Manurut saya, siapapun rektornya, pasti akan sulit menghindari kasus kekerasan dan penyiksaaan di IPDN. Ini bukan soal siapa yang menjadi rektor. Yang salah adalah sistemnya. Membenahi IPDN (seperti dulu STPDN 'dibenahi' jadi IPDN) bagi saya tak akan menyelesaikan masalah juga.
Pangkal masalahnya lah yang menurut saya harus dihilangkan lebih dahulu. Pangkal masalah yang saya maksud adalah digunakannya logika dan metode militeristik dalam penyiapan calon birokrat sipil. Inilah yang menyebabkan banyak sekali penyimpangan dan kasus penyiksaan di lembaga pendidikan yang keseluruhan biayanya kita tanggung bersama itu, dari pajak penghasilan, PPN, dan pajak lain-lain yang kita bayar. Bukan berarti metode militeristik jelek. Metode itu baik, jika diterapkan di akademi militer atau sekolah bintara, atau sekolah Satpam. Namun tidak pada tempatnya untuk diterapkan di sekolah pamong-praja. Saya tak melihat manfaat yang apa2 dari metode baris-berbaris, latihan fisik militer, seragam yang juga sangat berbau militer, dan lingkungan yang kondusif bagi munculnya kekerasan verbal dan fisik dari senior terhadap junior di IPDN. Jika kita menginginkan calon birokrat yang baik, saya kira yang diperlukan adalah gemblengan terkait antara lain dengan: (1) Kemampuan berdialog. Para pimpinan birorasi di setiap level memerlukan kemampuan ini untuk dua tujuan, yakni untuk bisa mendengar pendapat dan aspirasi aparat negara serta masyarakat yang dipimpinnya, serta untuk bisa melakukan komunikasi kebijakan secara persuasif dan asertif. Kemampuan berdialog ini jadi tumpul jika selama masa pendidikan para praja justru dibiasakan dengan bentakan. (2) Kejujuran. Apa masalah kita yang terbesar di negeri ini? Korupsi. Dan apa yang tak diajarkan di lembaga seperti IPDN? Kejujuran dan keberanian untuk menjauhi korupsi. Kita sudah sering dengar bahwa untuk masuk lembaga pendidikan gratis yang menjamin lulusannya dapat pekerjaan usai pendidikan ini, urusan suap-menyuap sangat lazim dilakukan (baca pengakuan salah seorang milister di sini). Jika seorang praja masuk lembaga pendidikan ini dengan menyogok, maka sejak detik pertama ia masuk pendidikan, mentalnya juga sudah mental sogok. Mental seperti ini yang akan dibawanya saat mengemban amanat sebagai birokrat nanti. Demikian pendapat saya. Mudah-mudahan didengar oleh para priyayi di pusat pengambilan keputusan. Wassalam, gaffar --- In [email protected], "loekyh" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > 1. Menurut Inu (dosen IPDN), rektor mendapat laporan yg tak benar > dari bawahannya. > > Komentar: Jika kemungkinan ini yang sesungguhnya terjadi, sungguh > ceroboh Rektor IPDN apabila mempercayai laporan (mungkin cuma lisan, > tanpa surat keterangan atau dokumen) sebagai dasar isi komentar/ > wawancara dengan wartawan untuk disiarkan ke publik. Dalam kasus > ini, saya setuju jika Rektor diberi sanksi, paling sedikit dicopot > dan dilarang mengelola satu institusi. > Salam,
