[mediacare] Klarifikasi kpd Moderator - Re: Kakek Buyut YTH #59899
Bung Moderato Yth, Tanggapan saya dibawah. (kutipan): Tapi memang informasi tentang keluarga nenek moyang Anda di Wikipedia terkesan rancu, jadi mohon diedit dan lebih diperjelas/dilengkapi agar tidak memunculkan dugaan-dugaan miring. 1. Tidak ada, saya ulangi, tidak ada seorangpun dari keluarga YTH membuat, mengirim tulisan ataupun menyuruh pihak ke-3 membuat tulisan mengenai YTH atau nenek moyang kita. Dan kalaupun kita ingin membuat kenang-kenangan atau tribute kepada orang tua, bukan di Wikipedia tempatnya tapi akan jauh lebih ideal melalui media Blogspot. 2. Apa yang tertulis di Wikipedia adalah hak & tanggung jawab sipenulis. Kalau setiap kali kita harus mengawasi, memeriksa dan mengkoreksi Wikipedia, refot sekali Oom! 3. Dugaan miring baru muncul setelah diolah-olah menjadi pembusukan oleh MM, tidak ada sebelumnya! (Kutipan): " Jadi belum terbukti bahwa dia mantan pendeta. Dan juga belum terbukti bahwa dia non-muslim." Lhaa memangnya sudah terbukti bahwa kakek buyut saya adalah mafia? Mari sama-sama kita buktikan misi apa yang sedang dilancarkan MM terhadap pembentukan opini diantara kominitas Indonesia. Soal bahasa yang kasar atau pembusukan karakter adalah hal normatif, semua tergantung disisi mana kita berpihak. Kemarin MM protes karena postingnya ditahan berikutnya langsung muncul postingnya, stake holder besar rupanya ??? Saya tetap berpendapat bahwa "demokrasi terpimpin" Moderator berlaku tidak adil, tetapi yang namanya otoritas penguasa, mau bilang apa? Kalau terlalu banyak protes malah bisa dibreidel keanggotaan saya, lebih refot lagi ya Oom .. Jadi inget sama Haromoko ... aduh salah ... map bozz! Wassalam, yhg. - Klarifikasi kpd Moderator - Re: Kakek Buyut YTH #59899 MOD: Maaf pak YHG, bahasanya terlalu kasar, jadi kami sunting. Sebaliknya, banyak postingan dari Nyonya Mus malah saya delete, dan kadang ada yang disunting juga. Tapi memang informasi tentang keluarga nenek moyang Anda di Wikipedia terkesan rancu, jadi mohon diedit dan lebih diperjelas/dilengkapi agar tidak memunculkan dugaan-dugaan miring. Tentang Nyonya Mus, dulu pernah saya jabarkan. Jadi belum terbukti bahwa dia mantan pendeta. Dan juga belum terbukti bahwa dia non-muslim.
Re: [mediacare] Re: Isu Soeharto Cina => Unik Ihsan #59843
Bung Unik Iksan Yth, Pertanyaan tajam Anda, mengapa kebijakan terhadap etnis Tionghoa dipertahankan selama berpuluh-puluh tahun, tidak bisa saya jawab secara akademis, karena bukan bagian dari penguasa saat itu. Tapi menurut hemat saya, pemberlakuan kebijakan terhadap etnis Cina, 15 tahun terakhir tidak seketat diawal Pemerintahan Orba. Saya teringat waktu berbicara dengan Pak Joop Ave, beliau menceritakan bagaimana sulitnya kabinet, khususnya menyakinkan Pak Benny dan Pak Harto untuk membuka pintu pariwisata di indonesia, dimana tolok ukur kebijakan militer masih berpegangan kuat pada masalah (keamanan) stabilitas politik. Pak Joop keliling dengan presentasinya, yang mengupas dari sudut income negara selain dari penjualan minyak, potensi dunia pariwisata internasional terhadap tourisme regional, kebijakan pariwisata di negara-negara tetangga, dan dari sudut globalisasi (liberalisme). Akhirnya beliau berhasil meyakinkan penguasa, dan seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun '80-'90- dunia pariwisata kita booming, sehingga penerimaan negara dari sektor turisme menjadi nomor dua setelah minyak. Kebijakan terhadap etnis Tionghoa yang dilatar belakangi oleh faktor "pemulihan keamanan dan mempercepat proses integrasi bangsa", adalah resmi, bukan pendapat atau opini pribadi. Perlu juga diakomodir juga pengaruh faktor sejarahnya, bahwa di masa jayanya PKI, banyak warga Tionghoa yang menjadi anggota partai dan onderbouwnya. Ditambah lagi kiblat politik RI kepada Beijing (bukan Moskow) dan dukungan Pemerintah RRT kepada PKI dan Pemerintahan Bung Karno, sehingga setelah Orde Baru berkuasa muncul persepsi "loyalitas ganda". (kutipan): Inpres No 14 Tahun 1967 yang menghimbau kegiatan seni budaya, adat istiadat, aksara China di Indonesia diselenggarakan secara kekeluargaan dan di tempat ibadah. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar. Para pengamat sosial LN juga menilai bahwa kebijakan ---yang sekarang dinilai sebagai tindak diskriminatif--- dilatar belakangi oleh faktor keamanan, ancaman infiltrasi ideologi komunis China. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan Anda, terima kasih. Wassalam, yhg. -
[mediacare] Kakek Buyut Yap Thiam Hien Adalah Mafia Opium Cina Dari Guangdong !!
Bung moderator Yth, Terima kasih atas tanggapan Anda Saya kira yang paling relevan disini adalah statement Mus bahwa, "menurut" Wikipedia, Kakek buyut YTH adalah bahwa "Mafia Opium Cina Dari Guangdong"? Wikipedia mengatakan: "Ketika monopoli opium di Hindia Belanda dihapuskan, kehidupan keluarga Yap dan banyak tokoh masyarakat Tionghoa saat itu merosot." Mus mengatakan: "Kakek buyut YTH adalah bahwa Mafia Opium Cina Dari Guangdong" Berita yang dilemparkan ke publik, khususnya mengenai (pribadi) seseorang harus didasari oleh bahan data faktual. Kalaupun pemberitaan itu didasari oleh: tafsir, ramalan dan perkiraan dan asumsi pribadi, itu harus dicantumkan dengan jelas, agar supaya ada pemisahan antara fakta dengan opini. Sedangkan yang dilakukan Mus adalah, memanipulir data (wikipedia) dengan opini pribadi, yang adalah pembohongan publik. Contoh: Semenjak diberlakukan pelarangan judi oleh Kapolri Jen. Sutanto, "bisinis" nite life dikota menjadi suram. Semua pihak yang terkait bisnis dunia malam mengeluh, mulai dari tukang parkir, tukang rokok sampai ke pemilik diskotik, restoran, dll, semuanya mengeluh. Pertanyaannya: Apakah fenomena ini bisa diartikan, ditafsirkan, disimpulkan bahwa mereka semua ini adalah bandar judi??? Mus sering berceramah tentang konspirasi global, padahal wawasannya cuma sebatas tingkat kecamatan, sedangkan moralnya sudah rusak total, sehingga membuat sistim demokrasi menjadi anakhi berpendapat. Wassalam, yhg. - Pak YHG, Nyonya Muskit kadang memang terlalu cepat menyimpulkan. Kalau saya baca ulang dari Wikipedia: Wikipedia (kutipan): [Kakek buyutnya adalah seorang Luitenant yang bermigrasi dari provinsi Guangdong di Tiongkok ke Bangka, namun kemudian pindah ke Aceh. Ketika monopoli opium di Hindia Belanda dihapuskan, kehidupan keluarga Yap dan banyak tokoh masyarakat Tionghoa saat itu merosot. Ditambah lagi oleh kekeliruan investasi di Aceh berupa kebun kelapa yang ternyata tidak memberikan hasil yang menguntungkan.] YHG: Coba, kalimat Wikipedia mana yang secara explisit menyebutkan bahwa, Kakek buyut YTH adalah bahwa "Mafia Opium Cina Dari Guangdong"? Komentar: Sepertinya narasi yang ada di Wikipedia memang ada beberapa kejanggalan, sehingga bisa ditafsirkan macam-macam. 1. Kakek buyut YTH adalah seorang Luitenant yang bermigrasi dari provinsi Guangdong di Tiongkok ke Bangka, namun kemudian pindah ke Aceh. Pertanyaan: Jabatan Luitenant itu saat ia dia di Guangdong bukan? Begitu pindah ke Bangka lalu ke Aceh, apakah masih Luitenant juga? Ataukah berbisnis kopra/kelapa? Mungkin akan lebih menarik bila ditambahkan alasan kenapa ia pindah ke Bangka. Ada kejadian apa pada saat itu di Guangdong? 2. Ketika monopoli opium di Hindia Belanda dihapuskan, kehidupan keluarga Yap dan banyak tokoh masyarakat Tionghoa saat itu merosot. Ini yang fatal dan bisa bikin salah tafsir -> dengan penghapusan monopoli opium, kehidupan keluarga Yap dan banyak tokoh masyarakat Tionghoa saat itu merosot. Tidak dijelaskan secara rinci korelasi antara monopoli opium dan merosotnya kehidupan masyarakat Tionghoa. Bisa ditafsirkan kala itu masyarakat Tionghoa memonopoli jalur perdagangan opium. Tapi memang dulu operator Rumah Candu kebanyakan orang Tionghoa.
[mediacare] Klarifikasi kpd Moderator - Re: Kakek Buyut YTH
MOD: Maaf pak YHG, bahasanya terlalu kasar, jadi kami sunting. Sebaliknya, banyak postingan dari Nyonya Mus malah saya delete, dan kadang ada yang disunting juga. Tapi memang informasi tentang keluarga nenek moyang Anda di Wikipedia terkesan rancu, jadi mohon diedit dan lebih diperjelas/dilengkapi agar tidak memunculkan dugaan-dugaan miring. Tentang Nyonya Mus, dulu pernah saya jabarkan. Jadi belum terbukti bahwa dia mantan pendeta. Dan juga belum terbukti bahwa dia non-muslim. Bung Moderator Yth, Mohon penjelasan, mengapa posting (#59852) saya kepada MM di edit sedemikian rupa? Apakah berlaku perlakuan khusus bagi MM, dimana dia boleh menyerang pribadi lawan diskusi sampai ke Kakek Buyutnya, sedangkan saya, yang cuma membuka tabir pribadi MM yang kontroversi, tapi diintervensi oleh pihak Moderator? Saya tidak mempermasalahkan orang menyerang pribadi, termasuk terhadap Kakek Buyut saya, tapi saya ingin mengajukan protes atas perlakuakan sepihak terhadap saya. 1. Terlepas benar atau tidaknya Kakek Buyut adalah bandar Opium, topik diskusi adalah "Isu Soeharto Cina", yang substasi diskusinya tentang diskriminasi dijaman Orde Baru, yang sama sekali tidak menyentuh pekerjaan Kakek Buyut saya. Jelas motif MM adalah menyerang pribadi, bukan ingin menyanggah tulisan saya. Sehingga segala alasan MM membawa "dosa" orang tua sampai Kakak Buyut saya, cuma akal-akalannya guna mencari pembenaran atas "his Evil act" (tindakan iblisnya). Seperti juga prilakunya selama ini, melancarkan misinya menista dan membusuki NKRI; Pemerintah, TNI, Islam, Pribumi dst, dst, dst. 2. Karena MM berlindung dibalik segala macam ID palsu, dia sudah punya advantage dalam melindungi pribadinya. Pada posisi itu dia bebas-merdeka menyerang pribadi lawan, sekarang ditambah lagi dengan proteksi dari pihak moderator, apakah itu fair? Ibaratnya dalam ring freefight, yang satu boleh menyerang secara bebas, tapi satunya hanya boleh menggunakan tinju. 3. Oleh karena itu saya mohon agar posting saya yang lalu dilepaskan apa adanya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalam, yhg. -
[mediacare] Klarifikasi - Re: Kakek Buyut Yap Thiam Hien Adalah Mafia Opium Cina Dari Guangdong
Syaloom Nyonya Muskitawati, Anda menyimak Wikipedia saja tidak mampu, apalagi memahami bahan materi yang lebih berat . (#59659): "Hafsah Salim" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Kakek Buyut Yap Thiam Hien Adalah Mafia Opium Cina Dari Guangdong !!! Wikipedia (kutipan): [Kakek buyutnya adalah seorang Luitenant yang bermigrasi dari provinsi Guangdong di Tiongkok ke Bangka, namun kemudian pindah ke Aceh. Ketika monopoli opium di Hindia Belanda dihapuskan, kehidupan keluarga Yap dan banyak tokoh masyarakat Tionghoa saat itu merosot. Ditambah lagi oleh kekeliruan investasi di Aceh berupa kebun kelapa yang ternyata tidak memberikan hasil yang menguntungkan.] Coba, kalimat Wikipedia mana yang secara explisit menyebutkan bahwa, Kakek buyut YTH adalah bahwa "Mafia Opium Cina Dari Guangdong"? MM (#59644): * Sebagai pelindung keluarga Suharto, Yap menempatkan diri sebagai opposisi. * Tuduhan dan kesalahan kecil2an dari Cendana difokuskan jadi besar untuk menutup kesalahan dan kejahatan Cendana yang besar2an. MM (#59657): * Anehnya, Yap Thiam Hien sendiri telah menerima award dari Suharto untuk jasa2nya menghapuskan diskriminasi terhadap keturunan Cina. Lucu bukan ??? * Yap Thiam Hien melindungi keluarga cendana dari teropong hukum orang2 dari luar negeri. YHG: Tuduhan Anda harus didukung dengan bukti; bahan data faktual. Tolong jangan membuat analisa konspirasi yang kusut, tapi tunjukkan data kering yang faktual. Berbagai fitnahan ini cuma ungkapan frustasi MM atas kegagalan sebagai manusia normal. Jangan lupa minum obatnya sebelum tidurya Oom, dag . Wassalam, yhg. --
Re: [mediacare] Re: Isu Soeharto Cina => LION CB #59757
Bung Lion Yth, Untuk Anda saya cuma mau mengkomentari manipulasi opini: 1. "Kebencian Sdr. YHG terhadap etnis Cina sebenarnya merupakan suatu misteri tersendiri." Mengkritisi sikap dan perilaku Cina oportunis yang kebablasan bukan bearti saya membenci atau anti-Cina, etnis saya sendiri!?!? Apakah Anda menganggap etnis Cina adalah "ras superior", jadi pantang dikritisi? 2. Semisteri kerusuhan Mei 1998, yang juga disangkal oleh dia dan kawan-kawannya di mailing list mereka, bahwa dalam kerusuhan tersebut salah satu sasaran utama adalah aset-aset milik orang Cina di Jakarta. Statement Anda diatas tidak benar, silahkan tunjukan tulisan saya atau kawan-kawan yang menyatakan itu. Wassalam, yhg. ---
[mediacare] Re: Isu Soeharto Cina => Manneke Budiman #59740
Bung Manneke Yth, Saya diajarkan kalau mencari solusi untuk suatu kasus, harus dimulai dengan membaca peta situasi (mapping) kejadian, memperhatikan faktor-faktor external dan internal yang mempengaruhi, mempelajari sebab dan akibatnya, kemudian baru membuat kesimpulan, untuk mencari solusinya. Terbalik dengan Anda, yang sudah mempunyai kesimpulan, kemudian membuat analisa dan mencari pembenaran untuk mendukung kesimpulan Anda tersebut. Selanjutnya tanggapan saya dibawa. MB: Saya naif? Mungkin saja. Tapi jelas saya berpikir jernih, dan tidak membabi buta seperti Anda. Masa gara-gara RRC mendukung PKI, lalu WNI turunan Cina boleh didiskriminasi? Wow, cara pandang yang sangat berbahaya! Ini analoginya mirip dengan apa yang ini terjadi: karena beberapa negara Barat memusuhi Islam, maka orang kristen di Indonesia boleh dimusuhin, sebab kristen adalah akar tadisi Barat. Atau, seperti yang terjadi semasa PD II di AS dan Kanada: karena AS/Kanada sedang perang dengan Jerman dan Jepang, maka boleh warga AS/Kanada keturunan Jepang disita hartanya dan manusianya dipindah ke kamp-kamp tahanan yang terisolasi. Dengan kata lain Bung Yap Hong Gie, inilah yang disebut dengan RASISME itu. Manusia dinilai dan diadili berdasar rasnya. YHG: Komen Anda: "Masa gara-gara RRC mendukung PKI, lalu WNI turunan Cina boleh didiskriminasi?", nampak sekali ingin memaksakan isu diskriminasi. Sampai nekat menyepelekan dukungan RRC kepada PKI, hanya untuk membenarkan masalah diskriminasi, ini visi yang lebih membahayakan! Tolong jangan sebut "dengan kata lain" untuk memlintir suatu kesimpulan, saya tidak pernah menganggap, menyetujui atau menyatakan bahwa etnis Cina boleh didiskriminasi. Yang saya katakan bahwa, kebijakan pemerintah Orba bukan untuk mendiskriminir warga Cina, tetapi dalam rangka pemulihan keamanan dan mempercepat proses integrasi bangsa. Pada hakekatnya membawa-bawa contoh peristiwa/kasus di LN, sangat tidaklah relevan, tapi kali ini akan saya tanggapi. Hal-hal yang terjadi terhadap warga etnis Jepang di AS, bukan bermotifkan race discrimination, tetapi murni didasari pada kepentingan keamanan negara. Quote: "Civilian and military officials had concerns about the loyalty of the ethnic Japanese on the west coast and considered them to be security risks"---End quote. MB: Masih belum mengerti jugakah mengapa Orba disebut diskiriminatif terhadap WNI keturunan Cina? Ngomong-ngomong soal naif... YHG: Memakai parameter saat sekarang; sambil ngopi-ngopi di Coffee Bean, untuk menilai dan menyimpulkan suatu kebijakan dalam situasi perang (atau paska kudeta), adalah sangat absurd. --- MB: Politik diskriminasi itu bentuknya macam-macam. Gak ada yang namanya diskriminasi total di segala bidang. kalo itu yang Anda bayangkan, ya tengoklah kamp-kamp konsentrasi Nazi itu. Di Indonesia, diskiriminasi terhadap etnik Cina dilakukan pada tataran politik, budaya dan kewarganegaraan. Namun, di bidang ekonomi, mereka dipelihara dengan baik supaya jadi gemuk. Tujuannya apa? masa sih saya perlu kuliahi Anda soal yang satu ini? Malu dong. YHG: Rupanya Anda gemar sekali membawa-bawa Nazi Auswich, untuk mendramatisir argumentasi Anda yah? Setahun pasca G30S/PKI, Kopkamtib dan jajaran militer dalam keadaan high alert, membersihkan sisa-sisa anggota PKI didalam pemerintahan maupun didalam tubuh Angkatan Bersenjata sendiri, serta jaringan klandestin didaerah; pembrontakan bersenjata di Blitar Selatan (1966-68) dan di Jawa Tegah (1967-68). Belum lagi mengimbangi Presiden Sukarno dengan Kabinet Dwikora, dimana masih bercokol Waperdam I Dr. Subandrio, dan Nyoto (Anggota Polit Biro CC PKI) sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet, yang dengan berbagai upaya berusaha menyelamatkan PKI (baru dibubarkan 12 Maret 1966). Apakah Anda mengira bahwa Pak Harto dan jajarannya masih punya waktu untuk memikirkan untuk mendiskriminasi etnis Cina? Dalam dunia bisnis dimanapun selalu ada bagi-baginya, jangan tanya kalau minta fasilitas khusus, seperti monopoli, yang "aspal", dan yang ilegal, dll. Di LN, untuk bisnis halal saja sudah lama berlaku program CSR, tapi kita disini baru membahasnya untuk diundangkan. Persoalannya disini, banyak pengusaha Cina (dalam hal bagi-bagi) pakai Calculator Made in Israel*. (*) = cuma ada tombol (x) dan (+), sedangkan tombol (:) dan (-) tidak ada Kalau kurang percaya, lihat saja hasil akhir keuntungan para konglo hitam, koq bisa ya? Nah, cara hitung-hitungan seperti ini saya perlu kuliah dari Anda ... he he he --- MB: Ngomong-ngomong, Cina yang tinggal di Pluit, PI, Kelapa Gading itu seberapa besar sih persentasinya dibanding yang tinggal di kampung-kampung di Tangerang (Benteng), Pontianak, Medan, yang melarat dan makan aja susah? Kacamata Anda kayanya mesti ganti deh, jangan pake yang myop aja. Paradigma yang Anda pakai dalam menyoroti
[mediacare] Re: China vs China [Pak YHG vs Nyonya Mus]=>Martin Widjaja #59671
Bung Martin Yth, Terima kasih, tanggapan saya dibawah. Martin Widjaja <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Makin seru aja nih polemik nya, makin menjalar ke yg jauh nggak kebayang , ke buyut2 segala ... cu t --- Saya merasa jenuh, sampai sick of it, karena merasa memang keturunan China ini selalu akan serba salah, namun kaget juga kalau sampai yg juga keturunan China maki2 dgn mengatakan soal China oportunis, maunya selamat sendiri , apa nggak merasa beliau juga keturunan China yg sudah pasti akan disama ratakan dgn yg China oportunis itu ? YHG: Jadi apakah kita harus berdiam diri menyaksikan sikap prilaku kalangan oportunis yang merusak tatanan sosial yang sudah mulai kondusif? Duduk manis, nonton mereka memanipulir "dosa" Orde Baru untuk menuntut ganti-rugi hak seada-adanya, tapi lupa akan kewajibannya sebagai WN? - MW: Saya banyak memperhatikan banyak juga tokoh2 China [keturunan] yg bahkan lebih 'nasionalis' atau lebih pribumi dr pribuminya Padahal pengungkapan sejarah kek, cerita2 ttg Chinese perantauan kayaknya semua serba negatif , sampai kakeknya Mr YTH pun diseret2 gembong opium ... apa iya sejelek itu kah ?? Saya pernah nonton riwayat masjid2 di Jakarta di Trans TV bagaimana masuknya agama Islam , berdirinya dan berkembangnya di Jakarta dll. Anehnya kemudian membahas dan mengilustrasikan bagaimana orang2 China jaman itu dikejar2 mau dibunuh Belanda , dan masuk masjid di daerah Kota [ yg baru2 ini dikunjungi P SBY ] China2 itu digambarkan sangat hina, menyembah2 Uztad dan orang2 di masjid minta dilindungi jiwanya... Jadi China2 itu hina , maunya selamat aja, kayaknya disuruh masuk Islam hayuu , disuruh apa saja mau, asal selamat. Saya sangat heran menyaksikan tayangan itu, karena nggak pernah mendengar dr guru sejarah saya sampai setua ini cerita yg begitu tragis Apa perlu Trans TV menayangkan kisah kayak gitu demi syiar agama Islam ? Sangat merendahkan orang2 China ! YHG: Maaf, saya tidak melihat tayangan itu. Tapi mungkin pesan dibalik cerita itu adalah bahwa warga keturunan Cina juga mengalami tindak kekerasan dan menderita dibawah penguasa kolonial Belanda. -- MW: Kalau ada tujuan politik dan syiar barangkali diatas bangkai yg bernama China , saya bisa mengerti , tapi kalau yg keturunan China juga menjelek2an si China lucu juga, mungkin memang harus dapat award tambahan lagi YHG: H! .. yang saya kritisi adalah kalangan oportunis, bukan warga etnis Cina pada umumnya! - MW: Jaman Maestro Suharto , kaum China begitu ketakutan dgn segala cap China yg komunis, yg makan harta rakyat, yg tukang nyogok, mau selamat nggak pernah mau ikut berjuang untuk 'negara' Kaum China jelas sangat ketakutan dgn segala cap PKI dll, walau kmd muncul juga tokoh2 macam LBK kakak beradik untuk sekedar membalance cap China nggak mau ikut 'perjuangan orde baru .. Bahkan yg saya alami yg namanya LBKo yg adik LBKi itu kalau ngomong sama sesama China , sengak nya bukan main , lebih kasar dr yg pahlawan pribumi. Masya Aulloh Sampai terakhir dalam kunjungan Pres GD ke Eropa 1999 , masih juga kesombongan China thd China ini terjadi ... padahal P LBKo ini udah nggak bergigi , usaha juga ampir bangkrut, Jend Ali Murtopo dan Jend Sudjono H sdh almarhum YHG: Selama tiga tahun setelah G30S/PKI suasana politik memang mencekam, yang ketakutan bukan warga keturunan Cina saja, bagi orang Jawa dan Bali juga menakutkan. Tapi setelah itu, "business as usual', mulai awal 1970an keadaan mulai membaik, roda perekonomian mulai berjalan. Sama seperti halnya Peristiwa Mei 1998, tahun 2001 index harga saham sudah mulai terkoreksi. -- MW: Kalau dikatakan soal ganti nama adalah anjuran misalnya, kayaknya semua juga tahu kalau kebanyakan China ketakutan dan beramai2 taat pada drpd diusir ke tanah leluhurnya ... China2 itu memang dipaksa menyangkal dirinya ! Suatu hukuman terberat bagi China2 perantauan di Indonesia Banyak yg menyalahkan kenapa harus lahir jadi China , hingga serba susah Bukan cuma soal ganti nama, tapi juga segala kebiasaan , adat istiadat sepertinya tabu, harus sesuai dengan di Indonesia Untung seribu untung [ masih juga untung kan ...?] Maestro Suharto 'terlambat' jadi hijau, kalau nggak bukan mustahil semua China itu harus bersunat... seperti yg dipaksakan kepada siapapun yg mau masuk clan Cendana , mulai dr Elsye Sigit,Maya Rumantir dll sampai yg paling akhir adalah Lulu Tobing... YHG: Tidak separah begitulah Bung Martin, jangan di mark-up dong ... he he he ... Pengertian atau istilah "dipaksa menyangkal" itu lucu juga, mana ada ceritanya memaksa orang lain untuk menyangkal asal-usul dirinya?!?! Mereka yang menyangkal asal-usulnya adalah para oportunis juga, sekarang mereka juga yang paling keras melolong-lolong didiskriminasi dan dizalimi oleh Orde Baru. - MW: Yah memang susah mau dibuktikan rumus2 pene
[mediacare] DIRGAHAYU TNI !
05 Okt 2007 DIRGAHAYU TNI! PENGAWAL KEDAULATAN, KONSTITUSI & IDEOLOGI NEGARA. http://www.sinarharapan.co.id/berita/0710/05/taj01.html Jumat, 05 Oktober 2007 Kalangan Sipil Harus Introspeksi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada dalam posisi yang kurang nyaman. Berbagai peran yang disandangnya semasa pemerintahan Presiden Soeharto kini telah berkurang. Ironisnya pada saat yang bersamaan kalangan sipil kurang memikirkan target jangka panjang. Mereka bertindak dan berpikir hanya dari pemilu ke pemilu, suatu situasi yang memperlemah kekuatan nasional. Semangat reformasi pada tahun 1997 mendorong perubahan dalam tubuh TNI. Peran yang berbentuk kehadiran langsung TNI dalam kerangka dwifungsi telah menurun tajam. Tak ada lagi wakil TNI di lembaga legislatif atau eksekutif. Perubahan itu belum sepenuhnya tuntas, tetapi harus diakui TNI sudah tampil beda. TNI menjadi lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut profesionalisme. Yang menarik, perubahan tersebut berlangsung tanpa riak yang berarti. Sekalian perubahan dalam bidang sosial-politik itu diwujudkan dalam paradigma baru. TNI tidak lagi selalu di depan atau menduduki berbagai bidang yang tak ada kaitannya dengan profesionalisme. TNI juga mengubah konsep menduduki jadi mempengaruhi, itu pun dilakukan dengan cara tidak langsung. Dengan demikian, sebutan dominasi TNI nyaris tak dikenal lagi. TNI/Polri tentu belum sepenuhnya bebas dari percikan politik. Berbagai pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota, apalagi yang diikuti para calon berlatar belakang TNI/Polri, kerapkali dikaitkan dengan status yang disandang para calon itu. Keluarga besar TNI/Polri akan mendukung calon-calonnya. Kecurigaan itu seringkali dibesar-besarkan sebab dalam kenyataannya keluarga besar TNI/Polri memilih calon tidak selalu berdasarkan semangat satu korps. Mereka bisa menyeberang karena isyu-isyu lain, seperti program kerja, kegiatan fisik serta penampilan figur yang bersangkutan. Buktinya, sejumlah calon gubernur atau wali kota yang berlatar belakang TNI/Polri menelan kekalahan sekalipun sudah mengerahkan segala daya. Reformasi TNI/Polri di bidang dwifungsi sudah terlihat hasilnya. Salah satu indikatornya adalah media jarang sekali atau tidak pernah lagi memberitakan atau menyiarkan peran-peran sosial-politik TNI/Polri. Belakangan ini yang lebih banyak disinggung adalah upaya mewujudkan efisiensi di kalangan instansi-instansi militer, termasuk Departemen Pertahanan. Salah satu tindakan yang menyolok adalah penyingkiran peran broker dalam pembelian peralatan militer sebab para pialang itu membuat harga menjadi lebih mahal. Anggaran belanja sedapat mungkin dipakai seefektif mungkin. Di balik sekalian reformasi itu, kita mendapati perkembangan yang ironis. Ketika TNI memusatkan perhatian pada profesionalisme, ternyata faktor-faktor yang menunjang atau mendukungnya amat lemah. Maksudnya, TNI tidak mempunyai peralatan militer atau alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai. Perkembangan paling akhir ini tidak lepas dari keterbatasan anggaran belanja pemerintah. Kita memperkirakan anggaran belanja militer dalam tahun-tahun mendatang tidak akan pernah beranjak jauh selama pendapatan pemerintah masih seret sedangkan pinjaman yang harus dibayar masih tetap besar. Indonesia memang sudah terjebak dalam perangkap utang. Dalam situasi yang sempit itu semestinya ada pilihan-pilihan. Entah kenapa para penyusun anggaran seperti mengenyampingkan manfaat bila TNI Angkatan Laut memperoleh anggaran yang cukup guna membeli kapal-kapal di bawah maupun di atas permukaan laut. Yang sering dikatakan adalah harga satu unit kapal sangat mahal. Padahal pembelian itu kelak tidak hanya bermakna untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, tetapi juga bermakna ekonomis, yakni pencurian hasil laut yang bernilai miliar dolar AS akan berkurang. Jadi kalaupun tak mampu membeli banyak kapal perang, mengapa tidak menggalakkan pembuatan kapal-kapal patroli di dalam negeri. Bukankah pada akhirnya, dampak pembuatan tersebut memiliki imbas positif ke segala arah? Membuat produk di dalam negeri seringkali dikaitkan dengan biaya yang lebih mahal, jika dibandingkan dengan membeli produk serupa dari luar negeri. Pendapat itu belum tentu sepenuhnya benar, karena dibiaskan para broker, tetapi yang pasti dengan membuat di dalam negeri kita akan mampu meningkatkan keahlian, menambah persentase kandungan lokal hingga pengaruh positif kepada sektor-sektor yang tak berkaitan langsung seperti sektor konsumsi. TNI akan terus menghadapi dilema internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, kita mengharapkan kalangan sipil supaya juga melakukan instropeksi agar terbangun suatu kondisi negara yang lebih sehat. Dewasa ini, kita melihat perilaku sebagian kalangan sipil, baik politisi maupun birokrat, yang tidak elok. Mereka bertindak demi kepentingan sendiri atau kelompok hingga sangat merugikan kepent
[mediacare] [ATIMES] Trials and travails of Indonesia's richest man
Bung Manneke Yth, Apakah Asia Times juga berhalusinasi dan berilusi? Quote: Wealthy minority Although it accounts for only 3% or 4% of Indonesia's 238 million population, the mostly urban-based ethnic-Chinese community dominates retail business and controls many of the country's major industrial conglomerates. Upon achieving independence, Indonesia's ruling pribumi military leaders, including Suharto, preferred to outsource development of the country's natural resources to ethnic-Chinese businessmen. End quote. http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HJ14Ae01.html Southeast Asia Oct 14, 2006 Trials and travails of Indonesia's richest man By Bill Guerin JAKARTA - Publicity-shy paper and plantation magnate Sukanto Tanoto is in Indonesia's national headlines after topping two high-profile lists. Forbes Asia last month listed the 56-year-old tycoon as the richest individual in Indonesia, with assets worth about US$2.8 billion (Rp25.2 trillion). In June, the self-made ethnic-Chinese tycoon also topped a list of state-owned Bank Mandiri's six biggest debtors. Although Vice President Jusuf Kalla and senior cabinet minister Aburizal Bakrie, both ethnic-Malay Indonesians, known locally as pribumi, also featured prominently on Forbes' wealth list, media attention has focused on Tanoto. The businessman has recently been linked to a revived financial-fraud investigation, although no formal charges have yet been filed against the tycoon. After a joint decision by the national police chief and the attorney general, a corruption investigation has after five years in abeyance been restarted involving Unibank, a financial institution once owned by Tanoto. Corruption allegations first surfaced against Tanoto in September 2000 when a central-bank investigation into Unibank discovered discrepancies with the bank's outstanding debt, which was in the form of an export draft worth $230 million, or about Rp2.3 trillion. The revived charges come as President Susilo Bambang Yudhoyono heats up his "war on corruption", which includes vigorous investigations into bad loans parked at state banks. Some international observers have insinuated that the anti-graft campaign is disproportionately targeting ethnic-Chinese businessmen over indigenous Indonesians. Singapore's founding father and Minister Mentor Lee Kuan Yew last month accused Indonesia of just that, discriminating against its ethnic-Chinese minority. "Our neighbors [Indonesia and Malaysia] both have problems with their Chinese. They are successful. They are hard-working and, therefore, they are systematically marginalized," the elder statesman said. Many of Indonesia's ethnic-Chinese business leaders fled to majority-Chinese Singapore after killings, rapes and looting of their businesses in Indonesia followed strongman Suharto's May 1998 downfall. The local media estimate that they parked billions of dollars in Singaporean banks, and some have declined to reinvest their funds in Indonesia. Others, accused of corruption and pilferage, fled to Singapore to escape prosecution, according to the Attorney General's Office. Fairly or not, Tanoto, son of a migrant shopkeeper and an Indonesian citizen, has often been viewed as part of that diaspora to Singapore. His Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) is managed from Singapore and is one of the world's leading pulp-and-paper companies, with production operations in both Indonesia and China. APRIL is the flagship of Tanoto's Raja Garuda Mas, or RGM International Forestry Group, which is likewise based in Singapore. The global company has assets in excess of $5 billion and has established a corporate presence in Singapore, Indonesia, mainland China, Hong Kong, the Philippines, Finland and Brazil. One of its subsidiaries, PT Asianagro Agung Jaya (AAJ), is one of the biggest producers of crude palm oil in Indonesia. With rubber and cocoa estates and more than 200,000 hectares of oil-palm plantations, AAJ is now aggressively investing in alternative energy, including plans for a $38 million bio-diesel factory in Riau designed to produce 100%-pure bio-diesel, which can be used as automobile fuel without being mixed with petroleum-based diesel fuel. The planned investment is notably in line with a new government policy to promote the production of more biofuels. Wealthy minority Although it accounts for only 3% or 4% of Indonesia's 238 million population, the mostly urban-based ethnic-Chinese community dominates retail business and controls many of the country's major industrial conglomerates. Upon achieving independence, Indonesia's ruling pribumi military leaders, including Suharto, preferred to outsource development of the country's natural resources to ethnic-Chinese businessmen. Through that patronage system, Tanoto developed and has maintained strong political connections with the country's ruling pribumi elite, including inside the current administration. And several of his business int
[mediacare] Re: Isu Soeharto Cina => Manneke Budiman#59623
Bung Manneke Yth, Terima kasih atas tanggapan Anda. Secara teoretis anda benar bahwa, "Suatu rezim kekuasaan tidak dapat secara moral membebaskan dirinya dari penghakiman sejarah." Tapi bicara tentang penghakiman sejarah, maka kita masuk satu wilayah yang amat subyektif, tergantung pada siapa yang melakukan penilaian dan penghakiman, belum lagi pengaruh dan sikap politik Pemerintah yang berkuasa, sehingga akan selalu menjadi kontroversi yang tidak pernah berakhir. Analogi Anda yang membandingkan Pemerintah Orba dengan Nazi Jerman, Pol Pot dan Idi Amin, cukup bombastis bila dilemparkan kepada kalangan pelajar SMU, padahal setiap peristiwa politik tidak bisa disamakan, apalagi membandingkan dengan kejadian dinegara lain. Lagi pula, tidak ada maksud dibenak saya untuk mengajukan apologia. Saya mengatakan bawah penilaian terhadap kebijakan pemerintah Orba adalah tidak tepat, oleh karena menggunakan parameter (nilai-nilai dan norma) yang berlaku 40 tahun kemudian, tanpa memasukan indikator situasi dan kondisi politik yang berlaku ketika itu. Agar tidak bertambah bias, saya ulangi pembuka penjelesan saya: =Apabila membahas sistim kebijakan Pemerintah Orde Baru dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku sekarang, maka peraturan yang dibuat tahun 60-an bisa saja dikatagorikan sebagai diskriminatif, melanggar hak azasi, dsb, dsb,dsb. Kebijakan sosial-politik Pemerintah harus ditinjau dengan mengacu pada segala macam faktor, yang terkait pada situasi dan kondisi negara pada saat itu.= Mari kita fokuskan diskusi ini pada masalah seputar diskriminasi terhadap etnis Cina di jaman Orde Baru, masalah tindakan terhadap PKI dan ondebouwnya adalah isu dan substansi tersendiri. Sudah saya coba jelaskan tapi rupanya masih terlalu sulit untuk dicerna. Aturan dan kebijakan yang dibuat pasca G30S/PKI (1965-1967), mengutamakan fokusnya pada pemulihan keamanan, ketertiban dan stabilitas politik. Oleh karena itu pula segala macam masalah yang menyangkut ideologi, serta celah-celah yang bisa di infiltrir oleh komunis asing (RRC), ditangani lansung oleh Komando Operasi Tertinggi Ampera. Kenapa aturan-kebijakan tidak dilakukan oleh Pemerintahan RI? Karena Pemerintahan sudah vakum, sedangkan Kabinet Dwikora lagi sibuk-sibuknya berkonsolidasi dan berupaya menyelamatkan PKI. Soal siapa-siapa yang bergidik bulu kuduknya, pada masa pasca revolusi (kudeta), seluruh bangsa Indonesia dalam keadaan takut dan tidak menentu. Tetapi kebijakan ganti-nama, tetap saja merupakan anjuran, tidak ada sangsi hukumnya. Buktinya masih banyak warga etnis yang mempertahankan 3 nama, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kadang saya bingung dengan "kepolosan" Anda menyikapi peristiwa sejarah, koq tega-teganya nanya: "mengapa anjuran ganti nama kok cuma buat etnik Cina, dan bukan untuk nama-nama Barat dan Timur Tengah?" Sekarang saya balik tanya, memangnya selama 10 tahun terakhir, PKI didukung oleh negara Barat dan Timur Tengah? Memangnya orientasi politik Orde Lama adalah poros: Jakarta-Abudabi-Amsterdam? Motif kebijakan ganti-nama, maupun soal adat/budaya saat itu, dilatar belakangi oleh masalah sosial-politik yang sedang pada titik paling kritis, yang tujuannya adalah agar terciptanya proses pembauran dan integrasi bangsa, guna menghindari loyalitas ganda, kepada pemerintahan komunis RRT. Kalau benar tuduhan bahwa selama 32 tahun Pemerintah Orde Baru menerapkan politik diskriminasi, maka: * Tidak ada kawasan perumahan mewah seperti: Pluit, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Kelapa Gading, Permata Hijau, Pondok Indah dll., yang dihuni oleh warga keturunan Tionghoa. * Tidak ada warga etnis Tionghoa masuk daftar "150 Richest in Indonesia 2007 atau masuk "Indonesia's 40 Richest" versi Forbes, selama berapa tahun berturut-turut. * Ada 2 lembaga ICMI, dimana yang pertama didirikan adalah "Ikatan Cina Miskin Indonesia", karena yang kaya sudah mabur semua! Wassalam, yhg. -
[mediacare] Pak YHG vs Nyonya Mus => Radityo Djadjoeri #59595
Bung Radityo Yth, Terima kasih untuk tulisan yang telah mengklarifikasi beberapa hal. Angkat topi untuk Anda, yang memiliki photographic memory atau database yang begitu lengkap, yang bisa merekam berbagai detail kecil untuk melengkapi profil seseorang, dari sekian ribu anggota. Memang benar saya pernah bekerja di Steady Safe Taxi, kemudian di unit usaha Zebra Taxi Surabaya, dari pemilik yang sama. Setelah menyelesaikan kontrak di Surabaya, saya kembali bergabung di perusahaan dimana saya pernah bekerja selama 11 tahun. Hubungan saya dengan Pak Harto, dimulai setelah beliau sakit sekitar tahun 2000, itupun hanya setahun sekali bersilaturahmi pada hari pertama Idul Fitri. Serangan saya terhadap "Nyonya" Mus (MM), merupakan reaksi terhadap fitnah rendahan terhadap orang tua saya. Saya tidak akan mempersoalkan serangan terhadap pribadi saya, tetapi kalau sudah menyeret-nyeret orang tua yang sudah meninggal 18 tahun yll, yang notabene tidak ada hubungannya dengan konteks diskusi, itu menandakan bahwa kita memasuki gelanggang "free-fight", dimana hanya satu aturan yang berlaku: "no rules!" Sejak 5 tahun terakhir saya sudah mengenal tulisan-tulisan MM, diberbagai milis berbahasa Indonesia. Pola dan misinya semua sama, menciptakan konflik dengan cara memanipulasi data, pembohongan publik, provokasi massa (umat, etnis, golongan), dibidang sosial-politik atau agama. Karena masalah SARA adalah isu paling sensitif, maka menu utama tulisan MM adalah (konflik) agama. Tapi coba suruh buktikan; bawa data pendukung atau menunjukan referensi kredibel mengenai salah satu pernyataannya, pasti MM lari-lari seperti petasan injek. Kalau tidak percaya mari kita tes, minta MM buktikan dan pertanggung jawabkan dihadapan publik terhormat ini, pernyataannya (#59412) seperti kutipan dibawah ini. > Orang ini memang turun temurun telah menjadi Cina yang opportunistik dan parasitik, sejak dari ayahnya sudah mengabdi kepada penguasa yang bisa memberikan security feeling kepada keluarganya. > Yap Thiam Hien yang menjadi ayahnya sangat dikenal dizaman Suharto, dialah yang dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan Suharto saat berhadapan dengan dunia Internasional dalam pelanggaran2 HAM. Disatu pihak dia bersandiwara dipihak opposisi pak Harto agar bisa menempatkan posisi sebagai pelindung pada saat ada serangan fatal. Secara prinsip saya setuju bahwa urusan latar belakang 'the man behind the gun', jangan mempengaruhi penilaian atas substansi suatu tulisan. Tetapi kita juga dibekali kecerdasan untuk melakukan analisa, agar tidak terbelenggu dalam tata-nilai secara kaku. Jangan terpaku diantara semak belukar sehingga menyebabkan kita tersesat, tidak bisa melihat rimbanya lagi. Suatu saat kita mengenali pola-pola yang sama, kemudian mempertanyakan pesan apa yang ingin disampaikan penulis? Apakah ada motif, maksud-tujuan, atau misi khusus yang terkandung dibalik penyampaian tulisan-tulisan tersebut. Sebuah pertanyaan, adakah dari rekan-rekan yang pernah menemukan tulisan MM yang bersifat positif mengenai NKRI? Wassalam, yhg.
[mediacare] Yap Thiam Hien toh...... Henny #59488
Begini ya, mungkin Anda kurang paham soal komunitas per-milis-an. Pertama, keberadaan saya sebagai anggota milis adalah atas-nama pribadi, bukan mewakili golongan, kelompok atau keturunan. Berarti tulisan saya adalah murni pendapat dan tanggung jawab saya pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan pihak manapun. Kedua, sedikit menambah pengetahuan Anda yang minus soal profesi pengacara, khususnya kode etik advokat. Sama seperti halnya juga dengan kode etik Kedokteran, bahwa pengacara tidak boleh menolak permintaan seseorang tersangka, terlepas dia kaya atau miskin, sanggup bayar atau tidak, (diduga) bersalah, setengah salah ataupun total salah. BTW. Seorang baru dianggap bersalah apabila sudah diputuskan oleh pengadilan. Bahwasanya, dalam prakteknya terjadi penyimpangan dan pelanggaran, Anda tidak bisa jadikan dosa tanggung renteng pada (semua) pengacara. Ketiga, profesi saya bukan pengacara, dan tidak cari uang dibidang itu. Dalam hal pembelaan terhadap Pak Harto, adalah oleh karena saya menentang evoria kebabalasan dalam menista dan menghujat beliau. Kalau benar ingin mengungkapkan kasus tuduhan, tunjukan bukti data secara materiel, sampaikan kepada Kejaksaan Agung atau instansi berwenang lainnya. Kalau cuma sekedar maki-maki saja, pembantu saya Mbak Kokom juga bisa. Keempat, Anda harus bisa membedakan mana yang tindakan diskriminatif dan mana yang bersifat ngutip/meras uang, adalah dua hal yang total berbeda. Masalah kutip-mengutip adalah problem laten yang (bisa) dihadapi setiap warga masyarakat, terlepas dari latar belakang suku dan etnisitasnya. Ngomong-ngomong kalau Anda selalu mengeluh ada masalah dengan KTP Anda, jangan-jangan ada yang tidak beres dengan dokumen pendukung Anda Wassalam, yhg. -- Yap Thiam Hien toh.. Itu namanya Survivor dan pintar membaca arah angin. OK-OK saja dan soal membela Suharto OK-OK saja kan memang pengacara yah istilahnya bandit, setan, dewa yah dibela asal dibayar kan gitu. Tapi kesimpulannya yang arogan itu lho yang membingungkan..menentang realitaspadahal terang-terangan ngurus KTP saja sulit.bila kita membaca buku Tin Tin tak heran sang Kapten sering berseruBIANG PANU..yah itulah kenyataan. Salam, HH
[mediacare] Madam Khouw Yth - Re: Isu Soeharto Cina
Madam Khouw Yth, Kalau sudah bohoat, tapi masih juga suka ngintip posting saya berarti, dihati yang paling dalam Anda masih ada kerinduan pada tulisan saya Kita lompati saja komen-komen Anda yang reseh, tapi masuk pada isu soal politik busuk soal kebijakan segregasi etnis Pemerintah Kolonial Belanda. Bahwasanya, sekarang kita menganggap Belanda melakukan politik busuk devide et impera, tapi pada kenyataannya kebanyakan warga etnis, khususnya kaum pedagang, pemilik perkebunan, dan elit Cina di zaman itu, berkolaborasi sangat erat dengan pihak penguasa. Pemberian status istimewa, pendidikan yang setara dengan warga Eropa, bahkan sekolah Tionghoa khusus bagi warga keturunan, dimanfaatkan benar oleh nenek moyang kita. Coba deh, Anda ngintip-ngintip buku sejarah tentang kehidupan ekonomi-sosial etnis Tionghoa di abad-abad yang lalu, tidak perlu malu mengakui fakta sejarah. Komen seperti: "... tapi karena banyak duit dan dekat dengan militer, maka tentu saja Mr. Yap tidak pernah merasa tertindas oleh Pemerintah Orde Baru," adalah analogi apriori dan tendensius, mending kalau benar lagi ... 1. Dekat dengan militer tidak perlu kaya dan banyak duit. 2. Sebaliknya, kalau kere juga tidak akan diterima dikalangan "elit" Cina. 3. Soal merasa tertindas atau tidak bukan tergantung pada tebal-tipisnya dompet. Memang sikap dan watak kita agak berbeda, kebetulan saya tidak memiliki inferior kompleks Wassalam, yhg. "idakhouw" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Hi Manneke, Saya sudah sampai taraf bo-hoat (frustrasi[?] dalam dialek Hokkian:) tiap kali membaca postingan Mr. Yap ini, jadi biasanya saya lewatkan saja. Kalau diperhatikan posting2nya sepertinya orang ini sudah keracunan (baca: membiarkan diri dengan senang hati dibodohi) ideologi militeristik, jadi nggak-akan-kemana2 lah, pasti di situ2 aja. Lha sudah banyak orang bicara tentang politik busuk dibalik kebijakan segregasi etnis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, kok nggak ngerti juga!! Mungkin bukan karena hibernasi, tapi karena banyak duit dan dekat dengan militer, maka tentu saja Mr. Yap "tidak pernah merasa tertindas oleh Pemerintah Orde Baru," seperti diucapkannya. Ida
[mediacare] Re: Isu Soeharto Cina =>Manneke Budiman #59401
itu? Ada larangan penerbitan dalam bahasa Cina, apa pula namanya itu? Ada larangan mendirikan sekolah Cina, apa namanya itu? Yap Hong Gie baru bangun dari hibernasi 30 tahun ya? manneke
[mediacare] My dear "Ny. Muslim binti Muskitawati" - Re: Soeharto
My dear "Ny. Muslim binti Muskitawati" alias . Coba Anda merenung sebentar! Sudah berapa tahun Anda menulis di berbagai forum? Sudah berapa man-hours Anda buang, untuk menulis ratusan ribu postings? Luar biasa banyaknya, bukan? Nah, apa hasil dari semua jerih payah Anda? Publik menganggap tulisan Anda sebagai sampah kotor! Mau tahu kenapa? Karena: Mustahil orang yang tidak jujur tentang identitas dirinya, memiliki itikad baik; tulisan yang provokatif, manipulatif dengan kredibilitas nihil. Menggunakan nama Muslim untuk meyarukan pikiran Krisfunnya Memakai predikat "Nyonya" untuk menutupi aibnya sebagai mantan pastor/pendeta homo yang dipecat, karena tidak bisa menahan kegatalannya terhadap pemuda Gereja .. Sorry buka-bukaan, sekedar menyesuaikan keakraban tentang masalah pribadi ... ha ha ha Wassalam, yhg. "Hafsah Salim" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > Menurut penilaian saya,
[mediacare] Isu Soeharto Cina, Siapa Bapaknya ?=>Kaka Suminta #59147
Bung Kaka Suminta Yth, Kendala dalam menyimak suatu tulisan dengan benar, membuat output kesimpulan mbeleber ndak karuan ... Tulisan saya ditujukan khusus kepada: para Cina oportunis, ulangi, para Cina oportunis. Mereka yang dihinggapi "Cinderella Syndrome", yang di Era Reformasi ini meratap-ratap merasa dirinya sebagai anak tiri, yang selama 32 tahun dizalimi oleh "ibu tiri" Orde Baru. Bahwasanya pendapat otokritik ini dianggap oleh kalangan tertentu menyakitkan "the truth hurts", bukan berarti bahwa pemikiran ini adalah spekulatif sempit. Soal adanya resiko bahaya bagi masa depan Indonesia dan kemanusiaan, komentar singkat saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan perilaku kebabalasan sebagian elit Cina. Sebagai etnis Cina, saya dan sebagian besar saudara-saudara etnis lainnya tidak pernah merasa tertindas oleh Pemerintah Orde Baru. Kita juga sering mendengar kecengengan Cina oportunis yang menyalahkan sejarah; Pemerintahan Kolonial Belanda, sebagai biang kerok yang mewarisi segala kebijakan yang bersifat diskriminatif. Fakta sejarah memang sering diputar balikan untuk kepentingan tertentu. Siapapun tahu bahwa warga etnis Cina diberikan status penduduk khusus "De Vreemde Oosterling"; strata diatas pribumi (Inlander) dan setingkat dibawah warga Belanda. Juga dikenal pemberian gelar (komersiel) seperti Kapitein, Mayoor Der Chinesen, dengan konsesi atau kekuasaan atas wilayah tertentu. Semua orang pun tahu bahwa kalangan etnis Cina, amat-sangat menikmati priveledge yang diberikan Kolonial Belanda. Fenomena ini mirip dengan situasi dan kondisi pada Pemerintahan Orba, tapi sekarang ada saja yang mengumpat dan menyalahkan Pak Harto. Kalau di kamus saya perilaku semacam itu disebut: Munafik! Cerita horor darimana lagi bahwa sekarang etnis Cina masih tertindas? Alasan klasik soal masalah kewarganegaraan (SKBRI) harus dilihat secara komprehensif, mulai dari sejarah sosial-politik; seperti Staatsblad Belanda, Dwi Kewarganegaraan, Kebijakan Pemutihan oleh Pemerintah Orde Baru (baca kembali Orde Baru!), serta jangan lupa juga segi kesadaran dan sikap-prilaku warga itu sendiri. Kalau ngurus dokumen lewat calo, biro jasa dan pihak ke-3, terus dikenakan biaya (jasa) tambahan, terus semuanya mengaku-ngaku diperas itu kan konyol! Tapi itu semua sudah masa lalu, jangan diulang-ulang lagi cerita bodong tersebut. Pemerintah secara resmi sudah menghapuskan pra-syarat SBKRI (bagi WN yang orang tuanya lahir di Indonesia), diperkuat dengan payung hukum, UU Kewarganegaraan dan UU Anti-Diskriminasi. Kalau serius ingin mengungkapkan korupsi Pak Harto, bawa bukti-bukti materiel konkrit, berikan kepada Jaksa Agung, KPK, MA, DPR/MPR dan Presiden, tapi jangan model fitnahan TIME Inc, atau kumpulan clipping koran ala Transparansi Internasional. Saya kira "Cinderella Syndrome" itu cuma diderita turunan genetik terbatas, rupanyanya sudah mewabah dan nular dari satu milis ke milis yang lain ... he he he Wassalam, yhg. --
[mediacare] [Kompas] Presiden Tinjau Diorama Sebelum Upacara Kesaktian Pancasila
Sore, pada tanggal 30 September 2007, saya menghadiri Doa bersama/Tahlil untuk mengenang gugurnya para Pahlawan Revolusi, di Lobang Buaya. Bersama teman-teman Nasrani kita pisah menuju tempat Kebaktian di Gedung Paseban, dimana acara dimulai dengan penyampaian refleksi oleh Irjenad, Kebaktian Oikumene, ucapan terima kasih dari keluarga Pahlawan Revolusi, diwakili oleh Salomo DI. Panjaitan, kemudian ramah tamah/makan malam bersama. Dalam sambutan Salomo, maupun oleh adik dari Mayjen Anumerta DI Panjaitan, telah disampaikan kembali bahwa, keluarga mereka telah memaafkan para pelaku maupun PKI. Namun dalam mengikuti pemberitaan, dimana ada pihak-pihak yang ingin memutar balikan fakta sejarah dan berupaya untuk mempermasalahkan Pancasila, maka hal-hal semacam itu membuat sakit hati keluarga. Wassalam, yhg. http://kompas.com/ Selasa, 02 Oktober 2007 Ancaman Masih Nyata Presiden Tinjau Diorama Sebelum Upacara Kesaktian Pancasila Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (1/10). Sebelum upacara dimulai pukul 08.00, Presiden secara pribadi meninjau diorama yang menggambarkan upaya pengkhianatan terhadap Pancasila. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, peninjauan diorama itu dilakukan sekitar 20 menit. Kebiasaan ini berbeda dengan Presiden Soeharto yang meninjau diorama setelah upacara bersama peserta upacara. Diorama berada di museum, yang terletak di sisi barat lapangan upacara. Upacara yang dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita, dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid itu berlangsung khidmat. Dalam upacara itu Presiden tidak memberikan amanat. Namun, Ketua DPR, mewakili rakyat Indonesia, menandatangani deklarasi kesetiaan kepada Pancasila. Ancaman ideologi Seusai upacara, Hidayat mengingatkan, ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi masih nyata. Oleh karena itu, peringatan saja tak mencukupi. "Laksanakan Pancasila secara jujur. Jangan hanya diperingati atau dipolemikkan sebagai asas," ujarnya lagi. Hidayat menyebutkan, upaya menghidupkan komunisme dan separatisme adalah lawan Pancasila. Ancaman dari kelompok Islam ada juga, tetapi tidak secara khusus seperti tampak dalam terorisme. "Mayoritas bangsa Indonesia, di dalamnya umat Islam, sudah sepakat. Sudahlah, ini negara kesatuan kita yang di dalamnya ada Pancasila," ujarnya. Setelah upacara, Presiden meninggalkan lapangan upacara. Seperti tiga peringatan sebelumnya, ia berhenti di depan paduan suara, mendengarkan persembahan lagu, dan mengucapkan selamat dan terima kasih. Sebelum pulang, ia bertemu anggota keluarga beberapa Pahlawan Revolusi. Jangan gunakan kekerasan Dalam diskusi "Refleksi Atas Tragedi 30 September 1965", Senin di Jakarta, Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah KH Chalid Mawardi mengingatkan, perebutan kekuasaan dengan cara di luar demokrasi atau undang-undang tidak boleh terjadi. Ini menimbulkan konflik dan tindak kekerasan yang merugikan bangsa dan menodai nilai kemanusiaan. Pendiri Centre for Strategic and International Studies Harry Tjan Silalahi juga menegaskan, pentingnya terus membangkitkan kebencian kepada Partai Komunis Indonesia sebagai pelaku pemberontakan 1965. (INU/MZW)
[mediacare] Isu Soeharto Cina, Siapa Bapaknya ?
Dengan adanya berita ini mudah-mudahan para Cina oportunis, tidak menghujat Pak Harto seenaknya jidatnya lagi. Jangan kira dengan berlomba menghujat dan menista Pak Harto, masyarakat akan merubah penilaian mereka, bahwa etnis Cina adalah korban rezim Orde Baru, itu salah bezaar . Ditambah lagi, kalau Suharto Inc. dibongkar maka akan banyak saudara-saudara etnis sendiri yang kena tersangkut, seperti yang ditulis "International Commission on Soeharto Inc. Buster", yang dipublikasikan GLOBE ASIA VERSION (Volume 1 Number 7- August 2007); "Soeharto Inc., and Cronies: 150 The Richest in Indonesia 2007" - ttp://www.geocities.com/capitolhill/4120/soeharto.html IHCC - Indonesian Huaren Crisis Center Isu Soeharto Cina, Siapa Bapaknya ? TAK BISA dibayangkan bagaimana keabsahan Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun, bila ternyata dia bukanlah orang Indonesia asli. Pergunjingan tentang Soeharto keturunan Cina itu, dilontarkan oleh Mashuri, SH. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1969-1974) itu, berbicara kepada Liberty (grup Jawa Pos/grup tablod OPOSISI) bahwa silsilah Soeharto yang selama ini dipublikasikan - selama Soeharto masih berkuasa - yang benar hanya dari sisi ibunya. Adapun tentang bapaknya, di berbagai tulisan tentang otobiografi Soeharto - yang ada saat ini - hampir semuanya salah. Yang benar? "Tidak jelas. Campur-baur. Antara orang Cina dan Jawa", kata Mashuri yang juga mantan Menteri Penerangan RI (1974-1979) ini di rumahnya di Solo. "Dia bisa disebut lembu peteng (sebutan untuk anak-anak yang di lahirkan tanpa ayah yang jelas, red)," tandasnya. Mengatakan lembu peteng Mashuri menekankan keyakinan bahwa ayah Soeharto keturunan Cina. Siapakah dia ? Di Jawa Tengah, belakangan ini beredar kisah. Konon, di Yogyakarta pada awal abad sembilan belas, ada pedagang cukup terpandang, yang rajin berhubungan dengan rakyat Jawa Tengah. Pedagang ini cukup populer di masa itu. Maklum, dia tidak saja menjual barang dagangannya yang dibeli dari daerah lain, tapi juga karena dia membeli hasil bumi penduduk untuk diperdagangkan. Kegiatan pedagang ini kian hari kian besar. Oleh karena itu dia membutuhkan orang-orang yang bisa membantunya. Dari hubungan seperti itulah lantas pedagang ini berkenalan dengan wanita miskin tapi berwajah lumayan. Namanya Sukirah. Tidak jelas, bagaimana kemudian hubungan antara pedagang ini dengan Sukirah. Yang jelas, menurut Mashuri, Sukirah itulah ibu kandung Soeharto. "Dia adalah wanita miskin dari Desa Kemusa, Argomulyo, Bantul, Yogyakarta." Sukirah, kendati miskin, memiliki beberapa kelebihan. Ulet, daya juangnya untuk hidup tinggi. Dan setelah Soeharto lahir, memiliki daya linuwih. Ini karena dia pernah bertapa di atas genting rumahnya selama 40 hari. Kegiatan bertapa itu dilakukan setelah Soeharto lahir. "Oleh karena itu wajar bila Soeharto juga memiliki kelebihan. Warisan dari ibunya. Aura ibunya. Dengan demikian wajar pula bila Soeharto sulit dikalahkan," kata lelaki berkacamata ini. Kelinuwihan Soeharto tidak saja dari ibunya. Tapi juga dari lelaki sakti asal Wonogiri. Lelaki itu, sering disebut dukun. Namanya Daryatmo. Oleh karena itu nama Daryatmo begitu melekat pada diri Soeharto. Dalam bukunya, Soeharto: Ucapan dan Tindakan nama Daryatmo disebut-sebut. Soeharto mengakui bahwa Daryatmo banyak memberi inspirasi dalam perjalanan hidupnya. Bahkan sampai Soeharto menjadi presiden. Setiap bulan, kata Mashuri, sedikitnya satu kali, Soeharto datang menemui Daryatmo. Di sana dia minta petunjuk khusus apa yang harus dijalankannya. "Dan semua petunjuk dari sang dukun itu pasti dilakukan." DENDAM KEPADA MAJIKAN Ketika di Wonogiri, Soeharto kecil hidup miskin. Bahkan pernah menjadi pembantu pada keluarga kaya. Ketika menjadi pembantu itu Soeharto bertekad menjadi orang kaya. Tekad itu dibentuk oleh dendamnya yang kuat. Dia dendam karena keluarga kaya yang jadi majikannya itu memperlakukannya tidak baik. Soeharto tidak digaji dan makan dari makanan sisa sang majikan. Dendam untuk menjadi orang kaya itu pula yang mengantar Soeharto berjuang, berpindah-pindah tempat, sampai akhirnya menemukan 'orang tua' yang menyekolahkannya dan kemudian berkarier di militer melalui KNIL. MENGERTI DIRINYA CINA Banyak yang menyebut bahwa Soeharto mengerti bahwa dirinya keturunan Cina. Itu sebabnya barangkali dia kemudian dekat dan berpartner dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Konon orang Cina yang juga dijadikan partner oleh Soeharto bernama Tek Kiong. Pria ini disebut-sebut sebagai adik Soeharto. Tak hanya Tek Kiong adik Soeharto. Di Solo berkembang pula nama Ma King Boo yang disebut-sebut sebagai adik Soeharto (satu ayah lain ibu). Bukan hanya dari Mashuri kisah tentang Soeharto dicoba diangkat ke permukaan. Dari beberapa rekan dekat Soeharto, kisah-kisah serupa juga diperdebatkan. Sumber: http://www.geocities.com/capitolhill/4120/soeharto.html
[mediacare] Wawancara Tempo dengan World Bank
Kalau angka korupsi Pak Harto sejumlah US$ 15-35 miliar bukan bersumber dari World Bank (WB), kenapa WB tidak buat press release resmi, sebagai klarifikasi kepada publik dunia? Atau, motifnya cuma untuk menyelamatkan TIME . - http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAINBAHASAEXTN/0,,contentMDK:21484546~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:447244,00.html Prakarsa StAR Bukan Hanya untuk Indonesia juga tersedia di: English Diluncurkan di New York pada 17 September lalu, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative adalah suatu prakarsa internasional untuk membantu negara berkembang mendapatkan kembali aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Kantor Urusan Obat Terlarang dan Kejahatan (UNODC), menjadi tuan rumah program ini. Dalam dokumen StAR yang dirilis kepada publik, tercantum nama 10 bekas pemimpin disebut sebagai pencuri aset negara bernilai miliaran dolar, termasuk mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Untuk mengetahui lebih jauh perihal Prakarsa StAR dan cara kerjanya, Tempo mewawancarai Joel Hellman, Chief Governance Advisor World Bank untuk Asia Timur dan Pasifik, Kamis lalu. Empat tahun menempati pos Jakarta, Hellman pernah menjadi koordinator sejumlah proyek World Bank di Aceh dan Sumatera Utara. Perbincangan dengan wartawan Tempo Arti Ekawati, Budi Riza, dan Hermien Y. Kleden berlangsung di kantor Bank Dunia, Gedung Bursa Efek Jakarta lantai 12, Jakarta Selatan, selama hampir satu jam. Berikut ini petikannya: Pada Rabu pekan lalu, Kepala Bank Dunia Jakarta Joachim von Amsberg menyerahkan dokumen kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji. Apa isinya? Saya ada bersama Joachim ketika itu. Yang kami serahkan adalah dokumen yang persis kami berikan ke Tempo sekarang ini, tidak kurang tidak lebih (dokumen StAR-Red). Benarkah Anda juga menyerahkan nomor-nomor bank Soeharto di luar negeri? Sama sekali tidak (tertawa lebar). Kami berbicara tentang Prakarsa StAR, dan menyampaikan kesiapan kami membantu jika pemerintah Indonesia memerlukan bantuan melacak harta hasil korupsi. Perlu saya tegaskan, StAR adalah prakarsa internasional untuk membantu negara berkembang mana saja, dan bukan hanya Indonesia. Apa yang harus disiapkan Indonesia agar segera bisa mendapat akses bantuan StAR? Komitmen pemerintah! Itu yang paling penting. Fungsi kami adalah melakukan koordinasi internasional, asistensi, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan pengembalian harta hasil korupsi. Banyak yang bilang program ini tak akan bergigi di Indonesia, mengingat korupsi sudah berurat-akar.. Yang membuat program ini bergigi atau tidak adalah kesungguhan pemerintah yang melaksanakannya. Kita melihat contoh sukses dari Nigeria dan sejumlah negara lain. Apakah StAR akan terlibat langsung dalam proses pengembalian harta curian? Yang dapat mengambil aset curian itu adalah negara itu sendiri. Umpama Indonesia mau mengambil kembali harta dari, misalnya, Singapura atau Swiss. Yang melakukannya, ya, bukan Bank Dunia atau PBB, melainkan pemerintah Indonesia sendiri. Tapi prosesnya pasti kompleks dan rumit. Nah, kami akan menyediakan antara lain pelatihan yang tepat, koordinasi internasional, peningkatan kapasitas agar proses itu dapat ditangani secara efektif oleh setiap negara yang berkomitmen. Uang hasil korupsi banyak disimpan di lembaga keuangan negara Barat dan menguntungkan mereka. Bagaimana Bank Dunia membuat mereka bekerja sama? Orang mengatakan Bank Dunia selama cuma berani "menceramahi" Indonesia dan negara berkembang lain. Sekarang kami akan "menceramahi" negara maju. Akan kami katakan bahwa kalian negara maju harus turut memikul tanggung jawab soal ini. Bank Dunia dan PBB bisa menggunakan pengaruhnya kepada negara maju, menekan mereka agar lebih terbuka. Dalam dokumen StAR, tercantum nama Soeharto yang diperkirakan mencuri uang US$ 15-35 miliar. Benarkah data ini dari Transparansi Internasional (TI)? Ini isu penting bagi Indonesia dan perlu diklarifikasi. Sulit untuk tahu angka spesifik uang yang telah dicuri, siapa mencuri apa. Kami akui, kami tidak dapat memperkirakan angka yang spesifik. Tapi kami yakin, sejumlah besar dana hilang lewat saluran tertentu. Ada indikasi jumlahnya mencapai miliaran dolar. Jadi, kami menggunakan data Transparansi Internasional, lembaga yang berpengalaman dan berhati-hati dalam pekerjaannya. Data itu penting bagi kami sebagai ilustrasi besaran masalah. Anda yakin program ini akan ada hasilnya? Yang tidak bisa saya janjikan adalah dengan ikut program ini Indonesia akan segera mendapatkan asetnya. Ini langkah panjang, butuh waktu 10-15 tahun, sebelum standar global dapat disepakati bersama. Majalah TEMPO - Edisi. 31/XXXVI/24 - 30 September 2007
[mediacare] Fw: Berita Padang 17/9
Original Message - From: <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Saturday, September 22, 2007 5:38 PM Subject: Berita Padang 17/9 Bantu Korban Gempa Tim Medis & Relawan PERMATA & INTI Tiba di Padang Senin (17/9) tim medis dan relawan PERMATA dan Perhimpunan INTI tiba di Padang dengan pesawat komersil pukul 8.30. Rombongan yang dipimpin oleh Dr. Lie Dharwaman ini berangkat pukul 6.50 dari Bandara Soekarno Hatta membawa serta 13 dokter bedah dan umum, 2 paramedis serta 7 relawan. Tim ini bergabung dengan PSKP Santu Yusuf, Himpunan Bersatu Teguh, Himpunan Cinta Teman di Padang yang dikoordinasi oleh Lie Hap Kiang. Koordinasi telah dilakukan sebelumnya untuk membeli bantuan logistik berupa 1000kardus mie instant, 1000kardus air mineral dan 1000 buah sarung. Bersama 8 orang relawan dari PSKP Santo Yusuf, tim menyusuri Pesisir Selatan Sumatera Barat ke arah Painan dan Mukomuko, Bengkulu dengan iring-iringan kendaraan bermotor, sebuah mobil ambulance, sebuah mobil boks dan truk pengangkut logistik. Ribuan obat-obatan juga dibawa serta dari Jakarta untuk menangani penyakit yang mulai berjangkit di posko-posko pengungsan. Mereka singgah di Painan untuk menyerahkan sebagian bantuan kepada korban gempa Pesisir Selatan Sumatera Barat sebelum melanjutkan perjalanan selama 4 jam ke Mukomuko, Bengkulu. Sebelumnya (14/9) PERMATA telah mengirim dua orang utusan ke Padang dan Mukomuko untuk melakukan pemetaan awal terhadap kondisi daerah bencana dan posko-posko pengungsian. (Lisa Suroso) Foto menyusul di email tersendiri.
[mediacare] Bounty Hunter, side business PBB & Bank Dunia
Kalau 10 tahun yang lalu PBB memanfaatkan "UN's oil-for-food" programme untuk di korup, maka sekarang PBB melihat peluang untuk menjadi Pemburu Harta Karun. Melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan memburu harta para koruptor kakap, melakukan pengusutan korupsi, mengambil tindakan pencegahan, menemukan, membekukan, dan mengembalikan aset-aset haram. Tentunya semua ini tidak gratis, setelah dipotong segala macam ongkos-ongkos, success fee dsb, mudah-mudahan pengembalian aset secara fisik masih ada yang tersisa . http://www.ft.com/cms/s/53c8ab12-86e5-11db-9ad5-779e2340.html Iraq's oil-for-food scandal perpetrators go unpunished By Mark Turner at the United Nations, Michael Peel in London and Haig Simonian in Zurich Published: December 8 2006 22:27 Slightly more than a year after a United Nations inquiry discovered a staggering level of graft by officials and corporations worldwide in buying cheap oil and selling goods to Iraq experts warn the great majority of alleged perpetrators are escaping scot-free. An 18-month inquiry by Paul Volcker, former Fed chairman, found that more than 2,000 companies, including some of the world's most reputable blue chips, paid kickbacks to get a piece of the market to sell civilian goods to Iraq, providing the regime of Saddam Hussein with $1.8bn in illicit income. Some legal action stemming from the accusations has generated headlines: in Australia, 11 wheat board officials face possible criminal charges; in France, Christophe de Margerie, chief executive designate of Total is in the spotlight; in India the foreign minister had to step down; and in the US, two influential private oil traders are due to face trial next year. A US court also convicted Tongsun Park, who acted as an agent for Iraq in its efforts to undermine the programme, to help Iraqi civilians. Yet the response in most countries has been negligible. Russia, seen as a powerful source of wrongdoing, all but dismissed the findings as soon as they emerged. Few expected Moscow to do otherwise. But there has also been a similar lack of follow-up even in countries that present themselves as anti-corruption leaders. British authorities, for example, have yet to take action against any of the UK firms named in the report, which included Weir Group, the engineer. The Serious Fraud Office said it was still considering whether to open an investigation, while a new police anti-corruption unit set up to investigate bribery by British companies and individuals overseas said it would probe the case only if instructed to do so by the SFO. "This report has been out for more than 12 months and they are still just thinking about it," said Jeremy Carver, a board member of Transparency International UK, a state of affairs he described as "really shocking". Swiss companies say there has been nearly no follow-up since last year. "We have had no contact from the Swiss or Swedish authorities," says Thomas Schmidt, spokesman for the Swiss-Swedish electrical engineering group. "We are still conducting internal inquiries." Roche, the pharmaceuticals group, similarly said there had been no official contacts, and the dust has settled even at Cotecna, the Geneva-based goods authentication company that hit the headlines after allegations about its involvement with UN Secretary General Kofi Annan's son. "We haven't heard a thing since the fifth and final report came out on October 27 2005," says Alison Bourgeois, head of corporate communications. In Germany, prosecutors have launched initial probes into some of the approximately 60 companies named in the report, but progress has been slow. The Stuttgart prosecutor's office investigating Volcker report allegations against automaker DaimlerChrysler admitted in October "nothing further would happen on the case until January" due to staff shortages. Daimler on Friday reiterated its position that it had not knowingly paid any kickbacks. Mr Annan, whose second term was almost destroyed by the scandal, has sought to focus more attention upon wrongdoing outside his organisation. But he told the Financial Times: "Given the numbers involved, we haven't seen much action across the board." "There's very little specific follow-up. The problem is that legal proceedings find the [oil-for-food] scandal very difficult to deal with," said Jermyn Brooks, head of Transparency International's private-sector programme. "Prosecutors are looking at what happened and saying actually the Iraqi government stole money from itself. Our legal colleagues tell us it is very difficult to fit this into a corrupt-crime category." Only one country, Denmark, regards flouting UN sanctions as a crime. Given limited resources, decisions are being made to focus efforts elsewhere. Politics is also playing a role. "In some cases, sad to say, the political levels might feel this is damaging to national prestige, and prosecutors are dissuaded from giving priorities to
[mediacare] Data Posko Pengungsi Kecamatan Mukomuko
Data Posko Pengungsi Kecamatan Mukomuko 1. Posko Lubuk Pinang, Kantor Kecamatan XIV Kota Posisi GPS: · S 020 28' 30,3" · E 1010 06' 06,9" Kondisi umum: · banyak rumah rubuh, beberapa diantaranya rusak sama sekali. · masyarakat mendirikan tenda di tepi jalan. Mereka masih takut tidur di dalam rumah. Sarpras: · Karena masih cukup dekat dengan keramaian desa dan pasar, pengungsi Lubuk Pinang masih bisa mendapatkan sumber makanan dengan cukup mudah. · Tenda dibangun dari plastik seadanya. · Listrik mati, namun ada yang punya genset. · Air mati. Bantuan yang sudah diterima: · Batuan logistik dari Pemda, dengan jumlah masih minim. · Tenaga Medis 2 orang dokter relawan yang tiba pada 15 September 2007. Kondisi pengungsi: · Jumlah kurang lebih 300 orang · Penyakit: ISPA, diare, masuk angin Kontak · Camat Lubuk Pinang Bpk. Harun Al Rasyid: 085268355100 2. Posko Satuan Pemukiman 2 Pondok Makmur Posisi GPS: · S 020 30' 24,7" · E 1010 11' 01,6" Kondisi umum: · Letaknya cukup jauh, rumah rusak hanya beberapa. · Masyarakat pengungsi berasal dari pesisir pantai, mendirikan tenda di lapangan, dan hutan sawit. · Mereka terisolir dari informasi di luar, masih sangat takut dengan isue gempa dan tidak ingin berpisah dengan keluarga. Akibatnya mereka tidak kerja dan sekolah. Sarpras: · Sangat minim, tanpa listrik dan air bersih. · Ada satu tenda Dinas Sosial, lainnya tenda seadanya dari plastik. Bantuan yang sudah diterima: · Batuan logistik dari Pemda, 4 karung beras. · Belum ada bantuan medis. Kondisi pengungsi: · Jumlah kurang lebih 400 orang · Penyakit: ISPA, diare. Kontak: · Bapak Yanto 081368231041 3. Posko Satuan Pemukiman 3 Selangan Jaya Posisi GPS: · S 020 33' 02,9" · E 1010 11' 18,5" Kondisi umum: · Sebagian rumah rusak dan beberapa rubuh. · Masyarakat pengungsi berasal dari Mukomuko, mendirikan tenda di lapangan, sekolah dan halaman rumah penduduk. Sarpras: · Tanpa listrik dan air bersih. · Tenda seadanya dari plastik dengan alas tidur tikar. · Satu tenda dinas sosial yang sangat penuh sesak. Bantuan yang sudah diterima: · Batuan logistik dari Pemda, tapi dirasa sangat kurang. · Belum ada bantuan medis, tapi ada satu perawat dan bidan. Kondisi pengungsi: · Jumlah kurang lebih 400 orang · Penyakit: ISPA, diare, demam, maag, stres. Kontak: · Bapak Jumadi 081539269166 4. Posko Satuan Pemukiman 6 Air Majunto Agung Jaya Posisi: · S 020 30' 26,0" · E 1010 09' 56,4" Kondisi umum: · Sebagian rumah rusak dan beberapa rubuh. · Masyarakat pengungsi berasal dari Mukomuko, mendirikan tenda di lapangan, sekolah dan halaman rumah penduduk. Sarpras: · Tanpa listrik dan air bersih. · Tenda seadanya dari plastik dengan alas tidur tikar. · Satu tenda dinas sosial yang sangat penuh sesak. Bantuan yang sudah diterima: · Batuan logistik dari Pemda, tapi dirasa sangat kurang. · Belum ada bantuan medis. Kondisi pengungsi: · Jumlah kurang lebih 400 orang · Penyakit: ISPA, diare, demam, maag, stres. Kontak: · Bapak Misto 08527448100 5. Posko Satuan Pemukiman 4 Setia Budi Posisi GPS · Tidak tersedia Kondisi umum: · Tidak ada rumah rusak, pemukiman hanya dijadikan tempat menampung sudara dan karabat yang terkena musibah. Mereka di tampung di dalam rumah. · Letaknya cukup jauh dengan kondisi jalan rusak. Sarpras: · Tidak ada tenda · Kehidupan berjalan normal. Bantuan yang sudah diterima: · Belum ada bantuan logistik atau medis. Kondisi pengungsi: · Ditangani oleh masing-masing penduduk setempat. 6. RSUD Mukomuko Posisi GPS · S 020 33' 51,3" · E 1010 06' 06,9" Kondisi umum: · Bangunan masih utuh dengan peralatan RS cukup lengkap. · Ditinggalkan begitu saja oleh dokter dan paramedisnya dalam kondisi barang berantakan karena gempa, bahkan tidak terkunci dengan pintu terbuka lebar.
[mediacare] Laporan AirPutih Emergency Response Team, Bengkulu - Sumatera
Laporan Singkat AirPutih Emergency Response Team Bengkulu - Sumatera Updated 16 September 2007 Jam 12.00 WIB (update regular ada di www.mediacenter.or.id, termasuk foto-foto di menu Galeri) AirPutih berangkat ke Bengkulu dengan dua arah gerak. Pertama, Imron Fauzi dan Indra Wahyudi membentuk gabungan kerja dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) yakni Lisa Suroso dan Eric Satyadi. Tim pertama ini berangkat dari Padang, dilanjutkan perjalanan darat selama 8 jam lebih ke Mukomuko. Kedua, Ahmad Suwandi, dari Bengkulu, menelusuri jalur selatan menuju Mukomuko melalui jalan darat bersama tim medis Departemen Kesehatan. Kondisi Umum: Sepanjang jalur darat dari Bengkulu ke Mukomuko, masyarakat tidur di tenda-tenda terpal apa adanya di depan rumah masing-masing. Banyak ditemui di Kec. Air Besi, Katuhan dan sekitarnya. Di Kec. Lais, Di Mukomuko seperti kota mati. Warung-warung dan toko banyak yang tutup. Kebanyakan mengungsi ke Satuan Pemukiman Transmigran (SP) 2, SP 3, SP 5 dan SP 6. Karena wilayah-wilayah ini terletak di ketinggian dan relatif jauh dari pantai, sekitar 15 KM. Sedangkan Mukomuko, sekitar 200 meter dari pantai. Kebutuhan pengungsi terutama adalah tenda, selimut, obat-obatan dan makanan bayi/anak. Laporan Posko Pengungsi: Klik http://www.mediacenter.or.id/pusatdata/51/tahun/2007/bulan/09/tanggal/15/id/2506/ Klik http://www.mediacenter.or.id/pusatdata/51/tahun/2007/bulan/09/tanggal/15/id/2504/ Sarana Telekomunikasi: Sinyal GSM semua operator (Three belum dihitung, tidak punya kartunya) bisa. Telepon PSTN lokal bisa berfungsi, namun jarang digunakan karena hanya dimiliki oleh instansi-instansi saja. Ketergantungan pada listrik sangat tinggi, di sisi lain, ketersediaan listrik minim. PLN mati. Perbaikan sedang dilakukan. Koneksi internet menggunakan bantuan warnet Mukomuko (www.mukomuko.net) yang memiliki VSAT KU-Band. Koneksi internet Mukomuko tersedia di Polresta, Posko Satkorlak Rumah Bupati dan Warnet Mukomuko Jl. Sudirman). Aktifitas AirPutih: 1. Membantu Mukomuko.Net membangun saluran komunikasi darurat berbasis internet di Posko Satkorlak Kabupaten Mukomuko, di Rumas Dinas Bupati dan Polresta Mukomuko. 2. Update informasi realtime langsung dari lapangan melalui situs www.mediacenter.or.id. 3. Implementasi Early Warning System berbasis internet. 4. Memfasilitasi media dan relawan untuk penggunaan internet sebagai sarana sharing informasi. Rencana AirPutih: 1. Menuju Mentawai, memfasilitasi saluran komunikasi darurat berbasis internet. 2. Stabilisasi dan pemeliharaan koneksi internet di Mukomuko. 3. Memasang EWS dan sosialisasi di kamp pengungsian dan wilayah yang masih terputus jalur telekomunikasinya. 4. Update kondisi Mukomuko dan sekitarnya secara regular melalui www.mediacenter.or.id. Referensi Data: http://airputih.or.id/files/gempa-bengkulu/ : Peta dan data gempa. http://202.155.61.15/gis/map.phtml : SIGAP, Sistem Informasi Gempa AirPutih http://files.airputih.or.id/ews/ : Aplikasi EWS real time www.mediacenter.or.id : Portal Bencana Alam Indonesia Ini semua adalah kerja kolaboratif antara: Mukomuko.Net, warnet di Mukomuko yang adminnya anak Jasakom (Hi Sto!) Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kementrian Riset dan Teknologi, khususnya Pak KK, Menristek, yang telah rela begadang setiap malam memantau gerak dan membantu peralatan melalui berbagai vendor serta operator. Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Jajaran Polisi Resort Mukomuko dan Polsek Ipuh, atas tumpangan dan fasilitasnya. Onno W. Purbo, dengan penyediaan modem 3G-GPRS-nya. XL, atas kartu SIM-nya yang bisa dipakai online. IndosatM2, dengan penyediaan hosting semua aplikasi dan data AirPutih. Ibu Judith M. S., *speechless* BMG. Indosat, modem GPRS-nya on the way ke Mukomuko. Departemen Kesehatan, atas tumpangannya menelusuri jalur darat pesisir barat. Semuanya! Tim AirPutih: Imron Fauzi (koordinator lapangan, 081574860710) Indra Wahyudi (pendataan dan upload data, 081511190164) Ahmad Suwandi (site boy, bukan office boy, 081514440101) *bukan iklan kalo pake Indosat semua...* Daftar Kebutuhan Sarana Telekomunikasi: 1. 5 buah Modem GPRS Akan dipasang di Posko Satkorlak Mukomuko, Posko Pengungsian Ipuh, di Media Center Mukomuko dan kebutuhan mobile unit. 2. 3 buah Genset Portabel Akan dipasang di Media Center, Posko Pengungsian Ipuh dan back up mobile unit. 3. 10 buah HT Untuk diseminasi informasi dari early warning system ke masyarakat. 4. VSAT untuk dibawa ke Mentawai dan stay di Mukomuko. Jabat erat, Wandi -- http://wandi.airputih.or.id | www.airputih.tk Y!M suwandiahmad | HP 081514440101
[mediacare] Laporan Tim Penanggulangan Bencana INTI
SMS laporan Tim Penanggulangan Bencana INTI: Daerah terparah sepanjang sumbar, selatan mulai painan ke bawah, sampai bengkulu terutama muko2 & lais. SUMBAR, kebutuhan: medis cukup, logistik kurang. MUKO2 puskesmas rusak, tenaga medis kosong mengungungsi, layanan kesehatan terbengkalai, logistik perlu. LASI, air laut sempat masuk. krn kekurang logistik, masayarakat lais mencegat mobil2 bantuan dr bengkulu. jarak padang-muko2: 8jam. muko2-lais: 6jam. bensin mulai ada walau antri. jalan bisa dilalui. bandara padang/bengkulu buka normal. semua daerah pengungsian masih dlm tahap bahaya krn terletak di pesisir pantai selatan sumbar. bila ada gempa susulan besar, potensi tsunami masih mengancam. pemerintah (bupati painan & bup muko2 dan polres muko2) sdh tahu kehadiran kita. usulan: 1. mendarat di padang lalu lanjut jalan darat ke painan utk membagi sedikit logistik. 2. dari painan lgsg ke muko2 utk membuat posko disana. alasan: daerah parah yg butuh medis & sarana info komunikasi online lengkap, shg berita2 peringatan dr BMG bisa diketahui realtime.
[mediacare] Tim Penanggulangan Bencana INTI
SMS dari Tim Penanggulangan Bencana INTI, dibawah pimpinan Lisa Suroso, dari Sumbar: Pak Benny & Dr Lie, kami dalam perjalanan padang - muko2, saya dapat kontak kontak bpk harry rusli, trnyata teman dr lie ketua paguyuban santo yusuf. Bersama2 dgn mrk yang membawa logistik dan tim air putih yang membawa koneksi internet, kami akan ke bengkulu utara, kec. muko2, 8jam dari padang. banyak jembatan putus shg perjalanan ckp lama. Di muko2 saya sdh kontak dr. karmila, anak buah dr. lie yg sdg PTT. ket dia, pesisir selatan sumbar & pesisir utara bengkulu paling parah. 70% rumah hancur, jembatan & fasilitas umum rusak. listrik & air tak ada. kota kosong ditinggalakan penduduk ketakutan. mrk bikin tenda2 dilapangan. tak ada toko buka.listrik dari jenset dg bensin dibeli diluar kota. Syukur tdk ada yg meninggal walaupun rumah runtuh. disini sdh mulai hujan, penyakit flu & stress. paling urgent bantuan tenda, selimut, makanan instan, kebutuhan higienis, bantuan dibeli di bengkulu lalu diangkut dg mobil ke utara. Koordinasi pemerintah dibawah sakorlak yg sdh ada pos di polsek. untuk sementara kondisi darurat 6 hari dimulai kemarin, disana tim air putih akan instal v-sat & internet utk dipakai pemerintah, lsm, relawan & media. Bila tim medis mau datang, bisa turun pesawat di bengkulu. tadi ada jadwal penerbangan tp hrs dicek apa mrk betul bisa mendarat. atau bila mau kerjasama dg teman2 di padang lalu 8 jam naik mobil. pilihan kedua adalah pulau mentawai, kondisi disana juga parah, rumah2 hancur. gelombang tinggi, org takut naik kapal. kabarnya bisa naik pesawat kecil kesana. nanti saya cari info lagi. salam. lisa suroso.
[mediacare] Indonesia Digest No.24.07 ; 12 - 09 - 2007
INDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell Published by: TBSC-Strategic Communication By: Ms. Wuryastuti Sunario No.: 24. 07 - Dated: 12 September 2007 In this issue: MAIN FEATURE: RUSSIA-INDONESIA SIGN 8 COOPERATION AGREEMENTS IN NEW RELATIONS NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation: ASEAN Tourism Investment Forum to be held in Bali in September Bandung International Folklore Festival organized by ITB University School of Business Management 2. Climate Change, the Environment, Health and Culture: Indonesia initiates Forestry Eight Grouping and Coral Reef Triangle in Climate Change mitigation 3. The Economy, Trade and Industry Indonesia-Japan EPA signed Japan to Buy More LNG from Indonesia MAIN FEATURE: RUSSIA-INDONESIA SIGN 8 COOPERATION AGREEMENTS IN NEW RELATIONS On Thursday, 6 September, Russia's President, Validimir Putin paid a 20-hour official visit to Indonesia , the first Russian President to do so in the last 5 decades although Indonesian presidents from Sukarno to Bambang Susilo Yudhoyono had visited Russia. President Putin made the stop-over en route to Australia to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum in Sydney, Australia. During the visit, Indonesia and Russia signed eight agreements in bilateral cooperation covering various fields ranging from sports to counter-terrorism, which were signed by representatives of both countries, witnessed by Russia's President Vladimir Putin and Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono at the Merdeka Palace, reported Antara News. The first agreement which dealt with State Financial Audits was signed by Indonesian State Audit Board (BPK) Chairman Anwar Nasution and Chief of the Account Chamber of the Russian Federation S.V. Stephasin. The two countries also agreed to reduce negative impacts on the environment in documents signed by Environment Minister Rachmat Witoelar and his Russian counterpart, K.B. Pulikopsky. Indonesian State Minister for Youth Affairs and Sports Adhyaksa Dault and his Russian counterpart, V.A. Fetisov, further signed a Memorandum of Understanding (MoU) for Russian assistance to Indonesia's efforts to improve its performance in sports. The fourth agreement concerned the promotion and protection of Russian investment in Indonesia, signed by Chief of the Investment Coordinating Board (BKPM) Mohammad Lutfi and his Russian counterpart V.G Savalyev. The two countries also agreed to cooperate in the fight against terrorism, with the agreement inked by Director General of American and European Affairs of the Indonesian Foreign Ministry Eddi Hariyadi and his Russian counterpart A. Losyukov. The sixth agreement dealt with cooperation in the extension of Russian loans to the Indonesian government, signed by Director General of Debt Management at the Indonesian Finance Ministry Rahmar Waluyanto and his Russian counterpart A.A. Storchack. The seventh agreement concerned Culture and Cinematography for the 2008-2010 period, which was inked by Secretary General of the Indonesian Department of Culture and Tourism Sapta Nirwandar and Russian Ambassador to Indonesia, Alexander Ivanov. The eighth cooperation agreement was related to technical procedures for placing and managing Indonesia's Credit Budget, which was signed by Director General of Debt Management of the Indonesian Finance Ministry Rahmar Waluyanto and his Russian counterpart, A.A. Storchak. Strengthening Bilateral Relations President Putin's landmark visit to Jakarta signals a strengthening of bilateral relations between Russia and Indonesia, analysts said here, wrote Abdul Khalik for the Jakarta Post. . The visit is also seen as underscoring the growing importance of Indonesia in Russia's quest to return to global prominence after the collapse of the Soviet Union in 1989. Present-day Russia is the heir to two-thirds of the Soviet Union's vast territory and resources. "The visit opens a new era for Russian and Indonesian relations. With Russia almost out of its transition phase after the collapse of the Soviet Union, it is essential that it seeks to foster an alliance with Indonesia if it wants to balance the U.S.," said Hariyadi Wirawan, an international relations expert at the University of Indonesia. The last visit by any Russian leader to Indonesia was by Soviet Premier Nikita Khrushchev when he met with Indonesia's first president Sukarno in Jakarta in the 1950s. Investment and Business Cooperation During President Putin's visit, Russia and Indonesia further signed deals on weapons, mining and oil worth billions of dollars. President Putin, accompanied by business leaders, among whom were Chairman of Lukoil, Vagit Alekperov, the head of the Trade and Industry Chamber, and billionaire investor Vladimir Yevtushenkov, met with Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. Presidential spokesman Dino P
[mediacare] Komentar: "Time" Pertanyakan Putusan MA
JUSTICE IS SERVED !!! Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin yang mengatakan bahwa, "Putusan MA bisa menjadi lonceng kematian bagi pers di Indonesia", adalah gaya politisasi kampungan, dengan maksud agar media pers bergerak melawan ketetapan hukum dan melakukan "trial by the press", menghakimi Pak Harto kembali. Salam, Yap Hong Gie MOD: Pak Yap, kasus Soeharto itu tertumpuk banyak. Belum lagi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan kerabatnya. Hampir semuanya menebar malapetaka yang luar biasa bagi bangsa Indonesia (kecuali Pak Yap mungkin). Kalau Pak Harto toh memang pantas dihakimi, kenapa tidak? Sampai nanti beliau wafat pun pasti akan masih diributkan. Mending selesaikan semua sebelum dia dicabut nyawanya. http://www.kompas.com/ Politik & Hukum Rabu, 12 September 2007 Kado Pahit bagi Pers "Time" Pertanyakan Putusan MA Jakarta, Kompas - Putusan Mahkamah Agung yang menghukum majalah Time edisi Asia untuk membayar ganti rugi Rp 1 triliun kepada mantan Presiden Soeharto menimbulkan banyak pertanyaan. Putusan MA ini, selain mengancam kebebasan pers, juga menyinggung rasa keadilan masyarakat. "Fraksi Partai Persatuan Pembangunan amat prihatin dengan putusan kasasi MA. Putusan itu bisa menjadi lonceng kematian bagi pers di Indonesia," ucap Ketua F-PPP di DPR Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (11/9). Lukman juga heran, Mahkamah Agung (MA) membutuhkan waktu sedemikian lama, lebih dari enam tahun, untuk memutuskan kasasi. Perkara di bidang pers ini pun ditangani Ketua Muda MA Bidang Pengadilan Militer. Penunjukan Mayjen (Purn) German Hoediarto ini juga dipertanyakan kuasa hukum majalah Time, Todung Mulya Lubis. "Putusan MA itu harus ditinjau kembali (PK). MA juga harus menetapkan hakim-hakim agungnya yang tepat," ujar Lukman Hakim. Ketua Komisi III DPR Bidang Hukum Trimedya Pandjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai putusan MA tersebut menyinggung rasa keadilan masyarakat. "Bayangkan, Soeharto dapat Rp 1 triliun. Padahal, kita mau mengutak-atik harta kekayaan Soeharto, susahnya bukan main. Eh, sekarang, Soeharto malah dapat pundi-pundi," kata Trimedya. Ditanya apakah ada permainan uang, Trimedya spontan menjawab, "Segala kemungkinan bisa terjadi. Ada uang atau ada kekuasaan." Trimedya juga mengatakan putusan MA itu akan mempermalukan Indonesia di mata internasional, khususnya di bidang penegakan hukum. Ditemui seusai diskusi "Membedah Undang-Undang No 40/1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik" di Bandung, anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, kemarin, mengatakan, putusan MA itu adalah kado pahit menyambut genap sewindu Undang-Undang Pers. Itu dianggap hal tragis dan memukul kemerdekaan pers. Menurut Wina, meskipun Time adalah majalah asing, banyak hal dalam prinsip pers dan jurnalistik yang seharusnya bersifat universal. Wina melihat sekarang masih ada pihak dengan cara-cara tertentu tidak dapat menerima kebebasan pers. Ini senada dengan pendapat Todung. Todung Mulya Lubis mengatakan, putusan itu sudah keluar terlebih dahulu ke masyarakat sebelum diterimanya dan ini tidak patut dilakukan. Penggembosan Todung menilai putusan MA tersebut merupakan salah satu bentuk penggembosan terhadap proses hukum yang kini ditempuh oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Putusan itu dikeluarkan pada saat Kejagung gencar mempersoalkan Soeharto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua MA Bagir Manan mengatakan, penunjukan Ketua Muda MA Bidang Pengadilan Militer itu karena MA tidak mengenal sistem kamar. "Ini cuma urusan pembagian pekerjaan saja," ujar dia. Sementara itu, German Hoediarto juga membantah jika statusnya sebagai purnawirawan dikaitkan dengan perkara itu. "Saya clean betul. Tidak ada beban. Tidak ada yang nginjak," ujarnya. Ditanya mengapa perkara baru diputus Agustus 2007 (perkara sejak 2001), German mengatakan, "Mana saya tahu. Perkaranya baru sampai ke saya sekarang (2007)." (ana/sut/CHE) http://www.smh.com.au/news/world/soeharto-wins-129m-in-damages-from-time/2007/09/10/1189276642061.html Soeharto wins $129m in damages from Time September 11, 2007 JAKARTA: Indonesia's Supreme Court had awarded the former dictator Soeharto 1 trillion rupiah ($129.6 million ) in damages in a lawsuit he brought against Time magazine, a court official said yesterday. The decision is likely to spark outrage in Indonesia, where the ageing former president has avoided being brought to trial over persistent allegations of massive corruption during his 32 years of iron-fisted rule. "We accept the suit filed by Soeharto and refuse the decision of the Appeal Court and Central Jakarta District Court," a Supreme Court spokesman, Nurhadi, said, referring to rulings against Soeharto made in 2000 and 2001. The court, in its August 30 ruling, had ordered that Soeharto be paid 1
[mediacare] Selamat Jalan Fahmy ...
Jum'at malam saya mendapat SMS bahwa, Ahmad Fahmy dalam keadaan koma di RS Pertamina, setelah mengalami massive stroke di Lombok. Malam Minggu Fahmy telah tiada, meninggalkan banyak sahabat, dengan berbagai kenangan di masa lalu. Teringat beberapa hari setelah pernikahan (1988), ketika saya dengan istri membuka tumpukan hadiah, ada sebuah membuka amplop besar yang menyimpan lukisan crayon. Gambar pemandangan sebuah villa ditepi pantai dengan pohon kelapa, dilukis dan ditulis oleh seorang anak, dengan pesan yang berbunyi: Papa Fahmi mengundang kita menginap di Villa mereka, di Anyer. Hadiah yang begitu simpel, sangat originil, dan begitu indah dan mengesankan. Itulah reflexi dari Ahmad Fahmy, seorang sahabat yang low-profile, sangat ramah, dengan tingkat pergaulan yang luas tanpa memandang latar belakang, jabatan, kaya atau miskin; semua adalah teman Fahmy. Selamat jalan sahabat, saya yakin Anda mendapat tempat terbaik disisi Tuhan YME. Wassalam, yhg. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/29/utama/xcin01.htm Minggu, 29 September 2002 Cintaku di Tanamur... kompas/agus susanto Didirikan tahun 1970, November nanti dia akan genap berusia 32 tahun. Sementara rezim yang tumbuh bersamanya tumbang, Tanamur seperti anggur-menjadi "vintage" seiring perjalanan usia. Inilah salah satu potret perjalanan dunia hiburan di Indonesia. "Yang datang banyak, lho. Saya sendiri tidak menduga, waktu itu ada belasan pasangan yang datang, yang menyatakan menemukan jodohnya di sini," ucap Ahmad Fahmy (60), pemilik Tanamur, mengenai acara bertajuk "I found my love in Tanamur" tadi. Pasti cukup banyak orang, kenangan hidupnya tersangkut di Tanamur. "Itu dulu sekolahku...," seloroh Tutie Kirana, yang meramaikan dunia layar perak Indonesia utamanya di tahun 1970/ 1980-an. Waktu itu Tutie masih tinggal di bilangan Roxy, tak seberapa jauh dari Tanamur. "Saya tiap hari lewat situ, kadang mampir sehabis shooting," katanya. Sedangkan Roy Marten, bintang yang masih bertahan sampai sekarang, mengenai Tanamur berujar, "Dahsyat. Di situ kumpul semua kelas, dari kelas pariah sampai yang lain-lainnya. Aku ke Jakarta tahun 1973, dulu yang ada hanya Tanamur dan Mini Disco. Sekarang semua berkembang, tapi Tanamur tak tergoyahkan oleh semua isu. Ramai terus." Dengan ber-seloroh Roy bilang, "Aku malah curiga Fahmy kerja sama dengan dokter paru-paru. Setelah dari situ, orang pengap oleh asap rokok, harus ke dokter paru-paru, he-he-he" URUSAN individu, urusan sehari-hari, dalam studi mengenai gaya hidup toh ada yang menganggap punya signifikansi, taruhlah seperti diteorikan Anthony Giddens, bagaimana gaya hidup (lifestyles) menata sesuatu menjadi suatu kesatuan, menjadi sebuah pola yang kurang-lebih punya keteraturan. Gaya hidup itu sendiri adalah praktek hidup sehari-hari (dari individu-individu) yang dirutinkan, dan rutin tadi disatukan (biasanya oleh bisnis) menjadi kebiasaan berpakaian, makan, cara melewatkan waktu luang, dan lain-lain. Studi-studi paska-modernisme banyak sekali mengamati proses reproduksi sosial seperti itu. Malam Minggu awal September lalu Tanamur ramai. Baik bagian luar maupun dalam belum selesai proses renovasinya. "Ini masih 30 persen," ucap Ahmad Fahmy, atau biasa dipanggil Fahmy begitu saja. Orang tampaknya tak terlalu peduli. Cewek-cewek berpakaian ketat, sendiri-sendiri ataupun berombongan, hilir mudik. Dari orang-orang pribumi sampai asing, tampil dengan gaya masing-masing, termasuk beberapa pria yang tampak "kemayu". "Saya tetap ingin mempertahankan ciri awal Tanamur. Di sini serba minimalis, fokusnya adalah manusia itu sendiri," ucap Fahmy, di sela-sela dentuman house music dan orang yang bergoyang di sana-sini, tidak hanya di lantai dansa. Tanamur sebetulnya juga bisa dilihat dalam proses konsumsi berikut evolusinya, termasuk sampai terbentuknya "masyarakat konsumsi" (consumer society) di Indonesia pada tingkat seperti sekarang. Semua ini pasti juga tak bisa mengabaikan fase akhir 1960-an dan tahun 1970-an-saat lahirnya Tanamur-yang menjadi fase penting dalam perubahan sosial di Indonesia. "Saya dirikan Tanamur 12 November 1970. Waktu itu diskotek masih hal baru. Yang ada kebanyakan waktu itu night club," kata Fahmy. Night club atau klub malam yang populer waktu itu taruhlah Tropicana dan LCC. Begitu belum populernya sebutan disco, discotheque, sampai ketika Fahmy datang ke kantor DKI untuk meminta izin, pejabat yang menangani perizinan, orang yang kebetulan sudah dikenalnya, menanyakan apa itu disko. "Disko itu apa?" tanya si pejabat. "Ooh, jadi dikasih pelat begitu?" ucapnya ketika diterangkan secara teknis bahwa di situ akan diputar musik dengan pelat atau piringan hitam. "Orang akan datang?" tanyanya lagi, masih bingung apakah orang akan mendatangi tempat hiburan semacam itu. Si pejabat rupanya menaruh iba kepada Fahmy. "Kalau mau band, nanti saya kasih..." cerita Fahmy mengenangkan sambil tertawa. Diceritakan oleh Fa
[mediacare] [SP] Etnis Tionghoa Masuk Birokrasi
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/28/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY TAJUK RENCANA II Etnis Tionghoa Masuk Birokrasi Indonesia adalah negara majemuk. Ada yang memandang kemajemukan itu sebagai kelemahan bangsa Indonesia. Namun lebih banyak yang melihat kemajemukan itu sebagai suatu kekuatan, potensi bangsa yang luar biasa. Kemajemukan itu telah menjadi identitas Indonesia. Sejarah negeri ini telah membuktikan, karena bersatunya berbagai unsur dalam masyarakat yang beragam itu, maka kemerdekaan Indonesia bisa terwujud. Bayangkan, seandainya semua unsur yang ada dalam masyarakat hanya memikirkan dirinya sendiri, Indonesia tidak akan pernah lahir. Para pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda tahun 1928 menyadari, hanya dengan bersatu mereka bisa melepaskan diri dari penjajahan, lalu membentuk negara sendiri. Nilai bening Sumpah Pemuda itu kemudian diwujudkan dalam Proklamasi pada 17 Agustus 1945. Karena itu, jika bangsa ini ingin maju, semua potensi yang ada dalam masyarakat harus diberi tempat untuk berkembang. Sudah pasti, potensi yang ada itu mampu menjawab berbagai masalah dan kebutuhan bangsa ini dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa maju, dapat merasakan keadilan dan kemakmuran. Banyak bukti yang menunjukkan, dalam berbagai aspek kehidupan di mana semua unsur dalam bangsa ini dilibatkan, maka bangsa ini cepat maju. Sungguh menarik perhatian apa yang muncul ke permukaan pada seminar sehari yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Harian Umum Suara Pembaruan, International Daily News dan Megaglodok Kemayoran. Dalam seminar itu muncul harapan agar etnis Tionghoa mendapat kesempatan untuk masuk birokrasi. Selama masa Orde Baru, etnis Tionghoa kehilangan hak-hak politik sehingga menjadi apolitis, diisolasi dari kegiatan politik. Kondisi sekarang sudah berubah banyak, apalagi setelah terbitnya UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI. Dalam UU itu sudah jelas status etnis Tionghoa dalam kebangsaan Indonesia. Lewat UU tersebut, etnis Tionghoa diakui sebagai pribadi yang berkebangsaan Indonesia. UU itu juga mengakui adanya kemajemukan bangsa Indonesia yang wajib dihargai bahkan diakui pemerintah sebagai ciri yang utama. Dalam konteks itu pulalah muncul pendapat pada seminar itu agar organisasi-organisasi Tionghoa berorientasi ke bumi Indonesia dan membawa seluruh anggotanya masuk ke dalam arus utama bangsa Indonesia tanpa menanggalkan identitas ke-Tionghoaan-nya dan bergandeng tangan dengan seluruh komponen bangsa. Perlu digarisbawahi pendapat Dr Siauw Tiong Djin dari Committee Against Racism in Indonesia, yaitu komunitas Tionghoa harus tetap menyadari Indonesia adalah tanah airnya sebagai tempat lahir, hidup dan dikuburkan. Karena itu, komunitas Tionghoa perlu mengintegrasikan diri ke dalam tubuh bangsa Indonesia dan secara aktif turut memperjuangkan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Menurut dia, anggapan dan harapan bahwa komunitas Tionghoa bisa dilindungi hanya dengan bangkitnya negeri Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi raksasa, tidaklah tepat. Pada 2008 bangsa Indonesia akan merayakan seabad kebangkitan nasional. Kita perlu merevitalisasi kembali kebangkitan nasional itu sebagai kebangkitan bangsa untuk memperjuangkan keadilan dan kemakmuran yang belum terwujud dengan sempurna dalam kehidupan bangsa kita. Tidak ada jalan lain, semua komponen bangsa harus dilibatkan, termasuk etnis Tionghoa. Selama keadilan dan kemakmuran itu belum terwujud, maka akan selalu ada kesenjangan ekonomi. Bukan mustahil, kesenjangan ekonomi itu bisa memicu terjadinya kekacauan di tengah masyarakat kita. Pada gilirannya, keutuhan bangsa ini bisa retak. Tentu saja hal ini tidak boleh kita biarkan. Last modified: 28/8/07
[mediacare] Politik Berkiblat ke Indonesia
Politik Berkiblat ke Indonesia Oleh: Siauw Tiong Djin 25 Agustus 2007 Pendahuluan Diskusi ini dimulai dengan sebuah kisah seorang pemudi Tionghoa, bernama Natalia. Ia berumur 21 tahun, seorang mahasiswi dalam bidang akuntansi. Ia lahir di Jakarta. Orang tuanya lahir dan besar di kota Medan - fasih berkomunikasi dalam bahasa Hokkian. Walaupun Natalia mengerti sepatah dua kata Hokkian, ia tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa ini. Di rumah ia hanya berbicara dalam bahasa Indonesia. Walaupun ia cukup sering makan makanan Tionghoa, ia lebih menggemari masakan Indonesia. Mie goreng jawa, soto Betawi, sop buntut dan es doger merupakan hidangan yang ia sukai ketimbang keluyuk atau cap-cai. Pacar macam apa yang ia idami? Jawabannya seorang pemuda tampan Tionghoa yang tidak terlalu "Chinese", maksudnya modern tetapi memiliki latar belakang serupa dengannya. Ia pernah diajak orang tuanya jalan-jalan ke Tiongkok. "Enak jalan-jalan, tetapi saya tidak merasa sebagai orang Tiongkok. Saya merasa asing di sana ", demikian ujarnya. Ketika ia ditanya: Anda ini merasa diri sebagai orang apa? Secara spontan ia menjawab: ya orang Indonesia. Pandangan Natalia - keturunan Tionghoa ini - bukan saja merupakan stereotipe generasi muda komunitas Tionghoa, tetapi juga merupakan stereotipe mayoritas Komunitas Tionghoa peranakan, terutama yang bermukim di pulau Jawa. Akan tetapi belakangan ini timbul sebuah gelombang di kalangan komunitas Tionghoa - terutama generasi yang berumur setengah abad ke atas - yang cenderung mengubah stereotipe yang digambarkan di atas. Gelombang ini membentuk aliran yang cenderung ber-orientasi ke Tiongkok baik dalam bentuk penggunaan bahasa, prilaku kebudayaan maupun dalam melakukan usaha berdagang dan pemusatan daya investasinya. Timbul kesan bahwa untuk kelompok ini, Tiongkok merupakan jalan keluar jangka panjangnya sehingga membantu proses penguatan Tiongkok lebih penting daripada upaya memakmurkan Indonesia. Perkembangan ini wajar. Mengapa? Karena Republik Rakyat Tiongkok (RRT) muncul sebagai sebuah kekuatan dunia yang mempersonakan banyak orang. Marilah kita lihat prestasinya di masa kini. RRT telah berkembang sebagai Manufacturer of the World. Hampir setiap barang, dari yang sangat rendah tingkat teknologi hingga yang tercanggih kini dibuat di Tiongkok. RRT telah berkembang sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang bisa diandalkan. Banyak negara berkembang di Asia dan Afrika menoleh ke RRT untuk bantuan ekonomi. Bantuannya di kawasan Asia loncat dari USD 260 juta hingga lebih dari USD 2 Milyard. Bantuan ke kawasan Afrika jauh lebih hebat lagi - sekitar USD 6 Milyard. Dan transaksi perdagangan dengan negara-negara Afrika pada tahun 2006 tercatat sejumlah USD 32 Milyard. Perdagangan antara RRT dan Australia yang sebagian besar berkaitan dengan gas dan uranium merupakan salah satu sumber utama kemakmuran ekonomi Australia. Pengaruh kekuatan ekonomi RRT di Indonesia-pun berkembang pesat. Jumlah transaksi perdagangan loncat berganda. Frekwensi dan jumlah kunjugan delegasi resmi maupun tidak resmi antar ke dua negara kian meningkat. Yang lebih mepersonakan adalah perkembangan RRT sendiri. Pesat pertumbuhannya tetap tertinggi di dunia. Dan kehadirannya di dunia disambut hangat oleh negara-negara yang berdagang dengannya. Walaupun pemerintahnya masih menganut paham Komunisme, RRT kini diterima sebagai partner dagang yang aman ketimbang Amerika Serikat yang di kalangan negara-negara Islam dianggap tidak populer dan bersifat mengancam. Menjelang penyelenggaraan Olympiade di Beijing tahun 2008 mendatang, RRT-pun mengagumkan. Penyelenggaraan ini akan dijadikan show case keberhasilan RRT dalam dunia pembangunan dan olah raga. Ia berambisi untuk menjadi peraih medal terbanyak, melampaui Amerika Serikat. Pada waktu yang bersamaan sikon di Indonesia untuk Komunitas Tionghoa-pun kian membaik. Berbagai larangan yang menekan Komunitas Tionghoa di zaman pemerintahan Soeharto telah dicabut. Misalnya Komunitas Tionghoa kini bisa merayakan Imlek secara terbuka, bahkan Imlek dijadikan Hari Raya Nasional. Pertunjukan Liang Liong dan Barongsai telah berkembang sebagai sebuah hal yang populer di berbagai acara umum. Bahasa Tionghoa berkembang sebagai bahasa yang populer terutama bagi mereka yang berdagang dengan para pengusaha Tiongkok. Bahkan cukup banyak perkumpulan-perkumpulan dagang atau sosial yang kini menggunakan Mandarin sebagai bahasa pengantarnya. Kampus-kampus universitas di berbagai kota besar di RRT dibanjiri siswa Indonesia yang ditugaskan orang tuanya belajar Mandarin. Cukup banyak dari mereka ini memiliki S1 atau S2 dari negara-negara barat. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang baru-baru ini disahkan juga lebih menjamin posisi hukum WNI keturunan Tionghoa, yang berkaitan dengan konsep: a citizenship based nation, salah satu program utama Baperki di zaman Demokrasi Terpimpin, pra Oktober 1965. Perkembangan di atas memperbesar keinginan
[mediacare] Kebangkitan Organisasi Tionghoa di Indonesia Jangan sampai Kebablasan.
KEBANGKITAN ORGANISASI TIONGHOA DI INDONESIA JANGAN SAMPAI KEBABLASAN. Oleh : Benny G.Setiono Setelah rezim Orde Baru jatuh dan berlangsung reformasi, tumbuh kesadaran di sementara kalangan etnis Tionghoa bahwa kedudukan mereka terutama di bidang sosial dan politik sangat lemah dan menyedihkan. Kesadaran ini pada ujungnya membangkitan keberanian untuk menolak kesewenang-wenangan yang menimpa diri mereka dan menuntut keadilan sebagai warga negara Republik Indonesia Dengan segera berbagai organisasi baik partai politik, ormas maupun LSM dideklarasikan, antara lain Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Formasi, Simpatik,Gandi, PSMTI, Perhimpunan INTI dllnya. Demikian juga berbagai penerbitan seperti harian, tabloid dan majalah antara lain Naga Pos,Glodok Standard,Suar,Nurani,Sinergi,Suara Baru dllnya bermunculan. Namun dengan berjalannya waktu ternyata beberapa organisasi tersebut berguguran dan beberapa media cetak telah hilang dari peredaran. Masalah utama yang dihadapi organisasi-organisasi tersebut adalah masalah klasik, tidak adanya visi dan misi serta program yang jelas, semangat yang mengendur, kurangnya kader muda dan terjadi perpecahan di kalangan pemimpinnya seperti apa yang terjadi dengan PBI. Masalah yang dihadapi media cetak adalah masalah finansial dan SDM. Hampir tidak ada dukungan dari masyarakat Tionghoa akan kelangsungan hidup media-media cetak tersebut. Berbeda dengan organisasi-organisasi peranakan, organisasi-organisasi di kalangan totok malahan tumbuh dengan subur. Lebih dari lima ratus organisasi di kalangan totok berdiri di berbagai kota di Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut didirikan berdasarkan asal provinsi, kabupaten, distrik dan kampung halaman di Tiongkok, suku (clan), marga, alumni sekolah, kesenian, kesusateraan dsbnya. Program mereka tidak jelas dan pada umumnya berorientasi ke daratan Tiongkok. Bahasa yang digunakan bahasa Tionghoa baik Mandarin maupun dialek karena pada umumnya para pemimpin organisasi tersebut kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Organisasi-organisasi ini seperti organisasi-organisasi Tionghoa perantauan di mana pun sangat paternalistik dan para pemimpinnya diangkat berdasarkan senioritas dan keberhasilan dalam bisnis. Para anggotanya hanya manut saja dan baru muncul dalam resepsi-resepsi yang diselenggarakan para pemimpinnya. Kelebihan organisasi-organisasi ini adalah dukungan dana yang kuat dari para pemimpinnya. Namun perpecahan juga muncul di antara para pemimpinnya, terutama di kalangan suku Hakka yang menyebabkan saat ini berdiri tiga organisasi Hakka yang berbeda. Kegiatan utama organisasi-organisasi ini adalah menyelenggarakan pertemuan/resepsi di antara para anggotanya tanpa tujuan yang jelas. Namun ada hal yang menggembirakan karena akhir-akhir ini ada beberapa organisasi yang melakukan berbagai kegiatan sosial. Setelah Presiden K.H.Abdurrahman Wahid mencabut seluruh larangan yang memojokkan etnis Tionghoa termasuk larangan bahasa dan aksara Tionghoa dan berdirinya organisasi-organisasi Tionghoa tersebut, maka bermunculanlah berbagai penerbitan berbahasa Mandarin baik harian maupun majalah seperti Indonesia Shangpao, International Daily News, Universal Daily. Qian Dao Re Bao ( Harian Nusantara ) dllnya. Walaupun tiras setiap harian maupun majalah tersebut tidak besar karena pembacanya yang sangat terbatas, namun karena dukungan dana dari para pemiliknya maka sampai saat ini berbagai penerbitan tersebut masih dapat bertahan, kecuali harian Universal Daily yang sudah tutup beberapa bulan lalu.. Pada umumnya media-media cetak tersebut di samping menyiarkan berita-berita dalam dan luar negeri digunakan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi Tionghoa atau kegiatan-kegiatan para tokohnya. Hasil apakah yang diperoleh dengan berdirinya organisasi-organisasi yang menghimpun etnis Tionghoa baik peranakan maupun totok ? Walaupun sangat lamban, kesadaran politik mereka mulai tampak meningkat, namun trauma masa lalu dan stigma Baperki dan G30S masih saja menghantui sebagian besar etnis Tionghoa sehingga mereka selalu berusaha menghindari wilayah politik. Sebagai contoh, ketika berlangsung Pilkada DKI Jakarta yang lalu berdasarkan survey Litbang Kompas, Kecamatan Penjaringan, Kembangan, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari dan Kelapa Gading di mana sebagian besar penduduknya berasal dari kalangan etnis Tionghoa adalah wilayah yang paling tinggi angka golputnya ( 40%- 50 %). Walaupun beberapa tahun terakhir mulai bermunculan anggota DPR, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dari kalangan etnis Tionghoa namun masih dirasakan sangat kurang, mengingat potensi yang sangat besar dapat disumbangkan etnis Tionghoa dalam membangun bangsa dan negara. Dihapusnya segala peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif oleh Presiden Wahid, Tahun Baru Imlek dijadikan hari
[mediacare] Fw: UNDANGAN SEMINAR INTI
-- Original Message - From: Benny Setiono To: Yap Hong Gie Sent: Wednesday, August 22, 2007 12:18 PM Subject: UNDANGAN SEMINAR UNDANGAN SEMINAR. - Presiden Abdurrahman Wahid telah mencabut peraturan-peraturan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, Presiden Megawati telah menjadikan Imlek hari libur nasional dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengembalikan agama Khonghucu menjadi agama resmi di Indonesia. Sementara itu Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia N0.12/2006 dengan tegas menyatakan yang ada di Indonesia hanya WNI dan WNA dan tidak ada lagi istilah "pribumi" dan "non pribumi" dan Undang-undang N0.23/2006 telah membatalkan seluruh UU dan Staatblad diskriminatif peninggalan Belanda yang yang telah membagi-bagi kedudukan hukum dan sosial bangsa Indonesia. Dengan demikian hampir seluruh peraturan-peraturan yang selama ini mendiskriminasi etnis Tionghoa telah dihapus. - Selaras dengan hal-hal tersebut di atas, berkembangnya globalisasi dan berkembangnya RRT menjadi sebuah kekuatan ekonomi, politik dan militer dunia menuju Super Power dan semakin eratnya hubungan persahabatan pemerintah RI dan RRT telah menjadi batu ujian bagi loyalitas seluruh etnis Tionghoa di Indonesia. Bagaimana seluruh etnis Tionghoa di Indonesia melalui organisasi-organisasinya harus bersikap ? Untuk menjawabnya Pengurus Daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) DKI Jakarta mengundang Tuan/Nyonya/Saudara/Saudari untuk menghadiri Seminar sehari penuh dengan thema "MENGHADAPI GLOBALISASI, ORGANISASI TIONGHOA INDONESIA MAU KEMANA ? " Pada Sabtu 25 Agustus 2007 am 09.00 - 16.30. Bertempat di Function Hall Mega Glodok Kemayoran (MGK) lantai 3 Jl.Angkasa Kav.B6. Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta 10610. ACARA : 08.30 - 9.00 Registrasi/Welcome Coffee 09.00 - 9.05 Indonesia Raya. 09.05 - 09.15Sambutan Rachman Hakim (Ketua Umum INTI) 09.15 - 09.30Keynote Speech Prof.Dr.Gumelar Rusliwa Somantri (Rektor UI)* SESI I. Moderator: Lisa Suroso (Pemred majalah Suara Baru). 09.30 - 09.55 DR.Siauw Tiong Djin (Comitee Against Racism in Indonesia), Melbourne, Australia. Dari Perspektif Sejarah. 09.55 - 10.20 DR.Mely G.Tan (Sosiolog Senior). Dari Perspektif Sosial. 10.20 - 10.45 Drs.Christianto Wibisono (The Global Nexus Network). Dari Perspektif Global. 10.45 - 11.10 Ir.Budi S.Tanuwibowo (Ketua Umum Matakin, Sekjen Perhimpunan INTI). Dari Perspektif Kebangsaan. 11.10 - 12.00 Tanya Jawab. 12.00 - 13.00 Makan Siang. 13.00 - 13.30 Sambutan K.H.Abdurachman Wahid.* SESI II Moderator : DR.Sukardi Rinakit (Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate). 13.30 - 13.55 Frans Hendra Winarta SH. (Komisi Hukum Nasional) Dari Perspektif Hukum. 13.55 - 14.20 Drs.Faisal Basri (Ketua Umum Pergerakan Indonesia). Dari Perspektif Ekonomi. 14.20 -14.45 Ir.Stanley Yosep Adi Prasetyo (Komisioner Komnas HAM) Dari Perspektif Keamanan dan HAM. 14.45 - 15.20 Sudhamek AWS (CEO Garuda Food) Dari Perspektif Pengusaha. 15.20 - 15.45 Benny G.Setiono (Ketua PD Perhimpunan INTI DKI Jakarta). Dari Perspektif Visi dan Misi Perhimpunan INTI. 15.45 - 16.30Tanya Jawab. * Dalam konfirmasi.
[mediacare] Re: Apa bedanya Romusha dan TKW? =>Hafsah Salim #56272
Tuan Muskitawan anti Muslim. Seandainya kisah 200 perawat di Belanda berasal dari orang lain, mungkin masih saya percaya. Tapi berhubung Anda yang menulis, maka faktor kebenarnya paling banter 10%, selebihnya cuma pembusukan terhadap Islam. Wassalam, yhg. --
[mediacare] Apa bedanya Romusha dan TKW? => Harry Antinegara
Master Harry, Anda memang penuh inspirasi dan imaginasi dalam melancarkan black campaigning terhadap RI. Namun, karena pengetahuan dan wawasan Anda terbatas, sehingga melemahkan misi Anda. Romusha dalam bahasa Jepang adalah kuli atau buruh. Mereka dibayar rendah, padahal kondisi pekerjaan sangat berat dan diperlakukan tidak manusiawi, kebanyakan dari mereka meninggal. Akan jauh lebih relevan membandingkan kerja paksa Jepang dengan Gubernur Jenderal Dandels, yang membuat jalan Dandels, antara Merak sampai Banyuwangi (Anyer-Panarukan). Asumsi Anda sudah ngawur sekali, "para TKW ini di-utus oleh pemerintah untuk cari kerja di LN". Para TKW kita dengan suka rela memilih untuk bekerja di LN. Yang memainkan peran disini adalah para calo pencari tenaga kerja dan agen-agen tenaga kerja swasta yang memiliki jaringan dan pasar di LN. Next time better Mate! Wassalam, yhg. ---
[mediacare] Indonesia Tidak khawatir Perang Dagang Cina => Putu Budiastawa #57851
Seandainya terjadi "perang dagang" a.l. boikot-embargo antara produk RI dan China, masalahnya bukan sesederhana seperti yang diucapkan Menteri Perdagangan Marie Elka Pengestu, yang hanya terfokus pada kalkulasi neraca perdagangan semata. Ada nilai-nilai strategis dan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan seksama, seperti misalnya rencana investasi China dalam pengembangan infrastruktur nasional, masalah geo-politik dan keamanan regional, pembelanjaan Alutsia, stabilitas sos-pol di dalam negeri, dsb, dsb. Selama beberapa tahun di era reformasi, politik LN RI tidak lagi ngeblok habis kepada negara Barat (baca AS), tetapi mencari keseimbangan geo-politik (dan perdagangan), diantara tarikan kepentingan negara-negara adidaya. Sudah banyak kita baca statemen-statemen keras, baik dari para politisi, maupun dari produsen, exportir, Asosiasi dll., tetapi kita juga harus bisa menyimak sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin yang cukup bijak. Juga dari Ketua Umum Kadin MS Hidayat, yang mengingatkan pemerintah bersikap hati-hati untuk menghentikan peredaran produk yang dianggap membahayakan, mengingat komoditas China sudah menguasai pasar dalam negeri. Saya kira semua itu adalah untuk menjaga hubungan dengan pemerintah China, yang sedang menghadapi masalah opini dunia. Kalau hubungan dengan China rusak kembali, maka balancing politik dan militer akan menjadi timpang kembali, dan akhirnya akan berorientasi ke Barat/AS lagi, seperti dulu. Kita juga sudah merasakan bagaimana akibat dari embargo peralatan militer negara Barat terhadap RI, tuduhan-tudahan (standar ganda) sebagai pelanggar HAM yang sudah kelewat berlebihan dan tidak habis-habisnya, sehingga selalu menyulitkan posisi kita. Di opini kompas hari ini ada artikel tulisan Kiki Syahnaki tentang masalah Defence Cooperation Agreement (DCA), dimana saya mendukung penutup beliau mengutip SMS yang berbunyi: "We must learn how to negotiate with dignity.. Yes, we are poor but this country is not for sale." Namun juga berlaku prinsip: "Tidak ada teman atau musuh abadi, karena yang abadi hanyalah kepentingan". Jadi, tanpa menjual (prinsip) diri, kadang kita perlu mengatakan: "I'll scratch your back, next you scratch mine ..." Wassalam, yhg. Indonesia Tidak khawatir Perang Dagang Cina --- Indosiar News, 07 Agustus 2007, 10:11 WIB http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=63526 (Kutipan): Namun, Marie menyatakan tidak takut jika pelarangan Cina terhadap hasil produk laut indonesia sebagai upaya perang dagang. Berdasarkan neraca perdagangan RI- Cina, Indonesia masih mencapai surplus sebesar 13 millyar Dollar AS. Selain ekport hasil laut, Indonesia juga mengekspor hasil migas ke Cina, yang nilainya mencapai 8,3 millar Dollar AS. Sementara import produk Cina ke Indonesia hanya berkisar 6,6 milyar Dollar AS. (*/Her/*)
[mediacare] [Detik] Warga DKI Tetap Bisa Nyoblos Meski Tanpa Kartu Pemilih
http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php 07/08/2007 11:45 WIB Warga DKI Tetap Bisa Nyoblos Meski Tanpa Kartu Pemilih Rafiqa Qurrata A - detikcom Jakarta - Warga ibukota yang ingin mencoblos cagub pilihan tak perlu khawatir meski tak mendapat kartu pemilih. Syaratnya, nama Anda termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT). "Boleh, yang penting ada namanya di DPT," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Juri Ardiantoro, kepada detikcom, Selasa (7/8/2007). Warga, kata Juri, tinggal datang ke tempat pemungutan suara (TPS) terdekat. Jika nama warga termuat pada salinan DPT yang dipasang di TPS, warga tinggal menunjukkan KTP pada panitia pemungutan suara (PPS). "Jadi Anda langung cek di TPS dan cari nama Anda dalam DPT. Sebab yang jadi patokan petugas adalah nama dalam DPT," jelas Juri. Sebaliknya, kata Juri, jika nama Anda tidak terdapat dalam DPT, suara Anda otomatis hangus. "Kalau nggak tercantum ya nggak bisa nyoblos," pungkasnya. DPT merupakan daftar penduduk DKI Jakarta yang memiliki hak memilih dalam Pilkada DKI. Data ini diperoleh KPUD dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemprov DKI Jakarta. Asalnya adalah data pemilih pada Pemilu 2004 yang dimutakhirkan pada 2006. (fiq/nrl) © 2007 detikcom, All Rights Reserved.
[mediacare] [Kompas] Dugaan Penghinaan, Ma'arif Cabut Laporan
Kebangkrutan seorang badut politik tinggal masalah waktu .. "Publikasi cetak ini kan rawan penafsiran"?!?! Seperti pemain sirkus, atraksi terakhir Zaenal Ma'arif --melalui pengacaranya-- adalah menyalahkan media cetak yang keliru menafsirkan ucapannya, mengenai "pernikahan pertama" Presiden SBY. Sudah dapat diperkiraan, bahwa sebagai acara penutup ZM akan momohon untuk diberikan kesempatan untuk sungkeman Cikeas .. ~~~ http://kompas.com/ Metropolitan Senin, 06 Agustus 2007 Dugaan Penghinaan Ma'arif Cabut Laporan Jakarta, Kompas - Mantan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif hari Jumat (3/8) mencabut laporannya ke polisi berkenaan dengan kasus dugaan penghinaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasannya, Zaenal khawatir berbenturan dengan kalangan wartawan cetak, menyangkut penafsiran ucapannya. Demikian disampaikan Zaenal dan kuasa hukumnya, Mahendradata, serta Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Komisaris Besar Carlo Brix Tewu yang dihubungi terpisah, Sabtu (4/8). "Jumat siang saya menerima surat pencabutan laporannya. Surat pencabutan tersebut ditandatangani yang bersangkutan dan pengacaranya," ungkap Carlo. Menurut dia, seharusnya hari ini polisi memeriksa Zaenal sebagai saksi, tetapi karena laporan dicabut, polisi batal memeriksanya. Klarifikasi Menurut Mahendradata, pencabutan dilakukan karena kliennya khawatir, terjadi penafsiran yang berbeda tentang pernyataan Zaenal yang ditangkap wartawan cetak dan yang dimaksud Zaenal. "Kalau laporan klien saya diteruskan, ia harus berhadapan dengan saksi-saksi wartawan cetak. Klien saya tidak menghendaki hal itu karena selama ini ia merasa sangat dekat dengan mereka," kata Mahendradata. Ia mengatakan, kliennya membuat pernyataan publik pertama kali menyangkut soal Yudhoyono adalah ketika selesai bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono. "Waktu itu dari televisi cuma Metro TV, lainnya kawan-kawan cetak. Publikasi cetak ini kan rawan penafsiran. Kata-kata yang diucapkan bung Zaenal bisa dimengerti berbeda oleh wartawan cetak," tuturnya. Beda dengan televisi. Pembuktiannya, lanjut Mahendra, lebih konkret. Ada gambar, gerak, dan suara, jadi bisa terhindar dari tafsir yang berbeda. Kepastian Menurut Mahendradata, ketika menyampaikan kepada wartawan selesai bertemu Agung, kliennya bermaksud mengatakan, "Saya sedang mengklarifikasi temuan saya menyangkut masa lalu Yudhoyono." Tapi kalangan wartawan cetak menangkapnya sebagai kepastian. "Kepastian bahwa Zaenal memiliki bukti menyangkut masa lalu Yudhoyono. Padahal, yang diinginkan klien saya, wartawan menulis bahwa klien saya sedang mencari klarifikasi atas temuannya," kilah Mahendradata. Terbentuklah kemudian opini bahwa Zaenal memastikan, presiden sebelum masuk akademi militer telah menikah dan mempunyai dua putra. Pernyataan Zaenal inilah yang oleh Presiden Yudhoyono dianggap sebagai menghina dan fitnah. Yudhoyono lalu melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, Minggu (29/7). Ia mengajukan dua saksi Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. Sebagai bukti, Yudhoyono menyampaikan kliping berita terkait di harian Rakyat Merdeka dan Pos Kota, edisi Jumat (27 Juli). Hari berikutnya, ganti Zaenal yang melaporkan Yudhoyono. Sampai sekarang, polisi telah memeriksa Presiden, kedua juru bicara, serta wartawan Rakyat Merdeka dan Pos Kota. (WIN)
[mediacare] [Tempo] Nike Tetap Tinggalkan Murdaya
Dari awal sudah jelas bahwa, pemutusan kontrak pembelian Nike Inc. cuma dijadikan alasan untuk tidak membayar pesangon 14,000 buruh, dengan kerja rata-rata 15 th. http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/07/26/brk,20070726-104394,id.html Nike Tetap Tinggalkan Murdaya Kamis, 26 Juli 2007 | 00:33 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Manajemen perusahaan sepatu asal Amerika Serikat Nike Inc. bersikukuh untuk tidak memperpanjang kontrak jual beli dengan PT Naga Sakti Pharama Shoes Indonesia (Nasa) dan PT Hardaya Aneka Shoes Indonesia (HASI) milik Siti Hartati Murdaya. Alasannya, tawaran untuk memperpanjang kontrak dan menambah order ditolak pihak Hartati, maka Nike memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi. "Sejauh ini belum ada kesepakatan apa pun. Jadi sampai sekarang posisi Nike belum berubah, bahwa order hingga Desember ini," ujar Nike Coorporate Responsibility Communications Director Erin Dobson kepada Tempo, Rabu (25/7) di Jakarta. Sebelumnya, Nike telah memutuskan kontrak order pembuatan sepatu pada 6 Juli 2007. Hartati mengumumkan perihal itu kepada pekerjanya pada 10 Juli. Nike memberikan tenggang waktu selama sembilan bulan dan hanya memberikan order 300 pasang. Ketika dikonfirmasi tentang hasil pertemuan Nike dan Hartati kemarin, Erin membenarkan tidak ada jalan keluar. "Sebetulnya Nike sudah menawarkan perpanjangan kontrak 12 bulan untuk HASI dan 24 bulan untuk Nasa, tapi ditolak PT Central Cipta Murdaya (induk perusahaan HASI dan Nasa). Jadi sebenarnya sudah ada good will dari Nike," katanya. Namun begitu, ke depan, Nike memastikan tetap memiliki niat baik dan berkomitmen dengan Indonesia. "Tapi further step (negosiasi lanjutan) belum tahu. Tergantung bagaimana pembicaraan ke depan," kata Erin. Dia membenarkan kantor Nike di Bursa Efek Jakarta sudah tutup sejak didemo puluhan ribu buruh Hartati beberapa waktu lalu. Pemilik Central Cipta Murdaya, Hartati Murdaya membantah negosiasi dengan Nike menemui jalan buntu. Dia mengaku, pertemuan kemarin dengan Nike membuahkan hasil. Nike sepakat perpanjangan kontrak untuk ke dua pabrik. "Nike setuju untuk memperpanjang kontrak 12 bulan untuk HASI dan 24 bulan untuk Nasa," ujarnya kepada Tempo Rabu (25/7). Menurut dia, Nike bersedia menambah pesanan (order). Namun, kata Hartati, kedua kesepakatan (menambah order dan memperpanjang kontrak) belum berupa kesepakatan detail. "Pihak Nike pergi ke Amerika, dan anak buahnya yang akan melanjutkan (folow up)," tuturnya. Detail negosiasi, katanya akan dirumuskan dalam waktu empat hari. Sumber Tempo mengatakan, negosiasi dilakukan di salah satu ruang di Hotel Ritz Carlton sejak pukul 10.00-16.00 pada Selasa (24/7). Namun, negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan. Menurut dia, pada saat konsep perjanjian akan diteken pada pukul 15.00 perwakilan Nike dan Hartati Murdaya bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi. Menjelang penandatangan draf perjanjian, kata sumber itu, tiba-tiba Nike menolak menekannya. Alasannya, Nike tetap dipaksa membayar pesangon 14.000 buruh. "Padahal Nike sudah banyak mengalah, dengan menyampaikan pihaknya akan memperpanjang kontrak pembelian dengan dua perusahaan masing-masinng menjadi 12 dan 24 bulan," ujarnya kemarin. Pukul 16.00 rombongan Nike langsung balik badan dan pulang ke Amerika Serikat. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Investasi Chris Kanter menilai permintaan bos Central Cipta Murdaya kepada Nike Inc. untuk membayar pesangon buruhnya sangat tidak masuk akal. Sebab dalam kontrak kedua perusahaan ini adalah jual beli, dan dalam praktek bisnisnya, pembeli tidak wajib untuk membayar pesangon. "Hartati mestinya tidak bisa lepas tangan dari kewajiban membayar pesangon dan melimpahkannya ke Nike," ujarnya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi membenarkan negosiasi kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan. "Tidak sepakat kemarin, tapi tidak tertutup kemungkinan besok atau masa yang akan datang didapat kesepakatan," ujarnya kepada Tempo Rabu (26/7). Ditanya alasan penolakan Nike menandatangani perjanjian itu, Lutfi mengaku tidak tahu. "Kami (pemerintah) inginnya masalah ini cepat selesai, tapi ternyata tidak langsung selesai. Tentunya saya tidak berhenti di sini," katanya. RR ARIYANI | YULIAWATI
[mediacare] [politikindonesia] Antara Hartati, Buruh, dan Nike
http://www.politikindonesia.com/readcol.php?id=1690&jenis=plt 2007-07-24 11:19:46 wib Antara Hartati, Buruh, dan Nike Hubungan kerjasama bisnis antara Nike Inc dengan PT Hardaya Aneka Shoes Indonesia (HASI) dan PT Natural Nusantara (NASA) kritis. Intinya, Nike memandang sepatu buatan perusahaan milik pengusaha Hartati Murdaya Pho itu tidak bisa lagi memenuhi kreteria yang dinginkan. Buntutnya, hasil produksi buatan kedua perusahaan itu ditolak. Dalam perspektif bisnis, pemutusan kerjasama adalah sesuatu yang lumrah. Sepanjang ada unsur-unsur kerjasama yang tidak bisa ditolerir oleh salah satu pihak, dan sudah diingatkan atas hal tersebut, maka "perceraian" sangat dimungkinkan terjadi. Selama ini, baik pemerintah, buruh PT.HASI dan NASA, tentunya sangat awam atas unsur-unsur detail yang memayungi kerjasama antara perusahaan Hartati dan Nike Inc. Namun secara umum, biasanya kerjasama bisnis itu mengatur hal-hal yang memuat unsur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang menjalin kerjasama. Selain unsur proses penyelesaian bila terjadi sengketa. Nah, pertanyaannya kemudian, apa saja unsur kesepakatan yang telah dilanggar atau tak bisa dipenuhi kedua belah pihak (Nike dan Hartati)? Tentu yang paling tahu adalah keduanya. Maka menjadi sebuah keanehan dan janggal, manakala hubungan bisnis antara Hartati dan Nike, utamanya dalam "perceraian" ini, begitu banyak melibatkan banyak pihak. Bahkan menyeret-nyeret pemerintah untuk turut ambil alih dalam "perceraian" ini. Tentu masyarakat masih mengingat kasus sepatu milik perusahaan Hartati yang "digudangkan" Bea Cukai, dan masalahnya sampai masuk istana presiden? Mengapa harus demikian. Persoalan antara Nike dan Hartati, sebenarnya sangat sederhana. Sesederhana ketika keduanya mengingat "tali perkawinan". Bila Hartati merasa dirugikan karena proses "perceraian", tentu Hartati, sebagai pengusaha yang sudah malang melintang di berbagai orde, tahu persis langkah apa yang harus diambil. Menggerakkan buruh dan karyawan untuk berdemo di kantor Nike, tentu tak ada dalam klausul perikatan "perkawinan". Dan sangat disesalkan, kenapa langkah itu bisa terjadi. Disamping mengganggu ketertiban lalulintas, tentu saja mengganggu aktifitas di komplek Bursa Efek Jakarta, yang nota bene bukan hanya dihuni oleh kantor Nike. Hartati, sebagai pemilik usaha, tentu paham betul terhadap unsur-unsur yang disepakati dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Hartati bisa mengambil langkah hukum yang tentu saja tertera dalam perjanjian kerjasama keduanya. Hartati tidak perlu mengusung persoalan "perceraianmya" dengan Nike kemana-mana. Sebab, letika Hartati dan Nike menjalin "tali perkawinan", apakah Hartati juga melibatkan buruh dan pemerintah dalam ber "ijab-kabul"?. Berapa persen keuntungan yang didapat buruh, berapa persen keuntungan yang diperoleh pemerintah dalam konteks kerjasama keduanya? Tentu tidak dibahas. Jika soal membuka lapangan kerja dan membayar pajak, yang dikedepankan, tentu itu sesuatu yang lumrah dan memang wajib dilakukan jika seseorang ingin membuka usaha. Tidak ada sesuatu yang istimewa, bila kedua aspek ini yang diagung-agungkan. Semua pengusaha di Indonesia juga melakukan hal tersebut. Dan sebaliknya, belum ada pengusaha di Indonesia yang mendirikan perusahaan dan menyediakan lapangan kerja, hanya untuk membuang uangnya. Melulu karena ada aspek keuntungan material yang diperoleh mereka. Karenanya, bila "perceraian" keduanya yang terjadi, adalah kewajiban perusahaan Hartati untuk memberikan hak karyawan yang akan di PHK, karena karyawan yang ada bukan karyawan Nike. Bila jiwa sosial Hartati memang besar, jangan PHK karyawan yang ada, sembari menunggu datangnya mitra atau usaha yang lain. Bagi organisasi karyawan atau buruh PT. HASI dan NASA, tuntutan yang dilakukan bukan kepada pihak Nike, namun terhadap manajemen tempat mereka bekerja. Langkah buruh berunjuk rasa dan demo ke komplek BEJ, dimana Nike berkantor, memang sepenuhnya tidak bisa dipersalahkan. Bisa jadi akibat ketidaktahuan para karyawan. Namun, bila terjadi eskalasi gerakan buruh yang berlebihan dan tidak tepat sasaran, maka implikasinya adalah ketidakpercayaan investor terhadap iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Bahkan dari gerakan massa yang besar, bisa menimbulkan implikasi terhadap ketentraman dan keamanan. Jadi langkah yang tidak tepat akan mengakibatkan kontraproduktif bagi iklim investasi di Indonesia. Sebab, Nike bisa saja mengartikan langkah massa buruh tersebut sebagai bentuk penekanan terhadap mereka. Padahal itu di luar konteks kerjasama dengan HASI dan NASA. Sepatutnya, kedua belah pihak bisa saling bertemu dan merundingkan permasalahan bisnis tersebut. Tidak perlu mengerahkan buruh, melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikan hubungan bisnis mereka. Toh waktu memulai kerjasama, hanya keduanya yang bernegoisasi. Bila "perceraian" sudah terjadi, dimana letak peran dan fungsi pemerintah dalam konteks ini? Adalah tugas D
[mediacare] Re: NY HARTATI MENANTANG P SBY ? [was] Tempo: 'JUST' DUIT
"Mirror, mirror on the wall, who's the most supreme lady of all?" Who else but u, my Lady. "Mirror mirror on the wall, who's the most greediest lady of all?" Who else but u, my lady. Martin Widjaja <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Tempo sekali lagi membuktikan kualitasnya > dengan laporan investigatif soal bisnis Ny HM.
[mediacare] Tempo: 'JUST' DUIT
Majalah Tempo - 29 Mei 2007, Halaman 118 Edisi. 14/XXXII/ 28 Mei - 03 Juni 2007 Laporan Utama : 'JUST' DUIT Perusahaan sepatu Hartati Murdaya diduga melanggar aturan kawasan berikat. Sepucuk surat dilayangkannya ke Istana. Tekanan politik mengalir deras ke arah Bea dan Cukai. SIAPA sangka penyitaan kontainer sepatu milik perusahaan Siti Hartati Murdaya, akhir Maret lalu, bakal bikin geger. Sang taipan meradang. Kalangan Istana Presiden pun turun tangan. Tinggallah aparat Bea dan Cukai di "tubir jurang". Padahal, yang disita cuma sekitar 40 ribu pasang sepatu senilai kurang dari Rp 10 miliar. Buat pengusaha sekelas Hartati, yang nangkring di urutan 16 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes 2006 dengan kekayaan US$ 430 juta (sekitar Rp 3,8 triliun), kerugian itu cuma seupil. Tapi, jangan salah. Sebuah persoalan besar siap menghadang. Di antara sepatu yang disita terdapat dua nama besar: Nike dan Yonex. Salah melangkah, lisensi produksi Nike yang dikantongi bos Grup Central Cipta Murdaya (CCM) ini selama belasan tahun bisa melayang. Itu sebabnya, sepucuk surat dilayangkannya ke Istana. Hartati pun berusaha membungkus rapat kasus ini. "Saya takut ketahuan oleh perusahaan sepatu di luar negeri yang biasa memesan dari saya," katanya. Alasan Hartati masuk akal: jika kontrak diputus, bisa berabe. Pemasukannya senilai hampir Rp 1 triliun dari sepuluh juta pasang sepatu yang diekspornya tiap tahun terancam langsung menguap. Sebanyak 14 ribu karyawannya pun bakal kehilangan pekerjaan. Tak mengherankan, Hartati meradang, kalangan Istana turun tangan. Karena pokok soalnya-meminjam pelesetan bunyi slogan merek sepatu terkenal: Just Duit. Ujung-ujungnya, urusan duit selangit. l l l DARI pabrik sepatunya di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Hartati Murdaya, akhir Maret lalu, meluncur ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Bergegas menapaki anak tangga, ia langsung menuju lantai dua, tempat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi berkantor. Ada satu agenda penting yang ingin dibicarakan bos CCM ini dengan Anwar. Agenda itu menyangkut kontainer PT Nagasakti Paramashoes Industry, salah satu perusahaannya, yang disita Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada 24 Maret lalu. Kontainer itu berisi sekitar 6.500 pasang sepatu, yang dianggap melanggar aturan kepabeanan, karena telah keluar dari kawasan berikat tanpa izin Bea-Cukai. Hartati tidak terima kontainernya disita. Dalam pertemuan 40 menit itu, Hartati membeberkan kronologi penyitaan kontainer, menurut versinya. "Kontainer itu dikeluarkan tanpa persetujuan perusahaan," katanya beralasan. Karena itu, pihaknya telah menelepon polisi untuk melakukan pengejaran dan mengusut siapa yang mengeluarkan sepatu tersebut. Dengan alasan itu, ia meminta Anwar melepas kontainer tadi. Hartati juga sempat minta "dilindungi" agar penyitaan kontainer tidak terungkap di media massa. Alasannya, ya itu tadi, bisa berabe kalau ketahuan para pemesan produk sepatunya di luar negeri. Namun benteng pertahanan Anwar terlalu kukuh untuk dibobol Hartati. Anwar menolak permintaan tersebut. "Yang bisa memerintahkan saya hanya Menteri Keuangan dan Presiden," kata Hartati menirukan ucapan Anwar. Jawaban itu membuat Hartati jengkel. Ia lalu mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang ditembuskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam surat itu, Hartati lagi-lagi membeberkan kronologi penyitaan kontainer menurut versinya. Ia berharap pemerintah tidak salah langkah menangani persoalan itu. "Silakan hukum ditegakkan," tulis Hartati dalam suratnya. "Tapi, kalau mau menangkap tikus, jangan dibakar rumahnya." Sejak kontainernya disita Bea-Cukai, Hartati memang sibuk wara-wiri. Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta pernah disambanginya. Perempuan 61 tahun ini pun berkali-kali menelepon kepala kantor itu, Agung Kuswandono. Permintaannya cuma satu: kontainer miliknya segera dibebaskan. l l l PENYITAAN sepatu itu bermula ketika sebuah kontainer keluar dari pabrik Nagasakti Paramashoes Industry di Pasar Kemis, Tangerang. Sepatu yang semestinya diekspor malah keluar jalur dari kawasan berikat pada 20 Maret, sekitar pukul 02.00 dini hari, tanpa izin Bea dan Cukai. Di tengah jalan, kontainer ditangkap petugas Kepolisian Resor Tangerang. Karena surat-suratnya tak lengkap, kontainer digiring ke kantor Polres Tangerang. Informasi penangkapan itu membuat Bea dan Cukai Bandara Soekano-Hatta, yang sudah lama mencium gelagat tidak beres dari Nagasakti, langsung menelusuri. Hasilnya, pada 24 Maret, Bea dan Cukai menemukan puluhan ribu sepatu lainnya ditimbun di gudang milik Nagasakti di kawasan Karet dan Karawaci, Tangerang. Jumlahnya ditaksir sekitar 30 ribu pasang sepatu. "Di antara sepatu itu terdapat merek Nike dan Yonex," kata sumber Tempo. Timbunan sepatu itu kira-kira setara dengan isi tiga kontainer ukuran 40 kaki. Bea-Cukai langsung menyita dan menyegel gudang tersebut. Kontainer tangkapan polisi pun kemudian d
[mediacare] INTERMEZZO: Pancasila sesuai bahasa daerahnya . . . .
Dalam rangka memeriahkan HUT RI tahun 2007, dan sehubungan dengan otonomi daerah, maka di setiap upacara pengucapan Pancasila dilakukan sesuai bahasa daerahnya . . . . Pancasila (Jawa) siji: Gusti Alllah ora ono koncone loro: Dadi wong kudu sing adil lan ojo kejem-kejem telu: Indonesia bersatu kabeh papat: karo tonggo-tonggo nek ono masalah diomongno bareng-bareng opo o limo: mangan ra mangan sing penting kumpul Pancasila (Sunda) hiji: Gusti Allah eta sorangan sareng ageng pisan dua: ka sorangan teh sikapna kudu sami, ulah ngabeda-beda keun.. tilu: Indonesia kuduna mah jadi hiji Opat: Ra'yat Indonesia sae na pang mutuskeun sagala teh disepakatkeun heula. Kedah bager lan bijaksana Lima: Ceunah teh sikap sosialna kudu adil hiji sareng batur. Pancasila (Batak Toba) Sada: Dang adong na pajago-jagohon di jolo ni Debata Dua : Maradat tu sude jolma Tolu : Punguan ni halak Indonesia Opat : Marbadai ... marbadai, dungi mardame Lima : Godang pe habis saotik pe sukkup Poncosilo (jawa kromo) kaping setunggal: Gusti ingkang Maha satunggal Kaping kalih: Tiang ingkang Adil lan beradab kaping tiga: persetunggalan Indonesia kaping sekawan: Kerakyatan ingkang dipimpin kaliyan hikmat lan kewicaksonoan dateng permusyawaratan kang diwakilkan. kaping gangsal:Adil kang sosial kangge sakabehe tiang Indonesia Pancasila (Palembang) sute: Tuhan ne sute tu'la due: jelme harus khapat same rate tige: jelme Indones iane bersatu padu empat: jeleme Indonesiane diketuci ngai hikmah dimane ngedapatkan jawaban dadi gegale masalah Leme: kesameratean hidup ne jelmekangok Indonesia... Pancasila (Ambon) 1. Torang samua tawu cuma ada Tuang Allah yaitu Tete manu... 2. Orang ambon samu harus tau adat 3. acang deng obet harus bisa bakubae 4. Paitua deng maitua harus bae-bae di rumah rakyat 5. samu harus bisa jaga diri karna ambon lapar makan orang... ... Pancasila (Manado) 1. Cuma boleh ba satu Tuhan 2. Selalu adil kong ja pake ontak 3. Torang samua satu, Bangsa Indonesia 4. Tu rakyat musti slalu bakumpul kong bicara bae-2 spy slalu ada kaputusan gagah yg semua trima deng nang hati. 5. Voor seluruh rakyat Indonesia, nyanda ada tu jabaku kase beda-2 perlakuan. Pancasilo (Padang) ciek: Bintang Basagi Limo duo: Rantai pangikek kudo tigo: pohon baringin gadang ta'mpek kito bacinto ampek: kapalo banteng bataduk duo limo: padi jo kapeh pambaluik nan luko.. MERDEKAAA!!! ! ! !!!
[mediacare] [Radar Bromo] Kampung Baru, Cerita Lain tentang Alastlogo
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=165928&c=40 RADAR BROMO Senin, 02 Juli 2007 Kampung Baru, Cerita Lain tentang Alastlogo Kami Memang Bukan Warga Alastlogo Sejumlah warga Desa Alastlogo, Lekok Pasuruan, bertahun-tahun lalu hengkang dari desanya. Mereka lantas tinggal di sebuah kawasan baru yang kini dikenal sebagai Kampung Baru. Rabu, 30 Mei 2007, pukul 10.00, Desa Alastlogo berdarah. Konflik tanah yang melibatkan warga setempat dengan TNI AL memuncak. Warga memprotes langkah TNI AL melalui PT Rajawali, membajak tanah sengketa yang di atasnya masih tertancap tanaman milik warga. Protes warga dijawab dengan berondongan peluru yang dimuntahkan dari senjata belasan oknum marinir. Lima orang tewas, beberapa lagi terluka. Warga Alastlogo pun marah. Sebagai balasannya, warga memblokir jalan vital penguhubung Pasuruan-Probolinggo. Dua hari lamanya, jalur itu lumpuh. Peristiwa hari itu juga membuat warga Kampung Baru menebah dada. Insiden berdarah itu juga menginjak-injak rasa kemanusiaan mereka. Namun, rasa sedihnya seperti berhenti di situ. Mereka merasa sudah bukan orang Alastlogo lagi. Sejarah bertahun-tahun lalu telah memisahkan warga Kampung Baru dengan Alastlogo. "Kami memang bukan warga Alastlogo (lagi)," ungkap Satiman, salah seorang warga Kampung Baru. Kampung Baru. Begitu, dusun ini disebut, berada di wilayah Kelurahan Grati Tunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Sebuah dusun dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) tak lebih dari 210. Terdiri dari tiga RT; I (80 KK), II (70 KK) dan III (60 KK). Kampung Baru hanya satu dari enam dusun yang ada di kelurahan Grati Tunon. Lima dusun lainnya adalah Grati Tunon, Kresek, Bejikrimun, Parasan dan Krikilan. Untuk mencapai dusun Kampung Baru, tidak terlampau sulit. Hanya butuh 10 menit dari jalan raya poros Pasuruan - Probolinggo. Kampung Baru berada di sebelah selatan pasar hewan Grati. Di sebelah Barat, Kampung Baru berbatasan langsung dengan wilayah Dusun Beji; Utara berbatasan dengan Dusun Grati; Timur dengan Parasan; sementara Selatan berbatasan dengan Dusun Kambingan. Sesuai namanya, dusun ini bisa dibilang baru. Terbentuk sekitar tahun 1962-1965. Sampai sekarang, umur Kampung Baru belum genap 50 tahun. Namun, kesan sebagai dusun miskin sama sekali tidak terlihat dari dusun dengan mayoritas bertani ini. Sekilas, orang pun tak akan mengira jika warga Kampung Baru ini merupakan eks warga Alastlogo. Hal itu dibenarkan oleh Senami, salah satu tokoh dusun Kampung Baru. "Oo, semua yang di sini dulunya warga Alastlogo," kata Senami yang bertahun-tahun lamanya menjabat ketua RT di Kampung Baru. Senami bercerita, mulanya hanya ada sekitar 130 kepala keluarga (KK) yang mendiami Kampung Baru. Mereka adalah kelompok eksodus dari Desa Alastlogo. Sementara sekarang, di Kampung Baru sudah ada 210 KK. Menurut Senami, kepindahan 130 KK eks Alastlogo itu tak lepas dari tuntasnya proses pembayaran lahan oleh TNI AL atas lahan mereka. Itu terjadi antara tahun 1962 - 1965 lalu. Karena itu, meski tidak diminta pindah, dengan sendirinya warga pun melakukannya. "Karena tanah kita sudah dibeli, ya kita beli tanah lain," aku Senami. Selain ke Kampung Baru, menurut Senami, ada juga beberapa warga eks Alastlogo yang membeli lahan di Dusun Kambingan dan Desa Kedawoeng. Warga yang pindah ke Kampung Baru mengaku lebih senang. Pasalnya, tanahnya jauh lebih subur dibanding Alastlogo. "Di Alastlogo, panen cuma musim hujan. Kalau di sini (Kampung Baru, Red) kan tidak," ungkap Senami. Senami mengaku, sekitar 1962-1965 itu, ia menerima uang Rp 30 ribu dari pihak TNI AL. Dengan uang sejumlah itu, Senami membeli lahan dengan ukuran 15x150 di Kampung Baru. "Tidak langsung menempati, karena memang baru berupa lahan," katanya. Sebelum jadi pemukiman, Kampung Baru hanya berupa sawah. Jangankan untuk berupa pemukiman seperti sekarang, jalan yang kini jadi poros dusun dulunya hanya berupa galengan (pematang sawah, Red). Lebarnya pun hanya sekitar 30 sentimeter. Banyaknya rumah warga yang belakangnya berupa sawah, setidaknya memperkuat pernyataan itu. Menurut Senami, lahan yang berupa area sawah itu mereka beli dari warga sekitar dengan harga bervariatif. Setahun pertama, warga masih fokus untuk beradaptasi. Bahkan, hingga beberapa tahun, pemukiman warga eks Alastlogo yang sekarang jadi Kampung Baru itu masih belum bernama. Jangankan infrastruktur, struktur kepemimpinan dusun seperti pada umunya saja juga belum terbentuk. Warga rupanya masih fokus untuk beradaptasi dengan bercocok tanam maupun beternak. Karena itu, tidak mengeherankan, hingga beberapa tahun setelah kepindahan itu, belum ada struktur dusun. Menurut Senami, struktur dusun, seperti kepala dusun (Kasun) baru dibentuk sekitar 1973. Tahun itu juga nama Kampung Baru resmi dipakai. Saat itu, Jupri sebagai kasun pertama kali. Dan, hingga saat ini, tercatat sudah empat kali Kampung Baru melakukan suksesi kasun. Senami sendiri bisa dibilang satu-satunya saksi hidup yang masih bisa menjelaskan proses kepind
[mediacare] Re: 40 Hari Insiden Alas Tlogo ....=>"Kalei Nitisara" #53561
Sdri. Dwi Ayu Yth, Terima kasih untuk tanggapan Anda, khususnya mengkoreksi penulisan nama Kades Imam Supnadi yang seharusnya adalah Imam Sugnadi. Saya berharap Anda bisa lebih dewasa untuk tidak mempolitisir soal missplelling sebagai bukti posting "asal-asalan karena tidak berdasarkan fakta tapi gosip dan fitnah". Mungkin saya perlu balik bertanya, bedasarkan apa Anda berani menyatakan bahwa Kepala Desa Alastlogo bukan lah yang menerbitkan Surat Girik? Bedasarkan data mana Anda berani menyatakan bahwa Surat Girik yang dimiliki penduduk Alastlogo diterbitkan oleh Dinas Pajak Kab. Pasuruan? http://www.koranindonesia.com/berita/isi-lengkap/Tolak_Relokasi_Warga_Alastogo_Ajukan_Banding.php Tolak Relokasi, Warga Alastogo Ajukan Banding Tanggal Masuk: 5 June 2007 15:8 WIB Pertimbangannya, warga memiliki bukti kepemilikan atas lahan yang disengketakan berupa letter C, dan pethok D. Surat tanah tersebut sah secara hukum karena ditandatangani kepala desa dan camat, ungkap Kepala Desa Alastlogo Imam Sugnadi di sela-sela perundingan antara TNI AL dengan perwakilan warga di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Senin (4/6).--- Penerapan dan Peradilan Hukum kita memang masih amat banyak kurangnya, tetapi itu bukan berarti bisa digeneralisir dan dipukul rata bahwa, setiap perkara Peradilan adalah korup, seperti statement populis: "... petani dan masyarakat kecil di mata hukum adalah marginal (karena lagi-lagi mereka dikalahkan)...". Sebelum banyak membuat pernyataan diforum terhormat ini, sebaiknya Anda terlebih dahulu membaca dan menyimak "Riwayat Kepemilikan Tanah" dan "Riwayat Pengrusakan" oleh warga Alastlogo, yang menjadi alat hasutan para spekulan tanah. Sumber data yang akurat dan layak dipercaya adalah dari Dinas Informasi & Komunikasi Pemda Jatim - Online, sbb: http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=9861 2007-02-09 21:39:17 SEBANYAK 5000 KK TEMPATI LAHAN MILIK TNI AL DI GRATI PASURUAN Analogi Anda sungguh sangat menyedihkan : (kutipan): "TNI AL sebagai institusi negara juga tidak berhak memiliki tanah maka pernyataan anda bahwa tanah di sana adalah tanah TNIAL adalah salah besar, tanah tersebut adalah tanah negara yang penguasaan dan pengelolaannya seharusnya juga digunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat." Kalau analogi absurd seperti ini dibenarkan dan dipakai sebagai dasar pemikiran, maka: Tanah Mabes TNI di Cilangkap seluas 14 Ha lebih, "penguasaan dan pengelolaannya seharusnya juga digunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.", mulai diduduki, digarap dan ditanami oleh rakyat. Istana Negara dan Monas, bisa dijadikan lahan untuk pasar tradisional, warung, warteg dan dibangun perumahan rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal. Beberapa pernyataan Anda lah adalah sangat tidak akurat dan terbalik-balik faktanya (kutipan): * Ketika di tahun 60-an masyarakat Alas tlogo dan 11 desa lainnnya "menyerahkan" tanah tersebut karena TNI AL * Proses "jual beli" yang terjadi juga tanpa bukti-bukti yang sahih, - Pada tahun 60an, hanya ada sekita 200 KK yang telah menerima uang dari hasil pembebasan tanah melalui Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara (PTUN) pada tahun 1960-1963, sementara 3,000an warga masyarakat pendatang --bukan penduduk asli atau ahli waris wilayah tsb-- yang melakukan gugatan tidak memiliki bukti sah yang diakui secara hukum. Warga 11 desa ini mayoritas adalah warga pendatang yang mengungsi setelah konflik Sampit di Kalimantan Barat. Pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPR; Yusron Ihza Mahendra, soal status tanah (kutipan): Tentang problem pertanahan, Yusron menyayangkan tidak tercapainya titik temu antara warga dengan Pangkoarmatim TNI AL. Padahal, lanjut dia, tawaran TNI AL untuk menghibahkan 500 meter persegi ditambah 20 persen tanah dari total jumlah 420 hektar itu merupakan langkah progresif. Bahkan dikabarkan TNI juga telah menguruskan legalitas pemberian tanah itu. ''Jadi silakan jalur hukum yang menyelesaikan," katanya. Yusron juga mengusulkan untuk dilakukan verifikasi terkait jumlah penduduk. Sebab, lanjut dia, pada tahun 1999, penduduk setempat hanya berjumlah 225 kepala keluarga (KK). Sementara sekarang, jumlah itu berlipat menjadi 3.602 kepala keluarga. ''Banyak juga memang pendatang baru," katanya. Posisi sebagian warga adalah numpang. Yusron menilai gagasan sejumlah pihak yang meminta supaya tanah-tanah itu dihibahkan ke warga itu akan membingungkan. ''Itu bisa dijadikan yurisprudensi bagi sengketa tanah warga dengan TNI di tempat lain," katanya. (kutipan): "Proses reklaiming dan pengambilalihan lahan yang anda maknai sebagai "penjarahan" adalah karena rakyat LAPAR.tidak ada yang bisa mereka andalkan selain kemampuan mereka sebagai petani dan salah satu alat produksi terpenting petani adalah TANAH" - Lagi-lagi analogi yang absurd; dengan alasan rakyat "lapar", seakan-akan Anda membenaran warga melakukan penjarahan dan anakhi"!?!? Dramatisasi bahwasanya Rakyat "lapar" juga merupakan politisasi murahan.
[mediacare] Bakti Sosial INTI & Permata di Baduy Luar - Banten.
Kamis, 12 Juli 2007, pukul 19.50 WIB, SMS dari Benny G. Setiono, Ketua INTI Jakarta: Tim Permata - INTI dalam perjalanan turun dari kampung Baduy Luar, Leuwidamar, Bayah, Banten, yang terbakar. Tim telah menjalankan tugas menyampaikan bantuan untuk Saudara2 kita etnis Baduy yang menjadi korban kebakaran dengan sukses. Bendera Permata & INTI telah berkibar di kampung Baduy. Perjalanan dari tempat parkir mobil harus dilanjuti dgn ojek kemudian diteruskan dengan jalan kaki yg ditempuh dalam 8 jam pp., melalui jalan setapak, menanjak dan licin. Dr. Lie Dharmawan sempat terjatuh, untung tidak mengalami cedera yg serius. Tim kali ini terdiri dari 12 org tenaga medis dan relawan dipimpin oleh Dr. Lie dan Lisa Suroso. Tim tidak mengadakan pengobatan krn orang Baduy banayak pantangan. Bantuan berupa 1 ton beras, 200 kg ikan asin dan 300 meter kain hitam untuk bahan pakaian. Mohon doa agar Tim dapat kembali ke Jakarta dengan selamat. Besok Tim Medis & relawan akan berangkat ke Slawi dan Tegal untuk memberikan pengobatan gratis kepada 3,000 pasien di desa diluar kota Slawi, di Klenteng Slawi dan di kampung nelayan di Tegal. Mohon doa restu dan dukungan. Salam, Benny Setiono.
[mediacare] INTI, Selamat Menempati Kantor Sekretariat Baru.
Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI), telah menempati Kantor Sekretariat Baru, di Superblok Mega Glodok Kemayoran. Semoga, dengan keberadaan ditempat yang baru ini, Perhimpunan INTI akan lebih berhasil lagi mengaktualisasikan dan mengamalkan Visi & Misi Organisasi, untuk ambil bagian dalam Pembangunan Bangsa (nation building); a.l. menyelesaikan "Masalah Tionghoa" di Indonesia, menuju terwujudnya Kebangsaan Indonesia yang kokoh, rukun bersatu dalam keharmonisan, kebhinnekaan, saling menghargai, dan saling percaya. Alamat Baru Perhimpunan INTI: Superblok Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lantai 10 Jl. Angkasa Kav. B6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakata 10610, Indonesia Telp. (021) 2664-6828 ; 2664-6829 Fax. (021) 2664-6597 Email: [EMAIL PROTECTED] Website: http://id.inti.or.id/
[mediacare] Flying in Indonesia Maybe Hazardous to Your Health?
>From Asian Sentinel - http://asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=573&Itemid=31 Flying in Indonesia Maybe Hazardous to Your Health? Our Correspondent 09 July 2007 Europe and the United States get nervous over Indonesia's shaky air safety record. In more than just crash deaths, Indonesia is reaping the price of the 2000 deregulation of its skies without paying adequate attention to the safety of its airlines. An all-time low in confidence in the eyes of global aviation authorities is severely threatening the country's tourism sector. European and US airspace was closed last week to Indonesian-registered carriers following a spate of domestic aircraft accidents that generated intense official concern and public attention on air safety. And although Indonesian carriers do not fly to either region, the fear is that tourists considering a holiday in Indonesia may opt out because of the potential travel dangers, costing billions of tourism dollars. As well they might. The fact is that travel in Indonesia - not only in the air but by ferry or road - can be a risky proposition, and the common denominator is a lack of adequate supervision by authorities, either because of incompetence or corruption. With 17,000 islands, ferries are ubiquitous and virtually all are overloaded. Passenger ferries carry extra freight, and freighters allow passengers to climb on. "The captains of these vessels are looking for extra money, and pay no attention to safety," said one traveler in his blog. But it is airlines that have caught the world's attention. According to Flight International there were only 11 fatal airline accidents worldwide in the first six months of this year, covering all categories of commercial airline operations, including cargo. Two of those involved Indonesian aircraft and killed 123 people. On New Year's Day a Boeing 737-400 belonging to budget carrier Adam Air plunged into the sea, killing all 102 on board. In March, a Garuda Indonesia plane with 140 people on board overshot the runway in Yogyakarta and burst into flames, killing 21. Deregulation has encouraged scores of new operators, causing a surge in domestic passenger growth of almost 30 percent a year between 2000 and 2005. In 2006, 34 million passengers flew on Indonesian airlines, up from 7.6 million in 2000. In September 1997 the country was officially rated Category 1 (meeting International Civil Aviation Organization standards) by the US Federal Aviation Administration's International Aviation Safety Assessment Program (IASA). These standards imply adequate monitoring and control of airline operations, aircraft maintenance, pilot training and licensing, and minimum required equipment on aircraft. With more than 235 million people, Indonesia has 450 airports with profound differences in navigational and landing aids, weather conditions and air traffic density. But despite 48 air accidents in Indonesia in the last decade, 23 of which killed more than 700 people , according to the Aviation Safety Network, the FAA only brought Indonesia's civil aviation procedures back into its spotlight in April this year. The catalyst was a hastily convened Indonesian government audit of the country's 54 airlines in March, following widespread claims of old and badly maintained aircraft, outdated technology, poorly-trained personnel, poor radar cover, non-compliance with air traffic regulations, lax supervision and bad management practices at airports The audit ranked carriers in three bands, according to criteria such as surveillance, ramp checks, personnel, department safety, number of accidents and number of serious incidents. Seven airlines fell in the bottom group, category III, deemed as 'least safe'. These were Batavia, Adam Air, Kartika Airlines, Transwisata Air, Jatayu Airlines and cargo jetliners Tri MG Intra Asia Airlines and Manunggal Air Service. They were threatened with closure unless they improved training and maintenance within three months. Most of the other airlines, including state-owned flag carrier Garuda Indonesia, fell into the middle category, following evidence that certain civil aviation requirements had not been implemented and problems needed fixing. Others in category II were Merpati Nusantara Airlines, Lion Air, Sriwijaya Air, Wings Air, Indonesia's AirAsia, Mandala Airlines, Pelita Air Service, Riau Airlines, Trigana Air Service and Travel Express Aviation Service. None of the airlines met all the minimum civil aviation safety standards In April, the US advised its citizens to avoid flying Indonesian airlines, while the FAA downgraded Indonesia's safety oversight from Category 1 to Category 2, citing "serious concerns" over safety. "Whenever possible, Americans traveling to and from Indonesia should fly directly to their destinations on international carriers from countries whose civil aviation authorities meet international aviation safety
[mediacare] 40 Hari Insiden Alas Tlogo, Warga Khataman Al Quran
# Kepala Desa (Kades) Alas Tlogo, Imam Supnadi, adalah oknum yang menerbitkan Surat Girik untuk warga penduduk, dengan mengutip bayaran, untuk mengongkosi istri pertama dan keduanya. # Kalau ternyata Imam Supnadi tidak berhasil mengambil alih tanah TNI-AL, maka dia akan berhadapan dengan warga Alastlogo yang selama ini diiming- iming dan dijadikan sapi perahan. # Dengan munculnya berbagai lembaga dan aksi gerakan "Petani", seperti a.l. Serikat Petani Merdeka (SEPAM), khususnya Divisi Advokasi SEPAM, nampak sekali adanya gerakan terorganisir secara sistimatis untuk menjalankan program "landreform" lahan tanah TNI. # Pertanyaannya, setelah mensengketakan dan berhasil menjarah lahan TNI, giliran lahan tanah siapa menjadi target berikutnya? http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=137461 Selasa, 10 Juli 2007 Sabtu, 07 Juli 2007 17:07 WIB NUSANTARA » Jawa Timur 40 Hari Insiden Alas Tlogo, Warga Khataman Al Quran PASURUAN--MIOL: Memperingati 40 hari korban tewas insiden penembakan warga Desa Alas Tlogo, Lekok, Pasuruan, Jawa Timur melakukan khataman Al Quran sepanjang hari di makam korban, Sabtu. Di tempat yang sama, malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil bersama. Di sekitar makam korban insiden peembakan kini terpasang spanduk baru yang bertuliskan "Warga Alas Tlogo Tetap Menolak Relokasi. Apapun Alasannya dan Dalihnya. Segera Kembalikan Tanah Milik Rakyat Sesuai Bukti-bukti yang Ada". Kepala Desa Alas Tlogo Imam Supnadi yang memimpin kegiatan tersebut menegaskan, warganya berpendirian tetap menolak relokasi seperti yang ditawarkan TNI AL. Sebaliknya, warga menuntut TNI AL mengembalikan tanah rakyat yang selama ini dikuasainya. Imam Supnadi menjelaskan, tuntutan tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang dimiliki warganya selama ini. Saat bersamaan peringatan 40 hari korban insiden Alas Tlogo, para petani dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang tergabung dalam Serikat Petani Merdeka (SEPAM) juga datang memberikan bantuan berupa hasil-hasil pertanian separti jagung, kelapa, beras, pisang, kambing, serta buku sekolah. Hirzudin dari Divisi Advokasi SEPAM Yogyakarta dan Jawa Tengah mengungkapkan, bantuan materi yang diberikan para petani dari Jawa Tengah dan Yogyakarta diakuinya tidak seberapa nilai. "Bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas sesama petani yang senasib dan seperjuangan," ucapnya. Ia mengungkapkan, aksi solidaritas dilakukan, karena antara petani di Jawa Tengah dan Yogyakarta mempunyai kesamaan nasib dengan para petani di Desa Alas Tlogo. Para petani di Jawa Tengah khususnya di Cilacap, juga mempunyai kasus sengketa tanah denagan TNI AD. Aktivitas solidaritas dilakukan juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang kasus-kasus sengketa tanah antara petani dan institusi TNI yang tidak kunjung selesai. "Kegiatan dilakukan mengambil momentum peringatan 40 hari korban insiden Alas Tlogo ini, diharapkan kasus tanah tesebut tidak kemudian berhenti dan dilupakan begitu saja, tapi harus dapat diselesaikan secara tuntas," paparnya. (Ant/OL-03)
[mediacare] Fw: INDONESIAN ANGER OVER "UNFAIR" E.U. AVIATION BAN
- Original Message - From: "Wuryastuti Sunario" <[EMAIL PROTECTED]> To: "Yap Hong Gie" <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Tuesday, July 03, 2007 8:20 AM Subject: Fw: INDONESIAN ANGER OVER "UNFAIR" E.U. AVIATION BAN - Original Message - From: "Travel Impact Newswire" <[EMAIL PROTECTED]> To: "Travel Impact Newswire Readers" <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Monday, July 02, 2007 11:41 PM Subject: INDONESIAN ANGER OVER "UNFAIR" E.U. AVIATION BAN 786/110 TRAVEL IMPACT NEWSWIRE -- Edition 30 -- Monday, July 02, 2007 27 Years of Distinction in Travel Journalism. Unmatched, thought-provoking coverage of big-picture issues and trends that impact global travel & tourism. Support independent journalism -- ADVERTISE in Travel Impact Newswire. Details at the end of the dispatch. - From Imtiaz Muqbil, Executive Editor, in Bangkok In this dispatch: 1. INDONESIAN ANGER OVER "UNFAIR" E.U. AVIATION BAN: Indonesian aviation and tourism authorities have been put on the defensive by last week's European Union ban on Indonesian airlines but are beginning to question the timing, methodology and motivation of the move. 2. MINISTER SAYS INDONESIA "VERY DISAPPOINTED": Transportation Minister Jusman Syafii Djamal says the decision was unilaterally taken without prior dialogue with the government. 3. EU'S FLIGHT BAN BEGINS TO TAKE ITS TOLL: ANTARA News agency reports that Indonesia is beginning to feel the impact of the ban as European tourists are being advised by travel agents to cancel their domestic flights for scheduled visits to other Indonesian cities. 4. GARUDA ANNOUNCEMENT ON COMPLIANCE WITH SAFETY REGULATIONS: National airline Garuda says it has carried out various improvement and safety enhancement measures in accordance with international certification requirements. -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- LOOKING FOR AN INTERESTING CONFERENCE SPEAKER? 2007 marks the 10th anniversary since the 1997 Asian economic crisis, the first of many global crises that have had a huge impact on the global and Asia-Pacific travel & tourism industry. What lessons did the travel & tourism industry learnt from them? Is it doomed to repeat them? Travel Impact Newswire Executive Editor Imtiaz Muqbil covered these crises with greater depth than any other industry publication. Industry conference organisers seeking some historical hindsights from a speaker willing to challenge conventional wisdom and stoke democratic public debate on issues that matter, can contact Imtiaz Muqbil at [EMAIL PROTECTED] For further details, pls click: http://www.asiaspeakersagency.com/speakersSpeaker.php?mid=2&speakerID=30 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 1. INDONESIAN ANGER OVER "UNFAIR" E.U. AVIATION BAN Indonesian aviation and tourism authorities have been put on the defensive by last week's European Union ban on Indonesian airlines [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6248490.stm], but are beginning to question the timing, methodology and motivation of the move. Although the initial reaction has been again to plead their case before the EU Transport Commission and cite all the various measures taken recently to boost safety of the Indonesian airlines, some senior officials are taking a more questioning attitude. In an interview with the Jakarta Post, Indonesian Transportation Society (MTI) chairman Bambang Susantono expressed skepticism about how the commission's experts arrived at their conclusions, "I don't remember them coming here to inspect the airlines directly." He said that information for the report may have come from pilots flying in and out of Jakarta. Garuda Indonesia's Vice President for Operations, Ari Sapari, told Indonesian TV that the ban "has followed an uncommon procedure" as the "EU has never audited Indonesian airlines." By contrast, American aviation authorities have "done their own audit before making their assessments, and American authorities have not banned Indonesian airlines," he said. Another report quoted Indonesian Consumers Foundation (YLKI) executive director Sudaryatno as saying: "We must also look at this from the perspective of the saturated markets that exist in the developed world. We must be careful as this ban could be part of a strategic plan to ruin the reputation of local airlines so that foreign airlines can get a foothold in this country." He added, "Soekarno Hatta Airport (Jakarta) and Ngurah Rai Airport (Bali) are no longer gateways to Indonesia. They have been replaced by Singapore's Changi. The situation could worsen if the stakeholders in the industry do not take the necessary steps." Indonesia was apparently too late to include the latest assessments audit that noted significant improvements made by Indonesian operators during the past three months, to be included in the
[mediacare] Klarifikasi Agus Widjojo
KLARIFIKASI AGUS WIDJOJO. Jakarta, 29 Juni 2007. Menunjuk kepada beberapa artikel yang dimuat dalam website FSAB khususnya artikel yang menyampaikan pandangan Ilham Aidit bahwa DN Aidit Ketua Umum PKI pada tahun 1965 tidak terlibat dalam peristiwa G 30/S/PKI, dengan ini saya menyampaikan klarifikasi : Pandangan yang disampaikan oleh Ilham Aidit hanya merupakan pandangan pribadi dalam diskusi FSAB dan banyak mendapat tantangan dari anggota FSAB lainnya. Oleh karenanya pandangan yang disampaikan oleh Ilham Aidit tidak diadopsi dan sejauh saya fahami bukan merupakan pandangan FSAB, bahkan merupakan penyimpangan dari visi dan misi FSAB yang dimaksud menghentikan konflik dan tidak membuat konflik baru. Artikel yang merupakan reportase diskusi, tidak mencerminkan berbagai pendapat yang berkembang dalam diskusi, dan pada dasarnya tidak sependapat dengan pendapat Ilham Aidit. Reportase memberi kesan bahwa pendapat Ilham disetujui oleh semua yang hadir, khususnya nama-nama yang disebutkan dalam reportase. Saya pribadi berpendapat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia didirikan bedasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya semua ideologi dan organisasi yang menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak mempunyai hak hidup di Indonesia. Klarifikasi ini perlu saya buat, karena dengan membaca artikel reportase yang dimuat dalam website didapat kesan bahwa saya setuju dengan pendapat Ilham Aidit. Saya sama sekali tidak setuju dengan pendapat Ilham Aidit, dan menurut pendapat saya pendapat Ilham Aidit tidak mencerminkan semangat rekonsiliasi yang diusung oleh FSAB.
[mediacare] [Berpolitik.com] Setelah Benang Raja, ada Bintang Kejora
http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=5792&c_id=21&g_id=25 Senin, Jul 02, 2007 12:24 Pasca pengibaran bendera RMS Setelah Benang Raja, ada Bintang Kejora - Redaksi Berpolitik.com Yusak Pakage HRW Berpolitik.com:: Setelah pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang membuat kepanikan, pada Minggu (01/07) siang, bendera Bintang Kejora berkibar di tanah Papua. Menurut sumber Berpolitik.com di Papua, pengibaran bendera terjadi sekitar pukul 13.45 WIT, di lapangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Papua. Berawal dari gagalnya rencana jumpa pers antara para tahanan politik penghuni LP Abepura dengan sejumlah wartawan, dalam rangka syukuran 1 Juli. Tanpa alasan jelas, dengan serta-merta pihak lembaga pemasyarakatan melarang jumpa pers tersebut. ''Bahkan pihak LP memerintahkan para wartawan keluar dari LP Abepura,'' kata sumber tadi kepada Berpolitik.com. Melihat perlakuan para aparat LP, Ketiga tahanan politik (tapol), Yusak Pakage, Simson Wenda dan Cosmos Yual (kasus 16 Maret), kemudian melakukan aksi dengan naik ke atas LP. Bendera Bintang Kejora pun berkibar selama lima menit. Petugas LP kemudian segera menurunkn bendera tersebut, untuk kemudian menahannya sebagai barang bukti. Hingga saat ini masih belum diketahui dari mana bendera Bintang Kejora berasal. Namun sumber Berpolitik menyatakan bahwa di Papua, hampir sebagian besar warganya memiliki dan menyimpan bendera kebanggan mereka. Juga masih belum diperoleh keterangan, apakah para pelaku ditahan atau dimintai keterangan oleh petugas LP. Yang pasti, Yusak Pakage adalah tahanan politik (tapol) yang ditangkap aparat keamanan sejak 2 Desember 2004, bersama rekannya Filep Karma, seorang pegawai negeri sipil berusia 45 tahun. Pada saat ditahan, Pakage masih berstatus mahasiswa berusia 26 tahun. Di Papua, keduanya adalah tapol yang paling terkenal saat ini. Aktivis politik Cerita berawal saat Karma dan Pakage didakwa melakukan makar dan dianggap memberontak, sehari setelah ratusan mahasiwa berkumpul di Universitas Cendrawasih di Jalan Sentani, Abepura Jayapura, Papua. Ratusan mahasiswa kemudian melakukan long march sambil meneriakkan kata-kata 'Papua' dan 'kemerdekaan!'. Teriakan-teriakan mereka juga mengajak untuk menolak Undang-Undang Otonomi Khusus, dan meminta 'pemisahan Papua dari Indonesia'. puncak perayaan perayaan tersebut digelar di Lapangan Trikora di Abepura, disertai berbagai pidato politik dari sejumlah tokoh masyarakat dan mahasiswa, doa-doa, serta atraksi tarian tradisional. Dalam perjalanannya, beberapa orang dalam kerumunan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Oleh beberapa saksi, seperti dilansir Human Rights Watch, mencatat bahwa selama pidato-pidato berlangsung, suasana masih tenang. Namun pada saat bendera Bintang Kejora dikibarkan, kekerasan mulai terjadi. Sejumlah saksi yang tertuang dalam surat dakwaan terhadap Karma menyatakan bahwa pengibaran bendera tersebut bersifat spontan dan bukan merupakan tindakan terorganisir. Ketika polisi berusaha menurunkan bendera secara paksa, bentrokan tak terelakkan. Kerumunan massa kemudian menyerang polisi dengan kayu, batu, dan botol. Polisi menanggapi dengan menembaki ke arah kerumunan massa. Seperti diberitakan Cenderawasih Pos, dalam bentrokan tersebut, lima warga sipil mengalami luka-luka. Beberapa diantaranya mengalami luka tembak. Sedang dari pihak kepolisian, delapan anggotanya mengalami luka-luka. ''Saat bendera Bintang Kejora dikibarkan, saya sedang berdiri dengan memegang megaphone dan berkoordinasi dengan polisi setempat. Saya tidak tahu siapa yang membawa bendera tersebut atau mengibarkannya. Saya berdiri di antara polisi dan massa, sementara polisi sedang menembaki ke arah kerumunan. Dan kerumunan massa sendiri sedang melemparkan batu ke arah polisi. Saya berusaha mengendalikan situasi agar kedua belah pihak tetap berhati dingin. Namun tiba-tiba megaphone yang saya pegang hancur terkena peluru,'' kata Pakage ketika menggambarkan apa yang terjadi pada perayaan tersebut beberapa tahun silam. Di luar perkiraan Sementara itu, terkait dengan pengibaran bendera RMS pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-14 di Lapangan Merdeka, Ambon yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu, Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menyebutkan sebagai peristiwa yang terjadi di luar perkiraan. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang didukung unsur TNI dan Polri, saat itu lebih memperhatikan pengamanan fisik. Artinya, insiden pembentangan bendera RMS oleh pemuda yang melakukan tarian Cakalele (tarian perang) untuk membentangkan bendera RMS adalah sungguh di luar dugaan. Sedangkan pengamanan fisik dimaksud, berkait dengan kemungkinan adanya masyarakat yang membawa senjata tajam dan benda- benda berbahaya lainnya. Kapuspen berharap, insiden pembentangan bendera RMS tidak ditarik ke wilayah politik, karena misi pendukung RMS akan berhasil jika insiden itu bergerak ke wil
[mediacare] Indonesia Digest: No.18. 07 ; 30-06-'07
INDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell Published by: TBSC-Strategic Communication No.: 18. 07 - Dated: 30 June 2007 In this issue: MAIN FEATURE: 'UNFAIR': EU BARRING INDONESIAN AIRLINES FROM FLYING TO EUROPE NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation: Corrections to Indonesia Digest 17.07 Article on Visa on Arrival, p. 6 Garuda Indonesia expands operations to Australia and China 2. The Environment, Health and Culture: Narcotic Users increasing and starting younger 3. The Economy, Trade and Industry Government plans to cap production of Cigarettes Indonesia Looks to 36% cut in 2008 Fuel Subsidy --- MAIN FEATURE: 'UNFAIR': EU BARRING INDONESIAN AIRLINES FROM FLYING TO EUROPE In a surprise announcement, the European Transport Commission stated on 28 June that within one week EU would officially bar all Indonesian airlines from flying to Europe. The information was met with surprise and protests from Indonesia carriers, calling the ban "unfair" and "outside of normal procedure". Reuters news from Brussels, as quoted by CNN.com mentioned that "All Indonesian airlines including national carrier Garuda will be banned from flying to the European Union within a week, the European Commission said on Thursday, updating a "blacklist" of carriers deemed unsafe. Indonesian carriers do not currently fly to Europe so the ban is also a warning to the 27-nation EU's consumers and travel agencies not to use the country's airlines, an EU official said. The policy is "to make sure that airlines and civil aviation authorities take appropriate actions to improve safety," Transport Commissioner Jacques Barrot said in a statement. The Indonesian carrier ban applies to all 51 airlines certified in that country. The decision, following advice from an EU air safety committee, is expected to be formalized within a week. The Commission advised EU countries to start preparing for the ban immediately", reported Reuters. Indonesia was apparently too late to include the latest assessments audit that noted significant improvements made by Indonesian operators during the past three months, to be included in the EU Commission report, despite efforts having been made to do so, explained Director General for Air Transportation, Budhi Suyitno to the press. More importantly, says Suyitno, the government will continue to apply the Roadmap to Safety, Security and Services through Compliances (3S+1C). Safety of Indonesian airlines Significantly Improved since March A few days earlier, on 25 June Director General Suyitno had announced results of the latest quarterly audit on Indonesian airlines, in which Garuda Indonesia was shown to have greatly improved its safety performance, and therefore was moved up into Category I, - the only Indonesian airline that has so far made it into the top category. Garuda had in fact exceeded the required minimum assessment points, having achieved 168 points in compliance, much improved from the 146 points noted in March. The Department of Communications audited 21 airlines, of which only one, which is Jatayu Air had been found failing and therefore its operations license immediately frozen. A category I airline fulfills minimum air transportation regulation requirements with a score of between 162 and 200, while a category II airline satisfies minimum requirements with a score of between 120 and 161. However, a category III airline, with a score of less than 120, fails to consistently meet minimum requirements. Suyitno explained that Garuda's strength lies in its manpower, aircraft maintenance facility and strong technical support, reports Bisnis Indonesia Other more well known commercial airlines using larger than 30 passenger aircrafts that improved their safety standards and moved up to Category II are: Merpati Nusantara, with 152 compliance points in June compared to 132 in March; Indonesia Air Asia (with 142 points, up from 128 in March); Sriwijaya Air (140 points, up from 132) ; Pelita Air Services (140 points); Kartika Airlines (132 points, up from 116); Lion Air (131 points, up from 122); Wing Air (130 points, up from 127); Adam Air (129 points, up from 117); Metro Batavia Air (128 points, up from 117); Mandala Airlines (124 points, up from 120). No Retaliatory Actions from Indonesia Meanwhile, new Minister for Transportation, Jusman Syafii Jamal remains optimistic that there is still room for Indonesia to explain to the EU on the serious and systematic efforts being done in Indonesia to improve its flight safety records, since the notice was given by the EU Commission, and the Indonesian government had not yet received an official notice from EU on the subject. On 2 July, Indonesia will meet the President of ICAO to explain measures of improvements made in the standard of safety in Indonesia's airline industry. Minister Jamal,
[mediacare] Long Live White Supremacy!!! ... God bless the Aussies!!!
- Original Message - From: Bud Brown To: Thomas Crawford ; James Daley ; Stanley-Melinda Ewing ; Larry Quinlan ; Dan Moore ; John Fenton ; Curtis-Margaret Myers ; Gordon - Terri Myers ; Pat Cochenour ; Thomas Wheeler Sent: Monday, June 11, 2007 10:58 AM Subject: Fwd: Debate in Australia God bless the Aussies!!! They can be a rough bunch - but I'm IN their corner on this one!! I only wish our politicians had the same courage of conviction Debate in Australia This is true and can be checked at http://www.snopes.com/politics/religion/australia.asp Muslims Out of Australia! CANBERRA AUSTRALIA: Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia, as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks. A day after a group of mainstream Muslim leaders pledged loyalty to Australia and her Queen at a special meeting with Prime Minister John Howard, he and his Ministers made it clear that extremists would face a crackdown. Treasurer Peter Costello, seen as heir apparent to Howard, hinted that some radical clerics could be asked to leave the country if they did not accept that Australia was a secular state, and its laws were made by parliament. "If those are not your values, if you want a country which has Sharia law or a theocratic state, then Australia is not for you", he said on National Television. "I'd be saying to clerics who are teaching that there are two laws governing people in Australia: one the Australian law and another Islamic law that is false. If you can't agree with parliamentary law, independent courts, democracy, and would prefer Sharia law and have the opportunity to go to another country, which practices it, perhaps, then, that's a better option", Costello said. Asked whether he meant radical clerics would be forced to leave, he said those with dual citizenship could possibly be asked to move to the other country. Education Minister Brendan Nelson later told reporters that Muslims who did not want to accept local values should "clear off. Basically people who don't want to be Australians, and who don't want, to live by Australian values and understand them, well then, they can basically clear off", he said. Separately, Howard angered some Australian Muslims on Wednesday by saying he supported spy agencies monitoring the nation's mosques. Quote: "IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali, we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians." "However, the dust from the attacks had barely settled when the 'politically correct' crowd began complaining about the possibility that our patriotism was offending others. I am not against immigration, nor do I hold a grudge against anyone who is seeking a better life by coming to Australia." "However, there are a few things that those who have recently come to our country, and apparently some born here, need to understand." "This idea of Australia being a multi-cultural community has served only to dilute our sovereignty and our national identity. And as Australians, we have our own culture, our own society, our own language and our own lifestyle." "This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom" "We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society .. Learn the language!" "Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture." "We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us." "If the Southern Cross offends you, or you don't like "A Fair Go", then you should seriously consider a move to another part of this planet. We are happy with our culture and have no desire to change, and we really don't care how you did things where you came from. By all means, keep your culture, but do not force it on others. "This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, 'THE RIGHT TO LEAVE'." "If you aren't happy here th
[mediacare] Hargai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Insiden Pasuruan
http://www.mimbar-opini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=2171 Opini / Hukum Hargai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Insiden Pasuruan Oleh gerry Selasa, 05-Juni-2007, 06:24:0348 klik Terkait dengan kasus insiden penembakan warga oleh Marinir di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), sejumlah pihak seakan satu komando terarah ke Pasuruan menyelidiki insiden tersebut untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti, baik dari korban maupun keterangan dari sejumlah para tersangka anggota Marinir. Alhasil mereka pun berkomentar dengan versi dan kesimpulan masing-masing, sehingga setiap hari kita disuguhkan aneka berita yang berubah-ubah menurut versi sang penyelidik. Sengketa lahan merupakan masalah yang rumit. Konflik perebutan tanah baik antar instansi maupun antar warga juga semakin sering terjadi. Bahkan tidak sedikit yang berujung jatuhnya korban jiwa. Belum lagi selesai sengketa lahan warga Meruya Selatan dengan PT Porta Nigra, kini kita dihadapkan lagi dengan kasus sengketa lahan di Pasuruan yang mengakibatkan sejumlah nyawa melayang. Terkait dengan kasus insiden penembakan warga oleh Marinir di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), sejumlah pihak seakan satu komando terarah ke Pasuruan menyelidiki insiden tersebut untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti, baik dari korban maupun keterangan dari sejumlah para tersangka anggota Marinir. Alhasil mereka pun berkomentar dengan versi dan kesimpulan masing-masing, sehingga setiap hari kita disuguhkan aneka berita yang berubah-ubah menurut versi sang penyelidik. Demi pengusutan kasus ini, maka kepada semua pihak diharapakan untuk menahan diri untuk tidak berkomentar yang justru memanaskan suasana berkait dengan peristiwa penembakan yang terjadi pada Rabu (30/5) hingga menewaskan empat orang warga sipil dan beberapa orang luka-luka itu. Persoalan ini harus dilihat secara seksama dan menghindari upaya-upaya yang dapat menimbulkan reaksi keras dan memancing timbulnya insiden yang lebih buruk. Kalau bicara hukum tentunya kita bicara fakta-fakta dan bukti-bukti. Oleh karena itu, agar semua pihak dapat melakukan pendekatan-pendekatan profesional secara hukum dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan menghormati hak asasi manusia untuk mengusut dan mengetahui secara jelas insiden yang terjadi. Kita serahkan semua pada pihak yang berwenang untuk menuntaskan masalah ini. Kasus ini masih terus dalam penyidikan, karena itu semua pihak tidak berprasangka macam-macam, karena kasus ini masih terus berproses. Kepada warga di sekitar kejadian maupun seluruh pimpinan TNI AL, terutama Korps Marinir, agar terbuka dan obyektif memproses penyelidikan dan penyidikan atas insiden penembakan tersebut. (Arry)
[mediacare] [Gatra] Sutiyoso dan Pengadilan Koroner
http://www.gatra.com/artikel.php?id=105282 HUKUM & KRIMINALITAS Sutiyoso dan Pengadilan Koroner Bagaikan serangan jantung koroner, kisah Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, dengan pengadilan koroner (coroner's court) di negara bagian New South Wales (NSW), Australia, dengan cepat menyulut ketegangan diplomatik tingkat tinggi antara Australia dan Indonesia. Ketidakmengertian mengenai pengadilan koroner ditambah dugaan perilaku tidak simpatik dari petugas kepolisian membuat kasus ini menjadi campur baur antara nasionalisme, politik, dan masalah penegakan hukum. Apa sebenarnya pengadilan koroner? Sejatinya hanyalah pengadilan tingkat rendah (lower court) di NSW. Beroperasi sejak 1787, coroner's court beroperasi untuk memastikan bahwa semua kematian yang dianggap tidak wajar dilaporkan dan dilakukan investigasi. Ini berguna untuk menentukan identitas korban, kapan dan bagaimana korban meninggal, serta pihak mana saja yang diduga terlibat dalam kematian tersebut. Keluarga korban Balibo (khususnya Brian Peters) mengajukan permintaan kepada pengadilan koroner untuk memeriksa sebab-musabab kematian lima wartawan Australia. Permintaan diajukan karena kasus ini belum berumur seratus tahun untuk memasuki masa kadaluarsa. Meskipun statusnya pengadilan, aturan main coroner's court berbeda dengan pengadilan Australia lainnya. Alih-alih menjatuhkan vonis, hasil pengadilan koroner hanya berbentuk finding (temuan). Kalau hasil temuan menunjukkan ada pihak yang melakukan tindak pidana, maka polisi akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sebagaimana layaknya kasus pidana lainnya. Sebagai contoh, pengadilan koroner menyelidiki sebab kematian seseorang yang sedang berada dalam tahanan polisi, atau kematian akibat kecelakaan transportasi. Temuan dan rekomendasi yang diberikan pengadilan koroner juga berguna untuk menghindari terulangnya kasus yang sama. Misalnya, kematian yang terjadi di kolam renang membuat pengadilan koroner merekomendasikan agar sistem pengamanan dan keselamatan di kolam renang diperbaiki. Ini artinya, pengadilan ini tidak melulu mengurusi kasus-kasus besar. Boleh jadi, mayoritas kasus yang diterima pengadilan koroner hanyalah kematian biasa yang tidak mengundang perhatian media massa. Dipilihnya pengadilan koroner menunjukkan keluarga korban Balibo membutuhkan temuan dan rekomendasi untuk kemudian meminta polisi atau Director of Public Prosecutions menindaklanjuti. Kalau temuan koroner tidak mengindikasikan adanya tindak pidana, maka kasus ini selesai. Jadi, ini baru merupakan langkah awal untuk menemukan sebab-musabab kematian Brian Peters dan empat orang wartawan lainnya. Kalau ini perkara pidana, tentu yang berwenang adalah Supreme Court, bukan pengadilan koroner. Pengadilan koroner dapat melakukan inquest atau court hearing di mana pihak terkait hadir guna didengar keterangannya atau kesaksiannya. Dalam kasus Balibo, bekas Perdana Menteri Gough Whitlam turut diminta hadir dalam persidangan. Dari pemberitaan media massa Australia diketahui bahwa Mark Tedeschi QC mengaku memiliki bukti keterlibatan dua militer Indonesia dalam peristiwa Balibo. Satu hal yang perlu diingat kembali bahwa proses pembuktian di coroner's court sedikit berbeda dengan pengadilan kriminal. Dengan kata lain, karena persidangan koroner tidak menerapkan the strict rules of evidence maka klaim serta alat bukti yang dimiliki Tedeschi masih bisa dipertanyakan dari sudut hukum pidana. Di ujung spektrum yang berbeda, keterangan yang diberikan sebagian aktivis hak asasi manusia (HAM) dan para pakar hukum di Indonesia, yang seakan-akan pengadilan koroner berhak memerintahkan penangkapan Sutiyoso karena tuduhan pelanggaran kejahatan kemanusian mencerminkan ketidakmengertian bahwa coroner's court tidak mengurusi pelanggaran HAM. Jadi, terlalu pagi menganggap Sutiyoso atau siapapun juga sebagai pelaku pelanggaran HAM dalam kasus Balibo hanya karena diminta bersaksi dalam pengadilan koroner. Selain dipicu oleh ketidakmengertian mengenai yurisdiksi pengadilan koroner, tingkah laku dua petugas yang membawa surat dari pengadilan koroner telah membuat jengkel Sutiyoso. Menurut artikel 37 UU Pengadilan Koroner No 27 Tahun 1980, bila polisi tidak bisa bertemu secara pribadi untuk menyampaikan perintah pengadilan kepada seseorang untuk hadir sebagai saksi, maka polisi bisa menitipkan surat tersebut. Polisi dapat menyampaikan surat itu lewat resepsionis hotel tempat Sutiyoso menginap. Jikalau polisi sampai bersikeras memasuki kamar hotel hanya untuk menyerahkan surat pengadilan, maka patut diduga bahwa tindakan kepolisian itu telah melanggar ketentuan yang berlaku di NSW. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus "serangan" koroner terhadap Bang Yos ini? Kalau dulu dalam kasus Schapelle Corby banyak warga Australia yang marah kepada Indonesia akibat ketidamengertian mereka akan proses pengadilan di Indonesia, maka kali ini giliran kita yang salah paham terhadap proses pengadilan di Australia. Syukurlah, tidak seperti penyakit jantung k
[mediacare] Marinir uji-coba menembak menyebabkan peluru ricochet
Siang ini, pk.13.30, Marinir memperagakan acara menembak, dilapangan tembak Brigif 2, Bumi Marinir Cilandak. Peragaan ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa tembakan ke tanah gembur bisa menyebabkan proyektilnya ricochet. Rencananya acara ini akan dihadiri oleh para reporter dari berbagai media.
[mediacare] Re: Penjelasan Dankormar Tentang Kasus Grati =>Sociopathos Limited
Sociopathos Limited <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Pernyataan Dankomar ini defensif, tapi bisa dimaklumi dalam tahap tertentu. YHG: Bukan defensif, tetapi sebagai penyeimbang terhadap komen-komen tendensius, untuk membentuk opini yang salah. --- SL: Analisis hukum agraria sudah dibahas komprehensif di Kompas oleh R Herlambang yang meneliti politik militer dalam perampasan tanah rakyat (2004). Kutipan yang menarik: '...sehingga banyak ditemui klaim kepemilikan militer disahkan oleh surat-surat keputusan militer. Contoh, Peraturan Penguasa Perang Pusat (Peperpu) No 011 Th 1958, 14 April 1958 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknya atau Kuasanya...' Halah, tahun 1958 kadaluwarsa sekali, bukan? YHG: Kadaluwarsa atau tidak, sebelum ada UU pengganti atau Peraturan baru yang bisa memberikan solusi, maka yang kadaluarsa itu masih berlaku demi hukum. Jangan alasan kadaluarsa dijadikan pembenaran untuk melakukan penjarahan atau pengalihan lahan, dari kepemilikan yang sah. -- SL: Di lain pihak, di peta milik BPN ada blok-blok hitam yang tak boleh dipublikasikan ke umum. Entah ini adalah tanah militer (alasan keamanan), atau tanah sengketa, atau bahkan tak jelas punya nenek moyang siapa. Silakan cek Google Maps. Jelas kok di Amrikiyah sana, tanah Pentagon atau daerah militer lainnya tak bisa kita zoom in. Betul ada alasan keamanan di sana, tapi masalah di Indonesia membacanya jadi: tanah untuk perut lapar. YHG: Slogan-slogan populis murahan selalu dipakai untuk menghalakan anakhi dan penjarahan. -- SL: Untuk itu saya sepakat dengan rilis PBHI 033/SP-PBHI/V/2007 bahwa harus ada reforma agraria khusus yang 'dimiliki' oleh militer. Sekali lagi, jangan mengacu pada SK jaman baheula yang dibuat oleh kalangan internal militer sendiri; dengan catatan khusus: waktu itu negaranya saja masih orok. YHG: Sebagai negara hukum, yang menjadi pedoman adalah UU, bukan hukum jalanan. PBHI bukan lembaga tinggi negara yang mengatur (perubahan) perundangan. Namun, apabila PBHI punya konsep solusi yang lebih baik bagi semua kepentingan, agar segera disampaikan sebagai materi RUU. Kalau reforma agraria ala PBHI hanya diperuntukan khusus untuk lahan militer, ada apa - SL: Yang saya ingin garis-bawahi juga adalah masalah EQ dari seorang marinir muda yang diberikan kewenangan memegang bedil. Boys will be boys, jika berseragam dan ada mainan di tangan, mengapa tak digunakan? YHG: Analogi sederhana itu juga berlaku untuk warga atau aparat sipil. Bedil bukanlah penyebab utama, tetapi doktrin dan manusianya lebih menentukan motif dan aksinya. Milisia extrim kanan atau extrim kiri, seperti berbagai "Laskar" atau "Front", maupun satuan Pamong Praja (PP), tidak juga menyandang bedil, tapi tindakan mereka sering kali lebih brutal dan kejam. SL: Terakhir--dan jangan menguap begitu saja--good governance di birokrasi kita tentang apapun (termasuk lahan rakyat atau militer) harus tuntas. Mau itu marinir, atau IPDN, atau siapapun berseragam apapun di negeri ini, dengan bumbu kekerasan adalah pengulangan-pengulangan yang tak perlu. Indra YHG Setuju! Hukum (UU) berdiri di atas segala unsur dan kalangan masyarakat, yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan sosial-politik dan ekonomi. Sikap pemahaman ini harus dimulai dari diri kita masing-masing. Wassalam, yhg. ---
[mediacare] Re: Ruhut Sitompul: Nyawa Marinir Terancam=>Sociopathos Limited #50950
Dalam sekali makna pesan: "Do some research before blaming others ..." Setuju, mari kita berpikir secara jernih, tetapi tanggalkan jubah prasangka. Yang disebut research itu bukan cuma dari sumber media saja, yang sering kali menggiring pemberitaan menjadi "trial by the press". Pelajari riwayat (sengketa) lahan tersebut, sejarah kekerasan dan tindakan anarkhi warga sebelumnya. Apakah pernah dipertanyakan hal-hal sbb: 1. Bagaimana ceritanya, media atau pihak mana pun yang mengambil rekaman gambar, bisa berada dilokasi pada saat kejadian; yang lokasinya 4 jam perjalanan dari Surabaya, masih masuk lagi beberapa kilo ke Grati Alastlogo. 2. Mengapa hanya gambar-gambar korban saja yang ditunjukan, ketimbang ; tayangkan penembakan "sadis" Marinir, yang jauh lebih hot? 3. Mungkinkah ada pihak-pihak yang memang sudah berencana menyelenggarakan acara insiden bentrokan berdarah ini? Selanjutnya, tanggapan saya dibawah. Sociopathos Limited (SL) wrote: Bung, yang namanya clurit versus bedil itu dalam kasus ini adalah kasat mata. YHG: Mata katarak 'kali ye . koq analoginya simplistik begitu? Tanya ... tanya ... berapa ratus warga yang mengepung Marinir, berapa banyak pacul, clurit, dan batu yang dihadapkan 11 pucuk SS-1 Dari hasil temuan ada 35 selosong peluru yang berarti rata-rata hanya, Polisi Militer AL (POMAL) Surabaya telah menyita 13 senjata; 11 senjata serbu SS1 dan 2 pistol. Kalau 11 anggota menembakan senjata otomatis SS1-nya, maka seorang telah menembakan 3 peluru. Kalau 7 anggota menembak, maka seorang telah menembakan 5 peluru. (senjata SS-1 dilengkapi tombol pengatur tembakan; single shot, 3 peluru sekali tarik dan tarikan otomatis.) Asumsi kesimpulan: Rasio jumlah selongsong berbanding dengan jumlah senjata SS1, maka peluru yang ditembakan adalah minim. Juga, "katanya-katanya", bahwa para anggota Marinir telah menembak kearah kerumunan massa. Kalau berita ini benar; maka 35 peluru ditembakan dari jarak (relatif) dekat kearah kerumunan massa, seharusnya memakan korban tembak yang jauh lebih besar; puluhan, mengingat satu peluru bisa menembus orang dibelakang atau disebelahnya. Jangan lupa bahwa tembakan dengan assault rifle, kearah kaki saja membuat tulang patah dan kalau kearah depan badan, dia akan jebol dibelakang dan nembus kesasaran dibelakang. Bagaimana kondisi luka-luka warga, mari kita tunggu hasil pemeriksaan otopsi dan visumnya. SL: 1. Kalau bukan daerah operasi militer, tak boleh tentara sembarang ledakkan bedilnya. Etika menembak tentara tidak sama dengan polisi, Bung. YHG: Itu teori dalam kondisi ketika sedang ngopi-ngopi di Coffee Bean Plaza Senayan. Sudah lupa ya kejadian di Papua, ketika Polisi dilempari batu sampai mati, asli yang namanya "stoned to death"! Marinir menghadapi ancaman nyawa koq bicara etika sih??? --- SL: 2. Clurit dibawa (katanya) saat penduduk yang sedang bekerja babat rumput untuk makanan sapi itu lewat, yang membantu sesama penduduk versus tentara yang punya bedil. Mau kepepet atau tidak, yang mati itu ada ibu hamil dan anak balita loh, bukan yang bawa clurit! YHG: Katanya katanya . Disinilah pesan Anda kembali menjadi relevan; "Do some research before blaming others !" Tewasnya Ibu hamil dan tertembaknya anak tersebut adalah suatu petaka yang amat tragis. Saat tertembak si Ibu berada dibalik pintu. Jangankan anggota Marinir biasa, seorang sniper ulung pun tidak akan mampu menembak sasaran dibalik sekat, apalagi tepat dikepala. Statement "Mau kepepet atau tidak, yang mati itu ada ibu hamil dan anak balita loh, bukan yang bawa clurit!" Jangan masalah hukum pidana dipolitisir dong! SL: Mau rasis atau tidak, Bung Paulus, jangan lupakan bahwa tanah sengketa itu sedang disewakan oleh Marinir ke pihak swasta (mungkin dari Jakarta atau Surabaya) untuk hal lain. Padahal rakyat sudah garap tanah itu puluhan tahun sebelum perusahaan swasta itu masuk. YHG: Mau disewakan atau diapakan tanah sah milik TNI-AL, bukan alasan pembenaran bahwa rakyat boleh menjarah. 1. Yang membuat kerjasama dengan pihak swasta adalah TNI-AL, melalui Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal), jadi bukan Marinir, tolong dikoreksi ! 2. Apakah penyewaan lahan kepada swasta itu menyalahi atau tidak, itu adalah kewenangan pemerintah atau peradilan yang memutuskan. 3. Rakyat sudah menggarap puluhan tahun darimanan? Tolong tunjukan bahan pendukungnya. Awalnya cuma 240 KK penduduk disana, setelah konflik etnis di Kalbar, pengungsi Madura datang menetap disana, yang sekarang berkembang menjadi 5,000 KK. Ini bukan masalah rasis, tetapi sengketa tanah dengan warga pendatang, yang dikompori untuk menguasai lahan, oleh calo dan spekulan tanah. SL: Dengan kata lain, oknum Marinir yang nembak itu BUKAN atas perintah komandan yang punya etika dan filosofi seorang tentara: MENJAGA DAN MELINDUNGI BANGSA DAN NEGARA DARI ANCAMAN BANGSA LAIN. Halah, ini kok malah nembakin bang
[mediacare] Penjelasan Dankormar Tentang Kasus Grati 02-06-'07
KORPS MARINIR DINAS PENERANGAN Sabtu 2 Juni 2007 PENJELASAN DANKORMAR TENTANG KASUS GRATI Pemberitaan mengenai insiden penembakan di Grati - Pasuruan dirasakan sudah semakin tidak seimbang, dimana pihak-pihak yang sama sekali tidak menguasai tragedi tersebut ikut memberikan (dis-)informasi, pendapat, serta menyampaikan opini keliru kepada masyarakat. Tanpa mengurangi rasa keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban, juga bukan maksud untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, namun kami merasa perlu menyampaikan kepada publik fakta-fakta yang terjadi, bedasarkan hasil investigasi Korps Marinir. 1. Marinir sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa dengan masalah pekerjaan lahan. Lahan itu luas sekali, ada sekitar 5.569 hektar. Jadi Marinir sebenarnya tidak mengerti soal adanya kerja sama yang seperti apa dan lain-lain. Marinir hanya, bagaimana mereka yang ada di Puslatpur Grati itu menyelenggarakan latihan-latihan terhadap pasukan yang dikirim ke sana. 2. Marinir setiap hari memang mengeluarkan patroli pengamanan sektor. Tujuannya mengontrol agar rakyat tidak terus menyerobot masuk ke daerah latihan. Mereka itu sering menyerobot dan membuat bangunan-bangunan baru di atas tanah-tanah yang jelas-jelas itu milik TNI AL. Dan itu adalah area dari pusat latihan tempur. Juga mengontrol wilayah jika ada masyarakat yang menemukan granat, menemukan peluru mortir yang belum meledak, ada yang busung. Dan juga kadang-kadang mencegah karena rakyat juga sering-sering menebang pohon, ambil kayunya yang ada di Puslatpur, padahal pohon-pohon itu dipelihara untuk latihan untuk berlindung dan sebagainya. 3. Jadi Marinir tidak melakukan bantuan kepada pihak manapun, kepada pihak swasta, misalnya itu yang sedang menggarap wilayah lahan Grati. Sebab kalau ada maksud untuk membantu seperti itu, tentu mereka datang dengan truk. Lho terus ngapain harus jalan kaki sejauh itu, sedangkan pada kejadian ini Marinir hanya melaksanakan patroli rutin, karena memang setiap hari mereka itu patroli. Tapi rutenya berubah-ubah. Jadi patroli berjalan kaki. Sedangkan pada kejadian ini, mereka baru tiba di tempat itu setelah berjalan lebih kurang 4 km, selama 2 jam berjalan. Jadi ini suatu fakta, tidak ada kita mau bantu, apakah katanya Citra Rajawali, Grati Agung, enggak ada urusan dengan itu semua. Marinir hanya jalan, patroli hanya untuk melindungi wilayah itu dari tadi yang saya katakan, ada yang menebang pohon, ada yang membangun bangunan-bangunan baru di wilayah lahan-lahan latihan. Itu khan membahayakan. 4. Perlu diketahui sebenarnya hubungan Marinir dengan anggota masyarakat selama ini cukup dekat. Mereka ceritakan, seminggu sebelum kejadian itu, mereka datang ke Alastlogo karena ada undangan Kepala Desanya, Pak Ilham. Khitanan anaknya, kalau tidak salah. Dan juga sebagian anggota itu tinggal di sekitar Grati itu, berada di sekitar Grati, dan keluarganya juga ada yang tinggal di sekitar atau dekat dengan Alastlogo. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ada di sana, yang memiliki hubungan emosional dengan masyarakatnya. 5. Seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa kali dalam memberikan keterangan bahwa, patroli Marinir tidak di tempat kerumunan massa. Jadi setelah mereka jalan selama 2 jam, mereka tiba di tempat kerumunan massa di batas desa Alastlogo. Dengan tidak merasa curiga apa-apa, Komandan Tim Letnan Budi Santoso itu dengan beberapa anggota datang, merapat, mendekati masyarakat, membujuk mereka, buat apa bikin demo, khan kelihatan dari usaha mereka mau demo. Nyatanya usaha ini berhasil, sebagian buyar, ada yang pulang. Namun belum ada sepuluh menit kira-kira hal itu terjadi, seperti ada yang mengomando, mereka mulai menyerang, memukul kentongan, teriak-teriak, melempari batu ke arah Marinir. Patroli Marinir ini menghindar dengan cara mundur dan menjauhi tempat tersebut tapi terus dikejar, bahkan ada yang mau membacok dengan clurit. Orang yang membacok itu jelas diceritakan oleh anggota kita yang namanya Koptu Totok, orang itu menutup mukanya dengan sorban putih. Dia membacokkan cluritnya dari belakang. Setelah diteriaki oleh teman lainnya, itu dapat ditepis dengan menangkis dengan popor. Inilah kondisinya. Jadi anggota saat itu memar-memar, ada yang sudah berdarah di bagian pelipisnya, ada yang memar di lehernya kena batu, ada yang kakinya bengkak, tangan lain-lain di tubuh mereka. Ini semua jelas dan sudah dilakukan visum serta pemeriksaan. 6. Anggota melakukan tembakan peringatan atas perintah Komandan Tim. Itu tembakan ke atas pada mulanya. Diharapkan massa itu yach berhenti untuk mengejar mereka, tapi nyatanya massa yang sudah lebih dari 300 orang itu terus menyerang dengan berani, dan ada yang meneriakkan di dalam rombongan itu, " Jangan takut, itu peluru bohong, itu peluru hampa, serang terus, jangan takut, kita atau Marinir yang mati!!" Jadi mereka meneriakkan kalimat-kalimat yang heroik begitu. Nah melihat kondisi inila
[mediacare] [Detik] Sertijab Komandan Marinir Rabu
http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php 05/06/2007 17:11 WIB Sertijab Komandan Marinir Rabu M. Rizal Maslan - detikcom Jakarta - Mayjen (Mar) Safzen Noerdin "tukar guling" dengan Mayjen Nono Sampono. Safzen melepas posisinya sebagai Komandan Korps Marinir (Dankomar) dan menjadi Irjen TNI AL. Sedangkan Nono melepas jabatan Irjen TNI AL dan menjadi Dankomar. Serah terima jabatan (sertijab) Dankomar akan berlangsung Rabu (6/6/2007) pukul 08.30 WIB di Markas Brigade Infantri (Brigif) II Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Keputusan mutasi ini sudah dikeluarkan 1 bulan lalu sesuai dengan keputusan Panglima TNI No Kep/38/V/2007 yang ditandatangani tanggal 1 Mei 2007. Hanya saja sertijabnya baru berlangsung esok hari. Mayjen Nono Sampono lahir di Bangkalan, Madura, tahun 1953. Lulusan Akademi AL tahun 1976 itu pernah menjabat Gubernur Akademi AL dan Komandan Paspampres. Nono juga pernah mengenyam pendidikan pasukan khusus antiteror di Detasemen 81-Penanggulangan Teror Kopassus TNI AD dan juga pernah menjalani pelatihan pasukan khusus di Hawaii dan Korea Selatan. "Pergantian ini sudah direncanakan sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan kasus Pasuruan," ujar Kadispenum Mabes TNI Kol CAJ Ahmad Yani Basuki. (gah/nrl)
[mediacare] Ruhut Sitompul: Nyawa Marinir Terancam
http://batampos.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22718&Itemid=97 Ruhut Sitompul: Nyawa Marinir Terancam Senin, 04 Juni 2007 DPR Siap Cecar Panglima TNI JAKARTA (BP) - Ruhut Sitompul, pengacara 13 marinir tersangka penembakan di Grati, Pasuruan menyesalkan pernyataan Komnas HAM dan anggota DPR. Bagi pengacara yang juga kolektor mobil Ferarri itu, berbagai komentar itu tidak didasarkan fakta riil yang terjadi di lapangan. ''Sangat disesalkan, begitu banyak ucapan yang ngawur dan malah memprovokasi suasana," ujarnya saat dihubungi kemarin. Ruhut masih bolak-balik Jakarta-Surabaya untuk mendampingi kliennya yang sekarang ditahan di ruang isolasi khusus Polisi Militer AL Surabaya. Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran itu telah mendengar keterangan 13 marinir di bawah sumpah. "Itu pure defense, murni bertahan, tembakan dilepas karena nyawa mereka sudah benar-benar terancam," katanya. Buktinya, marinir juga mengalami luka-luka bacokan akibat serangan clurit. ''Saya sangat kecewa dengan Garuda Nusantara (Ketua Komnas HAM, red), dia sudah saya pertemukan langsung dengan klien saya dan melihat sendiri luka-lukanya tapi malah menyampaikan komentar yang memutar balikkan fakta," kata Ruhut. Pengacara yang rambutnya dikuncir itu menilai pernyataan ada pelanggaran HAM serius dalam kasus di Pasuruan itu terlalu dini. ''Kami khawatir ada upaya yang sistematis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak suka dengan komitmen panglima TNI untuk mengusut kasus ini dalam koridor hukum dan bukan dalam ranah politis," kata pengacara kelahiran Medan, 24 Maret 1954 itu. Bukti lain ada penunggang gelap (free rider) dalam kasus itu adalah pemblokiran jalan Surabaya - Banyuwangi yang diduga diprovokasi oleh kelompok kepentingan tertentu. "Sebaiknya hormati asas praduga tak bersalah, tempatkan kasus ini dalam kacamata hukum," katanya. Lantas bagaimana sebenarnya versi Marinir ? Menurut Ruhut, berdasar keterangan kliennya, mereka tidak berniat untuk menyerang warga. "Mereka patroli biasa saja, tapi dihadang oleh massa bersenjata tajam," ujarnya. Pimpinan tim patroli sempat bernegosiasi dengan warga, namun dibalas dengan lemparan batu. "Ada beberapa orang yang menggunakan bahasa dialek etnis tertentu memprovokasi warga untuk menyerang," katanya. Menurut Ruhut, saat itu kentongan dan peluit dibunyikan sebagai tanda untuk menyerang patroli marinir. Orang-orang itu diduga adalah warga baru yang datang ke desa Alas Tlogo, Grati, Pasuruan. "Mereka pelarian dari konflik etnis di Kalimantan," katanya. Warga yang sudah lama menetap di tempat itu sebenarnya tidak ada masalah dengan marinir. "Mereka dikipas-kipasi," katanya. Mantan Ferrari's Owner Club Indonesia itu menjelaskan, setelah ada komando sistematis dari warga untuk menyerang, marinir mundur ke belakang. "Ada satu orang klien kami yang faham dengan bahasa etnis itu, dia mengingatkan teman-temannya bahwa warga mengancam membunuh dan menjelek-jelekkan marinir," ujarnya. Kesaksian Ruhut itu jelas berbeda 180 derajat dengan apa yang disampaikan warga. Versi penduduk, marinir melakukan penembakan membabi buta kepada rakyat yang akan pergi ke ladang singkong. Lantas mana yang benar? Pakar Kriminologi Universitas Indonesia Erlangga Masdiana mengusulkan agar dilakukan tes kebohongan dengan perangkat lie detector yang dimiliki oleh Mabes TNI dan Polri. "Nanti akan terungkap siapa yang sebenarnya memainkan suasana," katanya. Erlangga menambahkan, Polisi Militer TNI AL juga bisa melacak melalui serangkaian tes dan wawancara psikologis. "Harus dipastikan apakah ada indikasi marinir yang jadi tersangka itu berada dalam kondisi stress sebelum kejadian atau shock setelah kejadian itu terjadi," ujarnya. Hasilnya bisa menjadi salah satu indikator untuk menentukan apakah marinir benar-benar terpaksa mengeluarkan tembakan. Rumitnya penyelidikan kasus penembakan di Pasuruan juga menyangkut lembaga intelijen. Instansi yang dikomandani Syamsir Siregar itu akan dimintai bantuan untuk ikut menelusuri ada apa dibalik insiden Grati berdarah. "Rencananya besok pagi (hari ini, Red) BIN akan kami panggil ke DPR," ujar anggota Komisi 1 (Bidang Pertahanan) Untung Wahono. DPR Siap Cecar Panglima Terpisah, Tim Komisi I DPR RI yang turun langsung ke Alastlogo untuk melakukan inventigasi juga sudah menemukan hipotesa. Menurut anggota tim Yusron Ihza Mahendra sejauh ini tim menemukan bahwa dugaan pelanggaran HAM atas kasus yang menewaskan empat penduduk adalah benar. "Tapi sejauh mana pelanggaran HAM yang dilakukan, itu bukan wewenang tapi Komnas HAM," ujar Yusron kepada JPNN kemarin. Indikasi pelanggaran HAM, tambah Yusron, menurut keterangan saksi dan tinjauan TKP, argumen pihak TNI yang mengatakan korban jatuh akibat pantulan peluru (rekoset) dari tembakan peringatan parat, diragukan. "Sejauh ini, sulit dipercaya bila korban berjatuhan akibat peluru pantul," ujar Yusron yang saat dihubungi mengaku sedang mengedit laporan tim invenstigasi Pasuruan itu. Memang benar, uja
[mediacare] [MIOL] Marinir Kembali Bantah Penembakan Secara Langsung
http://www.media-indonesia.com/ Senin, 04 Juni 2007 14:40 WIB NUSANTARA » Jawa Timur Marinir Kembali Bantah Penembakan Secara Langsung SURABAYA--MIOL: Marinir kembali membantah tuduhan berbagai pihak yang menyebutkan bahwa penembakan yang menyebabkan empat warga yang menghuni lahan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir, Grati, tewas, adalah secara langsung. "Marinir tidak gila. Gila apa, mau menembak warga secara langsung Sejak tahun 1945 Marinir itu tidak pernah bermusuhan dengan rakyat," kata Kasipen Pangkalan Marinir (Lanmar) Surabaya, Mayor (Mar) Djentayu di Surabaya, Senin. Ia mengemukakan, secara logika, kalau penembakan itu dilakukan secara langsung, maka anggota tubuh yang terkena tembakan hancur. Buktinya para korban mengalami luka yang tidak menyebabkan luka besar atau kehancuran di tempat sasaran. "Karena itu, tolong semua pihak berkomentar secara sejuk dan jangan justru mencari masalah baru dari peristiwa ini. Kami semua prihatin dan menangis atas peristiwa ini. Karena sekali lagi, Marinir tidak pernah bermusuhan dengan rakyat," ujarnya. Mengenai komentar warga yang menyebutkan bahwa Marinir melakukan terror kepada mereka, hal itu semakin menunjukkan bahwa mereka justru berbohong. Bahkan tim Marinir menemukan adanya pendatang yang ikut 'bermain' dalam kasus, hingga menimbulkan bentrokan itu. Soal tuduhan Marinir telah merencanakan pembunuhan, ia menegaskan bahwa hal itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau memang direncanakan, tidak mungkin pembunuhan dilakukan secara terbuka seperti itu. "Pasukan Marinir itu sangat terlatih untuk membunuh orang, makanya tidak mungkin seperti itu. Kalau berniat membunuh, caranya langsung dihilangkan dan tidak usah ramai-ramai. Itu kan yang selalu dilatihkan kepada anggota Marinir," paparnya, menegaskan. Ia berharap, tim Kontras juga tidak mudah mengeluarkan pernyataan yang tidak didukung oleh bukti nyata. Ia mengemukakan bahwa semua yang dilakukan oleh Marinir di Puslatpur tidak ada kaitan dengan pekerjaan PT Rajawali. "Marinir tidak punya hubungan apa-apa dengan PT Rajawali itu. Marinir murni mengadakan latihan perang di sana. Marinir hanya pemakai dari lahan itu. Soal PT Rajawali itu mungkin berhubungan dengan Inkopal, saya tidak tahu," ucapnya. (Ant/OL-02)
[mediacare] [detik] Riwayat Sengketa Tanah di Pasuruan Versi Pemprov Jatim
http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php 30/05/2007 14:49 WIB Riwayat Sengketa Tanah di Pasuruan Versi Pemprov Jatim Irawulan - detikcom Surabaya - Bentrokan antara warga desa Alas Trogo, Pasuruan, Jawa Timur dengan anggota Marinir dipicu oleh persoalan sengketa tanah. Bentrokan ini mengakibatkan 4 korban tewas dan 8 orang lainnya luka-luka. Sengketa tanah ini sudah berlangsung sejak tahun 1998. Bagaimana asal mula sengketa tanah? Berdasarkan informasi dari Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Jatim sengketa tanah itu bermula ketika pada tahun 1960 TNI AL membeli tanah di Grati Pasuruan seluas 3.569 hektar. Tanah itu tersebar di 11 desa dan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Nguling dan Lekok. Sedangkan 11 desa yakni Sumberanyar, Sumberagung, Semedusari, Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati, Tamping dan Alastelogo. Dana yang dikeluarkan TNI AL untuk membeli tanah tandus kering ekstrim dan sulit air itu sebesar Rp. 77.658.210. Pembayaran tanah dan penggantian bangunan diselesaikan tahun 1963, namun masih ada sebagian kecil penduduk yang belum melaksanakan pemindahan rumahnya. Lahan itu direncanakan untuk membangun Pusat Pendidikan TNI AL terlengkap dan terbesar untuk pendidikan kejuruan Marinir maupun Pelaut. Namun saat itu terjadi peristiwa G 30/S PKI dimana negara dalam kondisi tidak tenteram, dan TNI AL belum memiliki dana untuk merealisasikan pembangunannya. Sejak tahun 1963 TNI AL mulai melaksanakan pembangunan sarana jalan sepanjang 25 km di areal lahan. Di area tersebut juga ditempati oleh warga TNI AL (Prokimal) sebanyak 185 KK. Pada tahun 1966 agar tidak terlantar, tanah TNI AL Grati dikelola oleh Puskopal untuk ditanami pohon jarak dan palawija sampai dengan tahun 1982. Kemudian pada tahun 1984 keluar Surat Keputusan KSAL No. Skep/675/1984 tanggal 28 Maret 1984 yang menunjuk Puskopal dalam hal ini Yasbhum (Yayasan Sosial Bhumyamca) untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan perkebunan produktif, dengan memanfaatkan penduduk setempat sebagai pekerja. Upaya-upaya penyelesaian sertifikasi tanah yang dilaksanakan Lantamal III Surabaya sejak 20 Januari 1986 dapat terealisir oleh BPN pada tahun 1993 dengan terbitnya sertifikat sebanyak 14 bidang dengan luas 3.676 hektar. Meski demikian di lapangan masih ditemukan penduduk yang belum melaksanakan pindah dari tanah yang telah dibebaskan oleh TNI AL. Lalu 3 Februari 1997 TNI AL melaksanakan ruislag berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan dengan PT PLN seluas 43,8 hektar berupa 20 unit rumah jabatan TNI AL di Kenjeran Surabaya, dan PT Pasuruan Power Company (PPC) seluas 57,2 hektar berupa tanah seluas 40,1 hektar di Desa Mondoluku, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Lalu 20 November 1993 Bupati Pasuruan mengirimkan surat kepada Komandan Lantamal III Surabaya perihal usulan pemukiman kembali non pemukim TNI AL di daerah Prokimal Grati. Kemudian Bupati Pasuruan mengajukan surat kepada KSAL pada 3 Januari 1998 untuk mengusulkan bahwa tanah relokasi untuk penduduk non pemukim TNI AL agar diberikan seluas 500 meter persegi per KK. Secara prinsip TNI AL menyetujui usulan tersebut, dan telah meneruskan usulan ke Mabes TNI, namun hingga kini belum ada titik terang karena memang tidak mudah untuk diadakan pelepasan aset negara yang harus melalui persetujuan Departemen Keuangan. Kemudian pada 19 Agustus 1998 terjadi unjuk rasa para warga pemukim non TNI AL (bekas pemilik tanah Desa Alastlogo, Sumberanyar dan Pasinan yang dikoordinir Pengacara Probolinggo atas nama MS Budi Santoso, SH dan Pengacara Madang atas nama Ismail Modal, SH dengan memberikan surat terbuka menuntut pengembalian tanah yang telah dibeli TNI AL. Mereka menggugat PN Pasuruan pada 4 November 1999 dan sengketa tanah diputus dengan putusan bahwa gugatan warga tidak dapat diterima. Hal ini mengingat secara formal TNI AL telah mempunyai sertifikat hak atas tanah Grati hasil pembebasan tanah melalui Panitia Pembebasan Tanah Untuk Negara (PTUN) pada tahun 1960-1963, sementara warga masyarakat penggugat tidak memiliki bukti apapun. Setelah kalah di Pengadilan, warga mulai melakukan perlawanan pada September 2001 dengan menebang 12.000 pohon mangga siap panen, merusak pompa dan jaringan pengairan perkebunan, penutupan jalan pantura, penyerobotan lahan. Karena untuk merehabilitasi kerusakan perkebunan produktif dan sistem pengairan membutuhkan biaya besar TNI AL memutuskan pada tanggal 16 Mei 2001 untuk menjadikan wilayah Grati menjadi Pusat Latihan Tempur Marinir. Upaya penyelesaian dilakukan kembali dengan mengadakan pertemuan pada 14 Juli 2005 antara Bupati Pasuruan dengan Mabes TNI AL di Jakarta. Dalam pertemuan diputuskan Pemda Pasuruan menyatakan tanah Grati adalah milik TNI AL, Pemda bersedia menjadi fasilitator penyelesaian permasalahan itu. Pada 5 Februari 2007 Bupati Pasuruan Jusbakir Aljufri didampingi Ketua DPRD Pasuruan Ahmad Zubaidi beserta unsur Muspida Pasuruan mengadakan pertemuan dengan Pangarmatim di Surabaya. Dalam pertemuan it
[mediacare] Rakyat dibenturkan dengan TNI, untuk keuntungan juragan dan calo tanah
Kolonel (L) M. Haryono, yang lahir dan dibesarkan di daerah Grati, Pasuruan, merupakan saksi sejarah proses penjualan tanah tersebut, mengungkapkan bahwa penduduk setempat telah menjual tanah tersebut ke TNI AL sekitar tahun 1960 senilai total Rp77.658.210. Namun, pasca-reformasi tahun 1998, telah memunculkan keinginan warga yang semula hanya sebagai penggarap untuk memiliki lahan. Mereka menganggap bahwa lahan itu milik leluhur mereka. Pada tanggal 19 Agustus 1998 terjadi unjuk rasa para warga pemukim non-TNI AL di Desa Alastlogo, Sumberanyar dan Pasinan yang dikoordinir Pengacara Probolinggo atas nama MS Budi Santoso, SH dan Pengacara Madang atas nama Ismail Modal, SH., dengan memberikan surat terbuka menuntut pengembalian tanah yang telah dibeli TNI AL. Mereka menggugat PN Pasuruan. Setelah kalah di Pengadilan, warga mulai melakukan tindakan anarkhis dan perusakan-perusakan, antara lain pada 23 September 2001 menebang 12.000 pohon mangga siap panen, pengerusakan pompa dan jaringan pengairan perkebunan, penutupan jalan pantura, penyerobotan lahan secara liar yang dikoordinir oleh oknum kepala desa dengan menjual per kapling-kapling. Kasus itu diperparah lagi lantaran ternyata banyak praktik sewa tanah secara tidak sah di lahan milik TNI AL, penyewa ditarik ratusan ribu rupiah oleh oknum tertentu. Tanah sengketa di area Puslatpur TNI AL ditempati 5.702 rumah warga, sudah mencapai 11 desa; yakni Alastlogo, Wates, Semedusari, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati, dan Tampung di Kecamatan Lekok, serta Desa Sumberanyar, dan Sumberagung di Kecamatan Nguling. Pada pertemuan 22 Maret lalu antara Pangarmatim bersama Bupati Pasuruan; Jusbakir Aldjufri dengan para kepala desa dan perwakilan warga, TNI AL telah menyatakan bersedia untuk merelokasi warga yangi masih tinggal di kawasan pusat pelatihan, ke daerah diluar pusat pelatihan. Setiap pemilik rumah akan diberi lahan seluas 500 meter2, plus tambahan lahan sebesar 20 persen untuk pemenuhan fasilitas umum. Itu berarti lahan relokasi dan fasilitas umum yang harus disiapkan sekitar 385 hektar. Namun semua ini ditolak oleh para kepala desa dan sebagian warga, dengan alasan dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan warga. . PT Rajawali Nusantara (Holding) melalui anak perusahaannya, PT Kebun Grati Agung, memiliki kontrak kerja sama dengan TNI-AL, melalui Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal) yang dimulai sejak 1981 hingga 2018, dengan pembagian keuntungan 80 persen PT KGA dan 20 persen Inkopal. Kerjasama ini adalah menggarap areal yang sebelumnya tandus dan kering ekstrim, menjadi area perkebunan yang menghasilkan ditunjang dengan irigasi pengairan yang baik, dan juga mampu menyerap pekerja dari penduduk sekitarnya. Lagi-lagi rakyat dibenturkan dengan TNI, untuk keuntungan para juragan dan calo tanah ! Wassalam, yhg.
[mediacare] Sekilas Tentang TZU CHI
Sekilas Tentang TZU CHI Buddhist Compassion Relief Tsu Chi Foundation. Pendahuluan : .Tzu Chi adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh Master Cheng Yen pada tahun 1966 . Berpusat di Hualien, Taiwan . Telah berada di 40 negara Filsafat : . Berlandaskan cinta kasih . Lintas agama, ras, etnis, negara, dan bangsa . Mengajak semua orang untuk peduli dan melakukan kebajikan . Membantu yang kurang mampu, mendidik yang mampu Prinsip Bantuan Kemanusiaan : Tepat Waktu . Pada waktu dibutuhkan, bantuan diberikan, tidak terlambat Langsung . Bantuan langsung diberikan kepada pihak yang membutuhkan Prioritas Menghargai Jiwa Manusia . Mendahulukan yang paling membutuhkan Berhati-hati dalam menggunakan dana donatur. . Semua dana dari para donatur harus digunakan dengan hati-hati dan selayaknya. . Tidak ada biaya operasional yang boleh dibebankan atas sumbangan para donatur. Bersyukur. . Sukarelawan dan dermawan menghargai dan berterima kasih kepada orang-orang yang dibantu karena telah diberikan kesempatan untuk membantu. Filsafat : . Berlandaskan cinta kasih . Lintas agama, ras, etnis, negara, dan bangsa . Mengajak semua orang untuk peduli dan melakukan kebajikan . Membantu yang kurang mampu, mendidik yang mampu. Delapan Misi Tzu Chi 1. Pengobatan 2. Budaya Kemanusiaan 3. Amal Sosial 4. Pendidikan 5. Donor Tulang Sumsum 6. Pelestarian Lingkungan 7. Bantuan Internasional 8. Sukarelawan Komunitas Salah satu misi yang dijalankan Tzu Chi adalah Misi Daur Ulang Berikut ini adalah kondisi tentang lingkungan hidup yang kita hadapi sekarang ! * Kertas Koran dapat bertahan hingga ± 1 - 3 tahun baru dapat terurai * Kantong plastik dapat bertahan hingga ± 15 tahun baru dapat terurai * Botol plastik dapat bertahan hingga ± 300 tahun baru dapat terurai * Kaleng softdrink dapat bertahan hingga ± 500 tahun * Botol beling dapat bertahan hingga ±1000 tahun baru dapat terurai * Sterofoam dapat bertahan hingga ±10.000 tahun Data menurut dinas kebersihan DKI : 1 orang menghasilkan 2 kg sampah / hari Sampah warga Jakarta/ hari = 7.000 ekor gajah Sampah kantong plastik yang dibuang = dapat menutupi 2.600 lapangan sepakbola. Sampah kertas yang dibuang = 10.700 batang pohon Pinus Jumlah sampah dari kota Jakarta: 1985 = 4.000 ton lebih/ hari 2000 = 6.000 ton lebih/ hari 2003 = sekitar 7.600 ton/ hari 2005 = sekitar 9.600 ton/ hari Maka volume sampah tahun 2005 mencapai 246 kali besar Candi Borobudur (volume Candi Borobudur = 55.000 m3). Misi Pelestarian Lingkungan dalam Tzu Chi Asal mula daur ulang Tzu Chi : Bulan Agustus 1990, Master Cheng Yen memberikan ceramah di Taichung. Dalam ceramah yang berjudul "hidup penuh berkah", Master Cheng Yen berbicara tentang bagaimana menyortir dan mendaur ulang sampah. Master menghimbau para relawan untuk melestarikan lingkungan, menggalakkan pemilahan sampah, daur ulang dan pemanfaatan limbah, dan menghargai energi. Sampah jadi Emas; Emas menukar jadi cinta kasih Apa itu Pelestarian Lingkungan ? Konsep 5R Pelestarian Lingkungan è Bermula dari diri sendiri 1. Re-Think (Menimbang ulang) - Barang yang akan dibeli, kebutuhan ataukah keinginan 2. Reduce (Mengurangi) - Kantong plastik, produk sekali pakai 3. Re-use (Memakai kembali) - Peralatan makan ramah lingkungan, sapu tangan 4. Repair (Memperbaiki) - Pakaian, perabot elektronik 5. Recycle (Mendaur ulang) - Kertas, kaleng aluminium, besi 5 Prinsip Pelestarian Tzu Chi 1- Mewariskan gerakan pelestarian lingkungan pada generasi muda 2- Menjabarkan manfaat pelestarian lingkungan 3- Membiasakan gerakan pelestarian lingkungan dalam kehidupan 4- Menerapkan gerakan pelestarian lingkungan di kalangan keluarga 5- Meresapkan makna pelestarian lingkungan dalam batin Mewariskan gerakan pelestarian lingkungan pada generasi muda Mengajak generasi muda agar lebih mengenal makna daur ulang dan terjun dalam kegiatan nyata secara langsung Menjabarkan manfaat pelestarian lingkungan Memiliki pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan, misalnya kandungan logam berat yang beracun dalam baterai. Pelestarian Lingkungan merupakan gerakan yang mudah diterapkan dalam komunitas, serta merupakan jalan paling efektif untuk menyelamatkan bumi Membiasakan gerakan pelestarian lingkungan dalam kehidupan Kegiatan daur ulang harus dibiasakan serta ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dengan rutin menggunakan alat makan pribadi atau membawa keranjang pada saat berbelanja agar tidak menambah produksi sampah plastik Menerapkan gerakan pelestarian lingkungan di kalangan keluarga Gerakan pelestarian lingkungan harus dimulai dari diri sendiri kemudian mengajak keluarga dan anggota komunitas untuk bergabung. Dengan demikian kita dapat terus menggerakkan kegiatan ini hingga lingkup lebih luas lagi
[mediacare] Buddha Tzu Chi Guyur Korban Banjir dengan 500 Ton Beras
Rekan-Rekan Umat Budha, Bung Batara Hutagalung, Selamat merayakan Hari Raya Waisak 2551 Semoga Kesehatan, Kesejahteraan dan Kebahagiaan menyertai Anda sekeluarga. Wassalam, yhg. --- http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php 29/12/2006 13:13 WIB Buddha Tzu Chi Guyur Korban Banjir dengan 500 Ton Beras Gagah Wijoseno - detikcom Jakarta - Bantuan untuk korban banjir dan longsor terus mengalir. Salah satu di antaranya datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi, yang menyalurkan batuan berupa beras, paket kebutuhan harian dan paket balita untuk para korban di daerah bencana. "Kami sudah salurkan 5 ton beras, 700 paket kebutuhan harian dan 134 paket balita ke Muara Sipongi dan Besitang Langkat," kata Komisaris Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjin, saat jumpa pers di kantornya, Jl Mangga Dua Raya, Gedung ITC Mangga Dua, Jumat (29/12/2006). Paket kebutuhan harian terdiri dari biskuit, alat makan/memasak, pakaian, sarung, dan selimut. Sedangkan paket balita terdiri dari susu, dot, alat makan dan mainan. Semua bantuan tersebut sudah disalurkan ke lokasi bencana, rencananya bantuan tahap kedua berupa beras sebanyak 500 ton akan disalurkan ke daerah Kuala Simpang, Aceh Tamiang dan sekitarnya. "Sekarang dalam perjalanan untuk didistribusikan di daerah bencana," cetusnya. Pada bulan Januari 2007, yayasan juga akan membagikan beras di daerah Jawa Tengah di 6 karisidenan sebanyak 2 ribu ton. (ndr/nrl)
[mediacare] [detik] Mayjen Prijanto Dampingi Foke, Panglima TNI Ajukan Syarat
http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php 31/05/2007 13:30 WIB Mayjen Prijanto Dampingi Foke, Panglima TNI Ajukan Syarat Iqbal Fadil - detikcom Jakarta - Satu syarat diajukan Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto kepada Mayjen TNI Prijanto sebelum bersanding dengan Fauzi Bowo dalam Pilkada DKI Jakarta. Djoko mengatakan Prijanto telah meminta restunya untuk maju menjadi cawagub DKI Jakarta. "Kemarin memang Mayjen Prijanto menghadap saya menyampaikan bahwa beliau diminta Fauzi Bowo sebagai cawagub. Jadi jangan terbalik, TNI tidak mencalonkan karena tidak boleh," kata Djoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/5/2007). Djoko pun memberi izin bersyarat. "Tetapi karena diminta, kita izinkan dengan satu syarat. Setelah resmi mencalonkan, detik itu juga Mayjen Prijanto harus mundur dari jabatan Asisten Teritorial KSAD dan keanggotaan TNI," ujarnya. Menurut dia, keputusan itu merupakan bentuk konsistensi atas keputusan yang dibuatnya. "Apabila ada anggota TNI yang mencalonkan sebagai jabatan yang tidak dibolehkan TNI (di luar TNI), dia harus mengundurkan diri dan itu disanggupi oleh yang bersangkutan," kata Djoko. Lebih lanjut Djoko mengaku belum menerima surat pengunduran diri Prijanto. "Tetapi karena pencalonannya baru besok diumumkan, mungkin surat pengajuan pengunduran diri baru besok dilakukan," ujarnya. (aan/sss) Baca juga: Bang Yos Puji Mayjen Prijanto Didampingi Ketua FBR Adang-Dani Ambil Form di KPUD Fauzi-Prijanto Cukup Prospektif
[mediacare] 'a war crime' - Jangan lari ,sambil marah2....ah! => Harry Antinegara
Master Harry, Kalau kemarin Anda mengomentari Holy Uncle: "bertingkah kayak ...a ...silly old bum ... input2 yang rediculous/silly and dump" , maka tulisan Anda ini adalah contoh yang paling cocok dan tepat! Orang yang sedikit memiliki analogi sehat, pasti bisa membedakan bahwa insiden ini terdiri dari beberapa kejanggalan yang terpisah satu dengan yang lainnya. 1. Kedatangan Sutiyoso kemarin adalah dalam rangka memenuhi undangan resmi negara bagian New South Wales (NSW) sebagai kepada Gubenur DKI Jakarta, dalam rangka mengaktifkan kembali kerja sama "sister state/province" antara DKI Jakarta dan New South Wales. Seorang pejabat negara, yang menghadiri undangan resmi suatu acara kenegaraan, tidak bisa serta merta dipaksa hadir sebagai saksi, sekalipun oleh Lembaga Peradilan. 2. Sikap arogansi Australia, direpresentasikan oleh kepolisian NSW, dengan cara memaksa masuk kamar hotel dengan kunci duplikat, untuk menyampaikan surat panggilan sebagai saksi di Pengadilan. Pihak Kepolisi NSW itu sudah melanggar protokol kenegaraan dan privacy seseorang, terutama telah melakukan pelanggaran hukum, yang pada akhirnya juga gagal menghadirkan seorang saksi. Bahkan Sutiyoso pun menolak menandatangani (tanda terima) surat pemanggilan Pengadilan, terhadap dirinya. 3. Sidang Pengadilan Koroner NSW tentang kasus Balibo 1975 itu sendiri. Dengan menyeret Sutiyoso sebagai saksi di Pengadilan NSW, "Deputy Sheriff" untuk kawasan Asia, ingin menunjukan kekuasaannya, tapi hasilnya justru kontra produktif, alias gagal total. Ironisnya, tahun 1990 Sutiyoso menjalankan pendidikan selama sebulan di Melbourne dan selama enam bulan di Canberra. Jadi, Pengadilan kadaluarsa kasus Balibo, yang tidak pernah terbukti selama 32 tahun, cumalah sebuah mimbar dagelan saja. Kalau Pemerintah Australia yakin telah menjalankan hukum dengan benar, kenapa tidak sekalian saja menahan Sutiyoso? Apakah tata krama (etiket) protokoler Australia memang segitu rendahnya, ataukah "undangan" Kepala Pemerintah (Premier) NSW, Morris Iemma, dimaksud untuk menjebak Sutiyoso? Arogansi yang berlebihan membuat setting yang bodoh, sehingga menciptakan sandal internasional, akhirnya cuma memalukan citra pemerintah Australia sendiri. Wassalam, yhg.
[mediacare] SEBANYAK 5000 KK TEMPATI LAHAN MILIK TNI AL DI GRATI PASURUAN
http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=9861 2007-02-09 21:39:17 SEBANYAK 5000 KK TEMPATI LAHAN MILIK TNI AL DI GRATI PASURUAN Menurut data, saat ini ada sekitar 5000 KK atau 36.000 jiwa yang menduduki lahan TNI AL di Grati Pasuruan. Mereka merupakan warga yang secara tidak sah berada di lahan tersebut, karena tidak memiliki beberapa bukti kepemilikan. Warga pun makin lama makin berkembang, karena disinyalir ada beberapa oknum perangkat desa setempat yang ikut bermain dengan memperjualbelikan pada penduduk pendatang. Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Moekhlas Sidik, MPA pada JNR, Jumat (9/2) mengatakan, beberapa upaya solusi telah diusulkan, termasuk upaya relokasi. Namun hal ini tidak mudah untuk dilakukan, sebab menyangkut pelepasan aset negera yang harus melalui persetujuan pemerintah (Depertemen Keuangan). Upaya itu disepakati bahwa masing-masing pihak yakni TNI AL, warga dan Pemkab Pasuruan akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tepatnya Armatim akan membawa permasalahan ini ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI. Sedangkan Bupati Pasuruan akan mengupayakan ke Gubernur Jawa Timur dan Mendagri. â?oSelama upaya ini dalam proses, kami meminta agar Pemkab Pasuruan bisa menenangkan warganya agar tidak berbuat anarkhis, seperti penutupan jalan dan penyerobotan lahan yang selama ini masih terjadi,â? kata Pangarmatim. Pangarmatim mengharapkan, agar masyarakat Grati, Pemkab Pasuruan dan semua pihak dapat menciptakan situasi yang kondusif, tenang dan tidak menimbulkan gejolak sosial terkait adanya gugatan warga Grati ke PN Pasuruan tentang status tanah TNI AL tersebut. Menurutnya, penyelesaian secara yuridis saja tidak akan cukup memuaskan semua pihak, karena hal ini perlu adanya solusi yang arif dan bijak. â?Harapan kita adalah penyelesaikan win win solution, karena tidak mungkin serta merta masyarakat harus pergi tanpa ada relokasi. Tetapi kalau harus direlokasi di tempat kami, di antara 3.600 Ha tentu harus ada persetujuan dari pemerintah karena itu sudah masuk inventaris kekayaan negara (IKN) sehingga harus dipecahkan bersama,â? ungkapnya. Menurut dia, mulai 15 Februari 2007 lahan tersebut tetap digunakan untuk tempat latihan Combine Exxercise antara pasukan intai amfibi (Marinir) dan pasukan katak Koarmatim berupa penerjunan, pendaratan menggunakan hovercraft, latihan penembakan menggunakan tank dan sebagainya. â?Selain Marinir dan Armatim juga melibatkan prajurit Kodikal dan institusi TNI AL Surabaya dan sekitarnya,â? imbuhnya. Riwayat Kepemilikan. Pada tahun1960 TNI AL membeli tanah di Grati Pasuruan seluas 3.569,205 Ha, yang tersebar di 11 desa dan dua (2) kecamatan, masing-masing Kecamatan Nguling dan Kecamatan Lekok. Sedangkan 11 desa yakni Sumberanyar, Sumberagung, Semedusari, Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati, Tamping dan Alastelogo. Dana yang dikeluarkan TNI AL untuk membeli tanah tandus kering ekstrim dan sulit air itu sebesar Rp. 77.658.210,- (Tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delatan ribu dua ratus sepuluh rupiah). Pembayaran tanah dan penggantian bangunan diselesaikan tahun 1963, namun masih ada sebagian kecil penduduk yang belum melaksanakan pemindahan rumahnya. Lahan tersebut direncanakan untuk membangun Pusat Pendidikan TNI AL terlengkap dan terbesar untuk pendidikan kejuruan Marinir maupun Pelaut. Namun saat itu terjadi peristiwa G 30/S PKI dimana negara dalam kondisi tidak tenteram, dan TNI AL belum memiliki dana untuk merealisasikan pembangunannya. Sejak tahun 1963 TNI AL mulai melaksanakan pembangunan sarana jalan sepanjang 25 km di areal lahan. Di area tersebut juga ditempati oleh warga TNI AL (Prokimal) sebanyak 185 KK. Pada tahun 1966 agar tidak terlantar, tanah TNI AL Grati dikelola oleh Puskopal untuk ditanami pohon jarak dan palawija sampai dengan tahun 1982. Tahun 1984 keluar Surat Keputusan Kasal No. Skep/675/1984 tanggal 28 Maret 1984 yang menunjuk Puskopal dalam hal ini Yasbhum (Yayasan Sosial Bhumyamca) untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan perkebunan produktif, dengan memanfaatkan penduduk setempat sebagai pekerja. Upaya-upaya penyelesaian sertifikasi tanah yang dilaksanakan Lantamal III Surabaya sejak 20 Januari 1986 dapat terealisir oleh BPN pada tahun 1993 dengan terbitnya sertifikat sebanyak 14 bidang dengan luas 3.676.335 Ha (36.763.350 M2). Meski demikian di lapangan masih ditemukan penduduk yang belum melaksanakan pindah dari tanah yang telah dibebaskan oleh TNI AL. Tanggal 3 Februari 1997 TNI AL melaksanakan ruislag (surat persetujuan Menteri Keuangan RI No. S.486/A/54/0297) dengan PT PLN seluas 43,895 Ha berupa 20 unit rumah jabatan TNI AL di Kenjeran Surabaya, dan PT Pasuruan Power Company (PPC) seluas 57,2 Ha berupa tanah seluas 40,185 Ha di Desa Mondoluku, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Bupati KDH TK II Pasuruan mengirimkan surat kepada Komandan Lantamal III Surabaya No. 050/769
[mediacare] Peduli Anak Sekolah (Baksos Mapala UI)
Sugi Jatmiko [EMAIL PROTECTED] --- firman syah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Dear Mapokalers, Teman-teman, dalam rangkaian perjalanan panjang kali ini, Mapala UI bekerjasama dengan Mahipa UMP (Univ. Muhammadiyah Ponorogo) sebagai tim riset akan mengadakan Bakti Sosial di Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Kalo pernah baca tulisannya Sutanto, di sana ada telaga Ngebel yang memang cukup menyegarkan, tetapi di lingkungan sekitarnya baru-baru ini tertimpa bencana longsor yaitu bulan Februari dan April 2007 yang meninggalkan kesulitan baru bagi masyarakat setempat. Sebagai wujud kepedulian sosial maka Mapala UI berniat mengadakan baksos yang akan diadakan pada tanggal 5 dan 7 juli 2007, berupa : Pemberian peralatan sekolah. Pemberian peralatan sekolah berupa alat tulis, buku dan tas kepada 105 siswa berprestasi yang berasal dari 7 Sekolah Dasar di Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Pemberian buku Pemberian buku-buku yang berupa buku pengetahuan populer untuk siswa tingkat Sekolah Dasar. Buku-buku tersebut akan dikelola oleh pihak sekolah melalui perpustakaan sekolah sehingga dapat digunakan oleh seluruh siswa. Sunatan Massal Sunatan massal dilakukan kepada 30 anak usia Sekolah Dasar di Kecamatan Ngebel sebagai salah satu bentuk penyuluhan kesehatan. Bagi teman-teman Mapala maupun khalayak ramai yang ingin membantu baik berupa barang, dana, ataupun link-link untuk memperlancar kegiatan tersebut dapat menghubungi : Firman : 021 98963134 Andro : 0811 935 842, Swasti : 0811 180 586, Yuni: 0813 164 09063, atau email ke [EMAIL PROTECTED] Kita tunggu kontribusi teman-teman, thx a lot ..
[mediacare] Provokasi Pao An Tui (2): Chinese be prepared for the Danger awaiting us
http://p208.ezboard.com/Chinese-in-Indonesia/fzhonghuafrm3 http://p208.ezboard.com/Chinese-be-prepared-for-the-Danger-awaiting-us/fzhonghuafrm3.showMessage?topicID=1372.topic Pao An Tui Registered Member Posts: 2 (3/17/07 12:22 am) Chinese be prepared for the Danger awaiting us I. ²»¿ÉÆ«·Ï (bu4ke3*-pian1fei4 - jangan menepis sesuatu secara pandangan sepihak) Populasi bangsa Tionghoa di Indonesia lebih besar dari Taiwan, artinya masyarakat Tionghoa terbesar di dunia diluar daratan Tiongkok. Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengakui jumlah penduduk Tionghoa lebih dari 10 juta, dan akhirnya setelah lebih dari 30 tahun masa »µÈ˵±µÀ (huai4ren2-dang1dao4 - masa orang batil berkuasa) resmi tidak menyangkali bahwa bangsa Tionghoa adalah etnis kedua terbesar di Indonesia setelah etnis Jawa. Bahkan, beberapa puslitbang melakukan penelitian yang menunjukkan angka lebih besar rata-rata diatas 20 juta etnis Tionghoa, dulu terdapat kesulitan karena banyak orang Tionghoa mencoba menyembunyikan identitas mereka dalam suasana diskriminasi rasial yg lebih buruk dibanding sekarang. Jumlah orang Tionghoa tidak kecil, jauh lebih banyak dari suku bangsa pribumi pada umumnya, meskipun distribusi populasi terpencar-pencar tetapi banyak sekali daerah atau tempat pemukiman memiliki komunitas Tionghoa yang terkonsentrasi. Proses berkonsentrasi inilah yang harus ditingkatkan, jadi meski jumlah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk dari berbagai suku bangsa, kekuatan sumber daya manusia Tionghoa yang padat dan rapat berpotensi untuk mengimbangi keunggulan pribumi dalam jumlah populasi. Bila diterapkan berdasarkan prinsip Perang Asymetris, maka kekurangan dalam hal tertentu bisa disesuaikan dengan sikon lapangan agar menjadi kekuatan. Bangsa Tionghoa yang minoritas dibanding total jumlah penduduk pribumi dari berbagai suku bangsa, dapat mengatasi masalah dispersi dan posisi sebagai etnis minoritas sebagai berikut: 1. Dua Dasar utama 1a. tingkatkan proses berkonsentrasi penduduk Tionghoa menurut daerah dan tempat pemukiman 1b. mengingat jumlah penduduk pribumi dari berbagai suku bangsa jauh lebih besar, terapkan strategi devide et impera - keterpurukan keadaan Indonesia dewasa ini dimana tiap-tiap kelompok asli berkonflik satu sama lain justru berkat terselubung 2. Renstra dan Implementasi Dengan populasi Tionghoa yang lebih terkonsentrasi dan keterpecahbelahan pribumi, terdapat ruang gerak yang lebih luas untuk membela diri dengan melakukan berbagai tindakan defensif jika terjadi keadaan darurat dimana Tionghoa terancam. 2a. kelompok-kelompok pribumi yang terpecahbelah menurut perbedaan SARA lebih mudah dihabisi satu sama lain. Seperti bermain catur, adukan tiap-tiap kelompok seakan-akan mereka ë½Å¼¦ (mao2jiao3ji1 - seperti ayam berkeok-keok yang kepalanya terpenggal) untuk menghabisi masing-masing tanpa keberpihakan. Ketika ada kelompok tertentu yang berada pada titik terlemah, manfaatkan kesempatan untuk mengargetkan pusat gravitasi musuh (ibarat potong kaki lawan ketika berduel) 2b. untuk setiap serangan, fokuskan dan kerahkan kekuatan optimal tetapi ingat agar jangan sampai kehabisan sumber daya (jangan pernah mencoba mencapai obyektif yang hasilnya kurang dari pengeluarannya) - terapkan strategi dan taktik konsentrasi kekuatan seperti dilakukan divisi panzer Jerman dan Napoleon yang mampu mengalahkan pasukan dari berbagai negara yang jumlahnya jauh lebih besar karena ia mampu menerapkan strategi divide and rule dan strategi dan taktik konsentrasi kekuatan dengan sempurna II. Buang jauh-jauh sifat ×øÀ§³î³Ç (zuo4kun4-chou2cheng2 - menjadi tawanan kekhawatiran sendiri) Tentu ada kelebihan kalau kita memiliki basis wilayah, namun ketidakpemilikan daerah Tionghoa kecuali daerah tertentu seperti Kalbar bukan hambatan yang akan menggagalkan renstra dan implementasi. Pasukan penduduk, katakan tentara AS di Irak, tidak mungkin memiliki basis wilayah, sama pula halnya dengan beberapa ribu orang Belanda dari VOC yang mampu menguasai seluruh Arsipelase Melayu. AS dan Belanda berhasil dengan renstra dan implementasi konsentrasi kekuatan dan devide et impera yang baik. Tionghoa dari Kerajaan Demak dan Lanfang Gongsi di Kalbar pernah berhasil menundukkan pribumi dengan cara yang sama, strategi dan taktik yang dipelajari orang Barat dan kemudian mereka terapkan kepada orang Asia, termasuk Tionghoa. Demikian, diharapakan tuntas sebagian dari hal-hal yang dikhawatirkan tidak mungkin dilakukan demi masa depan bangsa Tionghoa yang lebih baik di Indonesia sehingga seakan-akan berprospek tidak cerah. Langkah pertama yang terpenting, harus ada pemulihan ikatan emosional antara tiap-tiap putra-putri bangsa Tionghoa, tidak mungkin kita berubah dari manusia ³ì³ù²»Ç° (chou2chu2-bu4qian2* - peragu dalam bertindak) yang Íü±¾ (wang4ben3 - lupa akar) menjadi manusia ÍüÉíÍü¼Ò (wang4shen1-wang4jia1 - mengutamakan kepentingan bersama diatas segalanya) untuk mencapai sesuatu
[mediacare] "Vietnam Syndrome" => Arnold - USMC Dishwasher
Hhmm dulu waktu Hans Gouw masih sukses sebagai calo Asylum; berjualan
tema favorit pemerkosaan Cina, Anda dkk dekat dengan dia
giliran HG sedang susah dipenjara - sekonyong-konyong dia jadi "my twin
brother", jangan gitu dong ah!
Kelihatan sekali jiwa-karakter Anda ini.
E ... eh ... hampir lupa nagih hutang tentang pembohongan publik dibulan
lalu:
1. Pada '98 Kopassus bertugas menculik dan menembak para mahasiswa.
2. YHG pernah menulis tahun lalu satu mobil bersama kelompok FPI,
ketika anggota FPI melakukan pemerasan terhadap suatu tempat usaha.
Kalau punya secuil kredibilitas dan sedikit rasa malu, coba
pertanggung-jawabkan fitnahan Anda, tentu dengan membawa data dengan
link-URL-nya.
You are right, I have never seen combat, since I have never been in the
army, nor been discharged by the military.
But, I could understand your pride as a Marine vet, eventhough as a
dishwasher and kitchen cleaner of the USMC!
One does not need to experienced combat, just to know about the lies,
manipulations, and miss-leading propaganda, in covering your country's
losses in Iraq. Such as Hollywood patriotism in "Black Hawk Down"
is covering-up the fiasco and embarrassment, documented in the military
history.
FYI: Kawan-kawan saya bertukar pikiran mulai dari Tamtama sampai Perwira
Tinggi, yang kebanyakan berasal dari infanteri tempur atau satuan Komando
khusus.
Jadi pencerahan dari Anda sebagai veteran USMC bagian dapur adalah merupakan
pengalaman pertama bagi saya.
(1.)
Statement Anda: "not to copy the Left Wing Opinion's Media! who didn't
understand and know anything about Iraq and Vietnam at the first place!",
menunjukan kemunafikan yang persistent.
Seluruh dunia sudah melihat bagaimana tentara Anda sudah hancur-hancuran di
Irak, setiap hari lebih dari 2 orang berguguran seperti lalat.
Mental dan moral pasukan juga sudah rusak melawan 'ghosts" musuh yang tidak
nampak.
Berita kebenaran yang menyakitkan tidak selamanya berasal dari media kiri,
apakah Anda mewakili opini Holywood dengan mengatakan bahwa AS telah menang
perang di Vietnam?
Melengkapi berita dari "Left Wing Opinion's Media"; The Associated Press,
briefing dari Komandan militer AS di Irak; Jenderal David Petraeus, yang
memprediksi akan meningkatnya pembantaian terhadap tentara AS dan
memohon-mohon dukungan komitment luar biasa dari pemerintah AS.
Iraq will grow bloodier for U.S., general predicts
Friday, April 27, 2007
The Associated Press
At a Pentagon news briefing Thursday, Gen. David Petraeus, the U.S. military
commander in Iraq, said the war would require "an enormous commitment" by
the United States.
WASHINGTON - The U.S. military commander in Iraq says the war effort may
well get harder before it gets easier and American casualties are likely to
continue to climb.
~~~
Satu lagi pemberitaan dari "media kiri"; BBC, tentang mental dan moral
perajurit AS yang memperkosa dan membunuh anak 14th beserta keluarganya.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6152118.stm
Wednesday, 15 November 2006,
US soldier admits Iraq girl rape
A US Army soldier has pleaded guilty to raping a 14-year-old Iraqi girl and
helping murder her and her family.
(2.)
Talking about Saddam Hussein, menurut estimasi Human Rights Watch, dalam
periode 20 tahun Rezim Saddam Hussein telah membunuh , sebanyak 250,000 to
290,000 jiwa warga sipil.
Sedangkan, menurut survey Johns Hopkins, korban warga sipil yang disebabkan
oleh agresi AS selama 4 tahun (2003) berjumah antara: 426,269 and 793,663,
dengan probabilitas tertinggi 601,027 jiwa.
Jadi, siapakah juara dunia bantai-membantai penduduk sipil dan anak-anak?
(3.)
Pernah lihat anjing yang kalah berkelahi, dengan buntutnya diselangkangan
kabur terkaing-kaing, going home for licking his wounds ...
As the "winner", US. Forces training consist exclusively of : how to stay a
life in desperation, counting body bags, and how to escape - leaving ground
zero in the most elegant way ha ha ha
Memang mantap wawasan perang Mr. Dishwasher of the USMC Kitchen!!!
Wassalam, yhg.
Dear YHG,
Please say Hello next time when you visit your "twin brother":
Yap Hans Gouw[YHG] at the Prison!
BTW: I like your comment, it's so very refreshing!
Once again YHG, you as a civilian who lacks of experiences and
whose never been in actual Combat [you've tried too hard to convince
yourself]!!!to be a military analyze expertise???!: You're NOT!
The First Lesson is:
1. You should have analyzed deeper and thoroughly especially if you
lack of military back ground!!!, also not to copy the Left Wing
Opinion's Media! who didn't understand and know anything about Iraq
and Vietnam at the first place!
2. If your comment were so TRUE!!!
Otherwise Saddam Husein, two of his sons, all of his cabinet members
were not 'hanged and killed'! O-{===
His 2 daughters would not refuged to Jordan?
I hope YHG would agree until this point!
If not it's OK!
3. W
[mediacare] Ada apa dengan pakaian seragam? =>Harry Antinegara
Dear Master Harry, Kemungkinan antipati Anda terhadap orang berseragam adalah akibat trauma dari pengalaman yang kurang menguntungkan dimasa kecil. Untuk sedikit memahami dan mengurangi sedikit trauma Anda tentang orang-orang berseragam, saya ingin mengajak Anda melihat masalah ini secara jernih, tanpa pra-duga dan secara profesional. Sebenarnya, penggunaan seragam ansich merupakan standar kebutuhan HRD diseluruh dunia, yang diperlukan oleh lembaga, industri atau perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja, terdiri dari berbagai tingkatan, bermacam bagian atau services. Selain di bidang industri, pertokoan, juga dibidang hospitality, seperti rumah sakit, hotel, airline, kapal penumpang, serta perusahaan tertentu, juga di lembaga pemerintahan, seragam merupakan "dress code" untuk menghormati konsumen, pasien, dan pelayanan masyarakat pada umumnya. Seperti taman bermain Anda di Casino, para pelayan sampai tingkat manager juga memakai seragam, walaupun bentuknya berupa "Black Suit & Tie" dengan name-tag, (pin) logo, itu juga dikatagorikan sebagai seragam. Khususnya di negara kita, untuk orang di pemerintahan, pekerja pabrik, pertokoan dll, pembagian seragam merupakan "tunjangan pakaian", sehingga personil atau pekerja tidak ada pengeluaran extra, untuk membeli pakaian kerjanya sendiri. Disekolah-sekolah kita, penggunaan seragam, a.l. merupakan alat atau cara agar para siswa tidak lomba pamer pakaian dan menghindari gap sosial-ekonomi. Tetapi di Eropa atau negara maju lainnya (kecuali Jepang), budaya penggunaan seragam di lembaga pemerintahan atau dunia usaha memang jarang, oleh karena selain menjadi cost besar yang harus ditanggung instansi/perusahaan, budaya masyarakatnya memilih kebebasan dalam berpakaian. Kita juga tidak perlu bingung kalau dilayani petugas pemerintahan, guru atau dosen yang memakai jeans, walaupun atasnya memakai jas, itupun karena dingin. Nah, kalau pejabat pemerintahan kita; Camat, Bupati, Gubenur yang menggunakan seragam dengan atribut (seperti) militer, saya kira adalah turunan dari jaman kolonial, dimana pakaian resmi para Regent (Bupati) dan Goeveneur (Gubenur) berstelan putih-putih, seperti layaknya perwira Angkatan Laut. Ditambah lagi, bahwa setelah masa kemerdekaan, banyak dari pejabat pemerintah berasal dari para pejuang, pensiunan militer atau penugasan dari ABRI, yang memperkuat standarisasi dress code seperti itu. Kalau masyarakat dinegara Anda - Australia, kurang menghargai atau menghormati orang berseragam, juga dipengaruhi kuat oleh (turunan) budaya sejarah, khususnya karena kebanyakan pendatang kulit putih Australi asalnya transmigran (buangan penjahat) dari Inggris. Mengenai komentar "...jendralnya pakai tongkat pentung kecil lencir di kepit di-ketiak-nya kelihatan/kayaknya ...dunia sudah ditelapaknya...", dimaksud adalah Tongkat Komando. Yang memegang tongkat komando adalah para Perwira Menegah; setingkat Mayor (Sr) - Letkol - Kolonel dan Perwira Tinggi setingkat Brigjen - Mayjen - Letjen dan Jenderal; hanya mereka yang memimpin suatu pasukan; mulai tingkat paling rendah Komandan Batalyon, Komandan Resimen, Brigade, Divisi, Korps dan Angkatan. Jadi penampilan seorang Komandan pasukan dalam acara resmi memang berbeda dengan perwira biasa. Tetapi dalam suasana santai mereka bisa sama konyolnya seperti Anda dan saya. Gaya yang sama juga kita lihat di para managers hotel-hotel berbintang lima, walaupun tidak memegang tongkat komando, tapi gaya mereka juga terkesan "sok". Mengenai "fashion" keagamaan (Islam) yang menurut Anda tidak cocok dengan daerah tropis seperti Indonesia ini, bagamana tanggapan Anda mengenai jubah para pastor dan suster di Irian dan Afrika, apakah klimatnya lebih cocok bagi mereka disana? Bukankah dress-code keagamaan itu merupakan hak, kewajiban dan tanggung jawab para penganutnya, dimana Anda sama sekali tidak berhak untuk menilai, apalagi memberikan retarded komen semacam itu. Manusia berseragam tidak mesti berkelakuan buruk atau berjiwa busuk, semua tergantung dari pribadinya masing-masing. Saya khwatir, para petualang, kriminal, raja tega dan manipulator justru lebih diwakili oleh pelaku dari dunia sipil, swasta, para profesional, pengusaha dan ... politisi, sebut saja misalnya Bush, Howard dlsb mohon maaf ini cuma sekedar contoh. Tapi apapun, saya ikut prihatin tentang trauma masa kecil Anda yang mengalami pelecehan (sexual?), entah oleh baby sitter, atau di asrama sekolah, maupun kekerasan dimasa kenakalan remaja -dikamplengi oleh tentara atau polisi, sehingga berbekas yang mengganggu psikhis Anda terhadap orang-orang berseragam. Wassalam, yhg.
[mediacare] [thenation] Outsourcing the War
Tentara bayaran AS di Irak mempunyai motto sendiri: "Apa yang terjadi disini hari ini, disimpan disini hari ini." ( "What happens here today, stays here today." ) Di Irak ada sekitar 48,000 anggota tentara bayaran (private military), dari perusahan "kontraktor" seperti: Blackwater, Triple Canopy and DynCorp dan dari perusahaan negara lainnya. Selain standar ganda untuk pembayaran honor mereka, juga berlaku standar ganda dalam penerapan hukum. Tentara reguler yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana diadili oleh pengadilan militer "Uniform Code of Military Justice" (UCMJ), dimana sudah diproses 64 kasus tindak pidana. Sebaliknya, dalam 4 tahun perang Irak tidak satu pun tentara kontrakan yang diadili atas tindakan kriminal terhadap warga Irak, tidak oleh pengadilan militer, tidak juga oleh pengadilan sipil, maupun oleh lembaga peradilan Irak. Brigjen Karl Horst yang memimpin Divisi Infantri 3, dalam kemarahannya atas akuntabilitas para kontraktor, melakukan penyelidikan terhadap tindak kekerasan para tentara bayaran di Bagdad. Hanya di periode 2 bulan dia mencatat 12 kasus penembakan terhadap penduduk sipil, yang menyebabkan korban 6 meninggal dan 3 luka-luka. Sementara di kongres berlangsung perdebatan tentang akuntabilitas para tentara bayaran, namun semangat politik dibaliknya tidak ada. Wassalam, yhg. http://www.thenation.com/doc/20070528/scahill Outsourcing the War Jeremy Scahill Editor's Note: Jeremy Scahill, bestselling author and investigative reporter for The Nation, testified May 10 before the House Appropriations Subcommittee on Defense on the impact of private military contractors on the conduct of the Iraq War. This is the full text of his remarks. My name is Jeremy Scahill. I have submitted my full remarks and request they be entered into the record. I am an investigative reporter for The Nation magazine and the author of the book Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. I have spent the better part of the past two and a half years researching privatized warfare. I have interviewed scores of sources, filed many Freedom of Information Act requests, obtained government contracts and private company documents of firms operating in Iraq, Afghanistan and elsewhere. As this Committee is well aware, we are now in the midst of the most privatized war in the history of our country. This is hardly a new phenomenon, but it is one that has greatly accelerated since the launch of the "global war on terror" and the invasion and occupation of Iraq. Many Americans are under the impression that the US currently has about 145,000 active duty troops on the ground in Iraq. What is seldom mentioned is the fact that there are at least 126,000 private personnel deployed alongside the official armed forces. These private forces effectively double the size of the occupation force, largely without the knowledge of the US taxpayers that foot the bill. But despite the similarity in size of these respective forces in Iraq, there are key differences with the way our government approaches the active-duty military and these private war contractors. For instance, we know that nearly 3,400 US soldiers have been killed in Iraq and more than 25,000 wounded. We do not know the exact number of private contractors killed or wounded. Through the US Department of Labor, we have been able to determine that at least 770 contractors had been killed in Iraq as of December 2006 along with at least 7,700 wounded. These casualties are not included in the official death count and help to mask the human costs of the war. More disturbing is what this means for our democracy: at a time when the administration seems unwilling to subject its war strategy to oversight by the Congress, we face the widespread use of private forces seemingly accountable to no effective system of oversight or law. While tens of thousands of these contractors provide logistical support, thousands are heavily armed private soldiers roaming Iraq. We do know that there are some 48,000 employees of private military companies in Iraq alone. These forces work for US companies like Blackwater, Triple Canopy and DynCorp as well as companies from across the globe. Some contractors make in a month what many active-duty soldiers make in a year. Indeed, there are private contractors in Iraq making more money than the Secretary of Defense and more than the commanding generals. The testimony about private contractors that I hear most often from active duty soldiers falls into two categories: resentment and envy. They ask what message their country is sending them. While many soldiers lack basic protective equipment--facts well-known to this committee--they are in a war zone where they see the private soldiers whiz by in better vehicles, with better armor, better weapons, wearing the corporate logo instead of the American flag and pulling in much more money. They ask: Are our lives worth less? Of course, t
[mediacare] [Chronicle] "Vietnam Syndrome"
Sejarah kekalahan perang AS berulang kembali! Simak perbandingan indikator yang paralel dengan perang Vietnam ... http://www.chron.com/disp/story.mpl/editorial/4794324.html Editorial May 10, 2007, 8:17PM Vietnam syndrome The consequences of U.S. defeat in Iraq would be much greater than they were in Vietnam. Copyright 2007 Houston Chronicle As the war in Iraq drags on into its fifth year, comparisons to the Vietnam War grow more frequent and persuasive. There are some parallels, as there are to all wars, but key differences between Vietnam and Iraq also deserve noting. As in Vietnam, the United States faces an enemy that cannot be distinguished from the civilian population. A preliminary hearing for Marines charged with killing 24 civilians in the Iraqi town of Haditha recalls the U.S. massacre at My Lai. As in Vietnam, the United States is fighting a war that can't be decisively won because a determined, seemingly inexhaustible enemy would rather die than cease killing. In Iraq, the United States again is allied to a democratic government that cannot successfully defend itself, no matter how much aid it receives. As it did following the Vietnam War, the United States might wind up having to resettle hundreds of thousands of Iraqis who took our side in the war but would risk being murdered if they remained in their country after U.S. withdrawal. Similar to President Lyndon Johnson's experience, President Bush lost popular American support for the war as U.S. casualties mounted. Like Johnson, Bush is unwilling to withdraw. Repeating the 1960s, it will take a change in leadership to end U.S. combat involvement in Iraq. In Vietnam, the United States faced a united, determined enemy: communist North Vietnam and its Viet Cong allies. In Iraq, U.S. troops battle a multifaceted enemy: Saddam loyalists, Shiite militias and imported terrorists with ties to al-Qaida. These enemies can hardly be identified, much less decisively defeated or negotiated with. In Vietnam, the United States spent hundreds of billions of dollars, suffered 400,000 casualties and inflicted more than 1 million. In Iraq, the financial cost is almost as high, but U.S. casualties number in the thousands. Iraqi combat and civilian deaths are difficult to calculate but probably exceed 100,000. The most telling difference between the war in Iraq and the one in Vietnam is the most dangerous. When the United States could not prevail in Vietnam, it withdrew, with little consequence to U.S. strategic interests or the regional balance of power. U.S. withdrawal from Iraq could result in another rogue regime bent on anti-Western terrorism and aggression. Alternatively, civil war resulting in complete anarchy and a failed state would offer global terrorists another base from which to operate with impunity. In some ways, Americans might come to wish the war in Iraq were more like the Vietnam War, not less.
[mediacare] Re: Bagaimana mencegah terulangnya peristiwa Mei 1998
Beberapa hari yang lalu saya dihubungi seorang staf redaksi dari sebuah TV swasta, untuk memberi informasi dan diperkenalkan pada pihak yang tahu banyak soal korban etnis Tionghoa pada Peristiwa Mei '98. Biasanya saya selalu membantunya dengan me-refer kepada pihak yang bersangkutan atau yang kenal dengan ybs. Tetapi kali ini secara tegas saya menolaknya; "Saya tidak bersedia membantu Anda karena saya tidak setuju dengan program peringatan Mei'98". Karena terdengar kaget maka saya jelaskan bahwa, kerusuhan berdarah Mei'98 bukan semata-mata tragedi bagi etnis Cina tetapi merupakan malapetaka bagi seluruh bangsa. Kalau pada setiap peringatan Peristiwa Mei'98 yang diangkat hanya korban dari etnis Cina, bagaimana dengan opini dari keluarga ratusan korban pribumi yang tidak pernah jelas jumlah dan identitasnya? Apakah ini tidak menimbulkan kecemburuan baru, yang efeknya justru kontraproduktif bagi etnis Cina sendiri? Selain banyak cerita-cerita bohong mengenai tragedi Mei'98, ada pihak-pihak yang memanfaatkan exposure ini untuk menjual-belikan suaka politik di AS. Saya bilang, "kalau diperlukan saya siap untuk mendiskusikan hal ini dengan pimpinan redaksi Anda". Kawan saya paham sekali dan akan menyampaikan pada tim redaksi medianya. Wassalam, yhg. --
[mediacare] Pergeseran pejabat di Korps Marinir TNI-AL
Dijajaran Korps Marinir telah terjadi pergeseran jabatan; baik itu bersifat promosi maupun mutasi jabatan, khabarnya sebagaian dari para pejabat lama akan menjalani pendidikan di LEMHANAS. Kol. Mar. RM. Trusono, mantan Komandan Brigade Infanteri-3 Piabung Lampung, telah diangkat menjadi Asisten Intelijen Komandan Korps Marinir, menggantikan Kol. Mar. Denny Kurniadi Kol. Mar. Saud Tambahtua, mantan Asintel Pasmar II, telah diangkat menjadi Komandan Brigif -3 Piabung - Lampung. Kol. Mar. Arie Tuhono telah diangkat menjadi Asisten Logistik Komandan Korps Marinir, menggantikan Kol. Mar. Tommy Basari Natanegara Kol. Mar. Sudirmanto telah diangkat menjadi Kadismat (Kepala Dinas Material) Kormar, menggantikan Kol. Mar Ivan AR. Titus. Kol. Mar. Yuniar Ludfi telah diangkat menjadi Komandan Pangkalan Marinir (Danlanmar) Surabaya, menggantikan Kol Mar Sudirmanto. Letkol. Mar. Widhy, yang tadinya menjabat Wadan Walpri, Grup A - Paspampres, telah diangkat menjadi Komandan POMAL Lantamal III - Jakarta. Kepada Pak Trus, Pak Saud, Pak Arie, Pak Dirman, Pak Lutfi dan Pak Widhy, kami ucapakan selamat atas kepercayaan dan kehormatan Korps Marinir TNI-AL, untuk menempati jabatan baru dan selalu sukses dalam menjalani penugasan dan tanggung jawabnya yang semakin kompleks. Kepada Kang Denny dan Pak Tommy dan Pak Ivan, selamat menemani Bang Chaedir menjadi siswa kembali namun kali ini bukan siswa sembarang siswa, tetapi pendidikan untuk meraih peluang "bintang kecil". Wassalam, yhg. KOLONEL MARINIR RM. TRUSONO ASINTEL DANKORMAR [26-April-2007] Komandan Brigade Infanteri-3 Marinir Kolonel Marinir RM. Trusono, Kamis (26/4) secara resmi menempati jabatan baru sebagai Asisten Intelijen Komandan Korps Marinir (Asintel Dankormar). Dalam acara serah terima jabatan yang dilaksanakan secara sederhana di Mako Korps Marinir Jl. Prapatan No. 40 Jakarta Pusat tersebut, Kolonel Marinir RM. Trusono menerima tugas dan tanggung jawab Asintel Dankormar dari pejabat lama Kolonel Marinir Denny Kurniadi. Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Safzen Noerdin, S.IP yang memimpin langsung acara sertijab itu dalam amanatnya mengatakan, serah terima jabatan Asintel Dankormar ini merupakan proses kesinambungan kepemimpinan yang diharapkan dapat lebih memantapkan manajemen organisasi agar menghasilkan kinerja yang lebih baik dan antisipatif dalam menghadapi dinamika dan tantangan tugas di masa mendatang. Selain itu, lanjut orang nomor satu di lingkungan Korps Marinir itu, serah terima ini diharapkan dapat membawa semangat baru sekaligus penyegaran ide-ide yang semakin berkualitas, dan dapat diimplementasikan di seluruh jajaran Korps Marinir dengan sebaik-baiknya. Menurut Dankormar, di dalam struktur organisasi Korps Marinir, Sintel Kormar mempunyai fungsi, tugas dan peran yang sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Korps Marinir. " Selama ini Asintel Dankormar telah menjalankan tugasnya untuk membantu Dankormar dalam pembinaan kebijakan bidang intelijen yang meliputi perencanaan, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara baik dan berhasil guna " kata Dankormar di depan kedua pejabat Asintel Dankormar yang lama dan baru serta sejumlah pejabat teras Korps Marinir yang menghadiri sertijab itu. Pada akhir amanatnya, Dankormar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala sumbangan pemikiran serta usaha pekabat lama selama mengemban jabatan sebagai Asintel Dankormar dalam memberikan kontribusi positif yang sangat bermanfaat bagi Korps Marinir. Sedangkan kepada pejabat baru, Dankormar mengucapkan selamat atas jabatan baru yang disandangnya dan berharap dapat melahirkan gagasan dan pemikiran segar dalam rangka meningkatkan kinerja di jajaran staf intelijen Korps Marinir. [Redaksi MARINIR] SERTIJAB ASLOG DANKORMAR SERTA KADISMAT KORMAR [25-April-2007] Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Safzen Noerdin, S.IP, 18 April 2007 lalu memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Asisten Logistik Komandan Korps Marinir (Aslog Dankormar) serta Kepala Dinas Material Korps Marinir (Kadismat Kormar) di Markas Komando Korps Marinir Jl. Prapatan No. 40 Jakarta. Jabatan Aslog Dankormar diserahterimakan dari Kolonel Marinir Tommy Basari Natanegara kepada Kolonel Marinir Arie Tuhono, sedangkan Kadismat Kormar diserahterimakan dari Kolonel Marinir Ivan AR. Titus kepada Kolonel Marinir Sudirmanto. Dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat teras di lingkungan Korps Marinir tersebut, Dankormar mengatakan, makna hakiki yang terkandung pada acara pergantian ini merupakan wujud kepercayaan dan kehormatan dari pemimpin Korps Marinir yang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan dan penyegaran pemikiran serta manajerial organisasi yang konseptual, dengan harapan mampu menyelenggarakan perilaku organisasi yang lebih dinamin sehingga mampu menghasilkan nilai "out put" yang lebih optimal. Perilaku or
[mediacare] Mabes TNI Mutasi 42 Pati
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=292274&kat_id=23 Senin, 07 Mei 2007 16:24:00 Mabes TNI Mutasi 42 Pati Jakarta-RoL -- Markas Besar (Mabes) TNI kembali memutasi 42 perwira tingginya sesuai Keputusan Panglima TN Nomor Kep/38/V/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 42 pati di lingkungan TNI. Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI, Kolonel CAJ Ahmad Yani Basuki, mengatakan di Jakarta, Senin (7/5), ke-42 pati yang mengalami mutasi itu terdiri atas empat orang di jajaran Mabes TNI, sembilan orang dari Mabes TNI Angkatan Darat, 12 orang di Mabes TNI Angkatan Laut, dan satu orang di Mabes TNI Angkatan Udara. Selain itu, ada juga tiga orang di lingkungan Departemen Pertahanan, sebelas orang di jajaran Lemhanas, satu orang di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN), dan satu orang di Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI. Dari 42 pati yang dimutasi, 29 orang yang mengalami mutasi antarjabatan dalam pangkat yang sama, Mayjen TNI (Mar) Safzen Noerdin (Dan Korps Marinir) menjadi Irjenal menggantikan Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono yang dipercaya menjadi Dankormar; Brigjen TNI Zahari Siregar (Kasdivif-2 Kostrad) menjadi Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Ka PMPP) TNI; Brigjen TNI Santosa Maha (Widyaiswara BIN) menjadi Staf Khusus Panglima TNI; Brigjen TNI Supriyadi (Kapusjian Demo Etnis Sosbud Debid Jian Lemhannas RI) menjadi Staf Khusus Panglima TNI; Marsma TNI Dikdik Amir Hasan (Widyaiswara Madya Bid Ekonomi Lemhannas RI) menjadi Dirjian Ekonomi Debid Jian Strat Lemhannas RI; dan Marsma TNI M Subchan (Widyaiswara Madya Bid Hub Internasional Lemhannas RI) menjadi Dirtap Transial Univers Debid Taplai Bangsa Lemhannas RI. Sedangkan 12 orang yang mengalami promosi jabatan, adalah Brigjen TNI Heriyono (Kadispsiad) menjadi Koorsahli Kasad; Kolonel Inf Eddy Kustiwa (Sekretaris Dispsiad menjadi Kadispsiad); Marsma TNI Rispandi Ilyas (Kadisdikau) menjadi Pa Sahli Tk III Bid Ekkudak Panglima TNI; Kolonel Pnb Bambang Wahyudi (Sesdikau) menjadi Kadisdikau; Kolonel Laut (T) Amri Husaini (Paban V/Prodin Spamal) menjadi Kadispamal. Satu orang yang memasuki masa pensiun Mayjen TNI Johnny Wahab (Koorsahli Kasad) menjadi Pati Mabes TNI AD, kata Ahmad Yani. antara is © 2006 Hak Cipta oleh Republika Online Koreksi: Jabatan terakhir Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono yang sebelumnya adalah Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL)
[mediacare] Mayjen (Mar) Safzen Noerdin Dekat dengan Prajurit
Selamat Jalan Jenderal! Selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan negara dalam menempati jabatan Irjen TNI AL. Semoga tali silaturahmi dengan keluarga besar Korps Marinir akan selalu terpelihara dan tetap terjalin dengan baik. Wassalam, yhg. --- http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/safzen-noerdin/index.shtml Safzen Noerdin Dekat dengan Prajurit Mayor Jenderal (Marinir) Safzen Noerdin kelahiran Kruengsabe, Aceh tahun 1952 butuh waktu 29 tahun saja untuk menduduki jabatan sebagai Komandan Korps Marinir TNI-AL. Ia, sejak tanggal 9 November 2004 menggantikan Mayjen (Mar) Ahmad Rivai. Sebelum diangkat menjadi Komandan Korps Marinir, dia menjabat Komandan Pendidikan TNI Angkatan Laut. Sedangkan jabatan Kepala Staf Korps Marinir sudah dipegangnya dua tahun sebelumnya. Suami dari Diah Winarsini yang memiliki lima anak terdiri empat perempuan dan satu laki-laki, ini lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 1975. Ia sekaligus terpilih sebagai satu dari tujuh teman seangkatan yang memasuki kecabangan marinir. Safzen Noerdin yang dikenal sangat dekat dengan para prajurit memiliki perjalanan karir yang terbilang mulus. Kedekatan dengan prajurit berikut kelancaran karir selama berbakti di 'pasukan katak' adalah buah dari sikap Noerdin yang selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan pimpinan. Kesungguhan Noerdin melaksanakan tugas tampak jelas pada setiap penugasan. Seperti saat bertugas sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda XII-B Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertugas di Kamboja. Noerdin yang masih berpangkat mayor marinir ketika itu bertugas mendampingi Komandan Kontingen Garuda XII-B Letkol Ryamizard Ryacudu (kini Kepala Staf TNI Angkatan Darat). Semasa bertugas di Kamboja Noerdin aktif membina hubungan dekat dengan wartawan Indonesia yang meliput konflik di negeri pagoda itu. Kamboja bukanlah medan penugasan pertama yang dijalani Noerdin di luar Korps Marinir. Sebelumnya tahun 1988 Noerdin dipercaya bergabung dalam Kontingen Garuda-IX yang dikirim ke Irak. Noerdin juga pernah dilibatkan dalam penyelesaian masalah Aceh duduk sebagai Ketua Joint Security Committee (JSC) dari unsur Pemerintah RI. Noerdin kemudian menjabat sebagai Wakil Panglima Komando Operasi TNI untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedekatan dengan prajurit membuat Noerdin tak merasa rikuh tatkala pangkatnya telah dinaikkan dari kononel marinir menjadi brigadir jenderal marinir namun masih memegang jabatan Komandan Brigade Infanteri 2 Korps Marinir, jabatan yang diperuntukkan bagi seorang kolonel marinir. Ketika menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 2 Korps Marinir itu Safzen Noerdin berkesempatan menunjukkan kedekatan dan kepeduliannya terhadap prajurit marinir. Kedekatan Safzen Noerdin dengan prajurit tumbuh di tengah-tengah tempaan prajurit Korps Marinir yang didesain menjadi prajurit profesional dan dicintai rakyat. Hasil tempaan bisa dibuktikan pada saat terjadi kerusuhan massal pada Mei 1998, demikian pula setelahnya yang memperlihatkan betapa setiap prajurit Korps Marinir sangat begitu dicintai rakyat. Walau berhasil merebut hati dan kepercayaan rakyat Noerdin tak mau takabur. Ia mengakui ada saja satu atau dua orang prajurit Korps Marinir yang menunjukkan perilaku tidak terpuji. Tetapi Noerdin memastikan bahwa perilaku demikian adalah ulah orang per orang. Karenanya Noerdin meminta agar perilaku satu dua orang prajurit Korps Marinir yang demikian jangan dianggap masyarakat sebagai perilaku seluruh prajurit Korps Marinir. Kecintaan rakyat kepada Korps Marinir sesungguhnya tidak tumbuh dengan mudah. Korps Marinir telah terlebih dahulu membuktikan darma bhakti kepada rakyat. Pada peristiwa kerusuhan massal Mei 1998, misalnya, Safzen Noerdin yang kala itu menjabat sebagai Asisten Staf Operasipnal Komandan Korps Marinir, sama seperti para prajurit Korps Marinir lainnya hampir tak sedikitpun memicingkan mata mengawal rakyat sampai-sampai rela menginap di sebuah ruangan khusus di samping kamar kerjanya. Noerdin harus mempersiapkan sebuah pelbed tempat tidur lapangan yang bisa dilipat yang siap digunakan untuk tidur kapan saja. Karena ukiran bangku Safzen Noerdin hingga memasuki pendidikan SMA sesungguhnya belum terpikirkan mempunyai cita-cita menjadi marinir. Semenjak kecil ia tak sekalipun pernah bermimpi menjadi marinir. Apalagi ia lahir dan dibesarkan di Aceh Safzen tak banyak mengetahui berita tentang Korps Marinir yang saat itu masih bernama KKO kependekan dari Korps Komando TNI AL. Semangat dan orientasi hidup baru Noerdin baru terbentuk ketika duduk di bangku SMA. Di situ ia membaca sebuah ukiran nama murid terdahulu yang duduk di bangku yang sama dengan yang ia duduki. "Saat di SMA, di bangku saya ada ukiran nama murid terdahulu. Ketika saya tanyakan kepada kawan saya, siapakah yang mengukir nama itu, kawan saya menjawab bahwa orang yang mengukir nama itu ki
[mediacare] Pergantian Komandan Korps Marinir TNI-AL
Komandan Korps Marinir TNI AL akan diganti; Mayjen (Mar) Safzen Noerdin akan diganti Mayjen (Mar) Nono Sampono. Mayjen (Mar) Safzen Noerdin akan menepati jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI AL. Kepada Pak Nono kami ucapkan Selamat atas kepercayaan dan kehormatan untuk menempati jabatan DANKORMAR. Semoga Korps Marnir TNI-AL akan semakin jaya dan sejahtera! Kepada Pak Noerdin, kami ucapkan Selamat Jalan Komandan! Selamat atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan negara dalam menempati jabatan Irjen TNI AL. Semoga tali silaturahmi dengan keluarga besar Korps Marinir akan selalu terpelihara dan tetap terjalin dengan baik. Jalesu Bhumi Yamca Jayamahe !!! (dilaut tangguh didarat perkasa ) Wassalam, yhg. --- http://kompas.com/ Selasa, 08 Mei 2007 Mutasi 42 Perwira Tinggi di Mabes TNI. Markas Besar TNI memutasi 42 perwira tinggi (pati), baik dalam bentuk promosi, mutasi dalam pangkat sama, maupun pensiun. Mutasi itu, kata Kepala Dinas Penerangan Umum Puspen TNI Kolonel CAJ A Yani Basuki, Senin (7/5), sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/38/V/2007 tanggal 1 Mei 2007. Posisi yang berubah, antara lain, Komandan Korps Marinir dari Mayjen (Mar) Safzen Noerdin diganti Mayjen (Mar) Nono Sampono. Safzen bertukar posisi dengan Nono menjadi Inspektur Jenderal TNI AL. (DWA)
[mediacare] KOPASSUS >>YHG => Arnold
Berhubung T Chandra sudah mengirim sebagian diskusi saya dengan Arnold Lukito dari milis sebelah, namun sayangnya berupa posting sepihak. Untuk keseimbangan informasi saya mohon ijin melakukan cross-posting juga. Wassalam, yhg. ~~ Mudah-mudahan tensi Anda sudah turun dan tidak kena stroke ... he he he ... Sebenarnya Anda tidak perlu histeris, saya memperkenalkan platform Anda sebagai Cina Chauvinis, yang anti-NKRI. Itu baru "appetizer"-nya, kita belum sampai pada maincourse-nya lhooo . Mengingat keberadaan Anda di seberang lautan, Anda tidak perlu takut. Akui sikap Anda secara jantan, seperti kelakuan Anda dimilis-milis etnis sebelah. Bagaimana kalau dibuka aktivitas Anda dimilis underground, dimana tulisan-tulisan disana isinya cuma menghasut dan menista RI ? Bukti: On Mar 14, 11:24 pm, "???" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Konflik Poso melibatkan Muslim gila dan Kristen gila, pokoknya bukan > urusan kita. Orang Tionghoa sebaiknya tidak memihak kepada kelompok > manapun dalam konflik intrapribumi, let the monkeys finish each other off while we prosper. :) Bagaimana kalau dibuka, bahwa Anda adalah termasuk pendukung pembentukan laskar "Pao An Tui", dengan misi balas dendam terhadap masyarakat Indonesia? Sebagai catatan: "Pao An Tui" adalah kelompok bersenjata Cina yang berkolaborasi dengan kolonial Belanda. Bukti: **AL: Memang ada baiknya hidupkan Pao An Tui dan tutup teman2 anda dari gang FPI [Front Pembela Iblis] ? Jadi tidaklah salah introduction saya mengenai Anda, sebagai Cina rasis, bukan? Bagaimana kalau dibuka bahwa, diskusi soal laskar "Pao An Tui", ada posting seseorang (memakai huruf Kanji) yang mengajak melakukan "serangan" terhadap warga Indonesia (baca pribumi)? Bagaimana kalau dibuka bahwa yang dimaksud dengan "serangan" setelah diterjemahkan seseorang berbunyi sbb: "... mari pergi ke Indonesia untuk memperkosa perempuan Indonesia 10 kali! Lalu memusnahkan bangsa yang hinadina itu!" Bagaimana kalau dibuka bahwa, sikap Anda sangat bertolak belakang; tidak menentang ide gila diatas dan juga tidak menjerit-jerit soal "kesadaran Hukum, HAM & Panca Sila"? Biarlah publik yang menilai siapa sebenarnya yang Cina rasis berkedok Hukum, HAM & Panca Sila . he he he ... Anda mencap saya sebagai rasis anti-Cina dengan blind Nationalism, karena saya selalu menentang pemikiran absurd para Cina radikal-fundamentalis. Tapi, kalau tidak ada alternatif pilihan, maka saya terima fitnahan Anda dengan penuh rasa hormat, terima kasih! Nah, sekarang kita lanjut bicara soal Kemunafikan. Dengan gagahnya Anda mengaku sebagai WN Amerika, dan dengan mantapnya Anda berorasi tentang kesadaran Hukum dan HAM. Lhaaa ... kenapa yang dipermasalahkan hanya pelanggaran TNI diwaktu yang lampau, padahal disaat sekarang ini, sedang berlangsung pembantaian warga sipil di Irak, terjadi pelanggaran hukum militer dan HAM oleh pasukan AS dan tentara bayaran "Soldiers of Misfortune". Untuk sekedar menyegarkan conscious Anda, ada beberapa kutipan tentang kebiadaban pasukan negara Anda: (Ini adalah berita yang terpublikasikan, bagian yang tidak terungkap sudah pasti jauh lebih signifikan) * 23/04/07 Civilians reported killed by military intervention in Iraq Min: 62,281 - Max: 68,289 * 04/16/07 Retired U.S. Army Gen. Barry McCaffrey said: ". as many as 3,000 Iraqi citizens are murdered per month". * April 16, 2007 The Pentagon's preliminary investigation into a deadly incident last month in Afghanistan indicates that at least 10 innocent civilians were killed and 33 wounded by US marines. * 28 November 2006 Five young girls have been killed in Iraq during a clash between US marines and insurgents in the western city of Ramadi, the US has said. A US military statement said, militants on the roof of a house had fired on its forces, who responded with tank fire. * Nov. 15, 2006 Four U.S. soldiers accused of raping a 14-year-old Iraqi girl last spring and killing her and her family The defendants are accused of raping the girl and burning her body to conceal their crimes, then killing the girl's father, mother and 6-year-old sister. Apakah kesadaran Hukum dan HAM bagi Anda hanya berlaku sepihak, sebaliknya bersikap buta-tuli terhadap pelanggaran HAM tentara AS? Mentang-mentang numpang hidup di AS, Anda memakai double standard soal urusan hukum dan HAM Nah itu baru namanya Munafik asli! Wassalam, yhg. ps. jangan lupa minum obat menurunkan tensi darah
[mediacare] [Kompas] Jejak Sejarah Soeharto
http://kompas.com/kompas-cetak/0704/25/opini/3482400.htm Opini Rabu, 25 April 2007 Jejak Sejarah Soeharto Azyumardi Azra Hampir tidak ragu lagi, sosok dan kiprah presiden kedua RI, Soeharto, adalah kontroversial. Diskusi dan perdebatan tentang apakah ia meninggalkan warisan besar positif atau negatif bagi perjalanan historis negara-bangsa Indonesia pasti tidak akan pernah usai. Namun, satu hal sudah jelas, perjalanan kekuasaannya yang panjang selama 32 tahun meninggalkan jejak-jejak yang sulit terhapuskan begitu saja dari sejarah negeri ini. Tidak banyak buku tentang Soeharto. Karena itu, karya Retnowati Abdulgani-Knapp, Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President (Singapore: 2007), merupakan sumbangan amat penting dalam upaya lebih memahami sosok dan kiprah Soeharto. Membaca buku ini terlihat nada empati tanpa kehilangan kritisisme pada orang kuat pemerintahan Orde Baru. Inilah buku yang menyajikan pasang surut kehidupan Soeharto dalam masa Reformasi. Tetapi, menurut Retnowati, di hari-hari tuanya setelah tidak berkuasa lagi dan menderita berbagai penyakit, Soeharto telah pasrah dan menerima kejatuhannya yang tragis dengan sabar dan bermartabat. Dalam perspektif perbandingan, misalnya dengan karya RE Elson, Suharto: A Political Biography (Cambridge: 2001), The Legacy memiliki kekuatan sendiri, yaitu kedekatan langsung Retnowati dengan sumber tangan pertama, yang tidak ditemukan dalam karya-karya lain, kecuali G Dwipayana dan Ramadhan KH, Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (Otobiografi), (Jakarta: 1989). Karena itu, The Legacy merupakan biografi yang mendapat otoritas (an authorised biography) Soeharto sendiri. Kabinet profesional Warisan Soeharto terlihat menyeruak saat demokrasi hingga kini masih penuh eforia dan ekses. Saat kehidupan publik dan masyarakat tak sesuai dengan harapan yang melambung di tengah momentum demokrasi pasca- Soeharto; saat keamanan pribadi dan lingkungan kian tidak terjamin; saat harga BBM terus naik; saat tarif utilities dari listrik, gas dan air terus meningkat; dan saat harga beras dan makanan pokok lain terus melambung dan sulit didapat, ketika itulah kalangan masyarakat banyak yang bergulat dengan kelangsungan hidup "merindukan" pemerintahan Soeharto. Tetapi, "kerinduan" itu melanggar logika sejarah dan sunnatullah; sejarah tidak pernah berulang meski orang Prancis bilang l'histoire se repete Warisan Soeharto jelas multidimensi. Retnowati dan Elson sepakat, peran Soeharto amat menonjol dalam modernisasi negara-bangsa Indonesia. Retnowati menyebut peran Soeharto sebagai building the nation melalui transformasi ekonomi dan industrialisasi. Senada, Elson menyatakan, warisan Soeharto yang terus mengikat Indonesia kini dan masa depan adalah pertumbuhan ekonomi luar biasa, yang membawa Indonesia dari "negara yang stagnan dan miskin ke alam dunia modern". Tanpa bermaksud melemahkan usaha antikorupsi yang kini gencar, pernyataan Elson perlu disimak, "Apa pun kerusakan yang disebabkan korupsi (pada masa Soeharto), sebagian besar pertumbuhan ekonomi itu disalurkan ke dalam investasi produktif, elaborasi infrastruktur fisik dan komunikasi, keluarga berencana, pertanian, dan industri". Lebih tajam, Elson menulis, "So great was his achievement that the damage caused by the 1997-98 financial meltdown-itself ascribed by Suharto to Indonesia's dearth of appropriate systems and 'talented men' to handle the rapid economic growth of the late 1980s and early 1990s-made little impact on his overall record" (Elson: 307). Pelajaran apa yang bisa diambil dari keberhasilan Soeharto bagi kepentingan pemerintahan sekarang? Salah satu pelajaran adalah Presiden Soeharto mengangkat para menteri-khususnya dalam bidang ekonomi-yang sebagian besar ahli dan profesional. Presiden Soeharto dalam hampir seluruh masa pemerintahannya- kecuali Kabinet terakhir pascaPemilu 1997-adalah para teknokrat, yang muncul bukan sebagai hasil dari akomodasi dan kompromi politik. Pencapaian Soeharto jelas terkait kekuasaannya yang "otoriter". Meski ia menerapkan "Demokrasi Pancasila", jelas kekuasaan terpusat pada sang Presiden. Presiden Soeharto agaknya tidak peduli dengan dilema atau pilihan antara apakah memberikan demokrasi, atau sebaliknya lebih memprioritaskan modernisasi dan industrialisasi dengan menerapkan otoritarianisme. Presiden Soeharto mengambil pilihan kedua dan membuka keran "demokrasi" secara terbatas. Namun, secara retrospek, otoritarisme dan totalitarianisme Soeharto agaknya bersumber dari obsesinya membangun Indonesia yang bersatu, yang stabil secara politik, yang kuat secara ekonomi, dan terhormat di mata internasional. Obsesi itu membuatnya melakukan program "depolitisasi" yang menyisakan hanya tiga partai politik. Depolitisasi juga memaksa organisasi sosial kemasyarakatan melakukan reorientasi menjadi "gerakan kultural" daripada gerakan politik. Reorientasi ini mendorong kemunculan berbagai institusi baru dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, agama
[mediacare] [Kompas] Antara Bung Karno dan Pak Harto
Opini http://kompas.com/kompas-cetak/0704/25/opini/3482193.htm Rabu, 25 April 2007 Antara Bung Karno dan Pak Harto Sulastomo "Thus, It is not true, that the first two presidents had contradicted each other, they had in truth, supplemented and complemented each other". Adalah tidak benar jika kedua Presiden itu (Presiden Soekarno dan Soeharto) saling berlawanan. Keduanya merupakan suplemen dan komplemen satu dengan lainnya, tulis Retnowati Abdulgani Knapp dalam buku Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President. Buku itu banyak mengungkap bagaimana kedua presiden berperan dalam sejarah Indonesia. Banyak persamaan antara Bung Karno dan Pak Harto dalam menyikapi masalah-masalah kenegaraan. Mengapa dikesankan berbeda, bahkan berlawanan? Pak Harto tidak bermimpi menjadi presiden, bahkan sadar, dirinya tidak memiliki kapasitas sebagai presiden. Karena itu, saat Pak Harto didesak untuk mengambil alih kekuasaan oleh sebagian pendukungnya yang dikatakan irrational, Pak Harto tegas menolak dukungan itu. Dalam filosofi Jawa, yang dipegang teguh Pak Harto, jabatan/ kekuasaan, apalagi jabatan Presiden, hanya bisa diperoleh jika orang itu dikaruniai "wahyu". Wahyu tidak perlu diturunkan kepadanya, tetapi bisa kepada orang yang dekat dengannya. Dalam hal kepresidenan Pak Harto, wahyu itu mungkin diturunkan kepada Ibu Tien Soeharto. Karena itu, setelah Ibu Tien wafat, Pak Harto tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya. Kesamaan pandangan Kedua presiden mempunyai mimpi yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno mewujudkan mimpi lewat upaya memerdekakan rakyat dari penjajah. Pak Harto ingin mewujudkan mimpi dengan cara sederhana, mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Perbedaan latar belakang dan lingkungan, baik nasional maupun global, membedakan jalan mewujudkan mimpinya. Bung Karno berjuang sejak masa penjajahan sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat harus dimulai dengan membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Setelah merdeka, Bung Karno mengalami kondisi perang dingin, antara blok Barat dan Timur, di mana pertentangan ideologi amat mewarnai kondisi nasional dan global. Pak Harto tampil saat perang dingin sudah mereda, bahkan pengaruh komunisme internasional sudah meredup. Keduanya dilahirkan pada waktu yang tepat dalam perspektif sejarah Indonesia. Bung Karno dan pak Harto menghargai demokrasi. Namun, keduanya tidak setuju kebebasan yang begitu luas. Demokrasi harus disesuaikan dengan keadaan setempat. Karena itu, Bung Karno memperkenalkan "Demokrasi Terpimpin" dan Pak Harto mengenalkan "Demokrasi Pancasila". Keduanya bersumber pada Pancasila/UUD 1945. Hal ini terlepas kedua model demokrasi itu dikatakan sebagai otoritarian, setidaknya, sentralistis. Keduanya amat menghormati pendahulunya, orangtua, sesuai dengan budaya Jawa. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai pahlawannya," kata Bung Karno. Pak Harto mengamalkannya melalui ajaran mikul dhuwur mendhem jero. Hal itu tercermin dari sikap Pak Harto yang menolak mengadili Bung Karno dan mengabadikan nama kedua proklamator tersebut pada Bandara Internasional Cengkareng. Keduanya mengalami nasib sama. Meski mendapat penghargaan yang amat tinggi, Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup (1963) serta Pak Harto menjadi Bapak Pembangunan dan jenderal bintang lima, keduanya jatuh dimulai dari demo mahasiswa. Akan tetapi, di saat kritis, di masa transisi itu, keduanya masih mampu bersikap sebagai negarawan, dengan cara menghindarkan pertumpahan darah sesama anak bangsa, secara konstitusional, dengan caranya sendiri. Terakhir, keduanya terserempet isu korupsi. Keterbatasan negara dalam memenuhi anggaran untuk melaksanakan cita-cita revolusi telah melahirkan dana nonbudgeter bernama "Dana Revolusi". Untuk menutup kekurangan anggaran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pak Harto mendirikan berbagai yayasan. Baik "Dana Revolusi" maupun "Dana Yayasan" tidak dipersoalkan, bahkan dianggap baik saat keduanya masih menjadi Presiden. Namun, keduanya dianggap aib saat keduanya tidak menjabat presiden. Apa yang beda? Perbedaan pokok di antara keduanya adalah sikap terhadap komunisme. Pak Harto tegas anti- komunis. Karena itu, PKI harus dibubarkan pasca-G30S sebab PKI dianggap dibelakangnya. Retnowati menuliskan perbedaan pandangan keduanya melalui percakapan antara Bung Karno dan Pak Harto. Meski berbeda pandangan, keduanya mempunyai alasan yang bersumber pada kepentingan nasional. Karena itu, keduanya tidak bisa dipertemukan. Perbedaan inilah yang mengantar Pak Harto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Sulastomo Koordinator Gerakan Jalan Lurus
[mediacare] Re: SELAMAT KOPASSUS PADA HUT KE-55
Seperti saya bilang kemarin, nalar Anda masih mandhek di zaman 60-an; kalau computer itu ibaratnya "Pentium-1" Apa maksud Anda melakukan cross-posting diskusi di milis sebelah? Anda tidak perlu bermunafik-ria dengan mengatakan "saling hormat dan persaudaraan", biasa-biasa saja lah engga usah ngaku saudara segala. Daripada Anda cuma jadi "cheer girls", mending Anda layani saya berdiskusi, itupun kalau Anda mampu berdiskusi secara bermutu .. Wassalam, yhg. - T Chandra <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Bung-Bung yb., > > saya mohon dengan hormat namun sangat supaya jangan dong terlalu keras atau sinis dan juga menyinggung perasaan dalam berdiskusi interaktip dengan Pak Hong Gie, karena bagaimana nanti kalau beliau akan seperti Oom Danny Liem lalu ngambeq dan pergi naik bukit Ting Sian yang bersalju untuk asah jurus-jurus pamungkas, atau juga jhijrah ke negeri Kincir Angin karena kan kalau tidak salah Pak YHG juga alumnus Negari Whalanda? > > Jadi jaga dong rasa saling hormat, dan persaudaran, baik antara misalnya yg kapitalistik, sosialis dan yang rada-rada fasis. Ok? > > > TCh > > Arnold <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > --- Yap Hong-Gie <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
[mediacare] SELAMAT KOPASSUS PADA HUT KE-55
DIRGAHAYU KOPASSUS!!! Semoga bertambah jaya dan sejahtera, serta menjadi satuan yang semakin dicintai rakyat! KOMANDO! Wassalam, yhg. --- http://www.jurnalnasional.com/new2/?KR=BreakNews&NID=26713 Kopassus Harus Peka Ancaman Jakarta Senin, 16 April 2007 21 :30 WIB Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso meminta jajaran Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk tetap meningkatkan profesionalisme, kepekaan dan kepeduliannya dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan. Pesan ini disampaikan KSAD pada HUT Kopassus Ke-55 di Cijantung, Jakarta, Senin (16/4). KSAD menjelaskan, setiap ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kecepatan gerak ke seluruh wilayah nusantara, kesiagaan, dan keunggulan daya tempur yang menjadi ciri utama Kopassus, mutlak harus dipenuhi. "Kewaspadaan dan semangat juang tidak boleh kendur, kesiapan satuan dan kesiagaan dalam bertindak harus selalu terpelihara, sehingga menjadi tekad serta komitmen seluruh prajurit Kopassus," ujarnya. Meski anggaran dalam pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) dari pemerintah sangat minim, Kopassus tetap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Alasannya, pembangunan kekuatan alutsista bukan merupakan satu-satunya faktor utama dalam menjalankan tugas. "Yang paling utama adalah manusianya, yakni pemimpinan dan prajurit. Doktrin, kekuatan non fisiknya, moral, disiplin, semangat, dan militansi sangat tinggi, keberadaan alutsista tidak menjadi signifikasn," papar KSAD. Dengan keadaan ini, dia mengingatkan agar para prajurit tetap menjaga kehormatan, kepercayaan serta pengakuan terhadap kemampuan dan profesionalistas yang dimiliki Korps Baret Merah. Mereka harus tetap berlatih dan belajar. "Hanya dengan berlatih dan belajar, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dapat ditingkatkan, sehingga Kopassus akan dapat menjaga citranya sebagai pasukan elit yang tidak pernah kalah dan tidak boleh kalah," ucapnya. Sementara itu, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Rasyid Qurnaen Aquary mengatakan, dalam menghadapi ancaman terorisme, Kopassus selalu siap siaga untuk dimintai pertolongan kepolisian. Namun, sejauh ini peran Koppassus belum diperlukan, karena terorisme yang ada bisa ditangani kepolisian. Meski diingat, keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan masyarakat dan TNI dalam memberikan informasi. "Kopassus baru turun jika ancaman yang terjadi sudah mengancam kedaulatan RI secara keseluruhan," jelas Rasyid. HUT Kopassus ke 55 di Mako Kopassus Cijantung Jakarta Timur, diperingati secara sederhana dan dihadiri para mantan Danjen Kopassus diantaranya Faisal Tanjung, Sintong Panjaitan, Wismoyo Arismunandar, Agum Gumelar dan Prabowo Subianto. (Adhitya C Utama/Jurnas) ©2006 Jurnal Nasional
[mediacare] Sosok Soeharto Harus Dilihat secara Lebih Lengkap
http://kompas.com/ Jumat, 13 April 2007 Peluncuran Buku Sosok Soeharto Harus Dilihat secara Lebih Lengkap Singapura, Kompas - Penilaian terhadap mantan Presiden Soeharto tidak bisa hanya dilihat dari fase terakhir kepemimpinannya. Apalagi, faktanya, sumbangsih Soeharto terhadap dunia dan kawasan sangat besar. Penilaian tersebut terungkap pada acara bedah buku Soeharto, The Life and Legacy Indonesia Second's President karya Retnowati Abdulgani-Knapp yang diselenggarakan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) dan penerbit Marshall-Cavendish di Singapura, Kamis (12/4). K Kesavapany dari ISEAS menjelaskan, stabilitas dan kemakmuran yang dirasakan masyarakat Asia Tenggara sekarang ini tidak terlepas dari peranan Soeharto. "Ia merupakan tokoh yang sangat penting untuk menjadikan Asia Tenggara seperti sekarang," kata Kesavapany. Mantan Dubes Singapura untuk Indonesia, Barry Desker, membenarkan penilaian tersebut. Ia masih ingat bagaimana sikap yang ditempuh Soeharto ketika Singapura mengizinkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer AS untuk menggantikan Subic dan Clark, Filipina. Juga ketika Inggris dan Australia ingin menerapkan "Rute Kanguru", di mana kedua negara itu bersepakat untuk tidak menjadikan Singapura sebagai tempat transit. "Hal yang paling tidak pernah dilupakan Singapura adalah saat Indonesia mengalami krisis beras di tahun 1965 dan meminjam dari Singapura 10.000 ton. Ketika harga beras naik dan Singapura memutuskan agar Indonesia tak usah menggantinya, Soeharto tetap memutuskan menggantinya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Bagi Singapura, Soeharto adalah orang yang bisa dipercaya," tutur Desker. Ia tidak menutup mata bahwa pada menjelang akhir masa jabatannya muncul kesan Soeharto yang korup, yang melanggar hak asasi manusia, dan antidemokrasi. Namun, akhir-akhir ini, terutama ketika Soeharto sakit, terlihat begitu banyak pejabat Indonesia yang menjenguknya. "Menjadi pertanyaan, apakah Soeharto itu buruk dan semua legacy-nya negatif? Saya kira kalau dilihat dari perspektif bangsa- bangsa Asia Tenggara ia adalah tokoh yang pantas dihormati," ujar Desker. Retnowati menjelaskan, buku yang ditulisnya sengaja dibuat dalam bahasa Inggris agar masyarakat dunia mengetahui sejarah Indonesia. Selama ini ia melihat kebanyakan buku-buku tentang Indonesia hanya berbicara kepentingan dalam negeri saja. "Saya pribadi juga ingin membuat buku yang kualitasnya buku internasional. Setelah ini tentunya saya mengharapkan buku ini bisa diterbitkan dalam bahasa Indonesia," ujar Retnowati. Pahami kultur Jawa Mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono memuji buku yang ditulis Retnowati karena bisa mengangkat tokoh yang masih menjadi kontroversi di Indonesia dalam perspektif yang tepat. Penulis bisa memahami nilai, tradisi, dan kultur Jawa secara tepat sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam buku itu bisa sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Soedradjad menilai, bagian dari buku ini yang mengangkat masalah yayasan memberikan informasi yang sangat baik. Di sana bisa dipahami mengenai Presiden Soeharto mengapa sampai membuat yayasan dan apa yang ia inginkan dengan yayasan yang dibentuknya itu. "Tampak sekali Presiden Soeharto tidak merasa puas dengan kinerja dari institusi formal yang ada. Dengan hadirnya yayasan maka program yang diinginkan, baik untuk membantu pendidikan, mengentaskan kemiskinan, maupun kesehatan bisa berjalan lebih cepat," kata Soedradjad. Memang kebijakan itu membawa masalah terhadap institusi resmi dan juga terhadap soal transparansi maupun akuntabilitas dari penggunaan dananya. Namun kalau kita ingin menilai kebijakan tersebut, menurut Soedradjad, kita harus melihatnya secara lebih lengkap. (tom)
[mediacare] SOEHARTO: THE LIFE AND LEGACY OF INDONESIA'S SECOND PRESIDENT
http://www.gatra.com/2007-04-01/versi_cetak.php?id=103455 NASIONAL [GATRA Printed Edition] Di Antara Bung Karno dan Pak Harto SOEHARTO: THE LIFE AND LEGACY OF INDONESIA'S SECOND PRESIDENT Penulis: Retnowati Abdulgani-Knapp Penerbit: Marshall Cavendish Editions, Singapura, 2007, 376 halaman Entah sudah berapa buku tentang Pak Harto yang terbit di dalam dan luar negeri. Dari yang pertama, The Smiling General karya O.G. Roeder, disusul karya Arnold C. Brackman, Suharto's Road, hingga Suharto, Indonesia's Last Sultan karya Keith Loveard, belasan judul buku tentang penguasa Orde Baru itu mengisi khazanah perbukuan. Ada yang bernada miring, ada juga yang penuh puja-puji. Buku mutakhir tentang mantan orang nomor satu di Indonesia ini boleh dibilang berbeda dari yang pernah ada. Ditulis oleh seorang anak pejuang Indonesia, buku ini mencoba menguak kehidupan Pak Harto dan keluarganya seperti apa yang ia saksikan. "Saya memang berusaha menulis apa adanya tentang Pak Harto dan keluarganya," kata Retnowati kepada Gatra, beberapa waktu sebelum buku ini terbit. Bukan itu saja. Dalam buku ini, sang penulis berusaha pula menggambarkan plus-minus Indonesia selama dipimpin Pak Harto. Perempuan yang kini bermukim di Inggris itu berupaya memperbandingkannya dengan plus-minus Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno. "Tak bisa dibilang Bung Karno lebih baik dari Pak Harto atau sebaliknya. Mereka punya kontribusi masing-masing untuk bangsa ini," kata anak kedua Dr. Roeslan Abdulgani itu. Bung Karno pada masanya berhasil menanamkan nasionalisme ke dalam dada bangsa ini. Di lain pihak, Pak Harto harus diakui pernah berhasil membawa kemajuan ekonomi di Indonesia lewat pembangunan yang berencana. Ia juga melihat adanya kesamaan-kesamaan dalam kepemimpinan Bung Karno dan Pak Harto. Itu terungkap, antara lain, di bagian yang membeberkan hari-hari terakhir kekuasaan Soeharto. Retnowati menulis, "President Soekarno and President Soeharto chose the path of living with the enemy, rather than destroying them, and by doing so, they also laid the basis for a multiracial but very controlled democracy The legacy of President Soekarno and President Soeharto is a painful one that will not be forgotten quickly." Ada bagian tersendiri yang pantas disimak dari buku ini, yakni cerita tentang tujuh yayasan dan penelusuran penulis ke dalam kehidupan sehari-hari Pak Harto. Berlatar cerita tentang pemeriksaan Pak Harto di Pengadilan Tinggi Jakarta, Retnowati membeberkan cerita tentang tujuh yayasan yang didirikan Pak Harto dan keluarganya. Retnowati memulai uraian tentang ketujuh yayasan itu dari konsep di balik pendiriannya dan riwayat masing-masing. Pak Harto, menurut dia, menyadari benar bahwa sistem kesejahteraan sosial di Indonesia lebih buruk dari negara-negara Barat dan negara-negara makmur di Asia. Untuk itulah, ketujuh yayasan tersebut dibentuk. "He created a walfare scheme for the non-governmental institutions, private sectors and wealthy individuals to play a role as he knew how limited the government coffers were," tulis dia. Lepas dari apa pun kasus hukumnya, Retnowati mencatat sejumlah manfaat yayasan-yayasan itu bagi publik. Yayasan Trikora, misalnya, yang didirikan pada 2 Mei 1963. Awalnya, yayasan ini hanya memberi dana bantuan dan beasiswa kepada para janda dan anak yatim-piatu dalam Operasi Trikora. Tapi kini, dana bantuan beasiswa juga dinikmati anak-anak yatim-piatu korban konflik di Aceh, Papua, Ambon, dan Poso. "It is worthy note that these clashes took place in 2003, five years after President Soeharto was out of power," tulis Retno lagi. Demikian pula ia mencatat data yang berkaitan dengan Yayasan Supersemar. Pada 1975, baru sekitar 3.135 mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari yayasan ini. Hingga 2006, jumlah total mahasiswa penerima beasiswa itu sudah mencapai 427.789 orang. Belum lagi ribuan mahasiswa S-2 dan S-3, ratusan ribu siswa SMA, olahragawan, dan anak-anak telantar. Total dana dana yang dikeluarkan yayasan ini seluruhnya lebih dari Rp 455 milyar. Retnowati mungkin satu dari sedikit orang yang beruntung mendapat kesempatan berhubungan sangat dekat dengan Pak Harto dan keluarganya. Juga dari sedikit orang yang diberi izin menelusuri setiap sisi kehidupan presiden kedua RI ini usai lengser. Malah ia tercatat sebagai satu dari sedikit sekali orang yang bisa bergurau dengan penguasa Orde Baru itu. Dengan kedekatan ini, ia bebas menyaksikan keseharian keluarga Pak Harto pasca-lengser. Dimulai dari kegiatan saling kunjung ayahnya dengan Pak Harto. Sang ayah memang sosok yang unik: dekat dengan Bung Karno sekaligus dekat dengan Pak Harto. Beberapa kali, di hari-hari tertentu, Retnowati diajak sang ayah bertandang ke Jalan Cendana. Pertama kali ia diajak ke Cendana pada 1985. Pada kedatangan kemudian, September 2004, Retnowati menyaksikan sejumlah hal yang tak berubah. Rumah itu tampak lebih sederhana dibandingkan dengan bangunan sebelah-menyebelahnya. Gaya hidup Pak Harto pun, menurut Retnowati, ta
[mediacare] Selamat & Dirgahayu TNI-AU ke-61 ; 9 April 2007,
Selamat HUT pada seluruh jajaran dan keluarga besar TNI-AU !!! Semoga tambah jaya, sejahtera dan senantiasa dalam lindungan Tuhan YME. Wassalam, yhg. --- http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=129526 Sabtu, 07 April 2007 13:46 WIB POLKAM » Hankam TNI AU Siapkan Penerbang Pesawat Tempur Baru JAKARTA--MIOL: Markas Besar TNI Angkatan Udara (TNI-AU) segera menyiapkan pilot atau penerbang bagi sejumlah pesawat tempur baru pengganti empat pesawat tempur yang kini dioperasikan TNI AU, yaitu OV-10 Bronco, Hawk MK-53, F-5E Tiger dan F-16. "Kita sudah persiapkan dari sekarang, dan kita terus berlatih untuk mengasah kemampuan dan keterampilan para penerbang dengan sarana yang ada," kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Herman Prayitno di Jakarta, Sabtu (7/4). Ditemui usai meninjau kesiapan akhir pelaksanaan peringatan HUT TNI-AU ke-61, ia mengatakan, penerbang-penerbang lama dari masing-masing jenis pesawat tempur itu, tetap akan mengawaki pesawat-pesawat baru yang diadakan setelah 2009. TNI AU kini melakukan kajian untuk mengganti empat jenis pesawat tempurnya yakni OV-10 Bronco, Hawk MK-53, F-5E Tiger dan F-16 Fighting Falcon. Tim TNI AU, ungkap KSAU, sudah mencari pengganti keempat jenis pesawat itu ke beberapa negara seperti Ceko, China, Rusia, Italia, dan Korea Selatan. Kini, TNI AU telah mengantongi tiga jenis pesawat calon pengganti, yaitu jet serang ringan L-159 buatan Ceko, jet latih K-8 dari China, dan pesawat latih turboprop KO-1 dari Korea Selatan. Pesawat terakhir ini merupakan penerus pesawat KT-1 Wong Bee yang sudah dimiliki TNI AU. Saat ini, TNI AU masih mengkaji pesawat mana yang bisa menjalankan berbagai macam misi, terutama menggantikan fungsi serang darat dari Bronco, fungsi penyergap F-5, dan juga fungsi latihan. "Dalam jangka panjang, kalau bisa jenisnya sedikit. Kalau fungsinya hampir sama, kita pakai satu saja," ujarnya. Terkait itu, Mabes TNI AU kini mempersiapkan sejumlah penerbang tempur untuk beberapa jenis pesawat baru pengganti empat pesawat tersebut, hingga pada saat kontrak pengadaan disetujui, pesawat-pesawat baru itu dapat segera dioperasikan guna mendukung tugas-tugas pokok TNI AU, kata Herman. Tentang mana penerbang-penerbang tempur itu akan didatangkan, ia mengatakan selain dari skuadron masing-masing pesawat tempur juga akan didatangkan dari skuadron lain melalui seleksi sesuai tugas, peran dan fungsi pesawat yang akan diawaki. Saat ini, TNI AU masih mengoperasikan 11 unit pesawat jet buru sergap F-5 Tiger II yang dibeli dari Amerika Serikat (AS) pada 1980. Pesawat serang darat turboprop OV-10 Bronco --yang dibeli dari AS pada tahun 1976-- biasa digunakan untuk misi antigerilya (counter insurgency/coin). Sedangkan pesawat jet serang dan latih ringan Hawk MK-53 dibeli dari Inggris pada 1978. (Ant/OL-03) === http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006113803 Berita WARGA AAU DAN LANUD ADISUCIPTO LAKUKAN DONOR DARAH HUT TNI AU. 04 Apr 2007 Menyambut peringatan ke-61 Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Angkatan Udara, warga Akademi Angkatan Udara (AAU) dan pangkalan TNI AU (Lanud) Adisucipto, Yogyakarta menggelar kegiatan sosial berupa donor darah. Sedikitnya 150 personel dari AAU dan Lanud Adisucipto, baik sipil maupun militer, terlibat dalam aksi sumbang darah. Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Lanud Adisucipto, Dr Harjolukito ini terselenggara berkat kerjasama antara TNI AU dan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Yogyakarta, kata kepala Penerangan AAU Mayor Sus Sonaji Wibowo, SIP, Selasa (3/4). Sedikitnya 150 kantong darah berhasil dikumpulkan dan selanjutnya disumbangkan ke PMI Yogyakarta. Selain pejabat teras AAU dan Lanud Adisucipto, tampak juga dalam aksi donor ini ibu-ibu PIA Ardya Garini CBS AAU dan Lanud Adisucipto, serta Perwira Siswa (Pasis) Kursus Intensif Bahasa Inggris (KIBI) dan Karbol AAU. Kepala Rumah Sakit Dr Harjolukito Mayor Kes Dr Junaidi. MS, SpKp, mengatakan selain memperingati HUT Ke-61 TNI AU tanggal 9 April 2007, aksi donor darah yang mendapat sambutan antusias dari warga TNI AU di Yogyakarta ini, juga sebagai bentuk kepedulian dengan sesama khususnya mereka yang membutuhkan darah. Sementara, Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-61 TNI AU di Yogyakarta Kolonel Nav Subarno menjelaskan, rangkaian HUT TNI AU di Yogyakarta tahun ini, diisi dengan kegiatan sosial serta parade. Untuk kegiatan sosial berupa pertandingan olahraga (dilaksanakan di masing-masing Satker, baik AAU maupun Lanud), pemberian bantuan alat-alat olahraga bagi warga masyarakat Desa Sempor, Kebumen, ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara dan Monumen perjuangan TNI AU Ngoto, di Bantul. Puncak kegiatan berupa upacara akan dilaksanakan di Lapangan Dirgantara AAU pada 9 April 2007, dengan Irup Komandan Lanud Adisucipto Yogyakarta, Marsekal Pertama TNI Benyamin Dandel. Dalam rangka memperingati HUT ke-61 TNI Angkatan Udara tanggal 9 April 2007, warga TNI AU Makas
[mediacare] Selamat Paskah!
Semoga dengan mengenang kesengsaraan dan kebangkitan Kristus, iman kita semakin dikuatkan, bahwa Allah adalah maha pengasih dan mencintai umat manusia. Agar kita membalas cinta Allah mencintai sesama, serta tidak menyerah pada kekurangan kita, melainkan terus berjuang untuk mengatasinya. Selamat Paskah!
[mediacare] Don't say "Bomb" at Changi Airport
http://groups.yahoo.com/group/tionghoa-net/message/54166 Dangerous Four-Letter word: Do not utter the word BOMB in the airport at checkpoint.. Do not use the word " BOMB " even for private conversation in airport although the law only applies to saying it in public in particularly to security officers. A FAMILY HOLIDAY RUINED BY ILLOGICAL SECURITY OFFICERS Dear Mr. Foo, My name is Sandra Tan (I/C number 7328669G). It is with great disappointment and distress that I am filing a complaint to you with regards to my situation. My family (including myself, my husband, my daughter, and my son) planned a Darwin holiday for the March school vacation period and was supposed to depart on 09 March. Unfortunately, we were put in a situation by the security officers at the departure terminal, that was way beyond our control and we were not able to make our trip. The following is an account of what had happened : - I entered the Immigration gantry at about 7.15pm with my daughter (Belle Lee, 13 yrs old) to have our passport scanned and our hand carry luggage checked whilst my husband (Lee Ming Chong) stayed behind with my son (Caius Lee, 8 yrs old) at the ticketing counter to sort out my son's visa. After having mine and my Belle's passport scanned, we proceed to the security gantry to have our hand luggage and our bodies scanned. Belle passed the security gantry first, whilst I followed right behind her. A lady officer asked me to remove my boots for scanning, and I did as told immediately and put my boots inside the basket provided, for it to be scanned together with my hand luggage. I then proceed to the metal detector of which I cleared without the gantry beeping or detecting any metal objects. I was then asked to collect my luggage and my boots. In the mean time, Belle was throwing away a sweet wrapper and retuning to me and saw me putting on my boots. Belle then asked casually "Mummy, why do you have to remove your shoes?" Whilst putting on my boots, I replied her and said that "they (the security officers) are afraid that we might keep bombs in our shoes (which is why I need to take it off to have it scanned)" Immediately, a security officer standing at the conveyor belt (Stephen S Naidira) who was standing in front of me said with a very rude tone "repeat what you just said". I clarified with him what he meant - is it for me to repeat what I had told my daughter? He said loudly again, to repeat what I had just said. So I did exactly what he told me. I said to him that "my daughter asked me why I need to take off my shoes, and I told her that you guys (the security officers) are afraid that we will keep bombs in our shoes." He immediately asked me to stand aside and said that he had to report it to his superior that I said the word "bomb" twice. Then an Indian lady (Sivamalar) at the customs started hurling at me and my daughter and said that I said the word "bomb" twice and it is against the law and I can be sent to jail and they are calling the police. She (Sivamalar) was so loud and rude and she shoved us to the side, and refused to listen to my explanation. In fact, she got so aggressive that another officer Ricky Lim (I guess it's her supervisor) had to come forward to stop her from further attacking me and my daughter verbally, and specifically asked Sivamalar to "shut up". I told Ricky Lim that I would like to know the names of his staff because their attitude and rudeness were simply beyond any acceptable level. Immediately Sivamalar got so angry and aggressive that she started charging at Ricky Lim and hurled "What?! What?! What?! She (she meant me) said the word "Bomb" twice, so what is wrong with arresting her (which is me) and we were told that if we heard the word twice, we will arrest!!" At that time, Stephen S Naidira came to me again to intimidate me further by asking me to repeat what I said earlier to my daughter again. I refused to repeat again then because I believe he was deliberately asking me to repeat so that he can count the number of times that I mentioned the word "bomb". I also believe that that the officers were deliberately provoking me by being rude and intimidating, in the hope that I will retaliate in kind, thereby making their unreasonable actions justifiable. Despite my anger and the fact that my daughter was scared to tears by the situation, I knew I had to keep my cool. I sat aside with my daughter taking down names of the personnel involved on my mobile phone. I was told to wait for another officer of a higher rank to decide on the matter, and I was still hoping whoever the higher ranked officer that was coming will have the logical thinking to acknowledge that what I had said to my daughter was a simple, harmless private conversation taken completely out-of-context. At about 7.30pm, the Sergeant-in-charge, Amran Buang came. After I explained the full context of the incident to him, he refused to make a decision and decided to escalate it further to the Au
[mediacare] [BBC] Kesaksian di KKP tuduh PBB
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/03/printable/070330_kkptimorleste.shtml 30 Maret, 2007 - Published 14:29 GMT Kesaksian di KKP tuduh PBB Dengar pendapat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Timor Leste-Indonesia kedua yang berakhir hari Jumat tidak menghasilkan banyak informasi baru. Para mantan pejabat tinggi dan militer Indonesia yang diundang tetap membantah tuduhan bertanggungjawab atas kekerasan tahun 1999. Mereka bahkan menuding PBB yang bertanggungjawab. Mantan Pangdam Udayana Mayjen Adam Damiri dalam kesaksiannya menjelaskan peristiwa penyerangan kediaman Uskup Bello, penyerangan gereja di Suai dan situasi Timor Leste pasca jajak pendapat 1999 lalu. Menurut Damiri, kerusuhan pasca jajak pendapat terjadi akibat misi PB untuk Timor Leste, UNAMET sebagai penyelenggara banyak melakukan kecurangan dan tidak netral. Selain kesaksian Adam Damiri, KKP juga mendengarkan kesaksian dua korban kerusuhan pasca jajak pendapat dan mantan walikota Dili, Mateus Maia. Mantan Wakil Ketua Satgas Persiapan Pelaksanaan Penentuan Pendapat Timtim Mayjen Zacky Anwar Makarim bahkan menuding misi PBB di Timor Leste, UNAMET, menjadi penyebab kerusuhan pasca jajak pendapat. Tuduhan Makarim ini senada dengan pernyataan mantan presiden BJ Habibie kepada KKP bahwa Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, ingkar janji dengan mengumumkan hasil jajak pendapat lebih cepat. KKP sendiri belum memutuskan untuk memanggil Kofi Annan untuk memberi kesaksian. Keterangan yang diberikan para saksi, terutama dari para pejabat militer Indonesia, memang sudah diperkirakan sebelumnya oleh banyak pihak. Ketua Solidamor Bonar Tigor Naipospos bahkan pesimistis KKP bisa mengungkap kebenaran berdasar kesaksian-kesaksian ini. Namun Ketua KKP Benyamin Mangkudilaga mengatakan sejak awal KKP yang dibentuk sebagai kesepakatan antara Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya untuk meluruskan sejarah dan tidak memiliki kekuatan hukum. KKP Indonesia-Timor Leste ini berbeda dengan lembaga serupa di Afrika Selatan yang hasil kerjanya memiliki kekuatan hukum untuk memberi dan menolak anmesti. Proses dengar pendapat KKP ini kembali akan digelar di Jakarta sekitar awal bulan Mei mendatang yang direncanakan akan memanggil mantan Panglima TNI Jendral Wiranto. Setelah itu, proses serupa masih akan digelar di Denpasar, Kupang dan Dili.
[mediacare] Indonesia Digest: No. 09.07 ; 31-03-'07
INDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell By Ms. : Wuryastuti Sunario Published by: TBSC-Strategic Communication No.: 09.07 - Dated: 31 March 2007 In this issue: MAIN FEATURE: IN 2008 INDONESIA TARGETS 6.8% ECONOMIC GROWTH NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation: Tourism must Innovate, says President SBY Indonesian Airports limit passengers carry Liquids, Aerosols and Gels in Plane Cabins 2. Culture and the Environment: Jakarta's 3 Divas mesmerize Kuala Lumpur 3. The Economy, Trade and Industry Bank Indonesia: Bali's Economy must not depend solely on Tourism 4. Legislation and Good Governance: Parliament enacts Bill on National Disasters Management --- MAIN FEATURE: IN 2008 INDONESIA TARGETS 6.8% ECONOMIC GROWTH For 2008 next year, Indonesia assumes an economic growth target of 6.8% and a Budget deficit of 1.7% of GDP said Finance Minister, Sri Mulyani, announcing the Government's Work plan for 2008 at a recent press conference. The target, which had been decided by President SBY at an enlarged plenary cabinet meeting, is above the earlier predicted growth of 6.5% maximum, said Minister Mulyani. To achieve the accelerated target, household consumption must increase by 5.9%, government spending by 6.2%, investments by 15.5%, exports by 12.7%, and imports by 17.8%, Minister Mulyani continued. Three factors that are estimated to impact on growth are: firstly, the expected positive global economic trend that will affect development sectors such as infrastructure, import-exports, and in particular mining and agricultural production. Secondly, domestically, national disasters may adversely impact on government capacity to realize the accelerated development of infrastructure. And thirdly, there is the issue of oil prices and the price of other commodities. The price of oil is estimated at between US$ 55 to US$ 60 per barrel. In 2007, however, the government's budget deficit is expected to expand from 1.1% of GDP (or Rp. 40.5 trillion) to between 1.2% to 2% (or an estimated Rp. 60 trillion to Rp. 65 trillion), whereas government's revenue is expected to reach Rp. 723.1 trillion, and government spending Rp. 763.6 trillion. This increase was caused by added government spending to assist and recover from the many natural disasters, as well as the increased payments on subsidies carried over from last year. Over the past three years, spending by government agencies has continuously increased, and it is hoped that with increased government spending this will accelerate economic growth, reported Bisnis Indonesia. Unequal growth between Java and other islands; Growth Quality must be improved Meanwhile, Bank Indonesia Economic Report for 2006 showed that economic activities on Java, Bali and Nusa Tenggara are far surpassing those of other islands including Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua, wrote Kompas daily. The 6.42% growth of the provinces of Jakarta and Banten, for example, exceeds the average 5.5% national growth. In contrast, growth in Sumatra was 4.57%, which is below the national average. This accentuates the fact that there is an ever widening gap between rich and poor provinces, said Mudrajad Kuncoro, economist at the University of Gajah Mada inYogyakarta. Indonesia's economic growth remains unequal and tends to be dominated by the richer provinces. Regional autonomy which came into force in 2001 has apparently not contributed much to equalizing development in regions, he said. The poor quality of economic growth can also be seen when comparing unemployment among regions, which confirms that macro economic growth today still has little impact on employment opportunities. The unemployment rate on Java, Bali and Nusa Tenggara, increased from 9.6% in 2005 to 9.7% in 2006. Similarly, unemployment rate on Sulawesi, Maluku and Papua went up from 9.4% in 2005 to 9.7% in 2006. There is also a widening gap between modern and traditional industries. While capital intensive industries grew faster than labour-intensive industries, which is one of the reasons for the poor absorption of unemployment. Gorontalo Governor, Fadel Muhammad, on his part added that there is still a lack of synchronization between national policies vis-à-vis provincial policies, where often local policies conflict with national bureaucratic rules. Fadel Muhammad, therefore, suggests that provinces take three innovative steps. These are firstly, innovate structure and organizational behaviour. Secondly reduce bureaucratic red tape, and thirdly innovate the decision making process. On the other hand, Bank Indonesia Governor, Burhanuddin Abdullah, was of the opinion that in order to create quality in economic growth, there needs to be quality in investment, meaning the accelerated investments that result from wider access that are open to al
[mediacare] Panglima USMC Wilayah Pasifik Kunjungi Marinir TNI-AL
http://www.marinir.mil.id/news.php?id=20070322142810 PANGLIMA USMC WILAYAH PASIFIK KUNJUNGI MARINIR [22-Maret-2007] Panglima USMC (United States Marine Corps) Wilayah Pasifik Letnan Jenderal USMC John F. Goodman, Kamis pagi (22/3) melaksanakan kunjungan kehormatan ke Korps Marinir TNI AL. Kunjungan orang nomor satu di jajaran Marinir Amerika untuk Wilayah Pasifik tersebut diterima langsung Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Safzen Noerdin, S.IP di Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar) Jl. Prapatan No.40 Jakarta Pusat. Kunjungan Jenderal Marinir Amerika berbintang tiga ke Marinir ini merupakan salah satu dari rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand dan Kamboja. Di Indonesia, sebelum ke Marinir, John F. Goodman sempat mengadakan kunjungan kerja ke Menteri Pertahanan RI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Selain ingin mempererat tali persaudaraan Marinir (marine brotherhood) dan "L'esprit de corps" sebagai sesama Marinir, Dankormar dan Jonh F. Goodman juga saling bertukar informasi tentang organisasi dan perkembangan Marinir kedua negara. Pada kunjungan tersebut, Letjen USMC John F. Goodman didampingi oleh Atase Pertahanan Amerika untuk RI Kolonel (Army) Richards, Mayor USMC Ritchie dan Mayor USMC Nolin, sedangkan Komandan Korps Marinir TNI AL didampingi sejumlah pejabat teras Korps Marinir. Di akhir kunjungan, kedua pejabat saling bertukar cindera mata. [Redaksi MARINIR]
[mediacare] Bali Police Adopt a New Security Approach to Nyepi
Om Swastiastu ... In deference to "Nyepi" - the day of absolute silence on Bali, this edition of Bali Update is being sent before sunrise (Bali Time) on March 19, 2006 in keeping with local religious strictures which forbid all kind of activities for 24 hours starting from 6:00 a.m.on Monday, March 19th. Bali will resemble a ghost town later today with all ports and airports closed, all streets empty, and local houses shuttered and dark. In this week's "Nyepi" edition - the news is anything but quiet. February arrival figures are in and, like January, set new records for island arrivals. In late breaking news, speculation is rife in the national press that the Government will issues orders this week to permanently close troubled low-cost airline Adam Air. There's an update on Air Paradise who now say they'll fly again in May, that is, if they can find an airplane to lease. Also blaming a lack of available airplanes, Garuda indefinitely extends its suspension of service on the Bali - Brisbane -Auckland route. The big news of the coming week is the commencement of Qatar Airway flights starting on March 25th. Read our article to learn more. Snow in Bali? Impossible? Think again and read our coverage of a cold front expected at the Kuta Galleria Shopping Center for the next 3 months. There's an interesting study just out ranking all the world's nations in terms of their tour & travel competitiveness. Find out how Indonesia ranked. And, we've got a tongue-in-cheek look at how Indonesia could sell naming rights to over 6,000 islands as a means to raise much-needed foreign exchange. Just some of the news in this week's Bali Update. Selamat Hari Nyepi. Happy New Year 1929 Saka Come home to Bali: Our magic is indestructible.T Om Çanti Çanti Çanti Om ... J.M. Daniels -Bali Update Bali Discovery Tours http://www.balidiscovery.com/messages/message.asp?Id=3698 Bali Police Adopt a New Security Approach to Nyepi Over 7,000 'Low Profile' Police to Be on Active Duty During Coming Bali 'Nyepi' New Year Celebrations in Bali. (3/10/2007) The Chief of Police for Bali, Inspector General Drs. Paulus Purwoko has introduced changes in the way his officers will keep the peace over the coming Nyepi holidays. In anticipation of this year's the pre-Nyepi festivities, including the traditional ogoh-ogoh parades, Chief Purwoko will deploy 7,000 officers with 400 mobile brigade (Brimob) reserves on stand-by at their barracks. Differing from the security approach of past years, uniformed officers will adopt a lower profile during Bali's official day of silence, leaving front-line maintenance of the peace to pecalang or local community volunteer forces during this year's celebrations. In explaining the new approach to the Indonesian-language Bali Post, Chief Purwoko said: "the police will be on guard at their posts, awaiting operational commands if there are any disturbances. The function of 'pecalang' will be made more effective; while we (the police) will back them up ensuring that anarchy is avoided." Purwoko went on to explain that he deemed a full deployment of his officers to the field over the holidays ineffective, with their presence having the potential to disrupt ceremonies and ritual. Instead, the police will be depending on intelligence operatives while keeping a full force in reserve at local station houses. "There will be sufficient officers in the field with full back up in reserve ready to be deployed at a moment's notice," added Chief Purwoko. As an added guarantee of safety over the Nyepi Eve the Bali police have held coordinating discussions with Bali Hindu religious associations and religious leaders to ensure that every ogoh-ogoh parade seeks prior agreement from every village included on the parade routes. In the past, sporadic fighting has occasionally occurred between parade participants from competing villages. 150 Ogoh-Ogoh In striving to coordinate ogoh-ogoh activities the Bali police have already registered 150 separate parades occurring on the south of the Island. In an additional step to keep the peace, police have recently intensified raids to confiscate illegal liquor supplies in an effort to curb public drunkenness during the Holiday. Recommendations from Chief Purwoko In order to maintain good public order over the Nyepi period, Bali's police chief General Paulus Purwoko has issued 5 recommendations to the people of Bali: 1) Ogoh-ogoh parades should be confined to the home villages of the participants. When the parade route goes outside the home village, prior permission should be obtained from the any villages the parade will pass through. Those organizing ogoh-ogoh parades must assume complete responsibility on the conduct of the activity. 2) Celebrants should avoid the use of alcohol in celebrating Nyepi 3) Ogoh-ogoh statues should be destroyed or disposed of after celebrations and not be left in places that will inconvenience
[mediacare] Republik Mimpi dan Protes Tionghoa
Paradigma dan kegiatan berpolitik Ormas/Parpol yang mengatas-namakan Etnis, cuma menunjukan 2 kemungkinan: * Wawasan politik (sebagian) elite Tionghoa masih pada tingkat yang primitive. * Bertujuan memperjuangkan kepentingan politik etnis, justru memperkuat sikap yang eksklusif, bahkan cenderung mengarah menjadi separatis. ~~ - Original Message - From: Daniel Pramono To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Sunday, March 18, 2007 11:53 PM Subject: Republik Mimpi dan Protes Tionghoa Karena debat soal Rep. Mimpi di Tionghoa-net saya jadi penasaran pingin lihat seperti apa sebenarnya acara ini. Maka malem ini saya nyalakan TV (yang biasanya jarang nyala) untuk melihat acara ini dari awal sampai akhir. Ternyata episode Rep Mimpi kali ini adalah episode yang selama ini diributkan karena memuat artikel koran berjudul "Republik Mimpi diprotes Tionghoa". Jadi amat kebetulan karena saya bisa melihat langsung konteks ditayangkannya artikel tersebut dalam keseluruhan acara ini. Episode ini di awali selentingan bahwa Rep. Mimpi disomasi Menkominfo. Kemudian ditayangkan hasil poling detik.com dan perspektif.com yang mengungkapkan banyaknya dukungan publik pada Rep. Mimpi. Lalu ditayangkan liputan TV Perancis Arte France TV yang mengulas Rep. Mimpi dan peran parodi politik bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Segmen penayangan artikel yang menyebut kata "Tionghoa" diawali dengan pengantar dari Anya Dwinov (moderator ?) yang kata-katanya adalah sebagai berikut : "Terima kasih atas dukungan rekan-rekan pers cetak kepada Rep. Mimpi seperti yang akan kita lihat dalam tayangan berikut ini". Kemudian ditayangkan kurang lebih tujuh kliping artikel koran yang masing-masing muncul empat detik. Artikel-artikel tersebut diantaranya berjudul : - "Rep. Mimpi diprotes Tionghoa" - "Rep. Mimpi dibela DPR" - "Rep. Mimpi dibela Mega dan Gus Dur" - "Somasi Menkominfo kepada Rep. Mimpi" (saya lupa tepatnya, tapi nadanya mengkritik somasi Menkominfo tersebut" - yang lain saya lupa karena cepet sekali, hanya empat detik, tapi lebih banyak tentang somasi dari Menkominfo. Tayangan ini diakhiri dengan komentar dari Anya Dwinov : "Kami tidak akan memberi komentar pada tayangan tadi, anda bisa membacanya sendiri". Kemudian tayangan dilanjutkan dengan potongan video ketika Habudi (Habibie palsu) dan Efendi Gazhali ngobrol santai sambil tertawa-tawa dengan Menkominfo Sofyan Jalil. Habudi bicara dengan menirukan gaya Habibi, lalu Sofyan Jalil berkomentar supaya Habudi memperkaya vokabulari gaya Habibi yang ditirukannya, "Jangan hanya hi-tech melulu, ditambah dong, misalnya soal ICMI begitu". Effendi Gazhali ikut menimpali mengolok Habudi yang tampak kewalahan menjawab Sofyan Jalil yang tampaknya lebih hafal vokabulari gaya Habibie. Keseluruhan acara Rep. berlangsung lebih dari satu jam, dan tayangan artikel "Rep. Mimpi diprotes Tionghoa" hanya empat detik. Saya menulis ringkasan episode ini supaya dapat dilihat konteks tayangan artikel "Rep. Mimpi diprotes Tionghoa" yang diributkan oleh beberapa kalangan Tionghoa. Ada tiga hal yang jadi sorotan saya : Pertama, artikel "Rep. Mimpi diprotes Tionghoa" itu bukanlah opini milik Rep. Mimpi sendiri melainkan dari "rekan-rekan pers cetak", dan Rep. Mimpi tidak memberikan komentar tambahan apapun terhadap artikel tersebut. Artikel itu sendiri hanyalah salah satu dari tujuh artikel yang ditayangkan yang menggambarkan dukungan pers cetak kepada Rep. Mimpi. Jadi konteks dari tayangan itu adalah menggambarkan dukungan pers terhadap Rep. Mimpi, bukannya serangan balik terhadap pihak yang mensomasi Rep. Mimpi. Dari konteks ini tampaknya jadi rancu bila protes diarahkan ke Rep. Mimpi dengan tuduhan mengeluarkan pernyataan provokatif yang menyerang Tionghoa karena pernyataan tersebut dirilis oleh koran yang memberikan dukungan kepada Rep. Mimpi. Tuduhan yang diarahkan kepada Rep. Mimpi akan menunjukan bahwa si penuduh tidak mengerti konteks penayangan pernyataan "Rep. Mimpi diprotes Tionghoa" tersebut. Kedua, pembicaraan dan artikel yang ditayangkan lebih banyak tentang somasi dari Menkominfo. Perubahan dari "Republik" Mimpi menjadi "Kerajaan" Mimpi adalah sebuah sinisme bahwa tindakan pemerintah yang ingin membungkam suara parodi politik ini adalah tindakan otoriter seperti dalam sebuah "kerajaan". Jadi bobot dalam memparodikan somasi dari Menkominfo jauh lebih berat daripada somasi dari PARTI yang bahkan tidak disebut satu kalipun. (rupanya PARTI gagal "numpang beken" di Rep. Mimpi). Paradoksnya dalam tayangan video justru terlihat Menkominfo Sofyan Jalil tertawa-tawa dengan Habudi dan Effendi Gazhali. Malahan ditambah beliau mengajari vokabulari gaya Habibie yang bisa ditirukan Habudi. Bukankah menggelikan bila Sofyan Jalil yang somasinya diparodikan begitu panjang saja tertawa-tawa akrab dengan personil Rep. Mimpi nah Tionghoa yang cuma muncul empat detik kok malah mau mencak-mencak protes. Acara ini sendiri
[mediacare] Selamat Hari Raya Nyepi & Selamat Tahun Baru Saka 1929.
http://www.kompas.com/ Sabtu, 17 Maret 2007 Sepi Sunyi yang Menerangi Gede Prama Ketika seorang guru ditanya evolusi jiwa manusia ratusan tahun terakhir, dengan diam sebentar, menatap mata lalu menjawab, "dari gelap ke gelap". Dari ketidakpuasan satu ke ketidakpuasan lain. Dari konflik satu ke konflik lain. Melihat kehidupan bergerak begini, sejumlah orang desa yang polos bertanya, mengapa kemajuan iptek harus seperti ini? Maafkanlah keluguan. Andaikan keluguan ini dijawab dengan data, angka, logika, mungkin sinyalemen "dari gelap ke gelap" akan tambah panjang. Angka dilawan angka. Logika mengundang serangan balik logika. Karena demikian keadaannya, izinkan sekali-sekali bukan angka, bukan logika yang bicara, tetapi sepi sunyi. Tidak dalam posisi menyebut sepi benar, yang berbeda salah. Sekali lagi tidak. Serupa dengan mulut manusia, gigi wujudnya keras karena tugasnya memotong dan menghancurkan. Lidah bentuknya lembut karena panggilan hidupnya bukan untuk menghancurkan, tetapi merasakan. Keduanya punya tugas lain. Dengan spirit seperti inilah, sepi sunyi dalam tulisan ini mohon izin bicara. Sejak dulu, pencinta sepi selalu tidak banyak. 0rang yang bertapa di kesunyian selalu lebih sedikit dibanding mereka yang mencari di keramaian. Keduanya bertumbuh. 0rang-orang keramaian menyukai bertumbuh ke luar (dengan ukuran kekaguman pujian orang), sedangkan pencinta kesunyian menyukai bertumbuh ke dalam. Kekaguman dan pujian orang dihindari karena penuh godaan ego. Melihat bulan dengan lampu Satu contoh yang amat menerangi di jalan sunyi adalah pertapa suci Ramana Maharshi. Sampai umur 16 tahun tidak ada tanda ia akan jadi pertapa. Begitu berkenalan dengan perjalanan ke dalam diri, tiba-tiba badannya panas. Ini membuatnya lari ke Bukit Arunachala. Lebih dari sekadar panasnya menghilang, ia menikmati kesunyian di tempat ini. Bahkan selama puluhan tahun menghabiskan hidup yang sepenuhnya diam. Saat mengakhiri diamnya, Ramana menjawab pertanyaan orang secara mengagumkan hanya dengan segelintir kata. Dari situ didirikan ashram oleh banyak pengikutnya di sekitar tempat ia bertapa. Tiap kali ditanya siapa gurunya, ia menggeleng sambil bergumam, "The ultimate consciousness is the only teacher" (Kesadaran yang mahautama itulah gurunya). Serupa dengan ini, di sejumlah perenungan dengan judul agama yang berbeda-beda, banyak murid diminta diam. Awalnya percakapan ke luar menghilang, diganti percakapan ke dalam. Akhirnya percakapan ke dalam pun menghilang. Dan yang tersisa hanya satu, yakni kesadaran. 0rang-orang yang sudah disinari cahaya kesadaran, akan bergumam, untuk melihat bulan tidak memerlukan lampu! Kata-kata, logika, angka mirip lampu luar. Manusia membutuhkan saat gelap. Namun, dalam terang cahaya kesadaran, manusia tidak memerlukan lampu luar. Salah satu founding father kehidupan spiritual Bali (Dang Hyang Dwijendra) menulis Kakawin Dharma Sunya. Ia bertutur, jika batin yang tenang-seimbang adalah sumber keindahan. Bila sumber keindahan sudah di dalam, masihkah manusia memerlukan lampu penerang dari luar? Dalam bahasa provokatif seorang guru, "When you still have some one who can make you happy or sad, you are not a master, you are a slave!" (Jika sumber kebahagiaan/kesedihan masih dari luar, itu tandanya seseorang belum menjadi master, masih jadi budak). Apresiasi akan sepi memang bukan monopoli Bali. Lama Surya Das (Awakening the Buddha Within) pernah menulis bahwa puncak perjalanan menemukan perkataan yang benar adalah hening. Eckhart Tolle (Stillness Speaks) juga serupa, "wisdom comes with the ability to be still. Just look and just listen... let stillness direct your words and actions" (Kearifan datang dari keheningan. Lihat dan dengar saja... biar keheningan yang menjadi pembimbing). Thomas Merton (Thoughts in Solitude) menambahkan, "My knowledge of myself in silence... opens out into the silence... of God" (Pengetahuan diri dalam keheningan membuka rangkaian keheningan yang berujung pada Tuhan). J Krishnamurti (The Light in Oneself) menyarankan, meditation is absolute silence of the mind (meditasi adalah keadaan batin yang sepenuhnya hening). Dainin Katagiri (Returning to Silence) menulis, Shakyamuni is some one who practice tranquil silence (Siapa saja yang mempraktikkan kesempurnaan keheningan, ia menjadi Buddha). Murid-murid Zen yang perjalanannya suka menekuni latihan silent illumination. Penyair sufi Rumi bertumbuh jauh dalam sepi. Perhatikan salah satu syairnya (The Rumi Collections): when you know your own definition, flee from it, that you may attain to the 0ne who cannot be defined (Saat Anda dipagari kata-kata, cepat-cepatlah menjauh. Ia menghalangi mencapai yang Satu yang tidak terucapkan). Dengan cerita ini, terlihat banyak manusia yang terterangi rapi oleh sepi sunyi. Ia melewati banyak sekat tradisi. Dari Sufi, Nasrani, Buddha, sampai Hindu. Jenis manusia-manusia ini memiliki pola pertumbuhan serupa. Logika dan kata-kata
[mediacare] [Marinir] Ahli Waris Korban Tsunami Aceh Terima Santunan ABP
AHLI WARIS KORBAN TSUNAMI ACEH TERIMA SANTUNAN ABP [14-Maret-2007] Lima orang ahli waris korban bencana alam tsunami Aceh menerima santunan ABP (Asuransi Bumi Putera) masing-masing sebesar Rp 30 juta. Kelima ahli waris yang menerima santunan ini adalah Abdul Majid orang tua dari Sertu MDL Tri Prasetyo (Alm), Siti Setyaningtyas isteri dari Kopda Mar Supono (Alm), Elly Bintari Agustina isteri dari Kopda Mar Purwoko Y.K. (Alm), Tri Susilowati isteri dari Kopda Mar Samsudin (Alm), dan Sujono orang tua dari Pratu Mar Sujarwo (Alm). Tiga ahli waris yakni Abdul Majid, Siti Setyaningsih dan Tri Susilowati menerima santunan pada Selasa pagi (14/3) di Markas Detasemen Jala Mangkara (Denjaka). Santunan ini diserahkan langsung oleh Asisten Personel Komandan Korps Marinir (Aspers Dankormar) Kolonel Marinir Soedarmin Soedar disaksikan Komandan Denjaka Letkol Marinir Suhartono beserta pejabat teras Denjaka. Sedangkan santunan untuk dua ahli waris lainnya akan diserahkan Komandan Pasmar I Brigjen TNI (Mar) Arief Suherman saat ulang tahun Pasmar I pada 22 Maret mendatang. Dalam musibah bencana stunami Aceh 26 Desember 2004 lalu, kelima prajurit Korps Marinir anggota Satgas Mobile IV Mupe II dan Satgas Marinir Rencong Sakti XXIV menjadi korban dan hingga kini dinyatakan hilang dalam tugas. Seluruh korban Marinir dalam musibah tsunami tercatat 14 orang, 9 orang lainnya jenasahnya berhasil ditemukan. Selain mendapat santunan asuransi dari Bumi Putera, kelima ahli waris sebelumnya masing-masing telah menerima sejumlah santunan antara lain dari Yayasan Bhumyamca (Yasbhum) sebesar Rp 1,5 juta, Yayasan Marinir (Yasmar) sebesar Rp. 1,5 juta, Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp. 2 juta, Asabri sebesar Rp. 35 juta dan YKPP Dephan sebesar Rp. 10,5 juta. Dengan diterimanya santunan tersebut, para ahli waris mengaku sangat puas. Mereka berterima kasih atas perhatian pemimpin TNI/ TNI AL/ Korps Marinir yang begitu besar terhadap nasib para ahli waris prajurit Marinir yang gugur dan hilang dalam tugas. Mereka berjanji akan memanfaatkan uang santunan dengan sebaik-baiknya. [admin]
[mediacare] Lap. Tim Relawan PERMATA-INTI di SUMBAR
14/03/'07 - 01.05 Hari ini Baksos PERMATA-INTI Tim B masih tetap dilembah Ngarai Sianok, tepatnya di Jorong Pisang 450 pasien, Jorong Sei Patei 65 orang dan Jorong Jambak 270 orang. Di jorong Pisang ada beberapa rumah yang hancur kena gempa. Juga dilakukan operasi minor menangkat tumor sebesar telur di tubuh seorang ibu. Saat melakukan Baksos terjadi gempa yang disertai hujan yang mengakibatkan terjadinya longsor yang menutupi jalan, sehingga Tim tidak dapat kemabli ke Posko. Akhirnya diputuskan untuk mengambil jalan memutar yang mengakibatkan Tim sampai di hotel hampir tengah malam. (Willy)
[mediacare] Lap. Tim Relawan PERMATA-INTI di SUMBAR
(13/03/07) Hari ini tim medis A menuju ke Desa Kutogadang lebih pagi. Pasien telah berdatangan walaupun meja diagnosa belum tersusun . Belum setengah jam pasien telah lebih dari 100, kami baksos tepat di depan Masjid desa yang hancur total & jalan retak merekah (mirip pemandangan bom Hiroshima yang menurut warga gempa tsb mengakat tanah sd 2 m. disertai gemuruh dr dlm tanah) Pasien rata2 mengalami sakit pasca gempa spt stress yang mengakibatkan saluran pencernaan, juga perubahan pola hidup dari dalam rumah menjadi hidup di tenda2, terutama anak2 & orang tua (Willy)
