[GELORA45] YLBHI:Demokrasi di Kepemimpinan Jokowi Jilid II Makin Kelam

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

ttps://www.suara.com/news/2019/10/14/221752/ylbhi-demokrasi-di-kepemimpinan-jokowi-jilid-ii-makin-kelam



*YLBHI: Demokrasi di Kepemimpinan Jokowi Jilid II Makin Kelam*

Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat

Senin, 14 Oktober 2019 | 22:17 WIB

[image: YLBHI: Demokrasi di Kepemimpinan Jokowi Jilid II Makin Kelam]Calon
Presiden nomor urut 1 Jokowi bertemu Calon Wakil Presidennya Maruf Amin di
Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/3/2019). [Biro Setpres]

*”*
*”…...semakin banyak kejadian yang ujungnya demokrasi di Indonesia terus
turun dan makin kelam."*

*Suara.com - *Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (*YLBHI*
) menyebut kebebasan berdemokrasi pada
pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin periode 2019-2024 mendatang bakal
akan semakin mengalami dekadensi.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur memiliki catatan yang suram yang dilakukan
penegak hukum seperti kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Isnur awalnya menyidir penangkapan terhadap aktivis Dhandy Laksono maupun
penangkapan musisi *Ananda Badudu*
 hingga
seorang pemuda bernama *Akbar Alamsyah*
 yang tewas saat ikut berdemo di
sekitar gedung DPR RI.

Menurut Isnu, kasus meninggalnya Akbar baru ditemukan sekitar 8 sampai 10
hari setelah sempat koma dan beberapa kali dipindahkan ke rumah sakit
berbeda.

"Itu pun ditemukan di rumah sakit ketiga. Jadi dia dirawat dulu di RS
Pelni, dipindah ke RS Polri Bhayangkara, baru orang tuanya bisa melihat
setelah dipindah ke RSPAD dan meninggal kemarin Kamis 10 Narkoba Oktober,"
kata Isnur Proyeksi Masyarakat Sipil Bidang Penegakan Hukum Lima Tahun
Mendatang' di Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Dia juga melihat ada kejanggalan atas pernyataaan polisi yang menyebut
Akbar tewas akibat terjatuh. Namun, dugaan sementara, Akbar meninggal
akibat pukulan benda tumpul hingga ada bagian organ tubuhnya hancur.

"Akbar bukan hanya mengalami penyiksaan yang luar biasa, ginjalnya hancur,
tulang tengkoraknya hancur. Di masa koma itu, ketika dia nggak sadar, orang
tuanya nggak tahu anaknya dimana," ujar Isnur.


Menurut Isnur, orang tua Akbar mengetahui keberadaan anaknya ketika
mendapatkan surat yang dikirim oleh JNE ketika anaknya ditetapkan sebagai
tersangka terkait meletusnya kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta saat
demo di DPR.

Kemudian, terkait penangkapan Dhandy pula yang dianggap YLBHI sebagai
mundurnya demokrasi di negeri ini. Atas tweet Dhandy mengebai masalah di
Papua.

"Lagi ramai-ramai begitu, habis suasana demonstrasi dan bruralitas aparat,
malam hari jam 1 Dhandy Dwilaksono yang kami tahu sering *ngetwit*,
kampanyein banyak hal, ditangkap. Langsung sebagai tersangka," tegas Isnur.

Selanjutnya, Ananda dijemput oleh pihak kepolisian sekitar pukul 01.00 WIB.
Di mana bukan masuk dalam Standar operasional Prosedur (SOP) kepolisian
yang memanggil Ananda dalam waktu larut malam. Dhandy menurut polisi
sebagai penyalur dana dalam aksi demonstrasi di DPR.

“Ini gambaran, hampir yang kami dampingi di seluruh wilayah Indonesia yang
ada kantor YLBHI, 16 kantor LBH, Papua sampai Aceh, sama persis,” ucap
Isnur.

Maka itu, Isnur menyebut penegakan hukum jilid pertama Jokowi belum
memberikan perlindungan terhadap hak korban. Sebab, kata dia, selama ini
intitusi kepolisian dan kejaksaan dinilai menjadi aktor kriminalisasi
terhadap kebebasan masyarakat.

“Kesimpulan kami, kepolisian dan kejaksaan belum jadi lembaga yang
menegakkan hukum secara berkeadilan dan melindungi hak korban. Sebaliknya,
dalam tuntutan, dua lembaga ini jadi aktor yang melakukan kriminalisasi
terhadap hak kebebasan dan impunitas terhadap pelanggaran HAM,” tegas Isnur.

“Kalau enggak ada perubahan secara kelembagaan ke depan, maka penegakan HAM
hukum di Indonesia akan semakin banyak melangar HAM, semakin banyak
kejadian yang ujungnya demokrasi di Indonesia terus turun dan makin kelam."

[GELORA45] Wiranto

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Selain menyanyi di gereja, Wiranto juga nyanyi langgam Jawa :
https://www.youtube.com/watch?v=XeYuAi3_ncw

[GELORA45] SoalPemilihan Anggota Kabinet, Jokowi Disebut Masih `Tersandera` Megawati

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.harianterbit.com/nasional/read/111614/Soal-Pemilihan-Anggota-Kabinet-Jokowi-Disebut-Masih-Tersandera-Megawati


*Soal Pemilihan Anggota Kabinet, Jokowi Disebut Masih `Tersandera` Megawati*

Safari

Senin, 14 Oktober 2019 - 11:04 WIB

*Jakarta, Hanter* - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma'ruf Amin
mengatakan proses penyusunan struktur kabinet masih dalam proses
penyempurnaan sehingga masih belum dapat diumumkan. Sementara itu, sejumlah
pengamat menyebut, pemilihan kabinet kementerian yang merupakan hak
perogratif Presiden terpilih Joko Widodo ‘tersandera’ oleh Ketua Umum PDI
Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Pak Jokowi tersandera Bu Mega, iya. Pak Jokowi gak bisa mengabaikan Bu
Mega dalam penentuan dan pemilihan kabinet menteri," kata pengamat politik
dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun di kawasan Cikini,
Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).

Ketersanderaan ini, kata Ubedilah ditengarai karena Mega berjasa menjadikan
Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia. “Karena hal ini, keputusan
utama pemilihan kabinet menteri diduga sebagian besar ada di tangan
Megawati,” papar Ubedillah Badrun.

Terkait bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi pemerintahan, menurut
Ubedillah, sepertinya diterima Jokowi setengah hati. "Saya melihat pak
Jokowi masih setengah hati menerima Demokrat. Karena betapa pun pak Jokowi
adalah petugas partai dalam kacamata PDIP. Jadi pak Jokowi mesti komunikasi
dengan bu Megawati," kata dia.

*Cinta Segitiga*

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyebut
penyusunan kabinet kementerian pada periode kedua Joko Widodo menjabat
diwarnai dengan 'cinta segitiga'.

Cinta segitiga ini kata dia, terjadi antara Jokowi, poros Teuku Umar yakni
PDI Perjuangan dan poros Gondangdia atau Partai NasDem.

"Saya menyebut penyusunan kabinet ini cinta segitiga antara Jokowi dengan
poros Gondangdia, dan Poros Teuku Umar," kata Qodari di daerah Cikini,
Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10), seperti dilansir CNN INdonesia.

Sebagai Presiden terpilih, lanjut Qodari, Jokowi memang sedang berusaha
menjaga keseimbangan di dalam parpol koalisi yang mendukungnya.
Keseimbangan ini, kata dia, tentu berhubungan dengan poros Gondangdia dan
Teuku Umar yang nampaknya sedang cukup tegang.

Kedua poros ini memang memiliki pemikiran yang berbeda soal pemilihan
partai di koalisi untuk masuk kabinet Jokowi. Dugaan dia, inilah yang
membuat Jokowi nampak goyah dalam menentukan pilihan para pembantunya di
kabinet mendatang.

"Pak Jokowi memerlukan dua-duanya, tapi dua-duanya juga punya motivasi
berbeda. Misal dari poros Gondangdia, tidak mau ada partai baru masuk
karena jatah menterinya bisa berkurang. Tapi dari kacamata Teuku Umar ya
mungkin memikirkan nanti 2024 barangkali bisa koalisi dengan Partai
Gerindra, dengan Prabowo," katanya.

Sementara itu, sambung Qodari, keduanya bersitegang soal boleh atau tidak
bolehnya partai lain masuk dalam kabinet, Jokowi justru berpikir untuk
mempertahankan yang ada dan menambah kekuatan. Hal inilah yang menyebabkan
sulitnya mengambil langkah negosiasi yang berujung pada win-win solution.

"Dari kacamata Pak Jokowi saya sekarang melihat koalisi baru 60 persen.
Kalau 60 persen kan ada apa-apa nanti tinggal 50 persen, susah. Jadi mau
tambah kursi partai menjadi 70 persen," katanya.

*Ingkar Janji*

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Institute for Strategic and
Development (ISDS) Aminudin mengatakan, jika Jokowi  sulit lepas dari
sandera Megawati maka Jokowi ingkar janji lagi di Pilpres 2019 yang
mengobral janji merampingkan birokrasi. Oleh karena itu yang dilakukan
Jokowi akan membuat pemborosan birokrasi dan anggaran negara yang berlipat.

"Karena uang negara yang seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk
kesejahteraan rakyat banyak dan pelayanan publik makin banyak tersedot
untuk kepentingan elite," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Senin
(14/10/2019).

Sementara itu pengamat sosial politik dari Lembaga Kajian dan Analisa
Sosial (LeKAS) Karnali Faisal menegaskan korelasi antara Megawati sebagai
Ketua Umum PDIP dan Jokowi sebagai kader partai merupakan potret ideal
dalam dunia politik. Partai mendorong kader terbaiknya untuk dicalonkan
sebagai pemimpin pada semua jenjang jabatan dalam perhelatan pemilihan.

"Korelasi tersebut akan lebih baik lagi jika pasca terpilih sebagi
bupati/gubernur/presiden, partai memberikan kebebasan sepenuhnya bagi kader
yang terpilih dalam menentukan para pembantu di pemerintahannya," jelasnya.

"Kita berharap Megawati atau siapapun yang merasa berjasa mengantarkan
Jokowi terpilih kembali sebagai presiden untuk memberikan ruang yang lebih
luas dalam menentukan menteri-menteri di pemerintahan periode mendatang.
Ini tentu saja dalam rangka menjaga kepercayaan publik," tegasnya.

[GELORA45] PascaPenusukan Wiranto, Densus 88 Tangkap 22 Terduga Teroris

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.sinarharapan.co/hukum/read/8995/pasca_penusukan_wiranto__densus_88_tangkap_22_terduga_teroris


*Pasca Penusukan Wiranto, Densus 88 Tangkap 22 Terduga Teroris*

Senin , 14 Oktober 2019 | 18:33


JAKARTA - Sebanyak 22 terduga teroris ditangkap Densus 88 Antiteror Polri
setelah penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Para terduga teroris di tangkap di 8
provinsi.

Delapan provinsi itu yakni Banten, Jawa Barat (Jabar), Bali, Jambi,
Jakarta, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Utara (Sulut) dan Lampung.
Data penangkapan itu tercatat mulai tanggal 10-14 Oktober.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo
menyatakan hal itu di Mabes Polri, Senin (14/10/2019)."Ini adalah
penangkapan terduga pelaku tindak kejahatan terorisme dari tanggal 10
sampai 14 Oktober. Sudah 22 tersangka yang dilakukan preventive strike atau
penegakan hukum," katanya.

Ia menambahkan, kelompok-kelompok teroris itu memiliki ciri khas berbaiat
ke ISIS dan memiliki tujuan hidup melakukan aksi teror. Dalam merencanakan
serangan, mereka bergerak sendiri-sendiri."Setelah menyampaikan idenya
hendak melakukan amaliyah, dia independen dan mereka bergerak untuk
amaliyah sesuai kemampuan masing-masing," ia menambahkan.

Berikut data penangkapan teroris dalam kurun waktu 10-14 Oktober 2019:

Kamis, 10 Oktober 2019

1. Syahrial Alamsyah alias Abu Rara (penusuk Wiranto dan terlibat kelompok
JAD Bekasi pimpinan Abu Zee), ditangkap di Menes, Pandeglang Banten.

2. FA (istri Abu Rara yang menusuk Kapolsek Menes Kompol Dariyanto)
ditangkap di Menes, Pandeglang Banten.

3. RA (perempuan yang diduga masuk jaringan Abu Rara) ditangkap di Banten.

Jumat, 11 Oktober 2019

4. WBN alias Budi (pria yang menjadi anggota JAD sejak 2015 dan berbaiat ke
ISIS pada 2016 lalu) ditangkap di Bandung, Jawa Barat.

5. AT (mengetahui rencana amaliyah Abu Rara dan berkomunikasi dengan Abu
Rara, dia juga merencanakan amaliyah dengan target polisi) ditangkap di
Bali.

6. ZAI (anak laki-laki dari AT yang dilibatkan dalam rencana aksi teror
ayahnya) ditangkap di Bali.

7. S alias Jack Sparrow (Anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang
memiliki kemampuan membuat bom dan merencanakan aksi teror di Papua)
ditangkap di Sulawesi Utara.

8. R alias Putra (terkait dengan kelompok teroris JAD Bekasi pimpinan Abu
Zee serta teroris Wawan Witjaksono dan terlibat perampokan toko emas di
Magetan, Jawa Timur) ditangkap di Jambi.

9. TH (terlibat dalam kelompok teroris Abu Zee dan telah berbait ke ISIS)
ditangkap di Cengkareng, Jakarta Barat.

Minggu, 13 Oktober 2019

10. NAS (terlibat dalam kelompok teroris Abu Zee dan telah berbait ke ISIS)
ditangkap di Bandar Lampung, Lampung.

11. A (membuat 10 bom pipa dan siap melakukan bunuh diri atas perintah
pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Ali Kalora) ditangkap Poso,
Sulteng.

12. RF (anggota kelompok JAD Cirebon yang pernah diajak Wawan Witjaksono
melakukan aksi teror dan terakhir bergabung dengan Abu Zee) ditangkap di
Indramayu, Jabar.

13. YF (amir dari JAD Cirebon yang memiliki koneksi dengan Wawan
Witjaksono) ditangkap di Cirebon, Jabar.

14. BA (amir JAD Cirebon yang terhubung dengan Wawan Witjaksono) ditangkap
di Cirebon, Jabar.

15. APS alias Aris Hidayat (terkait kelompok teroris JAD Jabar pimpinan Abu
Syahid atau Syuhada) ditangkap di Bandar Lampung, Lampung.

Senin, 14 Oktober 2019

16. TH (terkait dengan sel APS alias Aris Hidayat) ditangkap di Bandar
Lampung, Lampung.

17. Y alias Yudistira (terkait dengan sel APS alias Aris Hidayat) ditangkap
di Bandar Lampung, Lampung.

18. N (terlibat rencana aksi teror terduga teroris WBN) ditangkap di
Bandung, Jabar.

19. JJ (terlibat rencana aksi teror terduga teroris WBN) ditangkap di
Bandung, Jabar.

20. AAS (terlibat rencana aksi teror terduga teroris WBN dan melakukan fa'i
dengan cara meninjam uang ke bank lalu tak dibayar) ditangkap di Bandung,
Jabar.

21. MRM alias Rifki (terkait dengan sel APS alias Aris Hidayat) ditangkap
di Lampung.

[GELORA45] Hakim MK: Gugatan UU KPK Baru Tak Jelas

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Hakim MK: Gugatan UU KPK Baru Tak Jelas

Selasa , 15 Oktober 2019 | 09:36
Hakim MK: Gugatan UU KPK Baru Tak Jelas
Sumber Foto detik.com
Eni Nurbaningsih
POPULER
Pasca Penusukan Wiranto, Densus 88 Tangkap 22 Terduga Teroris 
Siang 
Ini Aktor Jefri Nichol Hadapi Tuntutan 
Bupati 
Indramayu Terjaring OTT KPK 
Hakim 
MK: Gugatan UU KPK Baru Tak Jelas 
Bupati 
Indramayu Kena OTT Karena Suap Proyek Dinas PU 


Listen to this

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Eni Nurbaningsih menyatakan 
gugatan UU KPK baru tidak jelas. Sebab, UU itu belum diberi penomoran 
tapi sudah digugat ke MK.


"Saya ingin menggarisbawahi juga bahwa permohonan ini adalah permohonan 
yang seharusnya harus jelas objeknya. Sementara, objek yang diajukan ini 
kan belum ada, masih titik-titik di situ. Nggak boleh juga dititipkan 
kepada MK, nanti titik-titiknya dititipkan ke MK, nggak boleh karena ini 
yang mengajukan permohonan adalah pemohon, kan begitu, jadi harus ada 
kejelasan," kata Eni yang dikutip dalam risalah sidang MK sebagaimana 
dilansir website MK, Selasa (15/10/2019).


Hal itu disampaikan dalam sidang dengan permohonan para mahasiswa S2. 
Eni meminta permohonan diperbaiki sesuai kaidah beracara di MK.


"Tapi ini bukan tugas mahasiswa, ya, ini, ya? Bukan karena tugas 
mahasiswa program pascasarjana, kemudian sedang mengambil mata kuliah 
tertentu, kemudian mengajukan permohonan, bukan, ya?" ujar Eni.


Adapun hakim konstitusi Wahiduddin Adams dengan tidak ada nomor UU KPK 
baru itu maka mereportkan pemeriksaan majelis. Wahiduddin memberikan 
nasihat apa tidak lebih baik UU itu diberi nomor terlebih dahulu baru 
digugat. Sebab, UU itu baru berlaku setelah 30 hari diundangkan.


"Meskipun di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita disebutkan dalam 
hal rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama yang kemarin 
kita tahu semua 17 September ya, 30 hari tidak ditandatangani presiden, 
sah berlaku dan wajib diundangkan. Itu sama juga, di perda juga begitu. 
Kalau gubernurnya tidak mengesahkan atau bupati, walikota tidak 
mengesahkan ya, itu 30 hari sah berlaku dan wajib diundangkan. Nah, 
oke.," ujar Wahidudin seperti dilaporkan/detik.com./


Total gugatan UU KPK ada 3 permohonan. Semuanya masih diperiksa MK.

[GELORA45] Menteri Politik Jokowi

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Selasa 15 Oktober 2019, 12:30 WIB


   Kolom


 Menteri Politik Jokowi

Niko Amrullah - detikNews
Niko Amrullah 

Share*0* 
Tweet 
Share*0* 
0 
komentar 

Menteri Politik JokowiPresiden Jokowi Foto: (Andhika Prasetia/detikcom)
*Jakarta*- Presiden Jokowi mengungkap perbandingan komposisi menteri di 
periode kedua dalam masa kepemimpinannya adalah 55-45, di mana 55 persen 
calon menterinya diangkat dari kalangan profesional dan 45 persennya 
merupakan representasi parpol. Akankah pengisian kursi menteri Kabinet 
Jokowi benar-benar murni dari kalangan profesional, di saat gencarnya 
arus manuver politik dari parpol koalisi dalam kompetisi jabatan politik 
yang riuh menghiasi media massa terkini?


*Bongkar Pasang*

Pada 2014 lalu, babak awal Kabinet Kerja Jokowi, dari 34 menteri 
sebanyak 21 menteri atau sekitar 62% di antaranya berasal dari kalangan 
profesional murni. Profesional merujuk latar belakang akademisi, baik 
dosen maupun rektor universitas, ketua organisasi kemasyarakatan, 
pejabat perusahaan, dan sebagian berasal dari birokrat murni. Namun 
komposisi tersebut tidak bertahan lama, karena bongkar pasang pun 
terjadi hingga 6 jilid.


Jilid Pertama, dilakukan saat pemerintahan Jokowi-JK berjalan 10 bulan. 
Terdapat 4 posisi menteri dan jabatan lain yang mengalami pembongkaran 
yakni Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Menko 
Polhukam, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.


Jilid Kedua, perombakan pada posisi 13 menteri dan satu badan yaitu 
Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria Tata Ruang, 
Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Pendikan dan Kebudayaan, 
Menteri Desa PDTT, Menteri PANRB, Menko Polhukam, Menko Kemaritiman dan 
Sumber Daya, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, dan Wakil Menteri 
Perindustrian.


PDIP sebagai parpol utama pendukung pemerintah masih memperoleh lima 
jatah menteri di kabinet kerja. Partai Nasdem dua Menteri dan Jaksa 
Agung, PKB tiga menteri, Hanura satu Menteri Koordinator, PPP satu 
menteri, PKPI memperoleh Kepala BIN, Golkar hanya satu menteri, dan PAN 
satu menteri.


Jilid Ketiga, Jokowi merombak posisi Menteri ESDM lantaran pengangkatan 
Arcandra Tahar menuai polemik. Jilid Keempat hanya satu kementerian yang 
mengalami perubahan ditambah dengan beberapa lembaga pemerintahan 
non-struktural, yakni Menteri Sosial dan Kepala Staf Presiden. Jilid 
Kelima mengganti Menteri PANRB. Jilid Keenam, posisi Menteri Sosial yang 
semula dijabat Idrus Marham berganti ke kader Golkar lainnya.


Enam jilid tersebut menjadi gambaran bagaimana Presiden Jokowi melakukan 
manajemen konflik ala Jawa./Lamun sira sekti/ojo/mateni/(meskipun kamu 
sakti jangan suka menjatuhkan)./Lamun sira banter aja ndhisiki/(meskipun 
kamu cepat jangan suka mendahului). Dan terakhir,/lamun sira pinter aja 
minteri/(meskipun kamu pintar jangan sok pintar). Ruang balas budi 
politik diberikan Presiden Jokowi kepada relawan dan parpol koalisi 
dalam pergiliran kursi pejabat publik.


Dalam konteks 2019, bacaannya adalah bagaimana manuver Presiden Jokowi 
di tengah hegemoni partai politik.


Menurut Gramsci (1988), hegemoni merujuk pada kuatnya pengaruh 
kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, dan diciptakan 
melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung dengan perangkat-perangkat 
kekuasaan. Sehingga, kesadaran akan strategisnya posisi parpol koalisi 
pengusung Jokowi saat ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 
menancapkan jangkar pengaruhnya di masyarakat dalam waktu lima tahun ke 
depan melalui instrumen kekuasaan.


Lima tahun ke depan adalah waktu emas bagi parpol untuk berkompetisi 
dalam estafet kepemimpinan nasional.


*Menteri Politik
*
Sungguhpun ada istilah menteri profesional, namun tak akan jauh dari 
pengaruh partai politik (parpol), atau dengan kata lain rekomendasi 
parpol menjadi "gong" penentu para profesional yang akan masuk dalam 
bursa menteri Kabinet Kerja Jilid II. Pada konfigurasi politik pengusung 
Jokowi-Maruf Amin yang lolos pada ambang batas parlemen, terdapat lima 
parpol yang memiliki pengaruh (/power/) dan kepentingan (/interest/) 
dalam bursa calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II yaitu PDIP (19,33%), 
Partai Golkar (12,31%), PKB (9,69%), Partai Nasdem (9,05%), PPP (4,52%).


Meskipun pemilihan menteri menjadi hak prerogatif Presiden, namun PDIP 
selaku/the ruling party/memegang peran yang sangat signifikan dalam 
kompetisi riuh komposisi Kabinet Kerja Jilid II. PKB meskipun 
perolehannya di bawah Partai Golkar, namun partai besutan Cak Imin) itu 
sudah "menang" di awal dengan terpilihnya KH Maruf Amin sebagai 
pendamping Presiden Jokowi.


Melihat fakta ini, maka Partai Golkar dan Partai Nasdem 

[GELORA45] Presiden Xi tugaskan Wapres Wang hadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

   Laporan dari Beijing
   


 Presiden Xi tugaskan Wapres Wang hadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Selasa, 15 Oktober 2019 08:17 WIB

Presiden Xi tugaskan Wapres Wang hadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Dokumentasi - Presiden Joko Widodo bertemu dan Presiden China Xi 
Jinping. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres RI/aa.


Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping menugaskan Wakil Presiden 
Wang Qishan untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 
Indonesia terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jakarta pada Minggu (20/10).


"Atas undangan pemerintah Indonesia, Wakil Presiden Wang Qishan akan 
menjadi utusan khusus Presiden Xi untuk menghadiri acara pelantikan 
Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 20 Oktober," kata juru bicara 
Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang dalam keterangan tertulisnya 
yang diterima Antara di Beijing, Selasa.


Dari Jakarta, Wapres Wang akan terbang ke Tokyo untuk menghadiri 
penobatan Kaisar Jepang Naruhito pada Selasa (22/10).


Wapres Wang, yang juga mantan Wali Kota Beijing, itu tidak asing dengan 
Indonesia karena sudah pernah mengunjungi Jakarta.


Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Forum Prakarsa Sabuk Jalan (BRF) 
di Beijing pada April lalu, Wang juga menerima kunjungan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla.
Wakil Presiden China Wang Qishan (kanan) saat bertemu Presiden RI kelima 
Megawati Sukarnoputri di Beijing pada 8 Juli 2019. (ANTARA/HO-DPPPDIP/mii)




Tiga bulan kemudian, Wapres Wang juga menerima kunjungan Presiden 
Indonesia kelima Megawati Sukarnoputri di Beijing.


Saat bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
itu, Wapres Wang menyampaikan kekagumannya kepada mendiang Soekarno atas 
inisiatifnya menggelar Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.


Pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan dilangsungkan di gedung DPR/MPR di Jakarta 
pada Minggu (20/10) sore dan dihadiri sejumlah tamu negara sahabat.


*Baca juga:Pelantikan Presiden Jokowi dihadiri Kepala Staf Kepresidenan 
Korsel 



Baca juga:Trump kirim Menteri Transportasi AS hadiri pelantikan Presiden 
Jokowi 



Baca juga:Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, relawan akan gelar parade budaya 
*



 Wakil Presiden China akan hadiri pelantikan Jokowi

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Tia Mutiasari

[GELORA45] Laode Syarif Sebut Alasan Kenapa Jokowi Harus Terbitkan Perpu KPK

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1259736/laode-syarif-sebut-alasan-kenapa-jokowi-harus-terbitkan-perpu-kpk/full=ok




*Laode Syarif Sebut Alasan Kenapa Jokowi Harus Terbitkan Perpu KPK*

Reporter:
*M Rosseno Aji*

Editor:
*Syailendra Persada*

Selasa, 15 Oktober 2019 06:02 WIB


*Dari
kiri: Walikota Malang Sutiaji, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dan Wakil
Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko menunjukkan gantungan kunci bertuliskan
selogan KPK saat Roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi" di
halaman Balaikota Malang, Jawa Timur, Jumat, 6 September 2019. TEMPO/Aris
Novia Hidayat*


*TEMPO.CO *, *Jakarta* - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi Laode M. Syarif masih berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi
akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu KPK
.

Ia menilai revisi UU yang telah disahkan mengandung banyak permasalahan
jika kelak diberlakukan. "Kami berharap presiden akan mengeluarkan perpu
kita sangat berharap," kata Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi,
Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Syarif berkata perubahan paling krusial dalam UU yang akan berlaku pada 17
Oktober 2019 itu soal status pimpinan KPK. Ia menganggap komisioner KPK tak
lagi menjadi pimpinan tertinggi dan bukan lagi berstatus penyidik serta
penuntut. "Ini betul-betul langsung memangkas kewenangan-kewenangan
komisioner KPK ke depan," kata dia.

Syarif mengatakan masalah juga muncul dengan adanya Dewan Pengawas KPK.
Dewan Pengawas, kata dia, tidak berstatus sebagai penegak hukum, namun
dewan ini justru memiliki wewenang untuk memberikan izin penggeledahan,
penyitaan bahkan penyadapan.

Menurut dia, hal itu akan bermasalah bila tersangka mengajukan preradilan.
"Bagaimana bisa bukan seorang penegak hukum namun mempunyai otoritas
tentang tindakan hukum," kata dia.

Syarif berkata KPK tidak alergi dengan keberadaan dewan pengawas. Namun, ia
mengatakan kewenangan dewan pengawas yang terlalu besar, bahkan lebih
tinggi dari kedudukan komisioner akan membuat kerja KPK menjadi kacau.
"Karena kekacauan-kekacauan ini sekali lagi kami harap kebijakan presiden,"
kata dia

[GELORA45] Mahfud MD ingatkan pentingnya menjaga keberagaman

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

 Mahfud MD ingatkan pentingnya menjaga keberagaman

Selasa, 15 Oktober 2019 10:23 WIB

Mahfud MD ingatkan pentingnya menjaga keberagaman

Arsip Foto. Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyampaikan 
konferensi pers Membaca Indonesia Tahun 2024 di Jakarta, Rabu 
(25/9/2019). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)


Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman 
dan persatuan untuk menuju masa Indonesia Emas, masa Indonesia menjadi 
bangsa yang besar pada 2045.


"Keberagaman yang sebenarnya bisa jadi modal kita untuk maju. Dulu kita 
bersatu sehingga bisa merdeka, sekarang kita bersatu untuk maju," kata 
Mahfud dalam siaran pers mengenai acara Bincang Seru Mahfud bertajuk 
"Inspirasi, Kreasi dan Pancasila" di Grha Widya Wisuda Kampus IPB 
Dramaga Bogor, Senin (14/10).


Terkait keberagaman dan toleransi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 
itu menandaskan bahwa Tuhan itu Maha Pluralis, juga Maha Toleran. Tuhan 
menciptakan perbedaan tidak untuk perpecahan, tapi untuk saling mengenal 
dan menghormati.


"Hindari ujaran kebencian yang bisa menyebabkan permusuhan sehingga 
tidak bisa bersatu. Kalau Anda bertuhan tentu tidak akan melakukan itu," 
katanya.


Mahfud juga mengemukakan pentingnya penegak hukum lebih tegas dalam 
menindak pelaku ujaran kebencian dan penyebar berita bohong.


"Karena itu bisa membuat bangsa kita rusak. Ini bukan anti-kritik. 
Kritik dibutuhkan tapi bukan berupa hinaan, hasutan yang dapat 
menimbulkan perpecahan," katanya.


Menurut dia, persoalan hoaks dan ujaran kebencian tidak bisa dianggap 
remeh, karena bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa.


Pada kesempatan itu, Rektor IPB University Arif Satria bersama 
perwakilan wali amanat, perwakilan alumnus, dosen, dan mahasiswa 
menandatangani Komitmen Kebangsaan.


"IPB meneguhkan komitmen jati diri sebagai rumah kebhinekaan. IPB tidak 
memberi ruang untuk paham yang bertentangan dengan Pancasila," kata Arif.


Komitmen Kebangsaan itu dimaksudkan untuk menyikapi dinamika terkini 
yang berimbas ke IPB, antara lain ketika satu dosen IPB ditangkap polisi 
terkait langkah antisipasi aksi teror dan peristiwa itu membuat IPB 
menuai beragam hujatan.


Arif mengatakan bahwa selama ini kampus telah melakukan aksi-aksi nyata 
untuk merawat keberagaman.


"Mahasiswa IPB berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Kami saling 
menghormati perbedaan dan fokus dengan inovasi," ujarnya.


"Asrama mahasiswa di IPB juga tempat untuk membangun komunikasi lintas 
budaya yang dapat merekatkan bangsa. Sehingga tidak dipertanyakan lagi 
komitmen IPB untuk merawat kebangsaan, IPB solid untuk terus maju 
membangun bangsa," ia menambahkan.


Mahfud MD mengapresiasi komitmen kebangsaan yang diserukan civitas 
akademika IPB. "Ada yang bilang IPB kampus radikal. Itu pencemaran nama 
baik, bahkan fitnah," kata Mahfud.


*Baca juga:
Indonesia rumah keberagaman 

MPR: generasi muda harus ikut merawat dan menjaga keberagaman 
* 



Pewarta: Zita Meirina
Editor: Maryati

[GELORA45] Mengampuni ............

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Joke seusai  MISA_

Seusai misa, romo bertanya ke umat :
"Berapa dari kamu yang telah mengampuni musuh-2 kamu...?"
80% umat angkat tangan.
romo tak puas, ia ulang pertanyaannya. kali ini seluruh umat angkat
tangan...kecuali seorang kakek yang duduk di baris terdepan.
romo bertanya, mengapa ia tak mengampuni musuhnya...jawab kakek :
"saya tak punya musuh, romo."
romo ragu, lalu tanya lagi,
"berapa umur kakek?"
jawab kakek :
"umur saya 99 tahun 11 bulan."
semua yang mendengar bertepuk tangan kagum...
tapi romo masih ingin ketegasan.
"Seumur dan setua ini dan TIDAK PUNYA musuh?"
Kakek senyum kecil : "semua sudah mati, romo"

[GELORA45] Mengentaskan13,2 Ribu Desa Tertinggal di Timur Indonesia

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

*Ini berita harga mati NKRI! Sebagai penghiburan hati bagi yang tertinggal
atau lebih jelas lagi miskin melarat dalam pelukan manis Ibu Pertiwi selama
ini, baiklah lagu ini dinikmati* :
https://www.youtube.com/watch?v=pXGfcgaTZr0  +

https://www.youtube.com/watch?v=7WVngz-LrTs



https://news.detik.com/kolom/d-4744920/mengentaskan-132-ribu-desa-tertinggal-di-timur-indonesia


enin 14 Oktober 2019, 13:38 WIB
*Kolom* *Mengentaskan 13,2 Ribu Desa Tertinggal di Timur Indonesia*

Ranggi Aditya Nugraha - detikNews

*Ranggi Aditya Nugraha*


*Jakarta* -

Berbicara mengenai perkembangan desa, banyak tersajikan mengenai kondisi
keterbelakangan dan keterpurukan pembangunan. Sebanyak 13,2 ribu lebih desa
di seluruh Indonesia masih tergolong desa tertinggal. Data ini diperoleh
dari hasil rilis data pembangunan desa oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
beberapa bulan lalu. Data pembangunan desa tersebut terekam dari pendataan
Potensi Desa (Podes) 2018.

Podes 2018 merupakan sumber data yang menyajikan wilayah administrasi
pemerintahan sampai level desa di seluruh Indonesia serta memuat potensi
yang dimiliki oleh setiap desa. Dari hasil pendataan Podes 2018 dihasilkan
nilai yang mencerminkan pembangunan suatu desa, yaitu Indeks Pembangunan
Desa (IPD). IPD memiliki skala 0-100 yang menggambarkan tentang tingkat
pembangunan atau perkembangan desa yang dibagi menjadi tiga status, yaitu
tertinggal (IPD < 50), berkembang (IPD 50 - ≤ 75), dan mandiri (IPD > 75).

Semakin tinggi Indeks pembangunan desanya, maka semakin tinggi tingkat
kemandirian suatu desa. IPD itu sendiri dibentuk dari 5 dimensi, yaitu
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi atau
aksesibilitas, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.



*okus di Barat*

Pembangunan desa masih terfokus pada wilayah barat Indonesia. Hal tersebut
terbukti dari nilai IPD Jawa-Bali sebesar 67,82 dan IPD Sumatera sebesar
60,02 yang mana angka tersebut berada di atas IPD Nasional (59,36%).
Sedangkan pembangun desa di wilayah timur sangatlah memprihatinkan. Wilayah
NTT, Pulau Maluku, dan Pulau Papua nilai IPD-nya berada di bawah nilai IPD
Nasional. Yang paling memprihatinkan ialah pembangunan desa di wilayah
Pulau Papua yang hanya 35,57 saja.


Rendahnya nilai IPD di wilayah timur tentu saja mencerminkan bahwa
pemerataan pembangunan di Indonesia masih minim dan hanya terfokus pada
wilayah barat Indonesia saja. Dari 5 dimensi pembentuk IPD, dimensi kondisi
infrastruktur Pulau Papua yang sangat memprihatinkan, yaitu hanya 19,76
saja. Padahal di daerah lain bisa mencapai 2 sampai hampir 3 kali lipat.

Di wilayah barat Indonesia, Jawa-Bali memiliki kondisi infrastruktur
sebesar 54,78 sedangkan Sumatera memiliki nilai kondisi infrastruktur
sebesar 46,15. Itu mengapa pentingnya pemerataan infrastruktur di wilayah
timur Indonesia karena infrastruktur yang baik itu tak hanya boleh
dinikmati oleh penduduk Jawa, Bali, dan Sumatera saja.


Tidak hanya rendahnya kondisi infrastruktur yang membuat IPD wilayah timur
rendah, melainkan dari dimensi lain pun rendah. Dimensi pelayanan dasar
yang diterima oleh Pulau Papua hanya 26,15 sedangkan Jawa-Bali sebesar
68,31. Selain itu, dimensi aksesibilitas/transportasi di Pulau Papua
sebesar 57,86 sedangkan di Jawa-Bali sebesar 81,15.

Pada dimensi pelayanan umum, wilayah Pulau Papua sebesar 42,02 sedangkan di
Jawa-Bali sebesar 59,14. Dan pada dimensi penyelenggaraan pemerintah pun,
wilayah Pulau Papua masih berada di bawah Jawa-Bali, yaitu sebesar 52,24
untuk wilayah Pulau Papua sedangkan Jawa-Bali 82,34.


Dari hasil Podes 2018 juga diperoleh hasil status pembangunan desa.
Indonesia masih memiliki 13,2 ribu desa yang berstatus desa tertinggal. Dan
lagi-lagi wilayah Pulau Papua didominasi oleh desa tertinggal. Sebanyak
82,81 persen wilayah Pulau Papua berstatus desa tertinggal dan hanya 0,18
persen saja yang berstatus desa mandiri. Hal ini sangatlah memprihatinkan.

Bila dilihat di wilayah lain, Jawa-Bali hanya memiliki 0,85 persen saja
yang berstatus desa tertinggal sedangkan desa mandirinya sebesar 16,61.
Seperti peribahasa "bagai bumi dan langit" bila melihat pembangunan wilayah
barat Indonesia dan wilayah timur Indonesia.


Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 131/2015 dinyatakan bahwa daerah
tertinggal ditetapkan berdasarkan enam kriteria, yaitu perekonomian
masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan
daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerahnya. Dari peraturan tersebut
ditetapkan terdapat 122 kabupaten di seluruh Indonesia yang masih berstatus
daerah tertinggal.

Sesuai Perpres No. 131/2015 wilayah Timur Indonesia (NTT, Pulau Maluku,
Pulau Papua) ternyata memiliki lebih dari 53,27 persen atau lebih dari
setengah setengah dari total kabupaten/kota di Indonesia berstatus daerah
tertinggal. Hal ini mengindikasikan, urgensinya pemerataan pembangunan
wilayah khususnya untuk wilayah timur Indonesia.


Dengan banyaknya jumlah desa 

WG: [GELORA45] Re: Nyinyiran istri dandim -

[Roeslan roesla...@googlemail.com [GELORA45]]

 

Refleksi. : Tindakan KSAD Andika Perkasa yang telah menghakimi sendiri terhadap 
bawahannya, yaitu dandim Kendari-Kolonel Hendi suhendi, gara-gara postingan 
istrinya; saya tanggapi sebagai tindakan yang sangat kental bermuatan politik 
praktis; ini tercermin dalam  video:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PFrk9Q3s5Q4  Tindakan KSAD tersebut langsung 
atau tidak langsung terlah mencedrai nama baik TNI AD yang seharusnya tidak 
melibatkan dirinya dalama kericuan politik yang terjadi di NKRI, yang tercermin 
dalam konteks penusukan Wiranto. Dari brita video tersebut diatas ,maka kini 
telah bermunculan 52 pengacara yang siap membela istri dandim tersebut. Sungguh 
menyedihkan Penomena sejarah TNI AD di era ``reformasi``ini, yang telah terjun 
langsung dan ikut serta dalam kericuhan politik dalam negeri,yang berkaitan 
dengan dampak pemilu 2019 yang bermuatan kecurangan Terstruktur Sistimatis dan 
Masif (TSM). Quovadis TNI AD???

 

http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=13485835/grpspId=1705381225/msgId=253738/stime=1571032171Roeslan.

 

 

 

[GELORA45] Begini Proses Terjadinya Langit dan Bumi Seperti Dijelaskan Alquran

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/begini-proses-terjadinya-langit-dan-bumi-seperti-dijelaskan-alquran.htm

Senin, 13 Safar 1441 H / 14 Oktober 2019


*Begini Proses Terjadinya Langit dan Bumi Seperti Dijelaskan Alquran*

Eramuslim.com – Sains ternyata bisa dipelajari lewat Alquran. Di dalamnya
terdapat ayat-ayat yang menyebutkan proses terjadinya langit dan bumi.

Kemukjizatan Alquran dari segi sains secara ilmiah merupakan ilmu perantara
yang terkait dengan berbagai spesialisasi. Perlu adanya kerjasama antara
ahli fiologi dan ahli agama (ulama) yang konsisten dengan kaidah penafsiran
umum yang sesuai dengan batasan bahasa dan syariat serta konsisten dengan
sikap hati-hati yang semestinya dimiliki oleh orang yang mempelajari
Alquran.

Berbicara soal terciptanya bumi dan langit. Dalam Alquran juga dijelaskan
bagaimana proses terjadi proses pembentukannya. Seperti dalam surat
Al-Anbiya ayat 30 yang artinya

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi
itu keduanya dahulu berpadu, lalu Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari
air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup di air. Maka mengapa mereka
tidak beriman?”

Dikutip dalam buku Dimensi Sains Al-Quran oleh Prof. Dr. Ahmad Fuad Pasya
ditafsirkan bahwa kanata ratqan dalam ayat di atas berarti bahwa bumi dan
langit dahulunya adalah satu. Ini menunjukkan bahwa langit dan bumi
tercipta dari unsur-unsur yang sama.

Adapun frase fa fataqnahuma diartikan bahwa Allah kemudian memisahkan
langit dan bumi yang sebelumnya menjadi satu, keduanya lalu menyebar di
angkasa menjadi beberapa bagian sesuai kehendak-Nya.

Kata ritq dalam bahwa Arab berarti “menggabung” dan “menghimpun”. Ritq juga
merupakan lawan kata fatq. Irtaqqa berarti “menyatu”.

Masalah asal mula kejadian dan evolusi alam sebenarnya merupakan perkara
ghaib. Hakikat yang sebenarnya hanya diketahui oleh Allah sesuai dengan
firman-Nya dalam QS Al-Kahfi: 51 yang artinya:

“Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan
penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri
dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai
penolong,”

Tentunya hal ini tidak menghalangi manusia untuk melakukan penelitian dan
pembahasan tentang ayat-ayat Allah agar manusia semakin bertambah iman pada
kekuasaan dan keesaan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS
Al-‘Ankabut:20 yang artinya:

“Katakanlah, “Berjalanlah kamu di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana
Allah memulai menciptakan makhluk (manusia),”

Juga di dalam Alquran surat An-Nasi’at: 30-31 yang artinya:

“Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. Dia mengeluarkan dari dalamnya air
dan tumbuh-tumbuhan. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya untuk kepentingan
kalian dan ternak-ternak kalian.”

Tak hanya itu, ayat berikut ini juga menunjukkan beberapa fenomena alam
yang diinformasikan Allah untuk kekuasaan-Nya yang sempurna dan hikmah-Nya
yang tinggi:

“Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat,
kemudian Dia bersemayang di atas ‘Arasy dan menundukkan matahari dan bulan.
Masing-masing beredar hanya waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan
makhluk-Nya, menjelaskan ayat-ayat-Nya supaya kalian meyakini pertemuan
dengan tuhan kamu. (QS Ar-Ra’d: 2).

Sebuah sistem yang mencegahnya agar tidak terjadi tabrakan meskipun jumlah
benda-benda langit sangat banyak. Allah SWT memelihara dan
mempertahankannya sampai batas waktu yang ditentukan (saat kiamat tiba).

“Tidak mungkin matahari mengejar bulan dan tidak pula malam mendahului
siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS Yasin:40)..

Beberapa ayat Alquran juga menegaskan alam dan seisinya ini bersifat fana.
Di akhir kehidupan akan terjadi kiamat dan pembangkitan, keabadian hanya
milik Allah SWT semata.

” Segala yang ada di bumi akan binasa. Dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu
yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah
yang kamu dustakan? (QS Ar-Rahman: 26-28)

“Dan janganlah kalian menyembah tuhan lain selain Allah. Tiada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali
Allah. Bagi-Nya segala keputusan dan kepada-Nya kalian akan dikembalikan.
(QS Al-Qashash: 88)

Sains modern telah menemukan beberapa fakta ilmiah yang sejalan dengan
Alquran tentang peristiwa dan tanda-tanda hari kiamat, seperti firman Allah
SWT berikut ini:

“Dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi kecuali dengan izin-Nya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (QS
Al-Hajj: 65)


“Dan sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap.. Dan
sungguh jika keduanya lenyap, tidak seorang pun dapat menahannya selain
Dia. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun Lagi Maha Pengampun. (QS Fathir: 41)

Saat hari kiamat, terjadi gangguan sistem yang mengatur alam ini
sesungguhnya akan ada guncangan amat dahsyat seperti yang dijelaskan dalam
firman Allah:

“Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, dan 

[GELORA45] kasihan

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Kasihan anak ini.
-

Gibran: Kasihan Rakyat Kalau Ada Dinasti Politik

https://kumparan.com/@kumparannews/gibran-kasihan-rakyat-kalau-ada-dinasti-politik

Re: [GELORA45] Mengentaskan13,2 Ribu Desa Tertinggal di Timur Indonesia

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Jatuhi saja A Hok hukum buang ke Indonesia Timur. Suruh makmurkan desa2 di
sana dulu
dengan tanam jagung dan buka peternakan.
Baru boleh balik ke ibu kota ?

Pada tanggal Sen, 14 Okt 2019 pukul 13.43 Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com
[GELORA45]  menulis:

>
>
> *Ini berita harga mati NKRI! Sebagai penghiburan hati bagi yang tertinggal
> atau lebih jelas lagi miskin melarat dalam pelukan manis Ibu Pertiwi selama
> ini, baiklah lagu ini dinikmati* :
> https://www.youtube.com/watch?v=pXGfcgaTZr0  +
>
> https://www.youtube.com/watch?v=7WVngz-LrTs
>
>
>
>
> https://news.detik.com/kolom/d-4744920/mengentaskan-132-ribu-desa-tertinggal-di-timur-indonesia
>
>
> enin 14 Oktober 2019, 13:38 WIB
> *Kolom* *Mengentaskan 13,2 Ribu Desa Tertinggal di Timur Indonesia*
>
> Ranggi Aditya Nugraha - detikNews
>
> *Ranggi Aditya Nugraha*
> 
>
> *Jakarta* -
>
> Berbicara mengenai perkembangan desa, banyak tersajikan mengenai kondisi
> keterbelakangan dan keterpurukan pembangunan. Sebanyak 13,2 ribu lebih desa
> di seluruh Indonesia masih tergolong desa tertinggal. Data ini diperoleh
> dari hasil rilis data pembangunan desa oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
> beberapa bulan lalu. Data pembangunan desa tersebut terekam dari pendataan
> Potensi Desa (Podes) 2018.
>
> Podes 2018 merupakan sumber data yang menyajikan wilayah administrasi
> pemerintahan sampai level desa di seluruh Indonesia serta memuat potensi
> yang dimiliki oleh setiap desa. Dari hasil pendataan Podes 2018 dihasilkan
> nilai yang mencerminkan pembangunan suatu desa, yaitu Indeks Pembangunan
> Desa (IPD). IPD memiliki skala 0-100 yang menggambarkan tentang tingkat
> pembangunan atau perkembangan desa yang dibagi menjadi tiga status, yaitu
> tertinggal (IPD < 50), berkembang (IPD 50 - ≤ 75), dan mandiri (IPD > 75).
>
> Semakin tinggi Indeks pembangunan desanya, maka semakin tinggi tingkat
> kemandirian suatu desa. IPD itu sendiri dibentuk dari 5 dimensi, yaitu
> ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi atau
> aksesibilitas, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.
>
>
>
> *okus di Barat*
>
> Pembangunan desa masih terfokus pada wilayah barat Indonesia. Hal tersebut
> terbukti dari nilai IPD Jawa-Bali sebesar 67,82 dan IPD Sumatera sebesar
> 60,02 yang mana angka tersebut berada di atas IPD Nasional (59,36%).
> Sedangkan pembangun desa di wilayah timur sangatlah memprihatinkan. Wilayah
> NTT, Pulau Maluku, dan Pulau Papua nilai IPD-nya berada di bawah nilai IPD
> Nasional. Yang paling memprihatinkan ialah pembangunan desa di wilayah
> Pulau Papua yang hanya 35,57 saja.
>
>
> Rendahnya nilai IPD di wilayah timur tentu saja mencerminkan bahwa
> pemerataan pembangunan di Indonesia masih minim dan hanya terfokus pada
> wilayah barat Indonesia saja. Dari 5 dimensi pembentuk IPD, dimensi kondisi
> infrastruktur Pulau Papua yang sangat memprihatinkan, yaitu hanya 19,76
> saja. Padahal di daerah lain bisa mencapai 2 sampai hampir 3 kali lipat.
>
> Di wilayah barat Indonesia, Jawa-Bali memiliki kondisi infrastruktur
> sebesar 54,78 sedangkan Sumatera memiliki nilai kondisi infrastruktur
> sebesar 46,15. Itu mengapa pentingnya pemerataan infrastruktur di wilayah
> timur Indonesia karena infrastruktur yang baik itu tak hanya boleh
> dinikmati oleh penduduk Jawa, Bali, dan Sumatera saja.
>
>
> Tidak hanya rendahnya kondisi infrastruktur yang membuat IPD wilayah timur
> rendah, melainkan dari dimensi lain pun rendah. Dimensi pelayanan dasar
> yang diterima oleh Pulau Papua hanya 26,15 sedangkan Jawa-Bali sebesar
> 68,31. Selain itu, dimensi aksesibilitas/transportasi di Pulau Papua
> sebesar 57,86 sedangkan di Jawa-Bali sebesar 81,15.
>
> Pada dimensi pelayanan umum, wilayah Pulau Papua sebesar 42,02 sedangkan
> di Jawa-Bali sebesar 59,14. Dan pada dimensi penyelenggaraan pemerintah
> pun, wilayah Pulau Papua masih berada di bawah Jawa-Bali, yaitu sebesar
> 52,24 untuk wilayah Pulau Papua sedangkan Jawa-Bali 82,34.
>
>
> Dari hasil Podes 2018 juga diperoleh hasil status pembangunan desa.
> Indonesia masih memiliki 13,2 ribu desa yang berstatus desa tertinggal. Dan
> lagi-lagi wilayah Pulau Papua didominasi oleh desa tertinggal. Sebanyak
> 82,81 persen wilayah Pulau Papua berstatus desa tertinggal dan hanya 0,18
> persen saja yang berstatus desa mandiri. Hal ini sangatlah memprihatinkan..
>
> Bila dilihat di wilayah lain, Jawa-Bali hanya memiliki 0,85 persen saja
> yang berstatus desa tertinggal sedangkan desa mandirinya sebesar 16,61.
> Seperti peribahasa "bagai bumi dan langit" bila melihat pembangunan wilayah
> barat Indonesia dan wilayah timur Indonesia.
>
>
> Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 131/2015 dinyatakan bahwa daerah
> tertinggal ditetapkan berdasarkan enam kriteria, yaitu perekonomian
> masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan
> daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerahnya. Dari peraturan tersebut
> ditetapkan terdapat 122 kabupaten 

[GELORA45] AdaMal di Papua, Bambang Darmono: Bikin Gap Makin Kokoh

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://nasional.tempo.co/read/1259336/ada-mal-di-papua-bambang-darmono-bikin-gap-makin-kokoh/full=ok


*Ada Mal di Papua, Bambang Darmono: Bikin Gap Makin Kokoh*

Reporter:
*Budiarti Utami Putri*

Editor:
*Endri Kurniawati*

Senin, 14 Oktober 2019 09:16 WIB

[image: Seorang pria berada di puing rumahnya yang terbakar di kawasan
Hom-hom, Kota Wamena, Papua, Sabtu, 12 Oktober 2019. Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan bekerja sama dengan Zeni
TNI untuk segera membangun kembali perumahan yang rusak hingga terbakar
pascaaksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019. ANTARA]


*Seorang pria berada di puing rumahnya yang terbakar di kawasan Hom-hom,
Kota Wamena, Papua, Sabtu, 12 Oktober 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan bekerja sama dengan Zeni TNI untuk
segera membangun kembali perumahan yang rusak hingga terbakar pascaaksi
unjuk rasa yang berujung anarkis pada 23 September 2019. ANTARA*

*TEMPO.CO *, *Jakarta* - Mantan Kepala Unit Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono kecewa melihat
pusat perbelanjaan dibangun di Papua. Dia menilai keberadaan mal hanya akan
mengokohkan kesenjangan antara warga Papua  dan
warga pendatang.

"Yang datang hanya warga pendatang, membuat gap makin kokoh," kata Bambang
dalam wawancara di Majalah Tempo edisi Senin, 5 Oktober 2019. Menurut dia,
pendatang masuk ke Papua dengan kemampuan kerja. Di sisi lain, ujarnya,
harus diakui masyarakat Papua belum memiliki kemampuan itu.

Masyarakat Papua masih sangat bergantung kepada alam. Mereka menganut
filosofi bahwa tanah adalah ibu dan sungai air susu ibu sehingga mereka
memelihara alam baik-baik. Mereka biasa bangun tidur, menombak ikan di
sungai, makan. “Sekarang sungai menjadi keruh karena dieksploitasi. Marah
dong, mereka."

Bambang pun mengingatkan bahwa membangun Papua tak bisa disamakan dengan
membangun Jakarta. Dia mengatakan pembangunan Papua yang bagus adalah yang
membuka akses terhadap hak asasi manusia.


"Ketika saya bicara HAM, jangan berpikir soal dar-der-dor, tapi hak yang
paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Jangan sekadar membuat sesuatu tapi
tidak membuka akses hidup bagi masyarakat Papua
,"
kata jenderal purnawirawan bintang tiga ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO

[GELORA45] TepatKPK Tolak Permintaan Wiranto

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/261/tepat_kpk_tolak_permintaan_wiranto
*Tepat KPK Tolak Permintaan Wiranto*

Rabu , 14 Maret 2018 | 19:10



JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad
menilai sudah tepat KPK menolak permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk
menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi.

Abraham melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/3/2018)
menyatakan jika meluluskan permintaan lembaga negara lain maka KPK bisa
diartikan memperlambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi itu
sendiri.


"Jabatan yang melekat pada Pak Wiranto adalah Menkoplhukam. Jadi,
permintaan terhadap KPK agar menunda pengumuman tersangka kepala daerah
yang terlibat korupsi itu sudah merupakan bentuk intervensi terhadap KPK
yang merupakan lembaga independen. Jangankan Kementerian, Presiden pun
tidak bisa mengintervensi KPK," katanya.

Abraham mengingatkan dalam sistem tata negara, KPK ditempatkan sebagai
lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum dalam hal
pemberantasan korupsi, termasuk korupsi di sejumlah daerah yang melibatkan
calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana.

Namun, ia dapat memahami bahwa apa yang disampaikan Menkopolhukam secara
substantif bermuatan positif, yakni dalam penyelanggaraan Pilkada di 171
daerah agar tidak menimbulkan kegaduhan."Pengumuman calon kepala daerah
yang akan ikut pilkada diduga dapat mempengaruhi tahapan pilkada serentak
dan pilihan rakyat terhadap calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai
tersangka," katanya.

[GELORA45] Banyak Dikomplain, Jokowi Janji Bangun 4.000 BTS Tahun Depan

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://cnnindonesia.com/teknologi/20191014153556-213-439357/banyak-dikomplain-jokowi-janji-bangun-4000-bts-tahun-depan


 Banyak Dikomplain, Jokowi Janji Bangun 4.000 BTS


 Tahun Depan

CNN Indonesia | Senin, 14/10/2019 17:28 WIB
Bagikan : 
 
 

Banyak Dikomplain, Jokowi Janji Bangun 4.000 BTS Tahun Depan Presiden 
Joko Widodo dan Menkominfo Rudiantara saat meresmikan proyek Palapa 
Ring. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden *Joko Widodo 
* mengatakan pemerintah bakal 
membangun sekitar 4.000 /Base Transciever Station/ (*BTS 
*) pada tahun depan. Pengadaan BTS 
ini dilakukan untuk meningkatkan jaringan internet dan konektivitas 
digital di seluruh wilayah Indonesia.


Hal itu disampaikan Jokowi ketika melakukan video conference dengan 
sejumlah kepala daerah disela persemian Palapa Ring di Istana Negara, 
Jakarta Pusat, Senin (14/10).


Awalnya Jokowi menanyakan kondisi jaringan internet kepada Wakil 
Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani. Menurut Lakotani, akses internet, 
khususnya di Kota Sorong, sangat baik.



Ia menyebut koneksi internet yang masih lambat berada di wilayah 
pinggiran, seperti Kabupaten Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Maybrat, 
Manokwari Selatan dan Teluk Wondama.



 Lihat juga:

Alasan Palapa Ring Disebut 'Tol Langit' 



"Kebetulan saya ada di Sorong, jadi saya pastikan di Sorong sudah 
kencang. Kalau di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi kita mesti 
mengecek lagi," ujar Lakotani disela video /conference./


Menanggapi Lakotani, Jokowi berjanji untuk membangun sekitar 4.000 BTS. 
Menurutnya, pembangunan paling banyak akan dilakukan di wilayah 
Indonesia bagian timur, terutama Papua.


"Memang pada titik-titik tertentu masih memerlukan pembangunan BTS. Di 
dalam rencana kita kurang lebih empat ribu BTS akan dibangun," kata Jokowi.


Banyak Dikomplain, Jokowi Janji Bangun 4.000 BTS Tahun DepanSkema proyek 
Palapa Ring. (Foto: Kominfo)



Ia kemudian mendengarkan penjelasan dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara 
Timur (NTT) Josef Nae Soi. Dalam perbincangan melalui video conference, 
Josef menyebut koneksi internet di NTT masih lambat di beberapa daerah.


"Pak presiden ini sesuai dengan 'NTT', Nyalanya Tidak Tentu. 
Sebentar-sebentar kuat, sebentar-sebentar /lemot/," ujar Josef.


"Benar ini?" kata Jokowi menegaskan.

"Benar pak, kadang-kadang kuat, kadang lemah. Jadi  NTT itu singkatan 
dari Nyalanya Tidak Tentu. Ada yang kuat, ada yang lemah pak. Mohon maaf 
Pak Rudiantara saya ngomong apa adanya," ujar Josef menimpali.



 Lihat juga:

Tarif Palapa Ring, 'Tol Langit' Internet Indonesia 



Menanggapi Josef, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah sudah mencanangkan 
pembangunan 4.000 BTS untuk mempercepat konektivitas di Tanah Air.


"Tapi yang paling penting Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur semua 
sudah tersambung seratus persen. Tambahan BTS-BTS ini akan memberikan 
dukungan karena kecepatan tadi yang saya sampaikan," ucapnya.


*(fra/evn)*


FOKUS


 'Tol Langit' Palapa Ring Rampung

 

[GELORA45] Inilah Taiyuan, Kapal Perusak Tercanggih Cina di Latgab Jepang

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://tekno.tempo.co/read/1259685/inilah-taiyuan-kapal-perusak-tercanggih-cina-di-latgab-jepang/full=ok


 Inilah Taiyuan, Kapal Perusak Tercanggih Cina di


 Latgab Jepang

Reporter:


   Tempo.co

Editor:


   Yudono Yanuar

Senin, 14 Oktober 2019 20:09 WIB
Kapal Perusak Taiyuan milik Cina. (AP) 



Kapal Perusak Taiyuan milik Cina. (AP)

*TEMPO.CO*, *Jakarta* - Cina telah mengirim salah satukapal perusak 
 terbarunya dan paling canggih 
untuk ambil bagian dalam latihan gabungan dengan Angkatan Laut Jepang 
minggu ini, demikian laman SCMP mengutip media pemerintah Cina, 8 
Oktober 2019.


Taiyuan 131 merupakan destroyer tipe 052D dengan senjata rudal dan 
helikopter, serta 200 awak, berlayar dari pelabuhan militer di Zhoushan, 
provinsi Zhejiang di Cina timur.


Kapal akan bergabung dengan kapal-kapal dari Amerika Serikat, Australia, 
dan India untuk latihan gabungan yang diadakan Pasukan Bela Diri Maritim 
- di Teluk Sagami, barat daya Tokyo, pada 15 Oktober 2019. Korea 
Selatan, yang terlibat dalam pertikaian politik dan perdagangan yang 
semakin sengit dengan Jepang, tidak diundang untuk ambil bagian.


Di Jepang, awak Taiyuan akan menerima kunjungan perwakilan dari 
negara-negara lain yang terlibat. "Kunjungan ini untuk memperdalam 
komunikasi dengan angkatan laut dari negara-negara lain dan meningkatkan 
saling pengertian, dan meningkatkan kerja sama dan saling percaya," 
kata wakil kapten Taiyuan,  Gong Yuanxin. Geladak kapal juga akan dibuka 
untuk umum.


Type 052D adalah kapal perusak multi-peran pertama PLA, yang menjadi 
bakal menjadi andalan armada kapal perusak ketika Beijing berupaya 
meningkatkan kemampuan operasionalnya di laut.


Kapal perusak versi upgrade dari tipe 
052C ini, memiliki kapasitas 6.300 ton dan dilengkapi dengan sistem 
peluncuran rudal vertikal dan sistem radar /array/. Kapal juga membawa 
berbagai macam senjata, termasuk kanon 130 mm, sistem senjata jarak 
dekat, rudal antipesawat jarak jauh  64 HHQ-9 dan rudal jelajah YJ-18 
atau YJ-83.


SCMP | CHINA DAILY

[GELORA45] Tinggi Kolom Awan Panas Letusan Gunung Merapi 3 Km dari Puncak

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4745540/tinggi-kolom-awan-panas-letusan-gunung-merapi-3-km-

dari-puncak?tag_from=wp_beritautama_from=wp_beritautama


Senin 14 Oktober 2019, 17:57 WIB


 Tinggi Kolom Awan Panas Letusan Gunung


 Merapi 3 Km dari Puncak

Usman Hadi - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 

Tinggi Kolom Awan Panas Letusan Gunung Merapi 3 Km dari Puncak Awan 
panas letusan Gunung Merapi, tinggi kolom 3 kilometer dari puncak, Senin 
(14/10/2019). Foto: dok. BPPTKG
*Yogyakarta* - Terjadi awan panas letusan di Gunung Merapi sore ini. 
Awan panas tersebut berlangsung sekitar 270 detik dengan tinggi kolom 
kurang lebih tiga kilometer dari puncak.


"Terpantau kolom setinggi max. kurang lebih 3.000 m dari puncak," tulis 
BPPTKG dalam akun Twitter resminya @BPPTKG, Senin (14/10/2019).


Awan panas letusan terjadi pada pukul 16.31 WIB tadi. Berdasarkan 
seismogram diketahui amplitudonya 75 mm dengan arah angin tertiup ke 
barat daya.


*Baca juga: *Gunung Merapi Embuskan Awan Panas Letusan Sore Ini 




"Rekomendasi jarak bahayanya tiga kilometer dari puncak. Di luar radius 
tersebut (tiga kilometer) masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa," 
kata petugas Pos Pengamatan Gunung Merapi (PGM) Kaliurang, Lasiman, saat 
dimintai konfirmasi wartawan, Senin (14/10/2019).


Lasiman mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya abu 
vulkanik. "Masyarakat diimbau mengantisipasi gangguan akibat abu 
vulkanik," tutupnya



**Simak juga video "Gunung Merapi Semburkan Awan Panas Setinggi 800 Meter" :
**

*(ush/rih)*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

[GELORA45] "Plural Society" dan Konflik Identitas

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/kolom/d-4744879/plural-society-dan-konflik-identitas

Senin 14 Oktober 2019, 11:30 WIB


   Kolom


 "Plural Society" dan Konflik Identitas

Mahpudin Apud - detikNews

Mahpudin apud 
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
0 komentar 
 

Plural Society dan Konflik Identitas Pengungsi yang kembali setelah 
Kerusuhan di Wamena (Foto: M Risyal Hidayat/Antara)

*Jakarta* -
Kasus kekerasan dan konflik identitas tampaknya tidak pernah padam dalam 
realitas kebangsaan di Indonesia. Pergeseran sistem otoriter menuju 
demokrasi ternyata tidak banyak memberi harapan terhadap terwujudnya 
kehidupan sosial politik yang damai dan tentram di bawah payung 
nasionalisme. Kasus Papua yang terjadi akhir-akhir ini sukses mencuri 
perhatian publik.


Aksi demonstrasi yang diikuti oleh kekerasan dan pergolakan massa muncul 
ke permukaan sebagai bentuk ketegangan vertikal dan horizontal. 
Ketegangan vertikal terjadi antara etnis Papua terhadap pemerintah pusat 
yang dianggap gagal dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan 
sosial-ekonomi di tanah Papua. Desain otonomi khusus untuk Papua yang 
diikuti dengan sejumlah transfer anggaran ternyata tidak bekerja efektif 
dalam meredam ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah.


Sementara ketegangan horizontal terjadi antarkelompok dengan beragam 
identitas dan etnis. Dikotomi pribumi dan non-pribumi di tanah Papua 
masih menjadi narasi yang tajam dalam struktur kehidupan sosial politik. 
Kerusuhan Wamena yang menyerang kelompok pendatang (non-pribumi) adalah 
fakta empiris akan munculnya konflik identitas.


Berbagai kasus ketegangan dan konflik identitas yang kembali terjadi 
akhir-akhir ini telah membawa kita untuk merenungkan dan merefleksikan 
kembali apakah gagasan /plural society/ sebagaimana yang digagas oleh 
Furnivall masih relevan dalam membaca politik Indonesia hari ini.


*Masyarakat Majemuk
*
/Plural society/ merupakan sebuah keniscayaan dalam membaca konteks 
Indonesia. Jauh sebelum negara ini terbentuk, masyarakat Indonesia sudah 
memiliki komunitas dan pranata sosial-politik sendiri berdasarkan ragam 
identitas (ras, etnis, agama, budaya). Meskipun demikian, kehadiran 
masyarakat yang beragam ini tidak bersatu dalam tatanan dan struktur 
sosial-politik yang lebih besar. Hal ini sebagaimana diungkap oleh J.S 
Furnivall (dalam Lee, 2009) yang mendefinisikan /plural society/ atau 
masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih 
elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur, 
dalam satu unit politik.


Kondisi ini bagi Furnivall memicu hadirnya gesekan antarkomunitas 
masyarakat mengingat tidak adanya kehendak bersama yang menyatukan 
mereka. Karena tidak adanya kehendak untuk bersatu, maka masyarakat yang 
majemuk ini sulit untuk hidup berdampingan. Menurut Furnivall, 
masyarakat yang berbeda secara identitas tidak saling menyatu ini dapat 
hidup berdampingan dengan syarat terdapat saling ketergantungan ekonomi 
atau hadirnya /market place/.


Pasar inilah yang mempertemukan berbagai komunitas yang berbeda sehingga 
terjadi interaksi dan komunikasi di sana. Namun ketika /market place/ 
ini hilang, maka tidak ada lagi interaksi di antara komunitas yang 
berbeda tersebut. Dengan kata lain, faktor ekonomi menjadi penentu bagi 
terciptanya interaksi antarmasyarakat yang berbeda sekaligus menjadi 
fakor pemicu yang menjelaskan pasang surut konflik komunal berbasis 
identitas.


Berbagai cara dilakukan oleh pemerintahan untuk mengelola masyarakat 
yang majemuk ini. Narasi-narasi coba dibentuk untuk menciptakan kehendak 
bersama. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa rezim pemerintahan 
tidak hanya sebatas mengandalkan logika /market place/ karena bersifat 
temporal. Karena itu, isu nasionalisme menjadi salah satu strategi lain. 
Upaya ini diambil oleh rezim pemerintahan dari masa kolonial, massa 
kemerdekaan, Orde Baru bahkan Reformasi dan hingga saat ini.


Doktrin nasionalisme secara masif dijalankan oleh negara supaya 
masyarakat yang majemuk ini tidak larut dalam tindakan anarki. Kenyataan 
bahwa masyarakat majemuk yang secara inheren tidak stabil ini menjadi 
pembenar bagi negara untuk melakukan tindakan represif, sentralistik. 
Akibat dari upaya doktrinisasi ini pada akhirnya menghancurkan 
nilai-nilai lokalitas. Sehingga terjadi pergeseran pola kehidupan 
masyarakat dari populasi rasial menjadi populasi nasional (/Ibid/).


Meskipun doktrin nasionalisme dianggap sebagai obat mujarab dalam 
mengelola masyarakat yang majemuk dengan menghadirkan narasi politik 
untuk 

Re: [GELORA45] Inilah Taiyuan, Kapal Perusak Tercanggih Cina di Latgab Jepang

[Tatiana Lukman jetaimemuc...@yahoo.com [GELORA45]]

 Wow, latihan gabungan antara Tiongkok, AS, Australia, Jepang dan India... 
Latihan untuk menghadapi siapa?? Siapa musuhnya??
On Monday, October 14, 2019, 04:57:11 PM GMT+2, 'j.gedearka' 
j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]  wrote:  
 
     
 


 
 
https://tekno.tempo.co/read/1259685/inilah-taiyuan-kapal-perusak-tercanggih-cina-di-latgab-jepang/full=ok
 
 
 Inilah Taiyuan, Kapal Perusak Tercanggih Cina di 
 
 
Latgab Jepang 
   Reporter: 
Tempo.co
   Editor: 
Yudono Yanuar
  Senin, 14 Oktober 2019 20:09 WIB 
Kapal Perusak Taiyuan milik Cina. (AP)
  
TEMPO.CO, Jakarta - Cina telah mengirim salah satu kapal perusak terbarunya dan 
paling canggih untuk ambil bagian dalam latihan gabungan dengan Angkatan Laut 
Jepang minggu ini, demikian laman SCMP mengutip media pemerintah Cina, 8 
Oktober 2019.
 
Taiyuan 131 merupakan destroyer tipe 052D dengan senjata rudal dan helikopter, 
serta 200 awak, berlayar dari pelabuhan militer di Zhoushan, provinsi Zhejiang 
di Cina timur.
 
Kapal akan bergabung dengan kapal-kapal dari Amerika Serikat, Australia, dan 
India untuk latihan gabungan yang diadakan Pasukan Bela Diri Maritim - di Teluk 
Sagami, barat daya Tokyo, pada 15 Oktober 2019. Korea Selatan, yang terlibat 
dalam pertikaian politik dan perdagangan yang semakin sengit dengan Jepang, 
tidak diundang untuk ambil bagian.
 
Di Jepang, awak Taiyuan akan menerima kunjungan perwakilan dari negara-negara 
lain yang terlibat. "Kunjungan ini untuk memperdalam komunikasi dengan angkatan 
laut dari negara-negara lain dan meningkatkan saling pengertian, dan 
meningkatkan kerja sama dan saling percaya," kata wakil kapten Taiyuan,  Gong 
Yuanxin. Geladak kapal juga akan dibuka untuk umum.
   
Type 052D adalah kapal perusak multi-peran pertama PLA, yang menjadi bakal 
menjadi andalan armada kapal perusak ketika Beijing berupaya meningkatkan 
kemampuan operasionalnya di laut.
 
Kapal perusak versi upgrade dari tipe 052C ini, memiliki kapasitas 6.300 ton 
dan dilengkapi dengan sistem peluncuran rudal vertikal dan sistem radar array. 
Kapal juga membawa berbagai macam senjata, termasuk kanon 130 mm, sistem 
senjata jarak dekat, rudal antipesawat jarak jauh  64 HHQ-9 dan rudal jelajah 
YJ-18 atau YJ-83.
 
SCMP | CHINA DAILY
  
  
  
  
  
   #yiv5879387256 #yiv5879387256 -- #yiv5879387256ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv5879387256 
#yiv5879387256ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv5879387256 
#yiv5879387256ygrp-mkp #yiv5879387256hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv5879387256 #yiv5879387256ygrp-mkp #yiv5879387256ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv5879387256 #yiv5879387256ygrp-mkp .yiv5879387256ad 
{padding:0 0;}#yiv5879387256 #yiv5879387256ygrp-mkp .yiv5879387256ad p 
{margin:0;}#yiv5879387256 #yiv5879387256ygrp-mkp .yiv5879387256ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv5879387256 #yiv5879387256ygrp-sponsor 
#yiv5879387256ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv5879387256 
#yiv5879387256ygrp-sponsor #yiv5879387256ygrp-lc #yiv5879387256hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv5879387256 
#yiv5879387256ygrp-sponsor #yiv5879387256ygrp-lc .yiv5879387256ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv5879387256 #yiv5879387256actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv5879387256 
#yiv5879387256activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv5879387256
 #yiv5879387256activity span {font-weight:700;}#yiv5879387256 
#yiv5879387256activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv5879387256 #yiv5879387256activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv5879387256 #yiv5879387256activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv5879387256 #yiv5879387256activity span 
.yiv5879387256underline {text-decoration:underline;}#yiv5879387256 
.yiv5879387256attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv5879387256 .yiv5879387256attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv5879387256 .yiv5879387256attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv5879387256 .yiv5879387256attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv5879387256 .yiv5879387256attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv5879387256 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv5879387256 .yiv5879387256bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv5879387256 
.yiv5879387256bold a {text-decoration:none;}#yiv5879387256 dd.yiv5879387256last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5879387256 dd.yiv5879387256last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5879387256 
dd.yiv5879387256last p span.yiv5879387256yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv5879387256 div.yiv5879387256attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv5879387256 div.yiv5879387256attach-table 
{width:400px;}#yiv5879387256 div.yiv5879387256file-title a, #yiv5879387256 
div.yiv5879387256file-title a:active, #yiv5879387256 

[GELORA45] 27 ribu pasukan disiagakan jaga Jakarta jelang pelantikan presiden

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://www.antaranews.com/berita/1112420/27-ribu-pasukan-disiagakan-jaga-jakarta-jelang-pelantikan-presiden


 27 ribu pasukan disiagakan jaga


 Jakarta jelang pelantikan presiden

Senin, 14 Oktober 2019 20:55 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi 
Prasetyo (ANTARA/Dyah Dwi)


Apabila demo, harus damai karena rawan disusupi oleh perusuh yang akan 
berbuat anarkis, katanya
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol 
Dedi Prasetyo mengatakan, Polri bersama TNI menyiapkan 27 ribu 
personelnya untuk mengamankan sejumlah lokasi vital jelang pelantikan 
presiden-wapres terpilih pada 20 Oktober 2019.


"Polri bersama TNI dan unsur terkait sudah menyiapkan 27 ribu pasukan 
pengamanan untuk menjaga Istana Negara, tempat prosesi pelantikan, 
kediaman Pak Jokowi, kediaman Pak Ma'ruf Amin dan jalur yang akan 
dilalui (saat pelantikan) dan obyek vital lainnya," kata Brigjen Dedi di 
Mabes Polri, Jakarta, Senin.


Hingga saat ini, tidak ada indikasi akan terjadi gangguan keamanan 
jelang pelantikan. "Untuk indikasi ke arah sana, belum dapat info lagi."


Namun demikian, aparat keamanan tetap disiagakan untuk mengantisipasi 
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.


*Baca juga: Jelang pelantikan, Polda Metro Jaya takkan izinkan demo 
mulai besok 



Baca juga: Pangdam: 17 perwakilan negara hadiri pelantikan Presiden 



Baca juga: Jelang pelantikan presiden, Menkominfo imbau masyarakat jauhi 
hoaks 
*


Pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga 
keamanan di Jakarta agar tetap kondusif.


Bagi yang hendak melakukan aksi demonstrasi diminta untuk menggelar aksi 
dengan menaati peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban.


"Apabila demo, harus damai karena rawan disusupi oleh perusuh yang akan 
berbuat anarkis," katanya.


Pelantikan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan 
digelar pada Minggu (20/10) siang di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.


Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Surat Terbuka Untuk : Rektor Universitas dan Mahasiswa Seluruh Indonesia

[Al Faqir Ilmi alfaqiri...@yahoo.com [GELORA45]]

Surat Terbuka Untuk:1. Yth. Seluruh Rektor Universitas/Pimpinan Perguruan 
Tinggi Se Indonesia.2. Yth. Segenap Mahasiswa Universitas /Perguruan Tinggi Se 
Indonesia. Dengan hormat,
Sebagai purnawirawan TNI yang ditahun 1998 mengetahui secara langsung bagaimana 
mahasiswa melakukan demo, kepada tersebut alamat perkenankan saya menyampaikan 
pendapat sebagai berikut:
1. Sungguh keliru secara fatal kalau ada tokoh dan apalagi pejabat pemerintah 
yang men “stigma” bahwa Demo Mahasiswa belakangan ini tidak lagi murni sebagai 
GERAKAN MORAL dan atau telah DITUNGGANGI pihak lain. Memang betul ada pihak 
lain yang nimbrung ikut demo bersama Mahasiswa, tapi tidak berarti bahwa Demo 
Mahasiswa yang tergelar serentak disejumlah kota dengan tuntutan tunggal yaitu 
Penerbitan PERPPU Pembatalan UU KPK telah ditunggangi kepentingan pihak lain.
2. Bahwa terdapat perbedaan mendasar atas latar belakang dan tujuan dari Demo 
Mahasiswa ditahun 1998 dahulu dengan Demo Mahasiswa belakangan ini, oleh 
karenanya dengan hormat kepada tersebut alamat disarankan untuk menguji  dengan 
mendasarkan pada fakta lapangan yang berkembang saat ini, tepat tidaknya kalau 
Demo Mahasiswa dilanjutkan khususnya menjelang Pelantikan Presiden terpilih 
pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang,  agar Demo Mahasiswa sebagai GERAKAN 
MORAL  tidak masuk dalam kepentingan dan apalagi jebakan pihak-pihak tertentu 
yang hendak menghacurkan demokrasi.
3. Bahwa fakta yang berkembang saat ini, dapat dijelaskan dan dianalisa sebagai 
berikut:
a. Bahwa berbeda dengan perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, dalam reformasi 
1998 bangsa ini tidak melakukan “potong generasi” atau pembersihan dari Pelaku 
dan Isme Orde Baru. Yang terjadi isme Orba terus berlanjut, dan orang-orang 
lama tak terkecuali yang bermasalah dalam KKN dan kejahatan kemanusiaan 
lainnya, justru belakangan malah kembali dipanggung politik nasional. Kondisi 
tersebut telah membuat selama 21 tahun di era reformasi, bangsa ini terus 
terlibat “TURBULENSI” Elit, bak membakar OBAT NYAMUK Jadul.
b. Bahwa, praktek oligharkhi kekuasan oleh pemegang capital melalui kaum 
politisi  begitu kasat mata dipertontontan didepan publik. Akhirnya sendi-sendi 
demokrasi menjadi lumpuh dan penampilan demokrasi kita jauh dari harapan 
rakyat. Bagaimana mungkin dalam negara demokrasi, dimana Presiden dan DPR 
dipilih melalui Pemilu sepanjang 5 tahun, tiada hari tanpa DEMO, lantas untuk 
apa ada DPR yang anggotanya dipilih lewat Pemilu.
c. Bahwa sebagai bangsa sungguh beruntung, karena Presiden Jokowi kemudian 
berani tampil memberi contoh dalam menghadapi praktek MAFIA seperti dalam 
pembubaran Petral dan Mega Korupsi lainnya. Namun demikian, bagi pejabat 
dilapangan terlebih dijajaran penegak hukum dipastikan mustahil berani mengusik 
bisnis illegal kaum Mafioso yang ada disekitar dirinya, karena tidak ada 
jaminan bagi mereka untuk tidak di “NON JOB” kan atau dipindah ke tempat yang 
“kering” dan jauh dari keluarga, apalagi mereka tahu bahwa atasan mereka begitu 
dekat dengan sang MAFIOSO.
d. Disanalah maka kondisi “Dimana-mana Mafia - Mafia Dimana-mana” dalam 
prakteknya juga masih utuh dan dalam banyak hal malah tambah menjadi-jadi.  Dan 
karenanya maka, ketika secara mendadak DPR RI menggunakan Hak inisiatif dengan 
mengajukan RUU Perubahan UU KPK yang diproses hanya dalam hitungan belasan 
hari, tanpa harus digerakkan oleh siapapun, niscaya Mahasiswa akan turun 
kejalan.
e. Maka persoalan mendasar yang harus dipahami tersebut alamat bersama segenap 
civitas akademika lainnya adalah perlunya mengetahui apa tujuan dan kepentingan 
sesaat dibalik pengajuan Hak Inisiatif RUU Perubahan UU KPK, tersebut. Karena 
dalam prakteknya, kondisi yang tergelar telah menggiring Presiden Jokowi pada 
posisi terjepit, mengabulkan tuntutan mahasiswa berarti akan berhadapan dengan 
Partai-Partai Pengusung dan Pendukung di DPR, sebaliknya bila menolaknya akan 
berhadapan dengan Mahasiswa.
f. Bahwa bagi yang paham “power game” dalam pengelolaan kekuasaan negara, 
sesungguhnya kondisi yang tercipta saat ini adalah jebakan dari pihak-pihak 
tertentu melalui Pimpinan Partai yang telah menyetujui pengajuan RUU Perubahan 
UU KPK sebagai HAK INISIATIF DPR RI. Betulkah hanya sekedar untuk memproteksi 
diri, mengingat begitu besarnya kaum politisi yang terjaring OTT KPK, ataukah 
kepentingan lain untuk membuat agar Presiden Jokowi meneruskan cara lamanya, 
ataukah lebih dari itu yaitu kepentingan Pemilu 2024 mendatang. Dan masih 
banyak lagi fakta pendukung lainnya yang mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi 
secara politis menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober mendatang telah 
dilemahkan, apalagi sebelumnya didahulu dengan kasus Rasis Papua yang berdampak 
jatuhnya korban dalam jumlah yang tidak sedikit dan terakhir dengan “sign” 
kekerasan, yaitu penusukan Pak Wiranto.
4. Bahwa untuk kepentingan soliditas kabinet dan konsolidasi kekuasaan 
khususnya terkait dengan Partai Pendukung maka harus dipahami oleh semua pihak 

AW: [GELORA45] RR - Kejahatan Mafia Berkeley di Indonesia

['arif.hars...@t-online.de' arif.hars...@t-online.de [GELORA45]]

Pada dasarnya, walau kekuasaan Suharto terguling sejak 1998, sistem ekonomi 
Neoliberalisme yg pernah dipaksakan oleh rezim Orba /Suharto atas 
rekomendasi Mafia Berkeley yg berkaitan dg budaya KKN, belum pernah dirubah 
oleh semua pemerintahan yg menggantikannya sampai saat ini.

Jika kemudian ada kemungkinan pendekatan atau bahkan semacam koalisi antara 
pihak yg menang dg yg kalah dlm kancah pemilu dan pilpres kemarin, saya 
kira disebabkan tidak adanya perbedaan yg hakiki dlm hal yg menyangkut 
kebijakan perekonomian yg akan dijalankan oleh pemerintahan hasil pemilu.

Bandingkan juga dg artikel di Link berikut ini:

https://bhintika.com/network/ekoarmunanto/featured/prabowo-kapitalis-neoliberal-sekuler-bukan-pejuang-islam-2

 
/

A.H.

===



Gesendet mit der Telekom Mail App




--- Original-Nachricht ---
Von: 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
Betreff: [GELORA45] RR - Kejahatan Mafia Berkeley di Indonesia
Datum: 11.10.2019, 10:48 Uhr
An: nasional-l...@yahoogroups.com, GELORA45@yahoogroups.com




Berikut analisis Rizal Ramli yang menelusuri kejahatan Mafia Berkeley
di Indonesia bersama kaum oligarkinya. Lusi.-



Rizal Ramli:

Mafia Berkeley Bikin Ekonomi Indonesia Dari Awal Babak Belur

Submitted by redaksi on Jumat, 11 Oct 2019 - 10:02


KONFRONTASI - SEJAK dulu hingga saat ini setiap kali turun ke
lapangan, baik sebagai jurnalis maupun selaku pengamat sosial, saya
kerap menemui sebuah pertanyaan dari sejumlah orang di lapisan bawah.
Begini pertanyaannya: “Kenapa ekonomi Indonesia sejak awal selalu saja
tumbuhnya sangat lambat. Padahal, negara kita punya banyak uang dan
punya kekayaan alam yang lebih melimpah. Ke mana semua itu? Apakah ada
orang jahat (penjahat ekonomi) yang sengaja menguasai untuk kepentingan
kelompoknya saja? Saya memang sudah menjawab pertanyaan itu secara
langsung ke mereka dengan mengikutkan penjelasan singkat.

Misalnya dengan menggambarkan bahwa negara kita memang selalu saja
kecolongan dengan menempatkan sebagian besar pejabat bermental rusak,
dan lain sebagainya. Dan saya yakin, jawaban itu tidaklah membuat
mereka terlalu puas. Sebab memang saya bukanlah orang berkompeten
menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi setidaknya, rakyat
tentu sangat membutuhkan penjelasan riil terhadap sesuatu yang belum
dipahaminya tersebut. Olehnya itu, saya mencoba mengangkat sebuah
jawaban yang telah dikemukakan Dr. Rizal Ramli, Menko Perekonomian era
Presiden Gus Dur, melalui bukunya berjudul: “Rizal Ramli Lokomotif
Perubahan”, cetakan II (edisi revisi: 2009). Dalam buku setebal 232
halaman tersebut, Rizal Ramli yang juga sempat menjabat Menteri
Keuangan itu secara spesifik menggugat Mafia Berkeley sebagai kelompok
yang sejak awal membuat ekonomi Indonesia jadi babak belur.

Rizal Ramli menggambarkan kondisi tersebut melalui penulis bukunya itu,
Didin Abidin Masud dan Edy Mulyadi. Ia menjelaskan, bahwa istilah Mafia
Berkeley ditujukan pada sejumlah menteri ekonomi yang menjadi penentu
strategi pembangunan Indonesia pada awal orde Baru. Sebelum menduduki
berbagai posisi strategis di pemerintahan, mereka menimba ilmu ekonomi
di Universitas California, Berkeley, pada tahun 1960-an. Rizal Ramli
menyebut tokoh sentral Mafia Berkeley adalah Widjojo Nitisastro, yang
menjadi Ketua Bappenas sejak Kabinet pembangunan I, tahun 1969.
Disebutkannya, kolega Widjojo, antara lain, Ali Wardhana, Emil Salim,
Sumarlin (alumnus Pittsburgh University, tapi mengikuti garis kebijakan
Mafia Berkeley), dan Saleh Afiff. Radius Prawiro yang berpendidikan
akuntan dari Belanda, juga masuk kelompok generasi pertama Mafia
Berkeley.

Dikatakannya, sebagai konseptor dan arsitek utama pembangunan ekonomi
Indonesia 1966-1997, Widjojo amat leluasa menempatkan kolega dan
kadernya untuk menduduki posisi penting di berbagai kementrian. Emil
Salim, Sumarlin, Saleh Afiff, diorbitkan ke posisi menteri setelah
“magang” di Bappenas. Demikian pula, katanya, generasi ekonom yang
lebih muda, terus mendaki ke posisi empuk di pemerintahan setelah
berkarier di Bappenas. Mereka, antara lain Adrianus Mooy, BS Moelyana,
Sudradjad Djiwandono, dan Boediono. Kebijakan makro ekonomi yang
diusung Mafia Berkeley, menurut Rizal Ramli, adalah pengendalian laju
inflasi lewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, liberalisasi
sektor keuangan –dikenal dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi
pada tahun 1980-an, liberalisasi sektor industri dan perdagangan, dan
privatisasi alias penjualan aset milik negara. Yang menarik, kehadiran
B.J. Habibie yang dengan cepat merebut simpati Soeharto, membuat kubu
Widjojo Cs menemukan rival yang sepadan dalam sirkulasi elit birokrasi.
Habibie, menurut Rizal Ramli, lewat "markasnya" di Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi