Den Mas BSP dan Rekans ysh, Pengalaman saya kurang lebih senada, hanya pola hubungan internal di antara mereka juga perlu diteliti juga Pak. Pada tahap selanjutnya tentu.
Karena program memang berjalan, tapi 'kesetimbangan' internal mereka apa memang adil. Jangan-jangan godfather nya mengambil terlalu banyak. Anggota memang cukup untung, tapi pas-pasan, sehingga tak bisa berkembang lebih jauh, apalagi 'mentas' dari K-5. Salam, Risfan Munir -----Original Message----- From: [email protected] <[email protected]> Sent: Monday, August 17, 2009 11:30 PM To: [email protected] Subject: RE: [referensi] Menguji Tesis de Soto: Mau? Mas Risfan ysh, Saya hanya bisa menyampaikan sebuah pengalaman untuk membuktikan thesa ketidakjelasan menciptakan keseimbangan. Pengalaman 1. Pada waktu di kanwil PU dulu, ada sbeuah program untuk kaum difable yaitu guiding block di Malioboro. Semula dilakukan dengan pendekatan formalistik. Mereka diminta untuk membebaskan ruang yang akan dibangun guiding block. Hasilnya macet total. Lalu muncul seorang yang akrab dengan masyarakat yaitu mas Ika Putra dan juga seorang difable (ketua) kalau nggak salah mas Sis. Kita mencoba mendekati masyarakat dengan menyerahkan pada komunitas Malioboro ... hasilnya ... berhasil baik. TIDAK ADA INTERVENSI PEMERINTAH DAN TIDAK FORMALISTIS. Pengalaman 2 Ada program dari Departemen PU yang namanya co-built, suatu program bantuan kepada masyarakat kecil dalam membangun dan memperbaiki rumah. Pada waktu itu program selesai dan oleh pemerintah pusat cq Dep. PU diminta dana bantuan tersebut diberikan ke dinas PU. Saya mencoba memberanikan diri dengan mempercayakan kepada mekanisme masyarakat secara langsung. Hasil akhir ... program yang dipegang oleh dinas2 hancur semuanya kecuali 2 (Semarang dan Bali yang punya pendekatan hampir sama) !!!! Yang di Jogja sekarang dari dana 2,4 M diserahkan ke masyarakat sekarang sudah berkembang menjadi 11 M !!! dan sudah berhasil membantu lebih dari 4.000 keluarga miskin. .... TIDAK ADA INTERVENSI PEMERINTAH DAN TIDAK FORMALISTIS. Pengalaman 3 Pembangunan jalan propinsi di Bantul (kecamatan Palbabang), membutuhkan pembebasan lahan. Pendekatan semula formal. Ternyata tidak bisa jalan. Pimpro kemudian menyerahkan semua kepada masyarakat. Alhasil pembebasan lahan berhasil dan TANPA MENGEL;UARKAN DANA dan itu TANPA INTERVENSI PEMERINTAH DAN TIDAK FORMALISTIS. Pengalaman 4 Proyek Pembangunan Prasarana Permukiman (P3P) di DIY melakukan sebuah uji coba terhadap penghematan dalam pembanugan prasarana. Pimpro hanya diminta untuk membeli pipa dan pompa serta meter. Kemudian masyarakat yang membutuhkan prasarana diminta untuk melakukan rembug sendiri dan kemudian secara gotong royong mereka melakukan pembangunan sendiri. Biaya pembangunan bisa dihemat sampai 50% lebih, dan saat ini sudah terbentuk lebih dari 40 PDeAM (Perusahaan Desa Air Minum). Ini semua TANPA INTERVENSI PEMERINTAH DAN TIDAK FORMALISTIS. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa ketidak jelasan (mungkinkah saya sebut sebagai fusi???) ternyata menciptakan keseimbangan
