From: Yap <[EMAIL PROTECTED]>
Kalau ini dikaitkan dengan proses SUMPR yang lalu, maka perlu juga
dipertanyakan yang dianggap 'benar' itu. Kalau kebenaran itu berdasarkan
obyektivitas, mestinya hasilnya harus benar. Kalau tidak, perlu
dipertanyakan
kebenaran metodenya. Mungkinkah subyektivitas terlalu dominan?
Seingat saya ..menganggap keputusan MPR itu mengabaikan suara rakyat,
dan pak Hasan pada pihak yang mengatakan bahwa itulah politik cantik,
sesuai aturan main dsb. Setelah direnungkan .....
lebih dalam, akhirnya disadari bahwa terpilihnyanya para petinggi Negara
(Ketua DPR, Ketua MPR, Presiden dan Wapres) adalah the best possible
solution. Win win solution. Sangat legitimate. Kalau diubah komposisinya
malah kurang baik. Karena itu wajar kemudian timbul dukungan yang besar
didalam dan diluar negeri. Kok sekarang malah dipertanyakan sendiri?
====================================================
Sampai sekarang saya masih konsisten. Pemilihan dulu itu adalah hasil
maksimal. Menghindari kemungkinan tawuran nasional, dsb. Pertanyaan
yang ada sekarang adalah pertanyaan menghadapi dinamika realita baru.
Dalam rangka control ( artinya bisa pengendalian ). Jadi samasekali
bukan mempertanyakan pemilihan yang dulu.
From: Yap <[EMAIL PROTECTED]>
> kita pilih dengan management recruitment yang OK, kadang-kadang setelah
> beberapa waktu kelihatan tidak OK. Dia tidak bisa lewat masa percobaan dan
> mesti dikeluarkan.
Benar sekali. Tetapi tetap bahwa pilihan itu adalah yang terbaik pada saat
itu. Setelah mengalami proses ternyata pilihan yang dulu itu dirasa salah,
yang bertanggung jawab memperbaiki justru yang memilihnya. Bukan langsung
main cerai atau pecat saja, walaupun alternatif itu memang sah sah saja.
Disinilah visi seseorang yang memilih itu dapat dinilai, apakah hanya visi
yang jauh kedepan atau visi yang jauh menyimpang, karena dikontaminasi
kepentingan sesaat.
=======================================================
Setuju. Begitu pula pikiran Amin Rais yang sudah di conform oleh musuhnya
Matori Abdul Jalil. Pemerintahan sekarang perlu di jaga.
Masalahnya bagaimana kalau pemerintahan tidak mau mendengar saran.
GD sudah terlanjur menembak kaki sendiri : "Saya tidak takut PPP ! " dengan
melempar Hamzah Haz ke pinggir jalan. Berteriak lantang "saya tidak butuh
dukungan islam" dengan usulannya soal Tap 25. " Saya tidak takut PDIP!",
dengan melempar dan mungkin menfitnah Laksamana. " Saya pun tidak
peduli orang bagian Timur, apalagi Golkar !", dengan melempar Yusuf Kalla
kepinggir got. " Saya bisa berbuat apa saja", dengan mengangkat Rozy,
mendudukkan adiknya Gus Im di BPPN. Yang terakhir agak fatal. "Siapa
yang berani sama saya ?!" dengan mengutip 35 milyar dari Bulog.
Megawati telah menugaskan Arifin Panigoro buat mempersiapkan ke-
mungkinan "sampai yang terjauh". Apa anda belum mendengar itu ?
( Itu di muat dalam Tabloid Detak 2 minggu terakhir ini).
Sistim ngureg tapi diam2 yang seperti itu memang agak lain dengan
cara Amin Rais yang vokal terang2an. Sekarang tinggal bagaimana
GD saja. Ulahnya yang "serba tidak peduli orang" mesti diakhiri.
Kalau dia mau nurut, pemerintahannya harus kita jaga. Kalau mau
terus2an seperti itu, tempatnya cuma cocok di LSM. Pahit sekali,
tapi lebih baik timbang negeri ini mau di acak-acak empat tahun lagi.
From: Yap <[EMAIL PROTECTED]>
Dan perubahan itu bisa sangat cepat, sehingga ada kewajiban moral bagi yang
memilihnya untuk menjaga agar perobahan itu tetap pada arah yang positip.
Menjaganya itu bisa dengan kritik. Bisa saja walaupun bukan satu satunya.
Kritik hanya salah satu bentuk tawashul bil haq, dan bahkan merupakan bentuk
yang tersulit. Bisa saja menjaganya dengan memberi saran (kontribusi
pemikiran konkrit) , ikut mencarikan solusi, memberi second opinion dan
sebagainya.
Dalam tata cara komunikasi, menyampaikan kritik mempunyai cukup banyak
persyaratan dan langkah. Kritik juga mencerminkan ketidak sepihakan,
sehingga sangat rawan konflik.
Kalau ternyata kritik tidak menghasilkan perbaikan, mengapa tidak
menggunakan instrumen lain? Konsep, saran, solusi, alternatif tindakan, atau
kegiatan yang menambal kekurangan yang dilihat, sehingga sinergi?
=======================================================
Kalau saya melihat, kritikan yang ada memang dalam rangka itu. Tapi
karena GD sudah sampai dalam tingkat "ugal2an" , ya jeweran rakyat
mesti agak keras. Jangan cuma bisik-bisik pelan dikamarnya. Nanti dikira
semua orang takut padanya. GD mesti tahu bahwa ada orang yang berani.
Presiden itu bukan raja, meskipun Wiranto sudah berhasil disingkirkan.
Saya pun gembira banser membuat kekonyolan total soal JP. Jadi mereka
juga terkena tembakan yang cukup nyelekit pula.
From: Yap <[EMAIL PROTECTED]>
Di Amrik memang semangat kompetisi sudah begitu melembaga, sehingga 'keep
questioning' itu nggak masalah. Kalau itu dilakukan disini, apaah masyarakat
kita sudah siap?
========================================================
Memang selalu jadi perdebatan. Tapi kita telah mencobanya selama setahun
dua terakhir ini bukan ?
From: Yap <[EMAIL PROTECTED]>
Masalahnya lebih pada proporsionalitas dan konsistensi, sehingga terukur
ketulusannya.
Kita ambil contoh konkrit kritik kritik dari AR.
Kedua tokoh ini (GD dan AR) pantas disebut, atau setidaknya memposisikan
diri sebagai Guru Bangsa.
Pada AR juga melekat tanggung jawab moral atas duduknya GD dikursi Presiden,
karena tidak bisa dipungkiri dialah yang paling getol mencalonkan dan
sekaligus menggalang dukungan, walaupun banyak dicurigai sebagai gerakan ABM
(Asal Bukan Mega). Kepiawaian AR menarik PKB dari aliansinya dengan PDIP dan
mendapatkan dukungan Habibie untuk menyalurkan (sebagian) suara Golkar-lah
yang pada akhirnya memenangkan perjuangan Poros Tengah mengantarkan GD
kekursi Presiden. Ini dilakukan dengan susah payah, dan berhasil.
Setelah itu AR juga 'memasukkan' orang orang terbaiknya dalam kabinet,
sementara dia sendiri memimpin Lembaga Tertinggi Negara. Dalam pemikiran
normal, dia pada posisi dapat menjaga dan mengamankan pilihannya, atau dalam
bahasa jargonis, mampu mengawal keberhasilan gerakan reformasi.
Tetapi pada fase lanjutannya, dia seperti kehilangan kedekatan dengan
gacoannya itu. Ini yang membingungkan banyak pihak. Secara beruntun dia
membuka 'borok demi borok' gacoannya, sehingga orang jadi bertanya, mengapa
hal semacam itu tidak diketahuinya ketika dia memutuskan mencalonkan GD. Ini
pertanyaan serius tentang visi, ketulusan dan pamrih.
Kalau PAN dikenal punya platform yang jelas dan baik (tetapi kurang dapat
suara dalam Pemilu) mengapa pada saat 'pacaran" untuk menjagokan GD dulu
tidak dimasukkan sebagai syarat 'perkawinan"? Kalau kepatuhan pada Poros
Tengah itu sekarang disadari sebagai hal yang penting, mengapa hal itu dulu
tidak disyaratkan? Sebetulnya kesepakatan macam apa sih yang terjadi antara
AR dan GD sehingga begitu ngototnya AR mencalonkan GD? Ini pertanyaan
serius.
GD cuma didukung dengan menempatkan orang-orang tertentu dari Poros Tengah,
tetapi nampaknya tidak didukung dengan konsepsi yang jelas bagaimana
menjalankan tugas kepresidenan, dan dalam perjalanannya juga terkesan lepas
komunikasi, sehingga terkesan berantem sendiri.
Belum lagi kalau dikaitkan dengan kewenangan konstitusionalnya, mengapa
tidakdilakukan komunikasi kelembagan antara legislatif dan eksekutif secara
elegan. Yang jelas rakyat dan dunia sudah menerima dengan tulus pemilihan GD
ini.
Nanti kalau diingatkan bahwa mestinya mereka nggak sepantasnya berantem dan
menghasut yang lain ikutan berantem begitu, katanya pembelajaran politik.
Jangan jangan AR yang masih banyak perlu dibelajari.
==========================================================
Saya nggak sependapat kalau dibilang AR membuka borok jagoannya. Yang
membuat borok adalah lisan GD sendiri. Coba anda urut sekali lagi. Mulai
dari
Hamzah Haz, Tap 25, Laksamana,dsb. AR punya tanggungjawab tersendiri.
Dia itu yang pertama dalam posisi mewakili konstituen islam. Konstituen ini
y
ang sering tidak dianggap mata, sebetulnya banyak sekali, paling sedikit
sama
dengan konstituen nasionalis. Tapi dia berada dimana-mana. PPP, Golkar, PAN,
PK, dll. Yang kedua dia di posisi ketua MPR, yang tidak mesti keder sama
GD. Harus tegas dan berani. Jangan seperti Harmoko sama Soe dulu.
Kalau saya terpaksa memilih kata yang terang walaupun kurang ajar,
kalau "ternyata" GD itu "gendeng", ya mesti tegas pula berani meng-operasi
kanker itu, taruhannya kan nasib jutaan manusia.
Tapi saya yakin keadaan belum sampai begitu, mudah2an. Ini baru tahap
pelajaran keras sekali. GD bisa melihat keadaan baru atau tidak ? Bahwa
jaman presiden bisa berbuat apa saja sudah lewat. Jangan coba untuk
membalikkan keadaan seperti dulu.
Coba pikir kegendengannya sekali lagi : Kalau menganti Laksamana,
tanpa alasan KKN, maling, dsb., siapa yang ribut ? Kalau mau ngomong
baik-baik dulu sama Mega, siapa yang bisa ribut ? Para pendukung GD
jangan pura-pura buta-tuli pada siang terang matahari kenyataan ini.
Lha wong, kyai Langitan saja juga bingung, bukan ?
From: Yap <[EMAIL PROTECTED]>
Ini nggak relevan. Kontrol oleh pihak luarbolehlah bersifat konfrontatif.
Tetapi kontrol dari pihak dalam mestinya berbentuk konsolidasi, kerja
konstruktif, saling melengkapi dan sebagainya. Positioning memang menuntut
konsekuensi tertentu. Ada hak untuk mencalonkan, ada kewajiban yang sama
besarnya untuk memelihara dan mempertahankan calon itu setelah jadi, dengan
menambal kekurangannya. Sehingga tetap tampil cantik seperti proses
pemilihannya. Bukan menelanjangi boroknya. Ini memang kerja besar yang perlu
banyak pengorbanan. Sayang sekali itu hanya dilakukan PKB, dengan risiko
dicap sebagai partai bebek. Padahal itu tadinya naiknya GD itu bukan maunya
PKB. Apakah ini bukan termasuk penjerumusan? Coba dipikir sekali lagi.
=====================================================
Jawaban seperti diatas.
From: Yap <[EMAIL PROTECTED]>
Tentang kapasitas GD ini mestinya sudah masuk pertimbangan dan pemikiran
visionaris macam AR. Kalau dia mampu memprediksi kejatuhan Soeharto (yang
saat itu sangat kuat), mengapa dia tidak mampu mengenali dan memprediksi GD
jauh sebelum dia sampai pada keputusan untuk berjuang all aout menjadikannya
Presiden. Apa artinya ini? Coba dipikir sekali lagi.
=======================================================
Sorry, apakah ada yang menganggap GD gendeng ? Anda , Bung Yap?
Apakah ada yang sanggup memprediksi bahwa GD berani main-main
dengan dana Bulog?. Apakah ada yang sanggup memprediksi bahwa GD
punya potensi besar pro KKN ? Apakah ada yang memprediksi bahwa GD
akan tega membuat sakit hati adiknya Megawati ? Apakah ada yang mempre-
diksi bahwa GD "lupa" fondasi kepresidennya bukan PKB, tapi multi partai ?
From: Yap <[EMAIL PROTECTED]>
Kalau AR berpikir konsisten, dengan hasil Pemilu mestinya memang pilihannya
lebih terhormat menjadi oposisi. Bukan malah membuat dikotomi Islam dan non
Islam untuk mengecilkan kemenangan raihan suara PDIP dan dikotomi statusquo
dan reformis untuk mengecilkan kemenangan raihan suara Golkar. Sekarang nasi
sudah menjadi bubur. Apakah tadinya dia pikir GD itu robot yang bisa
diprogram sekehendak hatinya. Dan terkejut setelah ternyata pikirannya
keliru? Coba dipikir sekali lagi.
=========================================================
Ah, anda seperti merajuk saja. Diprogram apaan ? yang diminta kan cuma
jangan berbuat hal yang tidak perlu dulu, KKN, dsb. Jelas, bisa di uraikan
satu-satu seperti yang telah saya lakukan diatas, dan puluhan pengamat
melakukannya. Dan siapa yang tidak terkejut terhadap soal Kalla dan Laks.
Dan soal Bulog ? Soal komunis, para kyai sepuh NU dibuat tersipu-sipu.
Gunanya segede apa sih, dibanding soal ekonomi dulu. Apa tidak bisa
diundur empat tahun lagi ? Saya kira GD hobynya senang eker2an mem-
buat naik pitam orang2 Islam. Gunanya apa sih ?
Saya sih berharap GD bisa sadar, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri
tanpa "orang lain", seperti kelahiran lembaga kepresidennya itu.
Wassalam
Abdullah Hasan.
- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
