Yth. rekan milis, Menyambung Pa benny, sebagaimana komentar saya terdahulu, akar permasalahannya adalah sejauh mana penghargaan konsumen (& masyarakat secara umum) terhadap peran disiplin planologi (& perencana). Sejauh mana mereka percaya terhadap pentingnya perencanaan. Ini diantaranya dimanifestasikan dgn reward yg konkret (upah) terhadap pekerjaan perencanaan, yg relatif rendah dibandingkan profesi2 lain. Akibatnya, untuk mencapai standar hidup yang sesuai dengan status sosial dan pendidikannya, perencana sering terpaksa melakukan proyek sebanyak-banyaknya dalam waktu bersamaan yang tentunya menurunkan kualitas rencananya itu sendiri.
Persoalan lainnya adalah, profesi perencanaan ini bisa dikatakan paling dekat dengan birokrasi, sektor/ kelembagaan publik. Sementara kita tahu sektor yang satu ini merupakan sektor yang paling sering dipersalahkan dalam kegagalan manajemen bangsa ini, terutama terkait dengan KKN. Hal ini diperparah dengan sifat pekerjaan konsultasi perencanaan yang "abstrak", sehingga sangat mudah di mark up, artinya celah korupsi semakin banyak. Ujung-ujungnya, dana yang sampai ke perencana jauh lebih kecil dari nilai kontrak seharusnya. Alasan lainnya bisa jadi kultur bangsa kita yang memang tidak senang merencana. Ini diantaranya direfleksikan dengan kehidupan sehari-hari, berupa pepatah2. Misalnya orang Sunda bilang, "kumaha engke" (bagaimana nanti saja). Implikasinya, sektor-sektor yang berorientasi jangka panjang dan sifatnya abstrak sering dikesampingkan, misalnya sektor2 perencanaan dan penelitian. Sebagaimana pa Benny katakan, kita lemah di R & D. Ini sebenarnya berlaku di hampir semua lini sektor kebijakan. Kebijakan diambil lebih karena alasan politis, bukan hasil investigasi ilmiah (kalaupun ada, lebih sebagai subordinat). Di samping itu, tipikal negara berkembang & transisi adalah urbanisasi yang cepat dan sangat kompleks. Pada satu sisi, gap teori perencanaan masih besar, karena teori perencanaan masih didominasi pengalaman negara2 maju (dimana tingkat urbanisasi lebih manageable dan lebih "teratur"). Pada sisi lain, tipikal urbanisasi spt ini memang lebih sulit "direncanakan", sehingga pendekatan2 seperti manajemen, kadang lebih realistis. Mohon dikoreksi jika argumen saya ternyata salah, dan mohon dimaafkan. Salam hormat, Delik benny hermawan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: P.Bambang, P.Ros, dan para netters, ysh sy sependapat untuk diskursus yg satu ini, bahkan kemarin ada satu temen di LH (alumni PL jg) yang dicemooh oleh koleganya terkait peran disiplin planologi. Terus terang sy jg kurang tahu bgmn keluar dr persoalan itu, krn kalo dirunut-runut, mnurt hemat sy hulunya ada di administrasi pemerintahan dan keuangan yang kita anut serta tidak efektifnya R & D kita. Berbagai upaya telah dilakukan para senior, termasuk penguatan peran masyarakat sbgmn disampaikan p, Bambang, tp prakteknya ..ya begitulah... pada akhirnya, sy berpikir mungkin inilah our culture, jadi itulah yang harus diakrabi dan dimaklumi he.2 salam --- Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Pak Akbar Ysh dan referensier semua. > > Anda benar, sepertinya profesi perencana kota koq > seperti anak SD. Ping (x)-Lan (+)-Poro (:)-Sudo(-) > atau Kali-Tambah-Bagi-Kurang. Tetapi saya bisa > memahami mengapa mereka menggunakan cara sesederhana > itu. Kalau kita urut ke belakang, contoh pertama > rencana kota pasti yang menyusun adalah dosen-dosen > senior kita juga khan. Kemudian ada alumni-alumni > bekerja di Direktorat Tata Kota, Ditjen Cipta Karya, > Departemen PU dan ada di Direktorat Pengembangan > Kota, Ditjen PUOD, Depdagri. Ketika kedua direktorat > tersebut membuat proyek perencanaan kota, tentu > TOR-nya akan mencontoh pola rencana kota yang > disusun sebelumnya (oleh dosen-dosen kita itu). Di > sini memang sudah mulai kurang kreatif, maunya > mencontoh saja. Terus, untuk mendukung pola > itung-itungan SD itu bagi kepentingan penyusunan > rencana kota, munculah berbagai standar kebutuhan > ruang, mulai dari Standar Soefaat (yang menyusun Pak > Soefat alm) yang diterbitkan oleh Direktorat > Penelitian Masalah Bangunan (DPMB)-Bandung (dulu > kantornya di belakang ITB), kemudian ada standar > yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum > (berupa Kepmen, lupa nomer berapa), dan terakhir ada > Standar DKI (merupakan gabungan dari berbagai > standar, terutama mengambil dari standar Site Plan > karangan De Chiara). Jadi klop-lah. Dari planner > yang kurang kreatif, atau tak mau belajar dari > proses determinasi tata ruang, ee...disediakan > standar-standar. Jadi seolah-olah ada pembenaran > bahwa merencana kota itu yang itung-itungan SD > dengan standar yang disediakan gitu. Jadilah > dokomen-dokumen rencana kota yang sudah dipakai > (atau tidak pernah dipakai) oleh hampir seluruh > kota-kota di Indonesia. > > Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya > memahami cara naif seperti itu. Dan cara ini > barangkali tidak punya kosekuensi serius pada > rencana-rencana kota kecil yang pertumbuhannya > lambat, seperti kota Sawahlunto, kota Singkep, kota > Madiun, dan kota kecil lainnya. Hampir semua > rencana-rencana kota untuk kota kecil tak ada yang > terbukti sesuai dengan rencananya. Kalaupun > terbukti, bukan produk dari rencana, tetapi > rencananya sejak awal sudah mengikuti "existing > condition" (rona awal) atau tidak ada perubahan yang > direncanakan. Coba kalau cara itungan anak SD dengan > menggunakan standar yang ada itu dipakai untuk kota > Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota-kota besar > yang sudah "spill over", pasti akan defisit tanah. > Makanya, untuk kota-kota besar, analisis tidak bisa > menggunakan data penduduk dengan itungan SD, tapi > harus berdasar pada fungsi kota, yaitu bagaimana > senario fungsi kota pada masa depan. Pola pikir ini > mulai canggih dan tentu tidak mungkin dilakukan anak > SD dan tidak mungkin hanya kursus 3 hari langsung > bisa mlanner. > > Yang paling merisaukan saya tidak hanya > itung-itungan SD, tetapi juga hasil itungan SD tadi > sama sekali tidak ada hubungannya hasil rencananya. > Coba bandingkan, hasil analisis yang ada dalam Buku > Analisis berisi itungan kuantitatif ala anak SD, > tapi di buku rencana hasilnya gambar Land Use. Tidak > ada petunjuk bagaimana logika transformasi itungan > kuantitatif yang ada di Buku Analisis koq hasilnya > berupa visualisasi land use. Kasarnya, kalau rada > sinikal, sebetulnya tanpa Buku Analisis pun, rencana > land use bisa dibuat.....Tapi kerisauan saya itu > sudah mulai agak terobati bahwa rencana kota itu > sekarang tidak hanya berdasar angka-angka statistik > dan standar, tetapi sudah mulai melibatkan > masyarakat dalam proses perencanaan. Kredonya bahwa > masyarakat ikut merencanakan. Apakah ini juga > menjamin? Saya mulai risau lagi, rupanya kesertaan > masyarakat dalam planning tidak manjur juga. > Contohnya di DKI ini. Saya tahu bahwa proses > perencanaannya sudah melibatkan masyarakat. Apapun > arti kesertaan masyarakat itu, saya tahu persis > bahwa Pemda DKI sudah mengucurkan banyak dana untuk > proses partisipasi masyarakat ini melalui berbagai > sosialisasi dan melibatkan IAP (Cabang Jakarta). > Nyatanya, yang menentukan memang masyarakat, tapi > masyarakat kecil yang punya tanah, alias investor. > Coba tengok, Sudirman CBD, Kemayoran, Kelapa Gading, > Kawasan Reklamasi, Busway, Monorail, Mangga Dua, dan > banyak lagi, apakah itu hasil kesertaan > (partisipasi) masyarakat? > > Ah sudahlah....semuanya ini bukan salah > senior-senior kita yang mengawali. Kita maklum, > senior-senior kita dulu memang punya keterbatasan. > Dulu belum banyak pengalaman, belum ada studi-studi > dan referensi. Yang salah ya kita-kita ini sebagai > ahli warisnya. Kita seharusnya berani mengubah, > bagaimana proses dan teknik rencana kota yang tepat > hasil pembelajaran perubahan-perubahan land use yang > ada. Sayangnya, ajang pembelajaran ini sangat > langka. Litbang PU atau di Depdagri juga jarang > meneliti aspek keruangan ini. Jadinya kita ya > seperti ini, ...jalan di tempat. Capek deh! > > Thanks. CU. BTS > ----- Original Message ----- > From: Roos Akbar > To: [email protected] > Sent: Tuesday, July 03, 2007 8:48 AM > Subject: Re: [referensi] Data Penduduk > > > pak BTS ysh, > Saya tambah "sedikit" ya..... > Sama juga hanya untuk intermezo saja :-) > > Belakangan ini saya sering menyampaikan dalam > setiap kesempatan bahwa > pekerjaan penyusunan RTRW dan sebagainya itu tidak > lebih dari > menggunakan matematika anak SD :-( . > Ya. Saya dimarahi oleh beberapa rekan planner > karena saya > menyampaikannya kadang dalam seminar dsb. Tapi itu > dapat saya > pertanggungjawabkan karena saya menemukannya dalam > sekitar 10an dokumen > penataan ruang (walaupun tidak sistematis). > > Contohnya begini: > Kota A tahun 2000 luas lahan perumahan 100 HA, > tahun 2005 luasnya 150 HA. > Maka planner kemudian mengatakan bahwa dalam kurun > waktu 5 tahun terjadi > penambahan 50 HA, sehingga rata-rata pertahun > penambahannya 10 HA. > Berdasarkan standard, setiap HA itu sekian > penduduknya, maka 5 tahun ke > depan dihasilkannyalah luas perumahan dan jumlah > penduduk kota tersebut > (atau dengan proyeksi penduduk). Dengan merujuk > pada standard "yang ada" > maka dihasilkannyalah jumlah SD, SMP, rumah sakit > dsb. > > Ya itulah hasilnya. > Apa itu salah? Apa salah bahwa dalam kurun 5 tahun > itu penambahan lahan > perumahan sebesar 50 HA? > Kalau anda-anda menjawab itu tidak salah, maka > saya bertanya: Buat apa > ada pendidikan Planologi 4 tahun? > Bukankah cukup dengan matematika anak SD kita > bisamenjawab semua itu? > > Silakan diteruskan karena pertanyaan saya bisa > menjadi panjang seperti > siapa itu planner? > Bisa ndak dengan kursus 2 hari seseorang mendapat > sertifikasi sebagai > planner? dst > > Salam, > Roos Akbar > Research Group in Urban Planning and Design > School of Architecture, Planning and Policy > Development > Institute of Technology Bandung > email: [EMAIL PROTECTED]; > [EMAIL PROTECTED] > > Bambang Tata Samiadji wrote: > > > > DATA PENDUDUK > > > > Ysh rekan referensier. Intermezo saja. > > > > - Release Date: 7/1/2007 12:19 PM > > > > > Delik Hudalah http://www.planningstudies.blogspot.com http://www.rug.nl/frw/faculteit/medewerkers/dhudalah/index --------------------------------- Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see what's on, when.
