Saya mau coba meluruskan pemikiran, agar kerancuan (kebingungan ?) mas Faishol
terhadap harga pelatihan dengan membawa isu dakwah (penyebaran nilai agama)
versus isu kapitalis (mencari keuntungan maksimum) tidak membuat orang lain
'lebih' bingung...:)
Ada beberapa cara untuk menganalisisnya:
1. Dari aspek 'biaya':
Prinsipnya "tidak ada makan siang gratis (there is no such a free lunch)".
Jika anda tidak membayarnya, maka pihak lainlah yang harus
membayarkan/berkorban untuk itu. Sebab bagaimana pun tukang masaknya, penjual
nasi & pelayannya, tukang cuci piring, tukang sayur, bahan bakar, sewa tempat,
listrik dll yang bekerja/dipakai untuk memproduksi 'sepiring nasi gratisan'
tetap harus 'dibayar' atau 'dikorbankan' untuk tidak dibayar.
Dalam ekonomi Islam, prinsipnya adalah: tidak ada yang di/ter'zalimi'.
EO pelatihan yang bekerja harus dapat imbalan, penyedia katering, pembicara,
pemilik gedung, listrik, air bersih (untuk WC, wudhu, dll), petugas kebersihan,
tukang angkat kursi, halaman parkir, pajak masing-masing, dst....tidak boleh
terzalimi dengan alasan 'gratisan' atau lebih parah lagi 'murah(an)', sehingga
mereka dibayar 'kurang' (under-paid).
Kadang banyak aspek yang tidak 'terpikirkan' oleh orang yang sama sekali belum
pernah menghitung biaya dengan cermat dan sungguh-sungguh. Lebih parah kalau
'ketidak-tahuan' ini menyebabkan orang 'prostes'. Terus terang hal ini lah
yang sering terjadi di kalangan mahasiswa dan lulusan yang telalu terbiasa
'menerima' ke'murahan' hati pihak lain tanpa menyadari 'nilai sebenarnya' dari
apa yang mereka terima. Apalagi di kalangan mhs Islam bila hal ini dibungkus
dengan 'nilai agama' sebagai kewajiban si 'kaya' (harta maupun ilmu seperti
misalnya para narasumber/dosen) dan hak si'miskin' (misalnya: mahasiswa yang
masih relatif 'miskin ilmu sehingga mau 'menambah ilmu'-nya).
Contoh biaya kuliah 2 dosen untuk @ 40 mhs merupakan salah satu diantaranya.
Sebab menghitung biaya kuliah tidak sesederhana itu. Sebab beda dengan siswa
(TK/TPA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), mhs per kelas tidak cuma butuh 2 dosen dalam
satu semester, setiap 2-3 SKS (satu mata kuliah) satu dosen, bahkan di S2/S3
satu mata kuliah kadang perlu diasuh lebih dari 1 dosen.
FYI, Pada tahun 80-an, saya hanya membayar 25.000 per tahun untuk biaya kuliah
S1 di IPB. Tetapi kami diwanti-wanti bahwa kami 'berhutang pada rakyat RI',
sebab biaya kuliah sebenarnya adalah rata-rata 800.000 per th untuk setiap
mahasiswa; yang diambil dari APBN.
Menyadari 'nilai sebenarnya' dari apa yang kami terima, memacu mhs untuk
bersyukur dengan cara belajar sebaik baiknya agar menjadi sarjana yang
'mumpuni' hingga bisa 'membayar hutang pada rakyat RI' dengan menjadikan diri
'orang yang berguna/bermanfaat' bagi masyarakat & negara setelah lulus.
Sebagai bandingan, Th 2005, saya pernah ikut menghitung anggaran fakultas
sebuah universitas swasta yang ternama & cukup tua (jadi sudah punya gedung,
cuma perlu hitung biaya penyusutan dan pemeliharaan dari pengecatan,
perbaikan/penggantian bagian yang rusak/bocor, tukang pel/satsih, dll yang
ternyata juga lumayan besar). Biaya per mahasiwa fak. ekonomi dan ilmu sosial
adalah 4,5 juta per semester, sedangkan fak.IPA lebih besar lagi karena ada
biaya tambahan untuk memakai bahan & alat praktikum di labratorium. Hitungan
ini adalah hitungan untuk universitas yang merupakan organisasi NIRLABA, yang
hanya bertujuan untuk 'bertahan hidup' memberikan jasa yang 'bermutu' tanpa
pemikiran 'ekspansi' (misal: bangun gedung baru). Ini pun baru mencapai titik
pulang-pokok (break even) jika mhs baru-nya mencapai 1500 orang. Jadi jika ada
yang bayar kuliah kurang dari segitu di universitas manapun, berarti ada yang
mensubsidi (entah dari APBN/APBD atau
ZISWAF, atau dosennya yang 'sedekah ilmu') atau ada yang terzalimi
(dosen/tenaga administrasi, satsih, satpam, dll yang dibayar murah, atau gedung
yang tidak terpelihara dengan baik, 'ngemplang' pajak atau 'curi'
listrik, dll). Atau jasa pendidikan yang diberikan memang murah(an).
Bung Faishol, membandingkan biaya pelatihan ala 'mere', jelas murah, karena
banyak hal yang sebenarnya 'ada nilai/'harga'-nya tidak dihitung. Misal: tidak
dibayar-nya tenaga para 'mere' yang berhari-hari kesana-kemari mengurus ini itu
(melaksanakan tugas EO) termasuk mengangkat kursi, masang spanduk, dll yang
dikerjakan sendiri, belum lagi bensin motor-nya yang biasanya tidak diganti,
dst..dst.. Untuk aktifitas mhs yang masih 'belajar' sih oke aja...tidak
dibayar/dihitung; tapi jika itu menyangkut nafkah untuk anak-istri, itu sebuah
kezaliman. Kecuali jika yang bersangkutan 'bersedekah' sehingga bersedia
menerima 200 ribu saja dari tarif harga seharusnya.
2. Dari aspek 'segmentasi pasar':
Harga dari sebuah produk di pasar tidak cuma tergantung pada biaya produksinya
(dari sisi produsen/ pemberi jasa), tetapi juga tergantung dari 'kemampuan &
kesediaan membayar (ability & willingness to pay)' konsumen. 'Kemampuan
bayar' lazim disebut 'daya beli' konsumen.
Nah, untuk biaya pendidikan (formal seperti kuliah, atau informal seperti
pelatihan), menghadapi konsumen yang bervariasi dalam 'kemampuan & kesediaan
membayar'; ada 2 konsep yang bisa dipakai yaitu : a) segmentasi pasar, atau b)
subsidi-silang.
Disebut subsidi silang bila satu pelatihan untuk semua target pasar dengan
tarif yang berbeda. Dimana 'yang mau & mampu' membayar lebih dari harga pokok,
sehingga yang 'tidak mampu tapi mau' bisa ikut pelatihan dengan harga
terjangkau. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan tidak
terzalimi.
Sedangkan dalam segmentasi pasar, pelatihan yang berbeda untuk target pasar
yang berbeda dengan harga yang tentunya berbeda pula. Berikut pembahasan untuk
segmentasi pasar pelatihan EI ini:
Untuk target konsumen yang 'kurang mampu' atau berdaya beli rendah haruslah
dengan harga yang terjangkau oleh mereka. Tetapi menurut saya harga murah
tidak boleh mengurangi mutu!! (analoginya: seperti beli buah pinggir jalan di
bawah jembatan Cawang atau di kaki lima pasar blok M: murah tapi timbangan
juga dikurangi; ini bertentangan dengan syariat Islam!!!).
Bagaimana solusinya? Nah, di sini nilai dakwahnya: Jika kita ingin lebih banyak
orang yang memperoleh ilmu tentang ekonomi Islam hingga mau mengamalkan ekonomi
Islam, maka harus ada yang 'membayari' (ingat pepatah: 'tak ada makan gratis'),
entah itu nyumbang tempat pelatihan, sedekah ilmu, pinjemin sound-sistem,
dst..dst. Contoh bagus adalah dana hibah yang diperoleh STIE SEBI untuk
mengadakan acara seminar Ekonomi Islam (EI) ke berbagai universitas dalam
rangka sosialisasi EI secara gratis untuk mhs berbagai disiplin ilmu yang tidak
secara langsung belajar EI.
--Semoga dana hibah seperti ini semakin banyak untuk berbagai kalangan sasaran
'dakwah' yang lebih luas (Jadi bukan tuk mhs/akademisi saja tapi juga:
anak-anak karang taruna, majelis taklim, pegawai kantor, PNS, ABRI, masyarakat
komplek-komplek perumahan, petani, ikatan pedagang pasar, dll)--
Untuk target konsumen yang 'mau & mampu', pelatihan 'murah' (meski mutu bagus)
ala 'mere' (mahasiswa 'kere') tidak akan laku. Prinsipnya "Ada 'rupa' ada
harga". Sehingga 'kelayakan' harga bukan lagi dalam berapa besar rupiahnya,
tapi 'tampilan mutu dan kemasannya'.
Contohnya: Sebuah pelatihan seharga jutaan rupiah akan terhitung 'murah' jika
diselengarakan berhari-hari menginap & makan di resort mewah, praktek belajar
di lembaga-lembaga terkenal bermutu, dengan pembicara tidak cuma 'beken' tapi
ahli dalam bidangnya dan ahli pula dalam mengajarkan ilmunya {Jangan sampai ada
pelatihan dengan pembicara profesor ahli yang beken karena banyak buku
tulisannya, tapi pesertanya ga dapat apa-apa dari pelatihan karena semuanya
tertidur ketika sang prof presentasi... :)}. Sehingga selesai pelatihan semua
peserta puas, bertambah 'modal kemanusiaan (human capital)-nya', serta
memperoleh jejaring (networking) yang cukup luas.
Apalagi jika pelatihan tersebut mempunyai 'nilai tambah' bagi karir
peserta-nya. Misal pelatihan EI untuk para calon-calon 'bankers' Bank Islam,
atau dosen Ekonomi Islam, atau anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).
Dimana selembar kertas 'A4' yang menjadi sertifikat itu bisa 'dijual' dan
bernilai untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan tertentu.
Wah, harus mahal tentunya, bukan cuma agar 'tidak semua orang bisa jadi
peserta', tapi tanggungjawab terhadap mutu 'lulusan' pelatihan tersebut harus
ketat, jadi 'tidak semua pihak bisa jadi penyelenggara pelatihan'.
Saya rasa ini menjadi pe-er kita bersama khususnya MES/IAEI sebagai sebuah
organisasi yang 'sepatutnya' menjadi penentu 'bakumutu' (standar) sertifikasi
profesi yang terkait dengan Ekonomi Islam.
Jangan sampai ada pelatihan yang di bawah standar, tetapi memakai nama MES/IAEI
atau memakai jejaring/fasilitas MES/IAEI untuk memasarkannya dengan harga
tinggi. Meskipun 'menjual' nama-nama beken sebagai fasilitatornya, tapi tiap
fasilitator tidak pernah tahu apa yang dibahas dalam sesi fasilitator lain,
tanpa diskusi persiapan bersama, tanpa tahu syarat dan tujuan yang harus
dicapai oleh peserta pada akhir pelatihan; tidak ada keterlibatan dalam
evaluasi pencapaian peserta, serta apa yang harus dilakukan jika peserta tidak
mencapai standar setelah sesi pelatihan yang diberikannya. Fasilitator cuma
diperlakukan sebagai 'jualan', cuma tahu bicara 2-4 jam, terima amplop
langsung pergi.
Contoh bagusnya: organisasi para akuntan yang mengeluarkan sertifikasi
'kelayakan' seorang 'akuntan publik' yang diakui dan dihormati baik sesama
rekan seprofesi, juga oleh pasar (konsumen/masyarakat umum) dan pemerintah.
Hal semacam ini patut ditiru MES/IAEI.
So, Alih-alih bercapek-capek mendiskusikan soal 'harga' pelatihan EI, mungkin
lebih bermanfaat jika kita membahas standarisasi mutu dan kurikulum pelatihan
EI yang sesuai dan bagaimana peran MES/IAEI dalam hal ini.
OK bung?
Salam takzim,
Susy Sanie
________________________________
From: Zubair Syariah <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Sat, June 19, 2010 8:37:04 PM
Subject: Re: [ekonomi-syariah] Mengapa biaya pelatihan amat mahal?
Tampaknya, saya lebih setuju dengan pandangan Mbak Rahmi dan Mas Abdi.
Saya bingung dengan pandangan Mas faishol yang menginginkan biaya pendidikan
bank syariah jauh lebih murah karena ada nilai agama, sedangkan biaya training
bank ribawi wajar mahal, karena kapitalis. Padahal biaya pendidikan kuliah para
trainer sama, dan cost-cost lainnya juga tidak beda. Menurut saya argumentasi
itu mengada-ada. maaf ya, jika tidak berkenan.
Wassalam.
Zubair.
--- Pada Kam, 17/6/10, AYeeP <fais1...@yahoo. com> menulis:
>Dari: AYeeP <fais1...@yahoo. com>
>Judul: Re: [ekonomi-syariah] Mengapa biaya pelatihan amat mahal?
>Kepada: ekonomi-syariah@ yahoogroups. com
>Tanggal: Kamis, 17 Juni, 2010, 4:45 AM
>
>
>
>Salam,
>
>Beberapa teman milis di sini mengaitkan biaya training ekonomi syariah dengan
>training ekonomi ribawi. Rupanya saya salah memahami, selama ini, saya pikir
>kalau ekonomi syariah itu beda dengan ekonomi ribawi kapitalis mengingat dalam
>syariah ada "nilai" yang jauh berbeda dengan "nilai kapitalis". Salah maneh
>aku!
>Jaminan sosial ala Umar bin Abdul Aziz yang gotong sekarung gandum hanya
>cerita komik layaknya karya HC Andersen yang tidak selari dengan budaya kita.
>(Beberapa cerita sejenis diangkat oleh seorang pembicara saat berbicara
>perannilai dalam ekonomi syariah. Saya berpikir sang pembicara sedang
>bermimpi).
>
>Saya mencoba bikin itung-itungan sebuah training untuk "mare" (mahasiswa kere)
>dengan konsentrasi penekanan pada keimuan itu sendiri, bukan tetek bengek
>"training life style".
>
>Asumsi peserta : 20 orang
>Acara : 10.00 - 14.00 (4 jam)
>Biaya : snack seadanya + makan seadanya (Rp. 14.000,-)
>Diktat atau sejenisnya : sesuai biaya fotokopi dan penjilidan (tidak lebih
>tidak kurang. Gak usah "nembak")
>Lokasi dan sound system : Cari teman yang punya ruang dengan sedikit ruang
>parkir dan sound system yang mau dibayar sesuai biaya energi listrik terpakai
>plus uang terimakasih 200 ribu karena pakai tempat (toh bangunan -gampang
>ngomong- bukan aset cepat rusak).
>Kursi plastik : Rp. 1.000,-/buah
>Biaya trainer : Nah ini dia masalahnya yang terpenting dari segala sudut!
>Adakah trainer bagus yang mau dibayar pakai uang sisa biaya snack, makan
>siang, biaya listrik dan uang terimakasih pakai tempat untuk 4 jam ilmunya.
>
>Saya pikir ini bukan ide edan. Amat masuk akal dengan syarat "kita" tidak
>flashback menghitung berapa biaya belajar kita seperti matematika "berapa
>biaya saya kuliah untuk menjadi dokter". Juga jangan menjadikannya sebagai
>acara pelatihan seremonial "membantu yang tidak mampu" 1 tahun 1 kali,
>sementara yang setahun 12 kali adalah bisnis sebagaimana biasanya.
>
>Dalam salah satu kesempatan, salah satu anggota lembaga para kyai di Indonesia
>pernah mengemukakan keterkejutannya ketika untuk pertama kalinya dalam salah
>satu seminar ekonomi syariah -hanya untuk bicara 1 jam- beliau diberi "uang
>bahagia" sebesar 2 juta rupiah. Dia tidak menyangka sebesar itu.
>Guru TPA -untuk waktu yang sama bisa kok- hanya dibayar 300 ribu / bulan,
>tanpa mempertimbangkan "biaya jengkel" ngurusin anak-anak dengan pelbagai
>karakter yang sering susah diatur. Padahal dia mengajar hal penting yang amat
>mendasar, yaitu membaca Al Qur`an, Kitab Suci, Pegangan Hidup Muslim, Sumber
>Kebahagian Dunia dan Akhirat (Wualaaaah).
>
>Mungkin masyarakat (sakit) kita sedang berpikir, apa yang dimakan oleh sang
>kyai pemberi seminar berbeda dengan apa yang dimakan oleh seorang guru TPA.
>Yang satu makan emas, yang satu lagi makan nasi aking.
>
>Ironi khan?
>Kalau anda bilang, tidak ironi dan wajar, anda sedang berbohong dengan nurani
>anda sendiri.
>Jika anda bilang, tidak ironi dan wajar (sambil berhitung membandingkannya
>dengan biaya yang anda keluarkan saat belajar dulu yang berjut-jut) anda
>sedang berlogika "meraih keuntungan sebesar-besarnya" , kapitalis berselendang
>syariah -jika itu diungkapkan oleh penggemar ekonomi syariah.
>
>Sebagian menulis, masalah kayak gini kok dibahas. Saya menjawab, ini bukan
>sekedar "masalah kayak gini". Jika direnungi dan mau jujur dengan nurani, ini
>masalah besar. Masalah pendidikan (dengan segala bentuknya yang mahal,
>termasuk yang membawa bendera syariah) dan masalah ketidak-adilan dan
>ketimpangan dalam memandang pendidikan yang didikotomikan sebagai pendidikan
>dunia dan pendidikan agama.
>
>Teringat isi serat Kalatida, saya ikut menumpahkan kekesalan hati bersama
>Raden Ngabehi Ronggo Warsito yang menulis:
>amenangi jaman édan,
>éwuhaya ing pambudi,
>mélu ngédan nora tahan,
>yén tan mélu anglakoni,
>boya keduman mélik,
>kaliren wekasanipun,
>ndilalah kersa Allah,
>begja-begjaning kang lali,
>luwih begja kang éling klawan waspada.
>
>Artinya apa ini? Tanya mbah Google.
>
>Ada yang tanya, lha terus apa yang sudah saya perbuat. Saya jawab,
>"menggugah". Kali aja ada yang mau bantuin teriak seperti saya dengan resiko
>mati misterius seperti Ronggo Warsito.
>
>Salam hangat
>Faishol
>
>
