On Sunday, 14 May 2000, Abdullah Hasan wrote:
> Sampai sekarang saya masih konsisten. Pemilihan dulu itu adalah hasil
> maksimal. Menghindari kemungkinan tawuran nasional, dsb. Pertanyaan
> yang ada sekarang adalah pertanyaan menghadapi dinamika realita baru.
> Dalam rangka control ( artinya bisa pengendalian ). Jadi samasekali
> bukan mempertanyakan pemilihan yang dulu.
Kita berbeda sudut pandang nampaknya. Saya melihat bangsa ini begitu
fleksibel, mudah dibentuk, asal diambil hatinya. Contoh paling aktual ialah
Soeharto, yang dulunya dipuja sebagai Bapak Pembangunan, begitu dengan
tekunnya AR dan kawan kawan meniupkan citra lain bahwa dia musuh besar
bangsa Indonesia (dengan issue KKN- dan anti demokrasi), maka opini publik
segera terbentuk kesana. Contoh lain, ketika krisis ekonomi begitu mencekik
leher, dan ditiupkan issue bahwa harus politik dulu yang dibangun, baru
kemudian ekonomi, maka segera terlihat kesepakatan Nasional untuk beramai
mensukseskan Pemilu. Primordialisme, orientasi vertikal, dan mungkin juga
malas ribut ribut telah menjadi milik utama bangsa ini, sehingga tidak
begitu saja ilmu text book berlaku disini.
Kalau hasil maksimal dalam SU MPR itu sasarannya menghindari tawuran
nasional, maka yang perlu dipertanyakan adalah situasi apa yang mendukung
issue tawuran nasional itu? Setidaknya dikotomi islam-non islam dan status
quo-reformis ikut mematangkan suasana ini, sehingga mementahkan hasil resmi
pemilu. Suara rakyat diubah menjadi suara wakil rakyat, sehingga lebih mudah
diatur atur. Ketika disebutkan bahwa hal itu sesuai dengan hukum positip,
maka pihak yang terpaksa menerima kenyataan itu hanya berkata: Waktulah
nanti yang akan membuktikan. Dan sekarang belum genap setahun, waktu telah
membuktikan bahwa permainan cantik itu salah, karena tidak sesuai dengan
azas demokrasi yang lazim didunia. Dalam hal ini tidak sepantasnya para
perekayasa itu sekedar menyesali, melempar tanggung jawab alias buang badan
begitu saja. Harus bertanggung jawab. Perbaiki kesalahan yang ada dengan
perbuatan yang baik, jangan cuma pandai mencari kesalahan atau menyalahkan
saja. Nanti dikira pamrih jabatannya.
Jarak antara Pemilu dan Pemilihan Presiden cukup panjang, sehingga cukuplah
untuk mengkondisikan situasi kearah manapun yang dikehendaki. Kalau saat itu
suara Cak Nur cukup didengar, dan direlay para vokalis, tentu yang terjadi
mari kita hormati suara rakyat, mari kita beri kesempatan pemenang Pemilu
untuk membentuk pemerintahan. Baru kalau sudah tidak sanggup, beri
kesempatan yang lainnya.
Ketika itu pilihan para elite politik tidak kesana, sehingga kini tidak
perlu terkejut menanggung konsekuensinya.
No apology is needed.
> =======================================================
> Setuju. Begitu pula pikiran Amin Rais yang sudah di conform oleh musuhnya
> Matori Abdul Jalil. Pemerintahan sekarang perlu di jaga.
> Masalahnya bagaimana kalau pemerintahan tidak mau mendengar saran.
> GD sudah terlanjur menembak kaki sendiri : "Saya tidak takut PPP ! "
dengan
> melempar Hamzah Haz ke pinggir jalan. Berteriak lantang "saya tidak butuh
> dukungan islam" dengan usulannya soal Tap 25. " Saya tidak takut PDIP!",
> dengan melempar dan mungkin menfitnah Laksamana. " Saya pun tidak
> peduli orang bagian Timur, apalagi Golkar !", dengan melempar Yusuf Kalla
> kepinggir got. " Saya bisa berbuat apa saja", dengan mengangkat Rozy,
> mendudukkan adiknya Gus Im di BPPN. Yang terakhir agak fatal. "Siapa
> yang berani sama saya ?!" dengan mengutip 35 milyar dari Bulog.
>
> Megawati telah menugaskan Arifin Panigoro buat mempersiapkan ke-
> mungkinan "sampai yang terjauh". Apa anda belum mendengar itu ?
> ( Itu di muat dalam Tabloid Detak 2 minggu terakhir ini).
> Sistim ngureg tapi diam2 yang seperti itu memang agak lain dengan
> cara Amin Rais yang vokal terang2an. Sekarang tinggal bagaimana
> GD saja. Ulahnya yang "serba tidak peduli orang" mesti diakhiri.
> Kalau dia mau nurut, pemerintahannya harus kita jaga. Kalau mau
> terus2an seperti itu, tempatnya cuma cocok di LSM. Pahit sekali,
> tapi lebih baik timbang negeri ini mau di acak-acak empat tahun lagi.
Sebagai orang yang ditokohkan, perilaku GD masih perilaku orang biasa.
Normal normal saja. Kata kuncinya: Aktualisasi diri dibidang politik.
Sebagai penguasa yang tidak mempunyai basis dukungan politik dalam negeri
yang kuat, langkah pertama yang dia lakukan ialah memantapkan posisi politik
dengan keluar dari kooptasi pihak manapun juga dan menggalang pengakuan
International untuk dirinya. Itu diantaranya dilakukan dengan menembak titik
kritis kekuasaan, yaitu menggusur HH dan Wiranto. HH adalah Ketua Umum
Partai pemegang suara terbesar MPR untuk Poros Tengah. GD ingin membuktikan
bahwa kalau tokoh terbesarnya saja bisa dicampakkan dengan mudah, maka itu
adalah sinyal yang jelas agar yang lebih kecil tahu maksudnya. Wiranto
adalah pengendali utama TNI, dan kekuatan TNI untuk mengharu biru Indonesia
tidak diragukan lagi. Sekali lagi, kalau pentolan TNI bisa begitu mudah
dicampakkan, tolong yang lain tahu diri. Ini adalah langkah awal untuk
mengibarkan bendera politik GD sendiri. Bersama itu dibentuklah jaringan
dukungan Internasional, sekali lagi dengan warna pribadinya sendiri. Bersama
dengan itu, dia menjalankan proses demokratisasi dengan membebaskan rakyat
bicara apa saja, bingung sendiri juga boleh. Inilah tahap awal aktualisasi
diri GD, bahwa dia adalah the real President, bukan sekedar bonekanya Poros
Tengah. Langkah itu dilanjutkan dengan meniupkan issue paling sensitip,
komunisme, yang tentu saja sudah diramal bakal membuat berang orang Islam.
Ternyata mimpi GD tercapai juga, masyarakat Islam, yang mempunyai 80-90%
massa dalam penduduk Indonesia menjadi berang. Tetapi seperti sebelumnya,
tidak ada reaksi yang serius. Padahal kalau dilawan frontal, GD juga bisa
berkelit dengan main kata kata. Proses aktualisasi diri dibidang politik
berlanjut dengan 'menundukkan' PDIP dan Golkar, dengan pemecatan Yusuf Kalla
dan Laksamana. Ternyata setelah ribut sedikit, kedua partai yang secara
bersama memiliki lebih dari 51% suara di DPR ini juga nggak berkutik. Pada
saat itu sudah diperhitungkan bahwa perut rakyat nggak bisa lagi menunggu,
maka setelah selesai menggarap sektor politik ini, mulailah GD merintis
aktualisasi diri disektor ekonomi. Selama ini ekonom memandang sebelah mata
kemampuan GD dibidang ekonomi. Tetapi nampaknya ini keliru, karena track
record GD dalam sektor riil juga lumayan, misalnya melalui Harawi itu.
Ketika sulit menggandeng orang berduit, dengan jeli GD menggandeng William
(yang disisihkan Soeharto), sehingga walaupun dijalur pinggir dia masih
tetap jalan juga dengan Bank, paberik, angkutan dan sebagainya. Masuknya
Luhut Panjaitan juga sedikit mengobati luka hati tentara, karena suatu
ketika GD pasti perlu tentara. Apalagi kalau dia berencana jadi diktator,
siapa tahu?
Untuk tingkatan sekarang, GD berhasil menempati posisi utama dalam peta
perpolitikan Indonesia, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu
dimantapkan, kalau perlu dengan kompromi.
Sasaran berikutnya membenahi ekonomi. Kalau pembenahan sosial, dilakukannya
sambil jalan, karena dibidang itu dia masternya. Sejauh ini GD belum lagi
memainkan skenario atau grand design mengeluarkan bangsa ini dari krisis.
Sekarang dia baru main main sedikit, atau memainkan intro-nya. Orang bilang:
Ice breaking.
GD nampaknya juga siap dengan what if-nya. Kalau SI digelar dan dia digusur,
ya nggak masalah, karena dari dulu memang tidak ingin jadi Presiden. Jadi
Presiden itu juga bukan maunya. Silahkan korban berikutnya mengambil
kursinya. Gitu saja kok repot. Pulang dari Senayan barangkali langsung ke
Ciganjur, nulis buku, membesarkan pondok pesantren dan cengengesan dengan
koleksi humornya seperti biasa.
> =======================================================
> Kalau saya melihat, kritikan yang ada memang dalam rangka itu. Tapi
> karena GD sudah sampai dalam tingkat "ugal2an" , ya jeweran rakyat
> mesti agak keras. Jangan cuma bisik-bisik pelan dikamarnya. Nanti dikira
> semua orang takut padanya. GD mesti tahu bahwa ada orang yang berani.
> Presiden itu bukan raja, meskipun Wiranto sudah berhasil disingkirkan.
> Saya pun gembira banser membuat kekonyolan total soal JP. Jadi mereka
> juga terkena tembakan yang cukup nyelekit pula.
Kata siapa ugal ugalan? Kalau yang belum terbiasa hidup dalam turbulensi,
melihat goncangan dikit aja ya terkejut. Saya melihat dia baru memainkan
intronya. Nyatanya DPR memanggil dia datang, bicara, dan nggak ada apa apa.
Paling yang diributkan tentang 'maling' itu. Bahkan mau di SI kan pun nggak
masalah.
Sebetulnya menghadapi GD itu kan nggak sulit sih? Biarkan saja dia ngomong
apa, jangan diterjemahkan, jangan dikomporin, jangan dicounter dan
sebagainya, bersabar sedikitlah sampai dia masuk dalam fase tindakan. Kalau
sudah melakukan sesuatu kan nembaknya gampang dan dia tidak bisa mengelak.
Kalau masih baru ngomong sudah ada yang mengorganisasi demo, ya buntutnya
cuma silat lidah doang.
Kalau pemecatan Menteri (dalam rangka aktualisasi diri dibidang politik)
dianggap sebagai tindakan menyimpang, yang ditindak saja. Ini nggak kan?
Setelah ada pemecatan, semua ribut ribut, lalu diam. Kalau berani, terik
dukungan secara formal, ajukan ke SI, pecat. Jadi jelas urusannya. Nggak
usah pakai ribut, nggak usah pakai demo.
Tentang tap 25, tunggu saja bagaimana bentuk konkrit usulannya. Kalau
memenuhi syarat, terima, kalau tidak :tolak.
Tentang dollar jadi 8000 lebih. Panggil tim ekonomi termasuk dia, apa
program konkritnya, bahas, putuskan. Jadi ada kontrak formal. Kalau bisa
merealisir, beri penghargaan, kalau gagal jatuhkan hukuman.
Kalau Wachid Hasyim atau Suwondo ternyata melanggar hukum ya ditindak saja,
nggak usah pakai ribut ribut.
Dengan cara cara profesional begini, rakyat tetap bekerja seperti biasa,
produktivitas nasional tidak terganggu. Kenapa sih semua jadi bawel tanpa
ada juntrungan? Itu kan memboroskan energi nasional.
> ==========================================================
> Saya nggak sependapat kalau dibilang AR membuka borok jagoannya. Yang
> membuat borok adalah lisan GD sendiri. Coba anda urut sekali lagi. Mulai
> dari
> Hamzah Haz, Tap 25, Laksamana,dsb. AR punya tanggungjawab tersendiri.
> Dia itu yang pertama dalam posisi mewakili konstituen islam. Konstituen
ini
> y
> ang sering tidak dianggap mata, sebetulnya banyak sekali, paling sedikit
> sama
> dengan konstituen nasionalis. Tapi dia berada dimana-mana. PPP, Golkar,
PAN,
> PK, dll. Yang kedua dia di posisi ketua MPR, yang tidak mesti keder sama
> GD. Harus tegas dan berani. Jangan seperti Harmoko sama Soe dulu.
> Kalau saya terpaksa memilih kata yang terang walaupun kurang ajar,
> kalau "ternyata" GD itu "gendeng", ya mesti tegas pula berani meng-operasi
> kanker itu, taruhannya kan nasib jutaan manusia.
Sejauh ini AR memang cuma bereaksi, menterjemahkan sesuai dengan kemampuan
daya nalarnya, dan ditataran masyarakat bawah reaksinya jadi over dosis.
Pekerjaan menterjemahkan inilah yang membesarkan masalah.Bisa jadi termasuk
ngomporin. Kalau dia sadar posisinya sebagai Ketua MPR dan mewakili
konstituen Islam, mestinya dia bisa membentuk komunikasi yang lebih elegan.
Jangan setelah ribut sana sini, baru ketemu di Jalan Irian sekali saja
langsung semua masalah clear. Dua tiga hari lagi mulai bicara ini itu lagi.
Nanti kalau jadi ribut lagi, dipertemukan lagi, diam lagi. Mestinya yang
jelas dong. Kalau ditengarai melanggar ya diklarifikasi langsung, kalau
masih nggak ketemu kompromi, ya diikuti dengan forum resmi dan tindakan
resmi. Kalau sudah mengerti maksudnya, dan setuju, ya ikut menyosialisasikan
dong.
Menggusur GD dari kursi Presiden itu bisa nggak perlu mempertaruhkan nasib
jutaan manusia, kalau cara yang dipakai sesuai aturan.
> =========================================================
> Tapi saya yakin keadaan belum sampai begitu, mudah2an. Ini baru tahap
> pelajaran keras sekali. GD bisa melihat keadaan baru atau tidak ? Bahwa
> jaman presiden bisa berbuat apa saja sudah lewat. Jangan coba untuk
> membalikkan keadaan seperti dulu.
Jangankan Presiden. Semua orang itu maunya kan seenaknya. Karena itu perlu
dibuat aturan ketika terjadi hubungan antar manusia. Nah pusat pembuatan
aturan itu tempatnya di legislatif. Bahkan saking dongkolnya sampai ada yang
bilang: hilangkan hak prerogatif Presiden. Ya hilangkan saja kalau mau jadi
tertawaan dunia. Dimanapun discretion bagi pimpinan itu selalu ada.
Dalam organisasi sekecil apapun. Discretion itulah yang disini diberi nama
hak prerogatif.
> =========================================================
> Coba pikir kegendengannya sekali lagi : Kalau menganti Laksamana,
> tanpa alasan KKN, maling, dsb., siapa yang ribut ? Kalau mau ngomong
> baik-baik dulu sama Mega, siapa yang bisa ribut ? Para pendukung GD
> jangan pura-pura buta-tuli pada siang terang matahari kenyataan ini.
> Lha wong, kyai Langitan saja juga bingung, bukan ?
Ya, timbulnya kelompok bingung dan ribut ini sudah masuk dalam kalkulasi GD.
Itu kan bagian dari psikologi massa dalam merespons sesuatu yang baru.
> =========================================================
> Sorry, apakah ada yang menganggap GD gendeng ? Anda , Bung Yap?
> Apakah ada yang sanggup memprediksi bahwa GD berani main-main
> dengan dana Bulog?. Apakah ada yang sanggup memprediksi bahwa GD
> punya potensi besar pro KKN ? Apakah ada yang memprediksi bahwa GD
> akan tega membuat sakit hati adiknya Megawati ? Apakah ada yang mempre-
> diksi bahwa GD "lupa" fondasi kepresidennya bukan PKB, tapi multi partai ?
Saya justru mengatakan, GD sangat sadar apa yang dilakukannya, cuma tidak
cukup elaborasi, sehingga menimbulkan interpretasi macam macam. Mungkin saja
kurangnya elaborasi itu disengaja, agar semua berpikir. Ini kan gaya
internasional. Kalau film Indonesia, endingnya jelas, jalan ceritanya juga
jelas. Tapi kalau film barat, yang sineas-nya kelas dunia, seringkali
setelah beberapa kali menontonpun kita nggak tahu apa maksudnya. Bahkan
endingnya juga disuruh mikir sendiri. Katanya ini dimaksud untuk menghargai
penonton, yang tidak perlu digurui dalam berapresiasi.
Apakah GD dapat dana Bulog yang 35 M itu? Atau setidaknya terlibat? Belum
jelas kan? Kalau Nepotisme jelas sudah dilakukannya, tetapi belum terbukti
Korupsi dan Kolusi. Kalau soal menyakiti Mega, itu sudah dilakukannya sejak
menerima tawaran AR untuk menjadi Capres. Jadi nggak masalah, asal dilakukan
demi kemajuan bangsa. Tentang dukungan multi partai, itu tergantung dulu
perjanjiannya bagaimana. Kalau anggota MPR dari PDIP jelas waktu itu nggak
ada yang dukung GD, kan? Jadi ya nggak masalah kalau orang PDIP nggak ada
yang masuk kabinet.
> =========================================================
> Ah, anda seperti merajuk saja. Diprogram apaan ? yang diminta kan cuma
> jangan berbuat hal yang tidak perlu dulu, KKN, dsb. Jelas, bisa di uraikan
> satu-satu seperti yang telah saya lakukan diatas, dan puluhan pengamat
> melakukannya. Dan siapa yang tidak terkejut terhadap soal Kalla dan Laks.
> Dan soal Bulog ? Soal komunis, para kyai sepuh NU dibuat tersipu-sipu.
> Gunanya segede apa sih, dibanding soal ekonomi dulu. Apa tidak bisa
> diundur empat tahun lagi ? Saya kira GD hobynya senang eker2an mem-
> buat naik pitam orang2 Islam. Gunanya apa sih ?
>
> Saya sih berharap GD bisa sadar, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri
> tanpa "orang lain", seperti kelahiran lembaga kepresidennya itu.
Coba saja dipahami lagi dalam kerangka aktualisasi diri seperti khayalan
saya diatas. Saya Cuma merangkai fakta dan mencoba memetakan psikologi GD.
Harapan yang lebih realistis adalah memberi kesempatan GD menyelesaikan
jalan ceritanya, sehingga kita jadi sama sama tahu maunya apa. Tentu kalau
sudah melanggar aturan ya ditindak saja, nggak usah pakai ribut ribut dan
penuh prasangka.
Wassalam
yap
- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
