On 2/14/2010 7:47 PM, Chandra Yulistia wrote:
Sekedar sumbang saran ... mudah-mudahan kita tetap ingat bahwa berbagai
layanan publik di Jembrana dilakukan oleh lembaga formal pemerintahan,
dan rasanya agak "deg-degan" jika tidak peraturan yg mendasarinya ...
Maka, perlu berpikir yang mengindonesia Mas.
Jangan berpikir menjakarta. Ketika ke Jogja, saya mendapat
kesan bahwa rombongan Kominfo dari Jakarta superficial.
Maka, mereka terkejut etika mendengar bahwa di Jogja
sudah ada digital school yang bahkan sudah membangun
SMS gateway dimana system presensi siswa mengunakan
kartu pelajar ber barcode yang mereka scan pada saat masuk.
Bila ada siswa yang tidak masuk maka sistem segera mengirm
smns kepada ortunya bahwa anak mereka tidak masuk sekolah.
Sistem ini sekaligus menjadi feed back bagi ortu agar kalau ada
hal khusus yang membuat anak mereka tidak masuk memberi tahu.
Kalau sekolahan rasanya tidak perlu dasar peraturan legal ya Pak ?
Tinggal buat surat edaran dari Kepala Sekolah utk minta no hp ortu :)
kalau Kepala Sekolah ganti dan menghentikan layanan ini maka POMG bisa
teriak-teriak marahin itu KepSek baru ... :)
Butir saya bukan disana Mas,
tetapi di semangat memandang rendah kapasitas daerah
dan ini in line dengan thread "e-voting, sebuah tamparan dari Jembrana"
Ceritanya adalah ketika jajaran Kominfo datang ke Jogja untuk
menyerahkan bantuan untuk IT dari Jepang yang nilainya wuiiih.........
juga membawa konsultan he.... he... Padahal di Jogja sudah ada
konsultan yang berarti kongkonané Sultan atau yang disuruh Sultan he...
he.... artinya lagi abdi dalem kraton he... he....
Pada saat itu sedikit bingung saja ketika urusannya pendidikan tetapi
bukan dari Diknas yang datang tetapi Kominfo yang nongol. Karena
berkaitan dengan IT mungkin? Lalu argumentasi yang dibangun adalah bahwa
Jogja dipilih karena dari data Jogja itu paling maju. Pilihan ini, yaitu
mengapa Jogja dan bukan yang lain menjadi perhatian saya. Di sisi lain,
Mendisdikpora sekarang mengatakan, dalam konteks masalah UN, bahwa
kalau akan mengangkat harus bersama. Padahal lagi, SBI (Sekolah bertaraf
Internasional) dan RSBI (Rintisan Sekolah bertaraf Internasional)
berbeda dari SBN (Sekolah Bertaraf Nasional) di penggunaan IT. Bingung
kan .......?
Maka, kesan superfisial itu yang saya tangkap, lalu saya contohkan
digital school tersebut. Ini in line dengan IT KPU vs e-voting Jembrana
bukan?
Ketika Soeharto berkuasa, atas nama pembangunan dan stabilitas politik ,
semuanya dikontrol dari pusat termasuk Muspida dan Babinsa. Setelah
reformasi, semua mencari bentuk lagi seakan sebagai sebuah negara yang
baru saja berdiri. Lupa kepada jati dirinya dan sudah dituangkan kedalam
UUD 1945 dan Pancasila. Ada yang mau menarik kembali semuanya dan
dikontrol oleh pusat namun ada pula otonomi daerah. Lalu hendak kemana?
Itu saja butir saya.
