1. Tidak masalah yg kaya diuntungkan dg pembangunan infrastruktur. Yg menjadi MASALAH adalah the poorest of the poor sering TIDAK diuntungkan sama sekali (banyak studi ttg ini available di internet)... karenanya, yg disebut pembangunan infrastruktur bagi kawasan tertinggal menjadi tdk menyentuh si miskin, hanya kawasannya yg menjadi "tidak terlalu tertinggal lagi"...
2. Tidak masalah juga kalau banyak migrasi ke kota setelah pembukaan kawasan tertinggal melalui pembangunan infrastruktur, TETAPI tujuan pembangunan kawasan tertinggal nya menjadi tidak tercapai (dari kaca mata kebijakan pemerintah)... 3. Urbanisasi memang efisien secara ekonomi (ekonomi aglomerasi), tetapi perlu melihat karakter urbanisasi Asia yg merupakan ledakan dan tidak selalu terkait dg dinamika ekonomi urban (agak mirip dg skala yg lebih kecil dg kasus Afrika, tetapi berbeda sepenuhnya dg kasus negara maju)... kalau tdk hati2 seperti yg saya sampaikan di posting terdahulu, hanya akan memindahkan kemiskinan desa ke kemiskinan kota... 4. Apa yg dikemukakan Pak BTS soal membangun daerah tertinggal berbasis fiskal hanyalah SALAH SATU model pembangunan yg sifatnya KEYNESIAN... peran aktif pemerintah sangat besar, termasuk intervensi ke market, tdk hanya sebagai pelaksana regulasi dan wasit...masih banyak model2 pembangunan yg lain...malahan yg mainstream dipercaya oleh ekonom2 saat ini jelas yg berbasis market dg peran utama private sector, malah tidak peduli dg ruang atau region... regional economics adalah ilmu pinggiran dlm domain ilmu ekonomi, sama pinggirannya dg ekonomi pembangunan...Nah Keynesian di bawa masuk dari economics ke dalam ilmu regional economics yakni dg merubah basisnya dari negara menjadi sub nation/ region...basis berfikir inilah yg digunakan Pak BTS dgn konsepnya yg menggunakan anggaran pemerintah utk pengembangan daerah tertinggal... walaupun ukuran pertumbuhan yg digunakan oleh Pak BTS bukan lagi PDRB, namun lebih luas, namun saya kok merasa cara pikir yg digunakan masih sama, yakni PDRB = C + I + G + (E-Im)...toh peningkatan gaji bidan, dokter, guru, dll akan meningkatkan AGGREGATE DEMAND...bukan begitu Pak BTS?... salam.. --- "B. Dwiagus Stepantoro" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > 1. Susah juga kalau mbangun infrastruktur untuk para poorest of the > poor tanpa mencegah orang yang lebih sejahtera untuk menikmatinya,... > > > 2. Susah pula membangun infrastruktur tanpa menghindari adanya > migrasi ke urban area dan meninggalkan kawasan terpencil menjadi > semakin sepi,... > > 3. Maka saya tidak mengerti permasalahannya di mana dari dua fenomena > tersebut di atas,.... karena kalau ada orang kaya jadi freerider, ya > tidak masalah bukan,masih banyak cara untuk memastikan poorest of the > poor mendapatkan benefit sedikit atau banyak...... adanya migrasi ke > urban area juga tidak ada masalah, kalau memang mamapu meningkatkan > taraf hidup orang itu.... > > 4. Maka pula saya pikir tidak perlu menutup mata pada kemungkinan > effisiensi dan efektifitas dari sebuah aglomerasi dan urbanisasi > .... dan juga kemungkinan ketidakefisiensian (halah, panjang) dan > ketidakefektifitasan (halah lagi,...) dari sebuah urbanisasi yang > memang dipertanyakan ketika fenomena pemindahan kemiskinan desa > terpencil ke kota yang dikemukakan Pak ekoBK malah cenderung terjadi, > .... > > 5. Memangbanyak ketidak efisienan biaya pembangunan infrastruktur > karena pengaruh jarak dan cakupan pelayanan yang jauh dan luas,..... > dan kalau secara logika sederhana memang keliatan efektifnya > pemecahannya adalah pemekaran, dan pembentuka aglomerasi baru di luar > sistem aglomerasi induknya,... > Maka saya senang nih ketika Kota Tangerang Selatan terbentuk > disetujui oleh parlemen, .. paling tidak saya tidak perlu jauh2 lagi > mengurus administrasi utk segala pelyanan ..... > Dan juga pemekaran kabupaten yang terjadi di provinsi NTT dan NTB > yang dalam 3 tahun terakhir sudah bertambah 6-9 kabupaten baru,... > karena banyak daerah2 terpencil memang tidak terlayani akrena sistem > aglomerasi yang ada sebelumnya tidakpunya kapasitas (atau tidak > cerdas ??) untuk mendeliver pelayanan sampai ke desa-desa > terpencilnya,... > masalah cost efisiensi dan cost efektifitas dari pemekaran itu memang > masalah lain,... > Tapi paling tidak, pusat jadi memang harus turut pula bertanggung > jawab terhadap aglomerasi-aglomerasi daerah terpencil itu,.... > karena memang tidak ada cara lain barangkali untuk mempush pusat > untuk mengembangkan daerah2 terpencil itu,... > > 5. Saya malah penasaran dengan usulan pak BTS untuk menggunakan > pendekatan pembiayaan melalui anggaran belanja daerah untuk daerah2 > terpencil itu,...... apakah ada studi empirisnya, pengalaman > sekilas,... > Tapi emmang pernah dibahas dulu, bahwa yang penting adalah daerah > terpencil itu adalah emndapatkan pelayanan umum yang paling standard > ajah dulu,.. baru berpikir ambisius "mengembangkan" daerah terpencil > itu,.... paling tidak sektor kesehatan dan pendidikan dan ketahanan > pangannya,.... > saya pikir anggaran belanja daerah untuk ketiga sektor itu memang > yang sangat krusial,... dan harusnya bisa diutak-atik oleh pemda > sekreatif mungkin,... > mungkin perbanyak anggaran untuk belanja daerah untuk gaji bidan dan > dokter desa, tambahan honor untuk dokter PTT, tambahan gaji dan honor > untuk penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan, sekolah keliling, > puskesmas keliling, perpus keliling, honordan gaji guru keliling, > kelas desa, pos yandu,perkuat sistem askeskin, kelompencapir, dll.... > tak perlu bangun2 infrastrukutr yang kadang kita lupa mengukur > efesiensi dan efektifitasnya ketika bikin design nya,.... > > maaf cuman komentar ngawur. heheheh > > salam dari jakarta,.. > eh salah, dari Rempoa, Tangerang Selatan, Banten > > dwiagus > > > > Eko BK <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Pak Aunur, Pak BTS, dan Bung Muli, > > Senang juga topik ini diangkat kembali. Kalau Pak Aunur dan Bung > Muli > tidak keberatan melihat kembali posting2 terdahulu, topik ini sudah > banyak juga saya dan Pak BTS tulis... > > Bung Muli tidak sepenuhnya salah (dan Pak BTS tidak sepenuhnya > benar) > ketika dikatakan bahwa Planner lebih condong pada (istilah Pak) BTS: > "region based development"... mengapa? lihat saja di RTRWN, yg > dibahas > adalah "kawasan andalan", "kawasan tertinggal", dsb... jadi fokusnya > pd > kawasan/ region nya, bukan pd "orang" nya... pdhal dlm kawasan2 > andalan > dan tertinggal tersebut terdapat: > 1. orang kaya dan orang miskin. > 2. orang2 tsb bisa saja migrasi...seringkali kita beranggapan bahwa > people stay di sana terus... > > Akibatnya: > 1. program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah ke kawasan2 > tertinggal, misalkan, sering tidak memberikan benefit pd the poorest > of > the poor... malah yg diuntungkan orang2 kaya di kawasan2 tsb... > 2. dengan terbukanya suatu kawasan yg terjadi seringkali migrasi > dari > kwsn tsb ke perkotaan yg membuat kawasan tsb menjadi semakin > tertinggal... beberapa kabupaten di Madura adalah contoh nyata... > mungkin juga Garut Selatan... dan masih banyak implikasi lainnya... > > Topik ini sebetulnya topik lama dalam dunia akademik... pertamakali > dilemparkan oleh Louis Winnick di tahun 1966: "Place Prosperity vs > People Prosperity" (sayangnya papernya tdk dpt saya temukan di > internet)... kemudian diangkat lagi oleh Roger Bolton dlm artikel di > jurnal Urban Studies (hard copynya bisa di copy di perpus PL ITB yg > mengkoleksi jurnal pd tahun tsb)... > > http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/curs/1992/00000029/00000002/art00003;jsessionid=4l56isb4umgc4.victoria > > Di internet, masalah ini juga dibahas di blog ini: > > http://planningresearch.blogspot.com/2007/02/place-based-vs-person-based-community.html > > Contoh negara yg pernah menerapkan place prosperity adalah Perancis > dg > Amenagement du territoire nya, yg menggabungkan usaha pembangunan > ekonomi regional dan nasional dg pembangunan spasial...tetapi > penerapan > kebijakan ini pun sangat terkait dg pemenang politik di negara > tsb... > kebijakan amenagement du territoire ini dimulai oleh pemerintah > Perancis ketika sosialis memegang tampuk pemerintahan bahkan > diangkat > di bawah kantor perdana menteri... Namun Pemerintah Perancis memang > lebih serius, beberapa hal yg dipengaruhi kebijakan ini antara lain > pembangunan TGV, pemberian insentif pajak bagi pengusaha yg invest > di > luar Paris, pengembangan 8 metropolitan penyeimbang Paris (pernah > saya > diskusikan panjang dg Pak Aby di milis ini), dll...di Indonesia kita > baru sebatas penetapan kawasan andalan, tertinggal, kapet, dan > sedikit > dana pembangunan... semoga kantor Pak Aunur bisa menambah serius > program ini... > > namun kembali, program place prosperity atau region based devt ini > program yg mahal...lebih efisien menyuruh masyarakat utk migrasi spt > saran Bung Muli... tapi seperti diskusi saya dg Pak Aby ttg migrasi, > tdk semudah itu menyuruh, mendukung orang utk melakukan migrasi, > banyak > faktor mulai dari institusi, kultur, yg membuat orang enggan > bermigrasi... lagi pula urbanisasi berupa migrasi ke urban pun tdk > terlalu banyak gunanya tanpa transformasi kultur, pola pikir, sikap, > sistem produksi dari pola rural ke pola urban... tanpa itu, yg > terjadi > hanya urbanisasi semu, hanya memindahkan kemiskinan desa menjadi > kemiskinan kota... > > Mengapa saya senang topik ini diangkat kembali? Karena saya masih > penasaran dg jawaban, dan ingin belajar, paling tdk pengalaman > empirik > dari bapak2... Indonesia adalah negara unik, kepulauan yg luas dg > penduduk yg tersebar membuat pembangunan region based menjadi mahal, > tetapi di sisi lain umumnya setiap suku memiliki keterkaitan kuat > secara adat, kultur, dg place di mana mereka berasal yg membuat > region > based devt tdk bisa dikesampingkan, karena akan membuat kecemburuan > antar suku dan keinginan memisahkan diri dari NKRI muncul... so > bagaimana jawabannya? tidak dapat dicari di literatur karena > keunikan > bentuk Indonesia...semoga bapak2 tdk berkeberatan membagi ilmu... > terimakasih.. > > salam dari Savannah..eh Paris...hehe.. > > Eko... > > --- Aunur rofiq <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > milister ysh > > Saya senang dengan wacana tentang "region based development" vs > > "people based development", untuk membangun daerah tertinggal, > karena > > saat ini sedang ada debat diantara para birokrat dalam upaya > > mengurangi "kemiskinan", apakah harus dengan pemberian bantuan > > langsung pada masyarakat (BLM) seperti yang akan dilakukan melalui > > PNPM mandiri. Atau kita harus melalui pendekatan region based > > development lebih dahulu atau dua-duanya...... atau PNPM mandiri > > hanya sebuah upaya jangka pendek bagi keperluan "politik" atau > memang > > PNPM cocok untuk membangun daerah tertinggal ? Saya ingin > memperoleh > > pencerahan tentang kedua "term" diatas. Mudah2an bung BTS atau > bung > > Muli mau menjelaskan lebih lanjut > > salam > > > > > > ----- Original Message ---- > > From: Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> > > To: [email protected] > > Sent: Tuesday, September 18, 2007 8:46:14 PM > > Subject: Re: [referensi] Membangun Daerah Terpencil > > > > > === message truncated === ____________________________________________________________________________________ Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel. http://travel.yahoo.com/
