Setuju pak dibubarkan saja. Hasilnya toh tidak nyata malah selama pendidikan
mereka ditekan dan dianiyaya sampai ajal menjemput. Tolong mereka yang
menganiyaya jangan diberi kesempatan untuk memimpin negara tercinta ini, belum
jadi pejabat sudah tega menganiyaya juniornya. Mending jadi tukan ronda malam
aja.
Salam prihatin
BS
Endiarto Wijaya <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Untuk mendidik para Pamong Praja tidak perlu IPDN. Lulusan Perguruan
Tinggi umum bisa dididik menjadi Pamong Praja lewat Pusdiklat Depdagri. Pada
kenyataannya, lulusan perguruan tinggi umum yang menjadi Pamong Praja memiliki
prestasi dan budaya kerja yang tidak kalah dengan para lulusan IPDN. Jadi
mengapa IPDN tidak dibubarkan saja?
Selain menghapus kekerasan dalam pendidikan Pamong Praja, pembubaran IPDN akan
bisa menghemat anggaran Depdagri.
Salam,
----------------------------------------------------------
Re: Presiden: Hentikan Kekerasan di Lembaga Pendidikan Posted by: "Abdul Gaffar
Karim" [EMAIL PROTECTED] gaffarkarim Wed Apr 4, 2007 6:53 am (PST) Manurut
saya, siapapun rektornya, pasti akan sulit menghindari kasus
kekerasan dan penyiksaaan di IPDN. Ini bukan soal siapa yang menjadi
rektor. Yang salah adalah sistemnya. Membenahi IPDN (seperti dulu
STPDN 'dibenahi' jadi IPDN) bagi saya tak akan menyelesaikan masalah juga.
Pangkal masalahnya lah yang menurut saya harus dihilangkan lebih
dahulu. Pangkal masalah yang saya maksud adalah digunakannya logika
dan metode militeristik dalam penyiapan calon birokrat sipil. Inilah
yang menyebabkan banyak sekali penyimpangan dan kasus penyiksaan di
lembaga pendidikan yang keseluruhan biayanya kita tanggung bersama
itu, dari pajak penghasilan, PPN, dan pajak lain-lain yang kita bayar.
Bukan berarti metode militeristik jelek. Metode itu baik, jika
diterapkan di akademi militer atau sekolah bintara, atau sekolah
Satpam. Namun tidak pada tempatnya untuk diterapkan di sekolah
pamong-praja. Saya tak melihat manfaat yang apa2 dari metode
baris-berbaris, latihan fisik militer, seragam yang juga sangat berbau
militer, dan lingkungan yang kondusif bagi munculnya kekerasan verbal
dan fisik dari senior terhadap junior di IPDN. Jika kita menginginkan
calon birokrat yang baik, saya kira yang diperlukan adalah gemblengan
terkait antara lain dengan:
(1) Kemampuan berdialog. Para pimpinan birorasi di setiap level
memerlukan kemampuan ini untuk dua tujuan, yakni untuk bisa mendengar
pendapat dan aspirasi aparat negara serta masyarakat yang dipimpinnya,
serta untuk bisa melakukan komunikasi kebijakan secara persuasif dan
asertif. Kemampuan berdialog ini jadi tumpul jika selama masa
pendidikan para praja justru dibiasakan dengan bentakan.
(2) Kejujuran. Apa masalah kita yang terbesar di negeri ini? Korupsi.
Dan apa yang tak diajarkan di lembaga seperti IPDN? Kejujuran dan
keberanian untuk menjauhi korupsi. Kita sudah sering dengar bahwa
untuk masuk lembaga pendidikan gratis yang menjamin lulusannya dapat
pekerjaan usai pendidikan ini, urusan suap-menyuap sangat lazim
dilakukan (baca pengakuan salah seorang milister di sini). Jika
seorang praja masuk lembaga pendidikan ini dengan menyogok, maka sejak
detik pertama ia masuk pendidikan, mentalnya juga sudah mental sogok.
Mental seperti ini yang akan dibawanya saat mengemban amanat sebagai
birokrat nanti.
Demikian pendapat saya. Mudah-mudahan didengar oleh para priyayi di
pusat pengambilan keputusan.
Wassalam,
gaffar
---------------------------------
Sucker-punch spam with award-winning protection.
Try the free Yahoo! Mail Beta.
[Non-text portions of this message have been removed]
