CiKEAS> Risiko (Politik) Sistemik
= THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center] Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya, nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia." = [Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia Quotient] Memperingati Hari anti Korupsi 9 Desember 2009 dan Hari HAM 10 Desember 2009 "Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia." Risiko (Politik) Sistemik Senin, 14 Desember 2009 | 03:09 WIB Oleh : A Prasetyantoko Pernyataan Menkeu Sri Mulyani di Wall Street Journal tentang perseteruannya dengan Aburizal Bakrie, terkait hak angket DPR, tak menyurutkan gelombang politik penggugatnya. Itu berarti secara politik terjadi dampak sistemik. Dan secara ekonomi, dampak sistemik penalangan kian dipertanyakan. Benarkah perekonomian lebih buruk jika Bank Century tak diselamatkan? Ini tak bisa dijawab karena fakta talangan Rp 6,76 triliun sudah terjadi. Dalam ilmu ekonomi, kita bisa menilai ”benar-salah”-nya sebuah kebijakan melalui simulasi counterfactual. Saat krisis 1997/1998, banyak studi dilakukan guna menguji kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga hingga 70 persen. Beberapa menyimpulkan, jika BI tidak menaikkan suku bunga kredit mengikuti saran IMF, krisis tak separah itu. Artinya, kebijakan menaikkan suku bunga membuat efek pro-siklus, krisis makin dalam. Dalam kasus itu, meski terbukti ada ”kesalahan” kebijakan, tak satu pun pengambil kebijakan dihukum. Bank Century Bank Century, sebagai hasil penggabungan Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC, sudah bermasalah sejak awal terbentuk, 2004. Dua bulan setelah bergabung, BI menemukan pelanggaran rasio kecukupan modal, saat itu, sebesar minus 132,5 persen. Padahal, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/8/PBI/2003 mensyaratkan, bank sehat harus memiliki kecukupan modal minimal 8,0 persen. Selama 2005-2007 ditemukan aneka pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Tahun 2008-2009, otoritas mengetahui penjualan produk reksa dana Antaboga, tetapi Bank Century tetap bertahan. Bulan September-November 2008 merupakan puncak krisis global, berpusat di pasar keuangan AS. Indeks Dow Jones Industrial Average sebagai salah satu jangkar investasi pasar keuangan global tersungkur pada level terendah mendekati 7.000 poin, pertengahan November. Padahal, awal November masih bertengger di atas 9.500 poin. Kondisi pasar modal domestik juga tak kalah buruk. Pada bulan-bulan itu, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia menyentuh level terendah 1.111,39 poin. Harga Surat Utang Negara juga merosot drastis (depresiasi sekitar 30 persen) sehingga pemerintah harus menanggung kenaikan yield hingga 17,14 persen. Efek berantai menjalar penurunan cadangan devisa hingga 12 persen dalam tiga bulan menyusul melemahnya nilai tukar hingga menyentuh Rp 12.000/dollar AS. Lembaga pemeringkat juga menurunkan credit default swap mencapai rekor tertinggi sehingga surat utang kita cenderung dihindari investor. Rentetan ke sektor riil juga terasa dengan meningkatnya laju inflasi ke 12,65 persen. Sebagai respons sistemik atas kekacauan finansial, pemerintah mengeluarkan tiga perppu penting. Pertama, Perppu No 2/2008 tentang perubahan UU BI yang memungkinkan BI mengeluarkan fasilitas pendanaan jangka pendek. Kedua, Perppu No 3/2008 tentang perubahan penjaminan deposito oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Ketiga, Perppu No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai dasar terbentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan. Dana talangan Dalam kapasitasnya sebagai Ketua KSSK, Menkeu (akhirnya) menandatangani pemberian dana talangan Bank Century. Ada lima alasan mengapa bank itu mendapat suntikan; dikhawatirkan akan merusak lembaga keuangan (perbankan); menimbulkan dampak sistemik pasar uang; nilai tukar mengganggu sistem pembayaran; memengaruhi psikologi pasar; dan sektor riil. Sederhananya, jika tak diselamatkan, terjadi bahaya sistemik. Padahal, total aset bank itu ”hanya” Rp 15 triliun, (0,5 persen dari total aset perbankan). Jumlah nasabah kecil sekitar 65.000, sekitar 0,1 persen dari total nasabah bank. Sementara dana pihak ketiga Rp 10 triliun atau kurang dari 1,0 persen dari total dana pihak ketiga. Memang ukuran tidak bisa menjadi patokan. Sebuah bank kecil Northern Rock (Inggris) dan Bear Stearns (AS) terpaksa diselamatkan karena rangkaian transaksinya menyebar ke mana-mana. Jika tidak diselamatkan, dikhawatirkan menggugurkan sistem keuangan. Namun, ada fakta lain yang tampaknya relevan diperhatikan. Beberapa waktu lalu, Dubai World, sebuah perusahaan investasi raksasa Timur Tengah, menyatakan tak mampu membayar sebagian kewajibannya. Akibatnya, hampir semua pasar finansial kawasan Timur Tengah bergejolak. Bahkan, dampak sistemiknya menjalar ke pasar modal AS, Eropa, dan Asia, t
CiKEAS> RI envoy extends x`mas greetings to Christians in London
Reflection: Bagaimana dengan presiden NKRI, apakah beliau juga akan menyampaikan ucapan yang sama kepada masyarakat Nasrani di Indonesia? http://www.antaranews.com/en/news/1260773536/ri-envoy-extends-xmas-greetings-to-christians-in-london RI envoy extends x`mas greetings to Christians in London Monday, December 14, 2009 13:52 WIB | National | | Viewed 161 time(s) London (ANTARA News) - Indonesian ambassador to Great Britain Yuri Octavian Thamrin wished Christmas peace to members of the Indonesian community celebrating Christmas in London on Sunday night. "Held at Queens Park Community School in London, the Christmas party was attended by hundreds of Indonesians in Britain," Indonesian Embassy spokesman Billy Wibisono told ANTARA here on Monday morning. Wibisono said the Indonesian ambassador to Great Britain in his address expressed hope that the Christmas values of peace, joy, and brotherly love could be practiced in daily life. He quoted Yuri Thamrin as saying that Indonesia is a pluralist nation and therefor the Christmas season this time was expected to bring peace, joy, and harmony among all people of the country. Meanwhile, the economic counselor at the Indonesian Embassy here, Tumpal Hutagalung, said the birth of Jesus as the Prince of Peace was the desire of Indonesian Christians in Britain for a lasting peace on earth. Hutagalung expressed hope that religious harmony and tolerance in Indonesia would be an example for other countries to follow. The Christmas party in London was organized by Indonesian Christians from various denominations in Britain. (*)
CiKEAS> PT di Indonesia Jadi Universitas Kelas Dunia, Mungkinkah?
Refleksi : Kemungkinan selalu ada! Tetapi untuk kemungkinan menjadi kenyataan harus ada bukti. Buktinya bukan dari banyaknya mahasiswa atau diciptakan orang bergelar, melainkan dari banyaknya penyelidikan ilmiah dan banyak publikasi hasil-hasil penyelidikan tsb. Kalau cuma cetak gelar sampai dunia kiamat 2012 atau sesudah tahun tsb tak akan ada kelas dunia, mimpin tetap mimpi. http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/pt-di-indonesia-jadi-universitas-kelas-dunia-mungkinkah/ Sabtu, 12 Desember 2009 12:28 PT di Indonesia Jadi Universitas Kelas Dunia, Mungkinkah? OLEH: STEVANI ELISABETH JAKARTA - Menyandang status world class university (universitas kelas dunia) memang menjadi impian perguruan tinggi (PT) di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, beberapa PT terkemuka di Indonesia sudah mempunyai target untuk menyandang status tersebut. Mantan Wakil Rektor University of Hong Kong Prof Kai-Ming Cheng, dalam sebuah kesempatan pernah menjelaskan latar belakang yang sangat menarik tentang pentingnya sebuah perguruan tinggi menjadi universitas kelas dunia. Menurutnya, kondisi dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat besar, baik di bidang sosial, organisasi, model pekerjaan, dan perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternalnya. Sekarang ini individu yang bekerja pada frontline (berhubungan langsung dengan masyarakat-red), lanjut Kai-Ming Cheng, tidak bisa survive apabila tidak mengikuti gerak perubahan, yaitu dapat bekerja dengan tim, tidak memiliki keterampilan berlapis, tidak mempunyai kepribadian yang bagus, tidak kreatif dan tidak berani mengambil risiko. "Di Hong Kong, akibat perubahan ini sedikitnya 300.000 orang per tahun menjadi penganggur. Pemerintah Hong Kong tidak punya cara lain kecuali mendongkrak pendidikan tingginya agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat. Salah satunya dengan mendesain perguruan tinggi berkelas dunia," kata salah satu konseptor world class university di University of Hong Kong ini. Oleh sebab itu, pada tahun 1999-2000, pemerintah Hong Kong melakukan reformasi besar terhadap sistem dan paradigma pendidikan di Hong Kong. Berdasarkan Times Higher Education Supplement pada tahun 2007, dari seratus universitas terbaik di dunia, University of Hong Kong berada pada urutan 18 besar, berdekatan dengan Universitas Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, dan Massachusetts Institute of Technology. Dalam rangka menuju universitas kelas dunia, harus ada empat hal dalam setiap satuan pendidikan tinggi yaitu reputasi internasional, prestasi penelitian, lulusan yang terkemuka, dan partisipasi internasional. "Kalau empat hal ini belum terpenuhi, jangan bermimpi menjadi universitas kelas dunia," tegas Kai-Ming. Tiga lembaga pemeringkat global yang menjadi rujukan untuk mengukur reputasi internasional yakni Times Higher Education Supplement, Shanghai Jio Tong World University Ranking, dan Webometrics Rangking of World Universities. Times Higher menggunakan komposisi penilaian dilihat dari reputasi akademik berdasarkan peer review (40 %), survei pengguna/employer review (10%), mahasiswa internasional (5%), international staff (5%), rasio mahasiswa:dosen (20%), dan rata-rata sitasi per dosen (20%). Shanghai Jiao Tong memakai standar penilaian: lulusan yang memenangi nobel (10%), staf pemenang nobel (20%), hasil riset staf dikutip dalam 21 bidang (20%), artikel dalam nature dan science (20%), artikel dalam jurnal internasional (20%), kinerja akademik relatif terhadap ukuran institusi (10%). Sementara itu, Webometrics melihat pemanfaatan ICT sebagai indikator, yakni ukuran website (20%), link/jumlah sambungan yang diterima dari luar (50%), jumlah rich files (15%), serta publikasi ilmiah, laporan, jumlah sitasi dan lainnya (15%). Dalam segi pembiayaan, ada tiga hal yang secara simultan dapat dilakukan, yaitu pendanaan melalui APBN, donasi pihak swasta dan peran lembaga-lembaga pilantropy. Kai-Ming mengatakan bahwa membangun universitas kelas dunia bukanlah pekerjaan yang bisa diraih dalam semalam. "Kendati demikian harus dimulai. Jika tidak dimulai, suatu negara tidak akan pernah sampai pada puncak pencapaian itu," lanjutnya. Masih Jauh Bila mengacu pada kriteria yang dibuat oleh ketiga lembaga pemeringkat tersebut, keberadaan PT di Indonesia masih jauh dari kriteria universitas kelas dunia. Menurut Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal, bila dilihat dari titel jurnal untuk 1 juta penduduk, Indonesia baru memiliki 0,8 artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. Jumlah tersebut masih jauh dari India yang sudah ada 12 artikel dan Malaysia yang sudah memiliki 21,3 artikel, yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional. Fasli mengakui, ada beberapa artikel di Malaysia yang masuk dalam jurnal internasional merupakan artikel yang dibuat oleh dosen-dosen asal Indonesia. "Kita tidak bisa mengklaim itu, meski
CiKEAS> Pembuktian Terbalik dan Tindak Pidana Korupsi
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=12455 2009-12-14 Pembuktian Terbalik dan Tindak Pidana Korupsi SP/Alex Suban Oleh: Bambang Widjojanto,Legal Advisor Partnership for Governance Reform Pascakasus kriminalisasi pimpinan KPK yang sangat menghebohkan, sebagian publik masih penasaran dan "marah", karena pihak yang diduga melakukan rekayasa kriminalisasi seolah tidak tersentuh hukum. De facto, proses hukum terhadap pihak yang diduga keras secara telah jelas dan tegas berkomunikasi mengatur rekayasa kasus, maupun pihak-pihak lainnya yang disebut keterlibatannya dalam kasus, belum dilakukan secara optimal, untuk tidak menyebutnya, mereka tidak tersentuh hukum. Salah satu isu lain yang mengemuka selain hal tersebut di atas berkaitan dengan masalah pembuktian terbalik. Ada banyak kalangan yang membuat pernyataan keliru dan/atau bahkan salah paham mengenai pembuktian terbalik. Kalangan dimaksud mendesak dan menuntut agar pembuktian terbalik dirumuskan dalam revisi UU pemberantasan korupsi mendatang. Secara de facto, pembuktian terbalik secara tidak sadar telah ada dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Lihat saja ketika Polisi Lalu Lintas yang acapkali menanyakan SIM dan STNK pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Asumsi dasar di balik tindakan petugas dimaksud adalah, seorang pengemudi yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas atau terkadang tidak melanggar sekalipun, selalu diminta untuk memperlihatkan SIM-nya. Pertanyaan tersebut dapat dianggap sebagai keadaan di mana pengemudi diminta membuktikan dirinya memiliki SIM sehingga seyogyanya tidak melanggar lalu-lintas. Kasus itu memperlihatkan seseorang di jalan raya diminta untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, karena seharusnya mereka yang mengemudi di jalan raya sudah memiliki SIM. Dianggap Bersalah Pada hukum acara pidana, tersangka dan/atau terdakwa dilindungi hak-haknya. Ada dua hal penting yang ditujukan untuk melindungi tersangka/terdakwa, yaitu: pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Kedua, tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau non-self incrimination. Pada sistem pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Semula, sistem pembuktian terbalik ini digunakan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan perusakan lingkungan. Pada kasus dimaksud, pencemaran acapkali dilakukan oleh pihak tertentu yang menggunakan teknologi tinggi, sehingga pembuktiannya memerlukan proses yang sulit. Itu sebabnya, pihak yang dituduh melakukan pencemaran diminta untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Perkembangan penerapan pembuktian terbalik juga disebabkan adanya perubahan paradigmatik perlindungan hukum dalam suatu kasus tindak pidana. Pihak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana juga perlu dilindungi tidak hanya perlindungan atas kepentingan tersangka/terdakwa semata. Secara de jure, pembuktian terbalik telah diatur di dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian terbalik yang dirumuskan dalam perundangan itu disebut sebagai "pembuktian terbalik berimbang" terhadap terdakwa. Maksudnya, penuntut umum juga berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa, selain terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 37 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi. Di dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pembuktian terbalik berimbang tersebut digunakan di dalam proses pembuktian di muka persidangan, khususnya berkaitan dengan jumlah harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, yang diduga tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. Hal itu dapat berkaitan dengan berbagai pokok perkara sebagaimana dirumuskan dalam sejumlah pasal di UU Tindak Pidana Korupsi, seperti Pasal 2, 3, 4, serta Pasal 13, 14, 15, dan 16. Di dalam UU dimaksud dan dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana juga dikemukakan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Keterangan mengenai harta kekayaan terdakwa tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Uraian tersebut menegaskan, pembuktian terbalik yang ada di dalam sistem pembuktian korupsi sesuai hukum di Indonesia mencakup tiga aspek. Pertama, pembuktian dilakukan dalam proses persidangan, bukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Kedua, pembuktian tidak berdiri sendiri karena hanya untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada. Ketiga, pemb
Re: CiKEAS> Anggota DPR mendapat komputer model terbaru [5 Attachments]
Apakah seluruh anggota MPR/DPR dan seluruh Gubernur, Bupati, Camat dan Lurah tidak pingin memiliki EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK yang menggunakan software Windows 7 Ultimate dengan derap 64 bit per detik??? (Computer yang saat ini dipakai di Indonesia itu pakai derap hanya 32 bit per detik. red) Diproduksi oleh anak bangsa Indonesia di Republik Korea, harga cuma US$ 800,-- per unit, murah bukan? Bisa dipakai tanpa listrik PLN selama 5 jam berturut turut setelah akinya diisi penuh, dan tidak perlu khawatir kalau terkena Virus, karena sudah ada software aslinya di dalam EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK itu. Layar Computer pakai BACK LIGHT LED, jadi tahan lama sekali serta amat hemat listrik, bisa dijinjing, karena beratnya hanya sekitar 1,5 Kilogram saja, bisa dipakai untuk Video Telepon ke seluruh dunia, hanya perlu bayar biaya internet saja, kan bisa hemat biaya telepon yang dipergunakan oleh seluruh Pengurus NKRI, ya bukan? Kalau mau memesan dan dipakai sendiri juga boleh, tidak harus anggota MPR/DPR saja, hubungilah Bapak Ir. Njoo yang fotonya tertera di lampiran e mail ini. Siiip deh. Sekalian promosi keakhlian anak bangsa Indonesia di negeri Ginseng, jangan hanya mengekor Samsung saja. Kalau kepingin, silahkan kirim kabar ke wismaindone...@yahoo.com, pasti akan dilayani dalam bahasa Indonesia, tidak perlu pakai bahasa asing lainnya. Lihatlah foto fotonya di attachment, siapa yang mau pesan, cepetan, cara memesan computer semacam itu yaitu harus kirim LETTER OF CREDIT yang dibuka dari City Bank di Indonesia dengan ketentuan IRREVOCABLED AND TRANSFERABLE, dan jumlah pesanan minimum 5.000 units, penyerahan barang sekitar 2 atau 3 bulan setelah LETTER OF CREDIT itu diterima oleh Ir. Njoo Hwat Ling di Seoul, Republik Korea Wassalamualaikum. Awal Anugerah FirmanMU itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum hukumMU yang adil (Mazmur 119:105 -106) Your word is a lamp to my feet and a light for my path. I have taken an oath and confirmed it, that I will follow your righteous laws (Psalm 119: 105 - 106) --- On Sun, 12/13/09, sunny wrote: From: sunny Subject: CiKEAS> Anggota DPR mendapat komputer model terbaru To: undisclosed-recipi...@yahoo.com Date: Sunday, December 13, 2009, 8:59 PM http://www.hariante rbit.com/ artikel/rubrik/ artikel.php? aid=82510 Anggota DPR mendapat komputer model terbaru Tanggal : 14 Dec 2009 Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Memasuki bulan ketiga masa kerjanya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2009-2014 kembali mendapat komputer berikut mesin print merk Samsung sekaligus berfungsi sebagai facsimile, scan dan mesin foto copy. Komputer merk Dell ini jauh lebih maju dibanding komputer yang diterima anggota dewan periode sebelumnya. Salah satunya adalah lebih mungil atau ramping karena komputer ini dengan layar datar tidak ubahnya seperti laptop. "Ini komputer teknologi terbaru, belum umum dipakai banyak orang," kata Harjanto, asisten pribadi anggota Fraksi PDIP DPR menjawab Harian Terbit diruang kerjanya, Senayan, Jumat pekan lalu. Diperkirakan, harga satu set komputernya saja antara Rp 14 - Rp 15 Juta. Sedang harga mesin print multi fungsi itu juga satu setnya bisa mencapai jutaan rupiah. Pengadaan komputer ini merupakan proyek Sekretariat Jenderal(Setjen) DPR untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas setiap wakil rakyat. Dari pemantauan Harian Terbit, belum semua anggota dewan menerima komputer tersebut. Menurut Angki, asisten pribadi anggota DPR Olly Dondokambey, Setjen lebih memprioritaskan pemberian komputer pada anggota dewan yang sudah selesai merenovasi ruang kerja mereka. Seperti ruang kerja Olly, komputer sudah didrop pihak pemenang tender sejak 3 minggu lalu karena memang ruang kerjanya sudah selesai direnovasi. "Ruangan disebelah belum diantar, ruangannya masih dalam pekerjaan renovasi," katanya. Selain pengadaan komputer, proyek Setjen DPR yang sedang berjalan saat ini adalah renovasi ruangan anggota yang belum sempat direnovasi pada periode 2004-2009. Umumnya, semua anggota DPR yang baru terpilih memilih untuk merenovasi ruangan kerja yang mereka tempati di gedung Nusantara I. Renovasi ruang kerja itu sempat tersendat karena sempat menjadi polemic di masyarakat. Tidak sedikit yang menilai renovasi ruang kerja anggota merupakan proyek menghamburkan anggaran negara. (andoes)
CiKEAS> Intervensi Negara terhadap Agama Tak Ciptakan Perdamaian
Refleksi : Kebenaran thesis tentang campur tangan negara ini bisa dilihat di Indonesia dimana para petinggi pemerintah antara lain SBY sebagai menteri Polkam dan Silalahi sebagai komandan Brawijaja tutut mensponsor pengiriman laskar Jihad yang menyebabkan puluhan ribu rakyat Sulawesi Tengah dan Maluku melayang jiwa. Hingga kini tidak ada pernyataan maaf dari mereka yang mensponsor kejadian berdarah ts. http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/intervensi-negara-terhadap-agama-tak-ciptakan-perdamaian/ Sabtu, 12 Desember 2009 11:58 Intervensi Negara terhadap Agama Tak Ciptakan Perdamaian Jakarta - Negara tidak boleh mengintervensi kebebasan warganya menjalankan agama atau keyakinan. Intervensi tidak boleh dilakukan meskipun keyakinan yang dijalankan itu bukanlah agama resmi yang diizinkan negara. Negara harus netral dalam menyikapi konflik horizontal antaragama. Campur tangan negara tidak akan menciptakan damai. Hal itu ditegaskan peneliti Norwegian Center for Human Rights, Tore Lindholm, pada diskusi buku Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?, Jumat (11/12). "Tidak masalah ada 'polisi-polisi agama' seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang keberatan dengan sekte-sekte agama atau aliran kepercayaan. Hal itu baru akan jadi masalah kalau negara dimintai intervensi untuk melarang suatu aliran kepercayaan," tegasnya di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dia menyesalkan, negara kerap mengalah dengan permintaan intervensi oleh lembaga-lembaga keagamaan. "Biarkan ada perdebatan, tapi negara tidak bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Menganut suatu agama adalah hak asasi setiap orang, meskipun agama yang dianut itu bukan agama resmi negara," tuturnya. Tore mengungkapkan, ketika negara ikut campur dalam konflik horizontal bernuansa agama, itu berarti negara mengusik kebebasan beragama yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Motif Politik Keberadaan "polisi-polisi agama", lanjutnya, jangan sampai melanggar HAM seseorang untuk menganut atau tidak menganut suatu agama dan keyakinan. Dia melanjutkan, kebebasan beragama seseorang dilindungi hukum internasional. Direktur Intenasional Center for Islam dan Pluralism (ICIP) Syafii Anwar menyatakan, adanya pelanggaran kebebasan beragama disebabkan ketidaktegasan penegak hukum. Dia berujar, negara sering tidak dapat mengambil keputusan tegas soal hak beragama seseorang. "Komitmen kita pada UUD 1945 dan Pancasila. Itulah yang harus jadi pegangan pemerintah, jangan sampai negara bingung atas sikap yang harus dambilnya kalau ada kelompok agama yang keberatan dengan keberadaan kelompok agama lain," jelasnya. Soal penerapan hukum syariah di suatu daerah, Syafii mengatakan hal itu ditetapkan pemerintah daerah atas pertimbangan politik. Bukan kepatuhan terhadap suatu agama. "Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, gubernur dan bupati yang ingin menetapkan syariah di daerahnya itu karena alasan politik supaya mendapat dukungan. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengerti maksud syariah itu," jelasnya. Dia menegaskan, konstitusi tidak dapat didasarkan pada syariah, mengingat Indonesia bukanlah negara agama. (deytri aritonang)
CiKEAS> Kebocoran Uang Negara Mencapai 50 Persen
Refleksi : Diketahui50%, kalau ditambah yang tidak diketahui mungkin mencapai bisa 75%. http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=12433 2009-12-12 Kebocoran Uang Negara Mencapai 50 Persen [JAKARTA] Kebocoran keuangan negara paling besar terjadi pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa, ungkap Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada SP, Sabtu (12/12) pagi, di Jakarta. Penyimpangan anggaran, paparnya, bisa mencapai 30-50 persen setiap proyek. Modus yang biasa terjadi adalah proyek fiktif, penggelembungan nilai proyek dan permainan dengan pihak rekanan. "Itu sering terjadi karena anggaran masuk lewat proyek pemerintah dengan pihak swasta," tuturnya. Dia mengungkapkan, kerap terjadi sistem arisan di antara rekanan, peserta tender terafiliasi dalam satu perusahaan yang sama sehingga tinggal dibuat kesepakatan untuk memenangkan salah satu pihak secara bergilir. "Ada 10 perusahaan, tapi yang menang tender tiga perusahaan. Tinggal gantian saja, padahal induknya itu-itu saja," jelasnya. Menurut dia, korupsi pengadaan barang dan jasa sebenarnya lebih mudah diberantas dibandingkan suap karena ada bukti berupa dokumen dan kepanitiaan. Kepala Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto mengungkapkan, ada 86 kasus korupsi selama periode Januari hingga Juli 2009 dengan 217 tersangka. Dari kasus-kasus tersebut ICW mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp 1,17 triliun. Daerah yang paling tinggi potensi korupsinya berdasarkan kuantitasnya adalah Sulawesi Selatan sebanyak 26 kasus (30,2%), Sumatera Utara delapan kasus (9,3%), Jawa Timur tujuh kasus (8,1%). Dari potensi kerugian negara, Banten terbesar mencapai Rp 169 miliar, diikuti Kalimantan Tengah Rp 112,89 miliar, Kalimantan Barat Rp 100 miliar, dan Sulawesi Selatan Rp 48,2 miliar. Untuk pelakunya, anggota DPR dan DPRD mencapai 73,3% dengan 63 tersangka, pejabat pemda 54 tersangka ( 62,8%), dan kalangan swasta 46 tersangka (53,5%). Secara terpisah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) John Pieris berpendapat, pemberantasan korupsi yang menjadi program prioritas Presiden SBY hanya akan efektif jika dilandasi diskresi luar biasa untuk memberlakukan beban pembuktian terbalik Dia menjelaskan, diskresi adalah kewenangan yang membolehkan pejabat publik melakukan suatu kebijakan karena undang-undang belum mengaturnya secara tegas. Tiga syarat untuk itu, yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saat ini, lanjutnya, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang beban pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik hanya ada dalam satu delik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 (b) dan pasal 37 (a) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan perampasan harta benda terhadap seseorang yang didakwa dengan pasal-pasal korupsi. Menyulitkan Pembuktian Selain itu, tuturnya, teori pembuktian yang selama ini diakui di Indonesia adalah pembuktian negatif (Pasal 193 KUHAP) yang sejalan dengan prinsip praduga tidak bersalah. "Ini menyulitkan proses pembuktian kasus korupsi apalagi yang terkait dengan penyelenggara negara," katanya. Anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur Sarah Leri Mboeik mengungkapkan, ada kekhawatiran dengan peningkatan status korupsi telah menjadi kejahatan melawan kemanusiaan dan peradaban akhirnya hanya menjadi simbol tanpa menyentuh upaya nyata pemberantasan korupsi. Dia sepakat dibutuhkan Perppu yang mengatur asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi, di samping tetap dibutuhkan kontrol horisontal antara sesama lembaga negara dan kontrol vertikal melalui pengawasan dan tekanan masyarakat sipil terhadap lembaga negara. "Korup perlu upaya yang konsisten, koheren dan bersinergis," ujarnya. John berharap presiden melakukan diskresi luar biasa kalau berkomitmen memberantas korupsi, seperti menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk melengkapi kekurangan undang-undang. John berpendapat, jika pemerintah ingin membuat paradigma politik pemberantasan korupsi yang inheren (berbanding lurus) dengan paradigma politik penegakan hukum, maka harus ada instrumen hukum yang luar biasa. "Untuk menutup kekosongan yang ada saat ini, keluarkan Perppu sambil memproses penerapan sistem pembuktian terbalik untuk diajukan ke DPR. Kalau tidak, pemberantasan mafia hukum maupun pemberantasan korupsi yang jadi program prioritas SBY dalam dua tahun ini tidak akan efektif," paparnya. Emerson sepakat perlunya menerapkan pembuktian terbalik untuk meminimalisasi korupsi. Namun, menurut dia, caranya dengan memperbaiki UU No 31/1999 yang sudah diperbarui oleh UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi John mengemukakan, meski bersifat sementara, namun Perppu pembuktian terbalik yang dikeluarkan presiden harus secara jelas memuat ketentuan mengenai sanksi hukum yang tegas
CiKEAS> India seeks minimum wages for its workers in Saudi Arabia (RALAT)
Refleksi : Bagaimana dengan NKRI? Apakah berani berusaha seperti India untuk menperjuangan ketetapan upah minimum bagi TKI/TW di Arab Saudia? http://www.arabnews.com/?page=1§ion=0&article=129584&d=14&m=12&y=2009&pix=kingdom.jpg&category=Kingdom Monday 14 December 2009 (27 Dhul Hijjah 1430) India seeks minimum wages for its workers in Saudi Arabia Ghazanfar Ali Khan | Arab News RIYADH: As part of an ambitious plan to ensure better working conditions for workers, India is negotiating with the Saudi government to fix minimum wages for its hundreds of thousands of blue-collar work force. Some Gulf states have already agreed or even signed a memorandum of understanding (MoU) for minimum wages, but the Saudi side has so far resisted Indian attempts to endorse the agreement that will fix the minimum salaries of Indian workers. "We have discussed the issue of minimum wages with the Saudi side but no decision has been taken as of yet," said outgoing Ambassador M.O.H. Farook, speaking at his farewell party hosted by the Indian community here on Sunday. Farook also met Foreign Minister Prince Saud Al-Faisal on Sunday to say goodbye on the completion of his tenure. The farewell function at the International Indian School, Riyadh (IISR), was followed by a dinner reception hosted by Nadeem Tarin, a prominent businessman and a social activist, at his residence. Asked about the status of the MoU to fix minimum wages, Farook said that the wage figures should be realistic and they should reflect conditions in each of the countries of the Gulf where workers are employed. "This wage issue would now be followed by my successor," he added. Though the salary-level needs to be linked with the cost of living prevalent in each of the countries concerned, a monthly salary of $300 to $400 is a figure most Indian missions in the Gulf are comfortable with, said a report. Asked about the progressively growing relations between India and Saudi Arabia, Farook said that "there was still scope to develop better understanding to further strengthen already robust ties." "Our bilateral political relations got a boost with Custodian of the Two Holy Mosque King Abdullah's visit to India in 2006," he added. Yet, we have to go a long way, he said. He explained that India had great potential. "India tops in telecom, medical facilities and professionals like engineers and technicians ...what we need is a perfect understanding between the two countries," he added. Saudi Arabia and India have forged closer ties on the commercial front. "India was among the top seven trading partners of the Kingdom, with bilateral trade exceeding $15 billion and Indian companies the fifth biggest investors in the country," said the outgoing Indian envoy who has had a distinguished political career spanning more than four decades. Farook, prior to his arrival in the Kingdom as Indian ambassador, served as chief minister of the Indian state of Pondicherry for three terms and also in various capacities in the government of India. Farook, whose tenure saw frequent exchange of visits of high-profile officials, including the historic visit of King Abdullah to India, has the distinction to bring Saudi-Indian relations to a new high. Farook has also served as India's union minister of state for civil aviation. He is one of the few parliamentarians who got elected to the Lower House of the Indian Parliament (Lok Sabha) for three terms. A political and social worker by profession, Farook has also made noteworthy contributions for the welfare of women and upliftment of the downtrodden.
CiKEAS> Fight Over Bank Century Worrying Indonesia's Investors
http://thejakartaglobe.com/business/fight-over-bank-century-worrying-indonesias-investors/347464 Fight Over Bank Century Worrying Indonesia's Investors Stock markets could tumble and foreign investors look elsewhere if the Bank Century bailout saga ends with the removal of the nation's two key economic policy makers, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati and Vice President Boediono, analysts said on Monday. Budi Ruseno, an analyst at PT HD Capital, said the rising political tension created by the Century controversy was already making market players nervous. "Investors have been extra careful about investing in stocks recently," he said. Budi noted that the average trading values on the Indonesia Stock Exchange (IDX) had fallen sharply in the past two weeks as the recriminations over the Rp 6.7 trillion ($710.2 million) bailout of the bank have escalated. The average daily value of trades on the exchange fell to Rp 2.7 trillion last week, compared to Rp 3.7 trillion a week earlier, according to IDX data. "Some investors have adopted a wait-and-see stance until questions about the bailout are resolved," Budi said. In recent weeks analysts have predicted the imminent demise of Boediono, who was central bank governor at the time of the Bank Century bailout in November 2008, and Sri Mulyani, who backed the decision to save the troubled lender. The Corruption Eradication Commission (KPK) and the House of Representatives are both investigating the bailout amid accusations that money from the bank flowed into the coffers of the Democratic Party or illegally found its way back to businesspeople with government connections. Boediono and Sri Mulyani are respected technocrats but analysts say they are vulnerable because they do not have strong political bases. Halim Susanto, the president director of PT OSK Nusadana Securities, warned that the stock market could plunge in the short term if the pair were removed from the cabinet. Paulus Irwan Sutisna, Citibank Indonesia's director for transnational corporate investment, noted that while foreign investors have not raised serious concerns about the Bank Century battle yet, this would change if Sri Mulyani and Boediono lost their posts. "Sri Mulyani and Boediono are both well known and trusted by foreign investors, so if they were to lose their posts, I believe lots of question will be raised by these investors," Paulus said. PT Bank Mandiri's chief economist, Mirza Adityaswara, said domestic investors would continue to monitor the Bank Century investigations and fallout. He said he hoped that the country's lawmakers and the public would examine the problem as rationally as possible. "Don't politicize this thing," he warned. There has been persistent speculation that figures within the Golkar Party, led by businessman Aburizal Bakrie, as well as other members of President Susilo Bambang Yudhoyono's coalition government, are plotting to oust the vice president and finance minister in the hope of promoting their own nominees to these powerful positions. Jakarta Globe
CiKEAS> New row over burned Khomeini photo
http://www.arabnews.com/?page=4§ion=0&article=129552&d=14&m=12&y=2009 Monday 14 December 2009 (27 Dhul Hijjah 1430) New row over burned Khomeini photo Ali Akbar Dareini | AP TEHRAN: Police surrounded the campus of Tehran University on Sunday, trapping hundreds of students protesting what they said were fabricated government images showing the burning of a photo of the revered founder of the Islamic republic. State television has repeatedly shown images, ostensibly taken during opposition protests on Dec. 7, of unidentified hands burning the picture of Ayatollah Ruhollah Khomeini - a grave and illegal insult against a man who remains widely respected in the country. The students protesting on Sunday contended the images were fabricated by government agents and are being used to justify further crackdowns on the opposition. Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, called for calm but indirectly accused the opposition of creating a hostile environment. "Some have converted the election campaign into a campaign against the entire system," Khamenei said without naming any opposition leaders. "We call on those who are angry to remain calm." Reformists, including former presidential candidate Mir Hossein Musavi, maintain that their supporters had nothing to do with the burning of the picture, which they say is being used by the regime to discredit the opposition. The Dec. 7 rallies, the largest protests in months, did see numerous attacks on the current supreme leader of the country, Khamenei. Students chanted slogans against him, burned and trampled his photos in unprecedented acts of defiance in a country where Khamenei has final say in all state matters. Dozens of police surrounded the campus of Tehran University again on Sunday as inside hundreds of pro-reform students protesting inside denied accusations they had any connection with the images. The elite Revolutionary Guard called on Sunday for the trial and punishment of those responsible for burning the photo as it continues to pressure the opposition. "The Revolutionary Guard ... won't tolerate any silence or hesitation in the immediate identification, trial and punishment of those carrying out this ugly insult and the agents behind them," it said in a statement posted on its website. Under the law, insult to the late or current supreme leader can lead to two years of prison. The Guard, which is tasked with defending the clerical regime that came to power in Iran in 1979 under Khomeini's leadership after the pro-US shah was overthrown, was at the forefront of squashing Iran's post-election unrest. Reformists contend that President Mahmoud Ahmadinejad was re-elected in fraudulent June contests and for months protested against the government before widespread crackdowns.
CiKEAS> Balibo' Film Ban Backfires Badly
http://thejakartaglobe.com/home/balibo-film-ban-backfires-badly/347311 December 14, 2009 Nivell Rayda 'Balibo' Film Ban Backfires Badly The Indonesia Film Censorship Agency's decision to ban the Australian movie "Balibo" early this month appears to have backfired, with stores all over the capital selling the pirated version of the film over the weekend. Firman, a movie lover, said that until recently he had never even heard of the movie, which tells of the deaths of five journalists, allegedly at the hands of Indonesian soldiers during the 1975 invasion of East Timor. "I only found out about the movie after the National Film Censorship Board [LSF] banned it. I don't even know what the movie is about. I must admit that I bought the pirated version because of the ban," he told the Jakarta Globe. Ayu, a shopkeeper who sells pirated DVDs, said demand for the movie was high. "We just received the movie on [Sunday] morning and we've sold more than 40 copies," she said. "We are already short on stock, so we quickly ordered a hundred more copies." The pirated version of the movie is reportedly decent in quality with accurate subtitles. Prior to the ban, Balibo had a very small market, primarily attracting curious expatriates, journalists and hard core movie buffs. The movie was submitted to the LSF by the Jakarta International Film Festival (Jiffest), which had originally planned to screen the film during the festival. Immediately after the ban several arts organizations like the Salihara Community and the Utan Kayu Theater, as well as journalist groups, including the Independent Journalists Alliance (AJI) and the Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) arranged private screenings, which were attended by thousands of curious moviegoers. The film tells the story of five journalists killed when Indonesian troops took over the border town of Balibo in East Timor in October 1975. A sixth journalist died weeks later when Dili was invaded by Indonesian forces. Indonesia claims the journalists were killed in crossfire but a 2007 Australian coroner's inquest found that the five were deliberately killed by Indonesian forces, prompting the Australian Police to launch an official investigation into the incident two months ago.
CiKEAS> Virtual threat on the internet becomes a reality as superpowers hold talks on cyber warfare
http://www.smh.com.au/world/virtual-threat-on-the-internet-becomes-a-reality-as-superpowers-hold-talks-on-cyber-warfare-20091214-ksdu.html Virtual threat on the internet becomes a reality as superpowers hold talks on cyber warfare DANIEL NASAW December 15, 2009 WASHINGTON: US officials have been holding secret talks with Russia and the United Nations in an attempt to strengthen internet security and rein in the growing threat of cyber warfare. While the two superpowers are holding nuclear arms talks in Geneva, these discussions are aimed at curbing the rising level of attacks taking place online. In light of an increase in strikes by hackers on institutions including banks, businesses, government agencies and the military, diplomats are attempting to forge an international consensus on how to deal with cyber-security problems. ''Both sides are making positive noises,'' said James Lewis, a senior fellow at the Centre for Strategic and International Studies in Washington and a cyber-security expert. ''We've never seen that before.'' Critics have said the scale and impact of such incidents may be overstated, but experts accept there are serious dangers from criminal gangs operating online - as well as the rapid growth of state-sponsored espionage conducted over the internet. Earlier this year, some of the plans for a new £2 billion ($3.57 billion) fighter aircraft being developed by the US, Britain, Netherlands and Israel were stolen when hackers broke into American computers. Mr Lewis confirmed that a Russian delegation met with officials from the US military, State Department and security agencies in Washington about five weeks ago. Two weeks later, the White House agreed to meet representatives from the UN committee on disarmament and international security, The New York Times reported. There are numerous sticking points, however, not least being that the US, Russia and most advanced military nations have sophisticated cyber warfare capabilities they want to hide. Although the dangers of virtual conflicts are recognised, neither country is keen to hinder any future deployment by revealing the technologies they have developed, Mr Lewis said. Despite that, the talks mark a distinct turnaround from the approach of the Bush administration, which had resisted engaging with Russia and the UN over the prospect of a treaty on cyber weapons. Instead, it focused on dealing with cyber threats by economic and commercial means, rather than through the military. Guardian News & Media
CiKEAS> Anggota DPR mendapat komputer model terbaru.DIJELASKAN OLEH EMANS [3 Attachments]
Syukur 11 Desember 2009 telah berhasil dengan amat mulus Kemarin adalah hari yang amat melelahkan saya, yaitu tanggal 11 Desember 2009, seharian saya menjelaskan tentang prosedur untuk memproduksi EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK di Korea, sebab bukan hanya uang dan otot saja yang diperlukan untuk melakukan hal itu, namun ilmu pengetahuan dan cara cara untuk mengetahui adanya komponen komponen yang memang tidak pernah bilang sendiri bahwa komponen itu tidak bisa berfungsi dengan baik, namun kita sebagai pengguna komponen tersebut dan merangkaikannya dengan komponen komponen yang lainnya harus bisa mengetahui sebelum keseluruhannya itu terangkaikan. Agar keseluruhannya tidak menjadi masalah yang besar di kemudian hari dalam rangkaian yang begitu rumit itu, kita harus mampu mendeteksi sedini mungkin, apakah antar komponen itu bisa bekerjasama atau tidak, karena kalau antar komponen komponen itu saling bermusuhan, pastilah hasil akhirnya tidak akan mencapai nilai tertinggi seperti yang kita inginkan. KARENA EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK INI AKAN MENGGUNAKAN SOFTWARE TERBARU YAITU WINDOWS 7 ULTIMATE dengan derap 64 bit per detik. Masalah seperti itu, mirip sekali dengan tugas sehari hari dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berikut seluruh Menteri Menteri dan seluruh Jajaran di pemerintahan beliau, hanya saja kalau komponen elektronik itu tidak bisa omong apa apa dan tidak mau saling tuding, saling fitnah, namun yang amat berbahaya yaitu kalau komponen tersebut terbebani dengan arus atau tegangan listrik yang kelewat tinggi dari kemampuannya, maka komponen itu langsung tidak mau bekerja untuk selamanya yang mana kita yang akan dirugikan, karena keseluruhannya harus kita bayar dengan uang kita sendiri. Setelah komponen itu kita rangkaikan, tentulah harus kita ujicoba terlebih dahulu, apakah antar komponen itu bisa bekerjasama dalam derap atau dalam istilah elektronik yaitu dalam clock puls yang kita inginkan atau tidak, kalau salah satu komponen itu kecepatannya tidak mampu untuk mengikuti kecepatan dari komponen lainnya, tentulah komponen itu akan menjadi lokasi “VIRUS” yang amat nyaman, dalam hal ini kalau kita ibaratkan di kantor MPR/DPR, maka lokasi itu akan menjadi lokasi yang amat nyaman untuk pegawai pegawai MPR/DPR yang hanya akan duduk diam seolah olah bekerja, namun dalam kenyataannya hanya “TIDUR DENGAN PULAS” hal inilah yang amat tidak disukai oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk mendeteksi komponen komponen yang mana dalam rangkaian itu yang tidak bisa kita pergunakan, itulah yang amat sulit kalau kita tidak menguasai ELEKTRONIKA serta sifat sifatnya, dalam hal ini kita sebagai Pemimpin tidak boleh secara gegabah untuk mengambil keputusan, namun kita harus berani dan mampu mencopot komponen komponen tersebut dalam rangkaian yang sebenarnya telah kita uji kemampuannya, namun karena komponen itu tidak mampu bekerjasama dalam segala kondisi, terpaksa harus tanpa malu, tanpa sungkan, kita harus mampu dan berani mencopotnya dari rangkaian itu, dengan demikian maka hasil dari rangkaian itu akan dapat dipergunakan oleh pembeli rangkaian itu, dalam hal ini yaitu para pengguna EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK diseluruh dunia. Itulah komitmen yang harus kita ambil dengan amat serius, walaupun hal itu akan amat mengurangi keuntungan kami sendiri. EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK ini nantinya akan bisa dipergunakan oleh seluruh Insinyur dalam seluruh disiplin ilmu pengetahuannya, juga oleh para Dokter dalam seluruh disiplin ilmu pengetahuannya, selain itu juga bisa dipergunakan oleh seluruh Wartawan cetak maupun Wartawan Elektronika, serta bisa dipergunakan oleh seluruh Percetakan berikut seluruh Layouternya juga bisa dipergunakan oleh seluruh Pengusaha yang ingin mementaskan hasil karyanya atau ingin berpidato secara manual dan elektronika Kalau hal itu telah kita lakukan dengan seksama, maka beginilah hasil akhir dari EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK, yang kemampuannya amat besar dan bagus sekali, bisa membantu manusia yang bisa menggunakan Computer untuk menghitung, mendesain, melayout serta untuk berkomunikasi antar manusia dalam kondisi tanpa aliran listrik dari PLN, dalam kondisi harus mampu bekerja keras baik di kota kota besar maupun di dalam hutan dengan menggunakan software terbaru WINDOWS 7 ULTIMATE, yang berderap 64 bit per detik EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK bukan hanya untuk orang orang yang duduk di depan meja dengan ruang yang telah diberi AC melainkan juga untuk seluruh Wartawan baik yang cetak maupun elektronia yang mau mengorbankan diri untuk meliput peristiiwa peristiwa yang perlu diketahui oleh seluruh Masyarakat, sedangkan peristiwa itu amat mengandung resiko besar dalam kehidupannya, karena kondisi daerah tersebut amat rawan terhadap segala permasalahan. Bukan hanya itu saja yang perlu kita perhatikan, melainkan EMANS ELECTRIFIED NOTEBOOK itu harus mudah dijinjing, yaitu seluruh computer itu harus tidak membebani pembawan
CiKEAS> Terrorism, extremism and militancy
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2009\12\14\story_14-12-2009_pg3_2 http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2009\12\14\story_14-12-2009_pg3_2 Monday, December 14, 2009 COMMENT: Terrorism, extremism and militancy -Shahzad Chaudhry Tensions find root either amongst civilisations, which is bad for world peace, or within civilisations when the two ends of a spectrum compete for domination against each other in a society. Those on the extreme end of a religious spectrum, the extremists, are thus existentially present and are a phenomenon of relativism within the spectrum Militancy separates extremism from terrorism. I had stated in my last week's column, 'A grand failure' (Daily Times, December 7, 2009), that "we must differentiate between extremist sentiment and militant extremism" and that even after a successful end to the ongoing counter-insurgency effort in Waziristan, "some extremist sentiment will persist, for that is the nature of any religion". The sense needs to be better explained; as indeed it is likely to become the bane of Pakistani society to resolve the dilemma as it charts its future in the backdrop of an armed insurgency and an unstinted suicide bombing campaign wrought by the terrorist groups in Pakistani cities. Any action begets a reaction; such definition has been extremely harmful to the need for congenial coexistence, thus reinforcing a divide amongst the Christian world, the Muslim world, the Jews and the rest; hardly the stuff of peace - thanks to no uncertain philosophising by people like Samuel Huntington. Secular societies like the Swiss are reasserting their faith; a reverse implication of denying another faith the freedom of practice and physical symbolism. For the Muslims to become aware of their distinct denomination thus is the obvious fallout. Is religiosity bad? Not the least. Religion too exists on a spectrum from the extremely religious to the hardly religious; religious they all are if that is the uniform creed of acceptance in a society. After all the higher calling of any religion is to make society better and a human a better human. There cannot be anything wrong with that. Tensions find root either amongst civilisations, which is bad for world peace, or within civilisations when the two ends of a spectrum compete for domination against each other in a society. Those on the extreme end of a religious spectrum, the extremists, are thus existentially present and are a phenomenon of relativism within the spectrum. While insurgency seeks a territorial entity and a parallel system of laws, and challenges an existing system of governance, control and administration to wrest it away from the competing authority, terrorism is the means employed by an entity within a spectrum to impose its views and dominate it through cowing the rest into submission. It may be used by insurgents to aid their larger design of forcing a submission of will on the target state and society, or usually a more preferred means of those within a spectrum to give expression to their militant endeavour to dominate and impose their sense of religiosity in a society. Pakistan has its hands full on both counts. The recent spate of bombings is the expression of such intent by the insurgents being pursued in Waziristan. Militant extremism has found presence in no uncertain terms in Pakistani society and will be a prime area of focus for resolution. In a hierarchy of resolution one hopes that the ongoing insurgency will soon wither in the face of a determined application of force by the state. There are other essentials to a complete elimination of an insurgency, and the earlier the Pakistani state rises to the challenge of addressing the remaining socio-political and socio-economic measures to completely stabilise the situation in FATA, lesser shall be its own dilution to the even bigger challenge of addressing terrorism arising out of militant extremism in our midst. We need to close this front to move to the next. On the other end of the religious militancy spectrum is of course the sentiment of extremism - an almost essential presence in any religious denomination, though of varying intensity. Condensing the spectrum to a minimal acceptable spread is a long haul and will need a determined input of intellectual effort as indeed necessary resources and attention of both the state and society. Education is perhaps the best antidote to this malaise, and yet there will be the presence of a benign strain of committed religiosity such as the one pursued by politically motivated religious parties or the puritanical strain of the Tableeghi Jamaat. The more cohesive and central the religious strain pursued by the majority, less shall be the tensions in the permitted extremes. Extremism could thus be contained. The clergy and the ulema have a most important role to mitigate the differences and coalesce together on most uniform
CiKEAS> Nopenhagen: Over to Mexico City, 2010
http://www.hindustantimes.com/Nopenhagen-Over-to-Mexico-City-2010/H1-Article3-486631.aspx Nopenhagen: Over to Mexico City, 2010 Samar Halarnkar and Chetan Chauhan, Hindustan Times Email Author Copenhagen, December 15, 2009 First Published: 00:24 IST(15/12/2009) Last Updated: 00:57 IST(15/12/2009) God has given sufficient for human needs, not human greed." On a day when the venue of climate talks became an almost unmanageable jamboree, and it became clear that a solution would be postponed to Mexico City in 2010, a group of influential scientists from China and Germany quoted Mahatma Gandhi and offered the world a solution to cut global emissions. The solution - born of separate proposals from the developing and developed world - asks for a global carbon budget to be divided among every human on earth, and is meant to enter presently stalled negotiations in 2010. "We are preparing for 2010," US Chief Climate Negotiator Todd Stern told Hindustan Times, echoing Environment Minister Jairam Ramesh. "A legally binding agreement at Copenhagen may not happen; there are huge differences in the negotiating text." The Sino-German proposal focused on simplicity on a day when thousands of ministers and officials of 192 countries - 45,000 people registered to enter the 15,000-capacity venue, forcing authorities to impose new restrictions - streamed in and found it hard to agree on basic details of the most complex climate negotiations yet. The proposal's bottomline: India's carbon budget has 80 years to run out, China's 23 years, the US is already at minus 3, Africa has several 100 years. "So you see, it forces responsibilities and timeframes on governments," Pan Jiahua, a frequent advisor to Chinese Premier Wen Jiabao and director of Bejing's Institute for Urban and Environmental Studies, told HT. "We have presented this to the Chinese government, and it gives no preference to us, but it is the only way." Asked if China, the world's biggest polluter, would accept a national carbon budget, Jiahua said: "Our negotiators have told us nothing new can be initiated. Post Copenhagen, it certainly can be." Jiahua's view is shared by Dirk Messner, head of the German government's Climate Change Advisory Council. "I advise the German government, and we too have been told this can be taken on board after Copenhagen," Messner said. "A global carbon budget is vital, and the urgency to act is critical." The proposal is the first such attempt to bridge what over the last week has looked like an unbridgeable divide between developed and developing countries, and even between developing countries, now split between Africa, small island nations and advanced developing countries like Brazil, China, India and South Africa. The proposal fixes the global carbon budget in gigatonnes, with the exact amount up for negotiation. It recognises negotiating principles that developing countries hold dear (per capita emissions and historical responsibility), and brings to the table the western view that developing countries must do more. "In 23 years, China will have to move to low-carbon development or buy carbon credits, so it forces responsibility," said Jiahua, who quoted the chief Japanese negotiator as saying the proposal was "simple and workable". That view could not be independently verified. The proposal uses 1990 - when climate change was first recognised - as a base year for all calculations. "If we use 2009, 23 years is all the global budget will last," said Messner. The proposal takes into account emission rights and future budgets, says global emissions must peak "very rapidly" and then be brought down year by year. The peaking year will need to be agreed on, either 2015 or 2020. One of experts used a metaphor to explain the global carbon budget. "Some guests arrive first and eat some slices, while others come later and find the pizza isn't enough," said Prof Chayun Tantivasadakarn, an economist and vice-dean at Bangkok's Thammasat University. "We need to take into account those who have already eaten. They get less, and they have a responsibility to make sure the others get enough."
CiKEAS> Mongolian Wolf to Be 'Unstoppable'
http://www.themoscowtimes.com/business/article/mongolian-wolf-to-be-unstoppable/391350.html Mongolian Wolf to Be 'Unstoppable' 14 December 2009 Bloomberg Mongolia may become the world's fastest-growing economy in the next decade as untapped mineral deposits lure investors, Renaissance Capital said in a note Friday. "We think Mongolia may be able to position itself as the next Asian tiger or, as they prefer, Mongolian wolf, rather than the latest central Asian resource supplier," strategists Roland Nash and Ovanes Oganisian wrote in a research note. Mongolia's "unstoppable" transformation will begin next year as foreign mining companies seek access to some of the world's largest untapped deposits of gold, copper and coal. Ivanhoe Mines and Rio Tinto Group signed an agreement with Mongolia in October to develop the $4 billion Oyu Tolgoi copper-gold project, which Rio has called the world's biggest. Investment in the Oyu Tolgoi deposit will be equivalent on an annual basis to 10 percent of Mongolia's current gross domestic product, Renaissance Capital said. Mongolia may emerge as the world's fastest-growing economy, taking over from Angola and Azerbaijan, according to the report. Mongolia has the world's biggest copper reserves and the ninth-largest coal supplies as well as deposits of uranium, rare-earth metals, gold, lead and zinc, the report said. Coal output will double in the next five years, while gold output will triple and copper production will quadruple, the investment bank said, citing official estimates. Mongolia's economy will probably double in dollar terms by 2014 or grow by 80 percent in the period under the International Monetary Fund's "more conservative" estimates, Renaissance Capital said.
CiKEAS> Hamas will not follow PLO line, says Haniya
http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=331916&version=1&template_id=37&parent_id=17 Hamas will not follow PLO line, says Haniya Publish Date: Monday,14 December, 2009, at 10:50 PM Doha Time Agencies/Gaza Palestinians shout slogans during a rally in Gaza City yesterday marking the 22nd anniversary of the foundation of Hamas The Islamist movement Hamas served notice yesterday that it would ignore any decisions by the Palestine Liberation Organisation this week about future leadership and peace talks with Israel. "Hamas will not retreat from Jihad and resistance until it achieves freedom and independence for our people," Gaza Strip Prime Minister Ismail Haniya told a huge rally. "We will not recognise Israel and we will not abandon resistance," he said. In a speech underlining the split in Palestinian ranks between his movement and the secular Fatah group, the Hamas leader in Gaza said any decisions taken by the PLO Central Council meeting in the West Bank would be unconstitutional. "We say to PLO Central Council members who will meet tomorrow in Ramallah that any decision that contradicts the constitution and contradicts the will of the people, will not be binding," he told tens of thousands of supporters. Hamas rules the cramped Mediterranean enclave, which was hammered by an Israeli military offensive a year ago. Israel pulled out of Gaza in 2005 and after driving out the mainstream Fatah movement in 2007, Hamas took full power. Fatah said in a statement that the speech showed Hamas wanted to entrench the Palestinian division. Hamas had closed the door on Egyptian reconciliation efforts, it added. As supporters celebrated the anniversary of the foundation of Hamas 22 years ago, Haniya promised no wavering from the goal of "a Palestine from the sea to the river (Jordan), a land of Islamic Waqf (religious endowment)". Hamas does not recognise Israel's right to exist and opposes the Fatah strategy pursued by President Mahmoud Abbas of seeking to negotiate a permanent peace deal. Haniya said Israel's December 27-January 18 offensive against Gaza, launched with the stated aim of quelling rocket fire into Israel by Hamas and other armed groups, had failed to crush Hamas. "Those who planned the war and executed it did not expect these crowds to come today waving their flags...Hamas did not collapse after the war, the enemy leaders collapsed," he said. He also defied Israel's blockade of Gaza, which bars materials to rebuild homes and factories destroyed by the offensive, in which Palestinian say 1,400 of their people were killed. Thirteen Israelis lost their lives. "After four years of blockade, we say the fortresses will never collapse and the castles will never be penetrated and we will never make political concessions," Haniya said. Supporters carried large green banners and portraits of Ahmed Yassin, the wheelchair-bound cleric who founded and led the group until he was killed in an Israeli air strike in 2004. "In the 22 years since its founding, Hamas has been able to realise a large part of its goals and to overcome every obstacle it has faced, from prison, exile, assassinations and elections," senior Hamas leader Mahmoud Zahar said. "Our understanding of the resistance is total, and is not limited to armed conflict," he added in an interview with a news website close to the smaller Islamic Jihad faction. Abu Obeida, a spokesman for Hamas's armed wing the Ezzedine Al Qassam Brigades, which was responsible for scores of deadly attacks and suicide bombings in Israel, praised the group's military evolution. "We have been able to build an army for resistance and to haunt the Zionist enemy," he said in a statement on a Qassam-linked website. <><<2_331912_1_248.jpg>>
CiKEAS> Desakan Dialog Papua-Jakarta, Menguat
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=1188 15 Desember 2009 04:34:12 Desakan Dialog Papua-Jakarta, Menguat JAYAPURA-Banyaknya isu-isu politis di Papua dalam beberapa bulan terakhir ini harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak di daerah ini agar semua kebijakan yang dijalankan tidak keluar jalur dan masyarakat tidak terprovokasi pada perpecahan. Salah satunya melalui rancangan dialog antara Papua dan Jakarta dalam bingkai Otsus. Demikian ungkap Koordinator Kaukus Parlemen Papua dan Papua Barat, Paskalis Kossay, usai pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan Muspida secara marathon di dua tempat berbeda, Senin (14/12). Pertemuan pertama antara delapan perwakilan kaukus yang dipimpin olehnya dengan sejumlah tokoh pemuda, masyarakat, adat, agama, perempuan dan kaum intelektual Papua yang difasilitasi oleh pihak Majelis Rakyat Papua selama tiga jam dari pukul 15.00-18.00 WIT di Sekretariat MRP. Kemudian pertemuan kedua dengan perwakilan Muspida Provinsi Papua di Gedung Negara mulai pukul 19.00-21.30 WIT tadi malam. Menurut Paskalis, sebenarnya ada empat isu yang paling mengemuka yang dianggap sebagai bola liar yang terus bergulir saat ini, antara lain soal pemekaran provinsi, rekonstruksi Otsus, uji meteri UU Otsus pasal 6 ayat 2 tentang anggota DPR Papua, hingga dialog Papua dan Jakarta. "Dari pertemuan yang kita gali dengan tokoh masyarakat yang paling kencang soal pembahasan dialog Papua dan Jakarta," ujarnya. Keinginan dialog tersebut, lanjut pria yang kini duduk di DPR RI ini, mengemuka dengan harapan bahwa tindak lanjut dialog tersebut secara kompleksitas atau secara tidak langsung merangkul materi isu penting yang ada. "Kita tentu menyambut baik adanya permintaan dialog tersebut, sehingga kemudian kita teruskan dalam pertemuan dengan Muspida," ujarnya tadi malam. Secara umum, kata Paskalis, dari pembicaraan awal dengan jajaran Muspida diberikan lampu hijau. Ini tercermin dari adanya umpan balik yang baik dari Sekda Provinsi Papua yang menggaris bawahi jika memang ingin melakukan dialog dalam bingkai negara yang ada maka harus disimpulkan secara bulat topik apa yang harus dibawa terlebih dahulu sebelum diajukan ke Jakarta dengan melibatkan berbagai elemen terkait, termasuk masyarakat maupun dari kalangan internal pemerintah daerah setempat baik kabupaten kota maupun provinsi di Papua. Tentu saja, lanjutnya, sikap positif yang didapatkan tersebut adalah langkah maju dalam menggalang sebuah dorongan yang baik untuk melanjutkan pembangunan di Papua terutama dalam bingkai Otsus yang sudah ada. "Mau tidak mau, suka atau tidak, inilah yang harus kita pikirkan ke depannya," tegas Paskaslis Sebab dari pelaksanaan Otsus sendiri secara nyata banyak hal yang perlu dimusyawarahkan bersama, dimana dinamika yang berkembang di Tanah Papua banyak hal yang perlu dipikirkan secara baik. "Tentunya ini juga secara nyata dipercaya akan mereduksi ekses negatif di tengah masyarakat yang bisa saja muncul seiring dengan terus bergulirnya isu panas yang juga diangkat oleh banyak tokoh di Papua sendiri," ujarnya. "Tentu ini merupakan pembiacaraan awal, kita dari kaukus terus dorong ini," ujarnya yang duduk di Komisi I DPR RI itu. Ia menjelaskan, sebagai kaukus, pihaknya mengharapkan langkah awal ini bisa didukung sepenuhnya oleh semua elemen terkait, terutama adanya kepedulian dari pemerintah daerah baik kabupaten/kota termasuk provinsi sendiri di tanah papua. "Intinya bukan untuk menggalang perpecahan melainkan mendudukkan persoalan sebagaimana mestinya agar tatanan Papua sebagai tanah damai bisa terus kondusif," tegasnya. Diagendakan hari ini, Selasa (15/12) pihaknya akan melakukan penggalian masalah tersebut dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Manokwari. "Jika tidak ada halangan, Selasa pagi (pagi ini,red) atau siang rombongan tiba dan akan gelar pertemuan di Manokwari," ujarnya. Pihaknya berharap apapun permasalahan yang muncul di Papua hendaknya disikapi secar akal sehat. Banyaknya sumbatan informasi hingga adanya ketimpangan sosial secara realitas tidak lantas membuat pengambil kebijakan menutup mata. Sebab semakin dibiarkan akan muncul ekses baru yang susah terkendali. "Kita harapkan dari tanggapan yang sudah kita dapatkan tahun 2010 mendatang mudah-mudahan bisa laksanakan (dialog Papua-Jakarta) sesuai dengan keinginan kita bersama." pungkasnya. Sementara salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan antara Kaukus Perlemen Papua dan Papua Barat di Kantor MRP Senin (14/12) kemarin adalah tentang masalah pemekaran. Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua,M.Th menegaskan ada beberapa pernyataan yang dilontarkan yaitu terkait beberapa permasalahan di Papua yang sedang hangat dibicarakan. Dalam menanggapi beberapa pertanyaan dari kaukus tersebut, pihaknya menegaskan, pemekaran kabupaten yang ada di Tanah Papua itu merupakan murni keinginan rakyat dan tidak ada unsur k
CiKEAS> Desakan Dialog Papua-Jakarta, Menguat
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=1188 15 Desember 2009 04:34:12 Desakan Dialog Papua-Jakarta, Menguat JAYAPURA-Banyaknya isu-isu politis di Papua dalam beberapa bulan terakhir ini harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak di daerah ini agar semua kebijakan yang dijalankan tidak keluar jalur dan masyarakat tidak terprovokasi pada perpecahan. Salah satunya melalui rancangan dialog antara Papua dan Jakarta dalam bingkai Otsus. Demikian ungkap Koordinator Kaukus Parlemen Papua dan Papua Barat, Paskalis Kossay, usai pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan Muspida secara marathon di dua tempat berbeda, Senin (14/12). Pertemuan pertama antara delapan perwakilan kaukus yang dipimpin olehnya dengan sejumlah tokoh pemuda, masyarakat, adat, agama, perempuan dan kaum intelektual Papua yang difasilitasi oleh pihak Majelis Rakyat Papua selama tiga jam dari pukul 15.00-18.00 WIT di Sekretariat MRP. Kemudian pertemuan kedua dengan perwakilan Muspida Provinsi Papua di Gedung Negara mulai pukul 19.00-21.30 WIT tadi malam. Menurut Paskalis, sebenarnya ada empat isu yang paling mengemuka yang dianggap sebagai bola liar yang terus bergulir saat ini, antara lain soal pemekaran provinsi, rekonstruksi Otsus, uji meteri UU Otsus pasal 6 ayat 2 tentang anggota DPR Papua, hingga dialog Papua dan Jakarta. "Dari pertemuan yang kita gali dengan tokoh masyarakat yang paling kencang soal pembahasan dialog Papua dan Jakarta," ujarnya. Keinginan dialog tersebut, lanjut pria yang kini duduk di DPR RI ini, mengemuka dengan harapan bahwa tindak lanjut dialog tersebut secara kompleksitas atau secara tidak langsung merangkul materi isu penting yang ada. "Kita tentu menyambut baik adanya permintaan dialog tersebut, sehingga kemudian kita teruskan dalam pertemuan dengan Muspida," ujarnya tadi malam. Secara umum, kata Paskalis, dari pembicaraan awal dengan jajaran Muspida diberikan lampu hijau. Ini tercermin dari adanya umpan balik yang baik dari Sekda Provinsi Papua yang menggaris bawahi jika memang ingin melakukan dialog dalam bingkai negara yang ada maka harus disimpulkan secara bulat topik apa yang harus dibawa terlebih dahulu sebelum diajukan ke Jakarta dengan melibatkan berbagai elemen terkait, termasuk masyarakat maupun dari kalangan internal pemerintah daerah setempat baik kabupaten kota maupun provinsi di Papua. Tentu saja, lanjutnya, sikap positif yang didapatkan tersebut adalah langkah maju dalam menggalang sebuah dorongan yang baik untuk melanjutkan pembangunan di Papua terutama dalam bingkai Otsus yang sudah ada. "Mau tidak mau, suka atau tidak, inilah yang harus kita pikirkan ke depannya," tegas Paskaslis Sebab dari pelaksanaan Otsus sendiri secara nyata banyak hal yang perlu dimusyawarahkan bersama, dimana dinamika yang berkembang di Tanah Papua banyak hal yang perlu dipikirkan secara baik. "Tentunya ini juga secara nyata dipercaya akan mereduksi ekses negatif di tengah masyarakat yang bisa saja muncul seiring dengan terus bergulirnya isu panas yang juga diangkat oleh banyak tokoh di Papua sendiri," ujarnya. "Tentu ini merupakan pembiacaraan awal, kita dari kaukus terus dorong ini," ujarnya yang duduk di Komisi I DPR RI itu. Ia menjelaskan, sebagai kaukus, pihaknya mengharapkan langkah awal ini bisa didukung sepenuhnya oleh semua elemen terkait, terutama adanya kepedulian dari pemerintah daerah baik kabupaten/kota termasuk provinsi sendiri di tanah papua. "Intinya bukan untuk menggalang perpecahan melainkan mendudukkan persoalan sebagaimana mestinya agar tatanan Papua sebagai tanah damai bisa terus kondusif," tegasnya. Diagendakan hari ini, Selasa (15/12) pihaknya akan melakukan penggalian masalah tersebut dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Manokwari. "Jika tidak ada halangan, Selasa pagi (pagi ini,red) atau siang rombongan tiba dan akan gelar pertemuan di Manokwari," ujarnya. Pihaknya berharap apapun permasalahan yang muncul di Papua hendaknya disikapi secar akal sehat. Banyaknya sumbatan informasi hingga adanya ketimpangan sosial secara realitas tidak lantas membuat pengambil kebijakan menutup mata. Sebab semakin dibiarkan akan muncul ekses baru yang susah terkendali. "Kita harapkan dari tanggapan yang sudah kita dapatkan tahun 2010 mendatang mudah-mudahan bisa laksanakan (dialog Papua-Jakarta) sesuai dengan keinginan kita bersama." pungkasnya. Sementara salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan antara Kaukus Perlemen Papua dan Papua Barat di Kantor MRP Senin (14/12) kemarin adalah tentang masalah pemekaran. Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua,M.Th menegaskan ada beberapa pernyataan yang dilontarkan yaitu terkait beberapa permasalahan di Papua yang sedang hangat dibicarakan. Dalam menanggapi beberapa pertanyaan dari kaukus tersebut, pihaknya menegaskan, pemekaran kabupaten yang ada di Tanah Papua itu merupakan murni keinginan rakyat dan tidak ada unsur kepenti
CiKEAS> Tak Ada Pengibaran Bendera Bintang 14
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?ses=&id=1187 15 Desember 2009 04:33:47 Tak Ada Pengibaran Bendera Bintang 14 JAYAPURA-Meski Senin (14/12) kemarin disebut-sebut sebagai Hari Ulang Tahu Kemerdekaan Bangsa Melanesia, namun situasi di Kota Jayapura relatif kondusif dan tidak ada pengibaran Bendera Bintang Empat Belas yang menjadi bendera bangsa Melanesia itu. "Hingga sore ini (kemarin sore, red), tidak ditemukan adanya pengibaran Bendera Bintang Empat Belas yang diklaim merupakan bendera bangsa Melanesia itu," kata Wakapolresta Jayapura Kompol Amazona Pelamonia SIK,SH saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (14/12). Kondusifnya situasi di Kota Jayapura ini juga tak terlepas dari upaya antisipasi yang terus dilakukan aparat kepolisian, diantaranya dengan menggelar razia di Taman Imbi, Jayapura. Dalam razia yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolresta Jayapura, Kompol Amazona Pelamonia SIK, SH, didampingi Kabag Ops AKP Dominggus Rumaropen, S.Sos dan Kasat Lantas AKP Andi F. Ali,SE. Dari pantauan Cenderawasih Pos, polisi melakukan pemeriksaan terhadap para pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat yang melintas atau masuk ke Kota Jayapura. Tidak hanya melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang, polisi juga melakukan pemeriksaan di dalam setiap kendaraan roda empat tersebut. Hanya saja, dalam razia itu tidak ditemukan adanya senjata tajam, minuman keras, narkoba dan barang-barang lainnya yang berbahaya dan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan 14 Desember 2009. Polisi hanya mendapati seorang pengendara motor yang tidak membawa surat-surat kendaraan, STNK dan SIM, sehingga langsung ditilang. Kompol Amazona Pelamonia,SIK,SH mengatakan, dalam rangka mengantisipasi kegiatan 14 Desember, pihaknya memang telah meningkatkan kegiatan kepolisian seperti razia dan patroli yang dilakukan secara rutin. "Jika sebelumnya, seminggu misalnya 3 kali razia, maka volumenya kami tingkatkan. Begitu juga kegiatan patroli dan kegiatan sambang juga kami tingkatkan," kata Wakapolresta. Dikatakan, razia itu sasarannya adalah senjata tajam, minuman keras, barang-barang yang dilarang dan serta barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan 14 Desember. Razia ini juga untuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor, terutama untuk mengungkap kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura. Bahkan, dalam razia ini, juga melibatkan Reskrim yang membawa data-data motor yang dicuri oleh pelaku. Terkait dengan 14 Desember tersebut, situasi di wilayah hukum Polresta Jayapura dalam keadaan aman dan kondusif. "Situasi sampai sekarang kondusif. Diharapkan masyarakat tetap membantu kita sama-sama menjaga situasi dan kondusif," ujarnya. Meski begitu, pihaknya juga masih melakukan monitoring terhadap adanya informasi kegiatan ziarah, namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti kebenarannya, karena pihaknya masih melakukan monitor terhadap kegiatan di lapangan. Tidak hanya di Kota Jayapura, di seluruh wilayah hukum Polda Papua yang meliputi Provinsi Papua dan Provinsi Papua juga dalam keadaan aman dan kondusif. "Puji Tuhan, aman dan tidak ada apa-apa. Sampai saat ini (kemarin,red), seluruh jajaran menyatakan situasi aman dan kondusif," kata Kepala Biro Operasi Polda Papua, Kombes Polisi Drs. Supardi kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya. Ditanya apakah masih ada warga yang mengibarkan bendera Bintang Empat Belas dalam peringatan 14 Desember ini? Mantan Direktur Lalu Lintas Polda Papua ini mengakui sampai sejauh ini belum ada laporan. "Mudah-mudahan tidak ada seterusnya," katanya. Karo Ops mengatakan, jika Polri memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan hanya pekerjaan Polri saja, tetapi membutuhkan keterlibatkan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga pihaknya berupaya untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Untuk itu, Karo Ops menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu dan ajakan-ajakan dari orang - orang atau kelompok yang tak bertanggungjawab. "Mari kita hidup dalam damai dan bergandengan dengan yang lain, apalagi sebentar lagi masyarakat merayakan Natal," sambungnya. Karo Ops Kombes Supardi menegaskan bahwa pihaknya akan menindak dengan tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku jika ada orang atau kelompok yang melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau tindak pidana pada 14 Desember 2009. (bat/fud) (scorpions)
CiKEAS> Rakyat Dambakan Arjuna-Srikandi!
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2009121501055716 Selasa, 15 Desember 2009 BURAS Rakyat Dambakan Arjuna-Srikandi! H. Bambang Eka Wijaya TEMON tinggal satu-satunya orang dari kawasan desa transmigran yang bisa menggambar wayang Arjuna dan Srikandi pada sebutir kelapa gading muda untuk tingkeban--upacara tujuh bulan kehamilan anak pertama. Setiap minggu ada saja yang datang minta bantuannya untuk itu. "Kenapa harus Arjuna dan Srikandi?" tanya Temin. "Supaya kalau anaknya laki-laki seperti Arjuna, kalau perempuan seperti Srikandi!" jelas Temon. "Juga petunjuk, kalau bacokan ayah si bayi waktu membelah kelapa itu lurus anaknya laki-laki!" "Apakah semua itu terbukti?" kejar Temin. "Logikanya, kalau tidak terbukti kebiasaan itu pudar, karena orang jadi enggan!" jawab Temon. "Tapi kuperhatikan, anak-anak lahiran kawasan sini tak banyak yang tampan seperti Arjuna atau secantik Srikandi!" tukas Temin. "Kalau ada yang tampan dan cantik, sepadan ayah--ibunya!" "Yang paling didambakan rakyat bukan tampan atau cantiknya wajah, tapi watak kesatrianya yang tegas, berani bersikap meski ada risiko!" tegas Temon. "Arjuna, jadi idola dengan sosoknya sebagai problem solver, tokoh penuntas masalah yang dilakukannya secara kesatria, tegas dan siap berkorban! Sosok itu bisa diperankan siapa saja sesuai skala peran di lingkungannya!" "Berarti rakyat membutuhkan banyak Arjuna dan Srikandi yang berperan pada skala lingkungan tokohnya!" timpal Temin. "Tapi sosok dambaan yang seharusnya menjadi bagian dari masyarakat itu justru langka dalam masyarakat! Akibat langka sosok problem solver di tengah masyarakat, rakyat kebanyakan terpaksa harus selalu berjuang sendiri untuk mengentaskan diri, keluarga dan warganya dari kemiskinan! Apa inti masalahnya?" "Feodalisme di lapisan elite kita dengan status oriented, rupanya telah merebak ke lapisan sosial terbawah hingga meski mereka masih mendamba Arjuna dan Srikandi, dalam prakteknya mereka sudah lepas dari role oriented--orientasi fungsi dan peran--seperti ditanamkan wayang!" jelas Temon. "Anak jelata yang sejak usia tujuh bulan dalam kandungan sudah diidamkan jadi problem solver yang fungsional berperan sebagai bagian dalam masyarakat, malah ikut-ikutan berburu status! Akibatnya, warga masyarakat lapisan terbawah cenderung terus semakin lemah, karena selalu kehilangan unggul-unggul--sosok tulang punggung warga yang bisa diandalkan--karena mereka ikut berburu status dan saat berhasil, orientasinya beralih ke level elite, bukan lagi ke warga aslinya!" "Pakai apa anak-anak jelata direposisi ke asalnya, agar tak ikutan status oriented?" kejar Temin. "Sistem pendidikannya yang harus diubah, bukan anaknya!" tegas Temon. "Sistem pendidikan kita terlalu status oriented, tak kenal role oriented! Tamat SMP, SMA, tak tahu peran apa yang bisa diambilnya dalam masyarakat! Padahal, wajib belajar cuma sampai SMP!" <><>
CiKEAS> Pajak Bakrie Diusut + PILKADA 2010: Golkar Lambat Bisa Kehilangan Penumpang
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009121501055711 Selasa, 15 Desember 2009 UTAMA Pajak Bakrie Diusut JAKARTA (Lampost): Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Departemen Keuangan diminta menuntaskan pengusutan kasus dugaan manipulasi pajak sebesar Rp2,1 triliun yang dilakukan tiga perusahaan Grup Bakrie. Polri juga masih menunggu laporan penggelapan pajak Rp2,1 triliun yang diduga dilakukan Bakrie seperti yang disebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, belum lama ini. Pebisnis Aburizal Bakrie disebut Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mangkir atas kewajiban pajaknya. Tjiptardjo pun membeberkan perusahaan milik Ketua Umum Partai Golkar itu diduga telah melakukan tindak pidana pajak pada 2007 lalu. Data Ditjen Pajak menunjukkan tiga perusahaan milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin diduga menggelapkan pajak. Petugas pajak menengarai akuntan Bumi merekayasa pembayaran pajak pada 2007 sebesar Rp376 miliar, akuntan Kaltim Prima diduga merekayasa pajak Rp1,5 triliun, dan Arutmin diduga mereka rekayasa 39 juta dolar AS. Total dugaan rekayasa pembayaran pajak tersebut mencapai Rp2,1 triliun. Jika terbukti, ini merupakan manipulasi pajak terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pengamat ekonomi Tony Prasetiantono menilai masalah itu tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak mau duduk bersama dan saling mengklarifikasi. "Tapi mereka (tiga perusahaan Bakrie, red) tidak kooperatif jadi tidak bisa diselesaikan. Ini harus diinvestigasi sampai tuntas," kata Tony, Senin (14-12). Tony menambahkan tindak pidana pajak tersebut bisa terjadi karena penyimpangan yang dilakukan tiga perusahaan Grup Bakrie. Kemungkinan lainnya ialah belum selesainya audit yang dilakukan tiga korporasi itu sehingga menimbulkan perbedaan antara kewajiban dan setoran yang dilakukan. Bawa ke Pengadilan Terkait dugaan tadi, PT Bumi Resources membantah telah menggelapkan pajak. "Perseroan tengah menunggu penjelasan dari otoritas pajak untuk menyamakan persepsi terkait kewajiban Bumi. Kami selalu konsultasi dengan otoritas pajak terkait kewajiban perseroan," kata Senior Vice President Investor Relations Corporate Communications-Corporate Secretary Bumi Dileep Srivastava dalam pernyataan tertulis, kemarin. Pengamat ekonomi Fauzi Ichsan mengemukakan Ditjen Pajak memiliki wewenang membawa kasus dugaan manipulasi pajak tersebut ke ranah hukum. "Perusahaan yang memiliki perbedaan setoran dengan kewajiban pembayaran pajak akan dibawa ke proses rekonsiliasi di pengadilan." Sedangkan pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ichsanuddin Noorsy mendesak agar kasus dugaan manipulasi pajak tiga perusahaan Bakrie segera diajukan ke polisi untuk dibuktikan. "Jangan hanya dijadikan wacana. Segera lakukan tindakan pidana. Jika tidak dituntaskan, akan semakin tidak adil karena pihak-pihak tesebut tidak akan mengetahui kesalahan mereka," ujar dia. Pihak Polri masih menunggu laporan dugaan penggelapan pajak itu. "Kami masih menunggu. Harus ada yang melaporkannya dulu baru kami sidik," kata Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi Djuni Sanyoto di Cipinang, Jakarta, kemarin. Namun, Ito enggan menjawab saat ditanyakan Polri sudah masuk ke tahap penyelidikan dan pengumpulan data dugaan korupsi dan penggelapan pajak yang merugikan negara Rp2,1 triliun itu. "Nanti ya, saya terima telepon dulu." n MI/R-1 http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009121501055714 Selasa, 15 Desember 2009 UTAMA PILKADA 2010: Golkar Lambat Bisa Kehilangan Penumpang BANDAR LAMPUNG--Pernyataan Ketua Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie yang tidak akan mencalonkan Eddy Sutrisno menjadi sebuah pertanyaan besar terkait strategi pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Bandar Lampung. Di satu sisi, Eddy Sutrisno merupakan Ketua Partai Golkar Bandar Lampung sekaligus Wali Kota Bandar Lampung. Dilihat dari kedua faktor itu, Eddy memiliki modal politik yang besar. Eddy adalah incumbent yang bagaimanapun punya kelebihan memenangkan pilkada dibanding calon lain. Berikutnya, Eddy adalah ketua yang berarti juga adalah seorang kader. Memang, Eddy meraih kursi wali kota bukan melalui perjuangan kader-kader Golkar. Eddy saat pilkada 2004, sangat mengandalkan kader PDIP, PBR, dan PDS yang merupakan partai koalisi pengusungnya. Di sisi lain, Partai Golkar tentu ingin memenangkan setiap pilkada, sebagaimana lazimnya tujuan partai (ber)-politik. Berdasarkan catatan, selama pilkada di Lampung, Golkar baru memenangkan pilkada di Lampung Timur, Way Kanan. dan Lampung Selatan. Alzier sendiri berdalih, dia bukan tidak mencalonkan Eddy sebag
CiKEAS> Seluruh Pasukan Dikerahkan untuk Amankan Natal dan Tahun Baru
Refleksi : Mengapa harus dikerahkan pasukan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru? Siapa yang akan mengganggu? http://regional.kompas.com/read/xml/2009/12/14/18251276/seluruh.pasukan.dikerahkan.untuk.amankan.natal.dan.tahun.baru Seluruh Pasukan Dikerahkan untuk Amankan Natal dan Tahun Baru PERSDA/BIAN HARNANSA Ilustrasi polisi siagaSenin, 14 Desember 2009 | 18:25 WIB MANADO, KOMPAS.com - Kepolisian Kota Besar Manado atau Poltabes Manado akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengamankan perayaan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010 di Kota Manado bekerja sama dengan semua unsur terkait. "Untuk mengamankan jalannya ibadah Natal dan Tahun Baru, Poltabes Manado di-back up Tentara Nasional Indonesia serta Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat," kata Kepala Poltabes Manado Komisaris Besar Aridan J Roeroe di Manado, Senin (14/12/2009). Selain mengerahkan seluruh pasukan, polisi juga akan bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan agar situasi tetap aman, kondusif, dan tak menimbulkan gejolak dalam bentuk apa pun. Kombes Roeroe mengakui, saat perayaan hari raya di Manado, masyarakat sering berperilaku yang kurang baik dan kontra-produktif. Misalnya main petasan dalam jumlah besar dan sudah membahayakan orang. Hal tersebut dilarang karena bisa menyebabkan masalah. Bukan hanya itu. Ia juga mengatakan, perilaku kontraproduktif juga terlihat dari perilaku suka mengonsumsi minuman keras sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, ia mengimbau warga Manado untuk menjaga sikap. Kepolisian sudah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mengurangi dampak buruk dari sikap masyarakat yang kontraproduktif, seperti melakukan operasi di seluruh wilayah Kota Manado, mulai dari Bunaken sampai Malalayang. "Kami melakukan operasi miras untuk mencegah munculnya masalah baru karena biasanya seseorang akan bertindak di luar kewajaran jika sudah dikuasai alkohol. Jadi, kami melakukan langkah antisipasi," kata Aridan Roeroe. Operasi tersebut dilakukan setiap hari sehingga bisa meminimilkan semua kemungkinan buruk dan membuat Manado aman saat perayaan Natal dan Tahun baru. Mereka juga mengimbau warga kota untuk ikut menjaga keamanan dengan tidak menyiapkan atau menyuguhkan miras. <<204211p.jpg>>
CiKEAS> Lakon Para Pembobol Bank
http://batampos.co.id/Opini/Opini/_Lakon_Para__Pembobol_Bank.html Lakon Para Pembobol Bank Senin, 14 Desember 2009 Oleh Djoko Pitono Jurnalis dan Editor Buku Make money, money by fair means if you can, if not, but any means money. Horatius ORANG boleh bertanya-tanya apa maksud Quintus Horatius Flaccus (65 SM-8 SM), penyair kesohor Kekaisaran Romawi, itu menyatakan hal tersebut. Tetapi dengan sedikit renungan saja, kita tahu, kata-kata itu adalah sebuah satire. Carilah uang, uang halal kalau kamu bisa, kalau tidak, uang apa sajalah. Horatius memang seorang satiris jempolan. Namun, bagi para kriminal di dunia bisnis dan perbankan, kata-kata Horatius itu mungkin tidak punya makna apa-apa. Apalagi mereka yang pintar melihat celah-celah dunia perbankan untuk menipu dan menggelapkan uang besar dengan cara mudah dan cepat. Jadi, tidak mengherankan bila muncul kasus Bank Century. Sudah berkali-kali dunia perbankan kebobolan oleh permainan para pengusaha dan bankir hitam. Tetapi, hal itu terus terulang dan terulang. Sekitar 15 tahun yang lalu, Eddy Tansil menipu Bapindo hingga dia dapat memperoleh kredit senilai 430 juta dolar AS. Ditambah dengan bunganya saat itu, nilainya membengkak menjadi Rp 1,3 triliun. Eddy Tansil sempat ditahan Kejaksaan Agung. Tetapi bim salabim, dia tiba-tiba kabur ke China pada 1996. Beberapa waktu lalu dilaporkan aset Eddy Tansil dari perusahaannya, Golden Key Group, telah dilelang oleh Departemen Keuangan. Namun total nilai aset itu hanya mencapai Rp 126, 125 miliar, yang berarti hanya sekitar 10 persen dari kerugian negara. Selain Eddy Tansil, ada Hendra Rahardja, pemilik Bank Harapan Sentosa. Bankir itu membobol Rp3,8 triliun dana bantuan likuiditas Bank Indonesia pada 1997, lalu lari ke Australia. Aparat Indonesia tidak mampu menyeret Hendra ke pengadilan sampai meninggalnya bankir tersebut pada 20 Januari 2003. Berita barunya, pemerintah Indonesia telah menerima aset milik Hendra dari pemerintah Australia sebesar 493.647.07 dolar AS yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Aset itu terpisah dari aset sebesar 637 ribu dolar AS milik Hendra yang dikembalikan ke Indonesia pada 2004. Dalam skala internasional, ada kisah tentang BCCI, Bank of Credit and Commerce International. Bank ini didirikan pada 1972 oleh bankir Pakistan Agha Khan Abedi dan dimodali awal oleh Sheik Zayed dari Abu Dhabi. Pendiriannya dilakukan di Luksemburg, tetapi operasinya di London. Hanya dalam waktu sekitar 20 tahun, BBCI beroperasi di 73 negara dengan jumlah penabung hampir satu juta orang dan rekening senilai lebih dari 10 miliar dolar AS. Ternyata, kemudian terbukti bank tersebut digunakan para bos narkoba, pedagang senjata gelap, para diktator, dan juga operasi-operasi gelap CIA. Ketika akhirnya ditutup pada Juli 1992, dana nasabah yang lenyap atau dicuri berkisar antara 9,5 miliar hingga 15 miliar dolar AS. Anda masih ingat kisah Nicholas (Nick) Leeson? Pialang derivatif Bank Barings (Inggris) yang cerdik itu bergaji 50.000 pound sterling, belum termasuk bonus. Tetapi, langkah-langkah spekulatifnya yang tanpa sepengetahuan atasan di Bursa SIMEX Singapura pada 1992 meleset dari perhitungannya. Pada 1992 kerugiannya baru dua juta pound, tapi pada akhir 1994 melambung jadi 208 juta pound. Tahun berikutnya kerugian mencapai 827 juta pound (1,4 miliar dolar AS). Bank Barrings, bank investasi tertua di dunia, itu akhirnya bangkrut. Sempat lari, Leeson akhirnya dapat diekstradisi ke Singapura. Dia diadili dan dihukum 6,5 tahun penjara hingga dibebaskan pada 1999. Kisah Toshihide Iguchi juga menarik. Bekas pedagang surat berharga Daiwa Bank itu selama 11 tahun mulai 1984 melakukan 30.000 aksi perdagangan tanpa sepengetahuan atasannya. Pada 1983, kerugiannya hanya 70.000 dolar AS. Bertahun-tahun kerugian terus terjadi, tapi ditutupinya. Begitu terungkap pada 1995, kerugian Daiwa Bank telah menumpuk hingga 1,1 miliar dolar AS. Karena takut, dia akhirnya melaporkan kepada pihak berwenang AS. Dia ditangkap, diadili pada 1997, dan menjalani hukuman 4 tahun penjara. Tapi dari berbagai kejahatan di balik bisnis uang, kisah Bernard Madoff, 71, mungkin paling dramatis. Mantan chairman Bursa Saham NASDAQ ini selama bertahun-tahun menipu ribuan orang, termasuk sesama tokoh Yahudi dan yayasan-yayasan Yahudi, untuk berinvestasi di perusahaan, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Semua orang tidak tahu bahwa bisnisnya adalah bisnis piramid (Ponzi Scheme). Pada Desember 2008, skandalnya terungkap, antara lain, berkat laporan dua anaknya yang akhirnya sadar. Pada 30 Juni 2009, Hakim Distrik New York Denny Chin menghukum Madoff 150 tahun penjara. Lebih dari 13 miliar dolar AS milik klien Madoff hilang tak berbekas. Media Amerika menjuluki monster keuangan itu sebagai ''Simbol Kerakusan Wall Street." Apa
CiKEAS> Pimpinan Arogan, Kader Keluar dari Golkar
http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=12087 Senin, 14 Desember 2009 , 10:34:00 Pimpinan Arogan, Kader Keluar dari Golkar SUKADANA. Abdul Karim SH resmi mundur dari Partai Golongan Karya (Golkar). Pernyataan keluar dari partai itu dinyatakan Karim ketika Musda II DPD II Partai Golkar Kabupaten Kayong Utara (KKU) berlangsung di Penginapan Anugerah, Sukadana, Minggu (13/12). "Saya mundur karena pimpinan sidang dalam Musda terlalu arogan. Saya sangat kecewa atas sikap Ibrahim Dahlan yang memimpin sidang tersebut," tegas mantan anggota DPRD KKU ini kepada Equator, kemarin (13/12). Sikap arogan yang dipertunjukkan pimpinan sidang, menurut Abdul Karim, dari sikap lisan pimpinan yang dinilainya tak mencerminkan. "Apakah salah ketika saya protes soal pendidikan minimal D III sebagai syarat sebagai calon ketua. Protes saya bukannya disikapi dengan bijak justru pimpinan sidang langsung tampak emosi dan langsung berkata tidak-tidak hingga menyebut S1, S2, S3 sampai menyebut S teler. Adakah pimpinan semacam itu," kata Karim dengan nada suara sedikit kesal. Karim yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang sebelum Kayong Utara terbentuk, mengaku, dia mundur dari partai berlambang pohon beringin itu langsung di forum resmi Musda. Bahkan, segala atribut Partai Golkar juga diserahkannya di kesempatan itu. "Saya protes soal pendidikan minimal D III karena berdasarkan Juklak DPP Partai Golkar No: Juklak-1/DPD/Golkar/X/2009 tentang penyelenggaraan Musda Provinsi, Musda Kabupaten/Kota, Musda Kecamatan dan Musda Desa/Kelurahan atau sebutan lain, Partai Golkar se Indonesia," jelasnya. Disebutkan, Musda Kabupaten/Kota tentang pemilihan ketua DPP Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan. Bakal calon dianggap sah menjadi calon ketua apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam nomor 4 yang dituliskan berpendidikan minimal D III. Namun, dikatakan dia, dalam Musda kali ini syarat pendidikan minimal tersebut diabaikan. Melainkan, tatib dijadikan tanpa menetapkan minimal pendidikan. Karim menambahkan, dia mundur dari Golkar karena menilai partai tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik. Bahkan, pelaksanaan Musda yang dilaksanakan seakan sudah diatur untuk menetapkan salah satu figur. "Kalau sudah diatur dan diarahkan untuk memilih salah satu figur, untuk apalagi ada Musda, bahkan ketika saya memberikan pendapat sama sekali tidak direspon," ucapnya. Wakil Ketua DPD Partai Golkar KKU yang kini telah demisioner melanjutkan, di Golkar dia sudah banyak berkorban. Sementara, karir politiknya selalu dijegal. Hal itu dibuktikan, ketika pemilu legislatif 2009 lalu. Dia yang semula direkomendasikan menjadi calon legislatif DPRD Kalbar, akhirnya dibatalkan. Demikian pula, di tingkat kabupaten juga tak diberikan kesempatan. "Jujur saja saya sudah banyak berkorban, dan terus terang saya jadi korban politik di Golkar. Padahal, Musda kali ini katanya mau rekonsiliasi dan rekonstruksi tetapi saran dan pendapat saja tidak dengarkan," celotehnya. Dia juga mengungkit, banyak janji-janji yang diberikan kepadanya. Misalnya, dijanjikan menjadi ketua harian di DPD II Partai Golkar KKU untuk periode 2009-2015. "Namun tawaran itu saya tolak, karena saya ingin mengikuti aturan dan mekanisme partai," timpalnya. Dalam Musda kali ini, Abdul Karim mengaku, sudah mencium gelagat tidak sedap. Di mana, sudah ada semacam pengkondisian dalam menentukan figur ketua. "Setelah saya ikuti pembukaan Musda sampai pembahasan tatib, rupanya benar mengarahkan aklamasi terhadap salah satu figur ketua," ucapnya lagi. Kondisi di atas, dilanjutkannya, menjadikan Golkar sebagai partai nasionalis yang demokratis kerdil. Apalagi, kata dia, selama ini kinerja Partai Golkar KKU seakan tertutup yang hanya mengedepankan kepengurusan terhadap orang-orang tertentu. "Padahal, Golkar partai terbuka bagi siapa saja, dan tidak boleh ada KKN," katanya. Di balik itu, Abdul Karim juga memuji figur H Morkes Effendi SPd MH yang berhasil terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar. Dia menilai, berkat di bawah kepemimpinan mantan Ketua DPD II Partai Golkar Ketapang itu, melahirkan dirinya sebagai kader Golkar. "Musda VIII Partai Golkar Ketapang yang belum lama digelar sudah fair dan tidak seperti di Musda KKU ini," tandasnya. (lud) <<23_50_11.gif>> sig.jsp?pc=ZSzeb114&pp=GRfox000 Description: Binary data
CiKEAS> Menjenguk Wanita Korban Kebiadaban Majikan di Arab Saudi
Jawa Pos [ Senin, 14 Desember 2009 ] Menjenguk Wanita Korban Kebiadaban Majikan di Arab Saudi Anak Lahir di Penampungan, Belum Bertemu sang Ayah Beberapa wanita Indonesia yang menjadi korban kebiadaban majikan di Arab Saudi menuntut keadilan. Kini mereka ditampung di tempat penampungan WNI bermasalah KJRI Jeddah. Salah seorang di antara mereka melahirkan anak di sana. BAIHAQI, Jeddah --- BAYI itu tidur di gendongan ibunya. Saking pulasnya, dia tak bangun ketika badannya digoyang-goyang. Ketika pantatnya ditepuk-tepuk, dia sedikit menggeliat. Tapi, matanya tetap memejam. Senyumnya sempat mengembang ketika pipinya yang montok ditowel sambil namanya dipanggil-panggil. Ibunya, Keni binti Carda Bodol, ikut tersenyum. Namun, senyum itu segera menghilang ketika dia bercerita mengenai kelahiran anaknya itu. Farah Octavia, bayinya itu, lahir 16 Oktober lalu ketika Keni sedang memperjuangkan nasib akibat kekejaman majikan di Arab Saudi. Hingga sekarang, bayi itu belum pernah bertemu dengan ayahnya yang tinggal di Jakarta. Bayi perempuan tersebut merupakan buah cinta dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Keni, wanita asal Losari Lor, Losari, Brebes, Jateng, saat itu sedang sakit parah akibat siksaan majikan di Arab Saudi. Sekujur tubuhnya terbakar. Empat giginya rontok. Bibirnya pecah-pecah. Lidahnya terluka akibat sayatan pisau. Dalam kondsi seperti itulah, dia berbagi kasih dengan lelaki sejatinya. ''Ya, saya kan punya suami,'' ujarnya dengan senyum yang dipaksakan. Sebelum anaknya lahir, Keni harus berpisah dengan suaminya, Saifudin. Dia difasilitasi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasusnya di Jeddah, Arab Saudi. Bulan puasa lalu, ketika sedang hamil tua, dia berangkat ke Jeddah tanpa didampingi suami tercinta. Berat, tetapi harus dilakukan demi memperoleh keadilan. Ketika berpisah, suaminya bekerja di Jakarta. Sekarang Keni tak tahu tempat tinggalnya. ''Dia sudah pindah,'' ujar Keni. Komunikasi hanya dijalin lewat telepon. Itu pun hanya dalam momen-momen yang amat penting, termasuk ketika dia baru melahirkan. ''Bapaknya belum pernah melihat anaknya ini,'' katanya. Matanya berkaca-kaca. Pandangannya kemudian dialihkan kepada anaknya itu. Di Jeddah, Keni menghuni tempat penampungan WNI bermasalah bersama puluhan wanita senasib. Mereka kebanyakan tidak dibayar oleh majikan yang telah memeras tenaganya. Ada pula yang seperti Keni, dianiaya hingga cacat seumur hidup. Sebagian di antara mereka menjadi korban kerakusan seksual. Sudah ada 198 WNI di penampungan KJR Jeddah yang dipulangkan dalam sebulan terakhir. Ketika kloter ketiga yang terdiri atas 100 orang dipulangkan ke tanah air Kamis lalu (10 Desember 2009), Keni hanya bisa melepas dengan tatapan kosong. Persoalan rekan-rekannya tersebut telah selesai, sedangkan dirinya belum tahu sampai kapan harus mengikuti proses hukum di negeri orang. Wanita itu harus menghadapi tembok keadilan yang selama ini belum pernah dijamahnya. Majikannya, Khaled Al-Khuraefi, yang diadukannya, adalah seorang mahkamah. Hingga sekarang, baru sepotong proses hukum yang dilalui. ''Saya sudah diperiksa. Demikian juga majikan saya,'' katanya kepada koran ini di tempat penampungan. Peristiwa yang dialami Keni bermula ketika dia bekeja sebagai pembantu rumah tangga kepada keluarga Khuraefi. Awalnya baik-baiknya saja. Dia diiming-imingi gaji SR 800 (sekitar Rp 2 juta) per bulan. Pada bulan pertama dan kedua, gaji itu pun lancar. Menginjak bulan ketiga, persoalan mulai mucul. Istri majikan, Wafa, tidak puas atas pekerjaan yang dia lakukan. Dia sering marah-marah. Keni dianggap tidak cekatan. Kemurkaan terus memuncak hinga siksaaan demi siksaan ditumpahkan kepada Keni. Wanita itu menceritakan, setiap dianggap tidak beres, tubuhnya disetrika. Suatu ketika bibirnya disayat dengan pisau. Di lain waktu giginya dicongkel. Ujung lidahnya ikut terpotong. Dia dipaksa menelan empat gigi bersama ujung lidahnya itu. ''Semua masuk ke perut,'' katanya dengan suara tersendat. Kasus itu terbongkar setelah wanita 29 tahun tersebut dipulangkan ke kampung halamannya. Cadar hitam yang dipakaikan majikannya tak bisa menutup peristiwa yang dialami sebenarnya. Pemerintah Indonesia turun tangan. Keni dirawat di RS Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta. Setelah tiga bulan, luka-lukanya sembuh. Namun, keloid tetap menonjol di bekas luka-lukanya itu. Dalam kondisi seperti itu, dia dibawa ke Jeddah untuk menuntut keadilan. Kamis lalu (10 Desember) ketika dijenguk Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Teguh Wardoyo, Keni memperlihatkan bekas luka-luka tersebut. Telinganya sudah berubah bentuk. Bibirnya tak utuh lagi. Keloid menutup hampir seluruh tangan, leher, dan sebagian tubuhnya. Giginya masih dibiarkan ompong. Selama di penampungan, hari-harinya dihabiskan untuk merawat si jabang bayi. Hatinya bisa terhibur karena dia tidak sendirian. Bayinya pun sering menjadi rebutan pengasuhan rekan-rekannya sesama TKW yang be
CiKEAS> Fw: [sd-islam] Buku Ajar SD Berisi Gambar dan Kata-kata Porno Beredar di Jateng
Buku SD Porno Beredar di Pekalongan Pekalongan - Sebuah kabar tak sedap kembali mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Buku-buku pelajaran bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Pekalongan, Jawa Tengah, ternyata disisipi gambar porno di dalamnya. "Saya mendapat laporan itu ketika di Purwokerto," ujar Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi kepada detikcom, Sabtu (24/1/2009). Menurut kak Seto, sapaan akrabnya, buku tersebut sudah beredar di beberapa SD di Pekalongan. Namun ia belum mendapatkan informasi secara rinci tentang judul atau jenis mata pelajaran buku tersebut. "Yang pasti penerbitnya adalah Erlangga, tapi saya belum bisa kontak teman saya yang bekerja disana," tambahnya. Buku tersebut, kata Kak Seto, berisi gambar-gambar wanita yang tidak berpakaian. Selain itu, ada beberapa halaman didalamnya yang berisikan gambar seorang lelaki dan perempuan yang terlihat bermesraan. "Pokoknya tidak pantas dilihat oleh anak-anak SD," pungkasnya. (mad/lrn) http://www.detiknews.com/read/2009/01/24/192731/1073890/10/buku-sd-porno-beredar-di-pekalongan --- On Mon, 12/14/09, Gene Netto wrote: From: Gene Netto Subject: [sd-islam] Buku Ajar SD Berisi Gambar dan Kata-kata Porno Beredar di Jateng To: "sdislam" Date: Monday, December 14, 2009, 12:47 PM Buku Ajar SD Berisi Gambar dan Kata-kata Porno Beredar di Jateng Senin, 14/12/2009 18:29 WIB Dani Wisnu - detikNews Batang - Sejumlah buku ajar untuk SD berisi materi porno beredar di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng). Buku ajar itu memuat kata-kata dan gambar tidak senonoh. Termasuk cara berhubungan intim. Penelusuran detikcom, buku-buku nyeleneh itu beredar di sejumlah SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Salah satunya di SDN 01 Banyuputih. Buku-buku ajar bermasalah itu antara lain untuk mata pelajaran IPS, IPA, dan kumpulan puisi. Pada buku IPS, terdapat gambar sekelompok wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam saja. Sedangkan pada buku IPA, terdapat gambar wanita berdiri dengan hanya mengenakan handuk atau kain yang transparan. Sedangkan kata-kata porno terdapat pada buku kumpulan puisi. Kata-kata itu antara lain berbunyi 'Ku menyerahkan pedang di antara selangkanganmu'. Buku tersebut diterbitkan oleh CV Megah Perkasa Utama. Sejumlah orang tua siswa mengaku sudah mengetahui peredaran buku ajar bermasalah tersebut. Mereka resah dan berharap buku-buku itu segera ditarik. "Pokoknya saya minta agar buku tersebut ditarik karena bisa merusak moral anak anak," kata salah seorang wali murid, Abdul Kohar. Kepala Sekolah SDN 01 Banyuputih, Sujenal Ngabidin, membenarkan peredaran buku ajar bermasalah tersebut di sekolahnya. Menurutnya, buku-buku itu didapat dari salah satu rekanan dari Dana Alokasi khusus atau DAK 2008. Menurut Sujenal, buku-buku tersebut tak hanya beredar di sekolahnya. Buku-buku itu juga diterima sekolah lain bahkan di Madrasah Ibtidaiyah. Sujenal berjanji akan melaporkan masalah ini ke instansi terkait. Ditemui secara terpisah Wakil Bupati Batang, H Achfa Machfudz, juga menyesalkan beredarnya buku ajar porno itu di wilayahnya. Dia mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengusut masalah ini secepatnya. Dia juga mengatakan akan memberikan sanksi tegas pihak-pihak siapa pun yang terbukti kasus ini. "Dinas Pendidikan secepat mungkin harus menarik buku tersebut. Pihak rekanan juga harus bertanggung jawab atas beredarnya buku-buku itu. Kepada semua kepala sekolah saya minta juga agar teliti sehingga kejadian memalukan ini tidak terulang," ujar Achfa. (djo/nrl) http://www.detiknew s.com/read/ 2009/12/14/ 182916/1259991/ 10/buku-ajar- sd-berisi- gambar-dan- kata-kata- porno-beredar- di-jateng? 881103605 Buku SD Porno di Pekalongan Buku Kesehatan? Pekalongan - Buku porno yang beredar di beberapa Sekolah Dasar di Pekalongan ternyata bukan buku pelajaran. Buku tersebut adalah buku kesehatan yang sebetulnya ditujukan untuk guru-guru. Benarkah? "Saya dapat penjelasan dari Erlangga, buku itu adalah buku kesehatan untuk dewasa," ujar Ketua Komnas PA Seto Mulyadi kepada detikcom, Sabtu (24/1/2009) malam. Menurut Kak Seto, buku itu berisi tips untuk melakukan pijat. Didalamnya memang terdapat beberapa gambar yang berisi pria dan wanita yang tidak berpakaian. "Mungkin sales buku tersebut salah. Atau gurunya yang tidak tahu, lalu menaruhnya di perpustakaan sekolah, " jelas Kak Seto. Buku-buku tersebut sebelum diketahui bergambar porno, sempat dibaca oleh siswa. Saat ini, pihak Komnas PA sedang mengusahakan agar buku tersebut ditarik secepatnya dari perpustakaan SD. Lalu bagaimana buku itu bisa disimpan di perpustakaan? "Nah itu yang sedang kita selidiki, akan kami telusuri dengan teman-teman," pungkasnya. Temuan ini pertama kali dilaporkan kepada Kak Seto oleh kalangan media di Pekalongan. Menurut Kak Seto, buku tersebut berisi gambar-gambar wanita yang tidak berpakaian. Selain itu, ada beberapa halaman
CiKEAS> Israel confirms U.K. arrest warrant against Livni
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1134978.html Last update - 00:00 15/12/2009 Israel confirms U.K. arrest warrant against Livni By Barak Ravid, Haaretz Correspondent, and Haaretz Service Senior officials in Israel confirmed reports on Monday that a British court issued an arrest warrant against opposition chairwoman Tzipi Livni for her role in orchestrating Israel's military offensive against Hamas in the Gaza Strip nearly a year ago. The request for the warrant was submitted by a pro-Palestinian organization. British sources reported late Monday that though a British court had issued an arrest warrant for Livni over war crimes allegedly committed in Gaza while she served as foreign minister, it annulled it upon discovering she was not in the U.K. Advertisement Livni served as foreign minister alongside Prime Minister Ehud Olmert and Defense Minister Ehud Barak during the Israel Defense Forces offensive in Gaza. The three figures comprised the "troika" of top decision-makers who charted the course of the war. Earlier Monday, Arab-language media reported that Livni canceled her participation in a Jewish function in London after a warrant for her arrest was issued over part in last winter's Israel's Gaza offensive. Israel's ambassador to London, Ron Prosor, conferred with officials in the British Ministry of Justice who told him that they were unaware of any criminal complaint or arrest warrant against the former foreign minister. Yet, further inquiries by Israeli officials revealed that a warrant had indeed been issued. Al-Quds Al-Arabi claimed on Monday that Scotland Yard advised the organizers of the Jewish National Fund conference in northwest London that the former foreign minister had canceled her scheduled address to the assembly over threats of a possible lawsuit by pro-Palestinian groups. The Al-Quds Al-Arabi report also said that a group of about 100 anti-Israel protesters rallied outside the Hendon Hall Hotel on Sunday, just as delegates arrived at the JNF meet. Livni's office said in a statement following the report that her appearance at the London event was canceled two weeks ago due to a scheduling conflict. Livni's office also said that the opposition leader was proud of all the decisions she made as foreign minister during the Gaza war, an operation which she said achieved its goal of bring security to Israel. A United Kingdom court two months ago deferred until further notice an appeal by local pro-Palestinian groups to issue an arrest warrant against Barak, who was visiting the country at the time. A similar appeal was issued in 2004 against Israel's then defense minister, Shaul Mofaz. At the time, Mofaz was granted immunity from international arrest and trial - a precedent set by the British court, which until then had given such protection only to foreign ministers or premiers <<0.gif>>
CiKEAS> Perang Terbuka Sri Mulyani vs Ical (Dosa-Dosa Bakrie dimata SM) [1 Attachment]
Perang Terbuka Sri Mulyani vs Ical (Dosa-Dosa Bakrie dimata SM) 2009 Desember 10 tags: aburizal bakrie, bank century, indonesia, Lumpur Lapindo, sby, sri mulyani by nusantaraku Telah lama saya menunggu agar konflik internal yang telah dibungkus dengan rapi antara Menkeu Sri Mulyani dan mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie di kabinet Indonesia bersatu dibongkar. Hal ini dikarenakan telah terjadi power abuse yang dilakukan salah satu menteri di Kabinet Pemerintahan SBY-JK silam yang diaminin oleh pak Presiden SBY. Dan menteri yang begitu gentol melakukan perlawanan kepada tindakan Bakrie sampai-sampai ‘mengancam’ mengundurkan dari kabinet adalah Sri Mulyani. Jika konflik internal yang terjadi tidak menyangkut masalah negara, maka sudah sepantasnya itu adalah masalah aib pribadi orang yang harus ditutup dan dibungkus. Tapi, bagaimana jika konflik yang terjadi menyangkut masalah negara, pengeluaran uang negara? Itulah yang menjadi perhatian kita. Dan saya harapkan melalui konflik internal ini, semua kebobrokan dapat dibongkar. Baik dari pihak Bakrie maupun pihak Sri Mulyani. “Dosa-Dosa” Bakrie di Mata Sri Mulyani Bermula dari Kasus Luapan Lumpur Lapindo sejak 28 Mei 2006, telah terjadi perdebatan sengit siapa pihak yang bertanggungjawab atas biaya penanggulangannya : PT Lapindo (Bakrie Family), negara atau dua pihak. Berdasarkan sumber-sumber yang saya himpun (Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo), sebagian besar ahli drilling dan geologi menyatakan bahwa luapan lumpur Lapindo disebabkan oleh tindakan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga Bakrie. Fakta ini pun didukung oleh hasil Audit Investigatif BPK atas Lumpur Lapindo yang mengindikasi terjadi pelanggaran prosedur dan peraturan mulai dari proses tender, peralatan teknis hingga prosedur teknis pengeboran sumur-sumur minyak di Sidoarjo. Fakta yang lebih meyakinkan adalah dokumen serta pernyataan Arifin Panigoro sebagai pemilik perusahaan operator pengeboran sumur PT Lumpur Lapindo yang mengaku PT Lapindo telah melakukan pelanggaran atas SOP serta tidak mau melaksanakan tindaka preventif. Karena penyebab utama terjadi sumburan lumpur di Sidoardjo adalah aktivitas pengeboran, maka pihak yang bertanggungjawab adalah PT Lapindo Brantas sebagaimana diatur dalam UU 23/1997 dan PP 27/1999. Meskipun sudah cukup jelas penyebb dan siapa penanggungjawabnya, namun alih-alih Presiden SBY mengeluarkan Per.Pres 14 tahun 2007 jo Per.Pres 48/2008, yang mana pemerintah (dengan anggaran rakyat) membantu biaya lumpur Lapindo yang disebabkan oleh kesalahan manusia mengundang bencana. Terbitnya peraturan presiden tersebut sangat merugikan uang negara. Dalam kurun 3 tahun, 795 miliar APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : Rp 114 miliar pada 2007, Rp 513 miliar pada 2008, dan 168 miliar pada 2009. [LKPP 2007, LKPP 2008 dan UU APBN P 2009]. Baca juga : Jusuf Kalla dan 3 Tahun Lumpur Lapindo. Dalam kasus lumpur Lapindo, saya sepakat dengan Bu Sri Mulyani yang menginginkan “Perusahaan Bakrielah (Lapindo) yang bertanggung atas biaya penanggulangan lumpur Lapindo, bukan negara”. Kesalahan kedua Bakrie dimata Sri Mulyani adalah karena adanya usaha pemerintah SBY-JK dalam mengintervensi penjualan saham PT Bumi Resource Tbk yang notabene adalah milik keluarga Bakrie. Pada Oktober 2008 silam, bersamaan krisis finansial dunia, saham-saham perusahaan nasional di BEI jatuh bebas tidak terkendali. Saham BUMI yang 3 bulan sebelumnya mencapai Rp 7000 per saham, anjlok dibawah Rp 1000 per saham. Tapi, pihak otoritas saham tiba-tiba menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham bumi yang diduga adanya tekanan Bakrie melalui pemerintah SBY-JK. Sri Mulyani yang ikut membidani masalah keuangan berang. Sri meminta pencabutan penghentian sementara perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk pada 7 Oktober 2008. Atas kasus ini, beredar kabar bahwa Menkeu Sri Mulyani sempat ‘mengancam’ mengundurkan diri jika saham Bakrie masih disuspensi. Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah kasus royalti batubara yang ditunggak oleh perusahaan Bakrie (berbeda-beda menurut versi Menkeu, BPK dan ICW).Kesalahan ketiga Bakrie dimata Sri Mulyani adalah pembakangan royalti batubara yang dilakukan perusahaan batubara, yang sebagian diantaranya adalah perusahaan milik Bakrie. Sri Mulyani tidak habis berpikir, mengapa ada perusahaan yang berani menghindari pajak/royalti dan bahkan menunggak bertahun-tahun. Sedikitnya perusahaan batubara Bakrie menunggak 2-5 triliun royalti Batubara hasil akumulasi sejak 2002/2003. Tidak hanya sampai disitu, SM juga membuat keputusan pencekalan terhadap sejumlah petinggi perusahaan batu bara Bakrie. Kesalahan keempat Bakrie dima
