Pak Avi, Siiip Pak Avi, cara yang Pak Avi usulkan lebih lazim dalam mengimplementasikan "Indonesia First".
Hayoooo atuuh nobar G&R, nanti aku ikut beli tiketnya kalau sudah kembali ke Jakarta. Aku masih berada di Canada. Salam, On Friday, October 19, 2012, rakhmadi avianto <rakhmadi.avia...@gmail.com> wrote: > Pak Lutfi > > Untuk kali ini saya ga sependapat dg anda. > > Kalo kontraknya habis di 2017 kenapa Pertamina harus right to match yg lain "CRL" sound hanya cara pembenaran harus dg cara tender.Padahal udah kasat mata Blok Mahakam pasti bagus secara G&G dan Bisnis. > Yg model Blok Mahakam kalo di Petronas, Norway dan Angola pasti diambil oleh Government Oil Company. > > Case yg diberikan pak Luthfi adalah kontrak yg masih jalan jadi prosesnya memang through TENDER karena operator mau memaksimalkan monetizing proses. Tapi kalo kontraknya habis ya up to Gov.yg bersangkutan untuk memberikan pengelolaannya. Dalam hal ini kalo blok Mahakam di serahkan ke non Pertamina berarti GOI ga tau kemampuan anaknya sendiri. > > Saya bilang di email saya terdahulu PT.Suma Sarana aja bisa mengelola kalo di berikan apalagi Pertamina, PASTI BISA ituloh maksud saya > > Ya udah aku mau beli tiket Gun and Roses (GNR) dulu via online > > Avi > Bendahara IAGI > Merangkap Director PT SS > > On Oct 19, 2012 4:38 PM, "Achmad Luthfi" <aluthfi...@gmail.com> wrote: > > Pak Ong Yth, > > Terima kasih atas pencerahannya, teoritis sangat bagus apa yang dikemukakan Pak Ong, kalau kita berpikir "Indonesia First", bukan hanya Pendapatan Negara saja, tetapi termasuk melindungi Bangsanya, melindungi Sumberdaya alamnya (Tanah Airnya), mencerdaskan Bangsanya (Termasuk dalam mengelola lapangan Migas raksasa). Kalau konsep yang dipaparkan Pak Ong itu diterapkan di Blok Mahakam, maka kita kalah jauh dengan Negara seperti Angola dalam melindungi Sonangol untuk mendidik mencerdaskan Bangsa Angola berkiprah dalam Industri Perminyakan. Pengalaman Pertamina mengikuti tender (farm in) salah satu lapangan offshore di Angola yang dioperasikan oleh BP, lapangan ini dalam development phase dengan cadangan yang menarik, partner BP berniat dispose sebagian interest share-nya, proses farm-out ini dilaksanakan melalui tender. Pertamina mengikuti tender ini, ternyata penawaran Pertamina paling menarik (paling tinggi dibanding competitornya). Apa yang terjadi setelah operator (BP) menyampaikan rekomendasi mitranya kepada Pemerintah Angola untuk memenangkan Pertamina, ternyata Pemerintah Angola memberikan "Right to Match" kepada Sonangol, dan Sonangol mengeksekusi dengan me-match tawaran Pertamina dalam bidding tersebut, finally Sonangol yang diputuskan farm-in di lapangan tersebut. Padahal Pertamina sudah menyiapkan dana untuk keperluan tersebut. Alangkah indahnya keputusan tersebut bagi Bangsa Angola, karena jelas sudah ada huge discovery dan sedang dikembangkan. Apa kita tidak bisa melakukan seperti Angola yang konon sosial-ekonominya lebih dibelakang Indonesia posisinya. Apa yang dilakukan oleh Angola dalam memproteksi sumberdaya alamnya juga dilakukan oleh negara maju seperti Norwegia. Kebetulan saya pernah belajar "Petroleum Policy and Administration" di Stavanger, Norwegia. Norwegia adalah Negara berfaham Sosialis dengan Sistem Kerajaan, maka prinsip liberal penerapannya paling buntut. MAAF KONSEP YANG DISAMPAIKAN PAK ONG TERSEBUT CONDONG KE NEOLIBERAL PADAHAL DASAR NEGARA KITA BUKAN NEGARA LIBERAL. Dalam sistim perminyakan Norwegia menggunakan "Tax and Royalty", operatorshipnya menggunakan sistim join operatorship dan ada periode transfer of operatorship. Norwegia tidak ingin hanya memetik Tax and Royalty saja tetapi ingin menguasai Dan mendapatkan keuntungan yang besar dari cadangan minyaknya. Caranya ? Disamping MEMPERKUAT STATOIL, NEGARA MELALUI ANGGARANNYA JUGA MELAKUKAN INVESTASI YANG DISEBUT SDFI (STATE DIRECT FINANCIAL INVESTMENT). MENTERI KEUANGAN NORWAY YANG MEMBERIKAN KULIAH WAKTU ITU MENGATAKAN "PRINSIPNYA KEUNTUNGAN KEKAYAAN ALAM NORWAY TERMASUK MINYAK BUMI TIDAK BOLEH DIBAWA LARI PIHAK ASING KE LUAR NORWAY, KARENA ITU PERUSAHAAN NORWAY DAN INVESTASI NEGARA HARUS MENGUASAI SEBAGAIAN BESAR LAPANGAN-LAPANGAN MINYAK YANG CADANGANNYA BAGUS. Sebagai Contoh Lapangan Troll yang konon kabarnya produksi gas-nya bisa memenuhi separuh kebutuhan Eropa Barat dan Utara selama 50 tahun, 76% dari kepemilikan lapangan oleh Pemerintah Norway diberikan kepada Statoil dan SDFI, sisanya yang 24% dimenangkan oleh Shell melalui tender. > Kembali ke Blok Mahakam, cara Angola dalam memproteksi sumberdaya migasnya Dan membesarkan Sonangol bisa diakomodasi. Untuk Blok Mahakam setelah 2017 sepenuhnya menjadi hak Pemerintah, tenderkan saja Blok Mahakam dengan Pertamina diberikan "Right to Match", saya koq punya keyakinan Pertamina mampu melakukan "MATCHING" terhadap penawar tertinggi. Masak kita kalah Sama Angola dalam berprinsip "Angola First", begitu juga Norwy dalam mengimplementasikan "Norway First". Apakah kita mau berbeda dalam menerapkan prinsip "INDONESIA FIRST".....? > Maaf Pak Ong, kalau saya punya pendapat yang berbeda. Sedikitpun saya tidak bermaksud menggurui terutama dalam "INDONESIA FIRST". > > > Salam Hormat, > A. Luthfi > > On Friday, October 19, 2012, Ong Han Ling <hl...@geoservices.co.id> wrote: >> Pak Luthfi, >> >> >> >> Teman-teman IAGI harap jangan keliru, saya setuju extension Mahakam diberikan kepada Pertamina. Saya juga tidak bisa lupakan jasa-jasa Pertamina. Perusahaan dimana saya bekerja sebelumnya, PT Geoservices, didirikan tahun 1971, bersama Durban Ardjo, dosen Tambang ITB, yang sekarang menjadi Pres.Dir., dibesarkan oleh Pertamina. Siapa sih yang tidak bangga kalau Pertamina bisa seperti Petronas, Petrobras, Pemex, SVPD, StatOil, dsb. >> >> >> >> Tapi seperti yang pernah ditanyakan Pak Rovicky dan telah saya terangkan, kita jangan berikan “at any price”. Kita jangan berikan blank cek. Harus a
