mohon ikut imbrung rembuk soal renumerasi, marilah para pegawai DJPB dari
Eselon I sampai dengan Eselon Sepuluh (dari 001, 002 dst) kompak kek.....
emang kalau mau minta kenaikan "penghasilan yang halal" agak susah kompaknya,
wong yang di 001 dst pejabat2 DJPB udah enak kok dengan kondisi sekarang,
makanya susah kompakne. Tinggalkan semua ego dulu perhatikan mereka yang di
bawah, didaerah perjuangkan dengan sungguhsungguh mereka itu dengan
sebenar-benarnya. Hayooo buat yang lebih baik untuk mereka.
vinz84232 <[EMAIL PROTECTED]> wrote: --- In [EMAIL PROTECTED], Budi
Santoso
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Salah satu agenda rapim di Jakarta (11-14 April 2007) membahas
Tunjangan Perbendaharaan?
>
> Berharap sih boleh-boleh aja, tapi melihat dari susunan acara
rapim yang disampaikan ke para Direktur dan Kakanwil DJPb tidak ada
satupun acara pembahasan tentang Tunjangan Perbendaharaan. Salah satu
acara yang mungkin akan menyinggung (membahas?) soal renumerasi adalah
presentasi Sekditjen tentang Motivasi dan Kepuasan Kerja Pegawai DJPb.
>
> Kalau yang kita harapkan adalah informasi tentang besaran
renumerasi untuk instansi atau unit-unit kerja di DJPb (termasuk
unit-unit eselon I depkeu lainnya), menurut info dari setjen depkeu,
paling cepat baru bisa diketahui pada bulan Juli 2007. Itupun dengan
asumsi bahwa seluruh SOP dan analisis jabatan DJPb akhir Maret 2007
telah diserahkan ke setjen depkeu. Padahal sejauh yang saya tahu saat
ini penyusunan SOP dan analisis jabatan di Kantor Pusat DJPb masih in
process dan entah kapan akan selesai dan diserahkan ke setjen depkeu.
>
> So, apakah masalah renumerasi perlu dibahas di rapim DJPb?
Barangkali yang perlu kita bahas adalah bagaimana ke depan kita harus
berubah. Apakah pekerjaan (kultur dan kebiasaan) kita di DJPb nanti
tetap tidak akan berubah alias doing business as usual setelah kita
terima renumerasi nanti? Siapa yang seharusnya memutuskan tentang
perlu tidaknya kultur dan kebiasaan kita berubah?
>
> salam,
> budisan
>
Maaf Pak Budi San, bukankah saat ini kultur & kebiasaan kita
seharusnya sudah berubah? Karena proses perubahan itu sudah
semestinya berjalan sampai saat ini dan seterusnya?!
Kalo menurut saya, sekarang tinggal bagaimana organisasi mengambil
kebijakan yang tepat untuk menjaga konsistensi dan langkah-langkah
dalam menginternalisasikan values dalam perubahan kultur organisasi
agar tidak terlepas dari visi/misi perubahan itu sendiri(seperti:
kesalahan memahami reformasi, proses 'buy-in' yang tidak berjalan,
dsb).Satu hal lagi,yang bertangungjawab dan menentukan keberhasilan
perubahan organisasi adalah change makers dan para change agents.
Siapakah mereka itu? tentunya CEO lingkup DJPB itu sendiri.
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
[Non-text portions of this message have been removed]
