Benar2 prihatin & kecewanya mendengar berita ini hingga membuat darah saya mendidih bila menyebut nama IPDN sekarang atau STPDN dulunya. Bayangkan, 37 siswa/ calon siswa di STPDN/IPDN telah kehilangan nyawa secara sia2. Belum lagi betapa sakit dan kecewanya para orangtua yang telah kehilangan anaknya yang dengan susah payah mereka didik, menyekolahkan dan mendo'akan anaknya sambil berkorban apapun demi masa depan sang anak kelak. Tapi harapan itu menjadi sia2, hilang begitu saja bak ditelan bumi ketika mendapati anaknya telah tewas ditempat tersebut.
Kelihatannya IPDN bisa kita sebut sebagai suatu lembaga pendidikan yang telah berhasil mencetak preman2 intelektual yang tak ber-akhlak. Lihat saja saat tayangan di TV memperlihatkan adegan pembinaan dari para seniornya, dengan gayanya yang "sok jagoan" (iya kalau rame2 !! .... kalau sendiri?? ) mereka dengan pongahnya menunjukkan kekuatan tendangan kakinya (lebih tepat bila saya katakan "menyiksa" ) ketubuh para calon adik2nya dengan sadis dan tidak berprikemanusiaan. Belum lagi hal2 lainnya seperti kehidupan sex mereka yang bebas yang tidak diungkap secara jelas. Perlu juga kita pertanyakan, apakah dizaman orde baru, lembaga ini didirikan memang untuk mencetak preman2 intelektual yang nantinya hanya tunduk dan dukasai oleh si penguasa zalim? Coba kita renungkan, sudah seberapa banyakkah lulusan STPDN atau IPDN yang sekarang ini telah duduk di jabatan2 penting yang tersebar diseluruh Nusantara ini? Apa yang telah dicapai negeri ini selama ini? Bisa dibayangkan, kalau tingkah laku mereka saja seperti itu disaat pendidikan, nah bagaimana dalam realitas kehidupan sosial yang nyata. Apa gak hancur negara ini? sungguh merana bangsaku. Apa yang terjadi dilembaga tersebut berpokok dari fungsi "Pengawasan" yang tidak berjalan. Maksudnya? kita sudah mendengar sendiri dari seorang dosen IPDN yang masih aktif, bapak Inu. Beliau menjelaskan memang ada dan banyak (?) dosen dan pengawas yang secara sengaja ataupun tidak, telah terlibat terjadinya tindak kekerasan didalam IPDN yang tidak bisa/ sukar ditembus untuk memberikan keterangan yang benar secara terbuka. Kasarnya bisa dikatakan bahwa beberapa dosen dan juga pengawas di IPDN bisa diajak kerja sama atau disuap oleh para siswa seniornya untuk mengikuti kehendak senior2 tersebut. Saya sangat menghargai sekali sang dosen tersebut yang telah berani membuka fakta apa yang terjadi sebenarnya disana. Saya hanya mengharapkan bukan hanya si oknum senior saja yang akan diberikan sangsi berat yaitu pemecatan, tapi juga orang2 yang duduk sebagai pengawas dan tentu saja si Rektor pun harus bentanggung jawab atas semua kejadian ini, apalagi kematian siswa telah mencapai 37 orang, atau apa masih mau ditambah? Saya setuju dengan pendapat pak Abdul Gaffar, tidak perlulah lagi mereka dididik secara militer, wong mereka bukan mau masuk militer kok. Ya, kalau menggembleng physik, ya olahraga saja seperti biasanya para atlit ber olahraga dan bukan seperti caranya tentara. Kalau saja pemerintah, dalam hal ini departemen dalam negeri tidak bisa mengambil tindakan tegas dan tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan yang benar, maka sebaiknya tutup saja institusi tersebut. Salam, Her ----- Original Message ----- From: Harry Priyono To: [email protected] Sent: Thursday, April 05, 2007 2:12 AM Subject: [TAG] Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Presiden: Hentikan Kekerasan di Lembaga Pendidikan Kalo memang sudah tidak bisa di perbaiki baik rektornya maupun muridnya.....tutup aja sekolahnya....gitu aja kok repot Abdul Gaffar Karim <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Manurut saya, siapapun rektornya, pasti akan sulit menghindari kasus kekerasan dan penyiksaaan di IPDN. Ini bukan soal siapa yang menjadi rektor. Yang salah adalah sistemnya. Membenahi IPDN (seperti dulu STPDN 'dibenahi' jadi IPDN) bagi saya tak akan menyelesaikan masalah juga. Pangkal masalahnya lah yang menurut saya harus dihilangkan lebih dahulu. Pangkal masalah yang saya maksud adalah digunakannya logika dan metode militeristik dalam penyiapan calon birokrat sipil. Inilah yang menyebabkan banyak sekali penyimpangan dan kasus penyiksaan di lembaga pendidikan yang keseluruhan biayanya kita tanggung bersama itu, dari pajak penghasilan, PPN, dan pajak lain-lain yang kita bayar. Bukan berarti metode militeristik jelek. Metode itu baik, jika diterapkan di akademi militer atau sekolah bintara, atau sekolah Satpam. Namun tidak pada tempatnya untuk diterapkan di sekolah pamong-praja. Saya tak melihat manfaat yang apa2 dari metode baris-berbaris, latihan fisik militer, seragam yang juga sangat berbau militer, dan lingkungan yang kondusif bagi munculnya kekerasan verbal dan fisik dari senior terhadap junior di IPDN. Jika kita menginginkan calon birokrat yang baik, saya kira yang diperlukan adalah gemblengan terkait antara lain dengan: (1) Kemampuan berdialog. Para pimpinan birorasi di setiap level memerlukan kemampuan ini untuk dua tujuan, yakni untuk bisa mendengar pendapat dan aspirasi aparat negara serta masyarakat yang dipimpinnya, serta untuk bisa melakukan komunikasi kebijakan secara persuasif dan asertif. Kemampuan berdialog ini jadi tumpul jika selama masa pendidikan para praja justru dibiasakan dengan bentakan. (2) Kejujuran. Apa masalah kita yang terbesar di negeri ini? Korupsi. Dan apa yang tak diajarkan di lembaga seperti IPDN? Kejujuran dan keberanian untuk menjauhi korupsi. Kita sudah sering dengar bahwa untuk masuk lembaga pendidikan gratis yang menjamin lulusannya dapat pekerjaan usai pendidikan ini, urusan suap-menyuap sangat lazim dilakukan (baca pengakuan salah seorang milister di sini). Jika seorang praja masuk lembaga pendidikan ini dengan menyogok, maka sejak detik pertama ia masuk pendidikan, mentalnya juga sudah mental sogok. Mental seperti ini yang akan dibawanya saat mengemban amanat sebagai birokrat nanti. Demikian pendapat saya. Mudah-mudahan didengar oleh para priyayi di pusat pengambilan keputusan. Wassalam, gaffar
