Harya, saya juga bukan pakar pendidikan. Yang saya angkat hanya pertanyaan logis yg bisa diajukan siapapun, tidak perlu pakar pendidikan. Anda tidak dapat mempertimbangkan aspek lain di luar yang menjadi keahlian anda, transportasi. Itulah yang saya maksud pola pikir linear itu.
Ooh maksud anda 'multi-disiplin' Ok Mba Rini.. kalau yg anda maksudkan dengan 'pola pikir linear' Mungkin pola pikir yg anda harapkan adalah multi-disiplin.. tapi ga apa lah.. tidak substansial. Sori, sy salah memahami definisi anda megnenai 'pola pikir linear'. Tentunya sy akan lebih mudah memahami anda apabila anda menggunakan definisi-2 yg baku. Iya.. sy juga yakin anda bukan pakar pendidikan.. sori sy memang tidak bisa menjawab pertanyaan-2 Logis itu.. mengenai sistem penerimaan siswa sekolah dsb.. apabila ada pakar pendidikan, mohon pencerahan. Lagi-lagi anda tidak menangkap maksud saya. Soal lapangan pekerjaan itu adalah pemikiran saya lebih sebagai pribadi yg concern thd masalah sosial, tanpa disertai pertimbangan2 lain. Makanya saya menuliskannya di dalam tanda kurung. Saya hanya mencoba melihat sisi baik di antara ketidakefektifan kebijakan tersebut, yang hanya bisa memindahkan kemacetan. Anak SD juga tahu kalau kebijakan 3 in 1 tidak akan bisa mengatasi pengangguran. Joki 3in1 bukan sisi baik.. kita pun tidak tahu persis apakah uang hasil nge-joki dipakai utk hal-2 yg produktif. Sebetulnya untuk melihat keberhasilan program yang sudah dijalankan tidak susah, apakah kemacetan berkurang saat ini? Tidak, karena semakin hari waktu tempuh dari satu titik ke titik lain semakin lama. Artinya, program yang sudah dijalankan tidak efisien. Kalau anda punya data yang menunjukkan kemacetan berkurang ya monggo, dibeberkan di sini. Mba Rini, yg sy usulkan ke anda adalah solusi pribadi anda lakukan saja.. dan ukur utk pribadi anda sendiri. Memang betul, waktu tempuh rata-2 meningkat. Tapi ruas-2 tertentu tidak, dan pada jam-2 tertentu tidak. Lagi-lagi anda salah saat menganggap saya mendewakan intuisi. Kalau anda menangkap kalimat saya sebelumnya, maksud saya adalah teori saja tidak cukup dalam membuat perencanaan, tapi harus disertai intuisi dan kepekaan. Apakah ini berarti saya mendewakan intuisi? Coba resapi lagi kalimat saya. Dan jangan lupa saya menuliskan itu sebagai counter atas kata-kata anda kepada Pak Manneke agar beliau membaca literature transportasi dulu sebelum berkomentar. Ya.. betul, karena persoalannya adalah transportasi, maka tidak ada salahnya memperkaya pandangan dengan literature.. Kalau ada yg cuma modal intuisi.. silahkan.. tapi ga akan produktif. Kalau saya juga bilang analisis kualitatif penting dalam perencanaan, itu bukan berarti saya mendewakan intuisi lo. Analisis kualitatif adalah analisis, bukan intuisi. Ok.. lantas bagaimana analisis kualitatif tsb dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Yg kita perlukan bukan hanya penjelasan.. tapi juga solusi. Kalau anda punya solusi lain hasil analisis kualitatif anda yg lebih efektif, silahkan beberkan. Mohon pencerahan bagaimana analisis kualitatif dapat menelurkan kebijakan untuk menyelesaikan masalaah. Kalau kita kembali ke inti masalah: mengatasi kemacetan dengan cara memajukan jam masuk anak sekolah, maka ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah pemerintah DKI sudah menerapkan kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi kemacetan selain kebijakan ini, dan apakah rencana distribusi pola aktivitas hanya 1 bagian kecil dari kebijakan itu? Kita sudah bahas panjang lebar untuk yang ini, jadi okelah, saya asumsikan memang dki punya kebijakan yg terintegrasi, jadi distribusi pola aktivitas bukan kebijakan parsial. Dari situ berangkat ke pertanyaan kedua, apakah memang distribusi pola aktivitas bisa diterapkan di Jakarta? Secara teori memang distribusi pola aktivitas merupakan salah satu upaya memerangi kemacetan. Dari awal saya tidak membantah ini. Tapi pertanyaannya, bisakah konsep itu diterapkan di Jakarta? Kalau anda punya argument didukung data, silakan beberkan. Bisa Mba Rini.. Jakarta tidak sendirian berupaya melawan kemacetan. Dan inilah gunanya simulasi dan uji coba. Data lebih lengkapnya bisa rujuk ke liputan suara pembaruan. Sy sendiri membaca salin-lunak hasil kajian konsultan, dan sy sampaikan bahwa memang bisa diterapkan, namun kalau dikatakan mengurangi kemacetan sampai 16%.. terus terang sy nilai ini overestimate. Jika kita asumsikan bahwa teori itu bisa diterapkan di Jakarta, pertanyaan terakhir adalah: kenapa harus anak sekolah yg dimajukan jam masuknya? Ini yang tidak pernah anda jawab. Tapi akhirnya saya mendapatkan jawabannya dari acara jejak kasus di indosiar. Dalam acara itu wagub dki, prijanto, menjelaskan kenapa yang dimajukan adalah jam masuk anak sekolah, bukan pns atau pegawai swasta. Dia bilang kalau pns itu kantornya tersebar (memangnya sekolah tidak?) dan rumahnya jauh2, bahkan ada dr mereka yang berangkat sebelum subuh (dia tidak menjelaskan berapa banyak yang sudah harus berangkat sebelum subuh, dan itu subuhnya deket ke jam 4 atau jam 5, dan apakah anak sekolah tidak ada yang berangkat sepagi itu, dan jam berapa guru harus berangkat dari rumahnya yg kemungkinan juga jauh agar bisa sampai di sekolah ½ jam sebelum jam masuk). Pegawai swasta sendiri diatur dengan penyebaran jam masuk menurut wilayah. Di sini saya tidak tahu apakah dia sudah membuat mapping pola pergerakan pegawai swasta. Dari sini terlihat betapa sempitnya pemikiran wagub dki. pada akhirnya memang terlihat bahwa yg dikorbankan adalah mereka yang posisi tawarnya lemah. Apakah dia tahu, jam berapa anak sekolah harus berangkat dari rumah spy bisa sampai sekolah jam 7, apalagi jam 6.30? sebagai gambaran, anak teman saya tiap hari paling telat berangkat jam 5.30 spy bisa sampai sekolah jam 7. Itu sekolah dan rumahnya masih di wilayah yang sama, dan diantar oleh sopir. Bagaimana yang sekolahnya lebih jauh dan harus naik kendaraan umum? Bukan hanya sempit.. tapi juga menunjukkan betapa lemahnya kehumasan di DKI. Mungkin juga karena pak WaGub malas utk merubah jam masuknya DKI sendiri.. Ini jelas tidak akan mampu meraih simpati masyarakat. Di Jakarta, PNS kan banyak macam.. PNS Departemen Pusat ya tergantung Mentri-nya masing-2. DepHanKam& juga MabesAD di kawasan MoNas masuk jam 7 pagi sudah jauuh sebelum ada kebijakan apapun dari DKI. Begitujuga, beberapa perusahaan sudah menerapkan flexi-time.. tujuannya dari Departemen HanKam & perusahaan swasta tentu bukan utk membantu DKI mengurangi kemacetan.. tapi menyelamatkan karyawannya dari kemacetan. Jam masuk dunia usaha pada umumnya merujuk pada jam transaksi perbankan dan ini ujungnya adalah kebijakan BI. Perusahaan bidang lain (advertising misalnya), mungkin malah kerja dari rumah, masuk 3 kali seminggu, jam 10-15.. dsb Jam kerja wartawan juga tidak 'konvensional'. Harusnya WaGub menjawab, bahwa yg lain bukan tidak dilakukan.. Dunia usaha perlu di-edukasi; bagaimana caranya mengatur waktu masuk kerja. Bahkan perusahaan-2 swasta asing yg sy ketahui melakukan itu untuk menghemat ruang kerja yg dibutuhkan (work-station). Jadi, pernyataan WaGub tidak hanya sempit.. tapi juga tidak akurat. Kalau masih dalam kewenangannya, seharusnya jam kerja nya PNS-DKI juga turut disesuaikan. Mba Rini, mohon diperjelas kasus teman anak anda tersebut apa benar berangkat 5.30 dan baru tiba di sekolah 7.00 (waktu tempuh 90 menit?) dan dalam wilayah yg sama? Yg anda maksud wilayah yg sama itu apa? Dalam 1 kecamatan yg sama? Atau sama-2 dalam wilayah Jabodetabek? Mohon lebih spesifik.. kalau kata pak Manneke, jangan di-irit-irit informasinya.. kalau kata saya: supaya gugatan anda lebih substansial dan bertanggung jawab. Jadi, harya, setelah diskusi berputar-putar kemana-mana, anda masih tidak juga menjawab pertanyaan diskusi ini. Tapi tidak apa-apa, Karena sudah dijawab oleh prijanto sendiri.. Mungkin pemahaman anda saja yg kurang baik; sy sampaikan bahwa untuk merubah jam masuk sekolah memang butuh intervensi pemerintah daerah sedangkan kalau jam masuk perusahaan swasta tidak.. Dan, belum tentu anak sekolah dikorbankan.. karena kalau mereka berangkat lebih pagi, bisa saving waktu tempuh.. Selanjutnya, seharusnya jam masuk PNS DKI juga disesuaikan. Perusahaan swasta yg mau menerapkan perubahan jam masuk, juga tidak perlu tunggu komando. Salam, -K- rini ------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ dan http://kompas.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: [email protected] [email protected] 5.Untuk bergabung: [email protected] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[email protected] mailto:[email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
