Bung Andri,.. Kalau mau sih, salah satu dari kota di luar jawa < mengkudeta > jakarta,..
Dan mengambil alih status ibukota nasional,.. Melalui jalur-jalur politk dan kekuasaan perwakilan daerah,.. Itu kalau memang dari daerah luar jakarta memang berminat untuk jadi Ibukota loh,.. Jangan-jangan mereka gak berminat juga menjadikan kota kesayangannya menjadi Ibukota,. Bagaimana,.. Ajak daerah untuk revolusi? hehehehhe Best Regards, Benedictus Dwiagus S. http://bdwiagus.blogspot.com http://bdwiagus.multiply.com "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T. H. White :::... Indo-MONEV ...::: Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on monitoring and evaluation and other related development issues including development aid works, particularly in Indonesia. Join in by sending an email to: [email protected] From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Mohammad Andri Budiman Sent: 19 December 2008 00:06 To: [email protected] Subject: [referensi] Ibukota RI *Tetap* Jakarta --- In [email protected] <mailto:referensi%40yahoogroups.com> , "Mohammad Andri Budiman" <mand...@...> wrote: > Mengapa tidak berpikir untuk meyakinkan para penguasa, artis-artis > sinetron, kaum berduit, dan berpengaruh di negeri ini untuk berhenti > tinggal di Jakarta? > > Salam, > Andri > Mohon maaf. Saya salah. Tidak ada yang bisa memaksa mereka tinggal di manapun. Itu hak azasi orang per orang. Lagi pula, siapa yang mau tinggal di daerah kalau sudah makmur? Di daerah tidak ada "entertainment". (Orang daerah pun bingung "entertainment" itu bahasa apa?). Di daerah kalau ada apa-apa susah dapat perhatian Pemerintah Pusat. Di Sumbagut, misalnya, sudah pemadaman lampu bergilir bertahun-tahun, siapa yang peduli? (Di Jakarta cukup satu hari mati lampu untuk membuat Bapak Wapres berkomentar dan cukup satu pemadaman di Stadion Gelora Bung Karno untuk membuat Bapak Presiden menelepon Bapak Menteri ESDM dan kemudian Bapak Dirut PLN pun terbirit-birit meninjau lokasi). Di daerah orangnya sirik-sirik. Wajar saja mereka sirik, sumber daya alam ada di mereka, tapi uangnya ada di Jakarta. 75% uang nasional ada di Jakarta? 60%? Angka tidak penting: ada gula ada semut, urbanisasi ke Jakarta makin meningkat. (Mereka orang-orang daerah yang datang (belakangan) ke Jakarta tidak tahu diri, siapa mereka itu, bikin macet, usir saja, Bapak Gubernur!). Kalau tidak ada investasi masuk ke daerah, itu bukan salah Pemerintah Pusat. Salah sendiri, rakyat daerah kok memilih Gubernur atau Bupati yang tidak pandai menarik investor. (Jakarta lain. Investasi apa aja bisa, balik balik modal juga gampang, wong investor pasti yakin uangnya ada di situ. Bisnis tol dalam kota? Cuma ada dan hanya bisa di Jakarta!) Problem Jakarta adalah Problem Nasional. Problem daerah? Kan sudah ada desentralisasi? Urus diri sendiri dong. Mau nambah anggaran buat APBD? Silakan berebut dengan daerah-daerah lain, kami sedang fokus untuk proyek MRT di Jakarta. Mari tingkatkan Pemusatan Segala-galanya di Jakarta. Uang. Kekuasaan. Hiburan. Utang -- upps, maaf, yang terakhir ini tentu harus tetap ditanggung bersama-sama secara Nasional. Kami berhak. Mereka tidak. Ibukota RI tetap kami, Jakarta. Jadi, daerah-daerah Kasta Sudra, berhentilah kalian berteriak dan bergolak! Sing podo rukun. Biar kami, Jakarta, yang "menikmati" macet harian dan banjir tahunan ini..:-) Salam, Andri
