CiKEAS> Benturan Naratif -Pahlawan
= THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center] Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya, nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia." = [Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia Quotient] Memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember 2009 "Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia." Benturan Naratif Rabu, 11 November 2009 | 02:31 WIB Oleh : YF La Kahija Semua kebenaran melalui tiga tahap. Pertama, ia ditertawakan. Kedua, ia mendapat serangan hebat. Ketiga, ia terbukti benar (Arthur Schopenhauer). Baik KPK maupun kepolisian sebagai lembaga penegak hukum sedang menjalani masa-masa beratnya dalam mencitrakan diri secara positif. Banyak pujian telah menyertai kinerja kedua lembaga ini. Namun, belakangan, keduanya terlibat konflik yang harus segera diselesaikan. Konflik antara KPK dan kepolisian kembali menyedot perhatian pascapenahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Bila benar kepolisian bersandar pada bukti kuat, tak ada yang salah dalam proses hukum ini. Sudah sepantasnya, sebagai penegak hukum, kepolisian berusaha mengungkap kebenaran. Persoalan yang muncul tampaknya terkait interpretasi mengenai kemungkinan penggembosan kinerja KPK yang sudah mendapat persepsi positif dari masyarakat. Kehilangan yang dianggap baik itu pasti menggelisahkan. Karena itu, juga tidak salah bila muncul kecurigaan tentang motif penggembosan KPK. Konflik naratif Kini, hubungan antara KPK dan kepolisian bisa dilihat sebagai konflik naratif atau cerita. Menurut Sara Crobb, akar konflik sebenarnya amat sederhana, yaitu kecenderungan manusia untuk berasumsi negatif tentang pihak lain. Asumsi negatif ini lalu bertransformasi menjadi macam-macam cerita subyektif yang melebar dan meluas sehingga mengaburkan inti permasalahannya. Dalam teori naratif, konflik selalu dilihat sebagai persaingan antarcerita. Di satu sisi, masyarakat mendengar cerita tentang penyalahgunaan wewenang dan pemerasan pimpinan KPK; di sisi lain masyarakat mendengar tentang kriminalisasi KPK oleh kepolisian. Cerita itu lalu diinterpretasikan lagi sehingga muncul cerita-cerita baru. Fakta sosial yang terjadi adalah KPK membentuk cerita tentang kepolisian dan kepolisian membentuk cerita tentang KPK. Dalam konflik, kita selalu dihadapkan pada dua cerita. Apa pun bentuknya, setiap pihak yang bercerita pasti menampilkan alur cerita menurut versinya. Dalam alur itu, informasi yang menguatkan akan diangkat dan informasi yang melemahkan akan diredam. Dampak terjauh dari pengekangan informasi seperti ini adalah kebuntuan atau polarisasi antara kepolisian dan KPK. Baik KPK maupun kepolisian seolah memiliki amunisi untuk saling memerkarakan. Bila ini berlarut-larut, eskalasi konflik akan meninggi dan kepercayaan masyarakat akan penegak hukum akan merosot. Kehadiran mediator Supaya akar konflik bisa terlihat jelas, perbedaan yang ada antara KPK dan kepolisian sebaiknya tidak disembunyikan, tetapi ditonjolkan sejelas-jelasnya. Ini mungkin terasa aneh, tetapi begitulah hukum psikologis cerita. Semakin kita meredam informasi, semakin banyak suara penasaran yang mengganggu. Sebaliknya, semakin kita memperjelas informasi, semakin banyak suara bisa diredam. Untuk meluruskan cerita yang berkembang tentang KPK dan kepolisian saat ini, dibutuhkan mediator. Dari mediator ini, kita bisa mengharapkan tiga langkah. Pertama, merancang sesi-sesi pertemuan pribadi untuk mendapatkan gambaran komprehensif sambil berusaha melihat keterkaitan isi cerita kedua pihak. Prinsipnya, ”informasi yang lengkap akan memperjelas duduk perkara”. Kedua, mediator bertindak sebagai fasilitator, berusaha menemukan niat positif setiap pihak. Di sini mediator harus menjadi pendengar yang baik dengan menjaga netralitas dalam mendengarkan alasan-alasan yang mendasari tindakan setiap pihak. Prinsipnya, ”ada niat positif di balik setiap tindakan”. Ketiga, mediator bisa menggunakan keingintahuan dan kebingungan publik sebagai pertanyaan-pertanyaan yang membantu kedua pihak melihat secara jernih tindakannya. Lewat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, harapan akan solusi yang ideal bisa dimunculkan. Prinsipnya, ”di balik mendung, selalu ada matahari”. Dalam proses itu, baik kepolisian maupun KPK mungkin memperlihatkan perbedaan dalam dasar-dasar pemikiran mereka. Bukan masalah. Lewat proses itu, masyarakat bisa mendapatkan cerita-cerita baru, yaitu cerita-cerita yang sebelumnya tidak dimunculkan. Pada gilirannya, cerita-cerita ini dapat membantu masyarakat merevisi persepsinya tentang KPK dan kepolisian. Menuju harmoni Salah satu sumber konflik yang kerap diangkat untuk menggambarkan konflik kepolisian versus KPK ini adalah metafora ”buaya lawan cicak”. Sekilas, metafora ini menunjukkan superioritas kepolisian. Superioritas di sini tampaknya tidak dimaksudkan untuk arogan, te
CiKEAS> Tiga Hari Diperiksa Penyidik, Wiliardi Tidak Boleh Tidur
Refleksi : Tidak boleh tidur juga dikenal dengan istilah "sleep deprivition" adalah salah bentuk penyiksaan (torture) yang dipakai dalam pemeriksaan terhadap tertuduh dengan maksud untuk orang mengakui apa yang dituduhkan kepadanya. SBY sebagai anggota militer yang pernah ikut pendidikan pada "the scool of assasination" di Fort Bening tentu tahu tentang hal ini dan oleh karena itu rezimnya terus mempraktek penyiksaan tsb. Penyiksan tidak boleh tidur ini teristimewa dipakai juga pada para tahanan politik 1965/1966. Selebihnya secara singkat akibat dari penyiksaan tidak boleh tidur adalah sbb: " Going without sleep is intensely stressful, with unpredictable short and long-term effects. People lose the ability to act and think coherently. And as it leaves no physical mark on the victim, the interrogator can claim that they never laid a finger on those in their charge. " http://www.kompas.com/read/xml/2009/11/11/15150654/Tiga.Hari.Diperiksa.Penyidik..Wiliardi.Tidak.Boleh.Tidur Rabu, 11 November 2009 | 15:15 WIB Tiga Hari Diperiksa Penyidik, Wiliardi Tidak Boleh Tidur JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizar pada awal pemeriksaan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan berbagai tekanan tanpa didamppingi kuasa hukum. Bahkan, tidak diperkenankan tidur selama tiga hari. "Bagaimana dia (Wiliardi) bisa makan dan tidur kalau diintrogasi terus menerus selama tiga hari," ungkap kuasa hukum Wiliardi, Apollo Djara Bonga, di Mabes Polri, Rabu (11/11 ). Ia datang untuk menemai kliennya dalam agenda pemeriksaan oleh penyidik. "Belum tahu pemeriksaan terkait apa. Mungkin terkait pernyataan pak Wili kemarin," tambah dia. Wiliardi menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulakarnain. Kasus ini juga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Dalam kesaksiannya pada persidangan Antasari, Wiliardi mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dan mengungkapkan adanya rekayasa dalam pembuatan BAP. Apollo menjelaskan, selama pemeriksaan awal pada tanggal 28-30 April 2009, Wiliardi diperiksa tanpa didampingi kuasa hukum dan tanpa surat penangkapan. Padalah, tersangka dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun harus didampingi kuasa hukum seperti diatur dalam KUHAP. Selain itu, kata dia, selama pemeriksaan tiga hari tersebut, keluarga serta rohaniwan tidak diperkenankan untuk membesuk. "Selama pemeriksaan itu ada intimidasi. Keluarga atau rohaniwan tidak diperkenankan besuk," jelas dia. Sebenarnya, tambah Apollo, Wiliardi telah lama ingin mengungkapkan adanya rekayasa dalam proses hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Namun, dulu ia masih ingin menjaga nama baik institusi Polri sehingga tidak mengungkapkannya. "Dulu momennya masih dalam proses penyidikan. Tapi karena sudah masuk proses pengadilan maka dianggap perlu oleh pak Wili untuk katakan itu (mengungkap dugaan rekayasa). Kami telah laporkan ke Komnas HAM bulan Juli lalu tapi belum tahu perkembanganya," jelas dia.
CiKEAS> Iran Baik2i Amerika
Iran Baik2i Amerika Ahmad Dineyad meminta Obama memilih antara Israel atau Iran, padahal tak perlu dijawab karena sudah jelas Amerika lebih memilih Israel yang loyal terhadap sahabat, jujur tidak khianat seperti Iran dan Revolusi Islamnya yang oleh rakyatnya sendiripun dimusuhi. Artinya, kalo Obama memilih Israel tentu Iran juga bisa ditekannya, sebaliknya kalo Obama memilih Iran selain Israel tidak bisa dikontrolnya malah dikhianati Iran hasilnya. Iran cukup jadi budak Amerika, sebaliknya Israel menjadi aliansi Amerika. Harusnya yang ditanyakan itu bukan Obama tetapi raja Arab Saudia dan jemaah Islam Ahmadiah. Tentu mereka tidak akan berani bilang agar Obama memilih Israel, tetapi mereka akan berkata Amerika harus memusuhi Iran dan menumpas Syiahnya. Ajaran Islam itu berbahaya karena akan memenggal kepala anda dari belakang tak peduli meskipun anda juga sesama Islam. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS> Heboh Polri-KPK-Kejaksaan Agung di website
Heboh Polri-KPK-Kejaksaan Agung, dan kasus Bank Century di website Mengingat makin serunya persoalan kisruh antara POLRI-KPK-Kejaksaan sekitar kasus usaha meng-kriminalisasi dan melemahkan KPK, yang sudah melebar ke berbagai bidang kehidupan bangsa kita, maka website http://umarsaid.free.fr akan terus-menerus sesering mungkin (dan juga sebanyak mungkin) menyajikan kumpulan berita, komentar, analisa, atau bahan-bahan informasi lainnya mengenai segala seluk beluk kasus besar tersebut serta perkembangannya. Dengan penyajian bahan-bahan tersebut, yang diusahakan dikumpulkan dari berbagai sumber, dimaksudkan untuk membantu memudahkan para pembaca supaya bisa mengikuti perkembangan persoalan besar dan dahsyat ini , yang membongkar kebobrokan moral atau kebusukan akhlak yang sudah merusak hati nurani pejabat-pejabat negara kita yang bersekongkol dengan penjahat-penjahat besar yang tergabung dalam mafia hukum, mafia peradilan dan mafia kekuasaan. Dari penyajian bahan-bahan bacaan ini, kita semua akan dapat memperoleh sedikit gambaran tentang persoalan yang dihadapi pimpinan KPK Bibit Slamet Riyanto dan Chandra Hamzah, dan juga Antasari., serta besarnya dan luasnya dukungan masyarakat kepada KPK yang sedang diserang oleh POLRI (dan Kejaksaan Agung) melalui berbagai rekayasa. Yang lebih penting lagi, adalah bahwa kasus POLRI-KPK-Kejaksaan ini memberikan indikasi-indikasi ke arah persoalan yang jauh lebih besar lagi, yaitu kasus bank Century, yang terkait dengan skandal besar dana sebanyak Rp 6,7 triliun yang merugikan negara dan rakyat. Semuanya ini merupakan pendidikan politik dan moral yang bagus sekali bagi rakyat kita secara besar-besaran dan berskala nasional, dan sekaligus menjadi kesempatan emas bagi banyak kalangan dalam masyarakat untuk memperjuangkan dan mendorong adanya perubahan-perubahan drastis dan fundamental di negara kita. Paris, 11 November 2009 A. Umar Said
CiKEAS> Heboh Polri-KPK-Kejaksaan Agung di website
Heboh Polri-KPK-Kejaksaan Agung, dan kasus Bank Century di website Mengingat makin serunya persoalan kisruh antara POLRI-KPK-Kejaksaan sekitar kasus usaha meng-kriminalisasi dan melemahkan KPK, yang sudah melebar ke berbagai bidang kehidupan bangsa kita, maka website http://umarsaid.free.fr akan terus-menerus sesering mungkin (dan juga sebanyak mungkin) menyajikan kumpulan berita, komentar, analisa, atau bahan-bahan informasi lainnya mengenai segala seluk beluk kasus besar tersebut serta perkembangannya. Dengan penyajian bahan-bahan tersebut, yang diusahakan dikumpulkan dari berbagai sumber, dimaksudkan untuk membantu memudahkan para pembaca supaya bisa mengikuti perkembangan persoalan besar dan dahsyat ini , yang membongkar kebobrokan moral atau kebusukan akhlak yang sudah merusak hati nurani pejabat-pejabat negara kita yang bersekongkol dengan penjahat-penjahat besar yang tergabung dalam mafia hukum, mafia peradilan dan mafia kekuasaan. Dari penyajian bahan-bahan bacaan ini, kita semua akan dapat memperoleh sedikit gambaran tentang persoalan yang dihadapi pimpinan KPK Bibit Slamet Riyanto dan Chandra Hamzah, dan juga Antasari., serta besarnya dan luasnya dukungan masyarakat kepada KPK yang sedang diserang oleh POLRI (dan Kejaksaan Agung) melalui berbagai rekayasa. Yang lebih penting lagi, adalah bahwa kasus POLRI-KPK-Kejaksaan ini memberikan indikasi-indikasi ke arah persoalan yang jauh lebih besar lagi, yaitu kasus bank Century, yang terkait dengan skandal besar dana sebanyak Rp 6,7 triliun yang merugikan negara dan rakyat. Semuanya ini merupakan pendidikan politik dan moral yang bagus sekali bagi rakyat kita secara besar-besaran dan berskala nasional, dan sekaligus menjadi kesempatan emas bagi banyak kalangan dalam masyarakat untuk memperjuangkan dan mendorong adanya perubahan-perubahan drastis dan fundamental di negara kita. Paris, 11 November 2009 A. Umar Said
CiKEAS> MBTI Smiley - ENTP ;-)
The "other side" of ENTP type ..;-) Have A Great Day.. Service Leadership Training www.serviceleadership.web.id Email : i...@serviceleadership.web.id Cell 08129766822 , 0812.802.8352 "Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power." -Lao Tzu Service Leadership Training Agenda : 2-3 December 09 Batch 6- Training For Trainer 4-5 December 09 Batch 8- MBTI Training For Senior Executives 9-10 December 09 Contact Center That Your Customers Love 16-17 December 09 Batch 9-Expanded DISC : Mastering The DISC Profile Info : 0812.802.8352 / 0812.9766.822 www.serviceleadership.web.id
CiKEAS> Indonesians stand up to corruption
Bagi yang mau lihat tv footage, click situs : http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2009/11/2009133250544572.html Wednesday, November 11, 2009 18:08 Mecca time, 15:08 GMT Indonesians stand up to corruption The deputy chief of Indonesia's anti-corruption body has told Al Jazeera that he is being framed in a police investigation against him. Chandra Hamzah is facing charges of corruption, but says he is the target of a conspiracy to weaken the anti-graft agency. His case has drawn sympathy from the Indonesian public who want a total clean up of corruption - a demand that is becoming harder for the government to ignore. Al Jazeera's Step Vaessen reports from Jakarta in Indonesia.
CiKEAS> Boat people 'are emotional blackmailers'
http://news.theage.com.au/breaking-news-national/boat-people-are-emotional-blackmailers-20091112-ia93.html Boat people 'are emotional blackmailers' November 12, 2009 - 6:54AM AAP Sri Lanka's ambassador to the United Nations has condemned 78 asylum seekers aboard an Australian Customs ship as emotional blackmailers. The ethnic Tamils are still refusing to leave the Oceanic Viking, which has been anchored off the Indonesian island of Bintan for two-and-a-half weeks. They were rescued in international waters inside Indonesia's search and rescue zone en route to the Australian outpost Christmas Island last month. Sri Lanka's United Nations representative Dr Palitha Kohona on Wednesday condemned the group's stubbornness. "It is wrong for anybody to go to a strange land and then exert emotional pressure of this kind on the intended destination and expect people to react positively," he told ABC TV. "I think this is emotional blackmail." Dr Kohona said he didn't believe those aboard the ship were true refugees and called for them to be returned to Sri Lanka. "They are economic refugees looking for greener pastures elsewhere," he said. "I think they should be returned to Sri Lanka, that is where they belong, and if that happens it is quite likely that others will not make this journey again." Dr Kohona said Sri Lanka was working closely with Australian authorities to control "illicit migration" from the south Asian nation. But he denied the problem was significant, saying Tamils were simply using "push factors" like the country's recent civil war as an excuse to seek asylum abroad. Dr Kohona said reports of squalid conditions in Sri Lankan internment camps was the work of the Liberation Tigers of Tamil Eelam's "propaganda machine." Already the Sri Lankan government had returned 156,000 displaced citizens to their villages and towns, while he said 138,000 remained in the camps. "We expect to have the bulk of the people in the camps back in their villages by the end of January," Dr Kohona said. He defended his government's decision to expel Australian UNICEF spokesman James Elder from the country after he spoke out about conditions in the camps. "I do not think it is UNICEF's role to advocate anything, they are an aid agency," Dr Kohona said. "It is not for them to go out making statements which could embarrass a host government."
CiKEAS> Then suddenly it was gone
http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/columnists/mahir-ali-then-suddenly-it-was-gone Then suddenly it was gone By Mahir Ali Wednesday, 11 Nov, 2009 Perhaps it was the surprise factor, more than anything else, that accounted for the spontaneous outbreak of euphoria. The vast majority of those who had grown up - or grown old - on either side of the Berlin Wall accepted it as an indelible feature of their lives. Even those who fantasised by night about a barrier-free Berlin were always aware in the back of their minds that when they woke up in the morning, it would still be there. And then, all of a sudden, it wasn't. By most accounts, it was an unauthorised announcement by a mid-level East German ruling party apparatchik 20 years ago this week that led Berliners to assume that the gates at Checkpoint Charlie had been flung open. Evidently, a decision had indeed been taken to relax controls at the Cold War's symbolic frontier, but not with immediate effect. The party official's erroneous declaration, however, translated into a self-fulfilling prophecy. Things could still have gone horribly wrong beyond that point. What if the border guards, out of deeply ingrained habit, had opened fire instead of standing aside? Chances are the course of history would not have changed direction in the slightly longer run, but it's possible that Germans would, on Nov 9, have been compelled to commemorate a 9/11 of their own - perhaps an echo of the Tiananmen Square tragedy that had, earlier that year, put paid to Chinese aspirations for a variant of perestroika.Instead, that is, of Monday's celebrations, presided over by a woman who, as a young scientist, was among the East Germans who walked into West Berlin on that historic night two decades ago. Among Angela Merkel's guests this week was Nicolas Sarkozy, who posted pictures on Facebook that show him chipping away at the Berlin Wall. Merkel also played host to a pair of considerably more momentous European figures: Mikhail Gorbachev and Lech Walesa. The latter's Solidarity movement in Poland undoubtedly played a significant role through much of the 1980s in transforming popular perceptions of Eastern Europe. But it was, above all, Gorbachev who, upon taking over as the secretary general of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, paved the way for the transformation that followed. "On the day I became Soviet leader in March 1985," he recalls in a recent interview with the editor of the American weekly The Nation, "I had a special meeting with the leaders of the Warsaw Pact countries, and told them: 'You are independent. You are responsible for your policies, we are responsible for ours. We will not intervene in your affairs, I promise you.' And we did not intervene, not once, not even when they later asked us to." It is perfectly possible that he was, at the time, not taken at his word. There was a tradition, after all, of Soviet leaders not saying quite what they meant. The fact that Gorbachev was decidedly younger than his recent predecessors was insufficient cause for presupposing that his mentality would be markedly different. In nominating him for the topmost post in the USSR, Andrei Gromyko had remarked that behind Mikhail Sergeyevich's disarming smile lay teeth of steel. Fortuitously, and not for the first time, Mr Nyet - as Gromyko was dubbed by some of his sparring partners during his seemingly interminable tenure as Soviet foreign minister - turned out to be gravely mistaken. Had Gorbachev decided simply to carry on from where Leonid Brezhnev, Yuri Andropov and Konstantin Chernenko had left off, chances are that the Soviet Union and its Eastern bloc would have stayed intact for several years longer, and that attempts to overturn the status quo may well have been characterised by considerable bloodshed and waves of repression, on a pattern not far removed from the experiences of Hungary in 1956 and Czechoslovakia in 1968. Intriguingly, in 1989 and the years that followed, significant violence occurred only in states that could not seriously be described as Soviet satellites: Josip Broz Tito and Nicolae Ceausescu prided themselves on their independence from the Kremlin. The balkanisation of Yugoslavia may anyhow have proved unavoidable but, ironically, chances are the bloody denouement in Romania could have been averted had Bucharest been as beholden to Moscow as its neighbours. It is not exactly uncommon, meanwhile, for the events of 1989 to be deployed in the defence of spurious conclusions. For instance, it's a popular misconception among neoconservatives that Ronald Reagan's hawkishness played a crucial role in the demise of East European communism. In fact, it was not his and Margaret Thatcher's visceral anti-communism but their willingness to engage with Gorbachev and respond to his overtures that facilitated the landmark changes tha
CiKEAS> American Muslims grieved, fear backlash
http://www.pakobserver.net/200911/11/Articles04.asp American Muslims grieved, fear backlash Abdus Sattar Ghazali The seven million strong American Muslim community has reacted, with grief and fear of backlash, at the shooting at Fort Hood in Texas by Army Maj Nidal Malik Hasan. All major Arab and Muslim organizations were swift in unequivocally condemning this heinous incident which claimed the lives of 13 people and injured scores other. Within hours after the attack, all major civil advocacy Arab and Muslim groups and Islamic Centers vehemently denounced the vicious attack and stressed that "No religious or political ideology could ever justify or excuse such wanton and indiscriminate violence." Fearing a backlash, the American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) called upon law enforcement agencies to provide immediate protection for all Mosques, community centers, schools, and any locations that may be identified or misidentified with being Arab, Muslim, South Asian or Sikh as a clear backlash has already started. "The actions of a few should not invite a backlash on innocent members of any community and we urge law enforcement and others to keep that in mind." The Arab American Institute (AII) pointed out that thousands of Arab Americans and American Muslims serve honorably everyday in all four branches of the U.S. military and in the National Guard. "Additionally, many of our sons and daughters have willingly stepped forward to fulfill their duty with their fellow soldiers in Afghanistan, Iraq and other locations around the globe." Courageous Muslims like Kareem Rashad Sultan Khan, praised by Colin Powell in his endorsement speech of Barack Obama, gave his life for his country, and was posthumously awarded the Purple Heart, Bronze Star and the honor of being buried in Arlington cemetery. American Muslim Taskforce on Civil Right and Elections, an umbrella group representing major Muslim organizations, urged the national political and religious leaders and media professionals to set a tone of calm and unity. For example: Fox News host Shepard Smith asked Senator Kay Bailey Hutchison of Texas on air: The name tells us a lot, does it not, senator?" Hutchinson's response was: "It does. It does, Shepard." As John Nichols, author of "Horror at Fort Hood Inspires Horribly Predictable Islamophobia," said with those words, the senator leapt from making assumptions about one man to making assumptions about a whole religion. What could Hutchinson have said that might have been more responsible response? She could have emphasized that the investigation of the shooting spree has barely begun. Nichols went on to say: "It should be understood that to assume a follower of Islam who engages in violence is a jihadist is every bit as absurd as to assume that a follower of Christianity who attacks others is a crusader." Not surprisingly, the Washington Post, a major reputable newspaper, ran a story titled "Suspect, devout Muslim from Va. Wanted Army discharge" The story was illustrated with a picture of an Islamic center and this caption: "The Muslim Community Center in Silver Spring where Maj. Nidal M. Hasan used to pray. John Esposito, Professor of religion, international affairs and Islamic studies at Georgetown University, asks why immediately rush to brushstroke Islam, Hasan's religion, by linking it to this tragedy? Prof. Esposito says there can be no excuse, personal, political, or religious, to justify this senseless act of mass murder. Why this common tendency and double standard towards Islam and Muslims post-9/11? he asked and added: We judge the religion and majority of mainstream Muslims by the acts of an individual or an aberrant minority of extremists. Yet, when Jewish fundamentalists kill a prime minister or innocent Palestinians or Christian extremists blow up abortion clinics or assassinate their physicians, somehow the media is capable of sticking to all the facts and distinguishing between the use and abuse of a religion. Several new reports suggested that Maj. Nidal Malik Hasan saw a deployment to Iraq as his "worst nightmare" and recounted how he had treated victims of combat-related stress and was upset about the war. He began having second thoughts about a military career a few years ago after other soldiers harassed him for being a Muslim. Alluding to these reports Prof. Esposito pointed out that it apparently wasn't challenging enough to figure out an already complex puzzle: (1) Why had this American-born psychiatrist, a serious, quiet, and reserved military officer, who joined the Army over his parents' initial objections in order to serve his country, made substantial efforts to get out of the military in recent years? (2) What was the connection between reports that Hasan had been deeply affected by his work with veterans from the Iraq war and his refusal to accept the fact that he was to be deployed to Iraq? (3)
CiKEAS> Indian Army to deploy more troops along Arunachal border
Refleksi : Apakah antara India cuma main-main saja ataukah akan sungguh-sungguh berhantam-hantaman tentang perbatasan? http://www.hindustantimes.com/Indian-Army-to-deploy-more-troops-along-Arunachal-border/H1-Article3-475434.aspx Indian Army to deploy more troops along Arunachal border Arun Joshi, Hindustan Times Email Author Jammu, November 12, 2009 Last Updated: 01:00 IST(12/11/2009) India is quietly beefing up its defences along the China border in Arunachal Pradesh, even as it publicly downplays the growing diplomatic spat with Beijing over the Dalai Lama's visit to the state. The Indian Army will deploy its new 15,000-strong 56 Division in Arunachal, which China claims as its own, within four weeks, a senior defence official told HT, requesting anonymity. Simultaneously, it has put out a Request for Information (RFI) for acquiring 300 lightweight tanks that can be deployed in the North East and Jammu & Kashmir. The purpose is to leave nothing to chance, notwithstanding the show of bonhomie between Prime Minister Manmohan Singh and his Chinese counterpart Wen Jiabao at their October 25 meeting in Thailand. A second division will be deployed in Arunachal Pradesh in the next 12-18 months, the official added. The army's RFI states the light tanks should be capable of destroying bunkers and soft-skin vehicles up to 3,000m away and should have armour-piercing anti-tank guided missiles and anti-aircraft machine guns. The RFI, which is in HT's possession, also stipulates these tanks should "have protection against nuclear, chemical and biological warfare". In recent months, India activated three airfields along the 646 km Line of Actual Control (LAC) with China, last used during the 1962 war with China. The army and the Indo-Tibetan Border Police have also stepped up patrolling along the LAC.
CiKEAS> Science at Crossroads, Medvedev Told
http://www.themoscowtimes.com/news/article/science-at-crossroads-medvedev-told/389323.html Science at Crossroads, Medvedev Told 12 November 2009 By Alexander Bratersky Top scientists will be watching President Dmitry Medvedev's state-of-the-nation address Thursday to hear how he intends to rescue the country's scientific community as part of his ambitious plan to modernize the economy. Russian science is at the brink of collapse, but it represents Medvedev's only hope of ending the economy's dependence on energy resources through modernization, scientists said. With many scientists aged over 50, the Kremlin has only a window of a few years to revive what's left of a community that won acclaim for its huge scientific advances in Soviet times, the scientists said. "If we don't take a closer look at science, we will lose everything that is left - and there is not much left," said Dmitry Badovsky, a scientist at Moscow State University's Institute of Social Systems and a member of the Public Chamber. But scientists are hopeful that Medvedev's state-of-the-nation speech, which will focus on modernization, will put their plight in the spotlight and lead to change. Medvedev has said his speech will be based on his September article titled "Go, Russia!" - which calls for Russia to be turned into an innovative power with "a smart economy producing unique scientific knowledge and exporting new technology." "Questions about why we need science at all and how we can become competitive have not been discussed at the political level for a long time," Badovsky said. Once considered a prestigious career path, science has fallen to new lows in recent years. Only 1 percent of 1,600 respondents named science as a prestigious career in a VTsIOM poll in 2006. A more recent survey, conducted by the Higher School of Economics in June, found that most students want to become executives at state gas giant Gazprom or work in the Kremlin. Of the top-30 places to work, not one of the more than 900 students surveyed named a scientific research institution. One big reason that science is shunned is because of a lack of money, said Yelena Daineko, a state award-winning biologist. "When the state gives money to science, it should also take control over it and not to let it disappear somewhere," said Daineko, who recently joined 400 other members of the Russian Academy of Science in signing an open letter to Medvedev deploring the current state of science. The letter warns that Russia only has five to seven years left to train young, new scientists. "If young people are not brought into science during this period, plans to create an innovative economy can be forgotten," the letter says, adding that the average age of members of the Academy of Science is well over 50. Daineko said attracting young talent is near impossible with the government's monthly stipend of 5,000 rubles ($170) for students. "How can a young man survive with this money? He has no choice but to work nights unloading boxcars on a train," she told The Moscow Times. Daineko said she feels no satisfaction over the state awards that she has received for her work training future biologists because few are employed in Russia. "Why do I need those medals when many of my students are writing to me from abroad?" she said, bitterly. During the Soviet years, the state heavily invested in science, primarily physics and math, and the resulting breakthroughs were used in the military-industrial complex. Many scientists enjoyed privileges like their own cars and elite summer houses. Most scientific laboratories were connected to the defense industry. Nearly two decades have passed since the Soviet collapse, but the country still lives off the scientific and technological advances made from that time. New innovations are "mostly a repeat or a modification of someone else's ideas or achievements," said Vladimir Travkin, a mathematician and former researcher with the Academy of Science of Soviet Ukraine. Like many of his former colleagues, Travkin now works in Germany, where he said research facilities are more sophisticated than in Russia. Before moving to Germany, he spent 15 years at the University of California in Los Angeles. Travkin said he keeps in daily contact with former colleagues from Moscow and Kiev, but he plans to continue working in Germany because he sees few prospects in modern-day Russia. The amount of state and private money invested into science has swelled in comparison to the 1990s, when many scientific institutions suffered from a lack of state funding and scientists went to work in private businesses to make ends meet. Last year, Prime Minister Vladimir Putin promised more than 60 billion rubles ($2 billion) per year to the Russian Academy of Science, almost double the amount spent in 2007. In contrast, Harvard University's annual budget topped $3 billion in 2008. But Putin's spending
CiKEAS> Patung John Lie Sebaiknya Dibangun di Pinggiran Pantai
Harian Komentar 11 November 2009 Patung John Lie Sebaiknya Dibangun di Pinggiran Pantai USULAN agar Pemerintah Propinsi Sulut membangun patung John Lie yang baru saja dianugerahi oleh Presiden SBY sebagai Pahlawan Nasional RI, ditanggapi positif kalangan DPRD Sulut. Wakil Ketua DPRD Sus Sualang-Pangemanan dan anggota DPRD dari PDS Sye-nie Kalangi mendukung usulan yang disampaikan tokoh muda Sulut, Jeffrey Johanes Massie (JJM) dan Sejarawan Unsrat Raymon Mawikere MHum. Namun menurut Sus Pange-manan, patung John Lie sebaik-nya dibangun di pinggiran pantai, mengingat jasa-jasanya banyak didedikasi sebagai se-orang pejuang di kebaharian. "Karena jasa beliau (Lie, red) juga berkaitan dengan bahari, sebaiknya patung tersebut di bangun di kawasan pesisir pantai. Di kawasan Boulevard misalnya. Atau bisa juga diba-ngun di pintu masuk Manado dari arah utara, di kawasan Mar-kas Lantamal di Kairagi. Tapi ini hanya usul saja. Yang pasti, saya mendukung kalau beliau diberi penghargaan walau pun hanya dalam bentuk patung," ungkapnya. Lantas, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pembangunan patung terse-but? Menurut Sus, sebaiknya ini menjadi tanggung jawab pemprop. Sebab selain bahari, jasa Lie di bidang kema-syarakatan juga sangat ba-nyak. Jasa-jasa dan pengab-dian Lie sendiri tidak hanya terfokus di suatu wilayah seperti Kota Manado saja, tapi tersebar di beberapa daerah di Sulut. "Jadi sebaiknya pro-pinsi saja yang tangani. Kan ini bukan suatu beban berat," pungkas Pangemanan. Sedangkan Syenie Kalangi mengusulkan, agar bisa me-manfaatkan lahan di kawasan reklamasi yang merupakan milik daerah. "Soal lokasi, saya kira tidak masalah. Tapi kalau ada sebagian lahan di kawasan Megamas yang menjadi hak pemerintah, kalau tidak salah Pemerintah Kota Manado, sebaiknya dibangun di sana saja. Supaya pemerintah tidak susah-susah lagi cari lokasi. Yang pasti, antara Pemerintah Manado dan pro-pinsi harus saling koordinasi," tandasnya.(dav)
CiKEAS> Citra kepolisian makin terpuruk
Refleksi : Sudah lama buruk, cuma kebetulan saja sekarang masalah tersangkut saling cecok mengenai pembagian jatah rejeki korupsi antara para penguasa di Jakarta, maka oleh karena itu polisi kena "spotlight" dan dipersoalkan secara umum. Tetapi, kalau Kapolda Firman Gani mengistruksikan Laskar Jihad untuk menyerang pulau Saparua, dan kemudian dia diangkat menjadi Kapolda Jakarta pada masa kekuasaan Megawati tak ada yang protes sekalipun menggap dirinya progresif, ini karena pendapat umum mewajarkan untuk penduduk daerah luar harus disikat, agar berikan tempat bagi yang membutuhkan. SBY pun mengsponsor pengiriman Laskar Jihad ke Sulawesi dan Maluku, korban jiwa puluhan ribu. http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=80042 Citra kepolisian makin terpuruk Tanggal : 11 Nov 2009 Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Ketua Presidium Police Warch Neta Pane mengatakan citra Kepolisiran Republik Indonesia (Polri) saat ini semakin amburadul. Masyarakat sudah memandang sebelah mata terhadap polisi terkait tudingan rekayasa-rekayasa kasus kriminalisasi pimpinan KPK yang melibatkan Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah dan kasus pembunuhan Direktur PT Citra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Di masyarakat Polisi saat ini sudah mendapat pandangan negative. "Masyarakat saat ini sudah tidak simpati lagi dengan Polri. Kinerjanya sangat amburadul. Tentu saja hal itu bisa menimbulkan rasa keadilan di masyarakat semakin berkurang," tegas Neta S Pane pada Harian Terbit, Rabu (11/11). Menurutnya, polisi saat ini sudah melawan arus. Keadaan ini bisa sangat membahayakan keutuhan bangsa dan Negara. Seharusnya Polri jangan sekali-sekali melawan masyarakat sehingga keadaan tidak menjadi kisruh. "Bila Polri melawan arus akan semakin membingungkan masyarakat. Jika sudah bingung tentu saja akan mengurangi rasa percaya dan curiga, ada apa sebenarnya Polri," Neta Pane mempertanyakan. Koordinator Inisiatif Insitut (LSM yang bergerak di bidang anti korupsi dan Good Government ), Hermananto kepada Harian Terbit, Rabu pagijuga mengemukakan hal yang sama. Menurut Hermananto, kasus Bibit/Chandra dan Antasari Azhar bagaikan puncak gunung es. "Dari pengalaman saya ketika masih di LBH cukup banyak kasus yang alat buktinya sumir dipaksakan maju ke kejaksaan dan pengadilan," katanya. Kasus ini mestinya dijadikan titik tolak oleh Presiden SBY untuk melakukan reformasi total di tubuh polri. "Selama ini ada pemahaman keliru yang dianut penyidik polri. Mereka merasa bangga kalau kasus yang ditanganinya diterima kejaksaan (P21) karena bisa mendapat kenaikan pangkat. Akibatnya perkara yang alat buktinya sumir dipaksakan ke pengadilan. Namun kiriminolog , Adrianus Meliala berpendapat lain. Dia mengatakan pengakuan Wiliardi Wizar bisa saja hanya sebagai taktik untuk menghancurkan citra polri karena merasa kecewa atau untuk membela dirinya. "Karena kasusnya sudah dipengadilan masalahnya terpulang kepada keyakinan hakim. Misalnya, hakim bisa saja mengahdirkan oknum polri yang disebut Wiliardi mengkondisikan BAP itu ke persidangan. Kalau hakim yakin terjadi rekayasa dia bisa membuat putusan sela ," katanya. Sebaiknya, kata Neta, tubuh Polri harus dibersihkan sehingga tidak ada kotoran atau oknum yang mencoreng lembaga terhormat ini. Oknum-oknum ini merupakan tikus kantor yang harus di basmi. "Jangan sampai pandangan negative selalu hadir dan ada di Negara tercinta Indonesia. Jangan sampai tercoreng oleh segelintir oknum yang dapat merugikan kesatuan Polri. Oknum-oknum yang tidak beres harus segera diganti. Lingkaran setan di tubuh Polri harus segera diputus. Neta S Pane mendesak pengakuan Wiliardi Wizar tentang rekayasan penahanan Antasari Azhar diungkap. Tiga nama penyidik Polri yang disebut Wiliardi dalam persidangan harus diperiksa di persidangan untuk mengungkap kebenaran pengakuan Wiliardi. "Majelis hakim harus segera memeriksa 3 orang penyidik Polri yang namanya disebut Wiliardi untuk mengungkap kebenaran pengakuan Wiliardi," tegas Neta S Pane, Rabu. Neta yakin, pemeriksaan terhdap tiga penyidik Polri tersebut akan membongkar sejauh nama keterlibatan Polri dalam merekayasa kasus Antasari.Jika kemudian terbukti ketiga penyidik Polri itu terlibat dalam rekayasa penahanan Antasari seperti yang diungkapkan Wiliardi, maka ketiga orang itu harus diperiksa dan diproses secara hukum. "Ketiganya harus diproses secara hukum karena terlibat dalam rekayasa ini," tandasnya. Dalam sidang Antasari di PN Jakarta Selatan, Selasa 10 November kemarin, Wiliardi mengungkapkan rekayasa kasus Antasari yang melibatkan petinggi Polri. Dia menyebut tiga nama petinggi Polri yakni mantan Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko, Brigjen Pol Iriawan Dahlan, dan Dirkrimum Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Pol M Iriawan. "Jadi waktu itu saya dikondisikan oleh direktur, wadir, kabag, kasat, semuanya hadir di situ. Mereka menyebutkan
CiKEAS> Korupsi di Balik Formal Legalistik!
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2009110908010616 Senin, 9 November 2009 BURAS Korupsi di Balik Formal Legalistik! H. Bambang Eka Wijaya "SEPEKAN ini informasi kontroversial dari berbagai sisi terkait kasus kriminalisasi KPK melimpah!" ujar cucu. "Bagaimana menilai mana yang benar?" "Kebenaran setiap informasi tergantung bukti-bukti pendukungnya!" tegas kakek. "Sulit menilai mana yang benar, karena banjir informasi itu terkait kekuasaan, yang cenderung korup seperti kata Lord Acton! Selain korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime!" "Contoh kekuasaan cenderung korup!" kejar cucu. "Dengan kekuasaan orang bisa membuat aturan untuk semua, tapi hanya menguntungkan diri dan kelompoknya!" tegas kakek. "Dengan itu, ketika ia menjalankan aturan itu secara formal legalistik, yang efektif terjadi justru sebuah korupsi--dengan benefit berupa apa pun itu!" "Korupsi sebagai kejahatan luar biasa!" kejar cucu. "Ketika pejabat main mata dengan pengusaha dalam proyek, misal, rehabilitasi jalan!" jelas kakek. "Semua aturan main formal legalistik dijalankan, tender, pengawasan dengan menguji di semua titik kualitas proyeknya! Tapi, setelah proyek selesai, jalan yang seharusnya tahan dua tahun saat musim hujan sudah berlubang-lubang kembali! Itu contoh korupsi kejahatan luar biasa, selalu ada hal-hal yang sukar disingkap di balik formal legalistik yang serbaberes itu!" "Jadi rakyat tahu ada korupsi karena jalan cepat rusak lagi, atau bangunan baru ambruk tanpa gempa atau badai, aparat hukum tak bisa menemukan kesalahan karena aturan formal legalistiknya beres!" timpal cucu. "Begitulah korupsi sebagai kejahatan luar biasa! Cuma, kembali ke masalah tadi, bagaimana jutaan orang bisa menilai lalu mendukung salah satu pihak--seperti dilakukan facebookers--padahal tak mudah memastikan bentuk dan sifat korupsi kekuasaan di balik proses formal legalistik?" "Kalau orang banyak begitu, penilaian bertolak dari pengalaman bersama bersifat umum, hingga masalah terakhir itu cuma salah satu dari semua pengalaman bersama yang dirasakan tentang praktek di balik proses formal legalistik--dalam hal ini yang dilakukan polisi!" jawab kakek. "Contoh, sebagian besar facebooker itu pernah mengurus SIM dengan tarif formal legalistik di formulir Rp52.500, tapi entah berapa yang mereka bayar! Ini membuat mereka bisa cepat memihak!" "Penilaian orang banyak itu bisa salah, jika kali ini polisi melakukannya dengan benar!" timpal cucu. "Memang!" tegas kakek. "Tapi kasus terakhir ini bagi mereka cuma pemicu, sedang tujuan mereka perbaikan praktek formal legalistik polisi secara komprehensif dan mendasar, mengubah total budaya kerja polisi yang mereka anggap korup! Karena itu, kalau mereka salah dalam kasus ini, tekanan opini mereka justru akan jadi lebih besar, karena selain penasaran, kasus terakhir ini juga cuma sasaran antara! Masalahnya, kenapa diberi peluang dapat pemicu--trigger factor!?" <><>
CiKEAS> Indian Army to deploy more troops along Arunachal border (RALAT)
Refleksi : Apakah antara India dan Tiongkok cuma main-main saja ataukah akan sungguh-sungguh berhantam-hantaman tentang perbatasan? http://www.hindustantimes.com/Indian-Army-to-deploy-more-troops-along-Arunachal-border/H1-Article3-475434.aspx Indian Army to deploy more troops along Arunachal border Arun Joshi, Hindustan Times Email Author Jammu, November 12, 2009 Last Updated: 01:00 IST(12/11/2009) India is quietly beefing up its defences along the China border in Arunachal Pradesh, even as it publicly downplays the growing diplomatic spat with Beijing over the Dalai Lama's visit to the state. The Indian Army will deploy its new 15,000-strong 56 Division in Arunachal, which China claims as its own, within four weeks, a senior defence official told HT, requesting anonymity. Simultaneously, it has put out a Request for Information (RFI) for acquiring 300 lightweight tanks that can be deployed in the North East and Jammu & Kashmir. The purpose is to leave nothing to chance, notwithstanding the show of bonhomie between Prime Minister Manmohan Singh and his Chinese counterpart Wen Jiabao at their October 25 meeting in Thailand. A second division will be deployed in Arunachal Pradesh in the next 12-18 months, the official added. The army's RFI states the light tanks should be capable of destroying bunkers and soft-skin vehicles up to 3,000m away and should have armour-piercing anti-tank guided missiles and anti-aircraft machine guns. The RFI, which is in HT's possession, also stipulates these tanks should "have protection against nuclear, chemical and biological warfare". In recent months, India activated three airfields along the 646 km Line of Actual Control (LAC) with China, last used during the 1962 war with China. The army and the Indo-Tibetan Border Police have also stepped up patrolling along the LAC
CiKEAS> Demokrasi di Indonesia Masih Prosedural
Refelksi : Demokrasi di Negara Kleptorasi Replubik Indonesia berlaku prsedural dan juga substansial, prosedural yaitu menurut cara main rakyat bisa bersuasa sedangkan substansialnya rakyat tidak ikut atau dikutsertakan, karena pada umumnya pesta demokrasi banyak yang dipanggil sedikit yang menikmati madu kekuasaan dalam mana korupsi adalah porsi utama. http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=12066 Selasa, 10 November 2009 POLITIK Demokrasi di Indonesia Masih Prosedural JAKARTA (LampostOnline): Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan demokrasi di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural belum sampai pada demokrasi substansial. "Agar bisa naik kelas menjadi demokrasi substansial, pemerintah Indonesia harus bisa melakukan sejumlah agenda politik," kata Anas Urbaningrum pada seminar politik "Agenda Strategis Pemerintahan Baru di Bidang Politik, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Selasa (10-11). Dikatakannya, agenda politik tersebut antara lain penyederhanaan partai peserta pemilu, karena pembangunan demokrasi di Indonesia tidak bisa mengandalkan banyak partai. Penyederhanaan partai, kata dia, sudah dilakukan sejak Pemilu 2004 dengan menerapkan syarat administrasi pendirian partai dan "parliamentary treshold". Dikatakannya, dengan menetapkan persyaratan administrasi yang berat seperti tertuang dalam undang-undang pemilu baik organisasi maupun keanggotaan, sehingga hanya orang yang sungguh-sungguh yang mendirikan partai. Kemudian persyaratan "parliamentary treshold" yang telah diterapkan pada pemilu 2004 yakni 2,5 persen. Dikatakannya, dengan persyaratan tersebut hanya sembilan partai yang bisa memenuhi persyaratan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, kata dia, terjadi konflik-konflik tidak hanya antar-partai, antar-caleg dari partai berbeda, juga antar-caleg dalam satu partai. "Dalam menghadapi Pemilu 2014 diwacaakan untuk dinaikkan secara bertahap menjadi tiga persen, empat persen, dan kemudian lima persen," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini. "Parliementary treshold" ini, kata dia, juga diwacanakan tidak hanya diterapkan di DPR juga di DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga bisa mengurangi keanekaragaman politik di DPRD. Dalam praktek penyederhanaan partai ini, Anas juga mengusulkan agar daerah pemilihan tidak terlalu luas, sehingga caleg dari partai yang kuat bisa terpilih lebih banyak dari setiap daerah pemilihan. Sembilan partai yang lolos "parliamentary treshlod" pada pemilu 2004 yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. ANT/L-1 <>
CiKEAS> Kejagung Periksa Dirut Bank Mutiara Terkait Dugaan Korupsi
Refleksi : Korupsi di bank ini agaknya bukan dilakukan dalam satu hari belakangan ini, tetapi pasti sudah berjalan lama, jadi bisa saja dipertanyakan mengapa pada penerintahan lalu tidak diungkapkan kasusnya dan baru sekarang? Apakah rezim SBY sekarang lebih anti korupsi dari rezim SBY yang lalu? Ataukah hiruk pikuk ini hanya suatu sendiwara belaka agar kasus korupsi raksasa dihilangkan dari ingatan masyarakat? Jadi dibuat sendiwara bersenario akal bulus untuk fulus berjumlah raksasa. Jauh lebih besar lagi dari biaya sendiwara. Bukankah harta hasil korupsi Soeharto yang disembunyikan sana mempunyai jumlah kurang lebih sama dengan cadangan devisa NKRI? Para petinggi tentunya berhutang budi kepada Pak Harto yang tidak tanggung-tangung korupsinya patut diselamatkan namanya dari segala cap buruk dan tuntutan hukum, kemudian setelah situasi dianggap matang diberikan gelar pahlawan yang lebih tinggi dari gelar Bapak Pembangunan yang telah diperoleh.. Jawa Pos Kamis, 12 November 2009 [ Rabu, 11 November 2009 ] Kejagung Periksa Dirut Bank Mutiara Terkait Dugaan Korupsi Penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Century terus bergulir di Kejaksaan Agung. Tim penyidik memeriksa dua saksi, yakni Dirut Bank Mutiara (dulu Bank Century) Maryono dan anggota Tim Bersama Penanganan Permasalahan Bank Century Didi Haryanto, di Gedung Bundar kemarin (10/11). ''Betul tadi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam kapasitas sebagai saksi. Ini merupakan kegiatan dalam rangka penyidikan," kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto ketika dihubungi tadi malam. Namun, dia tidak memantau secara penuh pemeriksaan karena mendampingi Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam lanjutan rapat kerja dengan Komisi III (bidang hukum) DPR. Maryono yang juga salah seorang banker terbaik Bank Mandiri itu disodori 15 pertanyaan oleh tim penyidik. Pemeriksaan berlangsung sekitar tiga jam, mulai pukul 09.30. Menurut Didiek, kedua saksi memberikan penjelasan kepada penyidik terkait dengan implikasi permasalahan surat-surat berharga terhadap keuangan Bank Century. Selain itu, berdasar laporan yang diterima, dua saksi itu memberikan keterangan tentang surat-surat berharga yang bersifat unrated (tidak berharga), unlisted (tidak terdaftar), dan kesulitan likuiditas. "Juga, masalah penyetoran modal pemerintah Rp 6,7 triliun dan pendokumentasian aset para tersangka di luar negeri," urai mantan Wakajati Jatim itu. Didiek mengatakan, hingga saat ini Kejagung sudah menetapkan dua tersangka yang sama-sama buron, yakni Hesyam Al Waraq (wakil Komisaris Utama) dan Rafat Ali Rizvi (pemegang saham mayoritas/pengendali). Ravat adalah warga keturunan Pakistan berkebangsaan Inggris dan Hesham merupakan warga Arab Saudi. ''Nanti masih ada pendalaman dari saksi-saksi lain," tuturnya. Seperti diketahui, penyidikan Kejagung didasari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang aliran uang Bank Century. Asetnya mencapai Rp 11,9 triliun. Berdasar penelusuran PPATK, ditemukan aset Bank Century yang tersimpan di Hongkong dan Jersey, Inggris. Rinciannya, aset milik Robert Tantular Rp 192,5 miliar serta aset atas nama Hesham dan Rafat Rp 11,64 triliun. Dengan menggunakan instrumen UU Pemberantasan Tipikor, Kejagung berupaya menarik aset-aset tersebut. (fal/agm)
CiKEAS> Semua Kabupaten Pemekaran Masuk Daerah Tertinggal
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=11730 2009-11-11 Semua Kabupaten Pemekaran Masuk Daerah Tertinggal SP/YC Kurniantoro Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini memberikan penjelasan saat kunjungan silaturahmi ke kantor "Suara Pembaruan" di Jakarta, Selasa (10/11). [JAKARTA] Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Menneg PDT), A Helmy Faisal Zaini, mengatakan, seluruh kabupaten hasil pemekaran yang berjumlah sebanyak 34 kabupaten, masuk dalam kategori daerah tertinggal. Kabupaten pemekaran itu menambah jumlah daerah tertinggal menjadi 183 kabupaten. Hal itu dituturkan Helmy Faisal Zaini, saat berkunjung ke Redaksi Suara Pembaruan, di Jakarta, Selasa (10/11). Disebutkan pula, 183 kabupaten tertinggal tersebut, tersebar di 32.000 desa. Berkaitan dengan itu pula, Kementerian PDT akan mengubah paradigma pembangunan daerah tertinggal yang selama ini berbasis pengembangan kawasan menjadi berbasis perdesaan. Diharapkan dengan paradigma ini, permasalahan ketertinggalan desa bisa terpetakan dan diketahui apa kebutuhannya. Menurut Helmy, beberapa kriteria ditetapkan untuk menjadikan suatu daerah sebagai daerah tertinggal, yakni angka kemiskinan di daerah tersebut lebih dari 50 persen, aksesibilitas terhadap pelayan publik sangat rendah, infrastruktur berupa sarana dan prasarana, celah fiskal, karakteristik daerah, dan tingkat perekonomian. Diakui pula, 62 persen dari 32.000 desa tertinggal itu, berada di kawasan Indonesia bagian Timur. "Karena itu, perlu ada perlakuan khusus terhadap daerah-daerah tertinggal sehingga terjadi percepatan pembangunan," katanya. Helmy menjelaskan, pembangunan berbasis perdesaan yang akan dikembangkan nanti diwujudkan dalam program bedah desa terpadu, yang intinya pemberdayaan potensi desa dengan menggenjot ekonomi perdesaaan. Program terobosan tersebut antara lain, pasar desa, jalan poros desa, listrik desa, warung informasi desa atau desa bordering juga fokus pada pengembangan agribisnis perdesaaan," tuturnya. Dengan adanya program-program tersebut Kementerian PDT, lanjut Helmy, saat ini telah melakukan koordinasi khususnya dengan beberapa departemen/kementerian yang terkait dengan ketertinggalan pembangunan. Antara lain Departemen Pekerjaan Umum guna mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur, Departemen Kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta Departemen Pendidikan untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Sedangkan, di bidang ekonomi Menteri PDT mengaku telah bekerja sama dengan Departemen Keuangan untuk percepatan. Dia mengusulkan, agar ada dana perimbangan dari pusat ke daerah yang mempunyai dimensi keberpihakan pada daerah tertinggal daripada daerah yang telah maju. Reformasi Agraria Lebih konkret lagi, katanya pemerintah pusat akan memformulasikan dua persen dari total anggaran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) nasional untuk daerah tertinggal. "Perlu ada perlakukan khusus dari pemerintah pusat terkait DAU dan DAK daerah tertinggal" ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Pemimpin Redaksi SP, Primus Dorimulu, memberi masukan kepada pemerintah melalui Kementerian PDT, yakni tentang masalah reformasi agraria. Menurut Primus, salah satu persoalan terpenting yang perlu segera dituntaskan Pemerintah untuk menanggulangi daerah tertinggal adalah melakukan reformasi agraria. "Sebagian besar masyarakat kita di daerah tertinggal itu petani. Tetapi, kenyataannya petani itu tidak memiliki hak atas tanah," katanya. Dia mencontohkan, petani-petani di Kalimantan tidak banyak memiliki tanah karena sebagian besar lahan yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan bercocok tanam dan menjadi mata pencaharian tetap petani telah dikuasai oleh pengusaha hak pengelolaan hutan (HPH) dari Jakarta. Saat ini, kata Primus, rata-rata luas lahan yang dimiliki petani Indonesia sekitar 0,3 hektare, masih jauh dari ideal, yakni 2 hektare. Menanggapi masukan itu, Helmy menyatakan, sebenarnya dalam kegiatan National Summit 2009, reformasi agraria merupakan salah satu isu sentral yang dibahas. Disebutkan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan formulasi kebijakan agraria yang diharapkan bisa menguntungkan petani pada umumnya. [E-7]
CiKEAS> DPR dalam "Executive Heavy"
Refleksi : Prediksi untuk menjadi "tukang stempel", kemungkinannya besar sekali, karena banyak diantara mereka yang menjadi anggota DPR mengadaikan rumah untuk pinjaman di bank atau menjual mobil dsb untuk kampanye dipilih menjadi anggota DPR. Maksud utamanya dengan pinjaman bank bukan untuk memperjuang tuntutan dan hak rakyat, tetapi kepentingan pribadi, agar pinjamannya bisa dilunasi dengan laba bagi dirinya. Jadi kepentingan bisnis pribadi yang dinomorsatukan. Usaha bisnis pribadiini ini pasti seperti bisnis lainnya yaitu yang motonya : "ongkos sedikit, laba besar", untuk itu tidak perlu repot-repot melelahkan diri, cukup mnenjadi tukan stempel saja dan duit pun mengalir masuk kantong. Syukuralhamdullilah panen rejeki setiap waktu! http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=opini 2009-11-11 DPR dalam "Executive Heavy" Toto Sugiarto Politik republik berada dalam executive heavy. DPR, yang sejak awal reformasi merupakan lembaga yang paling powerful, diprediksi akan mendekat kembali ke karakter saat Orde Baru, yaitu sebagai "tukang stempel". Itulah yang terpikir ketika Sebastian Salang meminta saya memberikan pengantar diskusi pada Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), beberapa minggu yang lalu, dengan tajuk "DPR dalam Executive Heavy". Yang dimaksud executive heavy di sini tentu tidak dalam bentuk legal-formal. Berdasarkan undang-undang, tata negara kita berada dalam legislative Heavy. Kekuasaan presiden banyak berkurang dibanding saat Orde Baru. Kewenangan tersebut berpindah ke DPR. Hal ini terlihat dari dominannya peran DPR. Undang-undang yang disetujui DPR, misalnya, tetap berlaku meskipun tanpa pengesahan presiden (setelah 30 hari) dan kewenangan fit and proper test banyak pejabat negara ada pada DPR. Namun, pada tataran praksis, lebih dari 70 persen anggota DPR periode 2009-2014 berasal dari partai yang berkoalisi dengan pemerintah. Koalisi ini juga secara dominan "menguasai" kursi ketua komisi-komisi. Sembilan dari sebelas kursi ketua komisi diduduki wakil rakyat dari partai koalisi. Akibatnya, meskipun secara legal-formal kita berada dalam legislative heavy, secara praksis diperkirakan kita telah beralih ke executive heavy. Ibarat berada di kandang macan, kita sekarang berada di kandang yang macannya sudah dicabuti giginya. Macannya tetap sebagai macan, namun telah kehilangan kekuatannya. Bahkan, tidak lagi memiliki kemampuan mengunyah makanan. Itulah kira-kira analogi bagi DPR sekarang yang berada dalam atmosfer executive heavy. Dengan demikian, bukan ayat undang-undang yang diubah, sehingga lokus kewenangan berubah, melainkan pengaruh terhadap orang di dalamnya yang berubah dari potensial sebagai spoiler menjadi supporter pemerintah. Dari potensi penentang menjadi pendukung. Dengan pengaruh yang jauh meresap ke legislatif tersebut, dapat diartikan, Presiden SBY telah berhasil melakukan hegemoni terhadap ruang kekuasaan lain. Koalisi besar bermakna "penyatuan kem- bali" separation of power. Polesan Citra Dalam kondisi executive heavy seperti ini, apa yg akan terjadi dalam bernegara ke depan? Pertama, DPR yang isinya didominasi "orang-orang presiden" diprediksi tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan. Koalisi besar akan membelenggu wakil rakyat melalui fraksi-fraksi sebagai kepanjangan tangan. Akibatnya, kemauan membela kepentingan rakyat semakin lemah, kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai legislator menjadi tumpul, serta simpati dan empati terhadap kesulitan rakyat tak lebih sekadar polesan citra. Kondisi ini memunculkan pesimisme. Pada saat hegemoni belum terjadi, DPR telah memperlihatkan kelemahan, seperti interpelasi lumpur Lapindo yang layu sebelum berkembang pada pertengahan 2007, rontoknya usulan penggunaan hak angket untuk menyelidiki pelanggaran dalam penunjukan ExxonMobil Ltd sebagai pemimpin operator lapangan minyak Blok Cepu pada Juni 2006, dan gagalnya hak angket impor beras, Ja- nuari 2006. Setelah era hegemoni ini, catatan kelemahan diprediksi semakin panjang. Kedua, DPR tidak akan mampu menilai dan menyaring kritis RUU inisiatif pemerintah. Ini kurang lebih menjadi sama seperti DPR era Orde Baru. DPR tak lebih sebagai lembaga yang memuluskan keinginan pemerintah. Apa akibatnya? Produk legislasi yang dihasilkan cenderung akan kental dengan kepentingan kelompok atau golongan. Saat DPR belum terhegemoni, produk undang-undang seperti ini masih ada yang lolos, misalnya UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang isinya menetapkan bahwa tarif tol secara otomatis akan naik setiap dua tahun. Setelah terhegemoni, UU yang aneh serta memberatkan rakyat seperti itu berpotensi lebih banyak muncul. Dengan demikian, diprediksi banyak anggota DPR yang kehilangan kemampuan "mengunyah makanan". Mereka kehilangan kemampuan melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi. Tegasnya, DPR 2009-2014 akan didominasi oleh manusia instrumental, yang berperan sebagai alat yang memuluskan berbagai ke
CiKEAS> Mengelola Keberagaman Indonesia
= THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center] Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya, nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia." = [Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia Quotient] Memperingati 81 tahun Sumpah Pemuda 1928 dan Hari Pahlawan 10 Nopember 2009 "Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia." TOKOH MUDA INSPIRATIF (14) Mengelola Keberagaman Indonesia Kamis, 12 November 2009 | 02:53 WIB Oleh : Anita Yossihara Latar belakang pendidikan Islam tidak membelenggu pemikiran Zuly Qodir untuk memperjuangkan penghormatan keberagaman di Indonesia. Tenaga dan pemikirannya dicurahkan untuk meneliti penyebab konflik atau gesekan antaretnis yang kerap terjadi di negara ini. Aktivis muda Muhammadiyah itu pun terlibat dalam pembentukan Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta, sebuah forum lintas agama yang didirikan bulan Maret 1997. Baginya, keberagaman etnis atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan potensi luar biasa yang menunjukkan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman itu pulalah yang menjadi cikal bakal lahirnya Republik Indonesia. Konflik terjadi bukan karena perbedaan SARA, melainkan lantaran kurangnya penghormatan negara. Negaralah yang justru menciptakan kesenjangan antaretnis dengan memprioritaskan etnis tertentu dalam segala bidang pembangunan. Berikut petikan wawancara Kompas di rumahnya di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (7/11). Bagaimana gesekan antaretnis itu bisa terjadi? Negara kita ini memiliki suku yang beragam, budaya beragam, tetapi selama bertahun-tahun tak mengalami perkembangan yang baik. Suku-suku, etnis, yang disebut SARA itu hanya dipakai untuk konsumsi politik rezim kekuasaan, terutama pada zaman Orde Baru. SARA hanya diterjemahkan menurut rezim kekuasaan. Rezim Orde Baru merepresentasikan keberagaman dengan membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yang sebenarnya tidak berkembang sama sekali. Tidak ada cermin keragaman budaya di situ, hanya artefak semata. Kekayaan dari keberagaman SARA itu bahkan dibelenggu oleh negara sehingga yang muncul adalah pendaman-pendaman kekecewaan. Akibatnya, beberapa daerah ingin merdeka, memisahkan diri dari Indonesia. Lihat saja di Papua, Aceh, dan Riau, ada gerakan untuk merdeka. Itu bukti mereka kecewa terhadap penghormatan SARA di Indonesia. Penguasa tidak menghormati keberagaman itu dengan baik. Mengapa negara tidak menghormati keberagaman? Rezim penguasa selalu ketakutan dengan SARA, merasa bila keberagaman tiap-tiap daerah muncul akan membuat negara tidak dominan sehingga negara memilih untuk menyeragamkan semuanya. Sepanjang Orde Baru negara telah melakukan teror terhadap mereka yang menentang keseragaman. Mereka yang dianggap menentang dan mengancam persatuan dipenjara atau dihilangkan mata pencariannya dan dijauhkan dari komunitasnya. Sikap seperti itulah yang kemudian memunculkan antipati terhadap negara. Pada saat kondisi negara lemah, keberagaman yang sebelumnya menjadi potensi untuk mempersatukan bangsa berubah menjadi potensi negatif. Pendaman-pendaman kekecewaan terhadap negara itulah yang mengakibatkan konflik terjadi di mana-mana. Apa akar permasalahan yang menyebabkan konflik? Akar persoalannya adalah diskriminasi. Ada kesenjangan keadilan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya. Saya sudah berkeliling melihat daerah-daerah, kondisi infrastruktur memang jauh tertinggal dibanding Jawa. Di Papua itu jalanan belum dibangun dengan baik. Infrastruktur di daerah konflik, seperti Ambon dan Ternate, juga belum begitu baik. Pembangunan bidang pendidikan juga masih ada kesenjangan. Fasilitas pendidikan di Jawa dengan di daerah-daerah terpencil serta pulau-pulau lain sangat berbeda. Tetapi, mengapa masalah kelulusan diseragamkan dengan menggunakan ujian nasional. Itu jelas-jelas tidak adil. Apa yang harus dilakukan untuk meredam potensi konflik? Etnis dan agama ini memang paling mudah untuk membangkitkan sentimen identitas. Agama berkaitan dengan keimanan, sedangkan etnis berkaitan dengan identitas kesukuan dalam masyarakat. Orang akan sangat mudah marah bila disentil masalah keagamaan atau etnis. Kesenjangan atau diskriminasi semacam itu harus segera dihentikan. Masyarakat dari etnis apa pun, termasuk China, harus diberikan kesempatan yang sama dalam bidang politik, perekonomian, dan sebagainya. Prinsipnya, keadilan harus benar-benar terjadi, baik keadilan politik, keadilan hukum, keadilan politik, dan juga pemerataan pembangunan. Di bidang hukum, selama ini penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, masih tebang pilih. Ada kesenjangan antargolongan dalam penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya hukum itu berlaku sama bagi siapa pun. Kemudian soal agama dan kepercayaan. Negara tidak perlu terlalu banyak
CiKEAS> [Konsultasi Hukum Gratis] Mantu Vs Mertua
Salam sejahtera. Sebenarnya ini permasalahan orang tua saya dengan menantu laki-lakinya. Awalnya adik ipar saya ini sering pinjam uang melalui adik saya untuk usaha dengan janji akan dikembalikan. Termasuk menjual beberapa mobil orang tua yang dipinjamkan kepada adik saya. Lama-kelamaan utangnya membesar. Istrinya (adik saya) dan anak2nya ditelantarkan. Pada suatu saat dia terdesak utang kepada orang lain, akhirnya dia meminta orang tua saya untuk membeli rumahnya. Dengan catatan orang tua saya maunya di notaris. Akhirnya terjadilah akte jual beli dan sertifikat sudah dibalik nama ayah saya. Perjanjian mengenai hutang2 adik ipar saya dilakukan dibawah tangan dengan catatan apabila rumah tersebut akan dipakai oleh ayah saya, dia siap pindah dilakukan dibawah tangan (ditulis tangan dengan tanda tangan tanpa materai). Kurang lebih satu tahun dari jual beli tersebut, ayah saya beniat memakai rumah tersebut sebagai tempat usaha dengan mendatangi menantunya. Di luar dugaan adik ipar saya marah2 dan menantang ayah saya yang sudah berusia lanjut. Dia tidak mau pindah malah minta uang tambahan dengan alasan harga rumah tersebut sudah naik. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah jual beli tersebut sah secara hukum?2. Apabila sah bagaimana cara mengusir adik ipar saya?3. Apakah AJB/sertifikat itu bisa dibatalkan? Terima kasih atas informasinyaRM JAWAB : Terima kasih telah menghubungi saya 1) Pasal 1457 - 1458 KUHPerdata menyatakan bahwasanya Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Jadi, karena telah ada kesepakatan jual beli antara ipar dan orangtua anda, maka secara hukum jual beli tersebut telah terjadi. Terlebih dalam jual beli tersebut telah tertuang dalam akta jual beli. Dengan adanya akta jual beli dan telah dilakukan balik nama atas sertifikat dimaksud maka sempurnalah secara hukum perbuatan hukum jual beli tersebut karena telah memiliki bukti hukum yang sempurna. 2) Pasal 1474 - 1475 KUHPerdata menegaskan bahwasanya Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Oleh karena jual beli telah sempurna secara hukum, tentunya dengan segenap kekuasaannya orang tua anda selaku pembeli dapat mengusir ipar anda tersebut, dengan atau tanpa perantaraan aparat hukum. Jika upaya persuasif telah dilakukan namun gagal, selaku pemilik rumah, ada 2 cara hukum yang dapat dilakukan guna mengusir ipar dari rumah tersebut yakni dengan cara : a. Pidana : Melaporkan ipar anda tersebut ke kantor polisi terdekat dengan membuat aduan/ laporan Berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan, Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. b. Perdata : Mengajukan gugatan sengketa penghuni rumah oleh bukan pemilik kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnynya mencakup rumah yang menjadi sengketa tersebut 3) Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta otentik yang memiliki dan dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik. Oleh karena itu, pada dasarnya akta dapat dibatalkan, hanya saja pembatalan akta itu harus dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, bukan didasarkan pembatalan salah satu pihak. Jadi dalam hal ini, berdasarkan uraian di atas, bila orangtua anda atau ipar anda ingin menyatakan pembatalan AJB (terlebih sertifikat), terlebih dahulu harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. -- Posting oleh NM. WAHYU KUNCORO, SH ke Konsultasi Hukum Gratis pada 11/11/2009 09:48:00 PM
CiKEAS> "Settlement" itu Bukanlah Terorisme !!!
"Settlement" itu Bukanlah Terorisme !!! Dalam dunia politik tentu ada cara2 mencari dukungan. Berbagai cara dalam mencari dukungan yang tidak menggunakan cara2 teror ataupun kekerasan tentu bisa diterima. Sama saja dalam dunia bisnis, untuk promosi produksi sebuah pabrik dilakukan teknik periklanan bukan dengan cara kekerasan dimana setiap orang dipaksa dan diancam untuk mempergunakan produk tersebut. Salah satu cara politik mencari dukungan adalah dengan cara membangun perumahan, memperluas settlement. Namun cara2 membangun perumahan atau settlement ini oleh Israel sekarang ditentang oleh pihak Palestina, dan dijadikan syarat perundingan untuk menekan penghentian settlement tersebut. Tentu saja Israel logis untuk menolaknya, karena settlement itu selain merupakan bagian dari kampanye kehidupan politik juga merupakan kebutuhan masyarakatnya yang membutuhkan perumahan dimanapun lokasinya. Padahal pihak Palestina pun juga melakukan perluasan settlement mereka dalam mengembangkan dukungan politik terhadap mereka, lalu kenapa Israel harus dilarang ??? Itulah sebabnya, Netanyahu menyanggah nya dimuka sidang UN dan mengatakan bahwa pembangunan settlement bukanlah terorisme. Justru cara menembakkan roket2 itulah yang harusnya dilarang karena hal itu juga cara2 mencari dukungan melalui kekerasan dan terorisme. Perluasan settlement sama sekali bukan terorisme melainkan bagian dari kampanye politik yang juga dilakukan semua pihak dimanapun didunia sekarang ini. Artinya, tidak bisa dilarang untuk dijadikan syarat perundingan perdamaian karena pengembangan settlement ini justru dilakukan dalam lingkungan yang penuh kedamaian bukan merupakan gerakan terorisme. Lalu apa bedanya mengirim dakwah ke Papua, membangun mesjid di Bali dll yang kesemuanya juga merupakan kampanye agama Islam yang tidak pernah dilarang oleh pihak agama lainnya ??? Oleh karena itu, tuntutan Abbas agar Israel menghentikan pembangunan settlement sebagai prasyarat untuk melanjutkan perundingan hanyalah akan merugikan dirinya sendiri dan keseluruhan Palestina yang akan makin tersudut dan terkubur cita2nya. Apa yang dilakukan Abbas di Palestina adalah cara khas Islam di Indonesia yang menteror missionaris yang mem-bagi2kan supermi dalam mempromosikan agama mereka. Bayangin deh, para missionaris bagi2 supermi itu tidak memaksa orang lain masuk ke agamanya melainkan cara mereka untuk umat agama lain ada perhatian kepada Amerika yang diharapkannya bisa masuk ke agama mereka. Lalu bagaimana bisa dibandingkan dengan cara2 Islam yang membakari mesjid2 Ahmadiah dan menjarahi harta bendanya umat Ahmadiah agar mereka bisa dipaksa untuk mengikuti akidah Islam yang dianut si pelaku pembakaran ini Akhirnya, Netanyahu dan Israel memenangkan dukungan Amerika yang mulanya terpengaruh oleh usul Abbas dalam hal pemaksaan penghentian settlement, dan Netanyahu menyatakan bahwa pembangunan settlement tak perlu dihentikan karena bukan pelanggaran HAM malah sebaliknya merupakan bagian dari penegakkan HAM yang sama sekali tidak terkait cara2 teror ataupun kekerasan dalam pelaksanaannya. Lalu kenapa dunia harus mendukung Abbas??? Lalu kenapa RI harus mendukung Palestina??? Tidak, kita dan dunia tidak boleh mendukung cara2 kekerasan atau cara2 memaksakan apapun kepada masyarakat dimanapun juga. Kita tak boleh mendiskriminasi masyarakat itu dalam kotak2 agamanya seperti yang dilakukan dalam Syariah Islam yang melarang pengembangan Yahudi dan agama lainnya tetapi mendukung cuma pengembangan Islam. Policy Abbas yang mempersyaratkan penghentian settlement ini ternyata merugikan Abbas dan Palestina bahkan mengurangi dukungan dunia dan Amerika. Mana mungkin sebuah negara bisa menuntut kemerdekaan melalui kekuatan dari luar negerinya sendiri tanpa punya kekuatan dari rakyatnya sama sekali ??? Demikianlah kenyataannya, Palestina makin kehilangan dukungan luar negeri dan dukungan rakyatnya sendiri. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS> Poligami Hanyalah Variasi Praktek Pelacuran
Poligami Hanyalah Variasi Praktek Pelacuran Sebenarnya enggak perlu memperdebatkan urusan Poligami yang disamakan dengan pelacuran, apalagi saling menghina atas pendirian ini. Sia2lah menolak atau memperdebatkannya karena disemua negara maju sudah jelas UU nya yaitu melarang Poligami dan hasil studinya sudah memastikan bahwa Poligami hanyalah variasi dari praktek pelacuran, yaitu hubungan sex oleh satu laki2 terhadap banyak wanita dengan pengaruh uang ataupun harga. Kalo dalam pelacuran, siperempuan atau gendaknya diberi uang yang dinamakan "biaya service" Maka dalam Poligami, siperempuan atau walinya diberi uang yang dinamakan "mahar" Meskipun keduanya diberi nama yang beda tapi faktanya sama2 yaitu "uang atau harta". Lalu apa gunanya diperdebatkan lagi kalo sudah memang berlaku disemua negara maju didunia sekarang ini dimana ditetapkan dalam HAM bahwa Poligami dan Pelacuran keduanya sama2 merendahkan derajat wanita yang merupakan pelanggaran HAM. Anda mau menolak hal ini juga tidak mungkin bisa, karena pemahaman seperti ini makin berkembang dengan makin majunya cara2 berpikir seseorang. Bagaimana mungkin anda mau mempertahankan Poligami kalo tidak ada dukungan dari semua system kehidupan itu sendiri??? Mana ada perusahaan yang mau memberi tunjangan isteri kepada pegawai2nya yang beristri lebih dari satu Demikianlah, poligamy tidak bisa berkembang karena tidak ada system yang bisa menunjangnya. Poligamy merusak system management karena menunjang hidup isteri satu berbeda perhitungannya dengan menunjang hidup dua isteri, berbeda juga dengan tiga isteri, berbeda dengan empat isteri. dst. lalu gimana perusahaan bisa bikin planning? Itulah sebabnya, bahkan di Indonesia sendiri telah ditetapkan bahwa Pegawai Negeri dan ABRI dilarang poligamy dan kalo ditemukan berpoligami akan dipecat. Pelacuran dan Poligami keduanya sama2 praktek pelecehan terhadap wanita yang harus dilarang bukan malah di institusikan, keduanya ini merupakan praktek korupsi dalam membangun system kekeluargaan dan kemajuan generasi. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS> Lapangan Kerja Wanita Menghancurkan Syariah Islam
Lapangan Kerja Wanita Menghancurkan Syariah Islam Makin banyak wanita yang bekerja, makin banyak pula wanita yang menolak poligamy. Jadi, Syariah Islam yang mendukung poligamy akan dengan sendirinya hancur secara cepat atau lambat dengan berkembangnya lapangan kerja bagi wanita. Wanita yang bekerja akan mendominasi keluarga, memiliki hak yang setara dengan laki2. Padahal Syariah Islam mempersyaratkan wanita harus tunduk kepada suaminya, laki2 adalah nakhoda kapal dan isteri hanyalah penumpang yang bisa diturunkan disetiap pelabuhan untuk diganti dengan penumpang lainnya. Makin banyak isteri yang bekerja akan sejajar dengan makin banyak suami yang menganggur atau jadi pengangguran. Makin banyak wanita atau isteri2 yang bekerja, makin turun keinginan mereka untuk hamil yang selama ini menjadi modal utama pengembangan agama Islam dengan memperbanyak jumlah melalui keturunan. Demikianlah, lapangan kerja untuk wanita dibuka dan diutamakan oleh para investor yang berinvestasi di-negara2 Islam yang akan menghancurkan Syariah Islam secara bertahap. Kalo dalam Syariah Islam lebih banyak suami2 yang menceraikan isteri2nya, maka dalam negara yang mengutamakan lapangan kerja bagi wanita dan isteri2 akan lebih banyak wanita atau isteri yang menceraikan suaminya. Inilah dilema di Pakistant yang menjerumuskan negara ini menjadi sarang terorisme Jihad Islam. Diwaktu Benazir Bhutto berkuasa jadi presiden, maka semua bank2 negara dan bank2 swasta di Pakistant membuka pemberian kredit tanpa bunga khusus kepada wanita dan isteri2 dengan tanpa persyaratan yang rumit. Semua wanita dan isteri bisa mendapatkan kredit tanpa bunga untuk sekolah dan untuk usaha. Akibatnya bisa anda bayangkan, banyak wanita Pakistant lebih maju cara berpikirnya dari laki2 sehingga kebanyakan laki2 Pakistant hanya pandai shalat dan dakwah yang tidak bergaji yang berakhir diceraikan isterinya. Ketimpangan pola hidup Syariah Islam di Pakistant membangkitkan kemarahan para ulama, dan untuk mempertahankan eksistensi para ulama inilah mereka membuka pendidikan terorisme jihad Islam yang dikutuk diseluruh dunia. Sampai sekarangpun, perjuangan menumpas terorisme di Pakistant masih terus berlangsung dan tidak ada tanda2 yang memberi harapan2 masa depan yang baik bagi para pendukung terorisme Jihad Islam ini. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS> Suami Yang Berpoligami Sering Bohong !!!
Suami Yang Berpoligami Sering Bohong !!! Kalo cuma bohong kepada isterinya merupakan hal yang biasa, tetapi kalo anda pernah menjadi kepala kepegawaian yang sering menginterview calon2 pegawai, maka anda akan heran kenapa semua laki2 yang melamar kerjaan selalu menyangkal berpoligami, kalo mereka ditanyakan ada berapa isterinya, maka mereka selalu menjawab hanya punya satu isteri. Kalo memang poligamy itu baik, kenapa para pelamar kerja ini harus berbohong menyangkal kalo mereka berpoligamy ??? Jawabannya gampang dan sederhana, para pelamar kerjaan ini sadar dan tahu bahwa kalo mereka mengaku banyak isteri maka akan ditolak lamaran kerjanya. Para pengusaha dan pemilik perusahaan tentunya ingin memilih pegawai2 yang bekerja penuh tanggung jawab terhadap perusahaannya, dan untuk mendapatkan pegawai yang bisa kerja diperusahaan dengan konsentrasi penuh hanyalah mereka yang cuma satu isteri karena kalo pegawainya selalu dipusingkan oleh isteri2nya yang banyak, bagaimana bisa diharapkan bisa bekerja dengan baik diperusahaannya ??? Kesimpulannya jelas, biarpun mereka yang mendukung poligami sekalipun menyadari bahwa praktek poligami itu sebenarnya tercela dan tidak diharapkan oleh semua orang sehingga mereka perlu untuk berbohong untuk menyembunyikan praktek poligami ini. Dari kenyataan ini bisa dipastikan bahwa mendukung praktek poligami pasti akan sia2 dan gagal untuk mendapatkan simpati siapapun juga termasuk mereka yang mempraktekkan poligami itu sendiri. Diluarnya boleh saja dia ber-kaok2 mengucapkan segala ayat yang ada di Quran dan Hadist-nya tentang kebaikan2 berpoligami, tetapi ternyata bertentangan dengan hati nuraninya sendiri dengan berbagai kebohongan2 mereka dalam interview waktu mencari kerja. Betul, ada beberapa pencari kerja yang jujur mengaku berpoligami waktu di interview dalam penerimaan pegawai, tetapi mereka ini akhirnya ditolak tidak lulus interview yang tidak diumumkan bahwa sebabnya adalah karena berpoligamy. Semua psikolog maupun psikiater pasti paham bahwa para pelaku poligamy memiliki perilaku kepribadian asosial seperti para perokok atau pecandu rokok. Mereka mementingkan diri sendiri dengan cara mengorbankan lingkungan sosialnya. Ny. Muslim binti Muskitawati.
