On Thu, 13 Apr 2000, Press wrote:
> Diem??? Salah bung WAM. Beberapa posting saya telah mengecam keputusan bodoh
> dalam menaikkan penghasilan pegawai negeri kali ini. Trend yang berkembang
> didunia, perbandingan antara gaji terendah dan tertinggi harus semakin
> sempit, 25 kali masih tolerable, 10 kali dianggap ideal.
WAM:
Gud.
Sori, ane belon baca posting engkong. Tapi, ane percaye kok.
> Kalau Ketua BPPN dapat 125 juta plus plus, maka pegawai terendah di
> Indonesia minimal harus menerima 12,5 juta plus plus juga.
WAM:
Lah, BPPN apa bisa dijadikan acuan?
Pan itu badan ad hoc aja. Dan lazimnya, sesuatu yang ad hoc lebih mahal
biayanya.
> Malah saya bilang mengapa tidak dibebaskan saja masing masing pegawai
> menetapkan gajinya sendiri. Mungkin ini akan diketawain banyak pihak, tetapi
> saya punya elaborasinya, dan sangat valid, karena terbukti jalan dengan
> produktivitas sangat tinggi.
WAM:
Kurang komplit kong.
Mestinya, selain dibebaskan juga diberi ancaman dong. Barangsiapa tidak
bekerja sesuai target, dikemplang. Kalau kebebasan tidak disertai tuntutan
kewajiban, itu anarki kong. Persis kayak mahasiswa Forkot.
> Berbeda dengan paham banyak orang, saya berpendapat, dan melaksanakan
> dikelompok kerja saya, bahwa effisiensi dapat dicapai melalui employee
> satisfaction. Sementara, sangat banyak yang menganut short cut effisiensi
> adalah dengan memotong biaya pegawai. Wis gak nyambung blass.
WAM:
Tul.
Seorang eksekutif yang saya kenal juga menerapkan konsep ini. Buat dia,
tidak apa menaikkan gaji karyawan. Yang penting, hasil yang diperoleh
lebih gede dari nilai tambahan cost karena gaji ini. Tapi, untuk PNS yang
kriteria hasilnya sering nggak jelas, gimana cara membuat tolok ukur
produktivitas ini kong?
- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
