Pak Abimanyu ysh,
O iya anda betul sekali........ kalaupun ngurus yang hijau kuning dan
merahpun sudah demikian rumitnya ... tapi tentusekali-sekali tak boleh lupa
juga bahwa yang birupun juga tak boleh disembarangin secara ngawur juga ...
seperti misalnya pada yang hijau terdapat potensi tambang bauksit atau
emas... lalu dieksplor.... dan tailingnya lalu dialirkan begitu saja ke yang
'biru'...... lalu nanti jadi 'rupa-rupa warnanya' dan 'meletus balon hijau'...
dan 'hatiku sangat kacau'....
maka perlu sekali..... merah, kuning, Hijau dan biru itu ...karena 'tinggal
empat'......... maka perlu 'dipegang erat-erat'... hehe..
Salam,
aby
abimanyu takdir alamsyah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: milister ysh,
tambahan:...yang biru mau diapakan.....?. jangan jangan dijadikan coklat
(sampah) atau hitam (polusi minyak)
wasalam,
Abimanyu
2008/6/14 Risfan M <[EMAIL PROTECTED]>:
Pak Aby dan rekans,
Saya sih setuju dengan ungkapan pak Aby ....pada prinsipnya pemerintah
harus......Karena biasanya swasta yang disalahkan. Padahal 'rakus' itu kan
persepsi. Itupun tidak berarti melanggar peraturan. Yang masalah adalah kenapa
diberi ijin. Sudah jelas peruntukannya 'hijau' kok diijinkan dibangun 'kuning
atau merah', tapi kalau ijin sudah dikantongi, maka apa salah si swasta?
Lha kalau kemudian dibahas pemerintahnya lemah atau kalah karena (satu dan
lain alasan, takanan atasan dst.). Ya, ini yang perlu dibahas, melalui bahasan
kebijakan publik, peningkatan kualitas manajemen pelayanan, proses advokasi
dst. Dengan demikian diskusi tidak terus-terusan bicara normatif, lalu
...swasta selalu disebut serakah dan dijadikan kambing hitam penyimpangan tata
ruang. Sementara tujuan penataan ruang a.l. disebut untuk mengundang investor.
Kan ambivalen namanya.
Saya setuju dengan pak Aby, bahwa kota (eh dari pantai geser ke kota ini?)
selalu butuh peran usaha mikro. Tapi pemerintah kota dalam perencanaannya
kelihatannya kok belum. Contoh ekstremnya, di kawasan perkantoran yang relatif
paling elit, sekitar Sidirman atau Kuningan. Pada karyawan berdasi dan wangi,
kalau makan siang ya di kaki lima, karena mampunya ya itu. Ada salah asumsi,
yang menganggap kalau berkantor disitu, berdasi gajinya mesti cukup makan di
restoran tiap hari.
Mengenai 'ruang' untuk usaha mikro, informal, PKL apakah memang ada ya dalam
RTRW formal? Kalau memang ada, bagaimana ya memperkirakan kebutuhan ruangnya,
karena sektor informal ini kan ada pasang-surut dan ganti berganti jenis
usahanya, seiring situasi dan peluang.
Salam,
Risfan Munir
--- On Sat, 6/14/08, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [plbpm] Re: Garis Pantai Re: Ikan Indonesia Masuk ke Rumpon Malaysia
To: [email protected], [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED]
Date: Saturday, June 14, 2008, 9:02 AM
Halo pak Risfan ysh,
trims atas tanggapannya. .....sudah balik ke jkt?........ .
Saya sih tidak paham tentang kebijakan pengkaplingan garis pantai ......
tetapi sebagaimana pengembangan sistem kota bahkan kota metropolitan
sekalipun... .. saya kira pada prinsipnya pemerintah harus selalu wajib
mengkonservasikan ruang bagi sikecil dan atau simiskin ..... dan sekali-sekali
tak boleh swasta dengan segala cara semacam model Artalyta begitu lalu pihak
swasta dibiarkan mendikte para otoritas keruangan kita dan menjadikannya
silau..... lalu semua ruang-ruang strategis nasional kita itu baik
dimetropolitan, megapolitan atau dipantai-pantai yang indah negeri ini habis
dikuasai swasta...... ......
Peran sikecil baik dalam perekonomian kota besar .....maupun dalam
pariwisata pantai yang indah ---tempat dimana para industrialis properti
menjadi sangat rakus ingin menguasai ruang strategis--- cukuplah besar.......
Anda tak mungkin dapat membayangkan kehidupan kota besar dan pariwisata
pantai tanpa kehadiran sikecil..... ...Ruang atau kapling bagi sikecil adalah
wajib hukumnya ......terlebih simiskin masih mayoritas dinegeri ini.......
Tak boleh terjadi mayoritas sikecil selalu tersisih oleh sekelompok minoritas
developers penguasa ruang dengan hanya pola pikir komersialisme. ......
Dikota sikecil hanya berada dikawasan kumuh atau tinggal jauh diluar kota
dan tiap hari harus berangkat kekota dengan duduk diatap kereta karena
kemiskinan .....atau nelayan dipantai yang indah sekali lagi mereka
tersisih... tinggal jauh dari pesisir dan hanya mendapat sedikit ruang sempit
digaris pantai sekedar tempat melintas dari rumah ketempat perahu ditambat....
....lalu nelayan sekali lagi menjadi 'orang asing' dipesisir yang indah yang
dikuasai swasta rakus komersial ............ .
salam,
aby
Risfan M <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:
Rekan-rekan,
Menyambut seloroh pak Aby, saya kira perusahaan-perusaha an besar di negara
kita juga masih menggunakan prinsip primitif "buru, tangkap" alias eksploitasi
SDA tanpa upaya pengelolaan yang sustainable.
Masalah pengawalan perairan, dengan kapal yang jumlahnya terbatas, kecepatan
jelajahnya terbatas. Sehingga soalnya hanya kucing-kucingan dengan petugas.
Asal tahu bocoran frekuensi radionya, mereka mudah sekali mengelabui petugas.
Ibarat pedagang kaki lima yang dapat bocoran jadwal patroli satpol PP. Jadi
bukan soal modal, tapi soal niat baik yang tidak ada.
Mengenai nasib nelayan, seperti usaha mikro. Ya begitulah. Atau bahkan
seperti PKL, kalau garis pantai sudah diisi budi-daya usaha menengah
(aquaculture, rumput laut) kalau gak ati-ati bisa "terusir" mereka. Ini
memerlukan kepedulian, agar masing-masing tidak hanya mengurusi "program"
masing-masing.
Normatifnya tentu perlu perencanaan komprehensif, sinergis. Tapi kenyataannya
repot karena tiap rencana, program dari tiap pihak punya TOR dan schedule
masing-masing. Jadi yang praktis sajalah, yang penting "peduli" dan menghormati
daerah dan komunitas lokal, karena pada merekalah sebetulnya efetivitas tiap
program/kegiatan diuji.
Mengenai kekuatiran pencurian oleh tetangga, itu hanya membuktikan hukum
gravitasi. Ada medan magnet yang menarik, maka larilah ikan, kayu, buruh,
capital, intelektual, karya cipta, dst ke sana. Toh habis teriak maling
terbukti tidak ada action penyelamatan aset negeri. Kalau bicara konsep
center-periphery, tahulah kita yang mana pusat, yang mana hinterland
('terbelakang' ) nya.
Belakangan ini saya harus membaca beberapa buku bisnis & manajemen yang
ditulis ilmuwan Kawasan Asia Tenggara ini. Banyak dibahas strategi 'rejeki
nomplok' dengan membeli perusahaan-perusaha an di nusantara, terutama bidang
prasarana, bidang explotasi SDA, termasuk perikanan yang sedang kesulitan
cash-flow, lalu menjualnya lagi dengan harga berlipat.
Sementara pikiran kita tersita sengketa pilkada, konflik elit yang
memprovokasi massa, dan pembagian BLT yang selalu ricuh. Gitu saja kok
repot........
Salam,
Risfan M.
--- On Fri, 6/13/08, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:
From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] com>
Subject: [plbpm] Re: Tradisi? Re: Ikan Indonesia Masuk ke Rumpon Malaysia
To: [EMAIL PROTECTED] ups.com, [EMAIL PROTECTED] com
Date: Friday, June 13, 2008, 9:52 PM
Pak Eka ysh,
Benar bahwa batas laut kita dengan Malaysia ada yang 'hanya' 11.5 mil
(didepan pulau Karimun).. atau sebaliknya dekat Port Klang batas laut pihak
Malaysia sendiri juga lumayan sempit..... tetapi dipihak kita keutara (barat
laut) selepas Rupat dan Bagansiapiapi. .....mulai dari LabuanBatu,
Tanjungbalai, Belawan, Pangkalanbrandan, Langsa terlebih LhokSeumawe. ......
batas laut kita itu sangat melebar mencapai 80mil bahkan lebih....... ..
Bahwa diperairan selat Malaka...... .... memang budaya adalah budaya.. atau
tradisi adalah tradisi..... ialah terdapat tradisi/ budaya menangkap ikan oleh
nelayan secara turun temurun.....
Namun karena nelayan tradisional kita (bercampurdengan pengusaha ikan UKM
bermodal) terus-menerus melanjutkan begitu saja budaya atau tradisi 'buru dan
tangkap' masa lalu itu "tanpa penyesuaian". ... seperti mulai terdapat faktor
overpopulasi. ... hingga jumlah nelayan meningkat... .... lalu faktor
modernisasi jaring sampai pernah dipakai 'pukat harimau' yang lalu dilarang itu
......belum lagi kalau dipakai pula model bahan peledak yang lalu merusak
ekologi laut........ sangat kurang terdapat 'jeda penangkapan ikan' dan jeda
'rehabilitasi' ....... tentu saja secara matematik populasi ikan lama-lama
kalah pertumbuhannya dengan peningkatan frekwensi penangkapannya. ....
Belum lagi kata pak Abimanyu.... .walau tak lagi dipakai pukat harimau
...... tapi ikan-ikan kecil walau sempat lolos dari jaring...... tak urung
mereka menderita stress berat juga atau cedera .... bisa nggak doyan makan,
sakit lalu mati.......merasaka n terserempet jaring atau tertabrak ikan-ikan
besar dalam jumlah banyak yang berontak karena terjerat jaring...... .,
ekologinya terusak juga oleh jaring raksasa..... dsb....
Bahwa menurut anda jalan keluarnya adalah :
".......meningkatkan kegiatan perikanan bagi nelayan pantai timur dengan
membantu menyediakan kapal-kapal bermotor ukuran besar sehingga mampu berlayar
lebih jauh dan lebih lama, dan lebih ke utara hingga ke barat......"
Saya sih setuju saja ....... itu artinya pemberian kredit kapal oleh lembaga
keuangan.... .. yang ia atau tidaknya tergantung kepada penilaian kelayakan
lembaga keuangan, karena pertimbangan mereka sering njlimet juga, mereka
pikirkan asuransi segala ......... lalu sebagai kapal besar konsumsi solarnya
juga sekarang semakin berat....... budaya 'kapal layar' dengan tenaga gerak
angin semakin kurang.... sehingga kalau semuanya serba kapitalisitik begitu
.... apakah nelayan kecil mampu menembus kelayakan penilaian oleh lembaga
keuangan .. saya nggak tahu........ .
Kalau soal "mengamankan wilayah perbatasan" untuk pelanggarannya. ...... saya
kira itu sih mungkin juga... tetapi barangkali sebatas "melaporkan kepada
TNI-AL"..... sebab kalau harus 'duel' dengan pelanggar batas sedang sipelanggar
kapalnya lebih besar dan bersenjata.. ... tentu nelayan kita mikir dulu.....
kecuali pelanggarnya sekedar sepasang muda-mudi atau ABG dengan perahu kecil
..... mungkin mereka bisa tangani sendiri tanpa TNI-AL.....
Kalau soal 'perompakan' saya 'no comment' deh ya.. hehe....
Tetapi saya kira pengembangan 'budaya baru' atau 'budaya logis' pembangunan
berkelanjutan ...seperti 'rumponisasi '.. apalagi orang Belawan sendiri
mengatakan "perlu mengembangkan 5000 titik rumpon" dan mereka baru
kembangkan "6/ enam titik rumpon seberat 20 ton" (whalahh) ...... maka itu
menunjukkan bahwa masyarakat nelayan disana setidaknya paham dan sadar juga
bahwa budaya / budidaya perikanan berkelanjutan bukanlah sekedar budaya
perikanan "buru, kejardan tangkap saja"...... namun juga budaya perikanan "jeda
tangkap, rehabilitasi dan tentu saja......rumpon" .... Selain kampanye "1 juta
pohon"... saya kira perlu juga setidaknya "kampanye nasional tanam 100.000
rumpon" dilaut...... ..
Saya kira creativity untuk perluasan kesempatan kerja perlu terus
dikembangkan dan dipandang penting ...... demikian juga faktor2 pendukung
sukses pembangunan seperti KB, pemberantasan korupsi... dsb......
Selamat berakhir pekan dan salam,
aby
ekadj06 <[EMAIL PROTECTED] com> wrote:
Recent Activity
1
New Members
Visit Your Group
Yahoo! Search
Start Searching
Find exactly
what you want.
All-Bran
10 Day Challenge
Join the club and
feel the benefits.
Health Groups
for people over 40
Join people who are
staying in shape.
.
