Di didik dengan cara seperti itu akan menjadi pamong di kelurahan, kecamatan hingga walikota atau bahkan presiden akan jadi apa nasib rakyat negeri
hai anggota DPR terhormat apakah ini tak perlu interpelasi? juga tentang anak yang tak sekolah penduduk yang tertimpa musibah warga yang sulit makan atlit hebat dunia jalan kaki ... interpelasi yuuuuuu ada sebuah mainan baru di senayan namanya "Interpelasi" Keep Fight Dedi Dwitagama Find me more at: http://dwitagama.blogspot.com/ http://trainerkita.blogspot.com/ http://dedidwitagama.4t.com/ SMK Negeri 3 Jakarta - Siapkan Tenaga Kerja Bermutu Vocational Educational School on Business Manajemen Program Keahlian: Adm Perkantoran, Akuntansi, Penjualan Jl. Garuda 63 Kemayoran Jakarta Pusat (T) 62 21 4209629 - 62 21 42889104 (F) 62 21 4209629 (E) [EMAIL PROTECTED] (S) http://smk3jakarta.net On 04 Apr 2007 06:53:46 -0700, Abdul Gaffar Karim <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Manurut saya, siapapun rektornya, pasti akan sulit menghindari kasus > kekerasan dan penyiksaaan di IPDN. Ini bukan soal siapa yang menjadi > rektor. Yang salah adalah sistemnya. Membenahi IPDN (seperti dulu > STPDN 'dibenahi' jadi IPDN) bagi saya tak akan menyelesaikan masalah juga. > > Pangkal masalahnya lah yang menurut saya harus dihilangkan lebih > dahulu. Pangkal masalah yang saya maksud adalah digunakannya logika > dan metode militeristik dalam penyiapan calon birokrat sipil. Inilah > yang menyebabkan banyak sekali penyimpangan dan kasus penyiksaan di > lembaga pendidikan yang keseluruhan biayanya kita tanggung bersama > itu, dari pajak penghasilan, PPN, dan pajak lain-lain yang kita bayar. > > Bukan berarti metode militeristik jelek. Metode itu baik, jika > diterapkan di akademi militer atau sekolah bintara, atau sekolah > Satpam. Namun tidak pada tempatnya untuk diterapkan di sekolah > pamong-praja. Saya tak melihat manfaat yang apa2 dari metode > baris-berbaris, latihan fisik militer, seragam yang juga sangat berbau > militer, dan lingkungan yang kondusif bagi munculnya kekerasan verbal > dan fisik dari senior terhadap junior di IPDN. Jika kita menginginkan > calon birokrat yang baik, saya kira yang diperlukan adalah gemblengan > terkait antara lain dengan: > > (1) Kemampuan berdialog. Para pimpinan birorasi di setiap level > memerlukan kemampuan ini untuk dua tujuan, yakni untuk bisa mendengar > pendapat dan aspirasi aparat negara serta masyarakat yang dipimpinnya, > serta untuk bisa melakukan komunikasi kebijakan secara persuasif dan > asertif. Kemampuan berdialog ini jadi tumpul jika selama masa > pendidikan para praja justru dibiasakan dengan bentakan. > > (2) Kejujuran. Apa masalah kita yang terbesar di negeri ini? Korupsi. > Dan apa yang tak diajarkan di lembaga seperti IPDN? Kejujuran dan > keberanian untuk menjauhi korupsi. Kita sudah sering dengar bahwa > untuk masuk lembaga pendidikan gratis yang menjamin lulusannya dapat > pekerjaan usai pendidikan ini, urusan suap-menyuap sangat lazim > dilakukan (baca pengakuan salah seorang milister di sini). Jika > seorang praja masuk lembaga pendidikan ini dengan menyogok, maka sejak > detik pertama ia masuk pendidikan, mentalnya juga sudah mental sogok. > Mental seperti ini yang akan dibawanya saat mengemban amanat sebagai > birokrat nanti. > > Demikian pendapat saya. Mudah-mudahan didengar oleh para priyayi di > pusat pengambilan keputusan. > > Wassalam, > gaffar
