Harya, saya juga
bukan pakar pendidikan. Yang saya angkat hanya pertanyaan logis yg bisa
diajukan siapapun, tidak perlu pakar pendidikan. Anda tidak dapat
mempertimbangkan aspek lain di luar yang menjadi keahlian anda, transportasi.
Itulah yang saya maksud pola pikir linear itu.
Lagi-lagi anda tidak
menangkap maksud saya. Soal lapangan pekerjaan itu adalah pemikiran saya lebih
sebagai pribadi yg concern thd masalah sosial, tanpa disertai pertimbangan2
lain. Makanya saya menuliskannya di dalam tanda kurung. Saya hanya mencoba
melihat sisi baik di antara ketidakefektifan kebijakan tersebut, yang hanya
bisa memindahkan kemacetan. Anak SD juga tahu kalau kebijakan 3 in 1 tidak akan
bisa mengatasi pengangguran.
Sebetulnya untuk
melihat keberhasilan program yang sudah dijalankan tidak susah, apakah
kemacetan berkurang saat ini? Tidak, karena semakin hari waktu tempuh dari satu
titik ke titik lain semakin lama. Artinya, program yang sudah dijalankan tidak
efisien. Kalau anda punya data yang menunjukkan kemacetan berkurang ya monggo,
dibeberkan di sini.
Lagi-lagi anda salah
saat menganggap saya mendewakan intuisi. Kalau anda menangkap kalimat saya
sebelumnya, maksud saya adalah teori saja tidak cukup dalam membuat
perencanaan, tapi harus disertai intuisi dan kepekaan. Apakah ini berarti saya
mendewakan intuisi? Coba resapi lagi kalimat saya. Dan jangan lupa saya
menuliskan itu sebagai counter atas kata-kata anda kepada Pak Manneke agar
beliau membaca literature transportasi dulu sebelum berkomentar.
Kalau saya juga
bilang analisis kualitatif penting dalam perencanaan, itu bukan berarti saya
mendewakan intuisi lo. Analisis kualitatif adalah analisis, bukan intuisi.
Kalau kita kembali ke
inti masalah: mengatasi kemacetan dengan cara memajukan jam masuk anak sekolah,
maka ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah pemerintah DKI sudah menerapkan
kebijakan
yang terintegrasi untuk mengatasi kemacetan selain kebijakan ini, dan apakah
rencana distribusi pola aktivitas hanya 1 bagian kecil dari kebijakan itu? Kita
sudah bahas panjang lebar untuk yang ini, jadi okelah, saya asumsikan memang
dki punya kebijakan yg terintegrasi, jadi distribusi pola aktivitas bukan
kebijakan parsial.
Dari situ berangkat
ke pertanyaan kedua, apakah memang distribusi pola aktivitas bisa diterapkan di
Jakarta? Secara teori memang distribusi pola aktivitas merupakan salah satu
upaya memerangi kemacetan. Dari awal saya tidak membantah ini. Tapi
pertanyaannya,
bisakah konsep itu diterapkan di Jakarta? Kalau anda punya argument didukung
data, silakan beberkan.
Jika kita asumsikan
bahwa teori itu bisa diterapkan di Jakarta, pertanyaan terakhir adalah: kenapa
harus anak sekolah yg dimajukan jam masuknya? Ini yang tidak pernah anda jawab.
Tapi akhirnya saya mendapatkan jawabannya dari acara jejak kasus di indosiar.
Dalam acara itu wagub dki, prijanto, menjelaskan kenapa yang dimajukan adalah
jam masuk anak sekolah, bukan pns atau pegawai swasta. Dia bilang kalau pns itu
kantornya tersebar (memangnya sekolah tidak?) dan rumahnya jauh2, bahkan ada dr
mereka yang berangkat sebelum subuh (dia tidak menjelaskan berapa banyak yang
sudah harus berangkat sebelum subuh, dan itu subuhnya deket ke jam 4 atau jam
5, dan apakah anak sekolah tidak ada yang
berangkat sepagi itu, dan jam berapa guru harus berangkat dari rumahnya yg
kemungkinan juga jauh agar bisa sampai di sekolah ½ jam sebelum jam masuk).
Pegawai
swasta sendiri diatur dengan penyebaran jam masuk menurut wilayah. Di sini saya
tidak tahu apakah dia sudah membuat mapping pola pergerakan pegawai swasta.
Dari sini terlihat
betapa sempitnya pemikiran wagub dki. pada akhirnya memang terlihat bahwa yg
dikorbankan adalah mereka yang posisi tawarnya lemah. Apakah dia tahu, jam
berapa anak sekolah
harus berangkat dari rumah spy bisa sampai sekolah jam 7, apalagi jam 6.30?
sebagai
gambaran, anak teman saya tiap hari paling telat berangkat jam 5.30 spy bisa
sampai sekolah jam 7. Itu sekolah dan rumahnya masih di wilayah yang sama, dan
diantar oleh sopir. Bagaimana yang sekolahnya lebih jauh dan harus naik
kendaraan umum?
Jadi, harya, setelah
diskusi berputar-putar kemana-mana, anda masih tidak juga menjawab pertanyaan
diskusi ini. Tapi tidak apa-apa, Karena sudah dijawab oleh prijanto sendiri..
rini
Posted by:
"Harya Setyaka"
[email protected]
kokomarokosetyoko
Wed Dec 24, 2008 2:14
am (PST)
Mba Rini..
thx for your input.
sy memang bukan pakar
pendidikan..
jadi, berpikir
non-linear utk masalah pendidikan memang diluar kepakaran sy.
sy hanya bisa sampaikan
bahwa masalah pendidikan adalah masalah yg perlu
diselesaikan pula.
bukan demi mengurangi
kemacetan semata, tapi manfaat sampingan nya terhadap
kelancaran lalu
lintas ada..
Memang kebijakan
3-in-1 pun bukan solusi paling optimal.. makanya
dikembangkan sistem
ERP, yg lebih bebas kebocoran karena tidak bisa
di-joki-kan.
Mbak.. kalau mau
bikin lapangan kerja... ga usah tanggung-2 3in1... sekalian
aja 6in1 biar makin
banyak 'Joki' yg diperlukan.
inilah jebakan
intuisi dalam mengupayakan solusi transprotasi. . ga nyambung
kan?
Makanya.. jangan pula
mendewakan intuisi. Proporsional lah.
3in1 adalah kebijakan
transprotasi. . bukan kebijakan pengangguran. . jangan
gunakan kebijkaan
transportasi utk masalah pengangguran. . salah obat
nantinya..
Apakah 3in1 efektif??
silahkan bandingkan saja lewat sudirman jam 8 pagi dan
jam 14-15.
gunakan metode
observasi yg saya sampaikan sebelumnya..
btw, dalam ilmu lalu
lintas.. efektifitas tidak dinilai secara biner..
variable kinerja lalu
lintas adalah speed, dan/atau waktu tempuh.
salam,
-K-
[Non-text portions of this message have been removed]
