Ysh Muli dan milister lainnya. Halo Muli apa khabar?
Memang mencengangkan kalau sebagian besar APBD itu untuk mendanai urusan pemerintahan, yaitu rata-rata 63% untuk belanja rutin dan operasional. Dan hanya sekitar 18% untuk investasi publik. Tetapi tidak usah terlalu risau sebab dari 63% tersebut, sekitar 30% adalah untuk menggaji guru dan paramedis (jadi tidak hanya untuk birokrat, tetapi juga untuk pelayanan). Kemudian sekitar 25% memang untuk gaji pegawai dan pemeliharaan, dan sekitar 7% untuk DPRD, sisanya untuk lain-lain urusan pemerintahan. Kalau tercatat untuk pendidikan itu 5% masih lumayan, saya pernah menghitung rata-rata hanya 3%. Jadi kalau untuk pendidikan dari 3% atau 5% dinaikkan menjadi 20%, maka akan sangat merepotkan bagaimana mengaturnya. Soal distribusi penduduk yang cenderung "take for granted" memang rada aneh. Kalau mau efisien memang lebih baik di"aglomerasi"kan. Tapi pemikiran semacam ini tidak "main-stream" ya. Malah Departemen Nakertrans mau membangun banyak (120?) kota terpadu mandiri (KTM) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan biaya Rp 7 triliun pada TA 2008. Menkesra juga mau mbangun kota-kota baru di daerah-daerah terpencil. Itu khan "blunder"? Ditjen Tata Ruang juga terus mengembangan tata ruang daerah-daerah remote..entahlah "..dream comes true" atau "... true goes dream". Di Departemen Kelautan dan Perikanan juga ada Direktorat Penataan Ruang Daerah Pesisir (bukankah sebagian besar pesisir adalah daerah remote?). Ya entahlah, kita monitor dan evaluasi saja, seberapa jauh kinerja program yang dibuat. Semoga berhasil. Thanks. CU. BTS. ----- Original Message ----- From: Mulya Amri To: [email protected] Sent: Tuesday, September 18, 2007 3:52 PM Subject: Re: [referensi] Membangun Daerah Terpencil Pak Bambang & rekan-rekan ysh, Terkait dengan judul "membangun daerah terpencil" (walaupun pak BTS khusus membahasnya dari aspek fiskal), mungkin ada referensi yang menarik, yaitu dokumen/laporan yang terkait dengan program Bappenas/UNDP di Tanah Papua, yaitu People-centered Development Programme (PDP). [ http://www.undp.or.id/papua/, lalu klik reports] Dalam "Multistakeholder Synthesis of the Development Situation in Papua" (2005), saya agak tercengang membaca paragraf berikut: "Penggunaan kapasitas keuangan daerah ... sangat bervariasi antar daerah, tetapi pada umumnya porsi terbesar dipakai untuk belanja rutin/operasional. Pada tahun 2002, rata-rata 63% dari jumlah penerimaan digunakan untuk belanja rutin/operasional... rata-rata 5% digunakan untuk pendidikan... rata-rata 2% untuk kesehatan." Bagaimana tanggapan Pak Bambang tentang ini? Selain itu, saya mau angkat pertanyaan yang mungkin agak kontroversial/nyeleneh. Gak apa2 ya... Sorry, soalnya kaitannya lebih ke tata ruang :) Selama ini, kok kita cenderung take for granted tentang persebaran penduduk di daerah terpencil? Kesannya, karena kondisi ini adalah given, kita (mungkin lebih tepat pemerintah) HARUS melayani semua orang/penduduk, bahkan ketika hanya ada segelintir penduduk di pucuk gunung sana. Akibatnya, biaya untuk melayani segelintir orang itu sangat mahal. Kembali dalam laporan sintesis pembangunan Papua di atas, saya menemukan berulang kali kalimat seperti ini: "Sebagian besar anak kampung SD tidak dapat melanjutkan ke SMP karena letak sekolah yang jauh." "Guru yang berkualitas enggan bertugas di kampung." "Pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh warga mengingat wilayah yang luas, dan permukiman penduduk yang tidak terkonsentrasi; diperlukan prasarana dan sarana pelayanan dan pemberian pembiayaan yang optimal disertai ketenagaan dengan jumlah dan kwalitas memadai." "Minimnya infrastruktur membatasi akses pedagang melakukan perjalanan atau komunikasi ke daerah terpencil, membatasi akses ke pasar..." Loh, yang letaknya jauh itu SMP-nya atau kampung-nya? Mana yang lebih "baik" (baik dalam arti apapun): menyediakan layanan dan infrastruktur sampai ke kampung-kampung (artinya membangun/meng-"kota"-kan wilayah desa), atau memindahkan kampung-kampung - yang mungkin isinya cuma puluhan orang - ke daerah kota (artinya membangun/meng-"kota"-kan orang desa, sambil membiarkan wilayah desa tetap jadi wilayah desa)? Memang, ini pertanyaan lama. Tapi saya masih penasaran. Salam, Muli On 9/5/07, Bambang Tata Samiadji <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
