CiKEAS Indonesia Menunggu Datangnya Gempa Dahsyat Lebih Dari 9 SR
Indonesia Menunggu Datangnya Gempa Dahsyat Lebih Dari 9 SR Baru saja diberitakan oleh TV CNN pada tanggal 17 September 2007 tentang Datangnya Gempa Dahsyat yang lebih atau sekitar 9 SR disekitar Sumatra Barat. CNN melakukan peninjauan khusus bersama pemburu Gempa dari California Technology Institute. Pemburu gempa ini adalah geoloog dari CalTech yang meneliti semua gempa2 yang muncul di Indonesia terutama yang terakhir ini yang katanya mengakibatkan kerak bumi melipat sehingga menimbulkan gempa sekitar 7 SR lebih baru2 ini. Akibat dari kerak bumi yang melipat sehingga overlap satu dengan lainnya yang terjadi diwilayah sekitar SumBar, akan memaksa efek balik seperti pegas, karena lipatan ini akan berusaha mengembalikan atau meratakan kerak bumi yang melipat ini seperti ibaratnya pegas yang apabila kita tekuk akan menimbulkan kekuatan yang arahnya sebaliknya dari arah tenaga yang menekuknya untuk kembali ke bentuk semula. Reaksi balik pegas akan terjadi terhadap kerak bumi yang melipat akibat gempa baru2 ini yang besarnya sekitar 7 SR itu, namun reaksi balik pegas ini akan berakibat gempa yang besarnya lebih dari 7 SR yang diperkirakan sebesar 9 SR atau lebih. Menurut ahli geologi pemburu gempa ini, gempa yang ditunggu itu akan muncul dalam waktu dekat. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mengumumkannya kepada masyarakat luas diwilayah SumBar untuk ber-jaga2 datangnya gempa ini yang kemungkinan akan disertai Tsunami. Persiapan mental dibutuhkan masyarakat agar dengan persiapan yang baik maka datangnya gempa tidak akan menimbulkan kepanikan sehingga jatuh korban yang jauh lebih besar. Kapan tepatnya kedatangan gempa dahsyat ini, sang pemburu gempa sendiri tidak bisa memastikan. Namun sang pemburu gempa ini menyatakan akan tetap mengejar gempa dahsyat ini untuk menyaksikannya sendiri bersama masyarakat. Kalo benar gempa dahsyat ini benar akan muncul, maka gempa ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah bumi ini, karena gempa yang terjadi dalam dongeng Sodom dan Gomorah saja hanya berkisar kurang dari 8 SR. Dengan pemberitahuan ini sang pemburu gempa mengharapkan agar berita ini disebar luaskan sementara katanya pemerintah justru menutupi berita ini untuk mencegah kepanikan. Padahal menurut pemburu gempa ini, berita ini justru harus disebar luaskan sehingga masyarakat bisa mengadakan persiapan yang tidak akan menimbulkan kepanikan. Semoga rekan2 di Indonesia bisa menyebar luaskan berita ini sehingga persiapan2 yang diperlukan bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk2 para ahli2 gempa dunia. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Re: PBB Buru Pencuri Uang Rakyat - Soeharto Urutan Pertama Pencuri Kekayaan Negara
Quote: .. Nanti aplikasinya luas, mereka bisa mengajari kita cara menginvestigasi jalur pelarian aset, model pencucian uang, modus pencucian uang, dan pelacakan modal ke luar negeri, katanya. .. Repotnya kalau yang mengajarkan dan diajarkan (di Indonesia) adalah anggota 'mafioso'.. alih pengembalian hak/uang publik, yang ada malah penyempurnaan kejahatan.. Untuk menutupi jejak - menghilangkan barang bukti.. :-( Najib.. eh nasib.. Wassalam, Irwan.K On 9/19/07, HKSIS [EMAIL PROTECTED] wrote: http://jawapos.com/index.php?act=detail_cid=304478 Rabu, 19 Sept 2007, *PBB Buru Pencuri Uang Rakyat * *Soeharto Urutan Pertama* NEW YORK - Mantan Presiden Soeharto tidak bisa berlama-lama menikmati kemenangan gugatan atas majalah Time. Kemarin PBB dan Bank Dunia meluncurkan inisiatif untuk memburu para pemimpin dan pejabat korup yang mencuri uang rakyat di negara-negara berkembang. Dalam daftar pemimpin dan pejabat korup yang diburu itu, Soeharto berada di urutan pertama. Inisiatif yang dinamakan The Stolen Asset Recovery Initiative (Mengembalikan Aset yang Dicuri) atau StAR Initiative itu akan menguatkan pasal-pasal pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), traktat PBB untuk memerangi korupsi global, yang berlaku efektif sejak Desember 2005. DPR telah mengesahkan UU Ratifikasi terhadap traktat tersebut pada Maret 2006. P.. Dalam skema tersebut, negara-negara yang salah satu tokohnya masuk dalam daftar StAR Inisiative, akan diberikan wawasan dan pelatihan tentang beragam cara penelusuran aset negara yang telah dipindahkan ke luar negeri. Nanti aplikasinya luas, mereka bisa mengajari kita cara menginvestigasi jalur pelarian aset, model pencucian uang, modus pencucian uang, dan pelacakan modal ke luar negeri, katanya. Ketika ditanya tentang reputasi StAR Initiative yang dibentuk oleh PBB dan Bank Dunia, Havas mengaku percaya. Inisiatif ini kan hal baru dalam khasanah hukum internasional tapi apa salahnya kita mengikuti penguatan kapasitas yang ditawarkan oleh PBB tersebut tidak hanya untuk kasus Soeharto, katanya. (ap/agm/nue) [image: logo SUARA MERDEKA] [image: Line] Rabu, 19 September 2007 NASIONAL [image: Line] Soeharto Urutan Pertama Pencuri Kekayaan Negara - Versi PBB-Bank Dunia *NEW YORK-* Bekas presiden Soeharto menempati urutan pertama daftar pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri kekayaan negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir. Daftar tersebut tercantum dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh PBB dan Bank Dunia bersamaan dengan peluncuran Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan yang Dicuri (Stolen Asset Recovery/StAR Initiative) di Markas Besar PBB, New York, Senin (17/9). Peluncuran prakarsa dihadiri oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon, Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, dan Direktur Kantor PBB untuk masalah obat-obatan terlarang dan kejahatan (Unodc) Antonio Maria Costa, serta para pejabat tinggi sejumlah negara anggota PBB, termasuk Deputi Watap RI untuk PBB, Adiyatwidi Adiwoso, dan Direktur Perjanjian Internasional Deplu RI, Arif Havas Oegroseno. Daftar tersebut mencantumkan Mohamad Suharto (1967-1998javascript:void(0)) pada urutan teratas tabel ''Perkiraan Dana yang Kemungkinan Dicuri dari Sembilan Negara''. Kekayaan yang diperkirakan dicuri Suharto berjumlah 15 miliar dolar AS (lebih dari Rp 135 triliun) hingga 35 miliar dolar AS (lebih dari Rp 315 triliun). Temuan PBB-Bank Dunia itu menyebutkan perkiraan total PDB Indonesia setiap tahunnya pada rezim Soeharto 1970-1998 javascript:void(0) sebesar 86,6 miliar dolar AS (lebih dari Rp 797,4 triliun). Indonesia, seperti yang diungkapkan Arif Havas Oegroseno, akan mengajukan permintaan bantuan kepada StAR Initiative untuk berusaha mengembalikan kekayaan negara yang diperkirakan dicuri Soeharto. blackpix.giflogo_sm.gifblackpix.giflogo_sm.gif
CiKEAS Greenspan's Age of Tranquility
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/18/AR2007091801587_2.html?sub=AR Greenspan's Age of Tranquility By Robert J. Samuelson Wednesday, September 19, 2007; Page A23 Alan Greenspan has called his memoir The Age of Turbulence, but a more accurate title might have been The Age of Tranquility. During his long tenure as chairman of the Federal Reserve Board (from August 1987 to January 2006), the U.S. economy suffered only two modest recessions -- those of 1990-91 and 2001 -- totaling 16 months. Otherwise, here's what happened: ¿ The economy (gross domestic product) grew 70 percent from 1987 through 2005. ¿ The number of nonfarm jobs increased 31.4 million, or 31 percent, with average unemployment of 5.6 percent. ¿ Annual inflation as measured by the consumer price index averaged 3.1 percent. ¿ Pretax corporate profits jumped from $369 billion to $1.33 trillion. ¿ The stock market quadrupled, with the Standard Poor's 500-stock index rising from 287 (the 1987 average) to 1,207 (the 2005 average). Greenspan's reputation rests on this astonishing record. To be sure, job growth was sometimes sluggish, and there were scary moments -- the scariest being the 22.6 percent drop in the stock market on Oct. 19, 1987. But mainly, Greenspan presided over one of the greatest surges of U.S. prosperity ever. Was this luck -- or Greenspan's skill? The answer: some of both. To understand why, you have to grasp that the American economy is completing a quarter-century cycle dominated by the fall of inflation from 13.3 percent from 1979 to 1.9 percent in 2003. This steady disinflation triggered a virtuous chain reaction of lower interest rates, higher stock prices, greater wealth, and strong consumer and business spending. Here's how it worked. Interest rates dropped because lenders needed less protection to compensate for the erosion of their money. A 10-year Treasury bond fetched 13 percent in 1982, 8 percent in 1987 and 5 percent in 1998. As rates declined, people shifted funds into the stock market and later into housing. Share prices and home values rose, making Americans wealthier. Many Americans substituted this added wealth for annual savings. They spent more from current income and borrowed more. In 1982, the personal savings rate was 11 percent of disposable income; by 2005, it was barely over zero. The Great American Shopping Spree kept the economy advancing. Meanwhile, strong economic growth, low inflation, rising profits and high stock prices attracted trillions of dollars of overseas investment. Because foreigners wanted dollars -- and bought them by selling their own currencies -- the dollar remained highly valued internationally. In turn, the strong dollar made imports into the United States cheaper. This sated U.S. consumers and restrained inflation. Other factors also cut inflation. In the 1990s, oil prices dropped. Productivity growth -- old-fashioned efficiency -- increased, probably reflecting the impact of computers. Greenspan also cites globalization. From 1989 to 2005, he writes, the number of workers worldwide engaged in export-oriented industries rose from 300 million to 800 million -- a reflection of the entry of China and India into the global economy. All these new workers put downward pressure on wages, inflation, inflation expectations, and interest rates, and accordingly significantly contributed to rising world economic growth. In part, Greenspan was a happy bystander to all this good fortune. But he also helped create it. The Fed's easy-money policies in the 1970s led to double-digit inflation. Through a severe recession, Paul Volcker -- Greenspan's predecessor -- had cut inflation to 4.4 percent by 1987. Greenspan's Fed continued the assault, but more gently. Four times (1988-89, 1994-95, 1999-2000 and 2004-2006), it raised short-term interest rates to check price increases. Someone less convinced that inflation is dangerous might have let it drift up. Greenspan's Fed also deftly supplied credit in those scary moments (such as the 1987 stock crash) when financial panic was a threat. Unfortunately, disinflation's benefits -- the huge drop in interest rates, the big increases in stock and home values -- can be enjoyed only once. This favorable cycle has ended. Indeed, it has left a hangover, as higher stock prices and home values both inspired damaging speculative bubbles. Good times often foster their own undoing. People become overly optimistic, giddy, careless, complacent. Businesses become sloppy and sometimes criminal in pursuing growth and profits. Greenspan's successor, Ben Bernanke, has inherited the hangover. As for Greenspan, his outlook is decidedly somber. Oil prices have already soared, reversing globalization's impact on inflation. He sees little relief. He thinks productivity growth will slow at best to 2 percent annually, down from about 3 percent from 1995 to 2005. He fears that
CiKEAS From radical Islamic leader to disillusioned ex-prisoner
Refleksi: Di Mesir organisasi Hizbut Tahrir dilarang, tetapi di Indonesia dibolehkan bekerja dan bebas mempropagandakan pandangan mereka. Mengapa demikian? Apakah pemerintah NKRI sepaham dengan Hizbut Tahrir? http://www.iht.com/articles/2007/09/12/europe/muslim.php From radical Islamic leader to disillusioned ex-prisoner By Jane Perlez Wednesday, September 12, 2007 LONDON: For four years, Maajid Nawaz, a British Pakistani university student, was imprisoned in Egypt, enduring months of solitary confinement and the screams of those being tortured. Nawaz left Britain on his fateful trip to Egypt on Sept. 10, 2001, for a year abroad to study Arabic. In April 2002, he was charged and sentenced by the Egyptians for spreading the beliefs of Hizb ut-Tahrir, a radical Islamic group that is legal in Britain but banned in Egypt and other countries because it calls for the overthrow of governments in the Muslim world. Now, more than a year after his return to Britain, Nawaz, 29, has defected from Hizb ut-Tahrir, saying he learned from scholars he met in jail that the ideology he so fervently espoused runs counter to the true meaning of his religion. Hizb ut-Tahrir, or Party of Liberation, also calls for the end of Israel and the withdrawal of Western interests from the Middle East, although it says it wants to achieve those goals through nonviolent means. There have been calls in Britain to ban the group, but the government has always stopped short of doing so. Nawaz's departure from the group, which he announced on his personal blog several days ago and in an interview shown on BBC television Tuesday night, is considered significant because he was such a highly valued member of Hizb ut-Tahrir - one of a handful of men on its executive committee in Britain. Before being imprisoned in Egypt, Nawaz played a central role in recruiting new members for Hizb ut-Tahrir at home and abroad. Over and over again, he said, he spread the belief that the dictatorships of the Muslim world must be replaced by a caliphate similar to that which held sway after the death of the Prophet Muhammad. But for the past year, he has felt nothing but regret, he said in an interview with The New York Times in a Bayswater Road coffee shop Tuesday before his BBC appearance. I gave talks in Pakistan, Britain and Denmark, he said. Wherever I've been, I've left people who joined Hizb ut-Tahrir. I have to make amends. What I did was damaging to British society and the world at large. Calls in Britain for the banning of Hizb ut-Tahrir usually stress that the group serves as a gateway for some Muslims to turn to terrorism. Nawaz puts it this way: Hizb ut-Tahrir spearheaded the radicalization of the 1990s and cultivated an atmosphere of anger. Although the group explicitly condemns violence, Nawaz said buried in the literature is an ideology that inevitably leads to violence. He wrote on his blog that he was duty-bound to redress the phenomenon of politically inspired theological interpretations. He said he helped to found Hizb ut-Tahrir in Pakistan when the group sent him there in 1999, soon after Pakistan declared itself a nuclear state. The leadership believed, he said, that a nuclear Pakistan was essential for the coming caliphate. Over nine months, he formed a cell of 10 members in the area around Lahore. He was so successful, he recalled, that he steered a regional commander of the terrorist outfit Lashkar-e-Taiba, a militant group that fights India over Kashmir, into his group. The Pakistani government banned Hizb ut-Tahrir in Pakistan after the Sept. 11 attacks. In Britain, Nawaz was a familiar figure on the Islamic circuit, persuading students in London to join up when he was at Newham College and later at the School of Oriental and African Studies. One of the basic texts by the group's founder, Taqi ud-Din al-Nabhani, a Palestinian judge, said it was obligatory for Muslims to militarily overthrow every single Muslim government, then forcibly unite them into one military state even if it means killing millions of people, Nawaz said. Such beliefs were, he said, an ideological corruption of Islam. But Nawaz does want to see the group banned, although he would like to help diminish its influence. He says he believes in a tolerant society and that he is too much of a liberal to demand the abolition of the group in Britain. Nawaz is from a third-generation British Pakistani family living in Essex, a middle-class area south of London. His father is a retired oil engineer and his mother works in a bank. When he was growing up, Islam seemed like a backward village religion, he said. That attitude changed when he was 16. On a rare visit to a mosque, he met a Bangladeshi student, a member of Hizb ut-Tahrir, who he said preyed on his confusion about his identity. He then enrolled in Newham College and began aggressively proselytizing for Hizb ut-Tahrir. He became president of the
CiKEAS Lomba Menulis Pengalaman Berpuasa di Bulan Ramadhan
Lomba Menulis Pengalaman Berpuasa di Bulan Ramadhan Oleh : Redaksi-kabarindonesia 19-Sep-2007, 13:44:20 WIB - [www.kabarindonesia.com] KabarIndonesia - Ingin mendapatkan kado istimewa dari KabarIndonesia pada hari raya Idul Fitri mendatang? Jangan kuatir, karena bersempena dengan bulan suci Ramadhan 1428 H ini, koran online KabarIndonesia menyelenggarakan lomba menulis dengan tema Pengalaman Terindah Berpuasa di Bulan Ramadhan. Lomba ini terbuka bagi siapa saja tanpa terkecuali. KabarIndonesia menyediakan 3 hadiah paket lebaran untuk 3 nominator atau pemenang yang tulisan pengalamannya paling menarik dan berkesan. Tulis dan kirimkan pengalaman Anda selama menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini. A. Ketentuan Umum: 1. Peserta lomba adalah penulis atau pewarta warga KabarIndonesia. Bagi Anda yang belum terdaftar, silahkan mendaftarkan diri sebagai penulis di http://www.kabarindonesia.com// dengan meng-klik Daftar Jadi Penulis dan mengisi formulir yang disediakan di website tersebut. Kemudian, setelah log-in kembali, Anda bisa langsung menulis dan mengirimkan pengalaman menariknya untuk ditayangkan di KabarIndonesia. 2. Pengiriman tulisan hanya dengan satu cara yakni melalui website http://www.kabarindonesia.com//. Tidak dilayani pengiriman melalui media lain, semisal surat-menyurat atau melalui email. 3. Lomba dibuka untuk semua orang tanpa pengecualian agama, usia, jenis kelamin, status sosial, latar belakang pendidikan, tempat domisili, dan lain-lain. 4. Lomba dimulai dari tanggal pengumuman ini ditayangkan di KabarIndonesia dan ditutup pada tanggal 12 Oktober 2007 (30 Ramadhan 1428 H), jam 00.00 WIB. 5. Tulisan akan dinilai oleh dewan juri untuk dipilih 3 nominator yang tulisannya paling menarik dan berkesan. 6. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2007, dan pengiriman hadiah akan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Oktober 2007. 7. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. B. Ketentuan Khusus (Tulisan): 1. Tulisan asli bukan jiplakan, saduran atau terjemahan. 2. Tulisan berisi tentang pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang Anda ketahui dan ingin diceritakan. 3. Isi tulisan berkaitan dengan ibadah puasa secara umum (seperti makan sahur, berbuka puasa, proses menahan lapar dan haus, menahan emosi, menahan nafsu, shalat tarawih, bersedekah dan lain-lain). 4. Panjang tulisan tidak dibatasi. 5. Judul tulisan disesuaikan dengan tema di atas. 6. Setiap peserta boleh mengirimkan tulisan sebanyak-banyaknya. 7. Tulisan harus mengikuti kaidah penulisan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (Ejaan Yang Disempurnakan). 8. Tulisan dikirimkan melalui website KabarIndonesia pada rubrik Serba-serbi. 9. Tiap tulisan yang dikirim sebagai Lomba Tulis dicantumkan LOMBA TULIS sebagai awal dari artikel. Apabila mengalami kesulitan pada saat mendaftarkan diri sebagai penulis atau pun mengirimkan tulisan, harap menhubungi: [EMAIL PROTECTED] Demikianlah pengumuman lomba menulis ini disampaikan kepada pembaca KabarIndonesia untuk diketahui dan dimaklumi. Kirimkanlah tulisan Anda sebanyak-banyaknya tentang pengalaman-pengalaman menarik di bulan suci Ramadhan ini. Semoga Anda terpilih dan layak mendapatkan hadiah khusus paket lebaran 1428 H dari KabarIndonesia. Selamat berlomba! Redaksi KabarIndonesia Blog: http://pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): [EMAIL PROTECTED]
Re: CiKEAS Indonesia Menunggu Datangnya Gempa Dahsyat Lebih Dari 9 SR
Gempa dahsyat sebesar Richter 9 - tidak mungkin terjadi diIndonesia atau dimanapun didunia Memang ini diprediksi oleh ahli2 geologie diIndonesia tetapi dari mana pengetahuan ini mereka dapat tidak jelas - mungkin didalam impian mereka atau membual utk membikin image mereka besar. Gempa yg terbesar yg dapat terjadi dan yg sudah terjadi adalah sebesar 8.4 di daerah Alaska. Kemungkinan in terjadi kembali adalah almost nihil. Gempa 9 jikalau dibandingkan dgn gempa Aceh yg 8 adalah 10x lebih dahsyat dan kalau ada tsunami air lautnya akan naik 1km dan bukan 100m seperti yg terjadi. Mungkin kalian masih ingat sewaktu gempah Aceh mereka prediksi gempa sebesar Aceh tidak mungkin terjadi lagi selama 150 thun yad. Achirnya kalian sudah lihat prediksi kesasar mereka. Waktu gempa Aceh mereka berkata besarnya hanya 6.5 tochter dan US salah dgn kira2 8.. [They have to go back to school = all of them = memalukan sekali ] Sewaktu terjadinya gempa tsb saya sudah prediksi dlm waktu bbp bulan atau tahun diseluruh [panatai barat Sumatera dan selatan Jawa akan ada Gempa kurang lebih sebesar ini [ Ini saya tulis dibbp milis group] Mungkin banyak yg tidak percaya waktu itu tetapi hasilnya kalian sudah saksikan. Gempa 9 tidak akan terjadi ini saya sekarang prediksi sebab secara hukum physic tidak mungkin. Andreas Hafsah Salim [EMAIL PROTECTED] wrote: Indonesia Menunggu Datangnya Gempa Dahsyat Lebih Dari 9 SR Baru saja diberitakan oleh TV CNN pada tanggal 17 September 2007 tentang Datangnya Gempa Dahsyat yang lebih atau sekitar 9 SR disekitar Sumatra Barat. CNN melakukan peninjauan khusus bersama pemburu Gempa dari California Technology Institute. Pemburu gempa ini adalah geoloog dari CalTech yang meneliti semua gempa2 yang muncul di Indonesia terutama yang terakhir ini yang katanya mengakibatkan kerak bumi melipat sehingga menimbulkan gempa sekitar 7 SR lebih baru2 ini. Akibat dari kerak bumi yang melipat sehingga overlap satu dengan lainnya yang terjadi diwilayah sekitar SumBar, akan memaksa efek balik seperti pegas, karena lipatan ini akan berusaha mengembalikan atau meratakan kerak bumi yang melipat ini seperti ibaratnya pegas yang apabila kita tekuk akan menimbulkan kekuatan yang arahnya sebaliknya dari arah tenaga yang menekuknya untuk kembali ke bentuk semula. Reaksi balik pegas akan terjadi terhadap kerak bumi yang melipat akibat gempa baru2 ini yang besarnya sekitar 7 SR itu, namun reaksi balik pegas ini akan berakibat gempa yang besarnya lebih dari 7 SR yang diperkirakan sebesar 9 SR atau lebih. Menurut ahli geologi pemburu gempa ini, gempa yang ditunggu itu akan muncul dalam waktu dekat. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mengumumkannya kepada masyarakat luas diwilayah SumBar untuk ber-jaga2 datangnya gempa ini yang kemungkinan akan disertai Tsunami. Persiapan mental dibutuhkan masyarakat agar dengan persiapan yang baik maka datangnya gempa tidak akan menimbulkan kepanikan sehingga jatuh korban yang jauh lebih besar. Kapan tepatnya kedatangan gempa dahsyat ini, sang pemburu gempa sendiri tidak bisa memastikan. Namun sang pemburu gempa ini menyatakan akan tetap mengejar gempa dahsyat ini untuk menyaksikannya sendiri bersama masyarakat. Kalo benar gempa dahsyat ini benar akan muncul, maka gempa ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah bumi ini, karena gempa yang terjadi dalam dongeng Sodom dan Gomorah saja hanya berkisar kurang dari 8 SR. Dengan pemberitahuan ini sang pemburu gempa mengharapkan agar berita ini disebar luaskan sementara katanya pemerintah justru menutupi berita ini untuk mencegah kepanikan. Padahal menurut pemburu gempa ini, berita ini justru harus disebar luaskan sehingga masyarakat bisa mengadakan persiapan yang tidak akan menimbulkan kepanikan. Semoga rekan2 di Indonesia bisa menyebar luaskan berita ini sehingga persiapan2 yang diperlukan bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk2 para ahli2 gempa dunia. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Tutorial Affiliasi Online Gratis
Tutorial Affiliasi Online Gratis Info lengkap : http://www.earndirectory.com/register.htm
CiKEAS Presiden SBY Akan Bertemu Presiden Bank Dunia
refleksi: Apakah pertemuan presiden SBY dengan presiden Bank Dunia bermaksud membicarakan untuk nama Pak Harto dicoret dan korupsinya tidak dusut selanjutnya? Hal ini bisa diduga dengan melihat lancar proses penangan penguasa NKRI sekarang terhadap kasus Pak Harto yang dihirukpikukkan sebelum pemberitaan dari the UN Stolen Asset Recovery Initiative tentang posisi Pak Harto sebagai koruptor nomor wahid dalam skala dunia. HARIAN ANALISA Edisi Kamis, 20 September 2007 Presiden SBY Akan Bertemu Presiden Bank Dunia Untuk Bicarakan Harta Soeharto Jakarta, (Analisa) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat, pada 22-26 September 2007, dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick. Pertemuan Presiden RI dengan Bank Dunia tersebut untuk membicarakan temuan Bank Dunia menyangkut mantan Presiden Soeharto yang menempati urutan pertama daftar pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri kekayaan negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir. Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan bertemu Presiden Bank Dunia. Hanya meminta kejelasan bagaimana rencana mereka dalam masalah ini, kata Menlu Hassan Wirajuda menjawab wartawan usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (19/9). Sebelumnya, diberitakan bahwa mantan Presiden Soeharto menempati urutan pertama daftar pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri kekayaan negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir. Daftar tersebut tercantum dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh PBB dan Bank Dunia bersamaan dengan peluncuran Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan Yang Dicuri (Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative) di Markas Besar PBB, New York, Senin (17/9). Peluncuran Prakarsa dihadiri oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon, Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick, dan Direktur Kantor PBB untuk masalah Obat-obatan terlarang dan Kejahatan (UNODC) Antonio Maria Costa, serta para pejabat tinggi sejumlah negara anggota PBB, termasuk Deputi Watap RI untuk PBB, Adiyatwidi Adiwoso, dan Direktur Perjanjian Internasional Deplu RI, Arif Havas Oegroseno. Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, pemerintah juga akan menugaskan Tim Raising and Recovery yang dalam satu dua hari ini akan ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk berbicara dengan pihak Bank Dunia guna mendapat kejelasan mengenai konsep yang dikeluarkan Bank Dunia tersebut. Kita juga akan berbicara mengenai latihan mengenai pencarian dan pengembalian aset negara sebab hal itu tidak mudah, perlu keahlian dan pengetahuan. Dalam hal ini Bank Dunia menawarkan itu, katanya. Anggota Tim Raising and Recovery yang dibentuk sejak beberapa bulan lalu itu, kata Menlu, terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Deplu, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Mengenai apa yang diungkap Bank Dunia tersebut, Menlu Hassan Wirajuda mengatakan, hal tersebut merupakan inisiatif dari Bank Dunia dan PBB untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami persoalan dengan larinya harta pemodal dari negara mereka ke negara maju akibat korupsi. Karena itu, lanjutnya, upaya Bank Dunia itu diharapkan dapat membantu mengembalikan harta, dana, yang lari ke luar negeri. Ini lebih merupakan kampanye pada tingkat global, tetapi bagi kita kalau upaya itu efektif, maka akan membantu dalam melakukan 'asset recovery' atau mengembalikan dana-dana dari Indonesia yang lari ke luar negeri, katanya. Menurut Menlu, apa yang dilakukan Bank Dunia itu penting karena tidak mudah mengembalikan harta yang dikorupsi dan disimpan di luar negeri. Tentu memerlukan dukungan masyarakat Internasional. Pihak Bank Dunia pasti juga tahu bahwa Indonesia secara umum mengalami persoalan dengan larinya dana-dana yang di korupsi ke luar negeri, tambahnya. Menlu menambahkan, Bank Dunia mempunyai jaringan dengan berbagai bank di negara lain terutama di negara maju sehingga diharapkan dapat mempengaruhi bank-bank asing agar lebih terbuka dalam membuka dana-dana yang sifatnya dari hasil korupsi. Mudah-mudahan dengan inisiatif Bank Dunia ini, bisa membantu. Kita belum jelas inisiatifnya tetapi niatannya adalah untuk membantu negara berkembang, katanya. (Ant
CiKEAS Astronot Muslim Meluncur ke Antariksa dalam Ramadhan
Refleksi: Bravo Malaysia! Tetapi pertanyaan yang timbul bagaimana berpuasa di stasion angkasa, bila konsep siang dan malam di bumi menurut Al Quran [Sura 91,92, dan 93] sangat berbeda di angkasa luar, karena stasion berotasi keliling bumi dengan kecepatan 27.744 km per jam atau 16 kali keliling bumi? http://www.antara.co.id/arc/2007/9/18/astronot-muslim-meluncur-ke-antariksa-dalam-ramadhan/ 18/09/07 13:30 Astronot Muslim Meluncur ke Antariksa dalam Ramadhan Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia mengharapkan segera melihat astronot Muslim pertama menjalankan ibadah berpuasa di luar angkasa selama bulan Ramadhan ini. Dua calon astronot Muslim dari Malaysia, seorang doktor dan seorang lagi dokter gigi angkatan darat, sedang menjalani pelatihan di Rusia untuk mempersiapkan diri mengemban misi ke angkasa luar selama 11 hari mulai 10 Oktober mendatang. Seorang Muslim lainnya telah meluncur ke antariksa, namun bukan dalam bulan Ramadhan. Anan C Muhammad dari Departemen Pengembangan Islam Malaysia mengatakan, astronot itu dapat memilih menjalankan puasa di antariksa atau nanti setelah ia kembali ke bumi. Itu sangat mengagumkan jika astronot kita memilih berpuasa di antariksa. Kita ingin tahu bagaimana pengalaman berpuasa di ruang angkasa, kata Anan. Proyek tersebut diputuskan pada 2003 ketika Rusia setuju mengirim seorang warga Malaysia ke antariksa sebagai bagian dari paket pembelian 18 jet tempur Rusia oleh Malaysia, demikian IINA.(*) Copyright © 2007 ANTARA
CiKEAS Duit Prajurit di Kantong Para Jenderal
Refleksi: Bukan hanya Henry Leo menjadi dermawan membuncitkan dompet para jenderal, tetapi lama menjadi rahasia umum bahwa juga perusahaan-perusahaan lain memperkaya mereka, contohnya Freeport Inc di Papua. http://www.gatra.com/artikel.php?id=107922 Duit Prajurit di Kantong Para Jenderal Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset pemberian Henry Leo kepada sejumlah purnawirawan jenderal. Nama anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Letjen (purnawirawan) T.B. Silalahi, ikut disebut-sebut menerima rumah senilai Rp 2,5 milyar, selain mantan KSAD Jenderal TNI (purnawirawan) R Hartono. Nama nama T.B. Silalahi muncul setelah Henry Leo diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung. Dalam pemeriksaan itu, demikian kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Muhammad Salim, SH, Henry Leo mengaku memberikan rumah ke sejumlah jenderal, termasuk T.B. Silalahi. Henry Leo sendiri yang mengatakan seperti itu, kata Salim. Henry Leo dan tersangka lainnya, mantan Direktur Asabri, Mayor Jenderal (purnawirawan) Subarda Midjadja, kini ditahan di Kejaksaan Agung. Setelah mendapatkan info itu, kejaksaan pun sigap. Surat penyitaan disiapkan. Menurut sumber Gatra di lingkungan penyidik Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah pula menyetujui surat penetapan itu. Begitu pula keterangan status kepemilikan rumah tersebut dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah didapat. Dalam catatan BPN, kepemilikan rumah itu atas nama seseorang bernama Paul Banuara Silalahi. Menurut sumber Gatra, Paul tak lain adalah putra T.B. Silalahi. Rumah tersebut, menurut warga sekitar, pada saat ini dalam penguasaan Tomy Winata. T.B. Silalahi menyanggah pengakuan Henry Leo itu. Mantan Menpan yang telah diperiksa Kejaksaan Agung, Kamis pekan lalu, ini membantah menerima pemberian rumah dari Henry Leo. Bahkan, kepada Gatra, T.B. Silalahi mengaku tak pernah ikut terlibat maupun mengetahui secara langsung kasus dana prajurit yang membelit Henry Leo dan Mayjen (purnawirawan) Subarda Midjaja. Saya kan Menpan, sedangkan itu urusan Dephankam (Departemen Pertahanan dan Keamanan), ujar Silalahi. Pria kelahiran Pematang Siantar, 69 tahun lalu, itu mengaku tidak pernah menerima rumah dari siapa pun, termasuk dari Henry Leo, selama menjabat sebagai menteri. Saya sudah punya rumah dinas, ngapain saya terima (rumah) lagi, T.B. Silalahi menegaskan. Menurut pria yang dikenal dekat dengan pengusaha Tomy Winata ini, terseretnya dia dalam kasus dana prajurit yang dikenal sebagai kasus dana Asabri itu terkait pengakuan istri Henry Leo, Iyul Sulinah. Kepada tim penyidik, Iyul menyebut-nyebut nama T.B. Silalahi sebagai salah satu penerima rumah dari suaminya, Henry Leo. Namun Silalahi menampik kemungkinan melakukan tindakan hukum terhadap Iyul. Biarlah, saya tak mau memperpanjang, bisa saja dia keliru. Yang penting, saya tidak sembunyi, kata lulusan terbaik Lemhannas tahun 1983 itu. Sebelum menyerempet T.B. Silalahi, kasus pemberian rumah oleh Henry Leo juga membelit Jenderal (purnawirawan) R. Hartono. Mantan Kepala Staf TNI-AD (KSAD) ini terpaksa berurusan dengan Kejaksaan Agung, Rabu pekan lalu. Hartono yang diperiksa sebagai saksi mengakui telah menerima hadiah berupa rumah dari Henry Leo pada 1995. Menurut Hartono, rumah yang terletak di Jalan Suwiryo Nomor 7 Menteng, Jakarta Pusat, itu, diberikan ketika dirinya menjabat sebagai KSAD. Namun Hartono mengaku tak tahu alasan di balik pemberian rumah tersebut. Itu dia, saya nggak tahu (alasan Henry Leo memberikan rumah), mungkin karena saya KSAD, ujar Hartono. Diduga masih banyak mantan petinggi militer lainnya yang menerima aliran dana terkait dana prajurit. Hendri Firzani [Laporan Utama, Gatra Nomor 45 Beredar Kamis, 20 September 200778.jpg
CiKEAS Medicines, science books, sports equipment exempted from import
http://www.thejakartapost.com/detaillbus.asp?fileid=20070919151655irec=0 Medicines, science books, sports equipment exempted from import JAKARTA (Antara): Finance Minister Sri Mulyani Indrawati has issued regulations exempting medicines bought by the government, science books and sports equipment purchased by national sports organizations from import duties. The new regulations will be effective as of Oct. 5, a spokesman for the ministry, Samsuar Said, said Tuesday. He said the medicines must be bought by ministries or government institutions overseeing health programs, hospitals or third parties engaged in agreements with them. Import duties will also be waived for science and technology books, general textbooks and religious textbooks, but not imported books in the Indonesian language, Samsuar said. For sports equipment, the exemption is only for equipment imported by national sports organizations based on the recommendation of the National Sports Council.
CiKEAS Soal Audit Biaya Perkara + Tolak Audit Uang Perkara
Refleksi: Mungkinkah negeri berkesusahan silih berganti efektif memberatas bencana korupsi kalau Mahkamah Agungnya dikuasai oleh tukang copet bin koruptor? Insyaalloh!? http://www.gatra.com/artikel.php?id=107928 Soal Audit Biaya Perkara Jimly Komentari Perselisihan MA-BPK Jakarta, 20 September 2007 01:20 Perselisihan antara Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal audit biaya perkara berpeluang untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/9), mengatakan, laporan BPK kepada MA tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana karena tindak pidana bersifat individual. Ini persoalan antar lembaga. Forum yang bisa mengadili antar lembaga itu tidak ada. Yang bisa mengadili lembaga hanya di sini (MK-red), ujarnya. Menurut dia, MA dan BPK bisa saja menyelesaikan beda persepsi mereka soal audit biaya perkara melalui mekanisme Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Jimly mengatakan, UU MK memang mengatur bahwa MA termasuk lembaga negara yang tidak boleh bersengketa kewenangan di MK. Namun, MK telah menafsirkan ketentuan itu dalam Peraturan MK, bahwa yang tidak boleh disengketakan adalah mengenai putusan MA. Jadi, kalau soal lain seperti biaya perkara, cara mengelola keuangan, itu tidak menyangkut putusan MA, ujarnya. Jimly menambahkan, di luar cara mekanisme formal seperti bersengketa kewenangan di MK, BPK, dan MA, sebaiknya juga mencari cara untuk menyelesaikan masalah. MK, lanjut dia, bersedia untuk memfasilitasi pertemuan antara MA dan BPK guna menyelesaikan masalah audit biaya perkara. Nanti pemerintah mungkin perlu juga hadir, karena ini menyangkut pengelolaan keuangan, ujarnya. Jimly mengatakan, pada dasarnya ia memahami bahwa MA dan BPK memiliki cara pandang berbeda dan sendiri-sendiri soal biaya perkara yang ditarik dari pihak ketiga. Jimly berpendapat, biaya perkara itu memang belum merupakan uang negara karena sifatnya dititipkan oleh pihak yang berperkara sebelum perkaranya diputus. Uang itu pun, jika berlebih, akan dikembalikan kepada pihak berperkara. Jimly mengatakan, penarikan biaya perkara adalah praktik yang lumrah terjadi di setiap negara. Dan MA, menurut dia, memiliki dasar hukum untuk menarik biaya perkara itu sesuai dengan hukum acara perdata. Jimly berpendapat, perlu penyelesaian segera antara MA dan BPK yang sudah satu tahun berseteru tentang audit biaya perkara. Yang jelas, kalau begini caranya, rakyat bingung melihat pimpinan lembaga negara yang terus bertengkar, ujarnya. [EL, Ant] http://www.gatra.com/artikel.php?id=107924 Tolak Audit Uang Perkara BPK Minta Fatwa MK Terkait Bagir Jakarta, 20 September 2007 01:02 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution mengatakan, pihaknya segera meminta fatwa Mahkamah Konstitusi terkait pelaporan Ketua BPK kepada Mabes Polri tentang Ketua MA yang menolak audit uang perkara. Tahap kedua yang akan kita laporkan adalah melaporkan masalah ini ke MK. Yang kita ajukan ke MK terkait ini adalah wewenang BPK dalam mengaudit MA. Bagaimana fatwa mereka itu, apakah ada instansi di negara ini yang kebal terhadap pemeriksaan, kata Anwar di Jakarta, Rabu (19/9). Menurut Anwar, langkah tersebut dilakukan BPK sesuai dengan ketentuan yang ada, seandainya memang terjadi perbedaan pendapat antar lembaga. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga, nah ini porsi dari Pak Jimly (Ketua MK Jimly Asshiddiqie --Red), kata Anwar. Dia mengatakan, langkah pelaporan ke Mabes Polri yang dilakukan pada 13 September 2007 lalu itu menggunakan dasar UUD 45 pasal 23, UU 20/1997 tentang PNBP, UU 15/2006 tentang BPK dan UU 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terutama pasal 24 ayat 2. Dalam pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling lama Rp500 juta, katanya. Menurutnya, selama ini MA memberlakukan uang perkara berdasarkan peraturan mereka sendiri, dan menggunakannya tanpa izin Depkeu serta tanpa dilaporkan ke DPR sebagai pemegang hak bujet. Jadi selain dana resmi yg didapatkan MA, ada juga dari sumber PNBP-PNBP yang tidak diketahui oleh orang. itu yg menjadi masalah, katanya. Dia mencontohkan, biaya perkara Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara (TUN) yang bernilai Rp2,5 juta per perkara. Lantas biaya perkara kasasi Perdata Umum, Agama, dan TUN, sebesar Rp 500.000, biaya perkara PK Perdata Niaga sebesar Rp10 juta, biaya kasasi perdata niaga sebesar Rp5 juta. Masalah ini sudah lebih dari setahun dan sudah kita berikan cukup waktu. Taktik yang mereka gunakan selalu mengulur-ulur waktu, mencari kesepakatan. Padahal susah mencari kesepakatan karena BPK bukan pengambil keputusan. Mau diapakan uang itu adalah kewenangan DPR dan pemerintah yaitu Menkeu.
CiKEAS Tim DVI Indonesia Telah Setara Dengan Negara Maju
HARIAN ANALISA Edisi Kamis, 20 September 2007 Tim DVI Indonesia Telah Setara Dengan Negara Maju Jakarta, (Analisa) Tim Disaster Victim Identification/DVI atau Identifikasi Korban Bencana) Nasional Indonesia telah memiliki kemampuan yang setara dengan tim DVI dari berbagai negara maju, kata Kapolri Jendral Pol Sutanto. Pada pertemuan tahunan Interpol DVI Standing Committee di Lyon, Prancis, 22-24 Mei 2006, Tim DVI Nasional Indonesia dinyatakan telah memiliki kualifikasi yang setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Australia, Inggris, dan Jerman, katanya dalam pembukaan Rakernas II Tim DVI Nasional Indonesia di Departemen Kesehatan (Depkes) Jakarta, Rabu. Kapolri menuturkan, keberhasilan tersebut muncul karena berbagai prestasi yang dicapai tim DVI Indonesia antara lain dalam keberhasilan mengidentifikasi secara ilmiah para korban bom Bali, kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta, kecelakaan kapal Tristar dan Senopati, bencana alam tsunami Aceh, serta gempa bumi di Nias, Yogyakarta, dan Pangandaran. Sebagai wujud penghargaan, lanjutnya, maka pemerintah Australia melalui Australian Federal Police telah memberikan bantuan hibah berupa laboratorium DNA yang modern dan canggih. Laboratorium DNA itu juga menjadi pusat rujukan nasional dari berbagai pemeriksaan DNA, kata Sutanto. Selain itu, ujar dia, Tim DVI Nasional Indonesia juga dipercaya menjadi pembicara dalam berbagai kejadian berskala internasional dan juga dalam memegang sejumlah jabatan di DVI tingkat internasional. Kapolri juga mengatakan, tugas dan keberhasilan Tim DVI tidak hanya terbatas pada pengidentifikasian korban tetapi juga berperan dalam pengungkapan suatu kasus, antara lain dalam identifikasi berbagai pelaku bom bunuh diri di sejumlah kasus terorisme di Indonesia. Dengan teridentifikasinya mayat-mayat (pelaku bom bunuh diri) tersebut, maka hal itu dapat membantu penyidik dalam mengungkapkan pelaku terorisme yang lainnya, katanya. Kesuksesan tersebut, lanjutnya, antara lain karena adanya perwujudan kerjasama yang harmonis antara Polri, Depkes, dan berbagai unsur lainnya. Kapolri mengemukakan bahwa berbagai kesuksesan itu juga membuat tantangan Tim DVI Indonesia ke depan semakin berat. Hal ini terlihat dari semakin tingginya ancaman bencana massal yang tidak terduga seperti bencana alam banjir, gempa bumi, dan tsunami, di samping ancaman terorisme yang hingga saat ini masih ada dan bahkan cenderung meningkat mengikuti isu-isu global, kata Sutanto. (Ant
CiKEAS Pemerintah bisa terima Rp7 triliun per tahun dari Freeport
Rabu, 19/09/2007 19:31 WIB Pemerintah bisa terima Rp7 triliun per tahun dari Freeport oleh : Rudi Ariffianto JAKARTA: Pemerintah mestinya bisa menerima dana segar sekitar Rp7 triliun per tahun bila renegosiasi dengan Freeport di Grasberg, Papua, bisa menyentuh aspek bagi hasil dan pengawasan produksi. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Drajad H. Wibowo mengatakan nilai itu bisa tercapai bila pemerintah memiliki keberanian menaikkan bagi hasil dari eksploitasi pertambangan di wilayah itu. Selain itu, pemerintah seharusnya juga bisa melakukan pengawasan produksi untuk menutup celah penyelewengan yang mungkin terjadi. Langkah itu, kata Drajad, telah memiliki preseden sehingga masih mungkin dilakukan di Indonesia. Blovia, Venezuela, dan Rusia, termasuk dalam beberapa negara yang dicontohkannya. Misalnya kita renegosiasi mirip dengan Bolivia, kita bisa peroleh tambahan Rp6 triliun hingga Rp7 triliun per tahun, katanya. Bolivia, menurut dia, berani mematok bagi hasil 80% untuk pemerintah dan 20% untuk kontraktor. Untuk Indonesia, imbuhnya, bagi hasil untuk pemerintah setidaknya bisa diperoleh hingga 60%. Namun memang tidak harus sedrastis yang diterapkan Bolivia. Bisa diatur ulang lagi. Tapi kalau mereka menolak juga, silakan pergi, tandasnya. Saat ini, pemerintah dan Freeport sedang memproses negosiasi royalty hasil tambang dari 1% menjadi 3% untuk emas, dan dari 3% menjadi 6% untuk tembaga. Drajad menilai, hasil renegosiasi tersebut tidak memuaskan karena tidak akan memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan. Itu tidak signifikan tambahannya mungkin hanya berapa ratus miliar. Judicial review Terkait perkembangan proses judicial review terhadap pasal 11 ayat 2 UU 22/2001 tentang Migas oleh beberapa anggota parlemen, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan pemerintah menilai permohonan tersebut tidak tepat. Menurut dia, kontrak kerjasama migas bukan termasuk perjanjian internasional dan tunduk pada hukum keperdataan, bukan hukum internasional. Hubungan komersial antara pemerintah dan perusahaan asing bukan domain pasal 11 UUD 1945 karena pemerintah pada konteks ini merupakan pelaku komersial dan bukan sebagai negara dengan atribut kedaulatan, katanya. Dengan demikian, lanjut Purnomo, pemerintah meminta kepada mahkamah konstitusi (MK) untuk menolak permohonan pemohon. Purnomo juga mempertanyakan posisi pemohon yang merupakan bagian dari parlemen pembuat UU. Sebelumnya, bebapa anggota parlemen meminta MK membatalkan pasal 11 ayat 2 UU Migas karena dinilai telah menghilangkan peran parlemen untuk memberikan persetujuan atau menolak perjanjian KKS. Parlemen menilai KKS sebagai bagian dari bentuk kerjasama internasional, di mana parlemen seharusnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Drajad H. Wibowo menegaskan KKS bisa memberikan dampak bagi keuangan negara dan usaha yang diperjanjikan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, imbuhnya, parlemen harus dilibatkan. Keterlibatan parlemen, kata dia, memang tidak bisa sampai pada urusan detail teknis karena justru akan menghambat proses kegiatan usaha yang bisa berdampak negatif. (dj) bisnis.com URL : http://web.bisnis.com/sektor-riil/tambang-energi/1id23453.html © Copyright 1996-2007 PT Jurnalindo Aksara Grafika logo-bisnis-small.jpg
CiKEAS Ethnic patronage
http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20070919.E01irec=0 Ethnic patronage Vice President Jusuf Kalla was right that convicted corruptor and House legislator Nurdin Halid would not flee the country and avoid serving his two-year prison sentence. Nurdin was sent to jail early Wednesday morning. But Kalla, as chairman of the country's largest political party Golkar, was unwise in appointing Nurdin to sit in the House of Representatives to replace legislator Andi Mattalatta, now the justice minister. The House swore in Nurdin as a new legislator last Wednesday. One day later, the Supreme Court sentenced Nurdin to two years in prison for misusing Rp 167.9 billion (US$18 million) in palm oil distribution funds in 1998, when he chaired the Confederation of Primary Cooperative Associations. Despite this verdict from the Supreme Court, Kalla and his Golkar Party remained unmoved at first, defending Nurdin's appointment to the House. Kalla said it was not necessary to strip Nurdin of his House membership because he had only been sentenced to two years in jail. Kalla showed total disrespect for the law, which basically bars those involved in corruption or any other criminal activity from representing the people and sitting in the House. This is not the first time Kalla has defended his cronies who have run afoul of the law. Not long ago, Kalla defended his friend then justice minister Hamid Awaluddin, who helped Tommy Soeharto cash in about $10 million of allegedly illegally obtained money from a bank in Europe via a Justice Ministry account. Kalla apparently lost this battle and Hamid was removed from the Cabinet. But Hamid is still spared from having to go through the legal process for his role in the matter. The Hamid and Nurdin sagas reveal a deeper problem of patronage based on ethnicity, religion and family affiliation in this country, where corruption, nepotism, collusion and cronyism are endemic and hard to beat. It is surely no coincidence that Kalla, Hamid, Nurdin and even Andi are all from South Sulawesi. It would probably not be totally wrong to assume some ethnic patronage is at play here. Those who are familiar with the Vice President's office know that Kalla has brought in many people from South Sulawesi to work for him in publicly funded positions. This kind of patronage is surely not the monopoly of Kalla and people from South Sulawesi. Many people in Indonesia favor people from the same ethnic group. Look at Jakarta. The bureaucracy in this metropolitan city is dominated by Bataks from North Sumatra and people from Kuningan in West Java and Bima in West Nusa Tenggara. That's where the acronym Babi kuning, which stands for Batak, Bima and Kuningan, comes from. Babi kuning itself literally means yellow pig. Some may argue that ethnic patronage does not always have a negative impact on the country. True. One good example is Kalla's appointment of Farid Husain, a businessman from South Sulawesi, to pave the way for peace talks in Ambon, Maluku, and Poso, Central Sulawesi, and later in Aceh. The appointment, although it may have been based on ethnic considerations, turned out to be a brilliant one. But for ethnic patronage to bring with it benefits is an exception rather than the norm. Ethnic patronage has become a major challenge for democratization. With all local leaders now directly elected by the people, candidates can easily play on their ethnic ties to win an election. And experience shows that regional elections have largely been won by local sons or putra daerah. The problem does not stop there. The moment a local son wins a regional election, he usually appoints members of his extended family clan to public office or distributes projects to them and those who have helped them win public office. Overall, ethnic patronage does bring more hazards than benefits to the country, so we all have to address, or at least discuss, this important but often ignored issue. Ethnic patronage is usually blatant, yet we tend to ignore it. We have been told again and again, especially during Soeharto's time, that we have to avoid discussing issues pertaining to ethnicity, religion and race, popularly known by the Indonesian acronym SARA. Now we have been relatively free to discuss religion and race, but not ethnicity. We tend to sweep the issue under the carpet. If we continue to do this, it will not be good for our nation building and could undermine the concept of the unitary state of Indonesia, or even endanger the existence of Indonesia itself. printer friendly Post Your Comments Comments could also be sent to: [EMAIL PROTECTED]
CiKEAS Bank Dunia Serahkan Data Soeharto
Refleksi: Dengan diserahkan data Pak Harto menjadi pertanyaan apa yang akan dilakukan oleh rezim SBY-Kalla dengan informasi yang diberikan oleh Bank Dunia. Action or no action and for archive only? http://www.indopos.co.id/index.php?act=detailid=9278 Kamis, 20 Sept 2007, Bank Dunia Serahkan Data Soeharto Kejagung: Berisi Dokumen Simpanan Uang di Bank LN JAKARTA - Bank Dunia bergerak cepat dalam memburu mantan Presiden Soeharto yang ditempatkan sebagai mantan penguasa terkorup. Lembaga kredibel itu kemarin menyerahkan segepok dokumen kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Data-data itu berisi tentang uang milik mantan penguasa Orde Baru tersebut yang tersimpan di sejumlah bank di luar negeri (LN). Dokumen itu diterima langsung oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Bundar. Bank Dunia diwakili Kepala Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Joachim von Amsberg. Hendarman yang menganggap serius persoalan itu mengajak serta Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Pembinaan) Parnomo, serta Asisten Khusus (Asus) Budiman Rahardjo. Data dari Bank Dunia tersebut bisa menjadi amunisi baru untuk mengusut Soeharto. Isi dokumen itu bisa menjadi titik awal untuk menelusuri uang Soeharto di luar negeri yang terkait dengan kasus korupsi, kata Budiman setelah pertemuan dengan jajaran Bank Dunia kemarin (19/9). Menurut dia, dalam dokumen tersebut, Bank Dunia mengumpulkan data-data berisi uang Soeharto yang tersimpan di seluruh bank di luar negeri. Data-data itu dikumpulkan sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, jelas mantan Aspidsus Kejati Jawa Timur tersebut. Jaksa agung bakal menyerahkan dokumen itu kepada bagian pidana khusus (pidsus) dan perdata/tata usaha negara (datum) untuk digunakan memproses hukum kasus korupsi Soeharto. Selain itu, kata Budiman, Bank Dunia menyerahkan materi-materi hasil survei lembaga bermarkas di Hongkong, Political and Economic Risk Consultancy (PERC), yang menempatkan RI sebagai negara terkorup nomor wahid. Bank Dunia menyodorkan dokumen itu ketika jaksa agung menyinggung isi pemberitaan yang menempatkan Soeharto pada peringkat pertama mantan kepala negara terkorup. Bila dimungkinkan, (kejaksaan) mendapat data detail tanpa melanggar prinsip-prinsip kerahasiaan bank, jelasnya. Selasa lalu, Bank Dunia dan PBB lewat program The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) merilis Soeharto sebagai mantan penguasa paling korup. Dia diduga telah mencuri uang rakyat senilai USD 15 miliar-USD 35 miliar atau sekitar Rp 130 triliun-Rp 330 triliun. Di bawah Soeharto, ada mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan mantan Presiden Zeire Mobutu Seseko. Data dari Bank Dunia dan PBB tersebut juga langsung direspons Presiden SBY. Pekan depan, dia segera bertemu Presiden Bank Dunia James D. Wolfensohn untuk membahas aksi konkret lembaga dunia itu. Selama sepekan, 22-27 September, SBY akan bertolak ke New York, AS, menghadiri Sidang Umum PBB. Di sela-sela itulah dirinya akan bertemu James D. Wolfensohn. Rencana tersebut kemarin dimatangkan SBY dengan mengadakan rapat terbatas bersama para menteri. Para menteri itu adalah Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, serta anggota Wantimpres Ali Alatas dan Emil Salim. Menlu Hassan Wirajuda membenarkan soal rencana SBY bertemu presiden Bank Dunia tersebut. Tujuannya, meminta kejelasan mengenai rencana dan inisiatif presiden Bank Dunia dan PBB untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami persoalan larinya harta atau modal dari negara berkembang ke negara maju akibat korupsi, ungkapnya setelah rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin. Indonesia sangat berharap upaya tersebut bisa terealisasi. Menurut Hassan, upaya itu diharapkan bisa membantu mengembalikan dana yang lari ke luar negeri. Ini memang kampanye pada tingkat global. Bagi kita, kalau efektif, upaya tersebut akan membantu upaya-upaya kita dalam asset recovery, ujarnya. Dia menyatakan tidak mudah mengembalikan harta yang dikorupsi dan kemudian disimpan di luar negeri. Selama ini, Indonesia mengalami kesulitan, terutama di negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi. Menurut Hassan, pihaknya belum memastikan apakah benar Soeharto masuk urutan pertama mantan kepala negara yang mencuri uang rakyat. Karena itu, dalam pertemuan nanti, semua diperjelas. Hanya, kata dia, pengembalian aset tersebut tidak hanya untuk kasus Soeharto, tapi juga menyangkut aset-aset lain yang dilarikan tokoh lain. Tawari Kejagung Berpartisipasi Asisten Khusus Jaksa Agung Budiman Rahardjo menjelaskan, rilis PBB dan Bank Dunia itu didasarkan pada hasil penelitian Transparency International (TI) yang sebelumnya dipublikasikan. Mereka bilang itu data lama, jelas jaksa berbintang satu tersebut. Meski demikian, Bank
CiKEAS DPR Itu Serbauang
Refleksi: Singkatan dari dewan penipu rakyat adalah DPR. Tentu sekali para anggota perkumpulan demikian selalu membutuhkan duit untuk membuncitkan dompet pribadi. Jadi jangan heran jika semua itu serbauang. No moni, no honi, no fani [no money, no honey, no funny]. http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_cid=304533 Kamis, 20 Sept 2007, DPR Itu Serbauang Enggan Berbagi Kewenangan karena Tak Ada Tawaran Menguntungkan JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menuding sinis DPR. Menurut dia, DPR itu serbauang. Mantan menteri pertambangan dan energi pada era Soeharto tersebut memperkirakan, usul amandemen UUD yang meminta DPR berbagi kewenangan dengan DPD diganjal dewan karena tidak ada tawaran menguntungkan. Usul amandemen adalah upaya besar, tapi tanpa uang. Padahal, untuk mengegolkan undang-undang saja, DPR perlu uang, ujar Ginandjar dalam buka puasa bersama kelompok DPD di MPR, Jakarta, kemarin (19/9). Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud serta sejumlah pakar seperti Sri Soemantri, Satya Arinanto, Deny Indrayana, Cecep Effendi, Syamsudin Haris, Umar Juoro, Sukardi Rinakit, dan Marwah Daud Ibrahim. Mereka dimintai pendapat mengenai usul amandemen UUD 1945, khususnya pasal 22D tentang peran dan kewenangan DPD. Menurut Ginandjar, fraksi-fraksi di DPR menolak usul amandemen karena tidak ada manfaat langsung yang diterima parpol-parpol. Bahkan, jika amandemen gol, sejumlah hak istimewa parpol akan berkurang karena ada share (pembagian) kewenangan yang seimbang antara DPR dengan DPD. Mereka (parpol-parpol) tentu bertanya, kami dapat apa, ungkapnya. DPD, kata dia, tidak bisa memberikan apa pun, selain menuntut DPR berbagi kewenangan sejalan dengan prinsip parlemen dua kamar (bikameral). Yang saya dengar, katanya di DPR serbauang. Untuk mengegolkan undang-undang saja, perlu nyogok seperti kasus Rokhmin Dahuri (dana Departemen Kelautan dan Perikanan), tegasnya. Yang semakin menyedihkan, jelas Ginandjar, Pansus RUU Pemilu DPR terkesan hendak meminggirkan DPD. Hal itu terkait dengan usul rumusan penamaan rancangan undang-undang yang dibahas menjadi RUU Pemilu Legislatif dan DPD. Kalau begitu rumusannya, DPD itu lembaga apa? Apakah lembaga eksekutif atau yudikatif? Atau lembaga auditor seperti BPK? Perlu ditanyakan juga, apakah DPD semacam lembaga pertimbangan presiden, ungkapnya. Dia menyatakan, fraksi-fraksi di DPR kelewat nafsu dan haus kekuasaan. Selain tidak berbagi kewenangan dengan DPD, DPR mau mengerjai calon kepala daerah perseorangan dengan syarat minimal dukungan harus 10-15 persen. Begitu bernafsunya parpol. Di Jawa Barat, ada anggota parpol yang kurang dari 100 ribu orang. Padahal, bikin parpol cukup 50 orang. Ini DPR mau menetapkan syarat calon perseorangan sampai 15 persen. Sungguh tidak adil, katanya. Peneliti LIPI Syamsudin Haris memberikan masukan agar DPD pandai membungkus isu. Usul penguatan peran DPD, kata dia, tidak strategis dan pasti kurang direspons. Isunya mesti digeser menjadi penguatan sistem perwakilan dan pemerintahan presidensial yang kuat serta efektif, ujarnya. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kesan DPD hanya memperkuat kewenangan sendiri. (adb 1190219726b Description: Binary data
CiKEAS Harga Daging Sapi Meroket 'Busyet, Lebaran Masih Jauh'
http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=38691ik=3 Harga Daging Sapi Meroket 'Busyet, Lebaran Masih Jauh' Rabu 19 September 2007, Jam: 10:55:00 JAKARTA (Pos Kota) - Puasa baru seminggu, tapi harga daging sapi sudah meroket lebih dulu dan kini sudah mencapai Rp 55 ribu/kg. Kenaikan juga diikuti jenis jeroan seperti hati dan jantung berkisar Rp 30-35 ribu/kg dari sebelumnya hanya Rp 25 ribu per kilo. Busyet deh, Lebaran masih jauh tapi daging sudah mahal banget. Kalau begini terus, bisa jadi Lebaran nanti nggak sanggup buat rendang atau semur daging, cukup goreng ikan aja! cetus Wati, warga Kebayoran Baru yang kemarin sempat sewot karena pasaran daging sapi murni naik terus. Ironisnya, diakui pedagang pasaran daging bakal terus melejit hingga mendekati Lebaran yang bisa menembus Rp 60 ribu/kg. Meski pemerintah menjamin pasokan daging maupun sembako aman hingga Idul Fitri. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengakui terjadi kenaikan 1,38 persen untuk daging sapi dari bulan lalu masih Rp 50.247/kg menjadi Rp 50.944/kg. Daging ayam ras naik 7,66 persen menjadi Rp 18.955/kg dan telor ayam ras naik 8,55 persen menjadi Rp 11.700/kg. Kenaikan daging ayam dan telor ayam ras menyusul naiknya harga pakan dan bibit ayam (DOC), katanya, kemarin. Berkaitan lonjakan harga daging sapi, daging ayam maupun telor ayam ras, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Thomas Darmawan kembali minta pemerintah mengantisipasi semakin liarnya harga-harga tersebut, misalnya dengan menggelar razia di pasar tradisional maupun di mal dan pusat perbelanjaan modern lainnya. DIPROTES PEMBELI Pemantauan Pos Kota di sejumlah pasar tradisional di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat seperti di Pasar Mayestik, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Tomang Barat, Grogol dan Cengkareng, tercatat kenaikan daging sapi tidak hanya dikeluhkan pembeli khususnya kaum ibu rumah tangga tapi juga kalangan pedagang sapi itu sendiri. Harga modal daging sapi terus saja naik, padahal kita nggak berani jual tinggi. Kalau nggak dinaikkan pasti rugi, tapi kalau tinggi diprotes pembeli!, kata Alwi, pedagang di Pasar Mayestik, Selasa (18/9). Selain daging sapi, sejumlah kebutuhan pokok hingga kelompok bumbu juga terus merangkak naik. Mulai dari bawang merah dan bawang putih naik Rp 2 ribu perak per kilo menjadi Rp 8 ribu/kg, juga telor ayam ras Rp 11 ribu/kg, gula pasir naik Rp 500 menjadi Rp 7 ribu/kg dan gula pasir bermerek kini Rp 7.500/kg. Kacang tanah kupas juga naik Rp 3 ribu/kg menjadi Rp 17 ribu/kg dan kacang tanah biasa Rp 13-14 ribu/kg. Susu kental manis rata-rata naik Rp 500 hingga Rp 1.000/kaleng menjadi Rp 10-11 ribu/kaleng ukuran 300 gram. (rachmi/budi/setiawan
CiKEAS 70. Addie MS : �Pertimbangannya Lama Banget!�
= Seri : Membangun Keluarga Indonesia = [EQ] CHRISYE : SEBUAH MEMOAR MUSIKAL [Naga Legendaris INDONESIA] Oleh : Alberthiene Endah Bermimpilah, sebab harapan akan memberi hidup Berkaryalah, sebab seni akan memberi makna [Naga belajar . . . sampai menutup mata] SUARA SAHABAT 70. Addie MS : Pertimbangannya Lama Banget! AH, MASAK, SALAH KALI, MAS! SAYA TAK PERCAYA WAKTU SUATU SORE DI TAHUN 1984, IA DATANG DAN MEMINTA SAYA MENGGARAP ALBUMNYA. Keberatan saya sangat beralasan Pertama, saya adaIah anak bawang di kancah pergaulan Chrisye. Kedua, Chrisye sudah sangat identik dengan Yockie Suryoprayogo. Hampir sepuluh tahun mereka bekerjasama. Bagaimana mungkin Chrisye kemudian berpindah pada saya! Tapi, itulah yang terjadi. Mendadak, saya jadi dekat dengan penyanyi yang selama ini jadi idola saya.. Sebenarnya saya tidak tertalu asing buat Chrisye. Di akhir dekade 70-an, saya masih duduk di SMA 3 Setiabudi dan aktif bermusik karena sekolah saya sering mengadakan event musikal. Dart situ saya mengenal Alex Kumara, Sys NS, Keenan Nasution dan banyak lagi. Dengan nyali yang cukup nekat, saya si anak SMA itu ikut nongkrong di rumah Keenan, yang jadi tempat kongkow musisi oke. Saya juga masuk lingkup pergaulan Chrisye di Badai Band dan Guruh Gipsy. Saya ingat saya sering diledek mereka karena kelewat serius menekuni musik. Sewaktu menuliskan notasi, Chrisye dan Keenan berdiri di belakang saya sambil nyeletuk, Ciy anak kecil pake not balok nih! Tapi mereka suportif sekali. Chrisye termasuk yang cukup menghargai minat saya ke musik. Meski begitu, tak urung saya tetap tegang ketika ketiban kerjaan dari Chrisye di tahun 1984 itu. Apalagi menilik cara kerja Chrisye yang sangat . . . . . perfeksionis! Chrisye adalah seseorang yang selalu berpikir dalam. Pertimbangannya gila-gilaan. Dia sama sekali bukan penyanyi yang easygoing. Nah, bayangkan, itu bersanding dengan saya yang saat itu grogi setengah mati sehingga kelewat hati-hati. Kami menjadi dua orang yang sama-sama kebanyakan mikir. Untungnya, kerjasama kami menjadi luwes sedikit demi sedikit. Saya salut pada Chrisye yang dengan begitu rendah hati mau menerima ide-ide saya meskipun sebelum memberi jawaban ia setalu berpikir cukup lama. Kalau sudah mempertimbangkan sesuatu, keputusannya bukan dalam hitungan jam. Bisa berhari-hari. Lagu Sendiri yang saya aransemen hanya dengan permainan piano dan English Horn, semula ditanggapi dengan kening berkerut olehnya. Tapi kemudian, dia malah sangat excited. Buat saya adalah keberuntungan besar bagi musikus mana pun yang bisa menangani Chrisye. Ia dengan segala karisma dan keseriusannya bekerja menjadi tempat belajar yang tiada duanya! Dan, satu hal yang sampai sekarang tak pernah saya lupa adalah: penyanyi sehebat Chrisye saat itu mau bertandang ke rumah saya hampir tiap hari untuk ngendon di kamar dan menggarap lagu. [bersambung ] SONETA INDONESIA www.soneta.org Retno Kintoko Hp. 0818-942644 Aminta Plaza Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan Ph. 62 21-7511402-3 - Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.
Re: CiKEAS Indonesia Menunggu Datangnya Gempa Dahsyat Lebih Dari 9 SR
ANDREAS MIHARDJA [EMAIL PROTECTED] wrote: Gempa dahsyat sebesar Richter 9 - tidak mungkin terjadi diIndonesia atau dimanapun didunia Memang ini diprediksi oleh ahli2 geologie diIndonesia tetapi dari mana pengetahuan ini mereka dapat tidak jelas - mungkin didalam impian mereka atau membual utk membikin image mereka besar. Gempa yg terbesar yg dapat terjadi dan yg sudah terjadi adalah sebesar 8.4 di daerah Alaska. Kemungkinan in terjadi kembali adalah almost nihil. Gempa 9 jikalau dibandingkan dgn gempa Aceh yg 8 adalah 10x lebih dahsyat dan kalau ada tsunami air lautnya akan naik 1km dan bukan 100m seperti yg terjadi. Yang saya tulis tentang kemungkinannya bahwa Gempa dahsyat yang sedang ditunggu di Indonesia bukanlah dari ahli2 di Indonesia melainkan hasil wawancara CNN dengan seorang ahli gempa dari CalTech Instititute yang khusus datang ke Indonesia hanya untuk meneliti. Masalah mungkin atau tidak tentunya masih perlu waktu, namun gempa yang baru saja terjadi menurut keterangan beliau telah menyebabkan pelipatan kerak bumi menjadi overlap yang akan membal balik disertai gempa bumi yang dahsyat. Beliau menyatakannya bahwa kekuatan gempa itu besar sekali dan bisa mencapai 9 SR. Didekat kampus USC ada museum ilmu pengetahuan dimana dipertunjukkan simulasi gempa sebesar 11 SR. Jadi, gempa besar yang mungkin terjadi dibumi kita ini diadopsi hingga 11 SR, artinya pemerintah Amerika sudah mempersiapkan kemungkinan gempa hingga sebesar 11 SR bukan 9 SR. UU mendirikan bangunan diseluruh Amerika ditetapkan harus tahan gempa yang saat ini ditetapkan harus mampu menahan goncangan hingga 8.0 SR. Ketentuan ini terutama sekali diawasi ketat di State of California. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Re: Astronot Muslim Meluncur ke Antariksa dalam Ramadhan
Berdarmawisata ke angkasa luar untuk umat Islam pertama adalah orang Iran (wanita pengusaha) warganegara Amerika yang membayarnya 10 juta dollar dengan menggunakan roket soviet. Tetapi orang kaya pertama yang berdarmawisata ke angkasa luar adalah orang Amerika yang juga menggunakan roket soviet bukan roket Amerika. Tidak lama setelah orang Amerika ini berangkat, maka wanita keturanan Iran ini menyusul tidak lama kemudian. Kalo saja ada dua orang Malaysia yang bisa ikut ke angkasa luar dengan roket soviet karena pemerintah Malaysia membeli 18 jet tempur Russia, maka artinya pembelian itu mendapatkan discount sebesar $20 juta atau discount sekitar $1.1 juta untuk setiap satu jet tempurnya. Apakah ini merupakan komisi atau korupsi? Tergantung tentunya. Ny. Muslim binti Muskitawati. --- In CIKEAS@yahoogroups.com, Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: Refleksi: Bravo Malaysia! Tetapi pertanyaan yang timbul bagaimana berpuasa di stasion angkasa, bila konsep siang dan malam di bumi menurut Al Quran [Sura 91,92, dan 93] sangat berbeda di angkasa luar, karena stasion berotasi keliling bumi dengan kecepatan 27.744 km per jam atau 16 kali keliling bumi? http://www.antara.co.id/arc/2007/9/18/astronot-muslim-meluncur-ke-antariksa-dalam-ramadhan/ 18/09/07 13:30 Astronot Muslim Meluncur ke Antariksa dalam Ramadhan Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia mengharapkan segera melihat astronot Muslim pertama menjalankan ibadah berpuasa di luar angkasa selama bulan Ramadhan ini. Dua calon astronot Muslim dari Malaysia, seorang doktor dan seorang lagi dokter gigi angkatan darat, sedang menjalani pelatihan di Rusia untuk mempersiapkan diri mengemban misi ke angkasa luar selama 11 hari mulai 10 Oktober mendatang. Seorang Muslim lainnya telah meluncur ke antariksa, namun bukan dalam bulan Ramadhan. Anan C Muhammad dari Departemen Pengembangan Islam Malaysia mengatakan, astronot itu dapat memilih menjalankan puasa di antariksa atau nanti setelah ia kembali ke bumi. Itu sangat mengagumkan jika astronot kita memilih berpuasa di antariksa. Kita ingin tahu bagaimana pengalaman berpuasa di ruang angkasa, kata Anan. Proyek tersebut diputuskan pada 2003 ketika Rusia setuju mengirim seorang warga Malaysia ke antariksa sebagai bagian dari paket pembelian 18 jet tempur Rusia oleh Malaysia, demikian IINA.(*) Copyright © 2007 ANTARA
CiKEAS Kumpulan berita masalah Suharto dan PBB
(Tulisan ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm) Kumpulan berita masalah Suharto dan PBB-Bank Dunia. Seperti yang sudah diduga semula, berita tentang dinyatakannya Suharto sebagai pencuri nomor satu di dunia oleh PBB dan Bank Dunia, telah menarik perhatian besar sekali dari berbagai kalangan di Indonesia dan di luarnegeri. Berita penting yang mengagetkan banyak orang itu juga membangkitkan beragam reaksi, termasuk dari berbagai penjuru dunia. Perhatian yang besar dari berbagai kalangan di Indonesia terhadap berita bahwa Suharto diumumkan sebagai pencuri uang negara dan rakyat ini tercermin dari disiarkannya segala macam informasi dan reaksi dalam pers dan lewat Internet. Dalam rangka untuk memudahkan bagi setiap orang yang berminat untuk mengikuti atau mengamati perkembangan sekitar masalah besar ini, telah disediakan rubrik khusus dalam website http://kontak.club.fr/index.htm, yang berjudul Kumpulan berita masalah Suharto dan PBB-Bank Dunia. Rubrik khusus ini diadakan mengingat pentingnya masalah korupsi Suharto, yang sekarang ini sudah menjadi masalah besar di skala internasional, dengan dilansirkannya inisiatif yang diambil PBB dan World Bank dalam rangka program StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative, atau Prakarsa Pengembalian Kekayaan Negara yang Dicuri. Perspektif cerah gugatan terhadap Suharto Dengan menyimak Kumpulan berita masalah Suharto dan PBB-Bank Dunia kita akan mengetahui bahwa dengan adanya prakarsa PBB dan Bank Dunia untuk memburu para pemimpin dan pejabat korupsi yang mencuri uang rakyat di negara-negara berkembang, maka perjuangan menggugat korupsi Suharto, yang sudah lama dilakukan berbagai kalangan dan golongan di Indonesia, akan mempunyai perspektif yang lebih cerah daripada yang sudah-sudah. Dalam daftar pemimpin-pemimpin korup di dunia, yang dibuat oleh dokumen PBB dan Bank Dunia, yang disiarkan tanggal 17 September 2007 di Markas Besar PBB, dengan dihadiri banyak pembesar PBB dan pejabat penting berbagai negara (termasuk dari Indonesia) nama Suharto tercantum paling atas. Bisa dikatakan, karenanya, bahwa isi dokumen PBB dan Bank Dunia tersebut merupakan bukti bahwa laporan majalah TIME tanggal 24 Mei 1999 ( yang digugat oleh Suharto dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung) mengandung berbagai hal yang benar. Dengan dikeluarkannya pernyataan PBB dan Bank Dunia mengenai tempat teratas dalam daftar para koruptor besar dunia, maka putusan sidang kasasi Mahkamah Agung, yang dipimpin Mayjen TNI (Pur) kelihatan makin janggal dan menimbulkan kecurigaan akan latar-belakangnya, atau mengundang pertanyaan akan keabsahannya. Apalagi, karena dimenangkannya gugatan Suharto terhadap majalah TIME adalah atas dasar untuk membela kehormatan atau nama baik Suharto sebagai mantan jenderal TNI dan presiden RI. Suharto anggap berita PBB itu sebagai sampah Sebab, dengan sudah dinyatakannya Suharto sebagai pencuri nomor satu di dunia yang menurut PBB dan Bank Dunia dan majalah TIME diduga mencuri uang rakyat sebesar antara 15 miliar sampai 35 miliar dollar AS -- apakah Suharto masih pantas berkaok-kaok tentang kehormatan atau nama baik, walaupun ia pernah menjabat sebagai jenderal TNI dan mantan presiden ? Dengan mempertimbangkan kejahatan-kejahatannya yang sudah bertumpuk-tumpuk selama puluhan tahun di bidang KKN dan pelanggaran HAM, sudah benarlah kalau ada orang yang menyebutkannya sebagai sampah. Dan, orang yang sudah begitu terkenal kebusukannya inilah yang malahan menganggap sepi saja atau meremehkan sikap PBB dan Bank Dunia mengenai dirinya. Bahkan, Suharto menganggap berita tentang dirinya itu sebagai sampah saja. Menurut harian Jawapos (19 Sept 07) ,saat ditanya tentang peluncuran daftar tersebut, mantan Presiden Suharto mengabaikan rilis yang dikeluarkan PBB itu. Kriteria rilis tersebut dianggap tidak jelas dan tidak berasal dari sumber akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. « Klien saya menganggap berita tersebut sebagai sampah, kata salah seorang pengacara Suharto, Juan Felix Tampubolon, saat dihubungi Jawapos. Apakah Suharto berani menggugat PBB? Menurut Juan Felix, di balik rilis tersebut, tersimpan kepentingan pihak tertentu yang terus-menerus ingin menyudutkan Suharto. Dia lantas menyebut salah satu LSM internasional yang getol menyuarakan kasus korupsi kliennya. LSM itu punya kepentingan. Dan, semua orang pun tahu, jelasnya. (Jawapos, 19 September 2007) Ditanya apakah Suharto bakal mengajukan somasi atau bahkan gugatan kepada para pihak yang merilis informasi tersebut, Juan Felix mengatakan akan mempertimbangkan. Saya kira perlu dipelajari dulu, ujarnya. (kutipan dari Jawapos selesai). Kiranya, adalah suatu peristiwa yang akan tambah sangat menarik kalau Suharto bisa dihasut, atau dipengaruhi, oleh orang-orang terdekatnya untuk mengajukan gugatan terhadap PBB dan Bank Dunia, karena dua badan internasional ini telah menyatakannya sebagai koruptor yang paling
