Dear All, Sebetulnya tanpa debat atau olok-olok, sinis-sinisan, lucu-lucuan. Dari hari pertama belajar Regional Planning dulu (back 2 basic) sudah dibeberkan isyunya memang di negara sedang berkembang yang sudah kadung punya "pusat utama" sebelum sadar pembangunan, masalahnya memang kuatnya magnet gravitasi "kota utama" tersebut. Kuatnya magnet ekonomi, keterpusatan pemerintahan, keterpusatan entertaintment, keterpusatan kesempatan bagi sektor informal, bagi pencari kerja baru, dst. Dan, snowballing daya tariknya.
Itu pula obsesi semua regional planner, geographer di dunia ini. Hampir semua negara sedang berkembang dengan ratusan rezim pemerintahannya. Selalu dalam dilema, menyejahterakan "populasi" yang bergerombol itu atau kepentingan "jangka panjang" penyebaran. Tapi karena anggaran selalu terbatas, ya prioritas daerah padat dulu yang dimenangkan. Yang secara politis juga kuat teriakannya. Bisa dibilang planner dan geographer saja yang peduli dengan itu. Tapi negara sedang berkembang ini kan selalu punya persoalan ekonomi (makro) yang sepertinya tidak akan mengorbankan "target angka pertumbuhannya" demi penyebaran lokasi. Karena harus diakui juga "mahalnya" investasi di "wilayah baru", ICOR nya relatif tinggi. Yang bagi teman-teman finance yang mengejar BCR akan selalu dilematis dalam menjustify membangun prasarana di wilayah yang masih sepi. Jadi tantangannya bagaimana memperjuangkan pemerataan regional ini, dan bagaimana selalu menyadarkan pengambil keputusan. DKI Jakarta juga tidak bisa dikritik terus, karena justru pemerintah nasional yang tak acuh, membiarkan DKI menghadapi masalah "kegagalan pemerataan" pembangunan nasional itu sendirian. Menghadapi membanjirnya lautan urbanisan yang kian melonjak saat krisis ekonomi terjadi. Apakah DKI perlu dipimpin oleh Gubernur yang setegas- tegasnya, untuk mengahalau pendatang baru, biar tertib? Meningkatkan pembangunan infrastruktur agal optimal sebagai kota jasa? Atau sebaliknya. Cuek se cuek-cueknya, biarkan macet, biarkan banjir, biar tidak ekonomis, biar semua investor, orang pergi meninggalkannya. Biar pemerintah pusat memilih pindah sendiri. Kemarin saya lihat ada buku 'world economic geography' (WB report) yang menunjukkan realita bahwa selama beberapa decade ini tidak ada perubahan significant dalam pola penyebaran geografis pembangunan tiap negara. Polanya masih timpang, terpolarisasi. Harapan ke depannya, setidaknya "lebih inclusive", pelayanan publik lebih terbuka untuk semua lapisan. Kesimpulannya, ya memperjuangkan terus penyebaran/pemerataan pembangunan antar wilayah (horizontal). Tapi jangan lupa bahwa pada pusat-pusat yang ada mesti lebih segera dibuka akses yang lebih rata antar lapisan (vertikal). Mungkin begitu? Dan, kalau mau "berjuang betulan" ya mesti tahu juga bahwa dalam era ini "kampanye ide & advokasi" itu mesti dilakukan sebagai gerakan, melibatkan forum-forum, lobi-lobi dengan semua pihak. Gak bisa berjuang bikin UU, bikin PP terus otomatis semua bergerak. Harus pula jelas (clear) argumentasinya bagi semua pihak, bahwa pemerataan (yang hasilnya tampak jangka menengah dan panjang) itu lebih 'baik' daripada pertumbuhan jangka pendek, tapi menimbulkan masalah jangka panjang. Sementara umur setiap rezim pemerintahan nasional/daerah ya hanya lima tahunan. Sampai disini harus diakui keterbatasan dari planner (kita-kita ini) sebagai profesi teknis, mayoritas anggotanya juga birokrat dan rekanannya, yang tidak hobi berpolitik, untuk mau/mampu melakukan gerakan yang hampir tak ada bukti empiris suksesnya di muka bumi tersebut. Nyatanya keberhasilan pemerataan pembangunan, dan manfaatnya di negara sedang berkembang masih lebih berupa retorika. (Untuk menggoda Mas Andri. Mungkin yang emosional seperti Anda itu sebagian adalah mereka yang pernah tinggal di Jakarta/Jawa terus "harus" tinggal di daerah luar Jawa. Tapi orang-orang di daerah itu biasa-biasa saja. Kalau melihat peta dunia, di USA juga ada Omaha, Greenland, tidak semua seperti New York) Salam, Risfan Munir --- In [email protected], "abimanyu takdir alamsyah" <takdi...@...> wrote: > > ha ha ha.....lucu juga > > abimanyu > > 2008/12/19 Mohammad Andri Budiman <mand...@...> > > > --- In [email protected] <referensi%40yahoogroups.com>, > > "Mohammad Andri Budiman" > > <mandrib@> wrote: > > > Mengapa tidak berpikir untuk meyakinkan para penguasa, artis- artis > > > sinetron, kaum berduit, dan berpengaruh di negeri ini untuk berhenti > > > tinggal di Jakarta? > > > > > > Salam, > > > Andri > > > > > > > Mohon maaf. Saya salah. Tidak ada yang bisa memaksa mereka tinggal di > > manapun. Itu hak azasi orang per orang. > > > > Lagi pula, siapa yang mau tinggal di daerah kalau sudah makmur? Di > > daerah tidak ada "entertainment". (Orang daerah pun bingung > > "entertainment" itu bahasa apa?). > > > > Di daerah kalau ada apa-apa susah dapat perhatian Pemerintah Pusat. Di > > Sumbagut, misalnya, sudah pemadaman lampu bergilir bertahun- tahun, > > siapa yang peduli? (Di Jakarta cukup satu hari mati lampu untuk > > membuat Bapak Wapres berkomentar dan cukup satu pemadaman di Stadion > > Gelora Bung Karno untuk membuat Bapak Presiden menelepon Bapak Menteri > > ESDM dan kemudian Bapak Dirut PLN pun terbirit-birit meninjau lokasi). > > > > Di daerah orangnya sirik-sirik. Wajar saja mereka sirik, sumber daya > > alam ada di mereka, tapi uangnya ada di Jakarta. 75% uang nasional ada > > di Jakarta? 60%? Angka tidak penting: ada gula ada semut, urbanisasi > > ke Jakarta makin meningkat. (Mereka orang-orang daerah yang datang > > (belakangan) ke Jakarta tidak tahu diri, siapa mereka itu, bikin > > macet, usir saja, Bapak Gubernur!). > > > > Kalau tidak ada investasi masuk ke daerah, itu bukan salah Pemerintah > > Pusat. Salah sendiri, rakyat daerah kok memilih Gubernur atau Bupati > > yang tidak pandai menarik investor. (Jakarta lain. Investasi apa aja > > bisa, balik balik modal juga gampang, wong investor pasti yakin > > uangnya ada di situ. Bisnis tol dalam kota? Cuma ada dan hanya bisa di > > Jakarta!) > > > > Problem Jakarta adalah Problem Nasional. Problem daerah? Kan sudah ada > > desentralisasi? Urus diri sendiri dong. Mau nambah anggaran buat APBD? > > Silakan berebut dengan daerah-daerah lain, kami sedang fokus untuk > > proyek MRT di Jakarta. > > > > Mari tingkatkan Pemusatan Segala-galanya di Jakarta. Uang. Kekuasaan. > > Hiburan. Utang -- upps, maaf, yang terakhir ini tentu harus tetap > > ditanggung bersama-sama secara Nasional. > > > > Kami berhak. Mereka tidak. Ibukota RI tetap kami, Jakarta. > > > > Jadi, daerah-daerah Kasta Sudra, berhentilah kalian berteriak dan > > bergolak! > > Sing podo rukun. > > Biar kami, Jakarta, yang "menikmati" macet harian dan banjir tahunan > > ini..:-) > > > > Salam, > > Andri > > > > > > >
