Pak Bambang, saya sepakat untuk "jangan suudzon", tetapi juga mudah-mudahan mau mencoba melihat di dua sisi, karena setiap cerita hampir selalu punya dua sisi, apalagi Papua yang sarat dengan berbagai cerita. Saya palingan ingin sekali membagi dua cerita yang pertama ditulis oleh seseorang yang bekerja di Jayapura, bersama dengan Bappeda. Ia bertemu dengan Mama Yosepha yang di http://startingeachday.blogspot.com/2007/05/yosepha-alomang.html mengatakan hal berikut: Mama Yosepha juga masih khawatir dengan Freeport yang hanya membuatkan rumah yang bagus secara fisik akan tetapi tidak perduli dengan pembangunan manusianya. Tidak ada pelayanan kesehatan dan pendidikan yang cukup layak bagi masyarakat asli Papua. Dari bibir perempuan sederhana yang hanya sempat bersekolah hingga kelas 4 SD ini meluncur kalimat-kalimat yang sarat dengan filsafat tinggi tentang pembangunan manusia Papua, tentang kesehatan reproduksi perempuan papua, tentang kesehatan dan pendidikan anak-anak papua, tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat papua. Kemudian ada satu tulisan lain, kali ini dibuat oleh salah satu jurnalis Indonesia yang bisa dibaca di <http://andreasharsono.blogspot.com/2007/02/murder-at-mile-63.html> http://andreasharsono.blogspot.com/2007/02/murder-at-mile-63.html Saya pikir, kita perlu melihat bahwa perencanaan tokh tidak sekedar perencanaan fisik, dan bahwa tujuan utamanya adalah kualitas hidup manusia yang ada disitu. mau itu orang asli Papua atau tidak, dan bahwa program dengan pendekatan filantropis atau program sejenis dengan label social corporate responsibility jangan kemudian membuat kita merasa puas. Pak, saya pikir tidak semua orang papua ingin mendapatkan apa yang ada di tanah, bawah tanah atau atas tanahnya dengan gratis kok. Bukan sesederhana itu. Ini menurut pandangan saya. Ah, tapi Ninik barangkali bisa bercerita lebih banyak. Saya sendiri juga tidak ada di Papua, bukan orang Papua ataupun punya hubungan pekerjaan di sana. Rasanya, setiap membuat dokumen perencanaan, narasumber lebih banyak orang pemerintah dan orang-orang yang direkomendasikan pemerintah (atau bahkan hanya data-data sekunder), tapi jarang sekali kita juga coba menggali dari mereka yang "berseberangan" setidaknya untuk memperoleh semua fakta yang baru bisa lengkap ketika kita coba cari dari semua sisi. Barangkali ini hanya pengalaman saya yang memang masih minim sekali. salam mellyana
_____ From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of [EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, November 19, 2007 11:36 AM To: [email protected] Subject: RE: [referensi] Otsus dan DAU Mas BTS, mas Dwiagus, uda Eka, rekan milster ysc, Hanya satu yang saya ingin ungkapkan tentang PAPUA .... Jangan suudzon dengan siapapun. Kebetulan saya sudah berbicara dengan 2 kelompok yang 'bertikai' yaitu PT Freeport dan perwakilan MRP. Untuk MRP sekarang sedang mempersiapkan sebuah rencana strategis pembangunan Papua. Sedangkan pihak PT Freeport sedang mempersiapkan program peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi marilah kita tunggu. Kebetulan saya diminta untuk menjadi advisornya... katanya karena ini menyangkut HAM (bukan ham dari daging babi lho). Kalau tentang OTSUS saya tidak mau dan tidak bisa bicara. Ada beberapa hal faktual yang menjadi stigma di Papua... masyarakat Papua menganggap bahwa semua kekayaan ini milik mereka, sehingga mereka BERHAK mendapatkan itu semua dengan gratis. Sehingga mereka mengatakan saya berbuat apapun terserah saya. Ini ditambah lagi dengan cultural change yang berhasil dilakukan oleh Belanda sehingga masyarakat demikian doyan untuk bermabuk-mabukan. Susunan masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang memudahkan semua permasalahan dan ... terbelenggu oleh alkohol. Ini sudah saya konfirmasi oleh teman2 dari pengurus MRP. Kedua, dari pihak PT. Freeport mencoba menjadi sinterklas dan melakukan pendekatan filantropis (saya menangkap dari program mereka). Dampaknya, kasih ikan tapi tetap gak diajari berenang. Ketiga, aparat pemerintah daerah diajari untuk berpikir seperti orang Jakarta... sehingga muncul ambtenaar dan pangreh praja. Pendekatan yang be! rbau pemberdayaan sangat tidak disenangi... terlalu banyak saya temui Bupati yang menyekolahkan anaknya di Yogya dan Bandung. Bahkan saya pernah punya teman sekwilda di sana yang semua anaknya tinggal di Yogya sekolah dan hampir setiap bulan di ke Yogya ... berarti 6 juta. Demikian banyaknya pejabat yang melakukan hal tersebut sehingga ada jalur pesawat biak - yogya. Jadi yang terjadi adalah keacuhan dr pejabat krn terbuai oleh platform wilayah barat Indonesia. Tentang masalah APBD... mungkin ada baiknya mas BTS diminta untuk menceritakan tentang Permendagri 13/2007 dan Permendagri 59/2007 yang saat ini sangat ribut karena memberi ijin bagi kepala daerah untuk memberikan tunjangan tambahan kepada PNSnya seberapapun ... (he he he rada di blow up dikit). Artinya bisa terjadi PNS di Kutai Kartanegara akan mendapat gaji yang sama dengan PNS lainnya, namun diberi tambahan untuk golongan 1A tambah 3 juta dan untuk eselon 2 ... 30 juta dan sekdanya dapat 50-75 juta he he he. Itu sah menurut Permendagri 59/2007. Katanya untuk menyesuaikan dengan kemampuan daerah dan menekan korupsi. Monggo silahkan dibaca saja Salam bambang sp
