from:"mediacare"

PATI, SABTU - Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar
mengemukakan, banyaknya kyai dan ulama yang berpolitik praktis membuat
umat terabaikan dan terpecah-pecah. Saat ini banyak kyai
terpecah-pecah karena jalur politik praktis yang dipilihnya. Ini
sangat disayangkan karena masyarakat jadi kesulitan mencari panutan
dan umat jadi terabaikan, katanya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah,
Sabtu (20/12).

Menurut Syamsir, berpolitik praktis memang hak setiap warga negara,
terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Tetapi jangan
sampai karena kyainya berpolitik, pesantren dan umat jadi turut
terpecah-pecah, katanya.

Syamsir yang tengah mengadakan kunjungan silaturahim ke alim ulama,
tokoh masyarakat se-Kabupaten Pati serta santri Yayasan Salafiyah itu
mengungkapkan, masyarakat kini kesulitan untuk mencari panutan. Salah
satunya karena para ulama kini banyak yang disibukkan oleh kegiatan
politik.

Akhirnya, pondok pesantren yang semula menjadi subyek, malah menjadi
obyek dari berbagai kepentingan. Tradisi yang selama ini memberikan
ketenangan, kini sedikit terusik oleh kegiatan politik yang penuh
nuansa kepentingan, katanya.

Hal itu diakui pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah KHB Asmuj yang
mengatakan bahwa banyak kyai yang kini lebih berkecimpung dalam
kegiatan politik dibanding pembinaan umat.

Saat ini memang banyak kyai dan ulama yang fokus ke masalah duniawi
termasuk politik sehingga pembinaan terhadap masalah-masalah akhirat
agak terbengkalai, ujarnya.

Seharusnya, tambah Asmuj, antara kebutuhan duniawi dan akhirat
dijalankan secara seimbang. Peran ulama sebagai pembina umat harus
sejalan dengan perannya di politik. Karenanya, lanjut dia, para kyai
dan ulama harus kembali ke barak tidak terlalu fokus pada kegiatan
politik praktis. 

Kyai atau ulama berpolitik tidak dilarang atau harus. Tetapi jangan
sampai mengesampingkan tugas pokoknya sebagai pembina umat, katanya
menegaskan.

MSH
Sumber : Ant


KOMPAS





http://mediacare.blogspot.com

[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Re: [mediacare] Gus Im: PKS Mainan Baru Amerika

Benarkah? Bukankah PKS inginnya membentuk Poros Jakarta - Riyadh?

  - Original Message - 
  From: Harry fadil 
  To: mediac...@yahoogroups.com 
  Cc: PKB 
  Sent: Tuesday, December 23, 2008 2:34 AM
  Subject: [mediacare] Gus Im: PKS Mainan Baru Amerika

Gus Im: PKS Mainan Baru Amerika

20 Desember 2008 17:33:07

Analisis menarik tentang fenomena PKS dikemukakan pengamat politik 
internasional KH Hasyim Wahid (Gus Iim). Gus Im menyatakan, Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS), salah satu partai politik berbasis Islam yang mulai berkembang 
luas di Indonesia hanyalah mainan baru Amerika Serikat.

Dikatakannya, keadaan dunia berubah pasca perang dingin. Dunia menjadi 
kawasan pasar bebas sehingga dikehendakilah masyarakat yang pro pasar. 
Sementara kelompok Islam tradisionalis dan modernis dianggap terlalu nasionalis 
untuk bisa menyesuaikan diri dengan pasar bebas. Maka dimunculkanlah Islam 
baru yang namanya PKS, yang lebih sesuai dengan pasar global, katanya.

Gus Iim berbicara dalam acara refleksi akhir tahun bertajuk NU dalam 
Konstalasi Politik Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Ikatan 
Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKA-PMII di aula 
gedung PBNU Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, sebagai 
organisasi yang berjenjang global, PKS terpolarisasi dalam beberapa kelompok. 
Di dalamnya memang retak-retak. Yang satu berkiblat ke Departemen Luar Negeri 
Amerika, satu lagi terkait dengan DI/TII tapi semuanya Amerika juga, katanya.

Tidak Ada Reformasi

Menurut Gus Iim, reformasi Indonesia sebenarnya tidak ada. Yang ada 
hanyalah peristiwa penjatuhan Soeharto oleh Amerika Serikat. Menurutnya, pasca 
perang dingin Amerika sudah tidak perlu lagi centeng di beberapa negara, 
termasuk Soeharto.

Gelombang demokratisasi itu sebenarnya tidak ada. yang ada adalah 
cerita bahwa Amerika sedang sibuk membawa pembaharuan pengelolaan ekonomi di 
negara kaya minyak dan mineral, katanya.

Bersamaan dengan itu kelompok Islam tradisionalis dan modernis dianggap 
sudah tidak dibutuhkan.

Dikatakannya, sebelumnya memang dimunculkan dikotomi Islam 
tradisionalis dan Islam modernis. Islam yang tradisionalis dalam hal ini 
diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) disingkirkan. Kelompok yang identik dengan 
kaum sarungan ini dianggap tidak layak turut serta dalam pembangunan ekonomi 
sehingga dianggap tidak berhak mendapatkan akses.

Namun, lanjut Gus Iim, meski tak mendapat akses langsung, kelompok 
tradisionalis bergerak dan berkembang terus. Anak-anak dari kelompok sarungan 
ini belajar berbagai macam disiplin ilmu, selain ilmu keagamaan, sehingga bisa 
beraktifitas di mana-mana. (Alf/Diolah dari NUOnline) 

--
  New Email addresses available on Yahoo! 
  Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
  Hurry before someone else does!

[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] In central Jakarta, ruins of Indonesia's colonial past

In central Jakarta, ruins of Indonesia's colonial past 

Dec 22 11:55 PM US/Eastern 


Map locating the Old Town in the centre of the Indonesian ... 



Old buildings at Kali Besar Timur, Kota Tua in Jakarta, a pl... 



A general view of Gedung Arsip Nasional or National Archive ... 


In the middle of Jakarta there is a place more reminiscent of the ruins of 
Cambodia's Angkor than the heart of a historic capital seeking to promote 
itself to the world. 

Trees grow through the crumbling ceilings of derelict buildings, while thick 
vines reach out into the sun through dark windows and cracked walls. 

Jakarta's historic Old Town of Batavia, the centuries-old centre of Dutch 
colonial trade and administration until only about 60 years ago, is in ruins. 

What could have been the centrepiece of Jakarta's tourism drive in Visit 
Indonesia Year 2008 is instead being left to the elements and vandals, while 
investors spend billions of dollars on new shopping malls instead. 

This is actually one of the best and most complete old towns in Asia, said 
architect Budi Lim, who has been involved in efforts to revive the area, known 
as Kota Tua or Old Town, for more than two decades. 

The anatomy of the original town exists in full form. The old port and 
warehouses are still there. 

But unlike other Asian cities that have preserved and celebrated their historic 
sites, such as Singapore's Boat Quay and Malaysia's Malacca, Jakarta's modern 
caretakers have left Batavia to rot. 

West Jakarta Mayor Djoko Ramadhan recently conceded that some old buildings 
had not survived the capital's rapid growth into a city of more than 12 million 
people dotted with skyscrapers and slums. 

We realise that the Old Town's infrastructure is far from adequate, he said, 
referring to a lack of parking spaces which discourages visitors in the absence 
of public transport. 


Kota Tua was declared a heritage site in the early 1970s and town planners have 
promoted several schemes to revive it over the years, all of which have failed. 

About two years ago the city spent more than seven million dollars on a 
facelift for the European-style Fatahillah square in the centre of Kota Tua, 
and in the 1970s the 18th century city hall was turned into a museum. 

Two other Dutch colonial buildings on the square have been repaired and 
converted into museums of puppetry and fine arts. The well-known Batavia Cafe 
occupies what used to be a colonial-era warehouse on the square, but otherwise 
the area is derelict. 

Of more than 284 buildings in Kota Tua which are on the city's heritage list, 
19 are abandoned ruins and many more have been stripped bare with no thought 
for their historic importance. 

People chopped off the historic parts of their buildings, such as the teak 
from the 1800s, with no regrets. Many antique aspects of the properties have 
been vandalized or stolen, said Kota Tua property owner Ella Ubaidi. 

A law supposed to protect historic buildings says violators face six months' 
jail and a fine of 100 million rupiah (9,200 dollars). But it has rarely been 
enforced. 

Law enforcement is weak because we don't have a solid investigation team yet, 
said Kota Tua development agency head Candrian Attahiyyat. 


Abandoned and neglected it may be, but history still echoes throughout Kota 
Tua's narrow streets. 

Leading off the square are alleys and lanes lined with crumbling old 
shopfronts, warehouses and offices that formed the epicentre of the region's 
spice trade for about 300 years. 

Asian luxuries such as Chinese porcelain, silk and tea were packed and shipped 
off to Europe from Batavia's markets, along with spice island delicacies such 
as cinnamon, pepper, cloves and nutmeg. 

The port of Batavia was established on the northwestern coast of Java island by 
the Dutch East Indies Company in the mid-1600s and remained Indonesia's capital 
until it was renamed during the Japanese occupation in World War II. 

Since independence in 1945, the mainly Muslim country of 234 million people has 
naturally celebrated its resistance to the Dutch occupiers and built monuments 
to its freedom fighters. 

The thought of restoring and caring for the remnants of Dutch rule is anathema 
to many Indonesians. 

According to the development agency, most of the 19 heritage-listed buildings 
which have fallen into total ruin in Kota Tua are state owned. 

The high cost of renovating a building, about 10 billion rupiah (920,000 
dollars), has discouraged many investors, said Robert Tambunan, manager of the 
state-owned Indonesian Trading Company, which has 22 buildings in the area. 

Long-term resident Henry Leo said it was time to restore the historic centre of 
old Batavia, if not for the preservation of Indonesia's colonial history then 
at least as a tourist attraction to boost the incomes of local people. 

I was born here. We're angry and saddened that the government's lack of action 
has caused many buildings to deteriorate, he said.

[ppiindia] Re: [mediacare] Re: Majalah Tempo mengaku salah

Terima kasih Mas Dede atas tanggapannya. Sudah saya link ke blog:


http://mediacare.blogspot.com/2008/12/klarifikasi-dari-majalah-tempo.html

salam,

radityo


  - Original Message - 
  From: Nugroho Dewanto 
  To: ppiindia@yahoogroups.com ; mediacare yahoogroups ; 
tempo-c...@yahoogroups.com ; media-jakarta ; pantau-komuni...@yahoogroups.com ; 
wartawanindone...@yahoogroups.com 
  Sent: Tuesday, December 23, 2008 2:36 AM
  Subject: [mediacare] Re: Majalah Tempo mengaku salah



  berita itu tidak cover both sides.

  tempo tidak pernah minta maaf kepada bakrie dan 
  tidak dikonfirmasi atas berita itu.

  tentu tak perlu ada somasi terhadap suara pembaruan, 
  tempo hanya akan gunakan hak jawab.




- Original Message - 
From: mediacare 
To: mediacare yahoogroups ; tempo-c...@yahoogroups.com ; media-jakarta ; 
ppiindia@yahoogroups.com ; pantau-komuni...@yahoogroups.com ; 
wartawanindone...@yahoogroups.com 
Sent: Tuesday, December 23, 2008 10:34 AM
Subject: [ppiindia] Majalah Tempo mengaku salah


Sekilas:

Tempo mengaku salah

Majalah Tempo mengaku telah berbuat kesalahan dalam pemberitaan mengenai 
perusahaan Bakrie Group, khususnya Aburizal Bakrie. Kuasa hukum Aburizal 
Bakrie, Denny Kailimang, Minggu (21/12) mengatakan, jika Tempo ingin berdamai, 
mereka mesti mengajukan perdamaian itu secara tertulis ke Dewan Pers.

Pernyataan itu terkait pengaduan Aburizal terhadap isi pemberitaan majalah 
Tempo edisi 17-23 November 2008 yang dianggap telah menodai amanat jabatan yang 
diembannya sebagai Menko Kesre.

Menurut Dewan Pers majalah Tempo telah mengakui ada kesalahan-kesalahan 
dalam pemberitaan tentang Aburizal. Pemberitaan itu tidak merujuk pada kode 
etik, ujar Denny.

Menurutnya, sejak majalah mingguan itu diadukan ke Dewan Pers pada 28 
November lalu, hingga kini belum ada penyelesaian dari tuntutan Aburizal. 
Pihaknya memberikan waktu hingga awal Januari 2009 kepada Tempo. [M-16]

Suara Pembaruan - 22 Desember 2008

http://mediacare.blogspot.com

[Non-text portions of this message have been removed]









No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com 
Version: 8.0.176 / Virus Database: 270.9.19/1860 - Release Date: 12/21/2008 
3:08 PM


   

[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Benedict Sulaiman Bukan Pejabat Grup Lippo

2008-12-22 Terurut Topik mediacare

Benedict Bukan Pejabat Grup Lippo

Kapanlagi.com - Kuasa hukum mantan pimpinan First Media Billy Sindoro, Humphrey 
Djemat meluruskan pemberitaan media massa yang menyebutkan Benedict Sulaiman 
sebagai salah satu pejabat di Grup Lippo.

Secara struktural, Benedict bukan pejabat di Lippo. Ketika peristiwa 
penangkapan berlangsung, kapasitas Benedict saat itu hanyalah sebagai asisten 
pribadi Billy, kata Humphrey di Jakarta, Senin (22/12).


Humphrey menambahkan, Benedict sudah diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai 
orang yang selama ini bertugas membantu kelancaran kerja Billy Sindoro yang 
dijadikan tersangka kasus gratifikasi pejabat KPPU M Iqbal.


Persidangan kasus Billy - Iqbal saat ini sudah memasuki sidang ketiga. Dari 
sidang yang menghadirkan saksi petugas KPK Hendy Kurniawan dan Rachmad Nur 
Hidayat, diketahui penangkapan Iqbal dan Billy tidak disertai surat perintah 
penangkapan dan penggeledahan.


Atas kejadian itu, penasehat hukum Billy bermaksud menyampaikan tanggapan resmi 
ke KPK setelah mendengar keterangan saksi petugas KPK Hendy dan Rachmad yang 
ternyata tidak dibekali surat perintah penangkapan maupun penggeledahan.


Kami akan menyampaikan tanggapan resmi soal ini ke KPK karena petugas KPK 
hanya memegang surat perintah penyelidikan saat melakukan penangkapan, katanya.


Billy dijadikan tersangka kasus gratifikasi oleh KPK dengan barang bukti uang 
tunai Rp500 juta yang didapat saat penangkapan Billy dan M Iqbal 16 September 
2008 di Hotel Aryaduta Jakarta. (kpl/bee) 

http://www.kapanlagi.com/h/267691.html





http://mediacare.blogspot.com

[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Majalah Tempo mengaku salah

2008-12-22 Terurut Topik mediacare

Sekilas:

Tempo mengaku salah

Majalah Tempo mengaku telah berbuat kesalahan dalam pemberitaan mengenai 
perusahaan Bakrie Group, khususnya Aburizal Bakrie. Kuasa hukum Aburizal 
Bakrie, Denny Kailimang, Minggu (21/12)  mengatakan, jika Tempo ingin berdamai, 
mereka mesti mengajukan perdamaian itu secara tertulis ke Dewan Pers.

Pernyataan itu terkait pengaduan Aburizal terhadap isi pemberitaan majalah 
Tempo edisi 17-23 November 2008 yang dianggap telah menodai amanat jabatan yang 
diembannya sebagai Menko Kesre.

Menurut Dewan Pers majalah Tempo telah mengakui ada kesalahan-kesalahan dalam 
pemberitaan tentang Aburizal. Pemberitaan itu tidak merujuk pada kode etik, 
ujar Denny.

Menurutnya, sejak majalah mingguan itu diadukan ke Dewan Pers pada 28 November 
lalu, hingga kini belum ada penyelesaian dari tuntutan Aburizal. Pihaknya 
memberikan waktu hingga awal Januari 2009 kepada Tempo. [M-16]


Suara Pembaruan - 22 Desember 2008





http://mediacare.blogspot.com

[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] WOM

2008-12-22 Terurut Topik mediacare

Word of Mouth (WOM) Communication as a Potential Promotional Tool in promoting 
an organization, company, product, service, or even yourself. 


By Takhta Pandu Padmanegara
Graduated from President University
Majoring in Public Relations




WOMC is seven times more effective than newspapers and magazines, four times 
more effective than personal selling, and twice as effective as radio 
advertisements in influencing consumers to switch brands 
(Ennew, Banerjee  Li, 2000)


The Effectiveness of WOMC


Public Relations is defined as the practiced in organizations that range from 
giant, multinational telecommunication companies to small human service 
agencies and fledging social movement organizations (Lattimore, 2004, p.5). 
Public Relations is a leadership and management function that helps to 
accomplish organizational objectives, define philosophy, and facilitate 
organizational change (Lattimore, 2004, p.5). 

Robert L. Heath (Encyclopedia of Public Relations, 2005) defined Public 
Relations as a set of management, supervisory, and technical functions that 
foster an organization's ability to strategically listen to, appreciate, and 
respond to those persons whose mutually beneficial relationships with the 
organization are necessary if it is to achieve its missions and values. 

Therefore in every organization or institution Public Relations has important 
roles to gain positive image from its public and to maintain internal and 
external relationship. The essence of Public Relations, which are creating 
positive image from the public and maintaining relationship in order to achieve 
the organization goals, should be prioritized by the institution. 

Public Relations practitioner has a lot of activities that related to promoting 
an entire organization. In research on PR activities two broad roles 
consistently emerge in public relations: the technician and the manager. The 
technician role represents the craft side of public relations: writing, 
editing, taking photos, handling communication production, running special 
events, and making telephone calls to the media. The manager role focuses on 
activities that help identify and solve public relations problems. The 
activities of Public Relations will affect the progress of the organization. 
Consequently, Public Relations is one of the key of successful tools in an 
organization, company, or institution. (Lattimore, 2004, p.6)

Public Relations also has roles to collaborate with marketing to promote the 
product or service. There are many ways for Public Relations officer can do in 
promoting the products or services and building its image for the organization 
or company. They can use the promotional tools; such as brochure, banner, 
poster, flyer, etc; using advertisement through media, doing direct and 
indirect sales marketing strategy, and also establishing an event to increase 
the awareness of the product/services. All of integrated activities between 
public relations and marketing could be defined as Integrated Marketing 
Communication (IMC). (Belch and Belch, 2004)

Although Public Relations and Marketing officers already maximized the 
promotion using many promotional tools, it could not be effective if they do 
not deliver the message clearly and suitable to the products or services that 
are offered. That is why in IMC there is one promotional tool that many Public 
Relations and Marketing officers forget, it is Word-of-mouth Communication 
(WOMC). As Walter J. Carl (2005), said that peer-to-peer conversations and 
recommendations are among the most trusted forms of communication. WOMC has 
strong influential power in leading and guiding messages received when 
searching for information, allocating searching efforts, and undertaking the 
decision process (Thakor  Kumar on Carl, 2005).


WOMC can be encouraged and facilitated. Companies can work hard to make people 
happier, they can listen to consumers, they can make it easier for them to tell 
their friends, and they can make certain that influential individuals know 
about the good qualities of a product or service (WOMC 101, a WOMMA white 
paper, 2006). Word-of-mouth communication (WOMC) is one of most influential 
decision making factors in the service purchase decision and yet it remains 
beyond the control of marketers both for individuals and organizations (Swan  
Oliver; Wee, Lim  Lwin on Carl, 2005).

Types of WOMC
There are two types of WOMC which are Organic WOMC and Amplified WOMC (Carl, 
2005). Organic or Natural WOMC occurs naturally when people become advocates 
because they are happy with a product and have a natural desire to share their 
support and enthusiasm. Practices that enhance organic WOMC activity include, 
focusing on customer satisfaction; improving product quality and usability; 
responding to customer concerns and criticism; opening a dialog and listening 
to people; and earning customer loyalty. 

Amplified WOMC occurs when marketers launch campaigns

[ppiindia] Jusuf Kalla takut dilempar sepatu wartawan

Kalla Guyon Sepatu Wartawan

Gatra.com - Wapres Jusuf Kalla melontarkan guyonan seputar insiden pelemparan 
sepatu wartawan. Menurutnya, saat jumpa pers dengan dirinya, sepatu wartawan 
harus ditalikan erat.

Baca berita selengkapnya di http://www.gatra.com/artikel.php?id=121251



http://mediacare.blogspot.com

[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Gratifikasi

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya 
praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai 
peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali kita anggap 
hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang 
pejabat. Tapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki 
kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut? Dan bagaimana 
jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran? Apakah 
pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan 
objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat 
menguntungkan pihak lain atau diri sendiri?

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang 
memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut 
diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat 
mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka 
pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih,
akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau 
pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, 
adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam 
pengertian gratifikasi.

Berkaitan dengan gratifikasi sebagai pertanyaan mengenai pemberian hadiah atau 
tanda terima kasih atau cendera mata yang diterima oleh seorang pejabat atau 
pegawai negeri sipil, misalnya seorang auditor/pemeriksa menerima hadiah 
sebagai tanda terima kasih ataupun pemberian fasilitas lainnya dari auditee, 
apakah hal itu dapat dibenarkan? Untuk menjaga kredibilitas seorang
auditor/pemeriksa, perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Dan 
apa yang menjadi dasar dari penggolongan suatu pemberian dikategorikan sebagai 
gratifikasi atau tidak?

Pertanyaan-pertanyaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Black's Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification 
adalah sebagai a voluntarily given reward or recompense for a service or 
benefit yang dapat diartikan gratifikasi adalah sebuah pemberian yang 
diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah 
pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang 
lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa 
mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah 
dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya 
dikalangan
birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian 
secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus 
dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang 
memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Di 
negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan 
kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat 
birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat 
menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bahkan di kalangan privat 
pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta
melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam 
bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena 
itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat 
(denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus 
dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan penjelasannya mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian 
dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa Setiap gratifikasi 
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, 
apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima 
suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK 
sebagaimana diatur menurut Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :
1. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai 
pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang 
diterimanya kepada KPK;
2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
3. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal

[ppiindia] Bagaimana menyelamatkan industri surat kabar?

How to save the newspaper industry
Joel Brinkley

Sunday, December 21, 2008




  Print E-mail del.icio.us
Digg
Technorati
Reddit
Facebook Slashdot
Fark
Newsvine
Google Bookmarks  

  Share Comments (6)  
   Georgia (default)
   Verdana
   Times New Roman
   Arial
  Font | Size:   




Imagine a company that sells you a product each day - while at the same time 
that company produces an enhanced version of the same product and gives it 
away, hours earlier, for free. How long would you continue buying that product? 




More Business
  a.. AP IMPACT: Wall Street still flying corporate jets 12.21.08
  b.. Retailers launch final holiday sales push 12.21.08
  c.. Vokoun makes 23 saves, Panthers beat Avs 3-0 12.21.08
  d.. Chavez says mall to be expropriated in Venezuela 12.21.08



That's the newspaper industry's business model - even the paper you are reading 
right now. Charge for the printed paper; give free access to the Web version. 
Is it any surprise that newspapers are in terrible trouble? The New York Times 
and the Washington Post both lost money in the most recent quarter. Last week, 
the Tribune Co., publisher of 12 newspapers, filed for bankruptcy protection.

Among the first things to go as the industry cuts back has been foreign 
correspondents. Only a handful of newspapers still staff foreign bureaus - at a 
time when world news holds extraordinary importance, especially during a 
worldwide recession.

Today, only the New York Times employs a full complement of correspondents 
around the world - and provides adequate space in the newspaper to print their 
work. As much as I respect the Times, my employer for almost 25 years, should 
we rely primarily on one newspaper, with its own quirks and unique points of 
view, to provide this coverage?

Newspaper publishers are certainly not complacent about the industry's 
paradoxical business model. But no one seems to know how to fix it. I have an 
idea. But first, the context. 

In about 1995, as newspapers discovered the Internet, they began putting up Web 
sites - as an experiment. Publishers then generally believed that people 
interested in technology would read a newspaper online. That view held for 
years. In 1999 and 2000, I was covering the Microsoft antitrust trial in 
Washington - the biggest technology story of the day. The Times asked me to 
come back to the office at midday to file a story for the Web site. Reporters 
covering the White House, Congress and the rest weren't filing just for the 
Web. Those weren't technology stories. 

In 2003 and 2004, publishers began to realize that the Web was taking over the 
business. In fact, readers and advertisers were abandoning the printed 
newspaper and reading it online - for free. In the years since, this trend has 
worsened. Industry experts say they expect several newspapers to go out of 
business next year. 

The newspapers' biggest problem is their inability to make much money from 
their Web sites. Web advertising generally pays 10 cents for every $1 earned 
from print ads. And, of course, there is no circulation income.

When the sites were regarded as technology curiosities, there was no thought of 
charging people to use them. By the time papers realized that they should be 
charging, it was too late. No one wanted to be the first paper to charge, given 
that nearly all of the other papers, and other online news sources worldwide, 
were free. Several papers tried charging, but most backed off.

Now, here's my idea: The newspaper industry should ask the Justice Department 
for an antitrust exemption that would allow publishers to collaborate on a 
decision to begin charging for their Web sites. No paper would have to charge, 
and each paper could determine its own price. But if most papers in a region - 
San Francisco, Oakland and San Jose, for example - began charging for Web 
access at more or less the same time, many readers would likely subscribe. 

It's an intriguing idea, John Sturm, president of the Newspaper Association 
of America, told me. I do not recall hearing that notion before. 

Certainly, as Sturm noted, readers could find some of what the newspaper offers 
elsewhere. Sports scores at espn.com. Political news at politico.com. But then, 
the onus on each paper would be the same one that has prevailed since the first 
newspapers were published in Germany 500 years ago: to provide unique, 
exclusive content that readers crave and cannot get anywhere else.

Still, as Sturm put it, it's not an easy putt, by any means. Perhaps. To gain 
an antitrust

[ppiindia] Gara-Gara Indonesia, Saham Astro Anjlok Tajam

Selasa, 16 Desember 2008 | 16:08

Gara-Gara Indonesia, Saham Astro Anjlok Tajam

KUALA LUMPUR. Harga saham Astro All Asia Networks Plc anjlok ke level terendah
sejak 5 Desember lalu. Penurunan ini terjadi setelah operator televisi berbayar
terbesar malaysia ini melaporkan kerugian sebesar 250,8 juta ringgit atau
setara dengan US$ 71 juta pada kuartal tiga lalu.

Harga saham melorot 4,4% menjadi 2,2 ringgit di Malaysia Stock Exchange. Pada
pukul 10.38 waktu setempat, saham Astro berada di posisi 2,23 ringgit.
Sementara itu, Kuala Lumpur Composite Index hari ini mengalami kenaikan sebesar
0,7% menjadi 852,14.

Asal tahu saja, pada kuartal tiga lalu, Astro membukukan kerugian pada kuartal
tiga karena harus menganggarkan dana sebesar 264 juta ringgit agar dapat terus
memberikan layanannya di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh manajemen Astro
usai perdagangan kemarin.

Adanya penambahan provisi untuk Indonesia sangat mengejutkan kami dan pasar,
tulis HwangDBS Vickers Research Sdn yang dipimpin oleh Wong Ming Tek. Tak ayal,
HwangDBS memangkas rekomendasinya atas saham Astro dari hold menjadi fully
valued. Selain itu, HwangDBS juga menurunkan target harga saham Astro dari
3,45 ringgit menjadi 2 ringgit.

Yin Shao Yang, analis dari Aseambankers Malaysia Bhd juga memangkas prediksi
target harga menjadi 2,70 ringgit dari sebelumnya 3,60 ringgit. Sementara itu,
Alyson Shin yang merupakan analis dari Citigroup juga menurunkan perkiraan
harga saham Astro sebesar 11% menjadi 3,05 ringgit.

Barratut Taqiyyah Bloomberg

http://www.kontan.co.id/index.php/Internasional/news/5501/Gara-Gara_Indonesia__Saham_Astro_Anjlok_Tajam

http://mediacare.blogspot.com

[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Siaran Media: Tim Penyelidik KPK menangkap Billy Sindoro tanpa Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan

2008-12-19 Terurut Topik mediacare

Siaran Media

Dapat diberitakan segera

 

Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Mohammad Iqbal-Billy Sindoro:

 

Tim Penyelidik KPK menangkap Billy Sindoro tanpa Surat Perintah Penangkapan dan 
Surat Perintah Penggeledahan 

 

Jakarta, 19 Desember 2008 - Pada hari ini Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana 
Korupsi), kembali menggelar sidang kasus dugaan gratifikasi Iqbal-Billy senilai 
Rp 500 juta dengan agenda pemeriksaan saksi tahap II, dipimpin oleh ketua 
majelis hakim Moefri. Sidang yang dijadwalkan pada pukul 9 WIB, baru dimulai 
pada pukul 10.15 WIB. Kali ini para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum 
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah Hendy F. Kurniawan (pegawai 
Direktorat Penyidikan KPK) dan Rachmad Nur Hidayat (pegawai Direktorat 
Penyidikan KPK). Sayangnya, Yusni  Irwandi (tehnisi PT. Securindo) yang 
sedianya jadi saksi de auditu, batal hadir. 



PT Securindo  bergerak di bidang security untuk produk kamera CCTV. Hotel 
Aryaduta Jakarta  termasuk properti yang menggunakan CCTV dari PT. Securindo. 
Kamera pemantau tersebut dipasang pada setiap lantai, tepatnya di depan lift 
dan di public area seperti lobby dan ballroom. Kamera tersebut juga terpasang 
di dalam semua lift, dimana posisi kamera pada lantai 17 di hotel tersebut 
dipasang tepat di depan lift. Kamera tersebut dapat merekam segala kejadian 
pada tanggal dan waktu yang tertera dalam rekaman CCTV.  

 

Menanggapi  keterangan saksi-saksi tersebut,  Humphrey Djemat selaku kuasa 
hukum Billy, usai sidang menjelaskan:

 

Tanggapan Kuasa Hukum atas Keterangan Saksi Hendy F. Kurniawan

 

Dalam persidangan, saksi menerangkan bahwa penangkapan yang timnya lakukan 
terhadap Iqbal-Billy pada 16 September 2008 berdasarkan pada informasi mengenai 
adanya penyerahan uang ucapan terima kasih dari Billy kepada Iqbal atas kasus 
Hak Liga Inggris, dimana informasi tersebut saksi dapatkan dari para penyelidik 
KPK lainnya.  

 

Keterangan saksi ini sangat berlawanan apabila kita kaitkan dengan keterangan 
saksi sebelumnya yakni Rani Anindita Tranggani, saksi penyadap dari KPK, yang 
dalam persidangan menerangkan pada komunikasi telepon/sms antara Iqbal dan 
Billy tidak ada menyebutkan tentang uang maupun rencana pemberian uang dan atau 
pemberian dalam bentuk lainnya, tegas Humphrey. 

 

Selanjutnya saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Billy hanya 
berdasarkan pada surat penyelidikan tanpa menyebutkan nama orang yang akan 
diselidiki dalam surat tersebut dan saksi menerangkan tidak ada surat perintah 
penangkapan dan tidak ada surat perintah penggeledahan dan tidak ada berita 
acara penangkapan. 



Saksi dalam persidangan menerangkan, pada saat kejadian saksi sedang berada di 
basement, lalu menuju ke lobby hotel melakukan pengamatan terhadap orang-orang 
yang keluar masuk di Hotel Aryaduta dan saksi tidak melihat rekaman CCTV secara 
langsung (live). Ia hanya mengetahui dari Amin Aminudin, dan Amin 
memperlihatkan rekaman tersebut kepada saksi.  Saksi mengetahui kedatangan 
Iqbal melalui rekaman video yang diperlihatkan oleh tim KPK bukan dari CCTV dan 
tidak melihat rekaman Billy. Saksi juga menerangkan tidak melihat penyerahan 
uang/tas dari Billy kepada Iqbal baik secara langsung maupun melalui rekaman 
CCTV.

 

Saksi dalam persidangan menerangkan bahwa saksi menanyakan kepada Billy perihal 
tas yang diberikan kepada Iqbal dan dijawab oleh Billy bahwa tas tersebut bukan 
miliknya. Tas berwarna hitam itu diberikan kepada Iqbal karena Billy mengira 
tas itu adalah milik Iqbal yang tertinggal.





Tanggapan Kuasa Hukum atas Keterangan Saksi Racmad Nur Hidayat

 


Dalam persidangan, saksi menerangkan bahwa penangkapan yang ia dan timnya 
lakukan terhadap Iqbal-Billy pada 16 September 2008 berdasarkan dari informasi 
mengenai adanya penyerahan uang ucapan terima kasih dari Billy kepada Iqbal 
atas kasus Hak Siar Liga Inggris, dimana informasi tersebut saksi dapatkan dari 
Tim KPK. Keterangan saksi ini sangat berlawanan apabila kita kaitkan dengan 
keterangan saksi sebelumnya yakni Rani Anindita Tranggani, saksi penyadap dari 
KPK, yang dalam persidangan menerangkan pada komunikasi telepon/sms antara 
Iqbal dan Billy tidak ada menyebutkan tentang uang maupun rencana pemberian 
uang dan atau pemberian dalam bentuk lainnya.

 

Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Billy hanya berdasarkan pada 
surat penyelidikan tanpa menyebutkan nama orang yang akan diselidiki di dalam 
surat tersebut. Dan saksi juga menerangkan tidak ada surat perintah penangkapan 
dan tidak ada surat perintah penggeledahan, serta tidak ada berita acara 
penangkapan. 

 

Saksi dalam persidangan menerangkan melihat rekaman kedatangan Iqbal ke Hotel 
Aryaduta dari rekaman video yang diperlihatkan oleh Amin Aminudin.   
Selanjutnya saksi tidak masuk ke dalam ruang monitoring CCTV.  Dan saksi 
menerangkan tidak melihat penyerahan uang atau tas dari Billy kepada Iqbal.

 

Catatan:

 

Saksi de auditu = saksi yang tidak mengetahui secara langsung

[ppiindia] Otto Hasibuan akan ajukan protes resmi ke KPK

2008-12-19 Terurut Topik mediacare

Sabtu, 20/12/2008

M. Iqbal tak bawa tas hitam saat ke Hotel Aryaduta
'Pejabat Lippo ada saat penangkapan Billy Sindoro'
  a.. Cetak
JAKARTA: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hendy Febrianto Kurniawan 
mengatakan pejabat Grup Lippo, Benedict Sulaiman, berada di lokasi penangkapan 
Billy Sindoro saat yang bersangkutan diduga menyuap Komisioner Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal.

Hendy mengatakan hal itu ketika bersaksi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana 
Korupsi, kemarin, dalam perkara dugaan penyuapan Rp500 juta kepada M. Iqbal 
dengan terdakwa Billy Sindoro, mantan Komisaris PT Bank Lippo Tbk.

Selain Hendy, turut memberikan kesaksian adalah Rachmad Nur Hidayat, juga 
penyidik KPK.

Menurut Hendy, Benedict Sulaiman memasuki kamar 1712 Hotel Aryaduta, Tugu Tani, 
Jakarta Pusat, ketika penyidik KPK menangkap Billy dan melakukan penggeledahan.

Kepada penyidik, Benedict mengaku bekerja sebagai Manajer Teknologi Informasi 
Grup Lippo.

Menurut Hendy, seorang bernama Gentar Rama Pradana yang mengaku sebagai asisten 
Billy juga berada di kamar tersebut.

Tim KPK menangkap Billy dan Mohammad Iqbal pada 16 September 2008 di Hotel 
Aryaduta Jakarta. Pada hari yang sama, tim KPK juga menangkap Mohammad Iqbal di 
tempat yang sama.

Keduanya ditangkap karena diduga terlibat kasus suap-menyuap perkara hak siar 
Liga Utama Inggris. Tim jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Billy yang saat 
penangkapan menjabat sebagai eksekutif Grup Lippo-menyuap Iqbal agar KPPU 
menyatakan hak siar Liga Inggris tetap dimiliki PT Direct Vision, sebuah 
perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Lippo, tulis Antara.

Hendy Kurniawan mengatakan Iqbal ditangkap di lobi Hotel Aryaduta. Penyidik 
mendapati Iqbal membawa tas berwarna hitam. Padahal saat tiba di hotel, Iqbal 
tidak membawa tas.

Iqbal menolak permintaan penyidik untuk membuka tas tersebut. Ini titipan dari 
seseorang di lantai 17, kata Hendy menirukan pernyataan Iqbal.

Iqbal dan penyidik kemudian menuju kamar 1712 di lantai 17. Billy berada di 
dalam kamar tersebut.

Billy dan Iqbal kemudian membuka tas tersebut. Tas itu berisi lima amplop 
cokelat. Setelah dihitung, masing-masing amplop berisi Rp100 juta dengan 
pecahan Rp100.000.

Menurut Hendy, Iqbal menyatakan tas itu adalah pemberian Billy. Sementara itu, 
Billy mengira tas itu milik Iqbal yang tertinggal di kamar hotel.

Itu bukan punya saya, saya pikir itu punya Mohammad Iqbal yang tertinggal, 
kata Hendy menirukan perkataan Billy.

Selain tas berisi uang tersebut, tim penyidik KPK juga menemukan 10 telepon 
genggam saat melakukan penggeledahan di kamar 1712. Salah satu pesawat telepon 
itu berada di tempat sampah.

Dipersoalkan

Dalam persidangan kemarin, kuasa hukum Billy Sindoro, Otto Hasibuan, 
mempersoalkan prosedur penangkapan kliennya menyusul tidak adanya surat 
perintah penangkapan dan penggeledahan yang dimiliki penyidik KPK.

Menurut Hendy dan Rachmad, mereka memang tidak memiliki surat-surat tersebut, 
dan hanya memiliki surat perintah penyelidikan.

Tidak ada, tapi kami memegang surat perintah penyelidikan, kata Hendy. Hal 
yang sama disampaikan saksi Rachmad.

Seusai persidangan, Otto menegaskan pihaknya akan mengajukan protes resmi ke 
KPK karena penangkapan kliennya, Billy Sindoro, dan komisioner KPPU M. Iqbal 
tidak sesuai prosedur yang dibenarkan.

Terus terang kami kecolongan, kalau tahu KPK tak miliki surat perintah 
penangkapan, dulu kita ajukan praperadilan, katanya.

Otto mengaku mendukung kinerja KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap 
kasus-kasus korupsi, tetapi setiap proses hukum hendaknya mengikuti aturan yang 
berlaku.

Penangkapan kliennya, tuturnya, bukanlah sesuatu yang benar sehingga pihaknya 
akan segera mengajukan protes resmi ke KPK.

M. Iqbal saat ini terus menjalani pemeriksaan intensif di KPK sebagai salah 
satu tersangka kasus dugaan suap-menyuap tersebut. (anugerah.perkasa 
@bisnis.co.id)

Oleh Anugerah Perkasa
Bisnis Indonesia 

  a.. Cetak
bisnis.com


[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Bung Arya Perdhana - Re: Untuk Koran Tempo: Persidangan Billy Sindoro

2008-12-18 Terurut Topik mediacare

Bung Arya yb

Curiga boleh-boleh saja, tapi tolong jangan terlalu berlebihan. Seperti saya 
jelaskan sebelumnya, Billy Sindoro sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden 
direktur PT First Media Tbk sejak 7 bulan lalu, tepatnya pada 9 Juni 2008 lalu. 
Kini Billy sibuk bergiat dalam bidang sosial kemasyarakatan di CSM (Community 
Services Ministry) Basilea.
 
Saya tuliskan komentar dan kritik untuk Koran Tempo mengingat pada edisi 
sebelumnya sudah benar, dan ditulis oleh orang yang sama yaitu Famega Syavira. 
Silakan cek Koran Tempo edisi 9 Desember 2008. Yang keliru hanya soal 
tertangkapnya Iqbal dan Billy di lift. Itu sungguh tidak benar. Yang tepat, 
Iqbal tertangkap oleh KPK di lift saat menenteng tas, sedangkan Billy disatroni 
oleh KPK saat berada di kamarnya (Hotel Aryaduta lt 17). Sepertinya Famega 
memang malas baca-baca dari sumber yang lebih akurat. Susah kalau sikap 
reporter seperti ini.  Bagaimana Koran Tempo bisa dipercaya oleh masyarakat 
kalau kualitas reporternya seperti itu?
   

Billy Sindoro jalani sidang hari ini
JAKARTA-Mantan Presiden Direktur PT First Media Billy Sindoro mulai menjalani 
sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Selasa ini. Dakwaan 
akan dibacakan pada pukul 9, ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Sarjono 
Turin, saat dihubungi kemarin. Billy diduga memberikan uang suap sebesar Rp 500 
juta kepada anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Muhammad Iqbal. Kuat 
dugaan, uang itu berkaitan dengan monopoli siaran Liga Inggris di televisi 
berbayar Astro milik PT Direct Vision. Billy dan M. Iqbal ditangkap KPK di lift 
Hotel Aryaduta pada 16 September lalu. Famega Syavira 



  - Original Message - 
  From: Arya Perdhana 
  To: mediac...@yahoogroups.com 
  Sent: Wednesday, December 17, 2008 11:41 PM
  Subject: Re: [mediacare] Komentar - Untuk Koran Tempo: Persidangan Billy 
Sindoro


  sepertinya Lippo kekeuh menyebut Billy ini sudah bukan lagi Dirut Firstmedia 
karena ingin mengarahkan kasusnya jd gratifikasi saja, bukan suap.
  saya ngga ngerti maksudnya pak radityo merujuk keterangan itu semata dr 
situsnya Firstmedia.
  perlu ditelisik apakah benar ketika ditangkap Billy ini sudah bukan Dirut 
Firstmedia atau masih. logikanya, KPK tidak akan melewatkan fakta ini.




  2008/12/18 radhityagalih radhityaga...@yahoo.com

Tempo memang perlu meluruskan, kalau itu ditulis bahwa Billy bukan 
Dirut PT Fierst Media. Meluruskannya, tambahkan saja kata 'bekas'. 
Jadi BS, Bekas Dirut First Media. Tapi, apapun, substansinya jelas, 
bahwa dia kerja buat Lippo. Kalau nggak, atas motif apa dia nyuap M. 
Iqbal? Atas motif pribadi? Darimana uangnya? Ngapain dia selaku 
pribadi, ngerusuhi putusan KPPU?

Soal penangkapan Billy, itu kan ditulis dari keterangan pihak 
KPK. Soal pembuktian, biar aja Pengadilan Tipikor yang nanti 
membuktikan. Jelas kok, Iqbal datang untuk nerima uang dari Billy. 
Soal teknis, mari kita lihat nanti di sidang berikutnya.

Salam,

Radhitya Galih

--- In mediac...@yahoogroups.com, mediacare mediac...@... wrote:

Menyimak berita di Koran Tempo edisi 16 Desember 2008, sekait 
persidangan Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta yang digelar 
pada hari Senin, 15 Desember 2008, perlu kiranya diluruskan beberapa 
kesalahan yang ditulis sebagai berikut:

1. .Billy Sindoro, Direktur Utama PT First Media, kepada Iqbal. 

Sudah dijelaskan berulang kali bahwa Billy Sindoro sudah lama tidak 
lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. First Media (pakai Tbk), 
namun selalu salah ditulis oleh reporter Famega Syavira. Dalam 
persidangan pun kerap disebutkan, hal itu juga sudah dimuat di 
berbagai mass media. 

Untuk teman-teman yang ada di Tempo yang masih peduli pada kualitas 
pemberitaan dan citra Tempo, mohon dijelaskan kepada Famega bahwa 
Billy tak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur PT. First Media 
(pakai Tbk.) sejak tujuh bulan lalu. Tepatnya pada 9 Juni 2008 
lalu, Billy telah mengajukan pengunduran diri dari posisi Presiden 
Direktur PT. First Media, Tbk. Selengkapnya klik: www.firstmedia.com
Perlu pula ditambahkan, Posisi Billy Sindoro sebagai komisaris 
independen non-eksekutif di Bank Lippo yang ia sandang sejak 26 
Agustus 2005 juga tak lagi ia emban. Terhitung sejak 1 November 2008 
lalu, dengan adanya penggabungan Bank Lippo dan Bank Niaga menjadi 
CIMB Niaga Bank, namanya tak lagi tercantum. Jajaran komisaris CIMB 
Niaga Bank kini diduduki oleh: Dato' Mohd Shukri Hussin, Roy Edu 
Tirtadji, Sri Hartina Urip Simeon, Ananda Barata, Abdul Farid Alias, 
dan Zulkifli M. Ali. Selengkapnya klik: www.cimbniaga.com

2. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Billy dan Iqbal pada 16 
September lalu di lobi Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Dari tangan 
keduanya, KPK menyita tas hitam berisi uang Rp 500 juta yang diduga 
sebagai suap.

Rangkaian kalimat tersebut di atas

[ppiindia] Tantangan kinerja KPK mendatang

2008-12-18 Terurut Topik mediacare

Tantangan kinerja KPK mendatang

Bambang Widjojanto
Senior Partner WSA Law Office, Advisor Partnership for Governance Reform, dan 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sulit mengingkari fakta bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi 
ikon reformasi dan sekaligus berada di garda terdepan pemberantasan korupsi. 
Kendati perkara korupsi yang dibawa KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) belum mencapai ratusan, tapi KPK telah membangun kepercayaan publik 
tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius melakukan pemberantasan 
korupsi.
 
 
Padahal, bila dilihat dari data penanganan kasus korupsi di Indonesia, 
setidaknya dari data tahap penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung 
(Kejagung) mulai tahun 2004 hingga 2008, jumlah kasus yang ditangani KPK hanya 
sebanyak 110 kasus. Jumlah tersebut sangat sedikit bila dibandingkan dengan 
data klaim dari Kejagung yang jumlahnya lebih dari 3.000 kasus.
 
Setidaknya, jumlah kasus yang telah ditangani KPK dari 2004 sampai November 
2008, secara berurutan masing-masing adalah 2 (2004), 12 (2005), 26 (2006), 23 
(2007), dan 47 (2008) kasus. Sementara kasus yang telah ditangani Kejagung 
selama lima tahun terakhir adalah 523 (2004), 536 (2005), 588 (2006), 636 
(2007), dan 850 (2008) kasus.
 
Jika kuantitas penanganan perkara yang dijadikan dasar untuk mengukur kinerja 
lembaga penegak hukum dengan asumsi data di atas itu benar, maka setiap kantor 
Kejaksaan Tinggi menangani perkara korupsi sebanyak 91 perkara atau setidaknya 
dua kali lipat lebih banyak dari jumlah perkara korupsi yang ditangani KPK 
setiap tahunnya. Fakta ini hendak menegaskan, kapasitas kemampuan KPK dalam 
menangani jumlah perkara korupsi tidak sebanding dengan kapasitas Kejagung yang 
ada di 33 provinsi, dan sekitar 490-an kabupaten/kota se-Indonesia.
 
Persoalan menjadi sangat berbeda bilamana kualitas kasus yang dijadikan dasar 
untuk mengukur kinerja KPK dalam menangani perkara korupsi. Sepanjang sejarah 
penanganan korupsi di Kejagung, belum pernah ada Gubernur dan Deputi Gubernur 
BI ditangkap, ditahan, dan diajukan ke pengadilan.
 
Juga, belum ada presedennya, besan Presiden berkuasa, belasan mantan kepala 
daerah maupun mereka yang masih aktif, belasan mantan menteri, mantan Kapolri, 
beberapa mantan Duta Besar maupun pejabat aktif di Deplu, serta belasan anggota 
Dewan yang perkaranya dibawa ke Pengadilan Tipikor. Perkara di atas ditangani 
KPK, kendati usianya belum lagi genap lima tahun, dengan kapasitas 
infrastruktur dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas.
 
Jika dikaji berdasarkan kualitas penanganan, fakta menunjukan bahwa tidak ada 
satu pun kasus yang sudah masuk tahap penyidikan KPK, tidak berhasil dibawa ke 
pengadilan. Bahkan, terdakwa dalam keseluruhan kasus dimaksud oleh Pengadilan 
Tipikor dinyatakan bersalah.
 
Hal serupa tidak terjadi pada lembaga selain KPK. Kejagung bahkan belum pernah 
menyajikan data komprehensif yang dapat memperlihatkan, berapa jumlah perkara 
yang ada dalam tahap penyidikan berhasil dibawa ke pengadilan, dan berapa 
jumlah terdakwa yang dinyatakan bersalah hingga putusan dinyatakan mempunyai 
kekuatan hukum tetap.
 
Analisis di atas belum lagi dikaitkan dengan berapa jumlah Surat Perintah 
Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah dikeluarkan, dan berapa jumlah terdakwa 
yang telah punya kekuatan hukum tetap justru tidak dapat dieksekusi karena 
melarikan diri atau tidak diketahui domisilinya.
 
De facto, KPK sepertinya tidak akan mampu menangani perkara dibandingkan dengan 
massivitas korupsi yang ada di berbagai struktur kehidupan masyarakat. Ada 
keterbatasan sumber daya yang membikin kemampuan KPK jadi sangat terbatas. 
Padahal, perkembangan jenis korupsi serta peningkatan kuantitas dan kualitas 
modus operandinya akan terjadi di masa mendatang. Tidak hanya akan melibatkan 
pejabat high ranking officials saja, tetapi juga pejabat publik dan kalangan 
konglomerat swasta.
 
KPK harus melakukan transformasi agar kompetensi dan integritas yang 
dimilikinya dapat dilakukan lembaga penegak hukum lainnya melalui kewenangan 
koordinasi dan supervisi yang dipunyainya. Oleh karena itu, KPK harus 
dinyatakan gagal bila ia tidak mampu menjalankan transformasi guna 
meningkatkan daya kapasitasnya dengan mengaktifkan dan mengefektifkan peran 
lembaga penegak hukum lain. Tantangan lainnya adalah kemampuannya dalam memilih 
dan memilah perkara korupsi pada sektor yang dikualifikasi sebagai sumber dan 
simpul utama korupsi yang dampaknya sangat merugikan kepentingan negara dan 
masyarakat.
 
Tantangan mendatang terletak pada kemampuan negara dan masyarakat dalam 
mengelola lima sektor utama: financial, fuel, food, fund campign on election, 
public services. Lembaga penegakan hukum, termasuk KPK, harus mampu merumuskan 
peran strategisnya dan mendayagunakan kewenangan yang dimilikinya untuk 
meminimalisasi potensi korupsi pada kelima sektor tersebut.
 
Kejahatan korupsi mendatang tidak dapat lepas dari dinamika

[ppiindia] Untuk Koran Tempo: Persidangan Billy Sindoro

Menyimak berita di Koran Tempo edisi 16 Desember 2008, sekait persidangan Billy
Sindoro di Pengadilan Tipikor Jakarta yang digelar pada hari Senin, 15 Desember
2008, perlu kiranya diluruskan beberapa kesalahan yang ditulis sebagai berikut:

1. .Billy Sindoro, Direktur Utama PT First Media, kepada Iqbal.

Sudah dijelaskan berulang kali bahwa Billy Sindoro sudah lama tidak lagi
menjabat sebagai Direktur Utama PT. First Media (pakai Tbk), namun selalu salah
ditulis oleh reporter Famega Syavira. Dalam persidangan pun kerap disebutkan,
hal itu juga sudah dimuat di berbagai mass media.

Untuk teman-teman yang ada di Tempo yang masih peduli pada kualitas pemberitaan
dan citra Tempo, mohon dijelaskan kepada Famega bahwa Billy tak lagi menjabat
sebagai Presiden Direktur PT. First Media (pakai Tbk.) sejak tujuh bulan lalu.
Tepatnya pada 9 Juni 2008 lalu, Billy telah mengajukan pengunduran diri dari
posisi Presiden Direktur PT. First Media, Tbk. Selengkapnya klik:
www.firstmedia.com
Perlu pula ditambahkan, Posisi Billy Sindoro sebagai komisaris independen
non-eksekutif di Bank Lippo yang ia sandang sejak 26 Agustus 2005 juga tak lagi
ia emban. Terhitung sejak 1 November 2008 lalu, dengan adanya penggabungan Bank
Lippo dan Bank Niaga menjadi CIMB Niaga Bank, namanya tak lagi tercantum.
Jajaran komisaris CIMB Niaga Bank kini diduduki oleh: Dato' Mohd Shukri Hussin,
Roy Edu Tirtadji, Sri Hartina Urip Simeon, Ananda Barata, Abdul Farid Alias,
dan Zulkifli M. Ali. Selengkapnya klik: www.cimbniaga.com

2. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Billy dan Iqbal pada 16 September
lalu di lobi Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Dari tangan keduanya, KPK menyita
tas hitam berisi uang Rp 500 juta yang diduga sebagai suap.

Rangkaian kalimat tersebut di atas sama sekali tidak berdasarkan fakta.
Keduanya tidak ditangkap di lobby. M. Iqbal ditangkap oleh KPK saat keluar dari
lift, sedangkan Billy disambangi petugas KPK saat sedang mandi di kamarnya di
Hotel Aryaduta Jakarta.

Istilah dari tangan keduanya juga salah besar. Sungguh kengawuran yang luar
biasa, dan itu amat tidak wajar diperbuat oleh seorang reporter Tempo. Kala itu
Iqbal ada di lobby bersama petugas KPK, sedangkan Billy ada di kamarnya di
lantai atas. Ada apa dengan Famega?

3. Billy tidak berkomentar atas keterangan saksi dari KPK.

Saya yang mengikuti persidangan sejak pagi hingga siang hari, jelas menyimak
ucapan Billy bahwa ia bilang akan menjawab semua keterangan saksi dalam pledoi
nanti.

Mohon reporter Koran Tempo, khususnya Famega Syafira saat menulis bisa lebih
proporsional sekaligus profesional.

Salam,

Radityo Djadjoeri

0817-9802250

---

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/12/16/headline/krn.20081216.151133.id.html

Suap di KPPU Seret Politikus Golkar
Saya tak tahu dia pihak yang beperkara.
JAKARTA - Nama Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Tadjuddin Noer Said, kembali
disebut-sebut dalam persidangan lanjutan kasus suap terhadap anggota Komisi
Pengawasan Persaingan Usaha, Muhammad Iqbal.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin, Tadjuddin, juga
anggota Komisi Pengawas, disebut telah memperkenalkan terdakwa Billy Sindoro,
Direktur Utama PT First Media, kepada Iqbal.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Billy dan Iqbal pada 16 September lalu
di lobi Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Dari tangan keduanya, KPK menyita tas
hitam berisi uang Rp 500 juta yang diduga sebagai suap.

Jaksa KPK kemarin mengajukan bukti berupa hasil penyadapan terhadap telepon
seluler milik Billy dan Iqbal. Tadjuddin meminta Iqbal dan Billy bertemu,
kata jaksa Sarjono Turin seusai sidang. Padahal, menurut dia, Iqbal sebagai
pemutus perkara dilarang menjalin kontak dengan pihak yang beperkara.

Bukti berupa pesan-pesan pendek dibacakan penyidik KPK, Rani Anindita, yang
bersaksi di persidangan. Pada 20 Juni lalu, misalnya, Tadjuddin mengirim pesan
kepada Iqbal. Pak Iqbal, apakah sudah mendapatkan permintaan dari Billy yang
mengajak bertemu di Hotel Aryaduta besok sore?

Malam itu juga Billy mengirim pesan ke Iqbal. Saya baru dihubungi Tadjuddin
tentang pertemuan besok, ...besok siang pukul 15.00 di Aryaduta Suite lantai
17. Iqbal membalas, Oke, sampai ketemu besok.

Atas dasar bukti pesan itu, jaksa KPK akan memanggil Tadjuddin, yang di situs
resmi Golkar tercatat sebagai Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Usaha
Kecil-Menengah, untuk bersaksi di persidangan.

Tadjuddin, yang mengaku lama mengenal Billy, membenarkan bahwa dialah yang
memperkenalkan Billy kepada Iqbal. Billy yang minta, kata Tadjuddin kepada
Tempo tadi malam. Saya tak tahu bahwa dia pihak yang beperkara.

Iqbal adalah anggota KPPU yang menangani sengketa hak siar Liga Inggris antara
sejumlah pengusaha televisi berbayar dan PT Direct Vision, operator televisi
berbayar Astro. PT First Media, yang dipimpin Billy, merupakan anak usaha Lippo
Group yang membawahkan PT Direct Vision.

Dalam persidangan kemarin juga

[ppiindia] Info Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Mohammad Iqbal-Billy Sindoro

Info Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Mohammad Iqbal-Billy Sindoro

Jumat, 19 Desember 2008, pukul 09.00 WIB,  akan digelar sidang lanjutan atas 
kasus dugaan gratifikasi Iqbal-Billy senilai Rp 500 juta di Pengadilan Tipikor 
Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. 

Agenda sidang adalah keterangan saksi tahap II, akan digelar di Pengadilan 
Tipikor Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut pengumuman dari 
Hakim Pengadilan Tipikor pada Senin, 15  Desember 2008, saksi yang akan 
dihadirkan adalah: 

Saksi 1:
HENDY F KURNIAWAN Pegawai Fungsional pada Direktorat Penyidikan KPK, selaku 
saksi petugas penangkapan.

Saksi 2:
RACHMAT NUR HIDAYAT
Pegawai Fungsional pada Direktorat Penyidikan KPK, selaku saksi petugas 
penangkapan

Saksi 3:
YUSNI IRWANDI
Asisten Manajer IT PT. SEKURINDO, selaku Koordinator Sistem Integrasi yang 
bertanggung jawab mengenai produk CCTV di Hotel Aryaduta Jakarta.

Mereka adalah sebagian dari puluhan saksi yang akan dihadirkan secara bertahap 
dalam sidang atas kasus dugaan gratifikasi Iqbal-Billy yang diperkirakan akan 
berlangsung hingga akhir Februari 2009. 

Informasi apa saja yang dipaparkan oleh para saksi? Ragam pertanyaan apa saja 
yang akan dilontarkan tim kuasa hukum dalam sidang? Belum diketahui berapa lama 
sidang akan bergulir. Mengingat hari Jumat, kemungkinan besar sidang akan 
selesai sebelum sholat Jumat.

Seusai sidang, pihak kuasa hukum Billy Sindoro akan menggelar konperensi pers 
untuk menanggapi jalannya persidangan.



[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Kuasa Hukum Billy Sindoro Pertanyakan Kesaksian Imam Santoso

Kuasa Hukum Billy Sindoro Pertanyakan Kesaksian Imam Santoso

Jakarta (ANTARA News) - Kuasa hukum Billy Sindoro, Hamphrey Djemat, 
mempertanyakan kesaksian Imam Santoso yang tidak membeberkan cara serah terima 
tas yang diduga berisi uang gratifikasi dari Billy kepada komisioner Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal.

Dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dengan terdakwa Billy Sindoro dan 
Iqbal di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Senin kemarin (15/12), kesaksian 
pegawai fungsional Direktorat Pengolahan Informasi  Data KPK itu tidak 
menyebut soal cara serah terima tas, demikian siaran pers Humphrey  Partners 
di Jakarta, Selasa.

Menurut Humphrey, mengenai serah terima tas itu adalah faktor krusial yang 
menentukan dalam dakwaan kedua terdakwa. Oleh karena itu, ia akan mengulasnya 
dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan mendatang.

Persidangan Senin kemarin merupakan sidang untuk mendengarkan keterangan 
saksi-saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan adalah Jimmy Djunaidi, Direktur 
Operasional PT. Media Nusantara Citra (MNC)/Sky Vision (IM2), Indar Atmanto, 
Direktur Utama PT Indosat Mega Media (Indo Vision), Rahadi Purnama Arsyad, 
Direktur Utama PT Indonusa Telemedia (Telkom Vision), Rani Anindita Tranggani 
dan Imam Santoso, keduanya pegawai fungsional Direktorat Penyelidikan KPK.

Saksi Jimmy Djunaidi, Indar Atmanto, dan Rahadi Purnama adalah sebagai pihak 
yang melaporkan Astro All Asia Network (AAAN), PLC, All Asia Multimedia 
Networks FZ-LLC (AAMN), dan PT Direct Vision kepada KPPU terkait dugaan adanya 
praktik monopoli dan persaingan tidak sehat untuk hak siar Barclay Premier 
League/BPL (Liga Inggris).

Saksi Rani Anindita adalah sebagai saksi pelaksana marking/provisioning dan 
pengirImam Call Content (CC) beserta Call Related Data (CRD) melalui Pusat 
Pemantauan Lawful Interception (PPLI) KPK. Sedangkan saksi Imam Santoso adalah 
sebagai saksi Penyedia Data CDR yang berasal dari Pusat Pemantauan Lawful 
Interception (PPLI) KPK.

Menurut kesaksian Rani Anindita, dari catatan penyadapan komunikasi, terungkap 
bahwa Komisioner

KPPU Tadjuddin Nur Said-lah yang berperan memfasilitasi perkenalan antara Billy 
dan Iqbal.

Rani menuturkan, Tadjuddin pernah melakukan percakapan telepon dengan Iqbal 
mengenai keinginan Billy bertemu Iqbal. Dalam rekam komunikasi antara keduanya, 
Billy menyanggupi membalas budi kebaikan komisioner M Iqbal karena meloloskan 
permintaannya yang diduga terkait dengan keputusan soal pengelolaan hak siar 
Liga Inggris.
(*)

COPYRIGHT © 2008 ANTARA

PubDate: 16/12/08 18:38

http://www.antara.co.id/print/?i=1229427485




[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Kasus Iqbal - Billy: Kalau Bukan Suap, Lalu Apa?