--- In [email protected], "Mohammad Andri Budiman" 
<mand...@...> wrote:
> Mengapa tidak berpikir untuk meyakinkan para penguasa, artis-artis
> sinetron, kaum berduit, dan berpengaruh di negeri ini untuk berhenti
> tinggal di Jakarta?
> 
> Salam,
> Andri
>

Mohon maaf. Saya salah. Tidak ada yang bisa memaksa mereka tinggal di 
manapun. Itu hak azasi orang per orang. 

Lagi pula, siapa yang mau tinggal di daerah kalau sudah makmur? Di 
daerah tidak ada "entertainment". (Orang daerah pun bingung 
"entertainment" itu bahasa apa?). 

Di daerah kalau ada apa-apa susah dapat perhatian Pemerintah Pusat. Di 
Sumbagut, misalnya, sudah pemadaman lampu bergilir bertahun-tahun, 
siapa yang peduli? (Di Jakarta cukup satu hari mati lampu untuk 
membuat Bapak Wapres berkomentar dan cukup satu pemadaman di Stadion 
Gelora Bung Karno untuk membuat Bapak Presiden menelepon Bapak Menteri 
ESDM dan kemudian Bapak Dirut PLN pun terbirit-birit meninjau lokasi). 

Di daerah orangnya sirik-sirik. Wajar saja mereka sirik, sumber daya 
alam ada di mereka, tapi uangnya ada di Jakarta. 75% uang nasional ada 
di Jakarta? 60%? Angka tidak penting: ada gula ada semut, urbanisasi 
ke Jakarta makin meningkat. (Mereka orang-orang daerah yang datang 
(belakangan) ke Jakarta tidak tahu diri, siapa mereka itu, bikin 
macet, usir saja, Bapak Gubernur!).

Kalau tidak ada investasi masuk ke daerah, itu bukan salah Pemerintah 
Pusat. Salah sendiri, rakyat daerah kok memilih Gubernur atau Bupati 
yang tidak pandai menarik investor. (Jakarta lain. Investasi apa aja 
bisa, balik balik modal juga gampang, wong investor pasti yakin 
uangnya ada di situ. Bisnis tol dalam kota? Cuma ada dan hanya bisa di 
Jakarta!) 

Problem Jakarta adalah Problem Nasional. Problem daerah? Kan sudah ada 
desentralisasi? Urus diri sendiri dong. Mau nambah anggaran buat APBD? 
Silakan berebut dengan daerah-daerah lain, kami sedang fokus untuk 
proyek MRT di Jakarta.

Mari tingkatkan Pemusatan Segala-galanya di Jakarta. Uang. Kekuasaan. 
Hiburan. Utang -- upps, maaf, yang terakhir ini tentu harus tetap 
ditanggung bersama-sama secara Nasional.

Kami berhak. Mereka tidak. Ibukota RI tetap kami, Jakarta. 

Jadi, daerah-daerah Kasta Sudra, berhentilah kalian berteriak dan 
bergolak! 
Sing podo rukun. 
Biar kami, Jakarta, yang "menikmati" macet harian dan banjir tahunan 
ini..:-)

Salam,
Andri

Kirim email ke