Saya pernah diceritakan pengalaman beberapa saudara saya yang pulang ke Indonesia setelah beberapa tahun bekerja di Jepang dan Taiwan. Saat mereka melihat bahwa waktu tinggal di luar negeri tersebut cukup lama, maka petugas imigrasi tersebut mulai memperlambat proses yang cuma perlu satu kali stempel, dan memancing-mancing mengajukan pertanyaan-pertanyaan gak penting seperti : - wah lama juga ya di sana. Sudah banyak donk duitnya. - boleh lihat KTP nya ? masih berlaku gak ?. (seakan mencari-cari kesalahan. padahal kalau memang orang mau bekerja di luar negeri berapa banyak sih yang bawa-bawa KTP segala ? dan bukankah Passport juga sudah mewakili bukti identitas yang sah ? kenapa gak sekalian ditanyakan Kartu Keluarga saja ? )
Dan dari 5 orang saudara saya yang pernah bekerja di luar negeri, hanya satu yang tidak mengeluarkan uang untuk petugas imigrasi tersebut. Sisanya semua harus mengeluarkan uang untuk tidak dibuat susah oleh mereka. Ya bayangkan saja, kalau anda sekian tahun bekerja di luar negeri, kemudian saat pulang ( dengan perjalanan pesawat berjam-jam ), lalu dengan semangat untuk segera bertemu keluarga, tapi ternyata di imigrasi ketemu petugas-petugas brengsek seperti itu (padahal saat ke luar negeri, petugas imigrasi negara lain saja yang keamanannya lebih ketat saja orang-orangnya gak begitu). Buat Pak KK, saya kurang tahu Bapak siapa, atau pejabat apa. Tapi melalui kesempatan ini, saya ingin sampaikan pada Pak KK. Bahwa adalah Bohong besar kalau pimpinan setiap instansi tersebut tidak tahu penyelewengan maupun tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para anak buahnya. Memangnya ruang lingkup lingkungan kerja mereka itu sebesar apa sih sampai bisa dalam waktu sekian puluh tahun masih gak tahu situasi ? menurut saya, Intinya adalah penegakan hukum. Hukum di Indonesia sekarang ini adalah hukum banci. Cuma ada UU nya tapi tidak dijalankan dan ditegakkan. Yang gak ada peraturannya justru di ada-adakan untuk memeras rakyat. Usul saya, kalau setiap ada laporan pelanggaran di instansi manapun, sekecil apapun maka selain oknum bersangkutan, pimpinannya pun ditindak, hingga kepada dirjen nya. Dengan begitu dari atas juga akan rajin mengontrol tindak-tanduk para anak buahnya. Jadi tidak ada lah alasan bahwa pimpinan tidak tahu apa yang dilakukan anak buahnya. Kita semua tahu kan kalau ada uang sogokan, pasti pimpinannya juga dapat bagian. Jadi kalau ada pelanggaran, hukumannya juga harus dibagi ke atas-atas nya juga. Biar pada kapok semua, biar pada kerja yang bener gak cuma makan gaji buta dan jadi vampir pengisap darah rakyat kecil. Salam Gemes, Paulus T [Non-text portions of this message have been removed]
