Betul sekali. Ini cerita klasik yang terus berulang di negeri kita yang porak
poranda ini. Sertifikasi selalu dijadikan lahan cari duit daripada sarana
penjamin mutu. Selain itu, perlu dipastikan apakah orag-orang yang duduk di
badan sertifikasi ini memang kompetensi dan kualifikasinya betul bagus? Jangan
sampai cuma hasil KKN dan klik-klikan saja.
Kalo liat bunyi statement Pak Moedjiman yang ketua BSN ini, ada tersirat
semacam semangat persaingan dengan sekolahan penerbit ijazah. Ujung-ujungnya,
bagi-bagi rejeki gitu. Ironisnya, dalam banyak organisasi profesi pemberi
sertifikasi yang saya tahu, justru yang duduk di dalamnya adalah para profesor
dan pakar dari sekolahan (universitas). Lha, sama aja bo'ong dong?
manneke
"[EMAIL PROTECTED]" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Yang perlu sebenarnya bagaimana mengatur agar program sertifikasi
tidak
dijadikan pohon duit bagi para petualang organisasi. Sekarang ini biaya
sertifikasi di semua bidang sangat mahal. Sertifikat yang cuma selembar
kertas itu terpaksa dibeli karena menjadi "tuhan" baru untuk menentukan
siapa yang bisa cari makan di negeri ini.
Coba hitung sendiri kalau selembar sertifikat itu paling murah
harganya 1 juta, sementara semua profesi mulai dari mandor, panitia
lelang, guru, insinyur dll wajib punya. Bahkan untuk insinyur tarifnya
samapi 2,5 juta. Uang itu untuk siapa?
wass,
Triyatni
