Selama situ gak becus untuk transparan, panteslah dikasih sikap negatif duluan. 
Di sini ngaku-ngaku jadi dissenter dalam rapat-rapat DTKJ, tapi gak pernah tuh 
hasil rapat-rapatnya diumumkan. Jadi gimana orang tau kalo Anda tak cuma 
ngaku-ngaku doang?
 
Gimana kalo Anda tegaskan di sini sikap Anda SEBETULNYA soal pemajuan jam 
sekolah itu seperti apa sih? Dissenting opinion terhadap kebijakan Pemda atau 
mendukung kebijakan Pemda itu? Segini simpel kok, gak usah muter-muter belok 
sana belok sini kaya maen boom boom car. Kita bicara soal kebijakan pemajuan 
jam masuk sekolah, jadi kalo Anda mau bangga-banggaan sebagai dissenter, 
tempatkan damalm konteks inti pembicaraan ini. Oke? Saya ulangi: dalam isu 
pemajuan jam sekolah, Anda di DTKJ adalah dissenter atau bukan? Jelas, Bung?
 
Nah itu dia. Makanya kalo mau bikin pengumuman akan ada kebijakan jalur khusus 
sepeda, jangan cuma asal bikin statement aja. Jelaskan kepada forum ini 
fasilitas apa saja yang akan disediakan, sumbernya dari mana, dan targetnya 
apa. kalo cuma bikin pernyataan doang yang pakai kata kunci "nanti" dan "akan", 
kita udah eneg Bung. Semua pejabat dan parpol yang mau menang Pemilu ngomongnya 
sama semua. Isinya "nanti" dan "akan" mulu tapi kaga ada wujudnya.
 
Jadi, saya ulangi lagi ya (soalnya Anda demen lari-lari keluar dari persoalan): 
Apakah betul ada kebijakan Pemda DKI untuk menjadikan sepeda sebagai kendaraan 
alternatif warga Jakarta demi mengurangi pemakaian kendaraan bermotor di jalan? 
Apakah ini ada di Rencana Makro yang selalu Anda sebut-sebut itu? Persisnya 
gimana rencana ini akan diimplementasikan? (ambil jalur lama seperti dilakukan 
busway? Buka pelebaran jalan baru? di semua jalan, termasuk jalan protokol? 
Kapan akan dimulai dan kapan akan selesai? Bisa jawab kan, Bung.
 
Setelah Anda jawab ini dengan memuaskan, baru saya akan baca-baca sejarah 
perlalu-lintasan di kota Houston yang Anda sarankan, meski sampai titik ini 
saran Anda ini buat saya masih berupa Jaka Sembung bawa golok alias kaga 
nyambung dengan isu pemajuan jam sekolah.
 
Lha? Yang suruh program busway dihentikan siapa? Kok saya disuruh memahami soal 
busway? Saya tak punya masalah dengan busway, Bung. Ini Anda masih bicara sama 
saya atau ditujukan ke semua member di milis ini? Bukankah isu ini muncul dalam 
konteks SIAPA KORBAN dan SIAPA PELAKU KEMACETAN? Anda kan punya teori jenius 
yang bilang bahwa semua pengguna kendaraan adalah PELAKU kemacetan? Kok 
bukannya mempertanggungjawabkan pernyataan heibat ini tapi malah kasih kulaih 
kepada saya beda busway dan angkot? Gak nyambung, Bung.
 
Dan saya juga tak mempersoalkan apakah orang beli kendaraan mau dipajang di 
garasi doang atau dipakai puter-puter kota. INTINYA adalah orang yang naik 
kendaraan umum tak dapat disebut sebagai PELAKU kemacetan. Pelaku kemacetan 
adalah orang yang berbondong-bondong memakai kendaraan pribadinya untuk 
memenuhi jalanan, alih-alih memakai fasilitas umum yang sudah disediakan 
pemerintah. Ngerti nggak sih, Bung?
 
Hehehe, sikap sok tau Anda soal lalu-lintas rupa-rupanya bikin Anda angkuh. 
Saya tak mempersoalkan matematikanya, Bung. Bagi saya yang penting adalah jika 
kapasitas jalan sudah tertentu, maka tugas Pemda (dan Anda sebagai orang yang 
dibayar kasih nasihat)adalah memastikan bahwa kapasitas itu terjaga. Caranya 
gimana? Itulah alasan kenapa Anda dibayar duduk di KTKJ. Mau tingkatkan 
kapasitas? Mau batasi volume kendaraan yang lewat? Buat orang-orang cerdas 
seperti Anda yang digji untuk kasih nasihat cemerlang dan bukan ecek-ecek, 
mestinya bisa kasih solusi cerdas daripada cuma MEMAJUKAN JAM SEKOLAH anak. 
Rupanya soal ini Anda mampet asli ya Bung? Percuma bisa matematika canggih kalo 
ngerti soal sepele gini aja kaga becus.
 
Soal sepeda, jangan kebanyakan berteori dan berabstraksi deh. paparkan saja 
rancangannya persisnya seperti apa di sini, dan jangan pakai nama "kaum lemah" 
dulu sebelum ada wujudnya. Sejauh ini tentang sepeda ini Anda cuma bikin 
pernyataan-pernyataan normatif dalam future tense doang. Apa yang bisa 
diperdebatkan dari situ?
 
manneke
 
 

--- On Tue, 12/23/08, Harya Setyaka <[email protected]> wrote:

From: Harya Setyaka <[email protected]>
Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: Kalau PNS masuk jam 06.30 wib
To: [email protected]
Received: Tuesday, December 23, 2008, 10:26 PM






nah itu lah pak Manneke..

kalau ngga tahu.. mbok ya jgn berpikir negatif..
kalau anda tidak tahu persis bahwa DTKJ mendukung kbijakan pemprov soal
sekolah masuk jam 6.30.. jangan nuduh sembarangan.

Orang miskin segan naik sepeda di Jakarta?
Sori bung.. sy tidak membedakan kaya-miskin soal bersepeda di jakarta.
Sayangnya anda kurang update dengan fenomena bersepeda di jakarta akhir-2
ini.

justru orang segan bersepeda karena fasilitas nya ga ada..
orang juga segan beli sepeda karena fasilitas belum ada...
apa orang Belanda mau beli sepeda, kalau fasilitas pesepeda di kotanya tidak
ada?

apakah orang houston, atlanta mau beli mobil kalau pemerintahnya lebih
intensif membangun jaringan angkutan umum massal, jalur sepeda, dan bukan
highway?
apakah anda tidak pernah belajar sejarah motorisasi di USA sejak pemerintah
intensif membangun sistem highway pasca PD2?

sy sudah anjurkan anda mulai dari www.howwedrive. com. itu saja dulu..
anda kan insan pembelajar.. masa bergantung dari saya utk sumber literatur..
ga tau cara belajar dengan googling apa?

Bung.. setuju mengenai pengguna angkot! sy selalu acungi jempol mereka yg
meskipun punya mobil/motor, tapi mau naik angkot/busway.
makanya.. prioritas yg sudah dilakukan oleh pemerintah adalah program
busway.. sehingga naik angkutan umum tidak kena macet.
Pengemudi busway pun lebih tertib dari angkot lainnya.. makanya.. program
busway kan tidak pernah dihentikan, tapi terus diperbaiki.. paham bung?
langkah2 konkret steriliasi jalur busway jg sudah dilakukan Bung. Bahkan
dengan atau tanpa dukunga kepolisian TransJakarta terus aktif mengamankan
jalur.
Anda kan tahu bahwa Polisi Lalu Lintas bukan di bawah Gubernur, dan dia
punya 'diskresi' utk tidak menindak pelanggaran jalur busway. Ini pun
masalah yg mana sy kemukakan dalam rapat pembahasan RUU Lalu Lintas Angkutan
jalan, agar PoLanTas didesentralisasi juga, dan berada dibawah kepala daerah
sehingga traffic management optimal.
sebaiknya anda perdalam dulu perbedaan antara angkot dan busway,
perkembangan busway akhir-2 ini... dan dampak-2 positif-nya. jangan sok tahu
dari kejauhan.

Bung.. beli kendaraan bermotor (barang privat), tidak menimbulkan
kemacetan... kalau diparkir di garasi-rumah. . kan tidak menimbulkan
kemacetan.
mulai jadi pelaku kemacetan, ketika kendaraan bermotor (entah siapa yg beli)
digunakan di jalan (barang publik), maka dia mulai menyebabkan kemacetan.
Ok..

Wah Bung.. anda sepertinya defisit kecerdasan dalam hal-ihwal transportasi.
Jalan itu punya kapasitas... misal 100 kendaraan per jam.. kinerja jalan
diukur dari kecepatan rata-2 sebagai fungsi dari volume kendaraan.. ketika
jalan dipenuhi 100 kendaraan maka lalu lintas terhenti.. karena melebihi
kapsitas. (seperti ember, yg luber, karena kapasitas maksimal nya sudah
tertentu, tidak bisa menampung air lagi )

ketika jumlah kendaraan masih 50, maka misalnya speed adalah 40KM/jam.. pada
kondisi ini, biasa dipersepsikan bahwa jalan 'tidak macet'..
namun ketka sudah 51mobil.. maka speed bisa turun 25-30KM/Jam (dipngaruhi
juga faktor geometrik jalan).
Nah,.. bagaimana kita 'mengusir' 1 mobil yg ke-51 itu? dan bagaimana kita
menentukan mobil mana yg masuk dalam 50 mobil tsb?

makanya solusi kemacetan tidak bisa melulu dengan penyesuaian kapasitas
jalan dengan rekayasa geometrik (pelebaran jalan).
harus ada pembatasan kendaraaan yg masuk pada suatu jalan (banyak
metodenya). dan juga jalur khusus utk angkutan yg berkapasitas besar
(busway).

Bung, pengalaman menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan tidak murni dipngaruhi
oleh total populasi kendaraan.
ruas jalan utama di Singapura tetap pada kinerja 45-60KM/Jam dengan ERP,
meskipun populasi kendaraan naik 3x lipat.

Bung.. jusrtu dalam program jalur sepeda ini, akan dioptimalkan partisipasi
masyarakat.
jadi perlu proses... tidak bleng-langsung jadi gitu.. bukan model nya lagi
membuat kebijakan langsung jadi.
jusrtu memang dilakukan pendalaman, dan juga proses-2 partispatif agar
program jalur sepeda optimal manfaatnya.
penyusunsan jaringan-nya pun akan disesuaikan dengan kebutuhan.
mengenai kebijakan pendukung jalur sepeda, termasuk masalah keselamatan yg
harus dijamin pemerintah kepada semua pengguna ruang jalan (termasuk
pesepda)... ya tentunya akan dipikirkan bersama, nantinya dalam proses yg
partisipatif. .
Justru yg sy mau affirmasi adalah hak kaum lemah terhadap ruang jalan.. ya
tentunya dengan faktor keselamatan toh?
dan anda tentunya tahu bahwa sudah banyak yg mulai bersepeda ke kantor,
bahkan tanpa adanya fasilitas dan jaminan keselamatan dari pemerintah. apa
mereka merasa jadi kelinci percobaan? you jangan ngarang laah..
artinya, masyarkat sudah mau bertindak lebih banyak daripada ngomong doang
dari kejauuuhan!

salam,
-K-

Kirim email ke