject: [eGovIndonesia] Re: Publikasi Pricelist Vendor di Website Pemerintah atau PEMDA Betul ini, Pak Sulzer. Karena itu, kalau saya bikin HPS mengambil price list dari vendor, biasanya untuk hardware saya potong 30 - 35 % dari price list. Logikanya kan untuk hardware biasanya diskon ke distributor itu adalah 40 - 50%. Kemudian, kalau sampai ke vendor/supplier, biasanya 35 - 40%. Artinya, margin vendor/supplier itu sekitar 5 - 10 % yang diberikan oleh distributornya. Supaya tidak terlalu tinggi dan harganya rasional 35 - 40% dari price list adalah wajar. Pengalaman ini juga untuk mengantisipasi kalau ternyata ada bidder yang berani banting harga. Kalau itu hitung HPS 100% dari price list, kebetulan ada vendor/supplier yang berani nawar 60% dari price list, maka budget malah tidak terpakai dan terkesan HPS-nya salah hitung. Nach, untuk software, ini yang cukup aneh. Ternyata untuk HPS saya pernah menggunakan 30% dari price list. Artinya, diskonnya software itu memang ampun-ampunan. Jadi, sadarlah segera para prinsipal... Berilah harga yang wajar dan rasional untuk negara miskin seperti Indonesia ini. Jangan bermain markup lagi atau mengiming-imingi komisi ke para aparat di Indonesia. Era itu sudah berlalu. --- In egov-indonesia@ yahoogroups. com, Sulzer <sulz...@...> wrote: > > Yth Bapak2 dan Ibu2 di milis eGov-Indonesia, > > > Beberapa hari yang lalu Saya dalam sebuah perdebatan dengan salah satu > Prinsipal Software, di Singapore. Perihal Sales Pricing-Scheme (Skema > Penetapan harga Jual). > > Setelah sekian lama, Saya akhirnya mendebat, karena rasanya sudah keterlaluan > bagi beberapa Vendor ternama menetapkan referensi Harga Pricelist yang > terlalu tinggi dari Principal untuk pasar di Indonesia. > Alasan mereka, kurang lebih dalam bahasa Indonesia-nya; > "Kita harus buat harga jauh lebih tinggi, karena Partner kita di Indonesia > harus membagi ke-kanan-dan- kiri kalau berbisnis di Indonesia. Nanti kita > mainkan di Discount-nya, saja". > > Duuhhh....!! ! > > Saya jadi teringat ketika Saya masih di Indonesia, beberapa produk Network > Infrastructure, Software dan Services di Indonesia menggunakan harga Price > List "yang begitu" itu sebagai HPS kepada instansi-instansi Pemerintah dan > Swasta. Termasuk kepada beberapa Auditor Pemerintah dan Swasta. > > > Demikian kejam-nya mereka memandang "Cara Berbisnis di Indonesia". > ( Walaupun memang masih begitu adanya, sampai sekarang.... :( :p ) > > Nah.., Saya coba kembali mengingat peran GSA ( www.gsa.gov ) di Amerika. > Mungkin kita bisa menyerap 'sedikit' atau 'banyak' mengenai konsep GSA di > Amerika Serikat. Jangan seluruhnya.. .!!! > > Sehubungan dengan narasi saya di atas, mungkin kah kita membuat Price List > semua Vendor yang berpartisipasi dalam Proyek Pemerintahan secara > Tri-Wulan-an ?? > Supaya kita, sebagai Masyarakat/Rakyat (sedikit-tidak- nya) bisa mengontrol > Downstream-dan- Upstream dari proses Pengadaan. > > Dan juga, tentu informasi itu berguna bagi setiap Panitia proses pengadaan > dan bahkan para Auditor di Negara Kita. > > Jangan lagi menggunakan Standard harga dari salah satu Website Belanja > Online, seperti Bhin***.com atau yang lainnya. > > Harus inisiatif Pemerintah, bukan Informasi online dari Swasta atau Konsultan > yang di-tunjuk. > > Demikian sedikit dari Saya. Semoga Bangsa ini punya Martabat dan Harga Diri > yang lebih tinggi dengan 'berbuat' sesuai hati nurani yang paling bersih... > > Terima kasih. > > Salam, > Sulzer Jusman > No virus found in this incoming message. Checked by AVG - www.avg.com Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.94/2367 - Release Date: 09/13/09 05:50:00
