Pak Bambang & rekan-rekan ysh, Terkait dengan judul "membangun daerah terpencil" (walaupun pak BTS khusus membahasnya dari aspek fiskal), mungkin ada referensi yang menarik, yaitu dokumen/laporan yang terkait dengan program Bappenas/UNDP di Tanah Papua, yaitu People-centered Development Programme (PDP). [ http://www.undp.or.id/papua/, lalu klik reports]
Dalam "Multistakeholder Synthesis of the Development Situation in Papua" (2005), saya agak tercengang membaca paragraf berikut: "Penggunaan kapasitas keuangan daerah ... sangat bervariasi antar daerah, tetapi pada umumnya porsi terbesar dipakai untuk belanja rutin/operasional. Pada tahun 2002, rata-rata 63% dari jumlah penerimaan digunakan untuk belanja rutin/operasional... rata-rata 5% digunakan untuk pendidikan... rata-rata 2% untuk kesehatan." Bagaimana tanggapan Pak Bambang tentang ini? Selain itu, saya mau angkat pertanyaan yang mungkin agak kontroversial/nyeleneh. Gak apa2 ya... Sorry, soalnya kaitannya lebih ke tata ruang :) Selama ini, kok kita cenderung take for granted tentang persebaran penduduk di daerah terpencil? Kesannya, karena kondisi ini adalah given, kita (mungkin lebih tepat pemerintah) HARUS melayani semua orang/penduduk, bahkan ketika hanya ada segelintir penduduk di pucuk gunung sana. Akibatnya, biaya untuk melayani segelintir orang itu sangat mahal. Kembali dalam laporan sintesis pembangunan Papua di atas, saya menemukan berulang kali kalimat seperti ini: "Sebagian besar anak kampung SD tidak dapat melanjutkan ke SMP karena letak sekolah yang jauh." "Guru yang berkualitas enggan bertugas di kampung." "Pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh warga mengingat wilayah yang luas, dan permukiman penduduk yang tidak terkonsentrasi; diperlukan prasarana dan sarana pelayanan dan pemberian pembiayaan yang optimal disertai ketenagaan dengan jumlah dan kwalitas memadai." "Minimnya infrastruktur membatasi akses pedagang melakukan perjalanan atau komunikasi ke daerah terpencil, membatasi akses ke pasar..." Loh, yang letaknya jauh itu SMP-nya atau kampung-nya? Mana yang lebih "baik" (baik dalam arti apapun): menyediakan layanan dan infrastruktur sampai ke kampung-kampung (artinya membangun/meng-"kota"-kan *wilayah *desa), atau memindahkan kampung-kampung - yang mungkin isinya cuma puluhan orang - ke daerah kota (artinya membangun/meng-"kota"-kan *orang *desa, sambil membiarkan wilayah desa tetap jadi wilayah desa)? Memang, ini pertanyaan lama. Tapi saya masih penasaran. Salam, Muli On 9/5/07, Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > >
