Kesejahteraan Rakyat Tersedia, Anggaran Kemiskinan Rp 51 Triliun Padang, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, potensi kelautan semestinya bisa menyejahterakan rakyat. Ironisnya, sebagian besar nelayan yang menggantungkan hidup pada kekayaan laut justru merupakan kelompok miskin. Karena itu, gubernur, bupati, dan wali kota harus memberi perhatian khusus di bidang ini.
"Soal kemiskinan ini, saya titip agar para gubernur, bupati, dan wali kota serius mengentaskannya. Pengurangan penduduk miskin harus terus-menerus dilakukan. Saat ini ada sekitar 39 juta penduduk miskin di Indonesia," kata Presiden pada puncak peringatan Hari Nusantara Ke-7 di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12). Bukti keseriusan pemerintah mengurangi kemiskinan, kata Presiden, anggaran pengurangan kemiskinan dalam APBN tahun 2007 naik menjadi Rp 51 triliun dari Rp 42 triliun pada tahun 2006. "Tetapi, jumlah itu tidak ada artinya kalau gubernur, bupati, dan wali kota tidak benar- benar menggunakannya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat, di era keterbukaan sekarang ini, diminta mengawasi (penggunaan anggaran negara) agar anggaran itu betul-betul dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan," kata Presiden mengingatkan. Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia, lanjut Yudhoyono, memiliki potensi laut yang sangat besar. Lautan Indonesia, katanya, memiliki kekayaan yang beraneka ragam. Namun, hal ini belum sepenuhnya dikelola secara baik. Ketika berbicara di hadapan gubernur dari seluruh Indonesia dan bupati/wali kota se-Sumatera Barat, Presiden menekankan bahwa ke depan sektor kelautan dan perikanan harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan itu, dia meminta agar Departemen Kelautan dan Perikanan memikirkan dan menciptakan terobosan untuk memberdayakan potensi kelautan Indonesia. Pada puncak peringatan Hari Nusantara Ke-7 tersebut, diserahkan secara simbolis bantuan 600 kapal longtail dan 20 paket rumpon bagi nelayan Sumatera Barat. Selain itu, juga ada penyerahan tiga kapal perintis, masing-masing kepada Gubernur Maluku, Gubernur Sulawesi Utara, dan Gubernur Irian Jaya Barat. Kapal perintis tersebut bernilai Rp 16 miliar sampai Rp 20 miliar. (NAL)
