Salam, Untuk Pak Faishol, membaca tulisan Bapak, saya yakin Bapak telah lama menyadari fenomena biaya training yang mahal. Saya ingin bertanya apa yang sudah atau akan Bapak lakukan menyadari fenomena ini? Saya yakin, alangkah baiknya opini ditunjang dengan tindakan yang nyata, jadi kita disini tidak hanya sekedar bertukar opini,bersilang pendapat, namun mampu melahirkan tindakan yang nyata sebagai solusi sebuah masalah, dalam kaitannya dengan hal ini adalah bagaimana membuat seminar yang bermutu namun terjangkau. Saya yakin solusi yang ditawarkan dapat menjadi masukan bagi pengurus MES, sehingga opini tidak hanya sekedar tulisan, keluhan, teriakan, dan berhenti di mailing list, namun bisa melahirkan sebab tindakan yang nyata.
Bagi pengurus MES, saya yakin ini sebuah tantangan juga, bagaiman membuat seminar ekonomi syariah Islam dengan biaya terjangkau bagi seluruh lapisan ekonomi masyarakat, tanpa mengurangi mutu dan tentunya tetp memiliki prestige Salam, Wina ________________________________ From: AYeeP <[email protected]> To: [email protected] Sent: Tue, June 22, 2010 1:05:48 AM Subject: Re: [ekonomi-syariah] Mengapa biaya pelatihan amat mahal? Salam, Terimakasih yang mendalam atas tanggapan teman-teman Dan mohon maaf atas logika saya yang berantakan. Saya ingin menyusun kembali yang berantakan tersebut secara umum, Masalah pertama, Sadar atau tidak sadar, tren biaya training yang mahal adalah bagian dari sakitnya sebuah sistem pendidikan kita. Realita pendidikan ini -setuju atau tidak- adalah pantulan yang berasal dari cahaya pikir kapitalis (atau apapun istilahnya) yang pada intinya memasukkan pendidikan sebagai komoditi yang dalam nalar generasi saat ini diterima begitu saja sebagai sesuatu yang layak jual. Sehinga tercipta image : "wajar" bahwa pendidikan bermutu adalah mahal. Sehingga -diakui atau tidak- pendidikan bermutu adalah "milik" mereka yang ber-uang. Implikasinya menjadi : "wajar" orang kaya lebih berkualitas dari pada orang miskin. Jangan katakan bahwa tidak ada orang miskin yang belajar. Jangan katakan tidak ada sekolah murah bermutu. Sebab yang dikemukakan di sini adalah fakta dominan dan persepsi umum. Bukan kasus pengecualian yang jumlahnya amat sedikit sehingga tidak sesuai dengan metode pengambilan kesimpulan. Isu training yang mahal yang diangkat pada dasarnya adalah salah satu fenomena dari fakta umum dunia pendidikan. Saya sama sekali tidak bicara biaya pendidikan yang gratis tis (tanpa biaya sama sekali dari pihak manapun) yang menurut saya sendiri sungguh tidak logis. Bahkan saya tidak mendukung itu sama sekali. Masalah urgensi zaad (sangu/biaya) belajar adalah fakta yang tidak bisa ditolak. Saya yakin sebagian yang ada di sini masih ingat senandung alaa lan tanaalul 'ilma illaa bi sittatin ... Isu kita adalah kemahalannnya. Pendidikan adalah bagian dari jaminan sosial yang seharusnya menjadi tanggungjawab masyarakat -jika pemerintah enggan menyebutnya sebagai tanggungjawabnya- demi terciptanya generasi atau bangsa (muslim) yang hebat. Contoh Umar putra Abdul Aziz yang pernah dikemukakan di sini sebelumnya adalah untuk mengingatkan bahwa kepentingan mendasar suatu bangsa seharusnya tidak dibebani kepada masyarakat itu sendiri, apalagi yang tidak mampu. Faktanya ketidakmampuan memenuhi sangu ini adalah problem umum masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Untuk itu kita tidak perlu mencari sample dari pedalaman Kalimantan. Wong dekat jakarta saja sudah banyak sample. Kecuali jika anda mengatakan "salahmu sendiri kenapa kere!". Namun -pasti- ungkapan itu bukan solusi. Masalahnya adalah cara berpikir kita -sebutlah cara pikir kapitalis- yang terlanjur menilai wajar jika lembaga pendidikan adalah lembaga bisnis. Kalau sudah bicara kepentingan uang dan bisnis maka siapapun dia, termasuk saya -biasanya- akan berusaha membela diri, mencari pembenaran atau legitimasi. Pada saat itulah -sadar atau tidak sadar- kita lepas dari prinsip “pendidikan bermutu adalah hak setiap orang, bukan hak segelintir orang”. Realitanya sebaliknya (yaitu pendidikan bermutu untuk segelintir orang berduit) malah yang nge-tren, bahkan dalam institusi yang membawa bendera agama rahmatan lil 'alamiin (sebuah agama untuk kesejahateraan semesta) sekalipun. Jika dikatakan mau bagaimana lagi? Wong kondisinya sudah begini? Jawabanya, perlu penggugahan demi kesadaran untuk kembali pada rel yang sebenarnya. Tergugah (meskipun tidak bisa mewujudkan) lebih baik karena -paling tidak- tergugah membuat seseorang untuk tidak ikut larut atau malah ikut-ikutan mendukung secara nyata fenomena (meresahkan) di atas. Saya melihat di sini bahwa unsur prestige layak dikambinghitamkan. Prestige sering sekali bertengkar dengan kesederhanaan. Kesederhanaan -yang merupakan ciri konsumsi / belanja islami- kini bagaikan kisah-kisah HC Andersen, kecuali jika mau dianggap rendah, gak level dan kelas kacangan. Jadilah prestige menjadi ukuran ideal dengan segala fasilitasnya (yang sebenarnya tidak esensi). Prestige naik harga naik karena fasilitas naik. Kenapa fasilitas gak dikurangi saja sedemkian rupa sehingga harga murah dan banyak yang bisa ikut merasakan. Tetapi iya juga ya, kalau fasilitas kurang jadi gak ada prestige lagi. Jika dalam beberapa perbincangan ekonomi syariah kita sering mengangkat kisah sahabat Umar (semoga Allah meridhainya) dengan idenya yang brilian dalam banyak kebijakan ekonominya, kita lupa kisah Umar ra yang sama (bukan Umar yang berbeda) yang ditenukan utusan raja PersiaKisra Anu Syirwan, sedang tertidur di atas tanah, di bawah pohon. (Tampaknya beliau tidak belajar tentang prestige dan pencitraan. padahal di era yang sama Persia dan Romawi sedang dalam masa kejayaan materialnya. Seharusnya beliau bisa belajar dengan mereka). Jangan bilang, saya ingin para pemimpin dunia, para pemang keputusan, para pemilik modal untuk melakukan hal sama seperti Umar ra. Tidak, bukan itumaksudnya.Tetapi kesederhanaan! Pendidikan, termasuk training mahal di dalamnya, sudah keluar dari semangat ini. Prestige menjadi standar yang -tentunya - terkait dengan seberapa banyak uang yang anda keluarkan. Perstige -biasanya- berbanding lurus dengan mahal. Tetapi apakah dalam waktu yang sama lembaga pendidikan ber-prestise identik dengan lembaga pendidikan bermutu? Saya tidak tahu. Sekolah Bertaraf Internasional yang sedang digarap pemerintah -dalam salah satu harian hari ini- mendapat kritiknya karena dana yang ada terkonsentrasi pada material kebendaan daripada kualitas pengajaran atau bahkan pendidikan itu sendiri. Bahkan lagi-lagi -cerita lama- ICW mencium aroma semerbak penyelewengan. Paragraph ini hanya sekedar tambahan saja. Masalah kedua Sayangnya -dan ini semakin menjadi aneh, saat pendidikan berbiaya mahal menjadi kewajaran, sikap yang sama tidak ditunjukkan kepada pendidikan TPA yang gurunya dibayar Rp. 300.000,- untuk satu bulan mengajarkan cara baca Al Qur`an, yang oleh Nabi saw sendiri dinilai sebagai pengajaran yang paling layak untuk memungut upah. Ironi! Di satu sisi kita bilang pendidikan mahal adalah wajar, namun di sisi lain pasti kita berteriak marah-marah, merasa aneh dan gak terima jika seorang guru TPA minta gaji Rp. 3.000.000,- per bulan (bukan empat jam kursus) karena mengajarkan anak kita belajar baca Al Qur`an, sebuah kebutuhan untuk "pasca masa depan" yang cerah. Dalam email saya sebelumnya, saya sebut penyikapan ini sebagai indikator atau gejala masyarakat sakit (dalam pengertian islami). Mengapa kita berteriak marah-marah? Lagi-lagi cara pikir kapitalis materialis menjawabnya, "Beda dong pendidikan yang memberikan masa depan cerah (baca: keuntungan balik berupa materi) dengan pendidikan masa depan suram (bisa ngaji khan gak ada hubungannya sama duwe duit!)." Bisa ngaji Al Qur`an itu gak ada gengsinya! Ini fakta di masyarakat kita! Kalau jadi dokter wouuwwww. Pasti banyak orang siap mengambilnya menjadi menantu! Punya menantu guru ngaji Al Qur`an di TPA sama saja menjebloskan putrinya ke lembah hitam kemiskinan. Gak peduli tajwidnya sehebat As Sudaysi! Gak payu! Tidak ada hukum syar'iy yang dilanggar sama sekali dengan penerapan biaya tinggi dalam pendidikan. Sebuah lembaga yang mengorganisir guru tentu layak menarik pungutan. Guru "ngomong" tentu layak diberi kompensasi, minimal atas nama energi ngomong-nya meskipunilmune mboh-mbohan. Dan tidak ada standar pengambilan keuntungan, tetapi tentu tidak "ghabn fahisy" (meminjam istilah muamalah dengan makna yang berbeda)! “Ghabn faahisy” itu ya kamahalan! “Gabhn Fahisy sistemik” dalam dunia pendidikan mengakibatkan banyak orang kelimpungan dan berujung pada ketidakadilan. Khususnya ketidakadilan dalam mendapatkan pengetahuan. Jangan bilang belajar khan bisa di mana saja! Itu jawaban klise, lalu mengapa kita masuk sekolah? Kenapa gak baca buku dan koran aja di rumah! Terakhir Kepala kapitalis selalu berisi logo dollar dan dollar (maaf tidak menyebut dinar, karena belum "kesampaian" ). Sementara kepala islamis berisi logo dollar yang halal (dengan stempel kehalaan MUI :) ) serta thayyiban. Halaalan thayyiban adalah dua kata yang tidak sinonim. Thayyiban dalam hemat saya adalah keberkahan -meskipun banyak tafsir tidak mengatakan demikian. Halaalan thayyiban adalah rezeki yang halal dan berkah. Keberkahan lebih sering tidak match atau tidak "ketemu" dengan harga prestige. Unsur keberkahan ditentukan oleh banyak hal, diantaranya tidak "membuat sakit hati" orang miskin. Sakit hati di sini tidak harus dalam bentuk sakit hati betulan. Ia diterjemahkan sebagai ketimpangan. itu sebabnya saya tulis dalam tanda petik. Makan ayam versi Amerika di ruang yang dibatasi kaca transparan sementara pengemis lalu lalang di sekitarnya adalah salah satunya fenomema memakan yang halal tapi "bikin miris". Tidak berkah! Pesta perkawinan yang hanya mengundang kelas-kelas sosial tinggi dengan hadiah aksesoris bunga-bungaan yang terbuat dari lembaran uang adalah contoh fenomena ketidakberkahan. Namun sebaliknya dengan tujuan pencitraan dan seremonial juga tidak baik, meskipun halal. Apa hubungan keberkahan dengan masalah kita di sini? Jawabnya, salah satu penentu keberkahan adalah kesederhaan yang jujur dan tulus. Kesederhanaan dalam pendidikan diwujudkan dalam bentuk yang tidak membuat "miris orang lain" dan tidak menimbulkan ketidakadilan/ ketimpangan yang diakibatkan oleh perbedaan "kepemilikan uang". Masyarakat -jika pemerintah tidak mau- bertanggungjawab untuk mewujudkan itu, bukan malah ikut turun menikmati fenomena trendy. Jika dikaitkan dengan eknomi syariah, maka ekonomi syariah adalah ekonomi kesederhaan berlandaskan halaalan thayyiban. Ia adalah sebuah sistem yang tidak memihak kepada pemodal besar sehingga membuat miris pemodal dengkul. Ketika Rasul (kasih sayang dan keagungan Allah untuk beliau) enggan menerapkan price fixing saat harga barang melonjak di Madinah, jangan diartikan ini bahwa beliau memihak kepada pedagang atau saudagar atau pemodal besar. Beliau saw -seperti dikemukakannya- tidak ingin melakukan kezaliman dengan price fixing. Keluar dari topik, saya berharap keengganan Rasul saw menerapkan price fixing jangan dipahami bahwa ekonomi Islam menganut sistem mekanisme pasar seperti yang diyakini oleh sebagian ekonom syariati. Tidak demikian. Pada intinya beliau tidak mau ada kezaliman. Jadi kezalimanlah puncanya. Ketika kezaliman ditengarai ada maka ia harus dihindari, tidak peduli mau nganut sistem mekanisme pasar atau tidak. Imam Malik amat cerdas memahami hal ini saat fiqh-nya secara eksplisit mengijinkan price taxing. Beliau tidak sedang membantah Rasulullah saw. Sebaliknya beliau memahami dengan baik keinginan Rasul. Kembali ke topik. Dalam salah satu buku terkait ekonomi syariah diceritakan bahwa Rasulullah (kasih sayang Allah dan kedamaian untuknya) biasa menyimpan makanan untuk keperluan keluarganya dalam satu tahun. Dengan cerita ini lalu kita mendapatkan pijakan untuk menyimpan uang demi masa depan pendidikan anak-anak kita dan istri. Takut-takut nanti kalau ditinggal mati gak punya apa-apa. kasihan mereka. Sayangnya, buku itu tidak menurunkan juga kisah pagi hari saat beliau saw masuk rumah dan bertanya kepada Aisyah ra, "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dimakan)?" Aisyah ra menjawab, "Tidak." Lalu beliau saw berkata, "Kalau begitu aku puasa." Jika saya berada di situ saat itu maka saya –dengan santun- akan bertanya kepada beliau (kasih saying untuknya) ,"Lho stock makanan untuk satu tahun itu lalu kemana, kanjeng Rasul?" Coba hayoo kemana? Apa yang didapat dari cerita ini? Jawabnya adalah urgensi kepedulian kepada sesama yang jujur dan tulus dan tidak suka melihat ketimpangan dan ketidakadilan dalam makna yang luas. Akankah ada yang tergugah untuk ide keadilan (maaf, tidak ada sangkut paut dengan nama partai tertentu) dan pemerataan penyebaran ilmu pengetahuan yang bermutu dengan biaya murah. Apapun itu ilmunya. Atau anda ingin larut berenang dalam kolam bisnis pendidikan yang menguntungkan? Sentil saya jika pikiran yang mengganggu kepala saya ini dinilai "mengganggu" . Maklumi saya juga jika isi pikiran ini terasa ndeso, gak mutu dan gak nalar di era silaunya pusat perbelanjaan yang serba wauuu. Salam Hangat dan Kasih Faishol “Ndeso”
