On Sun, 16 Apr 2000, Yap wrote:

> > WAM:
> > Oleh bawahan. Nantinya, tiap dua tahun akan ada pilihan atasan baru. Nah,
> > di situ lah bawahan _berkuasa_. Iya sih, tergantung persepsi tiap anak
> > buah. Yang jelas, kalau dianggap tidak sukses menjalankan mandatnya, ya
> > pasti nggak diberi suara lagi.
 
> yap:
> Bisa agak konkrit, mandatnya itu misalnya apa?
> Yang saya ingin tahu apakah mandat itu berisi keinginan bawahan atau
> keinginan BPPT.

WAM:
Tiap calon direktur, sebelum dipilih, harus presentasi, mau dibawa kemana
ini direktorat. Tolok ukurnya ada. Jadi, dengan _janji_ itu pula dia
dinilai. Kalau janji dan faktanya nggak sesuai, ya berarti dia gagal.

> >WAM:
> > PS. Nek sing nilai atasan, ya kembali lagi ke sistem lama mbah. Wong kita
> > mau pakai sistem baru kok. Biar atasan tidak semau wudelnya sendiri dalam
> > mengelola unit kerja.
 
> yap:
 
> Kalau nggak salah di PNS ada DP3 untuk individual performance appraisal.
> Apakah DP3 (atau semacamnya) diisi atasannya atau diisi berdasarkan angket
> (tanpa nama) dari seluruh bawahannya, kemudian atasannya tinggal memindahkan
> hasilnya dan menanda tangani? Idealnya performance appraisal per 6 bulan,
> kalau 2 tahun ya kelamaan.

WAM:
Di tempat saya, DP3 cuma formalitas. Atasan tidak akan main-main dengan
memberi nilai jelek. Apalagi jika dasarnya hanya masalah pribadi.
Pokoknya, nggak ada atasan nekan anak buah di BPPT. Beda banget dengan
depertemen/BUMN yang kadar feodalismenya kuat sekali. Hidup-matinya 
bawahan seperti ditentukan atasan. Dengan akibat, anak buahnya ABS.
Tukang ngolor. 

> >WAM:
> > Yang jelas mbah, di BPPT suasana kerja amat demokratis. Artinya, bawahan
> > tidak perlu munduk-munduk di hadapan atasan. Atasan pun bisa kita _marahi_
> > jika menurut logika kita yang dilakukan atasan itu salah. Di mana lagi
> > bisa ditemukan suasana kerja macam ini mbah?
 
> yap:
> Apakah dengan suasana kerja seperti itu motivasi dan kepedulian karyawan
> meningkat?
> Apakah kinerja tim juga meningkat?
> Ada nggak hasil konkrit (finansial, misalnya) bagi karyawan selain
> 'kebebasan' itu 

WAM:
Yang jelas, itu membuat karyawan tidak tergantung pada atasan untuk
menterjemahkan policy. Lihat di departemen. Begitu atasan nggak ada,
bingung semua bawahannya. Mau ngapain? Kayaknya bawahan cuma robot yang
mengerjakan perintah atasan. Yang jelas, orang terbiasa bekerja tanpa
harus diawasi. Hasil konkrit (semisal hasil finansial), jelas ada. Itu
gunanya calon direktur harus presentasi. Bisa nggak, dia menjanjikan
tambahan amplop gaji (tanpa korupsi!). Sebagai konsultan, kerja BPPT kan
nggak dibatasi di lingkungan pemerintah. Dan memang misi BPPT tidak
terbatas pada lembaga pemerintah. Idealnya, BPPT lebih banyak menerima
order (dan penghasilan) dari swasta. Seperti lembaga serupa di luar
negeri. 

Jelas, untuk jadi direktur tidak hanya berbekal kemauan. Tapi juga
kemampuan untuk meningkatkan performance direktorat.

Udah ah. Ntar dikira ngecap lagi.



- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com 
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI 
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]

Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!











Kirim email ke