[ppiindia] Jumlah Warga Miskin Kota Terus Bertambah
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=188969&kat_id=23 Jumat, 25 Februari 2005 21:02:00 Jumlah Warga Miskin Kota Terus Bertambah Laporan: Dicky Eko Saputro Semarang-RoL-- Upaya untuk menghapus kemiskinan boleh dibilang masih sangat jauh dari impian. Bukannya makin berkurang, jumlah warga miskin dari tahun ke tahun justru makin bertambah. Kondisi seperti ini diakui penjabat Wali Kota Semarang, Drs Saman Kadarisman. Di sela acara sosialisasi Pemeliharan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang dihadiri camat dan lurah se-Kota Semarang, Jum'at (25/2), dia mengakui bahwa angka kemiskinan di wilayahnya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dia menyebutkan untuk tahun 2001 jumlah warga miskin kota di wilayahnya tercatat 42.000 KK. Namun setahun kemudian bertambah menjadi 44.013 KK, dan sampai tahun 2004 berjumlah 54.000 KK. ''Secara umum, indikator warga miskin ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, pendapatan dan ketidak-mapanan hidup,'' jelasnya. Sesuai data angka kemiskinan di Pemkot Semarang, dari 16 kecamatan di wilayah kota ini, ada beberapa kecamatan yang jumlah warga miskinnya tergolong cukup tinggi. Antara lain seperti di Kecamatan Semarang Tengah yang dari jumlah penduduk 81.782 jiwa, terdapat 18.896 jiwa yang tergolong warga miskin. Demikian juga di Kecamatan Semarang, yang dari jumlah penduduk 140.708 jiwa, terdapat 16.400 warga miskin. Sedangkan di Kecamatan Semarang Timur, dari jumlah warga 94.691 jiwa, terdapat 17.088 warga miskin. Berkaitan dengan data ini, Saman Kadarisman mengakui bila proses pembangunan di Kota Semarang, beleh dikatakan masih belum berhasil. ''Sekarang ini, banyak dikatakan, pembangunan Kota Semarang berhasil. Namun bila dilihat dari meningkatnya jumlah warga miskin, makna keberhasilan ini tentu bisa dipertanyakan,'' jelasnya. Lantas siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan ini? Saman mengakui keberadaan warga miskin ini memang sudah selayaknya menjadi tanggung-jawab pemerintah. Paling tidak, pemerintah bisa mengatasi ketidak-berdayaan warga miskin dengan memberikan cakupan pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan UU No 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional. ''Dalam UU tersebut, secara jelas disebutkan bahwa jaminan sosial ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk pelayanan kesehatan seperti pemberian pengobatan dasar, mestinya diberikan secara gratis,'' paparnya. Untuk itulah, dia menyambut baik rencana PT Askes Cabang Semarang untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin. Kartu Askes sebagai tanda kesertaan program jaminan kesehatan ini, rencananya akan diserahkan 1 April 2005 mendatang. Namun demikian dia agak menyayangkan, karena pemberian kuota kesertaan program ini masih sangat terbatas. Dengan jumlah warga miskin yang tercatat 225.288 jiwa, kuota jaminan kesehatan yang diberikan PT Askes hanya sebanyak 93.240 jiwa. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Pilkada di Papua
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/02/25/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Pilkada di Papua Indra J Piliang I tengah persoalan belum jelasnya materi dan substansi Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada), selayaknya antisipasi penuh dilakukan atas proses pilkada nanti. Pilkada adalah bagian dari liberalisasi politik paling fenomenal dewasa ini karena berpotensi membawa perubah- an dinamika politik yang berkembang di daerah-daerah. Sebagai sosok negara demokratis baru yang berhasil ditampilkan ke masyarakat dunia lewat pemilu 2004 lalu, pelaksanaan pilkada tahun ini juga akan menyeret perhatian yang lebih luas lagi. Indonesia akan menghidangkan proses pemilihan pimpinan eksekutif daerah secara langsung ketimbang sebelumnya dipilih oleh parlemen lokal (DPRD). Untuk Papua, proses pilkada ini juga akan dilakukan. Namun, seiring dengan maraknya persoalan-persoalan politik di provinsi paling eksotik ini, diperlukan pemahaman yang lebih dalam atas pelaksanaan pilkada nanti. Minimal, terdapat tiga persoalan utama yang akan ditemukan nanti. Pertama, pada tingkat regulasi, mesti ada penyesuaian atau sinkronisasi di antara berbagai undang-undang yang menyangkut Papua. Kedua, secara geografis, wilayah Papua memiliki keunikan tersendiri sehingga membawa konsekuensi teknis dan nonteknis. Ketiga, secara demografis, jumlah penduduk Papua asli dengan penduduk Indonesia dari belahan lain yang makin seimbang, akan membawa konsekuensi politik yang berbeda pula. Belum lagi pada munculnya ketimpangan sosial yang tajam di Papua, baik karena faktor geografis, maupun karena pemerataan pembangunan yang masih sebatas slogan. Untuk mendapatkan hasil pilkada yang kualitatif tentunya diukur dari dampak perubahan seperti apa yang bisa diharapkan setelah proses ini dilangsungkan. Jangan sampai masyarakat Papua, terutama dari ras Melanesia, kian hari kian miskin justru setelah pemimpin formalnya dipilih langsung. Pada tingkat regulasi, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa ketentuan dalam UU itu berlaku bagi Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU tersendiri. Artinya, UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi lex specialis, sementara UU No 32/ 2004 menjadi lex generalis. Ketentuan-ketentuan dalam UU No 21/2001 lebih utama ke-timbang dalam UU No 32/2004. Ras Melanesia Dalam pilkada, ketentuan-ketentuan khusus itu cukup eksplisit. Dalam pasal 58 UU No 32/2004 disebutkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi 16 syarat (bisa dilacak satu demi satu dalam UU No 32/2004). Sementara, Pasal 12 UU No 21/2001 tentang calon gubernur dan wakil gubernur Papua hanya menyebut 8 syarat, salah satunya adalah orang asli Papua. Dalam bagian "menimbang" disebutkan bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri. Dengan ketentuan itu, Provinsi Papua menjadi satu-satunya daerah yang gubernur dan wakil gubernurnya merupakan penduduk asli. Persoalannya, apakah kemudian calon bupati dan wakil bupati juga merupakan penduduk asli, mengingat status otonomi khusus hanya diberikan kepada provinsi? Sejumlah sengketa kewenangan mencuat di Papua sejak pemberlakuan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 21/2001, terutama atas pembagian sumber-sumber keuangan daerah. Kalau hanya gubernur, wakil gubernur dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di tingkat provinsi yang berasal dari penduduk asli Papua, sementara bupati-wakil bupatinya bisa berasal dari warga-negara Indonesia lainnya, akan muncul persoalan-persoalan yang lebih serius di masa datang. Sebab di sejumlah kabupaten di Papua, penduduk non-asli jauh lebih maju, berpendidikan, juga dengan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang penduduk asli. Bahkan jumlah penduduk non-asli juga melebihi jumlah penduduk asli. Bukan hanya berpotensi terjadi sengketa kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, melainkan juga antara penduduk asli dan non-asli, terutama apabila kepala daerah yang bersangkutan tidak kompeten. Persoalan-persoalan sosio-kultural yang berhimpitan dengan politik seperti ini membutuhkan kajian-kajian yang lebih serius lagi. Persoalan regulasi lainnya juga ada, misalnya menyangkut peranan dari MRP dalam proses seleksi calon kepala daerah. Pasal 20 ayat (a) UU No 21/2001 menggaris-bawahi bahwa MRP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Artinya, jika dikaitkan dengan UU No 32/2004, pihak yang mengajukan kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga secara logis bisa dirumuskan bahwa MR
[ppiindia] Persaingan Tiga Partai: Golkar Terlalu Jujur?
http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=16 Sabtu, 26 Februari 2005 Persaingan Tiga Partai: Golkar Terlalu Jujur? Eki Syachrudin Mantan Dubes RI di Kanada Untuk merebut kemenangan, dalam bidang apapun juga diperlukan strategi. Bahkan, dalam suatu peperangan menang kalahnya ditentukan oleh suatu strategi yang jitu. Strategi ini merupakan barang rahasia yang harus dilindungi. Untuk membobol strategi lawan itulah dipergunakan personel dan aparat yang handal, semacam James Bond dari MI-6 Inggris, atau Mossad yang dikelola Israel. Strategi juga berlaku dalam persaingan atau perang dagang untuk melumpuhkan kompetitor masing-masing, apalagi dalam perang politik semacam untuk merebut suara dari masyarakat dalam Pemilu 2009 mendatang. Alih-alih strategi yang dirumuskan dalam dokumen rahasia itu disimpan dalam brankas yang kode untuk membukannya hanya diketahui oleh sekjen atau pejabat yang disumpah, eh Golkar dengan jujurnya telah mengobral rahasia memenangkan pemilu mendatang kepada publik dan bahkan secara mendetail. Disitu juga digambarkan siapa kompetitor pertama, kedua, dan seterusnya. Apa kekuatan dan kelemahan lawan-lawan dan bagaimana menghadapinya agar Golkar menang dalam Pemilu 2009. Entah darimana sumbernya wartawan menanyakan kebenaran dokumen Rencana Strategis Pemenangan Pemilu 2005-2009 yang menyebutkan bahwa Partai Dempokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai ancaman bagi Golkar pada Pemilu 2009. Peserta acara penutupan rapat kerja nasional yang diikuti seluruh pimpinan Golkar dari tingkat pusat (DPP Partai Golkar) tingkat provinsi, pemda, pemkot, Fraksi Golkar di DPR, dan ormas-ormas pendiri agak tersentak juga mendengar pertanyaan itu. Sebab materi itu tidak dibahas dalam seluruh rangkaian acara-acara raker itu. Entah apakah karena Golkarnya yang jujur atau wartawannya yang lihai, maka terkuaklah rencana terselubung itu, terutama yang berkaitan dengan Partai Demokrat, partainya Presiden SBY yang siapa ketua umum Golkar yang Wapres itu sedang menjalankan bahtera kapal Indonesia menuju pantai bahagia. Reaksi keras kemudian muncul dari orang-orang tertinggi PKS, yaitu Ketua Dewan Pakar DPP PKS Soreipto dan juga Ketua Umum DPP PKS Tifatul Sembiring. Sementara PD rupanya masih menyimpan tenaga dengan hanya mengeluarkan pendapat ketua angkatan mudanya saja, Akbarfaizal. Itupun sekedar suatu penyesalan belaka. Berbeda dengan PD, serangan balik seperti yang dilakukan PKS cukup keras dengan menyebut bahwa Golkar, masih didominasi oleh unsur-unsur Orde Baru. Jangan-jangan PAN dan PPP juga nanti ikut nimbrung menyerang Golkar. Orang khawatir jangan-jangan, bila nahkoda dan juru mudi apalagi kalau para awak ikut kurang serasi apalagi mempunyai tujuan yang berbeda akibat tekanan partai masing-masing, tujuan nasional yang lebih besar tak bisa dicapai dengan lancar. Bagaikan iklan pemilu yang berbunyi, inga-inga, ketua Angkatan Muda Partai Demokrat sekedar mengatakan ''ingat lho, yang mengusung Yusuf Kalla sebagai calon wapres adalah partai kami dan bukan Golkar.'' Bila dinamik serang-menyerang atau sindir menyindir ini berjalan terus dari lingkungan partai masing-masing, lalu bagaimana nasib duet dipuncak kekuasaan? Akankah tetap solid atau mulai retak, akibat terbukanya strategi Golkar ini?. Walaupun tetap rahasia Seandainya PKS dan PD yang dalam Rakernas yang lalu ditetapkan sebagai ancaman yang akan dihadapi Golkar dalam Pemilu 2009 nanti tak terbuka oleh wartawan atau tak dibuka oleh Golkar dalam rakernas minggu lalu, kenyataannya memang akan demikian. Mau tak mau partai Golkar pastilah akan bersaing menghadapi PD dan PKS. PD dianggap saingan utama kerena ia merupakan partai dari presiden yang sedang berkuasa dan PKS juga merupakan saingan berat karena image dan kemampuannya menampilkan diri sebagai partai yang bersih, bermoral, dan siap siaga membantu rakyat yang dalam kesulitan. Dibuka dan tidak strategi Golkar itu, sama saja tidak mengubah keadaan. Bedanya dengan dibuka atau terbukanya rahasia dapur Golkar itu, PD dan terutama PKS akan justru mendapatkan iklan gratis, sebab ia dianggap sebagai ancaman oleh sebuah partai terbesar di Indonesia. Bila sebuah partai terbesar menganggap PKS sebagai ancaman, artinya partai ini nantinya dianggap akan besar. Mustahil Golkar akan menyebut partai yang kecil dan tak mungkin besar ditetapkan sebagai ancaman bagi dirinya. Singa tak mungkin menganggap kucing hutan sebagai ancaman. Bila Singa menganggap kucing hutan sebagai ancaman, maka ini bukan kucing hutan sembarangan. Ini pastilah kucing hutan yang besar (big cat) yang juga disebut macan. Entah kucing ini kecil atau besar, bila dianggap sebagai bahaya oleh raja hutan, pastilah ia akan dihargai dikalangan penghuni hutan rimba. Ia bisa jadi akan menjadi alternatif bagi Golkar yang pada pemilu lalu keluar sebagai juara. PKS seharusnya bergembira dan tidak marah-marah. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Bila Golkar sang ra
[ppiindia] Pesantren Sebagai Basis Pembangunan Wilayah
http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=188820&kat_id=16 Jumat, 25 Februari 2005 Pesantren Sebagai Basis Pembangunan Wilayah Oleh : Dodi Nandika Praktisi Pendidikan/Guru Besar IPB Institusi pendidikan manakah yang paling tangguh dan memiliki kemampuan bertahan serta memperbaiki dirinya (revival ability) selama ini? Jawabnya pesantren. Diakui atau tidak, pesantren dengan berbagai bentuk dan variasi proses pembelajarannya, merupakan bagian dari peradaban bangsa yang telah melekat kuat dalam sejarah bangsa. Secara historis, peran multifungsi pesantren di Indonesia sudah diketahui sejak era Walisongo dalam penyebaran Agama Islam, dalam perang melawan penjajah di era kolonialisme, hingga menjadi penyumbang pemikiran konstruktif dalam membangun bangsa di era globalisasi. Keunggulan pesantren terletak pada prinsip ''memanusiakan manusia'' dalam proses pembelajarannya. Mengingat, pada saat ini proses pembelajaran di sekolah dan satuan pendidikan formal lainnya sudah banyak bergeser dari tujuan awal, dimana pendidikan formal cenderung lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi dan pencapaian nilai akademik semata, serta kurangnya unsur keteladanan guru. Sebaliknya, pesantren adalah pusat keteladanan dari seorang kiai kepada santrinya yang saling berinteraksi 24 jam. Keunggulan lainnya pada perasaan kebersamaan, yang meliputi sikap tolong-menolong, kesetiakawanan, dan persaudaraan sesama santri. Dari sisi pembinaan karakter individual, pesantren mengajarkan sikap hemat dan hidup sederhana yang jauh dari sifat konsumtif masyarakat perkotaan. Dengan demikian, pesantren sebagai institusi pendidikan milik masyarakat, sangat potensial untuk dkembangkan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) menuju terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan bangsa. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa sejak zaman penjajahan sampai sekarang, pesantren bukan merupakan institusi pendidikan yang populer dibandingkan dengan sekolah formal. Pesantren dan pembangunan Dari diskusi tentang karakteristik pesantren dan unsur-unsur kunci yang menentukan proses pembelajaran didalamnya, pesantren dipandang memiliki grounded nature dan pranata sosial yang tangguh dan mewakili aspirasi sebagian besar masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pesantren dipandang sangat potensial untuk berperan sebagai basis pembangunan wilayah yang strategis. Contoh pesantren yang berhasil memberikan dampak pembangunan terhadap masyarakat lokal di sekitarnya antara lain Pesantren Daarut Tauhid pimpinan KH Abdullah Gymnastiar di Bandung, Pesantren Agrobisnis Al-Ittifaq di Ciwidey, Pesantren Al-Amanah dengan peternakan ayam dan ikannya di Cililin. Paradigma pesantren tampaknya sangat didominasi oleh karakteristiknya yang sangat dekat dengan masyarakat. Pada saat kultur pesantren ditarik pada tataran formal, ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, pesantren mampu melakukan modernisasi di lingkungan masyarakatnya. Kedua, pesantren berubah menjadi institusi pendidikan formal yang terpisah dari kultur masyarakatnya. Kemungkinan yang kedua terjadi karena grounded nature pesantren terlepas dari akar masyarakatnya, sehingga pesantren berubah menjadi sekolah formal biasa. Dari ketiga contoh pesantren tersebut di atas menunjukan bahwa diversifikasi program dan kegiatan life skills di pesantren makin terbuka dan luas, jika mampu melakukan penggalangan sumber daya masyarakat sekitarnya dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat (Hasbullah, 1999). Oleh karena itu, seiring dengan kuatnya modernisasi pondok pesantren, maka rekonstruksi peran pondok pesantren yang tadinya hanya mempelajari kitab-kitab Islam klasik kiranya dapat diberdayakan secara maksimal sebagai agen dalam pembangunan wilayah. Melalui pendekatan ini, sumber daya atau unsur-unsur pondok pesantren termasuk kiai/guru, masjid, santri, pondok, kitab-kitab klasik hingga ilmu pengetahuan yang baru dapat didayagunakan dalam proses pendidikan life skills secara berkelanjutan untuk membangun manusia yang memiliki pemahaman ilmu pengetahuan, potensi kemasyarakatan, dan pembangunan wilayah. Hal ini berujung pada penciptaan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif. Dengan demikian, pondok pesantren tidak hanya menjadi penempa nilai-nilai spiritual saja, tetapi juga mampu meningkatkan kecerdasan sosial, dan keterampilan dalam membangun wilayahnya. Pengembangan program dan kegiatan pesantren agar berperan sebagai basis pembangunan wilayah pada dasarnya dimulai dari kemampuan pesantren tersebut untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di lingkungannya oleh sumber daya manusia yang ada di pesantren. Sumber daya manusia pesantren diberikan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya, sehingga dapat berperan sebagai driving force masyarakatnya. Dengan demikian, program dan kegiatan life skills yang dikembangkan pada pesantren sebagai institusi pendidikan berasal dan
[ppiindia] RI Protes Malaysia Soal Pemberian Konsesi Minyak
REFLEKSI: Mengapa sampai bisa terjadi atau memang kongkalikong pihak berkuasa, kemudian diadakan protes untuk menutup manipulasi yang disengajakan? http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=189086&kat_id=23 Republika RI Protes Malaysia Soal Pemberian Konsesi Minyak Jakarta-RoL-- Pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes secara resmi kepada pemerintah Malaysia karena perusahaan minyak milik negara tersebut memberikan konsesi kepada Perusahaan Minyak Shell padahal Indonesia adalah pihak yang memiliki hak untuk memberikan konsesi kepada Shell. "Konsesi yang diberikan Malaysia ini menurut kita tidak layak dan tidak ada dasar hukumnya," kata Juru Bicara Deplu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Sabtu (26/2)sore. Protes Indonesai kepada Malaysia telah dilakukan oleh Deplu RI secara terbuka pada Jumat (25/2) dan menurut Marty protes secara resmi kepada Pemerintah Malaysia juga telah disampaikan melalui proses diplomatik. Dalam pernyataannya Indonesia menyampaikan keberatan atas pemberian konsesi minyak oleh Malaysia dalam hal ini oleh Petronas kepada Shell di laut Sulawesi, Perairan Sebelah Timur Pulau Kalimantan. Pemberian konsesi minyak itu dilakukan pada 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur. Perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan tersebut diklaim oleh Malaysia melalui peta 1979 yang telah diterbitkan secara sepihak. Peta 1979 tersebut telah diprotes oleh Indonesia dan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Indonesia sendiri juga telah memberikan konsesi minyak kepada berbagai perusahaan minyak dunia termasuk Shell sejak tahun 1960-an, karena diyakini bahwa Indonesia memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum internasional. Pemberian konsesi kepada Shell dan berbagai perusahaan minyak dunia oleh Indonesia tidak mendapatkan keberatan dan protes dari negara atau pihak manapun juga termasuk Malaysia. "Indonesia berpendapat Malaysia tidak memiliki hak untuk memberikan konsesi apapun kepada siapapun di wilayah perairan tersebut," kata Marty. Dengan demikian, ujarnya, pemberian konsesi dan kegiatan pelaksanaanya oleh Petronas kepada Shell merupakan suatu pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Marty mengatakan, Indonesia terus dan tetap akan menyampaikan protes terhadap setiap adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia. "Kita keluarkan pernyataan seperti ini supaya jangan sampai kesunyian kita menanggapi dianggap kita menyetujui," ujarnya. Baru-baru ini Indonesia juga telah mengajukan nota protes terhadap beberapa kasus yang melibatkan tindakan Malaysia di wilayah perairan Indonesia. Pada bulan September 2003, Deplu RI mengirimkan nota protes karena Malaysia sempat melakukan kegiatan survei Seismik di blok W dan Z di wilayah Maritim paling timur pantai Kalimantan Timur. Pada Juni 2004, nota protes juga dilayangkan karena polisi laut Tawao melakukan latihan menembak di dekat Pulau Sipadan-Ligitan yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia. Pada Januari 2005 nota protes kembali dilayangkan terhadap pelanggaran wilayah oleh kapal laut Malaysia "Sri Malaka" yang melakukan pengejaran dan penembakan terhadap KM Jaya Sakti, KM Irwan, dan KM Wahyu milik Indonesia di sekitar perairan Kalimantan Timur. Namun demikian Marty belum memberikan kepastian apakah Pemerintah Malaysia sudah menanggapi protes yang disampaikan Indonesia tersebut. ant/abi [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Antisipasi Kenaikan BBM
Lampung Post Sabtu, 26 Februari 2005 OPINI Antisipasi Kenaikan BBM KENAIKAN bahan bakar minyak (BBM) di satu sisi merupakan risiko bangsa yang sulit dihindari. Namun, di sisi lain jangan menjadikan rakyat kecil makin menderita karena imbas kenaikan yang terjadi. Sebaliknya, pemerintah dituntut "mempertanggungjawabkan" subsidi untuk rakyat dalam bentuk-bentuk yang jelas. Bukan dalam bentuk-bentuk yang tidak jelas yang justru membuat rakyat makin menderita. Bentuk subsidi yang menjadi hak rakyat kecil harus dimasukkan dalam sistem dan aturan yang tegas dan jelas, sehingga tak ada suara keluhan yang meluncur dari mulut rakyat. Selama ini, ada logika yang ditanamkan ke rakyat soal kenaikan BBM itu, yaitu kenaikan tersebut justru membebani kalangan yang berkendaraan dan yang menggunakan BBM, yang dalam hal ini biasanya kalangan atas dan menangah. Rakyat kecil tak usah cemas karena mereka tak begitu menderita. Hanya, kalau harga naik, jelas rakyat kecil yang menderita. Inilah yang harus dicari pemecahannya. Kita menyadari pada 2004 DPR dan pemerintah telah menyepakati subsidi BBM untuk 2005 adalah Rp19 triliun. Namun, akibat kenaikan harga minyak mentah dan konsumsi BBM, beban subsidi itu menjadi meningkat. Diperkirakan jika harga BBM tidak naik, subsidi bisa mencapai Rp70 triliun pada 2005. Terkait itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan siap untuk tidak menjadi populer dengan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Pemimpin, katanya, harus rela untuk tidak populer." "Saya diingatkan kalau ingin populer, jangan menaikkan harga BBM. Tapi pemerintah harus memikirkan kepentingan yang lebih besar," kata Kepala Negara. Ketika menjelaskan rencana kenaikan harga BBM tersebut, Presiden menegaskan jenis BBM yang akan dinikmati masyarakat banyak tidak akan dinaikkan, sebab kenaikan harga BBM tersebut diutamakan pada jenis BBM yang dikonsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas. Ada harapan. Tapi ada punya kenyataan. Jika kesadaran kenaikan BBM adalah beban yang harus ditanggung bersama, bentuk-bentuk antisipasi kenaikannya juga harus mengacu ke kepentingan bersama. Terutama rakyat! Pemerintah kini harus mulai memikirkan bagaimana mengantisipasi segala hal yang terjadi di lapangan terkait masalah BBM. Tidak saja jika ada penimbunan BBM dan kelangkaan atau harga makin mahal di tingkat rakyat, tetapi juga segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Seperti, hak BBM untuk rakyat justru "dicuri" kalangan di luarnya. Kita sudah sangat sering mendengar rakyat "dihibur" BBM untuk mereka tidak naik. Namun, hal ini tetap sama saja jika peristiwa-peristiwa di lapangan tidak diselesaikan dengan tegas. Kalangan yang berani "bermain" dengan BBM harus bisa diusut dan diselesaikan secara hukum. Akhirnya, kita menyadari kenaikan BBM menjadi risiko yang tak terelakkan. Hanya, jangan membuat terpuruk rakyat karena mereka tidak berdosa membuat subsidi ke BBM makin melambung. Mereka juga tidak butuh sesuatu yang menghibur soal kenaikan harga, melainkan harus ada kebijakan pemerintah sebagai pengimbang untuk rakyat kecil. Kegiatan "pengimbang" itu tentu saja bisa melirik ke masalah kesejahteraan mereka. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] PLN Minta Tarif Listrik Dinaikkan
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/02/25/Utama/ut01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY PLN Minta Tarif Listrik Dinaikkan JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang segera diberlakukan pemerintah, dinilai akan sangat memberatkan bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Karena itu, PLN berharap pemerintah segera mengkaji permintaan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL), yang telah berulang kali disampaikan oleh direksi PLN. Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN (Persero) Ali Herman Ibrahim kepada Pembaruan, di Jakarta, Jumat (25/2), mengatakan, permintaan penyesuaian atau kenaikan TDL tersebut memang belum disampaikan secara resmi. Namun, dengan kenaik- an harga BBM nanti, PLN menilai tidak berlebihan untuk meminta penyesuaian TDL. ''Memang tidak akan serta merta menaikkan TDL. Tetapi kita akan melihat dulu seberapa besar dampak kenaikan BBM. Sekarang ini ada tim tarif yang terus mengkaji, dan pada saatnya itu akan diajukan resmi kepada pemerintah. Tapi memang kalau harga BBM naik, ini akan sangat berat buat kami,'' katanya. Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono mengatakan, bila 2005 tidak dilakukan penyesuaian TDL, PLN akan mengalami kerugian Rp 3,2 triliun. Hal itu karena nilai tarif yang dipatok saat ini sudah tidak rasional. Menurut dia, TDL saat ini, yang hanya Rp 584 per KWh atau setara dengan US$ 6,8 sen sangat tidak relevan dalam kondisi PLN diharuskan mengeluarkan biaya produksi tinggi kare- na adanya kenaikan harga BBM. Permintaan penyesuaian TDL, tutur Ali Herman, telah disampaikan berkali-kali oleh direksi, baik kepada pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun DPR. Sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah dan DPR. Apalagi, kenaikan harga BBM, yang merupakan pemicu utamanya, belum lagi diberlakukan. ''Kita sudah sampaikan kalau harga BBM naik, akan banyak sekali yang harus dilakukan, seperti efisiensi dan meminta fungsi sebagai PSO (public service obligation/kewajiban menyediakan jasa kepada publik) dikeluarkan. Tetapi, langkah-langkah itu tidak akan banyak berpengaruh karena dampak kenaikan harga BBM sangat berat. Jadi, memang kita meminta penyesuaian TDL,'' paparnya. Secara terpisah, Menteri Negara (Menneg) BUMN, Sugiharto mengemukakan, menyusul kenaikan harga BBM, tarif listrik diperkirakan akan ikut naik. Kenaikan tersebut sudah ditetapkan dalam rencana keuangan anggaran perusahaan PLN. Tetapi waktu kenaikan tersebut belum dapat dipastikan. Dia mengakui, PLN telah membukukan laba sebesar Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar pada 2004. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan tarif listrik tidak akan naik. Sementara itu, dari catatan Pembaruan, pada awal 2005 Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, Yoga Pratomo menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan TDL sepanjang tahun ini. ' "Mengingat tarif lama masih memadai. Bahkan, untuk kategori jumlah pemakaian lebih dari 1.300 watt, juga sudah di atas nilai keekonomian. Dan sampai saat ini, belum ada usulan dari PLN untuk menyesuaikan TDL,'' katanya. Dia menjelaskan, tarif listrik yang disubsidi, yakni sebesar Rp 3,9 triliun hanya diperuntukkan bagi (pengguna) listrik dengan daya di bawah 450 watt. Dengan pola subsidi tersebut, dia menekankan, arus kas PLN tidak akan terganggu meski memberlakukan tarif yang murah. Namun, sambungnya, dengan memperhatikan angka-angka saat ini, bila kenaikan harga BBM tidak sampai 10 persen, jaminan bahwa kenaikan TDL tidak akan dilakukan hanya berlaku sampai kuartal pertama 2005. Artinya, pemerintah tetap tidak dapat memastikan, apakah setelah kuartal pertama ini TDL naik atau tidak. Bersamaan dengan bergulirnya rencana kenaikan harga BBM, ungkapnya, pemerintah telah meminta agar PLN membuat perhitungan baru mengenai TDL. ''Kita yakin, kenaikan harga BBM nanti tidak akan memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan PLN. Sebab, PLN masih bisa melakukan efisiensi, salah satunya dengan cara menekan susut jaringan,'' katanya. (H-13/U-5) Last modified: 25/2/05 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap d
[ppiindia] Jakarta Sarang Koruptor
Media Indonesia Minggu, 27 Februari 2005 FOKUS MINGGU Jakarta Sarang Koruptor Jakarta dinobatkan sebagai kota terkorup. Tampaknya, survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) itu ada betulnya, sebab cukup gampang mendapati praktik korupsi di beragam pojok Kota Jakarta. MATAHARI baru saja bergeser persis di atas kepala, namun cuaca siang itu tidak begitu menyengat. Meski begitu, peluh tetap terlihat membasahi kening wanita sepuh yang tengah mengatur sebuah mobil, di salah satu lahan seluas enam meter persegi tepi Jalan HR Juanda, Jakarta Pusat. Tangannya memberi aba-aba maju, seiring suara peluit yang ditiupnya. Usai memarkir beberapa kendaraan, wanita berusia 60 tahun itu kembali mendekati suaminya yang mengenakan seragam petugas parkir, duduk di salah satu sudut perkantoran di daerah itu. Sejenak kemudian, wanita bernama Ny Sri Suparti ini menceritakan suka duka suaminya sebagai juru parkir. Menurutnya, sang suami --sebut saja Supeno,70,-- saban hari harus menyetor 75% atau sekitar Rp25 ribu, kepada Badan Pengelola (BP) Perparkiran DKI Jakarta. Padahal, pendapatannya rata-rata cuma Rp8 ribu per hari. Akhirnya mau tidak mau Ny Sri mengaku kerap minta kepada pemilik mobil untuk membayar lebih dari tarif sebenarnya seribu rupiah. ''Makanya, suka ada yang minta Rp2 ribu untuk parkir, karena kalau tidak begitu tidak bisa makan. Kalau mau tarik seribu rupiah, yah seperti saya, makan sehari dua kali saja susah,'' ungkap Ny Sri yang mengaku sudah dua tahun berprofesi sebagai juru parkir. Memang tidak dapat dipungkiri, tampaknya sejak tahun lalu BP Perparkiran DKI Jakarta yang mengelola 16 ribu satuan ruas parkir (SRP) itu, ngebut kejar target pendapatan retribusi parkir untuk tahun lalu sebesar Rp18 miliar. Namun sayang, upaya pemerintah untuk mencapai target tidak kesampaian, pada 2004 itu BP Perparkiran DKI cuma mampu meraup rupiah sebesar Rp14 miliar. Ironisnya kegagalan mencapai target itu kerap disebut kebocoran yang dikaitkan dengan ulah juru parkir. Betulkah demikian? Menurut Wakil Kepala BP Perparkiran DKI Jakarta Bambang Rahmanto, pada waktu koridor I busway dibuka, pendapatan parkir sudah berkurang sebesar Rp5,3 juta per hari. Di Jakarta Timur BP Perparkiran kehilangan Rp1 juta per hari. Padahal, di satu sisi, juru parkir di sana tidak berkurang. Ruang parkir yang dikelola BP Perparkiran juga berkurang karena berubahnya cara parkir. Tadinya posisi mobil serong, sekarang paralel. Kemudian ada pembatasan jam, sekarang ada peraturan baru boleh parkir setelah pukul 10 ke atas. Persoalan di tubuh BP Perparkiran DKI Jakarta juga menyeruak dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Bedanya, kebocoran itu terjadi saat pemohon IMB mendaftarkan diri untuk memperoleh IMB. ''Seharusnya tidak sampai Rp2,5 juta, tapi ini bisa bengkak hingga Rp5-6 juta,'' ungkap salah satu pemohon IMB, Dono, berkaitan dengan biaya pengurusan. Walau saban hari pemohon IMB (PIMB) di ruang pelayanan terpadu Wali Kota Jakarta Selatan hanya berkisar puluhan orang. Tetapi, putaran uang yang masuk di tempat itu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Pengakuan Dono menyebutkan, untuk mendapatkan IMB, dibutuhkan dana yang tak kurang dari dua sampai tiga kali lipat tarif resmi. Apalagi jika pemohon tidak kenal 'orang dalam' terpaksa merogoh kocek lebih dalam hingga Rp8 juta. Hasil survei Peristiwa di atas, tampaknya sebagian kecil kejadian yang juga menerpa instansi lain di lingkungan DKI Jakarta. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) pernah melakukan survei pada 1999. Hasilnya mengungkapkan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat izin mengemudi (SIM), dan paspor, semua pegawai kelurahan bisa berfungsi sebagai calo pembuatan KTP atau KK. Disebutkan dalam survei itu, untuk pembuatan KTP jika tanpa melengkapi persyaratan, alias langsung jadi, biasanya dikenai biaya Rp100 ribu hingga Rp125 ribu, padahal dengan biaya resmi hanya dibutuhkan dana Rp25 ribu saja. Sedangkan mengenai perparkiran, ada kesengajaan pengelola pertokoan tidak menyediakan lahan untuk parkir bagi pengunjungnya. Yang dilakukan pengelola pertokoan atau perkantoran, adalah dengan membiarkan areal di pinggir jalan digunakan untuk parkir. Retribusi yang diterima pemerintah daerah (Pemda) jauh lebih kecil, dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pungutan keamanan bagi preman. Bahkan dua pekan lalu, Transparency International Indonesia (TII) mencatat Jakarta sebagai kota terkorup di Tanah Air, dengan persepsi indeksnya 3,87 --0= korup, 10= bersih--. Hasil survei lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dilakukan di 21 kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Oktober-Desember 2004, ini juga membeberkan ruang-ruang korupsi di DKI. TII mengungkapkan, pengurusan izin usaha adalah ruang tertinggi terjadinya korupsi dengan nilai t
[ppiindia] Kelemahan PP Nomor 6/2005 tentang Pilkada
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/2/28/o4.htm Senin Umanis, 28 Pebruari 2005 Secara sekilas, ketentuan ini seakan-akan tidak mengandung potensi masalah. Namun, jika dikaji secara lebih mendalam, adanya ketentuan ini memunculkan kemungkinan berkurangnya independensi KPUD selaku penyelenggara pilkada. Kelemahan PP Nomor 6/2005 tentang Pilkada Oleh IB Radendra Suastama, S.H., M.H. SETELAH beberapa waktu ditunggu, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. PP ini sangat penting artinya, merupakan landasan dan pedoman bagi persiapan dan pelaksanaan pilkada langsung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan substansi yang diatur dalam PP ini, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Hal-hal tersebut antara lain, mengenai independensi penyelenggara, pembentukan pengawas pilkada, serta pengawasan dan penegakan hukum. Independensi Penyelenggara Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pilkada akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab dan akan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Demikian dinyatakan dalam pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2004. Dinyatakan pula di dalam undang-undang tersebut (pasal 112) bahwa biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun KPUD selaku penyelenggara pilkada bertanggung jawab kepada DPRD (hal ini pun sekarang sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi) dan anggarannya juga berasal dari APBD, siapa pun akan sepakat bahwa bagaimana pun independensi KPUD haruslah tetap terjaga. Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat bahwa ada ketentuan di dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan dukungan kepada KPUD dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Secara sekilas, ketentuan ini seakan-akan tidak mengandung potensi masalah. Namun, jika dikaji secara lebih mendalam, adanya ketentuan ini memunculkan kemungkinan berkurangnya independensi KPUD selaku penyelenggara pilkada. Idealnya, semua fasilitas dan dukungan tersebut sudah menjadi bagian integral dari anggaran penyelenggaraan pilkada yang dianggarkan dalam APBD, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dikontrol. Dalam konteks ini, justru dukungan terpenting yang semestinya diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan pilkada adalah dengan tidak membuat suatu keputusan dan/atau kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pembentukan Pengawas Pilkada Salah satu kekurangan yang segera terlihat dengan jelas di dalam PP ini adalah kurang lengkapnya ketentuan mengenai tata cara perekrutan anggota pengawas pilkada. Padahal, aspek pengawasan sangatlah vital dalam penyelenggaraan pilkada guna terciptanya pilkada yang berkualitas (jujur, adil, dan demokratis). Keberadaan pengawas pilkada yang terdiri atas anggota-anggota yang berkualitas, berintegritas, nonpartisan, netral, objektif, dan imparsial merupakan prasyarat mutlak guna mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja pengawasan dalam proses pilkada yang merupakan pengalaman baru bagi kita ini. Bagaimana mungkin menjamin pilkada berkualitas jika tidak dibarengi penyelenggaraan aspek pengawasan yang juga berkualitas? Bagaimana mungkin pengawasan atas semua tahap pilkada bisa dilaksanakan secara objektif dan imparsial apabila metode perekrutannya tidak melalui suatu proses yang memungkinkan terekrutnya para anggota pengawas yang andal dan berkualitas? Kekurangan lainnya adalah, PP ini hanya mengatur tata cara penelitian dan seleksi terhadap unsur dari tokoh masyarakat, padahal jelas-jelas dinyatakan dalam ayat sebelumnya bahwa, pengawas terdiri dari berbagai unsur yakni kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Lalu bagaimana tata cara penelitian dan seleksi terhadap unsur lainnya tersebut (yakni kepolisian, kejaksaan, dan perguruan tinggi)? Apakah ketidakjelasan ini tidak akan berakibat masing-masing pihak menafsirkan sendiri sesuai kepentingannya, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada proses perekrutan personel pengawas yang kurang andal dan kurang berkualitas. Hal tersebut tidak disinggung, baik oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan payung dari PP ini, maupun oleh PP Nomor 6 tahun 2005 itu sendiri. Sehingga terjadi kevakuman aturan mengenai hal tersebut. Sementara itu, KPUD pun memang tidak diberi kewenangan untuk membuat aturan mengenai pemilihan anggota pengawas pilkada. Sehingga, sampai saat ini pun masih relevan dipertanyakan, siapakah yang berwenang dan akan mengisi kevakuman aturan tersebut? Sebab, jika
[ppiindia] Sejumlah Profesional Dukung Kenaikan
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4577 Senin, 28 Feb 2005, Sejumlah Profesional Dukung Kenaikan Ketika politisi di Senayan memberikan reaksi negatif terhadap kenaikan harga BBM, sejumlah profesional dan intelektual justru menggalang suara untuk menyerukan pengurangan subsidi BBM. Suara kelompok pro pengurangan subsidi -otomatis mendukung harga BBM naik- digalang oleh Freedom Institute. LSM yang dipimpin Rizal Mallarangeng tersebut berpendapat, subsidi selama ini tidak mengalir ke sasaran yang tepat karena jatuh ke tangan orang kaya. Mereka memobilisasi dukungan dengan cara memasang iklan yang mendukung pengurangan subsidi BBM di sejumlah media. Dalam iklan itu, selain pengurus Freedom Institute, sejumlah nama tenar dicantumkan. Di antara nama itu, terdapat orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Presiden SBY. Contohnya, dua juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. Juga ada nama Chatib Bisrie, ekonom muda UI yang dikenal dekat dengan kelompok Cikeas. Selain itu, ada nama kawan dekat Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, yakni pengusaha Sofyan Wanandi dan Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat. Menariknya, sejumlah sosok dari berbagai kalangan juga masuk. Termasuk tokoh pers Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri, filosof Franz Magnis-Suseno, dosen UI M. Ikhsan, ekonom senior M. Sadli, tokoh CSIS Hadi Soesastro, tokoh Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar-Abdallah, ekonom LIPI Thee Kian Wee, dan Ketua Amien Rais Center Jeffrie Geovannie. Dalam kampanye, mereka memaparkan hasil penelitian Lembaga Pengabdian Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) tentang dampak penundaan kenaikan harga BBM terhadap defisit APBN. Menurut kampanye Freedom Institute, akibat kebijakan pemberian subsidi BBM, negara harus mengeluarkan anggaran Rp 72 triliun per tahun atau sekitar Rp 200 miliar per hari untuk membiayai konsumsi BBM orang kaya. ... Kampanye itu juga memaparkan dampak kompensasi kenaikan harga BBM terhadap jumlah penduduk miskin. Dalam kesimpulannya, mereka yakin bahwa kompensasi kenaikan harga BBM yang disalurkan langsung ke rakyat miskin akan mengurangi pertumbuhan penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM. Menurut Ketua Freedom Institute Rizal Mallarangeng, sikap mendukung kebijakan kenaikan harga BBM tersebut didasarkan pada pertimbangan logis. Yakni, hasil kajian LPEM UI terhadap kondisi keuangan negara serta dampak sosial kompensasi kenaikan harga BBM terhadap jumlah penduduk miskin. "Ada sikap pro-kontra menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Dan, kami termasuk yang pro dengan alasan jelas dan sudah kami paparkan di iklan tersebut," tegasnya. Rizal membantah bahwa pemaparan hasil kajian LPEM UI tersebut bertujuan menyelamatkan citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya. Apalagi, beberapa nama personal di Freedom Institute merupakan orang dekat presiden. "Kakak saya (Andi Mallarangeng) dan Dino (Dino Patti Djalal) memang all the president?s man. Tapi, mereka kan juga penulis buku dan intelektual. Ada juga kalangan independen seperti Goenawan Mohamad. Intinya, paparan itu bukan untuk tujuan personal, tapi dukungan terhadap kebijakan," jelasnya. Ekonom UI Chatib Basri menyatakan bahwa pihaknya hanya mengorganisasi ide pembuatan iklan dukungan terhadap kenaikan harga BBM. Semua dukungan terhadap kenaikan harga BBM didasari pada logika yang dimiliki Freedom Institute serta dirinya. "Kami sederhana saja kok. Kita pembayar pajak, pajak itu untuk memberikan subsidi, dan subsidi untuk kelas menengah. Sedangkan penduduk miskin sulit sekolah," katanya kepada koran ini. Chatib tidak mau mengomentari secara detail mengenai pilihan Freedom Institute yang mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Padahal, kenaikan harga BBM saat ini menjadi kontroversi di masyarakat. Dia mengaku bahwa namanya memang ada dalam iklan di sebuah koran harian di Jakarta. "Saya di Freedom di bagian penerbitan buku. Tapi, saya bisa mengomentari itu secara pribadi," ujarnya. Dia mengatakan, tidak ada bukti empiris yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat dalam waktu lama. Chatib mencontohkan pada 2002, yang menurut dia, sebagai kenaikan BBM tertinggi, yaitu 54 persen. Akibatnya, pada Januari 2002, terjadi inflasi 1,9 persen dan Februari 2002 inflasi turun menjadi 1,4 persen. "Bulan Maret 2002, malah terjadi deflasi minus 0,23 persen," katanya. Chatib membenarkan bahwa kenaikan BBM itu pasti akan menaikkan harga. Hanya, Chatib menilai selama ini masyarakat Indonesia bias dalam menilai permasalahan itu. Semua berkaca pada warga kaya atau menengah yang mengonsumsi barang-barang yang naik harganya. Padahal, masih banyak masyarakat di desa yang menggunakan kayu bakar. "Mereka (orang desa, Red) juga hanya menggunakan sepeda," ungkapnya. Dia menilai selama ini, kenaikan BBM yang diiringi naiknya inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga beras. Seharusnya, kata dia, Bulog melakukan operasi. Ka
[ppiindia] Kompensasi Utama untuk yang Miskin
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159258 Senin, 28 Feb 2005, Kompensasi Utama untuk yang Miskin Oleh Ali Utsman Kenaikan harga bahan minyak (BBM) sebesar 29 persen diperkirakan akan direalisasikan awal Maret 2005. Namun, kenaikan ini sudah pasti menimbulkan pro dan kontra yang luas di pentas nasional. Bagi yang pro dengan kebijakan itu, tentunya mereka mengharapkan kebijakan tersebut akan membawa perbaikan ekonomi makro di masa mendatang. Sementara itu, yang kontra khawatir kebijakan tersebut akan memperburuk perekonomian rakyat banyak. Dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sangat memprihatinkan saat ini, tidaklah salah apabila mereka mengabaikan kepentingan ekonomi makro, lebih-lebih yang berwawasan jangka panjang. Tenaga dan pikirannya hanya habis digunakan untuk berusaha mengambil kebutuhan ekonomi jangka pendek dan tidak sedikit yang sekadar mempertahankan hidup. Karena itu, setiap terjadi rencana kebijakan yang dapat mengganggu usaha tersebut, termasuk rencana kenaikan harga BBM, perlu untuk dicegah. Masyarakat akan membayangkan dampak buruk yang akan terjadi jika harga BBM betul-betul dinaikkan. Tak heran bila rapat Komisi VII DPR dengan sembilan menteri (Kamis, 24/2), antara lain, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri pekerjaan umum, menteri perdagangan, menteri kesehatan, Menko Kesra, kepala Bappenas, Mendiknas, Menkominfo, serta Menkop dan UKM, mengenai kenaikan BBM berlangsung alot. Komisi VII DPR menyatakan keberatan untuk mempertimbangkan rencana pengurangan subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM sebelum pemerintah menjamin keberhasilan program kompensasi tepat sasaran terhadap penanggulangan kemiskinan secara terukur mengenai besaran, jumlah orang, lokasi, dan sebagainya (koran ini, 25 Februari 2005). Dampak Kenaikan Kenaikan BBM pada saat bersamaan semakin menambah beban masyarakat yang hingga saat ini masih menanggung krisis ekonomi. Kenaikan BBM akan mengakibatkan efek domino di masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial-politik. Secara ekonomi, kenaikan tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga-harga dan barang jasa (inflasi). Bahkan, kenaikan itu bisa tak terkendali menyusul kenaikan BBM tersebut. Seperti diungkapkan Deputi Bidang Statistik Ekonomi BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM yang cukup signifikan itu dikhawatirkan akan memicu inflasi besar-besaran selama triwulan pertama 2005. Kenaikan laju inflasi tersebut akan tecermin dengan naiknya harga sejumlah komponen kebutuhan pokok masyarakat berupa barang dan jasa. Secara politik, kebijakan menaikkan harga ketiga komponen itu akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Di tengah kehidupan sosial-ekonomi yang semakin terhimpit krisis, kebutuhan hidup semakin melambung, sementara daya beli masyarakat semakin rendah. Karena itu, mungkin masyarakat akan menunjukkan penolakan secara lebih luas dan intensif. Unjuk rasa terus-menerus akan sangat potensial menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan keamanan. Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengimbangi kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi tersebut. Kita berpendapat, bila harga BBM naik, kompensasinya pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. Lebih dari itu, pemerintahan dituntut untuk menaikkan tingkat pendapatan masyarakat. Misalnya, dengan membuka lapangan kerja baru atau menaikkan upah atau gaji. Dalam mengelola ekonomi, pemerintah terkesan tidak mempunyai manajemen yang baik dan koordinasinya lemah. Kenaikan harga-harga beruntun tersebut menyebabkan seluruh unit ekonomi harus merespons pukulan itu dan melakukan anggaran-anggaran pengeluarannya. Dengan demikian, keputusan pemerintah tersebut merupakan dilema berat dan berisiko. Di satu sisi, kebijakan menaikkan BBM atau pencabutan subsidi BBM harus dilakukan dan sulit dihindarkan dalam rangka penyesuaian atau revisi anggaran APBN 2005. Namun, di sisi lain masyarakat saat ini masih ditimpa kesusahan hidup akibat krisis ekonomi yang belum membaik. Karena itu, masyarakat menilai, momentum kenaikan harga BBM tersebut kurang tepat. Bagi pemerintah pun, mengulur atau menunda waktu kenaikan harga BBM berarti menambah beban pemerintah yang semakin besar. Tawaran Solusi Hemat saya, dalam melakukan reorientasi kenaikan BBM itu, pemerintah perlu mengambil teknik penentuan harga yang berlapis. Untuk mengurangi beban masyarakat lapisan bawah, pemerintah diharapkan konsekuen dengan hanya sedikit menaikkan harga jenis BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah (miskin). Kalau rencana kenaikan harga BBM secara umum adalah 20 persen, minyak tanah dan minyak bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah hendaknya jangan sampai naik lebih dari 10 persen, akan lebih baik tidak dinaikkan sama sekali. Alasannya, 10 persen merupakan angka kenaikan yang cukup tinggi bagi masyarakat tak mampu. Untuk premium dan solar, kenaikan sedikit di atas 10 persen masih wajar karena
[ppiindia] Dilema Ujian Nasional
Harian Komentar 28/2/2005 Dilema Ujian Nasional Oleh: Vicky H Lontoh PENDIDIKAN merupakan salah satu proses pendewasaan. Masyarakat berharap melalui pendidikan menjadikan kehidupan lebih baik. Berbagai cara dilakukan dalam proses belajar -mengajar agar mendapatkan hasil yang optimal, mulai dari penyusunan program sampai evaluasi dan perbaikan serta pengayaan. Model pembelajaran semacam itu tidak lagi asing bagi guru. Masyarakat atau pengguna dari hasil pendidikan umumnya hanya melihat dari satu sisi bahwa keberhasilan pendidikan ditentukan oleh hasil ujian akhir nasional. Padahal jika dikaji lebih lanjut, hampir sebagian besar materi ujian nasional hanya mengevaluasi aspek kognitif. Apabila penilaian siswa hanya dilakukan sesaat pada waktu menempuh ujian, apakah ini bisa mewakili keberhasilan siswa secara keseluruhan. Terlepas apakah ujian itu bisa mewakili secara keseluruhan atau sebagian bagi penilaian siswa, yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah ujian akhir nasional itu perlu dilaksanakan atau tidak. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut. Berdasarkan sejarah, penilaian pada akhir jenjang pendidikan selalu dilakukan dengan ujian akhir, baik bersifat nasional atau lokal. Dari hasil ujian tersebut siswa ditentukan bisa lulus atau tidak, bahkan bisa untuk melanjutkan atau tidak. Masyarakat memandang bukan masalah ujian nasional atau lokal, tapi lebih banyak berharap bagaimana pendidikan bisa membawa putra-putrinya menjembatani kehidupan masa datang. Tidak sedikit orang tua masih mempercayakan anaknya kepada negara khususnya Departermen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk mendidik dan mengantarkan masa depan. Banyak cara dilakukan oleh Depdiknas menyelenggarakan ujian nasional, termasuk yang terakhir kali akan diadakan ujian nasional tahun 2005 dengan biaya kurang lebih Rp 267 miliar. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab I Pasal 1 ayat 21 disebutkan, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan umum ini dapat diinterpretasikan berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pula. Hanya saja dalam menerjemahkannya perlu memperhatikan secara luas dampak positif dan negatifnya demi kepentingan umum, Apakah hasil ujian nasional ini selain untuk pengendalian mutu pendidikan secara nasional, masih ada manfaat yang bisa diperoleh bagi masyarakat. Andaikata pengendalian mutu pendidikan dijadikan alasan utama dalam penyelenggaraan ujian nasional, sekarang bagaimana pengendalian mutu untuk pendidikan dasar terutama di SD/MI, dan jenjang pendidikan tinggi. Padahal saat ini sudah tidak ada lagi ujian nasional di tingkat pendidikan dasar yaitu SD/MI dan pendidikan tinggi. Walaupun demikian mutu pendidikan di SD/MI dan pendidikan tinggi juga tidak pernah ada masalah. Tetapi mengapa justru di SMP dan SLTA masih dipertahankan adanya ujian nasional. Hal ini didukung Pasal 57 ayat 1 Bab XVI mengenai evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila dikaji lebih lanjut maka akan menjadi lebih sempurna jika dihubungkan dengan ayat 2 Pasal 57 UU Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. Dalam kenyataan yang ada ujian nasional hanya diselenggarakan di tingkat SMP/MTs dan SLTA. Pasal-pasal tersebut memang bisa dijadikan pedoman bagi penentu kebijakan dalam penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan secara nasional, tetapi Pasal 57 ini bisa diantisipasi dengan menggunakan Pasal 58 ayat 1 dan 2 UU Sisdiknas. Dalam Pasal 58 ayat 1 berbunyi : evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Cukup jelas kiranya yang mempunyai kewenangan melakukan evaluasi hasil pendidikan adalah pendidik, dimana yang mengetahui secara keseluruhan dan secara berkesinambungan dalam proses belajar - mengajar adalah pendidik. Andaikata Pasal 58 ini dijadikan pedoman penyelenggaraan ujian, maka dalam pengendalian mutu akan lebih bagus jika pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional menyiapkan kisi-kisi yang dapat digunakan diseluruh Indonesia, sehingga pendidik sangat mudah menyusun soal dengan kisi-kisi tersebut yang standarnya sama secara nasional. Berikan kepercayaan penuh kepada pendidik, agar lebih mampu dan merasa ikut memiliki dalam penyelenggaraan ujian, jangan justru sebaliknya selalu dicurigai, krisis kepercayaan dan tidak mempunyai kewenangan dalam kegiatan ujian nasional. Ujian nasional sebenarnya bu
[ppiindia] 500.000 Petugas Malaysia Akan Buru Pekerja Ilegal
Refleksi: No words http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/28/utama/1584842.htm Senin, 28 Februari 2005 500.000 Petugas Malaysia Akan Buru Pekerja Ilegal Kuala Lumpur, Kompas - Menyusul berakhirnya masa amnesti bagi pekerja ilegal yang jatuh hari Senin (28/2) ini, Pemerintah Malaysia akan mengadakan operasi besar-besaran untuk memburu sekitar satu juta pekerja ilegal di negara itu. Dalam kaitan itu, Pemerintah Malaysia telah menyiapkan 500.000 petugas pemburu pekerja ilegal yang terdiri dari polisi, pegawai pemerintah, dan sukarelawan sipil. Pekerja ilegal yang tertangkap akan dihukum dan dilarang datang kembali ke Malaysia meskipun sebagai turis. Tidak tertutup kemungkinan Pemerintah Malaysia menjatuhkan hukuman cambuk kepada pekerja ilegal sebelum yang bersangkutan dideportasi ke negara asalnya. Meski ancaman hukumannya cukup berat, sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal bertekad akan tetap bertahan di negara jiran itu dan memilih "main kucing-kucingan" dengan Pemerintah Malaysia. Namun, sebagian besar TKI memilih pulang. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dilaporkan arus TKI yang pulang dari Malaysia mulai melonjak. Rencana operasi pekerja ilegal secara besar-besaran ini disampaikan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia Azmi Khalid, Sabtu di Putrajaya, Malaysia. Dia mengatakan, operasi yang dinamai Ops-Tegas ini merupakan langkah tegas Pemerintah Malaysia untuk mengatasi pekerja ilegal di negara tersebut. "Tidak ada lagi penangguhan (pemulangan pekerja ilegal)," katanya. Azmi Khalid menambahkan, mereka yang terjaring operasi ini akan ditahan dan dihadapkan ke pengadilan. Mereka akan didenda, dipenjara, atau mungkin saja dihukum cambuk sebelum dideportasi. Mereka juga dilarang kembali ke Malaysia di masa mendatang kendati hanya sebagai turis. Pemerintah Indonesia sendiri pertengahan Februari 2005 menyepakati tindakan keras terhadap TKI ilegal yang masih berada di Malaysia awal Maret 2005. Seperti permintaan Indonesia ketika itu, Pemerintah Malaysia juga akan menjaring majikan-majikan di Malaysia yang mempekerjakan buruh ilegal. Azmi Khalid mengatakan, majikan nakal seperti itu akan dihukum berdasarkan Undang- Undang Kejahatan yang dikeluarkan tahun 2002. Ketika ditanya apakah mereka juga akan dihukum penjara, Azmi mengatakan, jika diperlukan. "Tetapi itu saya serahkan ke pengadilan," katanya menambahkan. Ops-Tegas akan menjadi operasi terbesar yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap pekerja ilegal dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2002 Malaysia menggelar operasi serupa menyusul berakhirnya program amnesti/ pengampunan selama empat bulan. Pertengahan Februari 2005, Malaysia menggelar Operasi Nasihat ke kantong-kantong pekerja ilegal untuk menyuruh mereka pulang dan mengurus dokumen sah agar bisa kembali ke negara itu. Saat ini Pemerintah Malaysia memperkirakan terdapat lebih dari satu juta pekerja ilegal di Malaysia. Paling banyak dari Indonesia, sisanya dari Filipina, Myanmar, Banglades, India, dan Sri Lanka. Mereka itulah yang akan menjadi target operasi 500.000-an petugas Pemerintah Malaysia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Fahmi Idris, yang bertemu dengan Azmi Khalid di Putrajaya, berharap operasi terhadap pekerja ilegal dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal yang sama disampaikan Pemerintah Filipina. Pelanggaran HAM Rencana perburuan besar-besaran terhadap pekerja ilegal mengundang kritik organisasi hak asasi manusia (HAM) secara luas, yang menganggap operasi semacam itu sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Amnesti Internasional mendesak Malaysia menghentikan pendeportasian pekerja ilegal karena organisasi itu khawatir para pekerja ilegal akan menghadapi hukuman di negara asal mereka. Kritik itu langsung ditepis Azmi Khalid dengan mengatakan Pemerintah Malaysia bersikap sangat manusiawi dan akan menjamin kesejahteraan imigran. "Tidak ada negara mana pun di dunia yang memberikan program amnesti seperti yang telah kami lakukan. Kami sangat sangat manusiawi terhadap pendatang ilegal," katanya. Ia menambahkan, satu-satunya alasan pihaknya memulangkan pekerja ilegal adalah agar mereka kembali ke Malaysia secara legal. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah membicarakan pemulangan TKI ilegal. Indonesia akan menyediakan kapal untuk membawa pulang TKI ilegal. Indonesia juga menyiapkan 11 pusat pengurusan dokumen yang akan membantu TKI mendapatkan izin bekerja, untuk kembali ke Malaysia. Deputi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam pernyataannya yang dipublikasikan kemarin mengatakan pengurusan izin kerja bagi imigran asal Indonesia hanya memakan dua hari jika tidak ada masalah birokrasi. Mulai pulang Dari Kabupaten Nunukan diinformasikan bahwa jumlah TKI yang pulang dari Malaysia mulai meningkat. Dalam dua hari terakhir TKI yang pulang dari Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, mencapai 4.300 orang. Biasanya yang pulang hanya 200-500 TKI dalam sehari. Kepala Dinas Tenaga Kerja Nunukan Petrus
[ppiindia] Penebangan Liar Tak Cuma Masalah Penegakan Hukum
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/28/utama/1584845.htm Senin, 28 Februari 2005 ANALISIS EKONOMI Penebangan Liar Tak Cuma Masalah Penegakan Hukum Jamaludin Suryohadikusumo* HARI-hari ini berita tentang ikhtiar pemerintah memberantas penebangan liar (illegal logging) sedang ramai. Aparat hukum tengah memeriksa dan mengejar orang-orang yang disangka melanggar hukum. Ikhtiar meretas jaringan penebangan liar amat ideal karena dilatarbelakangi beberapa hal prinsip, yakni menegakkan hukum dan, tidak kalah pentingnya, menyelamatkan hutan Indonesia dari berbagai tindakan ilegal. Ikhtiar ini, sebagai catatan, sudah lama mewarnai gerakan penegak hukum, yakni sejak kasus penebangan liar merebak sekian dasawarsa silam, tetapi tidak pernah memberi hasil optimal. Mengapa tidak optimal? Sebab, memberantas penebangan liar bukan persoalan mudah. Identik dengan mengurai benang kusut. Hal itu merupakan isu yang sangat kompleks karena terlalu banyak faktor yang terkait satu sama lain, yang harus dipecahkan secara simultan dan tidak secara parsial. Di antara isu sentral itu ialah aspek lapangan kerja, kinerja aparatur di lapangan, serta kemiskinan di kalangan sebagian masyarakat yang berdomisili di dalam dan di dekat kawasan hutan. Belum lama ini, selaku anggota lembaga swadaya masyarakat, saya pergi ke hutan dan bertemu dengan rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Saya bertanya, "Apakah kalian bersedia menghentikan penebangan liar?" Secara spontan mereka menjawab, "Baik, Pak, mulai besok saya tidak menebang lagi. Tetapi, tolong Pak, besok beri kami makan dan atau pekerjaan." Seorang bupati yang ada di samping saya tersentak diam, tidak dapat menjanjikan apa- apa karena beliau tidak mampu memberi makan atau pekerjaan kepada seluruh rakyatnya. Tidak ada "proyek" atau investor yang menaruh modal di daerahnya. Diam berarti merestui rakyatnya terus menebang apabila ada cukong kayu yang datang memberi pekerjaan. Penegakan hukum merupakan hal penting dan mutlak dilakukan. Hukum selalu dicerminkan hitam dan putih, benar dan salah. Hukum tidak mengenal warna abu-abu. Dengan demikian, para pelakunya harus ditangkap, terutama cukong- cukong besar dan aparatur yang diduga terlibat. Namun, seperti biasa, banyak yang bersikap skeptis. Apakah dengan ditangkapnya cukong- cukong kelas kakap dan ditertibkannya aparatur negara, persoalan penebangan liar dapat hilang atau berhenti? Mungkin ya untuk sementara waktu. Namun, seperti dikemukakan di awal tulisan ini, manakala masalah rakyat lapar dan pengangguran tidak diatasi, semua upaya itu akan menemui jalan buntu. DI luar aspek-aspek tersebut, terdapat beberapa faktor yang mesti memperoleh perhatian, dalam konteks mengurangi seminimal mungkin tindakan perusakan hutan. Pertama, sampai hari ini, meskipun terdapat Undang- Undang tentang Otonomi Daerah maupun Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) tentang pengakuan hak masyarakat adat, masalah pembagian hak, dan kewenangan masih menjadi konflik antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah dan masyarakat adat. Adanya konflik di lapangan menjadikan tanggung jawab terhadap keamanan dan kelestarian hutan tidak jelas dan dijadikan peluang oleh pemilik modal untuk dimanfaatkan, baik secara legal (aspal) maupun ilegal. Konflik hak dan kewenangan ini perlu segera diselesaikan secara tuntas apabila ingin memberantas penebangan liar, agar jelas siapa yang berhak dan berwenang sekaligus bertanggung jawab terhadap pengurusan produksi kayu di hutan alam. Kedua, kebijakan alokasi dan target produksi. Pengelolaan hutan lestari akan tercapai apabila yang dipanen hanya pertumbuhan (riap)-nya. Namun, sampai sekarang di antara sekian banyak ahli belum ada kesamaan cara menghitungnya. Hasil pengukuran riap untuk seluruh tipe hutan alam di Indonesia, sampai umur masak tebang, belum diumumkan secara terbuka. Masalah ini perlu diselesaikan karena akan menjadi dasar menetapkan berapa jumlah kayu yang boleh dipanen setiap tahun oleh setiap unit manajemen (unit HPH). Penetapan jatah produksi yang masih dipersoalkan akurasinya dan ditetapkan secara nasional, tanpa menarik dari hasil "kruising" tiap petak yang akan ditebang, menjadi sumber "perdagangan" alokasi produksi. Unit manajemen yang masih memiliki potensi besar, tetapi mendapat alokasi kecil-bahkan jauh di bawah titik impas layak berproduksi secara ekonomis-membiarkan kawasan hutannya ditebang pihak ketiga dan kemudian membelinya. Perilaku seperti ini-terpaksa dilakukan karena alokasi-disebut illegal logging yang dilakukan pemegang konsesi. Ketiga, kapasitas dan restrukturisasi industri. Masalah ini sudah menjadi program utama pemerintah dari lima program prioritas yang pernah diumumkan kepada publik. Namun, sampai saat ini hasilnya belum pernah diumumkan, mana yang ditutup, dikurangi kapasitas produksinya, dan didenda karena pelanggaran. Hal yang dipersoalkan pemerhati kehutanan ialah tentang adanya industri besar pen
[ppiindia] Cambuk Apartheid Melayu
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/28/opini/1579032.htm Senin, 28 Februari 2005 Cambuk Apartheid Melayu Oleh Tamrin Amal Tomagola DETAK-detak waktu kian cepat merambat, memasuki minggu terakhir batas waktu amnesti untuk tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia untuk meninggalkan negeri itu. Namun, sebagian dari mereka tetap bergeming untuk berkemas pulang. Ancaman Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi bahwa Operasi (persuasif) Nasihat akan berakhir 28 Februasi, dan setelah itu, ".TKI ilegal yang tertangkap akan langsung diproses sesuai hukum (cambuk?) yang berlaku di Malaysia" (Kompas, 15/2) kelihatannya tidak terlalu diacuhkan. Seakan tak kenal jera oleh pengalaman dirajam dengan cambuk di masa lalu, pekerja Indonesia di bidang konstruksi-seperti dilaporkan (Liputan 6 SCTV, 20/2) sampai awal minggu ini-memilih tetap bertahan dan bermain kucing-kucingan dengan Pemerintah Malaysia. Yang lebih mencengangkan, rombongan tenaga kerja Indonesia (TKI) tetap mengalir ke perbatasan kedua negara, dalam kelompok besar maupun kecil. Seketat apa pun operasi bersama kedua pihak menutup berbagai celah jalur tikus di sepanjang perbatasan, arus pencari kerja kelihatannya akan terus menderas, khususnya ke Malaysia Timur. Apa yang mendasari arus migrasi tenaga kerja yang bersikeras menyongsong cambuk tetangga serumpun Melayu ini? Apartheid global dan regional Tsunami globalisasi yang dimotori lima kekuatan perubah utama (five prime movers of globalization)-modal, teknologi, informasi, birokrasi, dan ideologi-(Tomagola dalam MM Billah dkk, Kelas Menengah Digugat, 1993) meruntuhkan hampir semua sekat pembatas konvensional antarnegara. Tidak hanya lalu lalang modal, teknologi, dan perdagangan menjadi bebas marak, tetapi juga migrasi penduduk, khususnya pencari kerja, lintas batas kian mustahil dibendung (Kenichi Ohmae, The End of the Nation State: The Rise of Regional Economics, 1995). Ironisnya, negara-negara di bagian utara Bumi yang umumnya mempunyai tingkat perkembangan ekonomi tinggi, memperagakan sikap mendua yang diskriminatif. Di satu pihak terdorong kebutuhan untuk terus meluaskan pasar bagi produk industrinya, pemerintah di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan Australia secara agresif mendorong agar semua halangan, tarif, dan nontarif, yang merintangi perdagangan bebas (freetrade) disingkirkan. Di lain pihak, secara bersamaan, mereka terus menolak dan mempersulit dengan berbagai cara, lalu lintas tenaga kerja antarnegara. Padahal, seperti ditegaskan Collinson (dikutip dalam Ramasamy dan Alatas, Globalization and Transnational Migration: The Malaysian State's Response to Voluntary and Forced Migration, 2004:4) proses globalisasi dan regionalisasi ekonomi pasti melahirkan global and regional migrants. Praktik penutupan tapal batas negara terhadap para migran ekonomi inilah yang dikeluhkan negara-negara Selatan sebagai praktik Apartheid Global. Di tingkat regional, Asia Timur dan Tenggara, Korea Selatan, Jepang, Shanghai dan Guandong di China daratan, Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Australia juga terus berusaha menutup perbatasannya agar tidak dibanjiri tenaga kerja dari pelbagai wilayah miskin di kedua regio itu. Pemerintah negara-negara ini, terutama Australia, menerapkan politik imigrasi yang ketat terhadap migran ekonomi pencari kerja baik yang berdokumen maupun yang tidak. Saking ketatnya upaya penutupan perbatasan itu sehingga upaya itu patut dikategorikan sebagai praktik Apartheid Regional. Kebijakan amnesti Malaysia Paling kurang telah lima kali Pemerintah Malaysia memperpanjang jangka waktu amnesti terhadap TKI ilegal Indonesia. Tarik ulur kebijakan ini tidak semata-mata demi menjaga hubungan baik dengan tetangga serumpun. Taktik ini sebenarnya lebih banyak didikte tiga benturan dilematis antara berbagai kepentingan domestik Malaysia di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dilema pertama, di bidang ekonomi. Seperti diakui PM Badawi, Malaysia membutuhkan tenaga kerja asing. Sejak zaman kolonial, penjajah Inggris telah mendatangkan beribu pekerja perkebunan dari India dan China (Ramasamy dan Alatas, 2004:7-8). Sejak Malaysia mulai berjaya ekonominya sebagai salah satu dari the new southeast Asian economic tigers awal 1980, jumlah pekerja asing yang hanya sekitar 200.000 orang melesat menjadi sepuluh kali lipat menjadi dua juta pekerja hanya dalam waktu dua dekade. Derasnya arus migran pencari kerja ini adalah produk kombinasi lima faktor. Pertama, kemiskinan di daerah pengirim. Kedua, daya tarik peluang kerja di Malaysia. Ketiga, beroperasinya mafia pengerah tenaga kerja yang kian berkembang menjadi jenis usaha paling menggiurkan. Keempat, maraknya praktik pungutan liar dan korupsi di kalangan pejabat kedua pihak. Kelima, kebijakan menutup sebelah mata dari Pemerintah Malaysia terhadap arus pendatang haram. Menderasnya arus migran ekonomi ini mustahil berlangsung tanpa pembiaran dari Pemerintah Malaysia (ibid). Pembi
[ppiindia] Jakarta Bebas Banjir, hanya Mimpi
REFLEKSI: Kalau Jakarta, ibukota Republik Indonesia, tempat bersingahsana pemerintah Indonesia tak bisa diurus bebas banjir, bebas korupsi, bagaimana lagi nasib daerah-daerah di luar Jakarta [pulau Jawa]?? - Media Indonesia Senin, 28 Februari 2005 KESEHATAN Jakarta Bebas Banjir, hanya Mimpi Banjir memang telah menjadi langganan warga Jakarta, walau pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Mau tidak mau, warga pun harus terbiasa dengan bencana yang satu ini. SECARA geografis, Kota Jakarta memang rawan banjir. Dari 65.000 hektare luas wilayah Jakarta, kurang lebih 40 persennya atau 24.000 hektare merupakan dataran rendah yang tingginya 1 hingga 1,5 meter di bawah muka laut pasang. Selain itu, ada 13 sungai yang melintasi Ibu Kota. Akibatnya, banjir menjadi ritual rutin bagi warga Jakarta. Dan, hal ini agaknya akan berlangsung lama. Karena, untuk menjadikan Jakarta bebas banjir dalam waktu dekat, ibarat mimpi di siang bolong. Berdasarkan data yang diperoleh Media dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI, saat ini ada 78 lokasi rawan banjir di Jakarta. Sebanyak 19 titik di antaranya diperkirakan bebas dari bencana banjir pada 2007. Itu pun dengan syarat membangun waduk dan pompa-pompa air di daerah rawan banjir tersebut. Ke-19 titik itu berada di daerah Kapuk, Sunter, Warakas, dan Kebon Bawang. ''Penanganan ke-19 titik rawan banjir itu tidak mungkin sekaligus dilaksanakan. Pada 2005, misalnya, bisa diatasi tiga sampai empat titik dengan catatan tidak ada pembangunan baru di atas kawasan resapan air,'' ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Fodly Misbach kepada Media, pekan lalu. Menurut dia, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) harusnya didukung semua pihak, baik masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan. Sebab, bila BKT berhasil dibangun, proyek ini mampu membebaskan 13 daerah rawan banjir sepanjang aliran kali buatan itu. ''Selama ini ke-13 kawasan di Jakarta Timur itu langganan banjir.'' Cukup banyak kiat dicoba DPU DKI dalam menangani banjir di Jakarta, termasuk dengan menanggulangi sampah kiriman dari hulu yang menumpuk di sungai. Misalnya, setiap sungai akan dibuat pompa dan waduk. ''Setiap tumpukan sampah di sungai akan diangkut menggunakan mesin elektrik guna mengangkat sampah tanpa tenaga manusia,'' jelas Fodly. Penggunaan mesin elektrik ini, lanjutnya, akan diterapkan di kawasan Kapuk, Sunter Utara, Warakas, Kebon Bawang, dan Penjaringan. Di kawasan BKT juga akan dibuat normalisasi terkait dengan pengangkutan sampah dengan menggunakan alat elektrik tersebut. ''Masyarakat Jakarta memproduksi sampah sebanyak 6.000 ton per hari, sehingga DPU tengah melakukan pelayanan kebersihan atas sampah-sampah di sungai,'' kata Fodly. Tempat penampungan Pemprov DKI pun menyadari telah terjadi penyempitan aliran sungai di Jakarta karena dijadikan tempat tinggal warga. Menurut Fodly, penduduk yang masih tinggal di bantaran kali di lima wilayah DKI Jakarta diperkirakan mencapai ratusan ribu keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI lalu mencanangkan program relokasi bagi warga yang tinggi di bantaran kali dengan menawarkan mereka pindah ke rumah rusun yang dibangun pemerintah. Program ini sudah dimanfaatkan sekitar 1.100 keluarga pada 2003 di bantaran Kali Angke yang ditampung di Rusun Cengkareng, Jakarta Barat. Sedang warga yang tinggal di bantaran Kali Adem, terusan dari Kali Angke ke arah muara Teluk Jakarta, Jakarta Utara, sedikitnya 580 KK akan dipindahkan ke Rusun Muara Angke. Sedang kalau terjadi banjir, telah disiapkan tempat penampungan pengungsi di sekitar lokasi kejadian. ''Kita telah berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menyiapkan tempat penampungan di 327 lokasi yang didukung 96 dapur umum dan 541 pos kesehatan yang tersebar di semua daerah rawan banjir,'' ujarnya. Sedang jumlah personel yang disiapkan untuk penanganan banjir ini telah disiagakan 40.630 orang yang terdiri dari tenaga medis, SAR, polisi, dan aparat kelurahan. Prioritas Walau dengan anggaran terbatas, program penanggulangan banjir di Jakarta tetap menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Rencana program penanggulangan banjir pada 2005, tidak jauh berbeda dengan 2004 yakni perbaikan saluran air dan sungai. Misalnya, menormalisasi, menurap, dan mengeruk sungai. Pompa-pompa air juga menjadi perhatian untuk perbaikan dan penambahan di sejumlah titik rawan genangan di lima wilayah kota madya. Menurut Kepala DPU DKI Fodly Misbach, untuk menanggulangi masalah banjir ini pihaknya telah menyusun berbagai program. Dalam hal ini, katanya, program itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga nonfisik. Kalau program fisik, di antaranya pemeliharaan pintu-pintu air dan pompa-pompa air. Sedang nonfisik seperti koordinasi dengan satuan tugas penanggulangan bencana (Satgas PB), Satuan Koordinasi Pelaks
[ppiindia] Kota Bandung Daerah Transif Penjualan Wanita
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=189164&kat_id=23 Minggu, 27 Februari 2005 20:35:00 Kota Bandung Daerah Transif Penjualan Wanita Laporan: Riffa Anggi Bandung-RoL -- Kota Bandung merupakan daerah transit bagi kegiatan penjualan wanita (Iwoman traficking). Selanjutnya, para wanita ini diberangkatkan ke luar negeri untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil (PSK). Menurut anggota Komisi I DPR RI, Ustadz Hilman Rosyad, Kota Bandung dijadikan sebagai daerah 'pelatihan' bagi para wanita yang akan dijual ke luar negeri itu. ''Jadi Bandung itu dijadikan semacam daerah penadah untuk selanjutnya di jual ke luar negeri,''kata Hilman, Ahad (27/2). Menurut Hilman, sebenarnya daerah transit para TKW ilegal itu tidak hanya Kota Bandung. Dari informasi yang berhasil dikumpulkannya, beberapa daerah lainnya, seperti Medan, Makassar, Pontianak, dan Surabaya, juga dijadikan sebgai daerah singgah. Dikatakan Hilman, para penyalur TKW ilegal itu meberi istilah Persib, Persija, PSMS, dan beberapa klub sepak bola, untuk daerah singgah yang akan dituju. ''Setelah di daerah singgah, mereka akan memetakan tujuan negara yang akan menampung para TKW ilegal ini untuk dijual,''ujar dia. Negara-negara seperti Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, sambung Hilman, merupakan negara-negara tempat traksaksi penjualan wanita. Terjadinya penjualan wanita, kata dia, lebih dikarenakan tidak adanya aturan yang memayungi tenaga kerja di luar negeri. Selain itu, lanjut Hilman, beberapa lembaga pemerintahan, terutama di tingkat kelurahan dan desa, kerap memberikan surat keterangan kewarganegaraan palsu. ''Hal-hal seperti ini yang membuat para penjual wanita lebih mudah membuat surat keterangan palsu,''ujar dia. Mengenai proses pembahasan RUU Traficking di DPR RI, Hilman mengatakan, bahwa hal itu masih harus menempuh proses yang panjang. Pasalnya, kata dia, DPR RI harus menunggu ratifikasi aturan internasional mengenai traficking. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Kenaikan Harga BBM dan Kesejahteraan Rakyat
Suara Karya 28/2/2005 Kenaikan Harga BBM dan Kesejahteraan Rakyat Oleh Yusuf Ari Kusmanto Senin, (28-02-'05) Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, beberapa waktu belakangan ini sibuk mensosialisasikan alasan kebijakan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) mulai awal Desember 2004. Rencananya, kebijakan tersebut akan disusul kenaikan harga komponen BBM, seperti bensin, solar, dan minyak tanah pada awal Maret 2005. Alasan atau bahasa apologetis pemerintah yang "nekad" membuat kebijakan apopulis tersebut, antara lain sebagai berikut. Pertama, kenaikan harga BBM dalam rangka mengurangi defisit APBN sebesar Rp 72 trilun per tahun yang selama ini diperuntukkan untuk mensubsidi BBM. Yakni, subsidi yang bagi pemerintah dianggap menguntungkan kelompok masyarakat menengah ke atas serta menyebabkan ketergantungan rakyat atas proteksi pemerintah. Kedua, bagi pemerintah penghapusan subsidi BBM secara bertahap dan kebijakan menaikkan harga BBM tahun 2004-2005 hingga mencapai 75% merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan kondisi Pertamina dari kebangkrutan akibat naiknya harga dasar minyak dunia. Ketiga, kebijakan kenaikan harga BBM akan diimbangi dengan crash program pemberian kompensasi berupa dana bantuan pengganti biaya kenaikan BBM bagi rakyat miskin, dalam bentuk beasiswa pendidikan, voucher pengobatan murah, dan sebagainya. Namun argumentasi "membela diri" pemerintah yang didukung oleh kalangan praktisi atau teoritisi ekonomi yang memiliki paradigma neoliberal (pro pasar), tetap saja tidak menggemingkan tekad, nurani berbagai komponen civil society untuk terus menggelar aksi unjuk rasa dan berbagai bentuk protes sosial. Bagi komponen civil society yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM -- sampai kapan pun -- memiliki dasar argumentasi yang beragam. Ada yang berargumen bahwa kebijakan kenaikan harga BBM tidak konteks dengan situasi di mana rakyat kebanyakan masih berada dalam garis kemiskinan. Kenaikan BBM tidak tepat karena akan ber-multiplier effeck pada kenaikan harga bahan pokok, serta kenaikan BBM dianggap sebagai akibat kebangkrutan Pertamina karena banyaknya praktik korupsi yang membuat in-efesiensi dan menguras aset keuangan perusahaan minyak nasional itu. Padahal Pertamina, selama 3 dekade cukup meraih keuntungan besar dari ekspor minyak ke luar negeri. Namun keuntungannya diduga dipakai oleh elite politik "masa lalu" sebagai modal mendirikan kongsi bisnis raksasa. Kebijakan Neo-liberal Kebijakan kenaikan harga BBM sebagai konsekuensi penghapusan subsidi BBM, juga dikritisi oleh berbagai komponen gerakan mahasiswa dan Ornop sebagai bentuk kebijakan ekonomi-politik neo-liberal. Kebijakan kenaikan harga BBM, sepaket dengan kebijakan privatisasi perusahaan negara, rescheduling utang luar negeri, liberalisasi impor, dan sebagainya yang di akhir 1997 dianjurkan oleh IMF melalui kesepakatan LoI (Letter of Intent). Anjuran IMF yang dikenal sebagai model kebijakan SAP (Structural Adjusment Policy) tersebut dipraktikkan oleh pemerintahan Soeharto, Gus Dur, Mega dan SBY sampai sekarang ini. Kebijakan neo-liberalisme sendiri memiliki inti makna, penghapusan campur tangan negara (baca: pemerintah) dari segala kebijakan menyangkut perkembangan dan dinamika ekonomi pasar dan sektor privat (swasta) dengan mendukung proses liberalisasi perdagangan global yang bebas dari proteksi dan subsidi negara atas kemampuan ekonomi rakyatnya. Kebijakan neoliberalisme mendogmakan tuntutan "ekonomi-politis" bagi negara yang masih memproteksi kehidupan ekonomi masyarakatnya, dengan program penghapusan subsidi, pro-privatisasi, serta pro-liberalisasi impor. Indonesia, yang termasuk negara yang berpaham ekonomi "kerakyatan" sesuai mandat konstitusi, UUD'45 (dalam amandemen) Pasal 33 sebenarnya secara filosofis kenegaraan menolak arus neo-liberalisme. Namun paradigma kekuasaan, yang didominasi kalangan pengusaha, tentara, birokrat, dan ekonom cenderung pro terhadap "ideologi" ekonomi neo-liberalisme. Asumsi para "aristokrat" kekuasaan adalah bahwa laju perdagangan bebas dan konstruksi "ideologisnya" -- globalisasi -- tidak bisa dihindari dan sistem ekonomi nasional harus, built-in terhadap pasar bebas dan liberalisasi global. Apalagi negeri ini, termasuk bagian dari organisasi kerjasama ekonomi internasional, sebagai anggota GATT, APEC, WTO, IMF, dan sebagainya. Namun paradigma neo-liberal yang mulai deras diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi-politik semenjak fase akhir kekuasaan Soeharto di tahun 1997 hingga awal kepemimpinan pemerintahan SBY-JK sebenarnya telah "menguras" aset ekonomi nasional dan justru semakin mempurukkan ekonomi masyarakat. Ada beberapa fakta "sosial", yang bisa direferensikan: Pertama, kebijakan restrukturisasi Perbankan yang dianjurkan IMF sebagai langkah memperbaiki kinerja Perbankan nasional yang collaps sebelum diprivatisasi, telah menguras anggaran negara sebesar Rp 600 triliun dalam paket kredit BLBI. I
[ppiindia] Kodam Trikora Bantah Terlibat
Cendrawsih Post 28/2/2005 Kodam Trikora Bantah Terlibat GT Situmorang: Tolong Kalau Ada TNI Terlibat Illegal Logging Agar Dilaporkan JAYAPURA-Indikasi keterlibatan sejumlah oknum aparat dan institusi dalam kasus illegal logging di Papua, mulai menimbulkan reaksi. Oknum TNI maupun institusi Kodam yang juga ikut disebut-sebut terlibat dalam illegal logging, mulai bersuara. Kapendam Mayor CAJ GT Situmorang mengakui tindakan yang tidak dibenarkan dalam hal illegal logging saat ini mengemuka dan mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan. "Kita yang bekerja di Papua merasakan nuansa seperti itu, khususnya tentang dugaan keterlibatan oknum di jajaran TNI lebih khusus lagi aparat jajaran Kodam XVII/Trikora. Tapi, sampai saat ini Kodam XVII/Trikora tidak melihat adanya keterlibatan jajarannya dalam illeggal logging," ujarnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, akhir pekan kemarin. Seperti diberitakan sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Menteri Kehutanan MS Ka'Ban mensinyalir adanya keterlibatan sejumlah oknum aparat maupun institusi dalam kasus illegal logging di Papua. Seperti, Armatim, Kodam XVII/TRikora, Polda Papua, Pemda, Dephut, Imigrasi, Broker dan kemungkinan ada sindikat internasionel. Karena itu SBY telah memerintahkan Kapolri untuk membentuk Satgas Illegal Logging guna meyelidiki kasus tersebut. Kapendam menegaskan, sampai saat ini Kodam XVII/Trikora tidak ada laporan atau kejadian yang menyatakan bahwa ada aparat Kodam XVII/Trikora yang terlibat dalam kasus illegal logging. Namun demikian, kata Kapendam, ada selintingan yang menyatakan ada keterlibatan dari oknum aparat, namun sepanjang pengetahuannya, sekalipun itu dikatakan ada terjadi dua tahun lalu yang dikait-kaitkan dengan hal illegal logging, namun menurut pemeriksaan lewat Kepolisian Militer (Pomdam XVII/Trikora) ternyata orang tersebut tidak terlibat illegal logging. "Memang yang bersangkutan ada sangkut pautnya dengan usaha perkayuan, tetapi semuanya hal yang resmi. Jadi, bukan hal yang illegal. Lalu, tindakan yang dilakukan dinas kepada aparat ini adalah tidak bisa dikaitkan dengan illegal logging, karena memang tidak dilakukan, namun kalau melakukan indispliner iya dan memang sudah dihukum dua tahun yang lalu. Dia dari jajaran kepolisian militer, dan memang sudah dihukum, tetapi bukan pada kasus illegal logging, tapi indispliner karena memang aparat khususnya Kodam XVII/Trikora tidak diperkenankan melakukan kegiatan bisnis," paparnya. Lebih lanjut, Kodam XVII/Trikora sangat berkepentingan untuk menunjukan bahwa perilaku yang dikehendaki kedinasan dari seluruh aparatnya adalah perilaku yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum positif, maka apabila ternyata ada oknum yang melakukan tindakan seperti ini, maka sudah menjadi komitmen tegas dari Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI Nurdin Zainal MM, untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. "Pada berbagai kesempatan, Pangdam XVII/Trikora selalu menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk menghormati hukum-hukum positif yang ada, termasuk hal ini ilegal logging atau ilegal lainnya seperti ilegal fishing, ilegal trading," ujarnya. Bahkan, Kodam XVII/Trikora juga komitmen pada penjagaan lingkungan hidup di Papua, hal ini diwujudkan pada saat penerimaan dan pelepasan pasukan penugasan. Ini bukan retorika, sebab mereka sebelum meninggalkan Papua selalu diperiksa oleh petugas-petugas yang memiliki kewenangan itu, bahkan di luar kesatuan yang mau memeriksa dipersilahkan. Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima kasih bila mitra pers maupun masyarakat pada umumnya memberikan data tentang dugaan apabila ada oknum yang melakukan illegal logging. "Tolonglah, sampaikan nama siapa, kesatuan dimana dan bagaimana kejadiannya, sehingga nanti dengan data yang ada kita bisa lakukan tindakan hukum yang relevan. Kalau hanya misalnya dugaan, terus namanya tidak jelas, kejadiannya tidak jelas, bagaimana menindak lanjuti?," ujarnya. Terkait dengan dibentuknya Satgas Illegal Logging pusat yang akan tiba di Papua Minggu depan, Kapendam mengatakan, Kodam XVII/Trikora tetap melakukan kerjasama di bidang penegakan hukum yang baik dengan pihak manapun, supaya perilaku atau pola sikap benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Pejabat Jangan Ikut Terjerat Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua Komarudin Watubun secara tegas meminta supaya pejabat di wilayah Papua, jangan sampai masuk dalam lingkaran mafia Illegal Logging. Sebab selama masih ada pejabat yang terlibat sangat sulit untuk memberantas praktek-praktek penyelundupan kayu secara illegal yang saat ini mulai marak disorot dari berbagai kalangan. "Terutama pejabat kita di daerah, jangan sampai terbawa juga termasuk dalam mafia seperti itu, harus pikirkan daerah ini ke depan, saya sarankan supaya hentikan semua perijinan itu dan kemudia
[ppiindia] Hari Ini 27 Kota Digoyang Demo
http://www.indomedia.com/bpost/022005/28/depan/utama1.htm Senin, 28 Februari 2005 00:54:21 Hari Ini 27 Kota Digoyang Demo Jakarta, BPost Sekitar 27 kota di Indonesia, Senin (28/2) hari ini akan digoyang demonstrasi besar-besaran berkait rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM), Maret mendatang. Dari 27 kota yang akan digoyang oleh kekuatan Forkot dan elemennya, itu di antaranya, Medan, Palembang, Padang, Jambi, Lampung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jogjakarta, Bali, Flores, Menado, Makassar, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin dan sejumlah kota lainnya. "Untuk kali ini demonstrasi tak mengonsentrasikan diri di satu titik, tapi menyebar di banyak titik. Kemungkinan besar demo akan ekstrim," kata Adian Napitupulu, aktifis Forkot, Minggu (27/2). Ditegaskan dia, jika Presiden Yudhoyono tetap nekat menaikkan BBM, tidak menutup kemungkinan dia akan jatuh dari kursi kekuasaannya menyusul presiden-presiden terdahulu. Alasannya, kenaikan BBM selama ini menjadi isu yang sangat sensitif. "Besok kita dan seluruh jaringan akan bergerak dan kita akan demo lima sampai enam hari terus menerus. Kalau Yudhoyono tidak percaya, silakan coba saja," tandas aktivis itu. Meski kenaikan BBM terkait Pertamina, namun Forkot menurut Adian tidak akan melakukan aksinya di gedung milik pemerintah itu. Alasannya, Pertamina tidak ikut bertanggung jawab dalam menaikkan harga BBM. "Justru yang kita demo pemerintah karena 60 persen saham Pertamina dikuasai pemerintah. Jadi, kalau ada yang demo Pertamina, itu upaya untuk menggeser isu seolah-olah Yudhoyono tidak bersalah," tuturnya. Menurut dia, harga BBM dinaikan tidak lebih meningkatkan jumlah uang yang akan mereka korupsi. Artinya, "ketika harga BBM dinaikkan, minimal akan ada Rp70 triliun lagi uang yang akan dikorup," urai Adian. Padahal, menurut perhitungan Kwik Kian Gie, satu liter bensin biaya produksi dan distribusinya cuma Rp540 rupiah. Artinya, tanpa harus macam-macam pemerintah sudah diuntungkan Rp1.270 per liter. "Jadi yang dimaksudkan pemerintah itu adalah selisih harga jual antara BBM di Indonesia dengan di Singapura. Itu bukan subsidi, itu selisih harga jual. Jadi, tak ada alasan yang sangat masuk akal dan logis menaikan harga BBM," tandasnya. Direktur YLKI Indah Sukmaningsih mengungkapkan, kenaikan harga BBM pasti akan menyakitkan rakyat. Karena itu dia berharap pemerintah menyiapkan solusinya untuk menghilangkan rasa sakit itu. "Tidak ada satupun pemerintah yang berani menanggung dengan naiknya BBM tidak dibarengi kenaikan listrik, transpor dan sebagainya. Pasti itu sakit. Kita berharap pemerintah tidak mencari gampangnya saja," jelas dia. Biasanya, lanjut Indah, yang paling gampang dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan dana subsidi BBM kepada masyarakat. Indah juga menyinggung hitung-hitungan Kwik Kian Gie yang meragukan kebenaran subsidi BBM. Seharusnya, hitung-hitungan subsidi itu harus diungkapkan secara transparan kepada masyarakat dan DPR. "Termasuk konpensasi yang akan diberikan ke rakyat. Konpensasinya seperti apa? Harus ada instrumennya, lewatlah APBN. Sehingga kalau diselewengkan sudah ada instrumennya dan harus ada sanksinya. Nggak kayak sekarang diurut siapapun mereka semua melakukan (KKN). Yang membingungkan apakah subsidi itu anggaran untuk pembangunan atau untuk rakyat?" tanya Indah. Naik 29 persen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yugiastoro menyatakan, pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM sekitar 29 persen yang akan diumumkan Maret. "Pemerintah telah menyediakan dana kompensasi untuk masyarakat miskin sebesar Rp10 triliun," ucap Yusgiantoro, di di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan tadi. Sasaran dana itu meliputi bantuan untuk pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan beras murah (raskin). Rencana pemerintah (menaikkan BBM) ditentang sebagian besar fraksi di DPR RI. Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu parpol pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan ikut menolak. "Momentum kenaikan BBM untuk saat ini kurang tepat," ujar Pjs Presiden PKS Tifatul Sembiring. Sedangkan Soetardjo Soeryoguritno dari PDIP mengatakan, "Kita lihat SBY belum siap menerima konsekuensi politik kenaikan BBM." Berbeda orang-orang di parlemen, sejumlah tokoh nasional lintas bidang kepakaran secara khusus memasang iklan di harian Kompas edisi kemarin. Isinya justru mendukung penghentian subsidi BBM. Penghentian subsidi berarti, mendukung kenaikan harga BBM. Mereka yang mendukung, antara lain, Todung Mulya Lubis (pengacara), Gunawan Mohammad (pers), Ayu Utami (novelis), Frans Magnis Suseno (rohaniwan), Fikri Jufri (wartawan senior), Lin Che Wei (ekonom), Ulil Abshar Abdala (Jaringan Islam Liberal), Rahman Tolleng (tokoh intelijen), Sofyan Wanandi (pengusaha), Hadi Susastro (ekonom), Agus Sudibyo (peneliti), dan Anggito Abimanyu (birokrat). "Sebab subsidi selama ini salah sasaran. Juga, menyenangkan penyelundup minyak," demikian bunyi iklan bersama para
[ppiindia] Agamawan dan Problem TKW
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/28/opini/1580637.htm Senin, 28 Februari 2005 Agamawan dan Problem TKW Oleh Khamami Zada TENAGA kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sejak dulu menghadapi banyak masalah. Sejak pemberangkatan hingga di negara tujuan, mereka selalu mendapatkan masalah, dari penipuan menjelang pemberangkatan, dilacurkan, ditelantarkan di luar negeri, disiksa dan diperkosa majikan, hingga beberapa tewas mengenaskan. Aspek tak adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) kita di luar negeri merupakan persoalan krusial yang terus muncul, dan tak pernah terselesaikan oleh pemerintah. Fenomena seperti ini sudah lama berlangsung, baik di Arab Saudi, Malaysia, Singapura, maupun Korea Selatan. Bahkan disinyalir, problem TKI/TKW kita merupakan sindikat amat rapi dan kuat, melibatkan calo, majikan, dan aparat kedua negara: Indonesia dan Malaysia. Tragisnya, banyak TKW kita yang pulang nama, tewas mengenaskan di negeri perantauan. Padahal, mereka berjuang untuk menghidupi keluarganya agar keluar dari problem kemiskinan yang selalu mengimpit mereka. Di desa mereka tinggal, tidak ada pekerjaan yang mampu menopang kehidupan sehingga mereka rela meninggalkan keluarga dan kampung halaman demi mendapatkan ringgit, dinar, yen, dan dollar. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja membuat mereka rela mendapat perlakuan diskriminatif dengan menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, atau pelayan toko. Di tengah persoalan TKI yang terus muncul, kita disibukkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri tanpa mahram. Peneguhan fatwa yang sudah dikeluarkan sejak Juli 2000 itu merupakan langkah tidak strategis di tengah upaya solusi alternatif bagi perlindungan hukum yang mesti didapat para TKI/TKW. Meski upaya ini dimaksud untuk mencegah problem yang selama ini dihadapi TKW asal Indonesia yang sering diperlakukan tidak adil dan diskriminatif di rantau, seperti disiksa, diperkosa, tidak dibayar gajinya, tetapi fatwa haram menjadi problem baru bagi sistem ketenagakerjaan di Tanah Air. Padahal, perlindungan hukum menjadi kunci utama persoalan TKI di luar negeri. Dalam kondisi demikian, apa lacur kita melarang mereka kembali bekerja di luar negeri hanya karena ada doktrin agama yang melarang perempuan keluar rumah tanpa ditemani mahram (semacam pendamping perempuan yang berasal dari keluarganya). Fatwa itu terkesan ingin membebaskan problem yang selama ini dihadapi TKW; disiksa, diperkosa, dan dibunuh majikan. Namun, semua itu tidak bisa menyelesaikan masalah karena problem TKW kita di luar negeri lebih kompleks. Fatwa haram tidak membuat mereka jera bekerja di luar negeri. Di sinilah, agama seharusnya dapat mentransformasikan nilai-nilai ajarannya dalam dimensi lebih nyata, realistis, dan kontekstual. Jadi, tidak sekadar berbicara hitam dan putih, tetapi juga bagaimana solusi yang ditawarkan dalam setiap menghadapi masalah. Problem TKW kita TKI/TKW kita sering disebut pahlawan devisa. Merekalah yang bekerja keras meski jauh dari keluarga dan kampung halaman untuk mendapatkan rezeki, mereka juga yang mendatangkan devisa signifikan bagi bangsa Indonesia. Bayangkan, pahlawan devisa ini menyumbangkan pendapatan nasional satu miliar dollar AS. Tak heran jika keberadaan mereka tidak serta-merta membawa masalah bagi negara, tetapi juga memberi nilai positif bagi pendapatan negara. Meski demikian, ada problem mendasar yang dihadapi para TKI/TKW kita di luar negeri. Pertama, secara individual, mereka dibelenggu masalah kemiskinan sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Maka apa pun fatwa yang dikeluarkan MUI, tidak mampu menghentikan niat mereka kembali ke negeri perantauan. Bagi mereka, fatwa hanya sekadar pandangan keagamaan yang tidak kontekstual. Yang mereka pikirkan, bagaimana menghidupi keluarganya. Kedua, perundang-undangan kita belum mampu memberi jaminan perlindungan hukum bagi pekerja di luar negeri agar mereka bisa nyaman bekerja dan mendapat perlindungan hukum. Political will pemerintah untuk mau mengurusi mereka (tidak hanya mengambil keuntungan finansial/devisa) menjadi entry point bagi upaya penyelesaian problem TKW/TKI. Sebagai warga negara, mereka memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dan HAM dari pemerintah di mana pun berada. Lihat saja bagaimana bekerja kerasnya Pemerintah Filipina dalam melindungi TKW-TKW mereka yang bermasalah dengan hukum. Mereka memiliki komitmen perundang-undangan yang jelas tentang perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Dalam konteks tenaga kerja di Malaysia, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki kesepakatan dengan Pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan problem TKI. Akta Imigresen 1154/2002 menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menindak TKI ilegal, tetapi juga perusahaan/majikan yang mempekerjakan mereka. Dengan komitmen ini, perlakuan diskriminatif
[ppiindia] Bermimpi Pendidikan Gratis
http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/28/opi4.htm Senin, 28 Februari 2005WACANA Bermimpi Pendidikan Gratis Oleh: Sukirman DALAM rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah, satu di antaranya melalui peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rencana Program Pembangunan Nasional (Propernas) di mana dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan school based management dan community based participation. Melalui pendekatan ini diharapkan pendidikan di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat diharapkan juga berpartisipasi dalam menangani permasalahan dan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijaksanaan pendidikan nasional. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Terlepas dari kebijakan pemerintah tentang manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis masyarakat, sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar anak-anak usia sekolah bisa menikmati pendidikan secara keseluruhan, karena tidak semua orang tua siswa mampu membiayai pendidikan putra-putrinya. Mengapa harus mengikuti pendidikan, kalau untuk makan saja masih menunggu uluran tangan dari orang lain. Bagaimana dengan kondisi orang tua siswa yang datang ke sekolah hanya dengan berpakaian seadanya, jalan kaki atau naik becak, dengan satu tujuan yaitu membayar sumbangan pendidikan semurah-murahnya dan jika perlu dibebaskan. Pada umumnya, siswa-siswi yang berkemampuan rendah berasal dari orang tua yang kemampuan ekonominya berada di bawah pendapatan per kapita nasional. dan yang perlu menjadi perhatian adalah ternyata dari mereka itu sebagian besar memperoleh pendidikan di sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Padahal dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Berdasarkan pasal 34 ayat 2 jelas merupakan tindakan positif untuk mengantisipasi orang tua siswa yang tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga putra-putrinya tetap bisa sekolah. Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada, masih banyak anak-anak putus sekolah, dan lebih senang membantu orang tua untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga. Ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi, baik oleh pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Sekarang akan muncul permasalahan baru, mampukah pemerintah menyelenggarakan pendidikan tanpa memungut biaya dari orang tua siswa, atau dengan kata lain, gratis, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Kompensasi BBM Pemerintah dalam salah satu programnya adalah menaikkan harga BBM yang tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Subsidi yang diberikan pemerintah sudah terlalu besar, padahal kekuatan keuangan negara sangat terbatas. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa pemerintah akan meyediakan pelayanan gratis untuk pengobatan di rumah sakit kelas tiga dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi keluarga miskin, sebagai kompensasi pencabutan subsidi harga bahan bakar minyak. Ini merupakan janji seorang menteri yang juga kepala Bappenas, mudah-mudahan bukan hanya sekadar basa-basi untuk meredam masyarakat agar tidak bergejolak dengan adanya kenaikan BBM. Walaupun bidang pendidikan termasuk salah satu yang dibiayai dari dana kompensasi BBM, namun jangan sampai hanya sekadar sebagai alasan agar masyarakat miskin betul-betul bisa menikmati bantuan tersebut. Perlu diketahui bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM pasti akan memengaruhi sektor lain yang dirasakan oleh masyarakat kecil, karena kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan transportasi jelas akan menjadi rintangan dalam kehidupan. Bidang pendidikan bisa teratasi, tetapi bagaimana mereka berangkat ke sekolah, makan setiap harinya, peralatan pendidikan dan sebagainya yang sekarang sudah mulai merambat naik harganya di pasaran. Akan menjadi semakin prihatin lagi adalah dampak dari kenaikan harga BBM. Selama ini pencabutan subsidi harga BBM hanya akan dinikmati oleh masyarakat kelompok atas, karena mereka tidak terpengaruh oleh kenaikan harga BBM, mau dijual berapa pun pasti bisa membayar. Masyarakat atas tidak harus menanggung penambahan beban sendiri, sebab mempunyai kemampuan untuk membagi beban itu kepada orang lain, termasuk kelompok masyarakat bawah. Kemudian setiap kali dilakukan pencabuan subsidi BBM, maka bebannya akan berlaku sama bagi seluruh anggota masyarakat, padahal banyak kelompok mene
[ppiindia] Tet and remembrance of the dead New Feature
Tet and remembrance of the dead New Feature Brennon Jones International Herald Tribune Monday, February 28, 2005 Vietnam II HO CHI MINH CITY The end of April marks the 30th anniversary of America's defeat in Vietnam, and many U.S. veterans are expected to return there, heads filled with memories of the war and, undoubtedly, of former comrades killed or lost in action. . The Vietnamese pay special respect to their own dead on Tet, the Lunar New Year, which fell earlier this month. Finally, after three long decades, this year's holiday saw an increase in the honoring of South Vietnamese soldiers who died in the war fighting alongside U.S. forces. . In the "dark years" after the Communist victory, the Vietnamese government dismissed such dead combatants as puppets of the former Saigon regime. While elaborate cemeteries were built to honor Communist soldiers, the South Vietnamese dead were accorded pariah status. Their cemeteries were neglected, dishonored, sealed off or built over. . For many years, most relatives of dead South Vietnamese soldiers made little effort to visit their graves. Large numbers were "Viet Kieu," Vietnamese who fled into exile after the fall. But even those who stayed kept away, to avoid being tainted in the eyes of Hanoi officials. Besides, with the Vietnamese economy in shambles, most were too poor to travel to distant cemeteries or to pay to maintain the graves. . One wholesale casualty was the old military cemetery in Go Vap, a northern Saigon district. It was turned into an industrial park. Another was Mac Dinh Chi, the bucolic European cemetery in the heart of Saigon. It had been the resting place not just of French colonialists and their Vietnamese supporters, but of Ngo Dinh Diem, the onetime South Vietnamese president, his scheming brother, Ngo Dinh Dzu, and even François Sully, the French correspondent who wrote for Time magazine. It is now a park and playground. . The former national military cemetery in Bien Hoa is the one that is seared into my own memory. Created in the mid-1960s, it is the resting place for thousands of South Vietnamese soldiers killed in the latter phase of the war. As part of the crew for the documentary "Hearts and Minds," I visited it in 1972. We filmed the shattered bodies of young soldiers in the cemetery's morgue, and long rows of hollow graves waiting to be filled with what seemed an endless stream of arriving dead. We also documented one family's anguish as it buried one of its own. . The experience has haunted me ever since, and after I began returning to Vietnam several years ago, I revisited that cemetery. The first time, in late 2002, I was shocked at its condition. Cattle grazed in the high grass between shattered and neglected tombstones, and the narrow roadways between cemetery sections were being mined for soil by a nearby brick factory. . In January, however, I discovered a remarkable transformation. With Tet approaching, countless graves were substantially rebuilt and freshly painted. New planting abounded. . Local residents told me that Viet Kieu and other Vietnamese are increasingly arriving at the cemetery. They are more prosperous now, and they know that the Hanoi government in recent years has quietly taken an increasingly lenient approach toward the cemeteries of these former South Vietnamese soldiers. It's a promising start to what I hope will lead one day to full reconciliation. . On a visit to Bien Hoa, I talked with the wife and daughter of Nguyen Hang Anh, a soldier who was killed in the Delta in 1974. Their home is in Quang Ngai Province, in far-off central Vietnam. This was their first opportunity in 31 years to make what had previously been a prohibitively expensive trip to visit Anh's grave. "Until now, we have been too poor to travel here," his wife told me, as they bent over his grave burning a Tet offering to his spirit. It included an expensive new shirt and pants, still in their wrappings. . Before I left the cemetery I gave some money to two old women, caretakers of the graves for relatives of the dead who can't make the trip to the cemetery themselves. I asked them to upgrade a few neglected graves on my behalf. "Chuc Mung Nam Moi," I said. "Happy New Year!" . I meant it for those fallen South Vietnamese soldiers, may they rest in peace. But I also meant it for all those young Vietnamese, from the north and the south, who made the ultimate sacrifice, right or wrong, in a sad and tragic conflict. I hope come April 30, Americans will remember each and every one of them, just as we do our own. . (Brennon Jones was a journalist and social worker in South Vietnam from 1969 to 1971.) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/N
[ppiindia] Oil prices are too high, says Opec
http://thestar.com.my/services/printerfriendly.asp?file=/2005/2/27/business/10277879.asp&sec=business The Star Online > Business Sunday February 27, 2005 Oil prices are too high, says Opec SINGAPORE: Indonesian oil minister Purnomo Yusgiantoro said the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (Opec) ministers had formed a rough consensus that oil prices were too high, the International Herald Tribune reported yesterday. Purnomo also confirmed his government would hike fuel prices 29% and said an international oil firm had reported that a major new field had been found in his country, the newspaper said. Purnomo cautioned that Opec ministers would not necessarily agree to increase production at their next meeting in Iran on March 16 because they knew oil demand tended to drop in the northern spring. But, in comments matching those made by another Indonesian official on Friday, he said current oil prices were too high. "They have got to be lower than what we see today, because even Opec doesn't like to see the high oil prices," the newspaper quoted Purnomo, Indonesia's representative at Opec and a former Opec head, as saying in an interview. Purnomo said he would like Indonesian oil prices to drop to around US$35 a barrel by late spring. A senior Indonesian energy ministry official, Iin Arifin Takhyan, said on Friday that current world oil prices at around US$50 a barrel were too high but also said Opec did not need to cut production heading into the spring. High oil prices do not help Indonesia because falling production from ageing fields mean in some months it is a net importer of crude. The government also faces high subsidy payments when oil prices rise. Confirming comments by Indonesian lawmakers, Purnomo told the newspaper his government planned to announce a 29% increase in retail prices for gasoline and diesel. Purnomo said the hike, which he acknowledged was likely to trigger street protests, would be announced tomorrow night. Indonesia's poor pay only 700 rupiah (7.6 US cents) per litre for kerosene, less than half the retail market price of 1,800 rupiah per litre charged to the corporate sector. He declined to give details of the major oil find that had been reported by an oil company. However, he said recent discoveries should add 300,000 barrels per day to Indonesia's annual production for several years, allowing the country to maintain overall production above a million barrels per day. Indonesia has begun a review of its membership in Opec because of questions about whether it can maintain its status as a net exporter of crude oil. - Reuters [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: [ppiindia] Jelajah ke masa lampau: Manusia-manusia raksasa
Manusia raksasa itu hoax. - Original Message - From: "radityo djadjoeri" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Monday, February 28, 2005 9:40 AM Subject: [ppiindia] Jelajah ke masa lampau: Manusia-manusia raksasa > > Jelajah ke masa lampau: Manusia-manusia raksasa > > Silakan beri komentar di: http://zamanku.blogspot.com > > Beberapa waktu lalu, sempat didiskusikan tentang ukuran tubuh Adam dan > manusia-manusia di masa lampau. Menurut kisah-kisah yang beredar luas, ada > yang memperkirakan tubuh Adam setinggi pohon kelapa, ada juga yang bilang > 60 hasta. Bandingkan dengan tinggi manusia zaman sekarang yang 'cuma' 1.5 > m - 2.5 m - tergantung ras (kurang atau lebih dari itu dianggap abnormal). > Kalau dalam cerita-cerita rakyat, mungkin bentuknya menyerupai raksasa > (butho). Bedanya, 'si butho' adalah tokoh antagonis yang jahat, suka > mengganggu manusia. Dalam cerita pewayangan, tokoh tinggi besar juga > sering tampil dalam lelakonan. > > Benarkah manusia di masa lampau memang berukuran raksasa? Konon selain > jangkung, umur mereka juga panjang hingga ratusan tahun. Dari hasil temuan > arkeologis selama ini, memang belum pernah tergali satu pun fosil manusia > berukuran raksasa. Yang ada, malah temuan fosil 'hobbit' di Pulau Flores, > NTT. Entah kelak, siapa tahu? Toh belum semua rahasia alam terkuak. > > Di beberapa kitab suci agama langit disebut sosok raksasa bernama Goliath > saat zaman David (Daoed; Dawoed; Nabi Daud). Kita semua tahu, David adalah > penerima 'wahyu Tuhan' berbentuk kitab suci Zabur (Mazmur). Pada deretan > Nabi sesuai ajaran Islam, Daud adalah Nabi sebelum zaman Nabi Sulaeman > (Solomon; Salomo) yang diperkirakan hidup 950 SM, dan Nabi setelah > Zulkifli (Yehezkiel; Ezekiel). > > Genesis mencatat sejumlah kisah manusia berukuran raksasa, baik sebelum > masa air bah - zaman Nabi Nuh (Noah) - maupun sesudahnya. Epik Daud vs > Goliath bersumber pada tradisi Yahwist. Dalam epik tersebut tercatat > beberapa suku bangsa yang masih keturunan raksasa, tetapi bukan suku > Filistin (sekarang Palestina). > > Lalu ada juga posting yang beredar luas di milis tentang temuan kerangka > manusia raksasa di sebuah gurun pasir di Arab Tenggara. Namun banyak orang > menilai bahwa itu 'hoax' - informasi palsu. Lampiran fotonya diperkirakan > sebuah hasil rekayasa digital. Oleh pengirimnya, cerita ini dibumbui > dengan tebaran ayat Al-Quran yang menyebut tentang kaum 'Ad (zaman Nabi > Hud). Untuk konfirmasi mungkin bisa menghubungi perusahaan minyak ARAMCO. > > __ > Berikut tanggapan tentang topik ini: > > Prawono > email: [EMAIL PROTECTED] > > Sebuah Hadits tentang berkurangnya tinggi manusia sejak Adam hingga > sekarang. Disebut apakah ini ? > > Rasulullah SAW bersabda : Allah menciptakan Adam dalam bentuknya > setinggi 60 hasta. Setelah menciptakannya, Allah berkata : Pergilah dan > ucapkanlah salam kepada kelompok itu, yaitu beberapa malaikat yang sedang > duduk, dan dengarkanlah apakah jawaban mereka karena itulah ucapan selamat > untukmu dan keturunanmu. > Maka Adam pergi menghampiri lalu mengucapkan: "Semoga keselamatan > menyertai kalian". > > Mereka menjawab: "Semoga keselamatan dan rahmat Allah menyertai kalian". > Mereka menambahkan kalimat "Rahmat Allah". > Maka setiap orang yang memasuki surga itu seperti bentuk Adam yang > tingginya 60 hasta. Seluruh makhluk setelah Adam terus berkurang > tingginya sampai sekarang. > > (Hadits Riwayat Bukhori-Muslim no. 1621, klasifikasi hadits Marfu') > > _ > > Wida Y. > email: [EMAIL PROTECTED] > > Nabi Muhammad SAW bersabda: "Bahwa tubuh manusia dari Nabi Adam AS hingga > hari kiamat itu bertambah kecil." > Menurut saya, tidak akan lagi berubah bentuk. Hanya bertambah kecil. > WalLaahu a'lam. > > Tanggapan Ade Kim Hook untuk Wida Y. > email: [EMAIL PROTECTED] > Muhammad itu keliru, maklum saja dengan segala kekurangannya. Yang > sebenarnya terjadi pada morfologi manusia, justru manusia sekarang ini > tambah tinggi dan besar bentuk tubuhnya. Contoh, berkat gizi dan makanan, > orang Jepang tambah tinggi badannya. Hal itu bukan rahasia lagi. > > Bukan, bukan wallahu a'lam, tapi ini soal kepastian. Semakin gizi > bertambah baik, manusia itu akan berubah gennya secara bertahap. > > ___ > Handita MB > email: [EMAIL PROTECTED] > > Ia memberi info lengkap tentang manusia raksasa di masa lampau menurut > Genesis. Berikut laporan tentang manusia raksasa dari catatan ratusan > tahun SM: > > Sebelum banjir Nuh > Kej. 6:4 Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada > aktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan > manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi ereka; inilah > orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang > kenamaan. > > Setelah banjir, era hakim-hakim dan Daud. > > 2Sa. 21:16 Yisbi-Benob, yang termasuk keturunan raksasa--berat
[ppiindia] AS Mulai Kembali Program IMET di Indonesia
http://www.gatra.com/artikel.php?id=53437 AS Mulai Kembali Program IMET di Indonesia Washington, 27 Februari 2005 12:06 Amerika Serikat memutuskan untuk memulai lagi program pelatihan militer bagi personil-personil TNI yang dibekukan sejak 1992, kata Deplu AS, hari Sabtu (Minggu WIB). "Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice telah menetapkan bahwa Indonesia telah memiliki persyaratan legislatif memuaskan untuk memulai lagi program penuh Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET)," kata jurubicara Deplu AS Richard Boucher lewat sebuah pernyataan tertulis. Partisipasi Indonesia dalam program-program IMET dihentikan sejak 1992 ketika terjadi insiden Dili, Timor Timur, pada 12 November 1992. Ketentuan itu diperkuat lagi ketika TNI dicurigai berada di belakang kekerasan pihak pro-integrasi Timtim September 1999 setelah jajak pendapat. Meski masih banyak anggota Kongres AS yang berusaha memperpanjang penghentian program itu bagi TNI, namun setelah Washington melancarkan perang melawan terorisme global kebutuhan untuk menyertakan Indonesia di dalamnya semakin mendesak. [EL, Ant] [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Tolak Kenaikan BBM
http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7281&PHPSESSID=b643a05a28aad0e8382f7fddfa12ad97 Tolak Kenaikan BBM By redaksi Sabtu, 26-Februari-2005, 08:23:0357 clicks Rencana pemerintah mencabut subsidi sebesar Rp70 triliun, dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menyulut protes dari berbagai kalangan di penjuru daerah. TANJUNGPINANG-Di Kepri, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjungpinang, Jumat (25/2) sekitar pukul 10.00 WIB, mulai melancarkan protesnya. Mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kepri, mendemonstrasi rencana kenaikan harga BBM tersebut. Massa HMI datang ke gedung DPRD Kabuaten Kepri dengan berjalan kaki. Meskipun, ada beberapa sepeda motor, namun mereka lebih memilih berjalan kaki dan menuntun sepeda motornya menuju gedung Niram Dewa sebagai wujud protes. Selain membawa atribut bendera HMI, massa yang langsung disambut Ketua DPRD kabupaten Kepri Dalmasri Syam itu, menggelar poster-poster yang intinya menolak rencana kenaikan BBM. Berbagai atribut masyarakat kecil, seperti petani, diusung mahasiswa sebagai simbol protes bahwa yang akan menghadapi kesulitan atas kenaikan BBM adalah masyarakat bawah. Koordinator aksi HMI, Suryadi, dalam orasinya mengatakan, BBM merupakan suatu kebutuhan manusia dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap peningkatan harga-harga kebutuhan pokok lainnya, yang berakibat akan semakin menyengsarakan masyarakat. Suryadi menjelaskan, pemerintah dalam hal ini bersembunyi di balik rencana ingin mengentaskan kemiskinan dengan menaikkan harga BBM. ''Pemerintah berniat mencabut subsidi Rp70 triliunnya yang akan dialihkan pada program konvensasi penduduk miskin, melalui jalur pendidikan dan kesehatan. Tapi hasilnya justru akan sangat semakin menyusahkan rakyat,'' tegas Suryadi. Suryadi mempertanyakan, rakyat mana yang masuk dalam program ini. Selain itu, adakah sanksi dari dan untuk pemerintah sendiri jika penyaluran dana tersebut ternyata gagal dilaksanakan. HMI menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang bertujuan membantu masyarakat kecil, justru terbalik. Kebijakan ini, sebaliknya, tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, karena akan berdampak terhadap kenaikan harga barang yang justeru bakal tak terjangkau oleh masarakat. Terkait dengan penolakan harga BBM oleh HMI, Ketua DPRD Kepri Dalmasri Syam mengungkapkan dukungannya. Penolakan rencana kenaikan harga BBM, menurut Dalmasri, ternyata juga ditentang oleh pihak DPR RI. Artinya, penolakan kenaikan harga BBM direspon oleh perwakilan masyarakat di legislatif. Secara kelembagaan, kata Dalmasri, pihaknya juga akan menyampaikan surat ke pemerintah pusat terkait penolakan harga BBM ini. (cnt) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Puluhan Korban Longsor Mengamuk
http://www.indomedia.com/bpost/032005/1/nusantara/nusa1.htm Selasa, 01 Maret 2005 01:58:38 Puluhan Korban Longsor Mengamuk Cimahi, BPost Puluhan korban longsoran sampah di Leuwigajah mengamuk. Mereka memecahkan kaca-kaca kantor tempat pembuangan sampah (TPA) Leuwigajah, Senin (28/2). Selain kaca-kaca kantor, mereka juga berhasil memecahkan kaca ukuran timbangan sampah. Warga yang mengamuk ini tidak puas karena tidak bisa berdialog dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang mengunjungi lokasi bencana. Warga mendatangi Kantor TPA berjalan kaki dari TPA kawasan Cireundeu yang jaraknya sekitar 2 kilometer. Sepanjang perjalanan mereka juga berteriak-teriak memaki pemerintah dan aparat, "Pemda hanya janji-janji, korban yang mati bukan binatang tapi orang jadi ajaklah keluarganya bicara." Begitu sampai di depan kantor TPA, warga langsung menyerbu sambil memukul kaca-kaca kantor menggunakan kayu dan melemparkan batu bata yang banyak berserakan di dekat kantor. Sementara sekitar 7 aparat yang memakai baju tentara dan polisi langsung menyelamatkan diri takut terkena amukan massa. Emosi warga memuncak, beberapa di antaranya berteriak "bakar saja, bakar", dan ada juga yang mengelilingi kantor itu mencari bahan bakar. Namun untungnya sekitar 30 aparat dari Dalmas yang hendak pulang meninggalkan lokasi langsung turun kembali untuk mengamankan suasana. Rencana pembakar kantor TPA pun tidak terlaksana. "Pemda hanya janji-janji saja. Semua aparat juga goblok. Katanya warga diundang ke TPA daerah Cireundeu ini agar bisa berdialog dengan wakil presiden. Malah Dandim juga sudah pesan agar pertanyaan dan unek-unek yang dibicarakannya dilontarkan secara sopan. Tapi mana buktinya?" tutur Agus Suwardi warga RT 02/09 Kampung Cilimus, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar usai melempar kantor TPSA. Warga yang diundang itu, menurut Agus, diperkirakan sekitar 40 orang yang terdiri dari para ketua RT, RW dan tokoh masyarakat. Sedangkan jumlah warga yang hanyut dalam emosinya hingga mengamuk dan menghancurkan kantor TPA hanya sekitar setengahnya. "Bagaimana tidak kesal, kita itu datang ke sini dijemput pakai mobil polisi. Lalu menunggu dari jam setengah dua belas di sini, tapi wapres itu datang hampir jam dua. Kami sudah rela meninggalkan keluarga yang sakit, tapi nyatanya hanya janji saja," tuturnya lagi. Kekesalan serupa juga dikatakan Endang Suheri warga RT 03/08 Kampung Cilimus, Batujajar Timur/Batujajar. Bahkan Endang yang sempat mengejar Wapres hingga naik mobilnya itu mengakui sangat kesal sekali, karena tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya kepada Wapres. Aparat kepolisan akhirnya berhasil menenangkan emosi massa. Maka warga pun diangkut kembali tempat pengungsiannya di SDN Batujajar II menggunakan kendaraan Dalmas.JBP/tj/ddh Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Tokoh Muslim Bosnia Bertolak ke Den Haag Serahkan Diri
Media Indonesia Selasa, 01 Maret 2005 INTERNASIONAL Tokoh Muslim Bosnia Bertolak ke Den Haag Serahkan Diri SARAJEVO (AFP): Pemimpin tentara muslim Bosnia dalam perang Balkan pada 1990-an, Jenderal Rasim Delic, kemarin, meninggalkan Sarajevo untuk menyerahkan dirinya kepada pengadilan penjahat perang PBB di Den Haag, Belanda. Delic didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan serdadu Serbia Bosnia dan Kroasia Bosnia yang dilakukan para prajurit Islam asing yang tergabung dalam komandonya. PM Bosnia Adnan Terzic serta ratusan mantan prajurit Bosnia datang ke bandar udara Sarajevo untuk melepas keberangkatan Delic ke Belanda. "Jangan khawatir. Keadilan akan menang," kata Delic, 56, dengan sikap tenang kepada para pengantarnya. Dakwaan terhadap Delic diumumkan oleh pengadilan Penjahat Perang Internasional bagi negara bekas Yugoslavia (ICTY) pekan lalu. Dia dituduh melanggar hukum perang dengan "membunuh dan memperlakukan secara kejam tahanan-tahanan etnik Serbia dan Kroasia." Tuduhan itu sebelumnya dirahasiakan. Delic "tahu atau punya alasan untuk mengetahui bahwa semua kejahatan yang akan dilakukan atau telah dilakukan oleh anak buahnya dan dia tidak melakukan tindakan yang sepatutnya dan beralasan untuk mencegah aksi-aksi itu atau menghukum para pelakunya," demikian dakwaan pengadilan PBB di Den Haag itu. Dakwaan itu juga memasukkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh unit Al-Mujahid, yakni unit yang terdiri dari para pejuang dari negara-negara Islam yang membantu tentara Muslim Bosnia. Pada 1993-1995, puluhan tahanan perang Kroasia dan Serbia Bosnia tewas di dekat kota Travnik dan Vozuca, Bosnia tengah, oleh pejuang-pejuang Arab itu. Dalam dakwaan itu disebutkan, beberapa tahanan dipotong anggota tubuh mereka. Delic sebelumnya menolak bertanggung jawab atas semua tindakan anggota-anggota unit Al-Mujahid tersebut karena ada tiga tingkatan komando antara dirinya dan unit itu. Delic adalah pemimpin militer kedua Bosnia yang didakwa sebagai penjahat perang oleh ICTY, yang juga menangani kasus kejahatan perang para pemimpin Serbia dan Kroasia yang terkait dalam konflik pada 1990-an itu, termasuk mantan presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Senior Delic, Sefer Halilovic, juga telah menyerahkan diri kepada pengadilan PBB tersebut guna menghadapi dakwaan pembantaian terhadap 62 warga sipil Kroasia di dewa Grabovica dan Uzdol pada 1993. Halilovic diadili awal bulan ini. (HD/I-3) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Mau Pulang tidak Punya Ongkos
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/01/0105.htm Mau Pulang tidak Punya Ongkos TKI Ilegal Nekat Tinggal di Malaysia KUALA LUMPUR, (PR).- Ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal nekat bertahan tinggal di Malaysia kendati batas waktu amnesti sudah terlewati, pukul 0.00 waktu setempat. Arus TKI yang keluar ternyata masih di bawah perkiraan. Wartawan "PR" Agung Nugroho dari Kuala lumpur tadi malam (28/2) melaporkan, dari sejumlah pelabuhan penyeberangan yang menjadi titik pemulangan TKI ilegal yang memilih pulang tak lebih dari 20.000 orang. Padahal, menurut perkiraan baik pihak Malaysia maupun Indonesia, jumlah sisa TKI ilegal di yang ada di Malaysia mencapai sekira 200.000 orang. Di Port Klang yang merupakan pelabuhan terdekat dari Kuala Lumpur, sejak hari Minggu sampai Senin kemarin, jumlah TKI yang pulang ke Indonesia sekira 6.000 - 7.000 orang. Puncak kepulangan terjadi pada Senin malam kemarin yang merupakan penyeberangan terakhir rombongan TKI ilegal tersebut. Jumlah TKI ilegal yang pulang menggunakan kapal perang "KRI Tanjung Nuaviwe" milik TNI AL, ternyata hanya sekira 2.400 orang. Padahal kapal perang yang berangkat dari Port Klang itu berkapasitas 5.000 orang. Tidak penuhnya kapal milik TNI AL itu menjadi bukti soal masih banyaknya TKI ilegal yang nekat memilih di negeri jiran itu meski batas akhir amnesti telah berakhir. Tentang masih banyaknya TKI ilegal yang nekat tinggal di Malaysia, diakui Menakertrans Fahmi Idris yang ikut melepas keberangkatan kapal TNI AL ke Jakarta, Semarang dan Surabaya. Dia sendiri sempat merasa kecewa ketika melihat jumlah muatan kapal milik TNI AL yang ternyata isinya jauh di bawah kapasitas. "Padahal pemerintah Indonesia maupun Malaysia sudah berupaya maksimal. Pulang, pulang, pulang. Ternyata masih juga kurang diperhatikan," tutur Fahmi kepada "PR" saat dimintai tanggapan mengenai jumlah TKI ilegal yang berada di kapal TNI AL seraya geleng-geleng kepala. Kemarin, Fahmi Idris dan Dubes RI untuk Malaysia Rusdiharjo melepas keberangkatan kapal TNI AL ke Indonesia. Kapal itu akan melewati Selat Malaka-Laut Jawa dan sampai di Jakarta selama 2 hari, kemudian melanjutkan perjalanan ke Semarang dan terakhir Surabaya. Meski jumlah yang pulang jauh dari harapan, kesibukan tampak berlangsung saat rombongan TKI ilegal berdatangan dan naik ke kapal. Keluhan, tampaknya menjadi kata-kata terakhir ribuan TKI ilegal yang pulang dengan kapal TNI AL. Terutama ialah soal gaji, rupanya banyak diantara mereka yang gajinya belum dibayar akan tetapi terpaksa pulang. "Kami 90 orang gajinya belum dibayar selama 3 bulan. Di Jakarta, nanti kami akan mendesak pemerintah Indonesia untuk membantu kami menagih gaji," tutur Lukman, TKI ilegal yang bekerja di daerah Taman Sara Damai, Selangor yang bekerja di perusahaan (syarikat) "Alam Mega". Sedikitnya TKI ilegal yang memilih pulang juga terlihat di sejumlah titik penyeberangan lainnya. Di Pelabuhan Malaka dan Johor, TKI yang pulang ke arah Sumatera, juga tidak lebih dari 5.000 orang. Menakertrans Fahmi Idris sempat mengeluhkan soal sedikitnya jumlah TKI ilegal yang pulang mematuhi anjuran pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Kenyataan masih bertahannya ribuan TKI ilegal juga bisa menjadi potensi gangguan bagi hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Fahmi kepada wartawan menyadari hal itu. Apalagi nantinya setelah masa amnesti berakhir, pihak Malaysia, dibantu oleh para-militer Rela (Relawan Rakyat Malaysia), akan melakukan razia besar-besaran yang diikuti penangkapan-penangkapan. Untuk razia kali ini, sesuai UU 1154 yang merupakan dasar operasi itu, TKI atau TKA ilegal secara keseluruhan, akan langsung dijebloskan ke penjara imigrasi. Ishak Muhammad, Deputi Law Enforcement Imigrasi Malaysia menuturkan, batas akhir telah terlampaui dan pihaknya akan langsung melakukan operasi. Untuk TKW termasuk TKI yang kena razia akan langsung ditahan. Hukuman cambuk, denda dan penjara 5 tahun akan diberlakukan setelah 14 hari TKI/TKA ilegal itu ditahan. Pihak Malaysia sendiri tetap akan membawa mereka ke mahkamah (pengadilan) dan segala sanksi hukum akan diputuskan di mahkamah. "Itupun kita masih melihat persetujuan parlemen. Kita juga memberi kesempatan mereka memperoleh advokasi selama proses di mahkamah," tutur dia. Menakertrans Fahmi Idris secara tidak langsung juga mengingatkan pihak Malaysia soal pemberian sanksi. Dia meminta agar pihak Malaysia tetap memperhatikan HAM dan tidak semena-mena dalam memberlakukan sanksi. Sementara itu, di sela-sela kunjungan Fahmi ke Malaysia, "PR" memperoleh informasi kalau Menakertrans itu juga membawa pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditujukan kepada PM Abdullah Badawi. Pesan lewat surat itu intinya meminta agar Malaysia tetap bisa menjaga terpeliharanya hubungan baik, kasus TKI ilegal itu diingatkan supaya tidak menjadi penyebab terganggunya hubungan kedua negara tersebut. "Pak SBY tidak ingin ada hukuman cambuk da
[ppiindia] Mengapa Menjadi TKI Ilegal?
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104084 Mengapa Menjadi TKI Ilegal? Oleh Koirudin Selasa, (01-03-'05) Persoalan TKI selalu membuat sibuk Pemerintah Indonesia terutama terkait dengan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia yang jumlahnya mencapai 700.000 orang. Dalam memandang masalah TKI ini, seringkali pemerintah dan oknum-oknum hanya menjadikannya sebagai komoditas. Para TKI diperas devisanya, tanpa memberikan perlindungan yang memadai dan menciptakan birokrasi yang tidak korup dan mudah diakses. Setelah ditunda karena Pemerintah Malaysia ingin menghormati momentum Pilpres 2004 dan juga empati terhadap musibah tsunami, gelombang pemulangan (repatriasi) TKI ilegal dari Malaysia akan segera kembali dilakukan. Ini dilakukan setelah batas waktu masa amnesti, 31 Januari 2005 kemarin habis. Pemerintah kini dihadapkan masalah yang cukup pelik, yakni untuk menempatkan kembali TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. Bahkan menurut rencana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri akan berkunjung ke Malaysia pada 14 Februari 2005. Di situ Malaysia dan Indonesia diharapkan akan menandatangani nota kesepahamanan (Memorandum of Understanding - MoU) tentang hal tersebut. Diketahui bahwa dalam pertemuan bilateral pertama, November 2004, dibicarakan soal status TKI ilegal dan majikan. Saat itu, Pemerintah Indonesia meminta Malaysia supaya tidak hanya memberi sanksi kepada TKI ilegal, tetapi juga majikan yang mempekerjakan TKI itu seharusnya bertanggung jawab. Mengubah TKI ilegal menjadi legal bukanlah persoalan mudah. Birokrasi yang rumit sering terjadi justru di negara kita sendiri. Umumnya mereka menjadi ilegal karena untuk menjadi yang legal sangat mahal dan rumit. Dengan demikian agenda utama pemerintah seharusnya bertolak dari kenyataan seperti ini. Mereka harus mampu menjawab, mengapa mereka menjadi ilegal? Kalau jawaban pertanyaan ini tidak melegakan, maka langkah diplomasi apa pun antara Malaysia dan Indonesia tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Self correction bagi birokrasi Indonesia tampaknya merupakan hal yang mutlak. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan pernah menyatakan bahwa birokrasi di pemerintah daerah (Pemda) adalah biang keladi masalah TKI ilegal. Mantan Presiden Megawati dengan tegas menunjuk bahwa pemerintah daerah adalah biang kerok membanjirnya TKI ilegal ke Malaysia. Dalam sebuah pidato kenegaraan yang disampaikannya di depan DPR-RI, ia menilai sebenarnya sejak awal pemerintah daerahlah yang dapat mencegah munculnya TKI bermasalah, yaitu dengan melakukan pengetatan kelengkapan dokumen bagi calon TKI yang akan pergi bekerja ke luar negeri. "Sebagian besar sifat ilegal mereka hanya terkait dengan masalah kelengkapan dokumen-dokumen keimigrasian, yang sesungguhnya bisa ditangani dengan lebih baik oleh pemerintah daerah," katanya. (MI, Agustus 2004). Memang, persoalan TKI selalu membuat sibuk Pemerintah Indonesia terutama terkait dengan pemulangan TKI ilegal dari Malaysia yang jumlahnya mencapai 700.000 orang. Dalam memandang masalah TKI ini, sayangnya, seringkali pemerintah dan oknum-oknum hanya menjadikannya sebagai komoditas. Ia diperas devisanya, tanpa memberikan perlindungan yang memadai dan menciptakan birokrasi yang tidak korup dan mudah diakses. Persoalan buruh migran menjadi salah satu agenda penting dalam WCAR (World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia dan Related Intolerance) yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus - 7 September 2001 di Durban, Afrika Selatan. Oleh masyarakat internasional, buruh migran dianggap sebagai entitas sosial yang dalam sejarah kemanusiaan senantiasa menghadapi tantangan rasialisme, perbudakan, diskriminasi dan bentuk-bentuk tindakan intoleransi lainnya. Tetapi saat itu cukup disayangkan sebagai negara yang menjadi daerah asal buruh migran, RI kurang proaktif dalam perbincangan dan perdebatan masalah buruh migran di pertemuan tingkat dunia tersebut. Misalnya, kesempatan berpidato Menteri Kehakiman dan HAM RI, Prof DR Yusril Ihza Mahendra SH saat itu, selaku Ketua Delegasi RI di hadapan peserta konferensi, sama sekali tidak menyinggung masalah buruh migran Indonesia. Seakan bukan persoalan krusial. Justru Ms Gabriela Rodriguez, United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants (Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak buruh migran) memberi perhatian yang sangat khusus terhadap persoalan-persoalan buruh migran Indonesia. (Komnas HAM dan Tempo Interaktif, Kamis, 17/7/2004). Data Depnakertrans bidang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (P2TKLN) tahun 1991-2001, misalnya, menunjukkan, jumlah rata-rata penempatan TKI ke luar negeri per tahunnya mencapai 387.304 orang, dengan negara tujuan kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Pasifik, Eropa
[ppiindia] Nasib TKI di Perantauan Ada kolaborasi pengusaha dan penguasa?
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104083 Nasib TKI di Perantauan Ada kolaborasi pengusaha dan penguasa? Oleh Marzuki Achmad Selasa, (01-03-'05) Banyak perusahaan di Malaysia tidak mau membayar upah kepada para TKI. Atau, memberikan syarat-syarat kerja yang jauh dari standar. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pengusaha dan pengusaha Malaysia? Mereka mengeksploitir buruh atau tenaga kerja dari luar dengan ongkos yang murah. Mulai Selasa, 1 Maret 2005, hari ini, Pemerintah Malaysia berencana akan melakukan operasi pengusiran terhadap TKI ilegal. Pada operasi tersebut Malaysia akan mengerahkan puluhan ribu aparat keamanan dan sipil termasuk para relawan untuk menangkap ratusan ribu TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang masih berada di Malaysia. Selain ancaman pengusiran secara paksa, mereka yang tertangkap juga bisa dikenai sanksi hukuman sesuai hukum yang berlaku di negeri jiran tersebut. Selain ancaman hukuman denda berupa uang (bisa mencapai Rp 25 juta), TKI ilegal yang tertangkap bisa terkena ancaman hukuman cambuk, bahkan kurungan. Pemerintah Malaysia memang sudah menunda pendeportasian TKI ilegal hingga tiga kali sejak Agustus 2002. Penundaan yang ketiga berlaku pada tanggal 7 Februari 2005 dan setelah itu, Pemerintah Malaysia menerapkan Ops Nasihat yang menghimbau (merayu atau menasihati) para tenaga kerja asing yang tidak melengkapi dokumentasi resmi identitas dirinya agar segera pulang ke negara masing-masing hingga akhir bulan. Data dari Depnakertrans menyebutkan, hingga saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 250.000 TKI ilegal di Malaysia. Pemerintah Malaysia dibantu perwakilan Indonesia di Malaysia akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak para TKI ilegal agar pulang ke Tanah Air. Terkait dengan rencana tersebut, saya kira Pemerintah Indonesia harus proaktif melindungi TKI di Malaysia. Mereka sering kita juluki sebagai pahlawan devisa, karena mendatangkan banyak devisa. Kita tidak ingin membiarkan TKI di Malaysia dikenai sanksi denda, hukum cambuk, bahkan hukuman kurungan. Negara harus melindungi mereka. Kita memang tidak bisa ikut campur tangan terhadap hukum Malaysia, yang antara lain memberlakukan hukuman cambuk, yang terasa asing dan tidak dikenal dalam hukum di Indonesia. Namun demikian, pemerintah bisa terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah negara itu agar hukuman cambuk tidak diberlakukan. Yang tak kalah penting, pemerintah Malaysia harus memberikan pelayanan termudah bagi TKI ilegal dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Kini, kita masih menunggu hasil penegakan hukum dari Pemerintah Malaysia, menyangkut pembayaran gaji para TKI selama beberapa bulan. Kita memang sulit untuk membela kepentingan TKI ilegal karena Malaysia sebagai suatu pemerintah berhak menegakkan hukum yang dibuatnya. Kita hanya bisa berharap agar Pemerintah Malaysia memperlakukan TKI secara manusiawi dengan mempertimbangkan hak asasi TKI. Kita punya argumentasi untuk berharap seperti itu. Terus terang, banyaknya perusahaan di Malaysia yang tidak mau membayar upah kepada para TKI, kemudian memberikan syarat-syarat kerja yang jauh dari standar, itu merupakan bentuk kolaborasi antara pengusaha dan pengusaha Malaysia. Penguasa dan pengusaha Malaysia mengeksploitir buruh atau tenaga kerja dari luar dengan ongkos yang murah. Nyatanya, sudah jelas di depan mata, banyak pengusaha Malaysia memberikan upah yang rendah, jauh dari standar pekerja Malaysia, dengan jam kerja yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian syarat-syarat kerjanya jauh dari standar pekerja Malaysia. Meski begitu toh para pengusaha itu kini tidak mau membayar upah pekerjanya. Pekerja yang menuntut pun diancam ilegal. Ini bentuk-bentuk presser terhadap tenaga kerja yang sifatnya eksploitatif secara ekonomi. Pimpinan Serikat Buruh Malaysia (Malaysian Trade Union Contact) mengusulkan agar pekerja asing, termasuk pekerja asal Indonesia, diberikan hak untuk menjadi anggota serikat pekerja. Sehingga mereka dilindungi, sama dengan pekerja Malaysia. Dengan cara-cara yang ditempuh pengusaha Malaysia -- mempekerjakan tenaga kerja yang dokumennya tidak lengkap, dengan upah yang jauh lebih murah, dan dengan jam kerja yang jauh lebih tinggi -- timbul persaingan tidak sehat antara pekerja Malaysia asli dengan pekerja dari luar. Menurut Serikat Pekerja Malaysia, kondisi ini tidak fair. Di hadapan DPR, Pemerintah Indonesia menyatakan akan mengajukan tuntutan hukum (legal action) kepada majikan dan perusahaan Malaysia yang tidak membayar gaji kepada para TKI. Dewan tentu mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk memperju
[ppiindia] Ribuan TKI Ilegal Terancam Dihukum Cambuk
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104119 Ribuan TKI Ilegal Terancam Dihukum Cambuk Selasa, (01-03-'05) JAKARTA (Suara Karya): Meski masa pemberian ampunan (amnesti) berakhir Senin kemarin (28/2), masih saja banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bertahan di Malaysia. Jika tertangkap razia, mereka berisiko terkena hukuman cambuk dan sanksi lain yang lumayan berat. Mereka tak memanfaatkan amnesti yang diberikan pemerintah Malaysia agar mereka kembali ke Tanah Air secara sukarela dan mengurus kembali administrasi kerja secara legal, antara lain, karena beli menerima pembayaran gaji selama ini, atau karena tidak mengetahui program amnesti. Sementara itu, pemerintah Indonesia meminta Malaysia agar tetap mematuhi kesepakatan-kesepakatan dalam menerapkan Operasi Tegas terhadap sekitar TKI ilegal yang masih berada di Malaysia. Untuk itu, Mennakertrans Fahmi Idris sudah berada di Malaysia guna memantau langsung proses pemulangan atau deportasi TKI ilegal dari Malaysia. Menjelang batas akhir amnesti, TKI ilegal yang telah meninggalkan Malaysia dan pulang ke Indonesia tercatat berjumlah 343.803 orang. Data dari Posko TKI Depnakertrans ini menunjukkan TKI yang pulang ke Tanah Air dari 29 November 2004 hingga 27 Februari 2005. Jumlah TKI yang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tonon Taka Nunukan (Kaltim) masih normal, meski batas pemberian amnesti oleh pemerintah Malaysia berakhir pada 28 Febuari 2005. "Meski masa amnesti bagi TKI berakhir, kedatangan TKI melalui Pelabuhan Tonon Taka masih normal. kalaupun ada kenaikan jumlah penumpang, itu ralatif sedikit dan masih dalam tahap wajar," kata Petrus, Wakil Ketua Penanganan TKI Kabupaten Nunukan. Sementara penanganan pemulangan TKI asal Malaysia di Batam dinilai kurang memadai. Ketika ratusan TKI pulang dan tiba di Pelabuhan Batam Center, tak ada petugas yang menangani mereka. Seorang petugas keamanan di Pelabuhan Batam Center menyebutkan, biasanya pada pemulangan TKI dari Malaysia beberapa petugas Satpol PP disiagakan untuk menangani mereka. "Namun saat ini tidak ada satu pun dari mereka yang hadir di sini," katanya. Secara terpisah, Direktur Perlindungan WNI Deplu Ferry Adamhar mengatakan, KBRI di Malaysia menyediakan tim pengacara untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi TKI - termasuk pengambilan gaji yang belum dibayar pihak majikannya. "Untuk tim pengacara bagi TKI ilegal yang terkena Operasi Tegas, Deplu sudah memiliki daftar 15 nama kantor pengacara," ujarnya. Hingga saat ini, tim Indonesia yang berada di Malaysia bukan hanya KBRI, tetapi juga kapal-kapal yang siap membawa TKI ilegal ke luar dari wilayah Malaysia. "Sekarang sudah dua kapal merapat di perairan Malaysia dan siap diberangkatkan Senin malam," katanya. Deplu juga telah meminta Malaysia agar memberikan beberapa pelayanan khusus bagi TKI wanita yang telah memiliki anak supaya tidak lagi masuk tahanan, melainkan langsung dideportasi atau tidak dijatuhi hukuman. Pelayanan serupa juga berlaku diminta diberlakukan terhadap pembantu rumah tangga. (A-1) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Mengadili Korupsi Mengapa Dipersulit?
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/01/opini/1592610.htm
Selasa, 01 Maret 2005
Mengadili Korupsi Mengapa Dipersulit?
Oleh Satjipto Rahardjo
JUDUL tulisan ini seharusnya lebih panjang, "Mengapa di Negara Hukum Ini
Mengadili Orang yang Diduga Korupsi Dipersulit?" Pertanyaan itu coba
mencerminkan kerisauan "publik" dalam menghadapi silang sengketa pendapat di
antara orang-orang hukum tentang boleh tidaknya digunakan asas retroaktif
untuk mengadili koruptor di pengadilan.
Sebagian orang hukum bisa saja menjawab bahwa itu bukan mempersulit, tetapi
aturan dan asas hukumnya demikian. Apa pun alasannya, kenyataannya Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menjamah korupsi yang dilakukan pada
masa tertentu.
Sudah makin serak suara bangsa ini meneriakkan pemberantasan korupsi. Tetapi
akan datang alasan, mengapa macam-macam alasan diajukan dengan efek
"menjegal pemberantasan korupsi"? Buat apa dibuat UU Anti-Korupsi yang
berkali-kali disempurnakan, buat apa dibuat KPK, jika harus berakhir seperti
ini?
KITA ingin menjadi bangsa beradab. Baik. Kita tidak ingin sembarangan
memberantas korupsi. Baik. Kita melawan korupsi dengan hukum. Baik. Korupsi
menjadi sulit diberantas. Ini tidak baik.
Bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah satu hal, sedang menjadikannya
negara yang hidup, bersemangat melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan
rakyat, adalah hal berbeda. Untuk mencapai cita-cita itu, teks UUD saja
tidak banyak berguna. Yang lebih diperlukan adalah aksi-aksi progresif guna
membuat janji-janji UUD menjadi kenyataan.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjaga UUD. Bagus. Tetapi, tugas dan
pekerjaan menjaga konstitusi menjadi tidak bagus jika tidak diresapi
semangat menjadikannya sebagai living constitution. Living di sini berarti
penuh semangat dan kegairahan, bervisi ke depan bagaimana membawa bangsa
menuju kesejahteraan dan kebahagiaan.
Kepada siapa UUD akan kita percayakan sehingga menjadi dokumen yang hidup,
bukan sekadar black-letter constitution? Seluruh bangsa tidak mungkin
bersama-sama mengemudikan kapal negara hukum. Hanya ada sekelompok kecil,
seperti presiden, pemimpin politik, dan MK. Keadaan menjadi amat dramatis,
mengingat nasib 200 juta orang diserahkan kepada kepiawaian dan kearifan
sejumlah kecil orang-orang itu. Belum lagi masalah tentang seberapa besar
kepiawaian dan kearifan mereka?
Kita ingin agar elite benar-benar terdiri dari mereka yang memiliki vision,
pandangan ke depan dan kesadaran amanah (sense of mission). Mereka tidak
boleh sekadar menjalankan peran sebagai "pekerja" yang tidak berpandangan ke
depan, tidak merasa mengemban amanah ke mana bangsa akan dibawa. Singkat
kata, pertama-tama mereka perlu memiliki kualitas kenegarawanan,
statesmanship. Jangan kualitas kenegarawanan hanya dituntut dari presiden,
tetapi juga yang lain-lain. Bangsa ini akan amat berbahagia jika anggota DPR
memiliki legislative statesmanship dan para hakim agung memiliki judicial
statesmanship.
MK tidak bisa diserahkan kepada "hakim-hakim biasa", tetapi kepada mereka
yang memiliki vision dan kenegarawanan. MK bertugas menjaga konstitusi.
Tetapi, masalah yang lebih penting dan mendasar adalah bagaimana para hakim
agung menjaga UUD? Apakah mereka akan menerima tugasnya sebagai "pengeja"
UUD? Ataukah mereka menerima peran sebagai pejuang yang akan membawa
bangsanya mengarungi samudra dunia dengan determinasi cita-cita yang kokoh?
Apakah mereka akan menjadi penerjemah yang memberi makna progresif atas UUD?
BARU-baru ini ada seorang psikiater mengutarakan, pendapat MK tentang
larangan KPK mengadili kasus-kasus sebelum 27 Desember 2002 akan menjadikan
bangsa ini mengidap amnesia, menjadi bangsa amnestik ("Kita Dipaksa Jadi
Bangsa Amnestik", Kompas, 19/2/2005). Efek psikiatris dari putusan MK
menjadikan kita bangsa pelupa, bangsa yang mudah melupakan kejahatan masa
lalu. Kita menerimanya sebagai pendapat pakar di bidangnya. Haruskah hakim
MK yang terdiri dari ahli hukum mengabaikan pendapat psikiater itu,
semata-mata berdasarkan alasan "bukan ahli hukum"? Mudah-mudahan tidak ada
sikap seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menerima, psikiatri yang sudah
memasuki ranah hukum akan menjadikan hukum lebih kaya dan sehat.
Apabila diterima, MK perlu memiliki wawasan kenegarawanan (judicial
statesmanship), maka sebaiknya MK memikirkan dan memedulikan efek serta
tujuan sosiologis, ekonomis, politik, dan kultural dari putusan yang diambil
atau pernyataan yang dibuat. Inilah intisari yang ingin dikatakan melalui
pandangan jauh ke depan dan judicial statesmanship. Produk MK bukan hanya
putusan hukum (judicial legal decision). Tidak bisa putusan hanya dilarikan
ke ranah perundang-undangan, doktrin, dan asas yang kaku. Hukum tidak hanya
diukur dari penggunaan logika peraturan, tetapi lebih daripada itu,
kelayakan sosial (social reasonableness). Apakah ini memberi kesejahteraan,
keadilan, menyelamatkan?
Kehadiran MK yang progresif saat ini amat dibutuhkan. Prog
[ppiindia] JK: Kami Siap Tanggung Risiko
Harian Komentar 01 March 2005 JK: Kami Siap Tanggung Risiko Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan pemerintah siap me-nanggung risiko atas kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa penolakan dari sebagian masyarakat. Keputusan kenaikan BBM sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tidak akan ditarik kembali. Hal ini disampaikan Wapres Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di kantor Departemen Komunikasi dan Informasi, Jln Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/02) malam. Menurut Kalla, kalau kebijakan ini tidak ditempuh seba-gian fungsi negara seperti me-ningkatkan anggaran pendi-dikan dan kesehatan tidak bisa dilakukan. "Jadi memang tidak menaikkan susah, menaikkan juga susah. Kalau ini tidak dilakukan secara ekonomi sa-ngat berat sekali," katanya. Lalu dilanjutkannya, "Sekarang kita tinggal tunggu demo-nya saja. Presiden setengah jam lalu sudah menandatangani (Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kenaikan BBM) dan kita juga sudah konsultasi dengan DPR dan DPD." Dijelaskan Kalla, kebijakan ini diambil sebab pemerintah sudah tidak mampu lagi mem-bayar subsidi. Pasalnya, dalam APBN 2005 sudah dipatok sub-sidi maksimal Rp 19 triliun. "Untuk tahun lalu saja peme-rintah sudah memberikan sub-sidi Rp 69 triliun. Dan kalau tidak kami naikkan, artinya pemerintah akan sangat me-langgar APBN." Menurut Kalla, untuk bulan Desember dan Januari, peme-rintah sudah memberikan subsidi sebanyak Rp 18 triliun. "Jadi saat ini kita memang se-lalu berdebar kalau harga mi-nyak dunia naik. Dan ini ada-lah risiko. Kecuali kalau kita ingin begini terus kondisinya." Kalla menilai kenaikan BBM tahun ini justru lebih baik dari 2003. Karena pada tahun itu listrik dan telepon juga ikut naik. Dan kompensasi yang diberikan juga meningkat dari Rp 4 triliun menjadi Rp 10 tri-liun. "Yang jelas pemerintah tidak mengambil pendapatan ekstra dari kenaikan BBM ini. Kita hanya mengembalikan dana ke penduduk miskin, dan kami tidak akan menarik lagi kepu-tusan ini," demikian Wapres Jusuf Kalla.(dtc) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Pantas Saja BBM Dinaikkan
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159466 Selasa, 01 Mar 2005, Pantas Saja BBM Dinaikkan Oleh Hendri Saparini * Benar, memang sangat pantas bila pemerintah memilih menaikkan harga BBM. Sebab, keputusan menaikkan harga BBM memang merupakan pilihan kebijakan paling gampang, paling cepat, dan tanpa perlu kerja keras untuk menyelesaikan masalah anggaran pemerintah yang terbatas. Berbagai kritikan dan keberatan telah disampaikan sejak pemerintah -secara dini, pada awal pemerintahannya- mengumumkan akan menaikkan harga BBM 40 persen. Berbagai masukan juga diberikan berbagai kalangan. Mulai usul pemerintah harus memilih kebijakan yang lebih adil -karena kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan rakyat- sampai berbagai usul konkret bahwa masih banyak cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran tanpa harus menaikkan harga BBM. Memang tidak adil bila pemerintah mendahulukan pengurangan subsidi BBM tanpa sebelumnya melakukan pengurangan subsidi bunga obligasi bank rekap yang selama ini dinikmati bankir dan pengusaha nakal. Bahkan, nilai subsidi bank rekap adalah dua kali lipat jumlah subsidi BBM. Demikian juga, tanpa mendahulukan upaya efisiensi di tubuh Pertamina, kenaikan harga BBM jelas bukan pilihan yang bijaksana. Kita tahu, inefisiensi yang terjadi di Pertamina telah menjadi salah satu sumber tingginya biaya produksi BBM. Tambahan lagi, dengan daya beli masyarakat yang rendah seperti saat ini, kenaikan BBM jelas akan sangat membebani rakyat. Tetapi, semua kritik dan usul sama sekali tidak dipedulikan oleh pemerintah. Sikap ini sangat pas dengan gaya public relation (PR) pemerintah yang sedang tren saat ini, I don't care. Sebaliknya, pemerintah justru menegaskan untuk menyegerakan keputusan menaikkan harga BBM dengan tingkat kenaikan yang tinggi, rata-rata 29%! Bahkan, untuk memaksa rakyat menerima pilihan kebijakan itu, berbagai strategi PR pun ditempuh tanpa memedulikan berbagai hasil jajak pendapat yang menunjukkan keberatan rakyat terhadap kenaikan harga BBM. Jajak pendapat Kompas, misalnya, menunjukkan 77% responden di Jawa tidak setuju dengan kenaikan BBM dan rata-rata 80% responden mengeluhkan akan semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Ketidakpedulian pemerintah tersebut terjawab bila kita mengikuti berbagai pernyataan dan argumen yang disampaikan untuk mendukung kebijakan kenaikan BBM. Tidak Paham Rakyat Miskin Membaca pernyataan Menko Perekonomian yang menyatakan keyakinannya bahwa dampak kenaikan harga BBM sangat kecil bagi rakyat miskin, saya sangat prihatin. Minggu lalu, Menko Perekonomian menegaskan, kenaikan BBM mempunyai dampak yang minimal terhadap rakyat miskin. Bapak Menteri memisalkan bahwa rakyat miskin dengan penghasilan Rp 1 juta hanya akan terbebani dampak kenaikan BBM Rp 20 ribu per bulan. Pernyataan itu benar-benar membuat kening saya berkerut. Mengapa? Ternyata, Bapak Menteri tidak memahami siapa sebenarnya rakyat miskin. Ada dua hal penting dalam pernyataan tersebut. Pertama, pemahaman Bapak Menteri yang ternyata salah tentang rakyat miskin dan keyakinan terhadap kecilnya dampak kenaikan BBM yang tidak mendasar. Pemisalan tersebut menunjukkan ketidakpahaman seorang menteri terhadap fakta dan data. Sangat sulit dipercaya apabila seorang Menko Perekonomian yang juga pelaku bisnis tidak paham bahwa besarnya upah minimum regional (UMR) di Jakarta saja -wilayah UMR tertinggi nasional- hanya Rp 711.843 pada tahun 2005. Bahkan, UMR di Kabupaten Semarang dan Bondowoso hanya Rp 440.000 dan Rp 310.00 untuk tahun 2004, jauh di bawah angka Rp 1 juta. Padahal, jumlah rakyat Indonesia yang pendapatannya jauh di bawah UMR masih sangat banyak dan ada sekitar 20 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dari pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa Menko Perekonomian memang tidak memahami fakta yang semestinya menjadi dasar dalam menentukan pilihan kebijakannya. Dampak Tidak Fair Kedua, akibat pemahaman yang salah terhadap kondisi rakyat yang akan menanggung beban kenaikan BBM, akhirnya pemerintah menganggap enteng dampak negatif kenaikan BBM. Menko Perekonomian menyatakan bahwa kenaikan harga BBM hanya akan berdampak pada kenaikan sebesar 2% dari total pengeluaran masyarakat miskin saat ini. Demikian juga Mendag berkeyakinan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok maksimal hanya sebesar 1%. Artinya, menurut kajian Ibu Menteri, harga beras yang semula Rp 2.300 per kilogram hanya akan naik Rp 23 per kilogram atau harga gula pasir akan naik Rp 45 dari Rp 4.500 menjadi Rp 4545. Padahal, pada kesempatan yang sama, Ibu Menteri mengakui bahwa saat ini Indonesia juga mempunyai masalah dalam distribusi dan harga kebutuhan pokok sangat rentan akibat ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor. Artinya, pertama, pernyataan Tim Ekonomi tersebut sangat menyederhanakan masalah dan tidak sesuai fakta. Kedua, pemerintah telah mengabaikan data bahwa bagi rakyat miskin, 100% pendapatanny
[ppiindia] 'Clean Government' hanya Manis di Bibir?
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/1/o2.htm Harus ada analisis kebutuhan yang pasti dan deregulasi serta restrukturisasi tentang tugas dan fungsi PNS. Harus juga ada keberanian untuk mengurangi jumlah PNS. Konsekuensinya, pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup banyak dan menghitung ulang kebutuhan PNS pada tiap-tiap instansi. - 'Clean Government' hanya Manis di Bibir? Oleh I Made Rai Ridartha KETIKA temuan Transparency International Indonesia (TII) tentang korupsi dimuat di sejumlah media massa , banyak pihak yang tersengat, jika tidak dikatakan kebakaran jenggot. Rata-rata tidak menerima dan mempertanyakan kesahihan, kevalidan dan keabsahan dari data tersebut. Jangankan pihak yang menduduki ranking atas, yang disebut pada urutan bawah pun ikut kelabakan. Fenomena masalah korupsi (KKN) adalah sesuatu yang sudah ada sejak dulu kala dan hampir ada di semua tempat. Bahkan tidak saja terjadi untuk urusan di dunia nyata (sekala), tetapi juga (sering) terjadi pada urusan yang berhubungan dengan yang tidak nyata (niskala). Misalnya ada berita tentang korupsi dana piodalan, dana pembangunan rumah ibadah dan lain-lain. Yang terbaru adalah adanya penyimpangan dana bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang tergolong dalam dana kemanusiaan. Artinya, urusan KKN ini sudah tidak pandang bulu, di mana pun jadi dan juga tidak ada rasa malu. Pelakunya pun bukan lagi oknum pemerintah saja, sekarang sudah ada juga oknum yang tugasnya mengawasi praktik KKN. Jadi siapa yang sebenarnya perlu diawasi atau dicurigai sehingga akhirnya dapat menjadi tersangka? Membaca hasil penelitian TII yang dipublikasikan di berbagai media massa setidaknya harus diberikan apresiasi dan diancungi jempol terlepas dari apakah hasilnya representatif atau tidak. Semua Presiden RI sejak pasca Presiden Soeharto menempatkan pemberantasan KKN pada prioritas pertama program kerjanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mencanangkannya dalam Gerakan 100 hari sejak dilantik menjadi presiden. Tetapi seberapa besar keberhasilannya tentu masih perlu dipertanyakan. Namun paling tidak pernyataan dari TII ini telah kembali membangunkan kita yang mulai hampir tertidur lagi dalam menangani KKN. Paling tidak ketidakpuasan mayoritas anggota Kimisi III DPR RI atas hasil kerja KPK bisa ditindaklanjuti lagi sesuai tugas yang diamanatkan dalam Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002. Sebenarnya tidak perlu dipersoalkan apakah seseorang (instansi) tertentu ditempatkan pada urutan nomor bayi atau nomor sepatu, yang lebih penting adalah apakah di tempat kita itu banyak KKN atau tidak. Praktik Korupsi Praktik KKN yang paling sering ditemui adalah korupsi. Korupsi tidak saja dari segi materi tetapi banyak juga korupsi terjadi dengan waktu. Hasil penelitian TII berdasarkan nilai materi (uang) yang menjadi ukuran. Sementara itu belum ada yang berusaha untuk menghitung berapa besar korupsi yang didasarkan atas perhitungan waktu. Tanpa kita sadari hampir sebagian terbesar dari kita pernah korupsi dalam hal waktu. Bahkan PNS yang dikatakan paling sering korupsi dalam hal waktu ini. Ada dua hal pokok yang menjadi ukuran dalam korupsi waktu ini, yaitu ada yang sengaja dan ada yang karena terpaksa. Ada PNS yang sengaja korupsi waktu misalnya dengan tidak menaati jam kantor. Datang setelah waktu mulai dan pulang sebelum waktu berakhir. Celakanya ini dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Bayangkan jika jumlah yang berbuat seperti ini cukup besar. Kemudian ada yang korupsi waktu karena terpaksa. Dipaksa oleh keadaan dan situasi. Ada yang mengatakan BALI adalah akronim dari Banyak Libur. Memang jika kita melihat kalender Bali , banyak sekali hari di mana tanggalnya jika tidak merah (libur), dilingkari merah (fakultatif/libur). Artinya, jika dibandingkan dengan kalender nasional dan internasional, maka hari kerja di Bali relatif lebih sedikit dari hari kerja diluar Bali . Apalagi pada bulan Maret nanti hampir sebagian besar tanggalnya berwarna atau dilingkari merah (libur lagi). Belum lagi ditambah dengan permintaan izin, karena ada kematian, odalan, rerainan, ngayah dan bentuk izin lainnya. Apakah ini salah? Ya, jika acuannya adalah hari kerja. Menjadi tidak salah (?) jika acuannya adalah bahwa inilah Bali , yang memang berbeda dengan daerah lainnya. Dengan adanya agama, budaya dan adat istiadat yang demikianlah maka Bali tetap ajeg. Hampir sebagian besar PNS di Bali adalah individu yang terlibat dalam pakraman yang sangat terikat dengan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat yang erat. Dengan demikian apakah kategori korupsi seperti ini dapat dimaafkan atau ditolerir? Silakan kita menilainya. Ada Apa dengan PNS? Pernah terlontar pertanyaan kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam urusan disiplin PNS. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih baik, PNS mengisi lengkap daftar hadir tetapi
[ppiindia] Partai Politik, Ada Apa Denganmu?
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/02/28/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Partai Politik, Ada Apa Denganmu? Oleh Boni Hargens ENTANG partai politik yang membela para kadernya yang terjangkit patologi korupsi, muncul pertanyaan: apakah ini masalah kesetiakawanan? Bagi saya, masalahnya jelas bahwa ketika partai mengintervensi proses hukum, dengan sendirinya masalah hukum bergeser menjadi masalah politik. Apalagi di negara yang demokrasinya masih prematur, kepentingan politik (baca: kekuasaan) cenderung menjadi absolut. Maka tidak mengherankan kalau keadilan hukum direkayasa untuk menyelamatkan kepentingan politik, entah pribadi maupun kelompok. Ketika jajaran pimpinan pusat PDI Perjuangan mem-backup para kadernya di daerah yang tersandung tuduhan korupsi, dengan enteng Sekjen PDI-P Soetjipto mengatakan, "Itu bukan mau membela kader yang korupsi!" Tentang hal yang sama, Ketua Golkar Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muladi, justru menuduh Kejaksaan dan Kepolisian bertindak ceroboh karena menggunakan PP No 110/2000 (tentang Keuangan DPRD) yang dinilai bertentangan dengan UU 22/2003, apalagi sudah dianulir oleh judicial review Mahkamah Agung tahun 2002 lalu (Tempo, 21-27/2/2005). Saya pikir, partai membela kadernya itu wajar sebagai tanda "solidaritas kelompok", sebab tanpa itu partai bisa bubar. Hanya, apakah ini masalah solidaritas sehingga partai bisa mendapat excuse untuk membela kadernya yang melakukan korupsi? Dan sampai batas mana solidaritas kelompok itu diterima untuk membenarkan pembelaan terhadap para kader yang melanggar hukum? Itu yang perlu diperjelas supaya jangan sampai otoritas hukum dilibas oleh kepentingan politik. Lebih jelasnya, ada dua masalah serius di sini. Pertama, partai politik memaknai solidaritas secara sempit sebagai ikatan kepentingan (politik) semata. Sehingga ketika ada kader yang dituduh korupsi, dengan sendirinya partai merasa diserang. Lalu ada kesadaran keliru bahwa partai adalah kesatuan orang-orang dengan segala kepentingannya. Bahkan kepentingan orang-orang di dalam partai dimutlakkan sebagai kepentingan partai. Pada gilirannya, ketika kita berbicara tentang ideologi, fungsi, dan visi-misi partai, tidak ada kejelasan. Partai lalu menjadi akumulasi kepentingan politik yang tidak memiliki platform yang jelas, ideologi yang mapan, dan visi-misi yang tepat sasaran. Dalam konteks ini, tidak aneh kalau para elite partai ramai-ramai "menolong" rekannya yang tersandung korupsi. Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa sedang mengalir arus semangat yang kuat di tubuh partai, yaitu pragmatisme politik. Artinya, politik dilihat hanya sebagai pertarungan kepentingan, bukan sesuatu yang beradab sebagaimana diyakini filsuf politik Hannah Arendt (1958). Kedua, partai politik kehilangan orientasi. Sejujurnya, ini kenyataan pahit yang terjadi di pentas politik kepartaian kita selama ini bahwa partai-partai kehilangan sasaran yang berjangka jauh dan berskala makro. Partai cenderung melihat sasaran jangka pendek, seperti suksesi politik lima tahunan di pusat atau perebutan kursi nomor satu di daerah (pilkada). Memang, partai adalah organisasi politik yang sah di negara demokrasi. Tetapi ketika partai hanya menjadi kendaraan politik belaka, maka dengan mudah demokrasi dipasung oleh nilai-nilai machiavelian yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan pada dirinya (the end in itself), bukan lagi sebagai sarana memperjuangkan kebaikan umum. Dulu, pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1956, di hadapan para delegasi muda partai, Presiden Soekarno meneriakkan pidato monumentalnya berjudul Kuburkan Partai Politik! yang dikutip ulang oleh Herbert Feith dan Lance Castles (eds) dalam Indonesian Political Thinking, 1945-1965 (1970). Soekarno begitu resah dengan kinerja partai politik yang lebih suka bertarung demi kepentingan kekuasaan per se daripada peduli terhadap pembangunan demokrasi dan stabilitas bangsa. "Kita semua diserang penyakit. Penyakit yang lebih berbahaya daripada sentimen etnik dan kedaerahan. Anda barangkali bertanya, penyakit apa itu? Dengan terus terang, saya katakan: Penyakit partai politik Mari kita bersama-sama, kuburkan semua partai politik!" teriak Soekarno (Feith & Castles, 1970:81-83). Entah Soekarno benar atau salah, yang pasti kegagalan partai politik yang mewarnai sejarah demokrasi kita pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1958) masih terjadi hari ini. Demokrasi binasa tidak hanya di masa Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) atau masa Orde Baru (1967-1998), tetapi juga hic et nunct di era reformasi sekarang. Maka pekerjaan rumah sekaligus tanggung jawab partai politik adalah bagaimana mentahirkan kondisi demokrasi yang cacat itu. Untuk memulai itu, partai politik perlu membenahi diri (semper reformanda est). Ironisnya, di tengah pusaran arus tuntutan reformasi diri itu, partai politik justru membela para kadernya yang melakukan korupsi. Pilihan yang buruk itu, selain mempertaruh
[nasional_list] [ppiindia] Pantas Saja BBM Dinaikkan
** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum ** http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159466 Selasa, 01 Mar 2005, Pantas Saja BBM Dinaikkan Oleh Hendri Saparini * Benar, memang sangat pantas bila pemerintah memilih menaikkan harga BBM. Sebab, keputusan menaikkan harga BBM memang merupakan pilihan kebijakan paling gampang, paling cepat, dan tanpa perlu kerja keras untuk menyelesaikan masalah anggaran pemerintah yang terbatas. Berbagai kritikan dan keberatan telah disampaikan sejak pemerintah -secara dini, pada awal pemerintahannya- mengumumkan akan menaikkan harga BBM 40 persen. Berbagai masukan juga diberikan berbagai kalangan. Mulai usul pemerintah harus memilih kebijakan yang lebih adil -karena kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan rakyat- sampai berbagai usul konkret bahwa masih banyak cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran tanpa harus menaikkan harga BBM. Memang tidak adil bila pemerintah mendahulukan pengurangan subsidi BBM tanpa sebelumnya melakukan pengurangan subsidi bunga obligasi bank rekap yang selama ini dinikmati bankir dan pengusaha nakal. Bahkan, nilai subsidi bank rekap adalah dua kali lipat jumlah subsidi BBM. Demikian juga, tanpa mendahulukan upaya efisiensi di tubuh Pertamina, kenaikan harga BBM jelas bukan pilihan yang bijaksana. Kita tahu, inefisiensi yang terjadi di Pertamina telah menjadi salah satu sumber tingginya biaya produksi BBM. Tambahan lagi, dengan daya beli masyarakat yang rendah seperti saat ini, kenaikan BBM jelas akan sangat membebani rakyat. Tetapi, semua kritik dan usul sama sekali tidak dipedulikan oleh pemerintah. Sikap ini sangat pas dengan gaya public relation (PR) pemerintah yang sedang tren saat ini, I don't care. Sebaliknya, pemerintah justru menegaskan untuk menyegerakan keputusan menaikkan harga BBM dengan tingkat kenaikan yang tinggi, rata-rata 29%! Bahkan, untuk memaksa rakyat menerima pilihan kebijakan itu, berbagai strategi PR pun ditempuh tanpa memedulikan berbagai hasil jajak pendapat yang menunjukkan keberatan rakyat terhadap kenaikan harga BBM. Jajak pendapat Kompas, misalnya, menunjukkan 77% responden di Jawa tidak setuju dengan kenaikan BBM dan rata-rata 80% responden mengeluhkan akan semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Ketidakpedulian pemerintah tersebut terjawab bila kita mengikuti berbagai pernyataan dan argumen yang disampaikan untuk mendukung kebijakan kenaikan BBM. Tidak Paham Rakyat Miskin Membaca pernyataan Menko Perekonomian yang menyatakan keyakinannya bahwa dampak kenaikan harga BBM sangat kecil bagi rakyat miskin, saya sangat prihatin. Minggu lalu, Menko Perekonomian menegaskan, kenaikan BBM mempunyai dampak yang minimal terhadap rakyat miskin. Bapak Menteri memisalkan bahwa rakyat miskin dengan penghasilan Rp 1 juta hanya akan terbebani dampak kenaikan BBM Rp 20 ribu per bulan. Pernyataan itu benar-benar membuat kening saya berkerut. Mengapa? Ternyata, Bapak Menteri tidak memahami siapa sebenarnya rakyat miskin. Ada dua hal penting dalam pernyataan tersebut. Pertama, pemahaman Bapak Menteri yang ternyata salah tentang rakyat miskin dan keyakinan terhadap kecilnya dampak kenaikan BBM yang tidak mendasar. Pemisalan tersebut menunjukkan ketidakpahaman seorang menteri terhadap fakta dan data. Sangat sulit dipercaya apabila seorang Menko Perekonomian yang juga pelaku bisnis tidak paham bahwa besarnya upah minimum regional (UMR) di Jakarta saja -wilayah UMR tertinggi nasional- hanya Rp 711.843 pada tahun 2005. Bahkan, UMR di Kabupaten Semarang dan Bondowoso hanya Rp 440.000 dan Rp 310.00 untuk tahun 2004, jauh di bawah angka Rp 1 juta. Padahal, jumlah rakyat Indonesia yang pendapatannya jauh di bawah UMR masih sangat banyak dan ada sekitar 20 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dari pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa Menko Perekonomian memang tidak memahami fakta yang semestinya menjadi dasar dalam menentukan pilihan kebijakannya. Dampak Tidak Fair Kedua, akibat pemahaman yang salah terhadap kondisi rakyat yang akan menanggung beban kenaikan BBM, akhirnya pemerintah menganggap enteng dampak negatif kenaikan BBM. Menko Perekonomian menyatakan bahwa kenaikan harga BBM hanya akan berdampak pada kenaikan sebesar 2% dari total pengeluaran masyarakat miskin saat ini. Demikian juga Mendag berkeyakinan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok maksimal hanya sebesar 1%. Artinya, menurut kajian Ibu Menteri, harga beras yang semula Rp 2.300 per kilogram hanya akan naik Rp 23 per kilogram atau harga gula pasir akan naik Rp 45 dari Rp 4.500 menjadi Rp 4545. Padahal, pada kesempatan yang sama, Ibu Menteri mengakui bahwa saat ini Indonesia juga mempunyai masalah dalam distribusi dan harga kebutuhan pokok sangat rentan akibat ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor. Artinya, pertama, pernyataan Tim Ekonomi tersebut sangat menyederhanakan masalah dan tidak sesuai fakta. Kedua, pemerintah telah mengaba
[ppiindia] Nasib TKI di Perantauan
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104083 Nasib TKI di Perantauan Ada kolaborasi pengusaha dan penguasa? Oleh Marzuki Achmad Selasa, (01-03-'05) Banyak perusahaan di Malaysia tidak mau membayar upah kepada para TKI. Atau, memberikan syarat-syarat kerja yang jauh dari standar. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pengusaha dan pengusaha Malaysia? Mereka mengeksploitir buruh atau tenaga kerja dari luar dengan ongkos yang murah. Mulai Selasa, 1 Maret 2005, hari ini, Pemerintah Malaysia berencana akan melakukan operasi pengusiran terhadap TKI ilegal. Pada operasi tersebut Malaysia akan mengerahkan puluhan ribu aparat keamanan dan sipil termasuk para relawan untuk menangkap ratusan ribu TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang masih berada di Malaysia. Selain ancaman pengusiran secara paksa, mereka yang tertangkap juga bisa dikenai sanksi hukuman sesuai hukum yang berlaku di negeri jiran tersebut. Selain ancaman hukuman denda berupa uang (bisa mencapai Rp 25 juta), TKI ilegal yang tertangkap bisa terkena ancaman hukuman cambuk, bahkan kurungan. Pemerintah Malaysia memang sudah menunda pendeportasian TKI ilegal hingga tiga kali sejak Agustus 2002. Penundaan yang ketiga berlaku pada tanggal 7 Februari 2005 dan setelah itu, Pemerintah Malaysia menerapkan Ops Nasihat yang menghimbau (merayu atau menasihati) para tenaga kerja asing yang tidak melengkapi dokumentasi resmi identitas dirinya agar segera pulang ke negara masing-masing hingga akhir bulan. Data dari Depnakertrans menyebutkan, hingga saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 250.000 TKI ilegal di Malaysia. Pemerintah Malaysia dibantu perwakilan Indonesia di Malaysia akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak para TKI ilegal agar pulang ke Tanah Air. Terkait dengan rencana tersebut, saya kira Pemerintah Indonesia harus proaktif melindungi TKI di Malaysia. Mereka sering kita juluki sebagai pahlawan devisa, karena mendatangkan banyak devisa. Kita tidak ingin membiarkan TKI di Malaysia dikenai sanksi denda, hukum cambuk, bahkan hukuman kurungan. Negara harus melindungi mereka. Kita memang tidak bisa ikut campur tangan terhadap hukum Malaysia, yang antara lain memberlakukan hukuman cambuk, yang terasa asing dan tidak dikenal dalam hukum di Indonesia. Namun demikian, pemerintah bisa terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah negara itu agar hukuman cambuk tidak diberlakukan. Yang tak kalah penting, pemerintah Malaysia harus memberikan pelayanan termudah bagi TKI ilegal dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Kini, kita masih menunggu hasil penegakan hukum dari Pemerintah Malaysia, menyangkut pembayaran gaji para TKI selama beberapa bulan. Kita memang sulit untuk membela kepentingan TKI ilegal karena Malaysia sebagai suatu pemerintah berhak menegakkan hukum yang dibuatnya. Kita hanya bisa berharap agar Pemerintah Malaysia memperlakukan TKI secara manusiawi dengan mempertimbangkan hak asasi TKI. Kita punya argumentasi untuk berharap seperti itu. Terus terang, banyaknya perusahaan di Malaysia yang tidak mau membayar upah kepada para TKI, kemudian memberikan syarat-syarat kerja yang jauh dari standar, itu merupakan bentuk kolaborasi antara pengusaha dan pengusaha Malaysia. Penguasa dan pengusaha Malaysia mengeksploitir buruh atau tenaga kerja dari luar dengan ongkos yang murah. Nyatanya, sudah jelas di depan mata, banyak pengusaha Malaysia memberikan upah yang rendah, jauh dari standar pekerja Malaysia, dengan jam kerja yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian syarat-syarat kerjanya jauh dari standar pekerja Malaysia. Meski begitu toh para pengusaha itu kini tidak mau membayar upah pekerjanya. Pekerja yang menuntut pun diancam ilegal. Ini bentuk-bentuk presser terhadap tenaga kerja yang sifatnya eksploitatif secara ekonomi. Pimpinan Serikat Buruh Malaysia (Malaysian Trade Union Contact) mengusulkan agar pekerja asing, termasuk pekerja asal Indonesia, diberikan hak untuk menjadi anggota serikat pekerja. Sehingga mereka dilindungi, sama dengan pekerja Malaysia. Dengan cara-cara yang ditempuh pengusaha Malaysia -- mempekerjakan tenaga kerja yang dokumennya tidak lengkap, dengan upah yang jauh lebih murah, dan dengan jam kerja yang jauh lebih tinggi -- timbul persaingan tidak sehat antara pekerja Malaysia asli dengan pekerja dari luar. Menurut Serikat Pekerja Malaysia, kondisi ini tidak fair. Di hadapan DPR, Pemerintah Indonesia menyatakan akan mengajukan tuntutan hukum (legal action) kepada majikan dan perusahaan Malaysia yang tidak membayar gaji kepada para TKI. Dewan tentu mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk memperjua
[ppiindia] Gejolak Atas Keragu-raguan Sikapi BBM
http://www.indomedia.com/bpost/032005/1/opini/opini2.htm Selasa, 01 Maret 2005 02:07 Gejolak Atas Keragu-raguan Sikapi BBM PERNAH seorang pebisnis dengan nada guyon dalam perbincangan santai melemparkan ide; bagaimana seandainya pemerintah langsung saja mencabut semua subsidi BBM, sehingga pagu harga tertingginya jelas diketahui masyarakat. Dengan demikian, gejolak kenaikan harga barang yang terjadi di pasar terjadinya juga sekali itu saja, termasuk imbas ikutan lainnya sebagai dampak kenaikan harga BBM. Setelah itu, masyarakat tak lagi dihantu-hantui ketakutan akan ada kenaikan harga BBM periode berikutnya, lantaran hampir tiap tahun dan pergantian kepemimpinan selalu ada kebijakan seperti ini (mengurangi subsidi BBM). Sikap ragu dan terus mengulur kenaikan waktu, terus menghembuskan kabar rencana pemerintah segera mencabut subsidi BBM, justru menjadi biang gejolak harga yang terjadi di masyarakat. Berbagai sektor keburu menaikkan harga, setelah pejabat negara kita ini berkoar-koar bahwa pemerintah akan mencabut subsidi BBM. Padahal harga BBM-nya sendiri belum naik. Buruknya lagi, pencabutan subsisi BBM benar-benar diputuskan, harga barang pun kembali ikut-ikut naik. Kemarin, berbagai elemen masyarakat di 27 propinsi serempak melakukan demonstrasi di daerah masing-masing. Tuntutan mereka sama, mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM --kalangan eksekutif maupun legislatif lebih suka menyebutnya pencabutan/penarikan subsidi BBM-- seakan sebuah polemik berkepanjangan tiada henti yang terjadi pada bangsa ini. Seperti biasanya pemerintah beralasan, kenaikan ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang setiap tahun selalu dialokasikan triliunan rupiah untuk mensubsidi BBM. Dengan alasan itu, pemerintah terpaksa mencabut sedikit demi sedikit subsidi yang terlanjur diberikan untuk BBM. Dalam kurun beberapa waktu tahun terakhir, subsidi itu memang bisa dikurangi. Anggaran yang semula disalurkan untuk mensubsidi BBM, kini dialihkan kepada kegiatan lain seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi dan lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kini di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, persis di penghujung 2004, berembus kuat rencana penaikan harga BBM. Rencananya sendiri belum direalisasi, tapi imbasnya sudah tampak saat isu itu sudah diembukan, harga barang mulai kebutuhan pokok sampai bahan bangunan, naik . Seperti juga kenaikan harga BBM pada masa-masa pemerintahan terdahulu, kebijakan seperti ini selalu diwarnai dengan demonstrasi masyarakat. Seperti juga pemerintah terdahulu, aksi-aksi tersebut cuma dianggap riak kecil. Alhasil, aksi ini pun diabaikan dan dibiarkan sampai masyarakat melupakan dengan sendirinya yang pada akhirnya mau atau bahkan harus menerima keadaan dengan segala konsekuensinya. Jika mengkaji argumen pemerintah, masyarakat seakan ingin digiring ke sebuah realita, betapa beratnya beban yang dipikul pemerintah lantaran memberikan subsidi BBM. Padahal, subsidi itu belum tentu benar-benar dirasakan masyarakat, bahkan tak jarang justru dinikmati kalangan berduit dan industri. Masyarakat juga diajak membuka mata betapa rentannya BBM kita diselundupkan ke luar negeri. Ini sebagai imbas murahnya harga BBM dalam negeri dibanding dengan harga minyak dunia. Tak heran jika industri asing melirik BBM Indonesia. Itulah di antaranya argumen pemerintah, yang tak jarang diamini oleh wakil rakyat kita. Sampai sekarang argumen itu terus disebarluaskan dengan alasan sosialisasi. Padahal, kondisi itu terus memicu gejolak di masyarakat. Sikap pemerintah yang tak kunjung memberikan keputusan yang tegas dan cenderung ragu-ragu terhadap soal BBM ini, sangat disayangkan berbagai kalangan. Jika memang suatu kebijakan sudah dipertimbangkan dan dari pertimbangan itu lebih banyak manfaatnya, kenapa harus ragu. Ataukah karena memang kebijakan itu lebih banyak mudharatnya? Yahoo! Groups Sponsor ~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali
[ppiindia] Pasar Bebas dan Globalisasi
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/01/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Pasar Bebas dan Globalisasi Oleh Syafruddin Azhar ANYAK di antara kita terpaku pada bapak pasar bebas dan persaingan bebas, sekaligus sebagai bapak ilmu ekonomi, Adam Smith (1723-1790), dengan bukunya An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Menurutnya, pasar bebas berdasar kebebasan inisiatif partikelir (freedom of private initiative) akan melahirkan efisiensi ekonomi maksimal melalui pengaturan "tangan tak tampak" (invisible hand). Pengaturan oleh "tangan tak tampak" adalah pengaturan melalui mekanisme bebas permintaan dan penawaran, atau mekanisme pasar bebas berdasar free private enterprise, yang oleh Paul Samuelson, pemenang hadiah Nobel bidang Ekonomi (1970), disebut competitive private-property capitalism. Para ekonom meyakini keabsahan teori Adam Smith ini. Di Indonesia, topik pasar bebas dan persaingan bebas sebagai bentuk pasar ideal terpampang resmi dalam silabus Pengantar Ilmu Ekonomi sebagai academic blue-print dari konsorsium ilmu ekonomi. Topik ini merupakan bagian dari kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa di fakultas ekonomi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi. Dalam bidang ekonomi, reformasi tidak mencapai hasil karena keengganan mengoreksi kebijakan dan strategi yang keliru, termasuk teori yang mendasarinya. Para teknokrat bersikukuh tidak ada yang salah dalam teori ekonomi yang diacu untuk menyusun kebijakan. Menurut mereka, yang salah adalah pelaksanaannya. Tak ayal, pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi (2001), Joseph E Stiglitz, secara tegas menyatakan, "Textbook economics may be fine for teaching students, but not for advising governments... since typical American style textbook relies so heavily on a particular intellectual tradition, the neoclassical model." (Chang Ha-Joon, Stiglitz and the World Bank: The Rebel Within, 2001:130). Teori Imajiner Tiga ciri pasar persaingan sempurna (perfect competition), bebas keluar/masuk (free entry/free exit), jumlah besar (large number), dan produk homogen (homogeneous product), telah dihafal oleh mereka yang mempelajari ilmu ekonomi tanpa menyadari bahwa dalam free entry/free exit terkandung paradigma liberalisme-yang dalam tata pi-kir Indonesia tidak sesuai dengan hakikat Demokrasi Ekonomi. Free entry yang berarti bebas masuk kegiatan usaha apa pun berarti bebas menggusur yang lain dengan daya saingnya yang lebih tangguh dan unggul, sedangkan free exit berarti terpaksa exit (bangkrut atau kalah bersaing). Teori pasar dengan persaingan sempurna dikembangkan secara fantastis. Distorsi pasar, baik teknis, kelembagaan, maupun sosio-kultural, oleh text-book diasumsikan tidak ada; yang dikatakan sebagai alasannya ialah for the sake of simplicity. Pengembangan teori berjalan berdasar validitas teoretikal, yakni asumsi di atas asumsi dan aksioma di atas aksioma. Padahal paradigma seperti yang dikemukakan oleh ekonom dari Inggris, Joan Robinson (1903-1983), telah mengelabui kita dalam pengembangan teori ekonomi. Teori yang ada dapat saja berkembang konvergen, tetapi bisa semakin divergen terhadap realitas. Para pengabdi ilmu-yang belum tentu adalah pengabdi masyarakat-dapat saja terjebak ke dalam divergensi ini. Banyak ekonom dan para analis moneter menjadi simplistis mempertahankan ilmu ekonomi Barat ini dengan mengatakan bahwa kapitalisme telah terbukti menang, sedangkan sosialisme telah kalah telak. Pandangan yang penuh mediokriti ini mengabaikan proses dan hakikat perubahan yang terjadi, mencampuradukkan antara validitas teori, viability sistem ekonomi, kepentingan dan ideologi (cita-cita), serta pragmatisme berpikir. Adam Smith kelewat yakin akan kekuatan persaingan. Teori ekonominya (teori pasar berdasar hipotesis pasar bebas dan persaingan sempurna), sempat mendikte umat manusia sejagat dalam abad ini untuk terus "bermimpi" tentang kehadiran pasar sempurna. Lalu lahirlah berbagai kebijakan ekonomi, baik nasional maupun global, berdasarkan pada teori pasar bebas dan persaingan sempurna. Teori imajiner yang dikemukakan oleh Adam Smith hingga kini dianut sebagai "pedoman moral" demi menjamin kepentingan tersembunyi para partikelir. Globalisasi dan IMF Keprihatinan pada pasar bebas dan persaingan sempurna menemukan momentumnya ketika beberapa negara di Asia dilanda krisis moneter (1997). Krisis moneter ini menyadarkan kita dari "mimpi" Adam Smith bahwa teori pasar bebas berdasar freedom of private initiative dan globalisasi sesungguhnya tidak bekerja untuk menciptakan stabilitas ekonomi global. Sebaliknya, kebijakan globalisasi cenderung menjadi momok bagi negara berkembang. Bagi sebagian orang, ada jawaban yang mudah: tinggalkan globalisasi. Tetapi hal ini tidaklah mungkin, sebab globalisasi juga membawa sejumlah manfaat-keberhasilan Asia Timur didasarkan pada globalisasi, khususnya peluang perdagangan dan meningkatnya akses
[ppiindia] "Menteri Agama yang Akan Umumkan Kenaikan BBM"
REFLEKSI: Menentang dikutuk Alloh, demikian wahyu petinggi penguasa negara dengan memakai menteri agama untuk mengumumkan kenaikan harga BBM. http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/01/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY "Menteri Agama yang Akan Umumkan Kenaikan BBM" BOLEH jadi sidang kabinet yang digelar di kantor presiden, akhir Februari, Senin (28/2) sore kemarin, merupakan satu-satunya sidang kabinet tanpa keterangan pers, setidaknya sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik, 20 Oktober 2004 silam. Entah apa yang ada di benak para menteri Kabinet Indonesia Bersatu hari itu. Yang jelas, sejak beberapa minggu terakhir, mereka cenderung bungkam jika agenda Sidang Kabinet membicarakan soal bahan bakar minyak (NBBM). Kalau biasanya sesuai sidang kabinet, para menteri yang ditunjuk memberikan keterangan pers segera duduk di kursi depan, ruang jumpa pers, petang kemarin, hal itu tidak terjadi. Tidak mengherankan sebagian besar wartawan mulai bertanya-tanya siapa yang akan memberikan keterangan pers nantinya. Para menteri, tidak lama setelah maghrib, satu per satu meninggalkan kantor presiden, kebanyakan melalui halaman depan. Padahal biasanya melewati ruang jumpa pers. Dalam sidang kabinet kemarin, memang mulai terlihat beberapa "keanehan" dalam arti tidak lazim terjadi. Misalnya seusai sidang yang berlangsung di lantai 2, beberapa menteri turun, namun bukannya keluar, melainkan masuk lagi di ruangan lantai 1 yang terletak di bagian belakang ruang jumpa pers. Beberapa waktu kemudian beberapa menteri terlihat keluar sebagian melalui halaman depan. Wartawan masih berharap ada keterangan resmi dari pemerintah khususnya seusai sidang kabinet meskipun soal kenaikan BBM sudah dipastikan diumumkan malam itu. Namun para menteri/pejabat setingkat menteri tidak satupun yang memberikan penjelasan. Dalam situasi seperti itu hanya Kapolri yang bersedia menghentikan langkah dan memberikan keterangan pers ketika dicegat wartawan. Kapolri menjelaskan soal antisipasi aparatnya dan kesiapan yang telah dilakukan kepolisian jauh-jauh hari sebelumnya. Menteri lain yang bersedia memberikan penjelasan namun hanya samar- samar adalah Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu. Dia menjelaskan soal stok sembako yang dikatakannya cukup dan tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Soal kenaikan harga BBM sendiri Marie tidak bersedia menjelaskan. Begitu juga Menteri Keuangan Yusuf Anwar. Namun Menko Perekomian Aburizal Bakrie begitu keluar dari teras kantor presiden bukannya berjalan kaki menuju mobil seperti biasanya. Aburizal malah "nebeng" mobil wapres dan meninggalkan istana tanpa keterangan satu pun. "Nanti menteri agama yang akan mengumumkan kenaikan harga BBM," celetuk satu teman wartawan. Maka episode di istana semalam berakhir ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan kantor presiden menuju Istana Merdeka di bawah siraman hujan gerimis. Satu-satunya menteri yang benar-benar terakhir meninggalkan istana adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Dan Purnomo jugalah yang memberi kepastian tentang kenaikan harga BBM. Satu hal yang menjadi catatan dari sidang kabinet semalam dengan agenda kena- ikan harga BBM adalah kurang transparannya pemerintah terhadap masyarakat yang tercermin dari sikap mereka terhadap wartawan. PEMBARUAN/YUNIAWAN W NUGROHO Last modified: 1/3/05 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Yang Pahit Belum Tentu Obat
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/01/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Tajuk Rencana Yang Pahit Belum Tentu Obat Pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam kisaran 22 persen hingga 47,4 persen yang berlaku mulai 1 Maret. Disebutkan bahwa keputusan kenaikan ini diambil karena subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 69 triliun per tahun. Subsidi itu ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok 20 persen penduduk kalangan atas. Dengan kenaikan ini, pemerintah menghemat Rp 10, 5 triliun yang akan digunakan untuk dana kompensasi untuk kelompok penduduk termiskin. Dengan tambahan anggaran Rp 7,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), akan tersedia dana Rp 17,8 triliun untuk sekitar 36 juta penduduk miskin. Selain itu, sekitar Rp 10 triliun dana yang diperoleh dengan pengurangan subsidi ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Namun demikian, dengan kenaikan ini harga minyak ini masih menyisakan subsidi yang besar. Angka yang disebutkan pemerintah adalah sekitar Rp 39,8 triliun. Ini berarti cerita tentang kenaikan harga BBM belumlah berakhir. Jika APBN masih mengalami defisit, tidak tertutup kemungkinan tahun depan akan ada cerita serupa. Meskipun pemerintah memaparkan logika kenaikan ini, reaksi menolak keputusan ini masih muncul dengan keras dari kalangan masyarakat. Kenaikan yang disebutkan pemerintah juga merupakan usaha mengatasi ketidak-adilan ini ternyata tidak sepenuhnya disambut rakyat. Ini mengindikasikan bahwa masalah kenaikan harga BBM bukan sekadar mengurangi subsidi, dan menyediakan dana kompensasi untuk rakyat miskin. Penolakan ini mencerminkan bahwa masih ada masalah dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam penggunaan dana kompensasi itu. Penggunaan dana kompensasi ini tampaknya terlalu menyederhanakan masalah kemiskinan hanya pada miskin uang atau pendapatan. Sudah begitu lama dibahas bahwa kemiskinan di Indonesia lebih karena kemiskinan struktural yang diciptakan oleh sistem yang tidak memberi peluang penduduk bangkit mengembangkan diri. Dengan kata lain dana kompensasi ini bukan satu-satunya obat, apalagi panasea. Ada sumber penyakit lain yang justru terabaikan. Di sisi lain, penghematan subsidi ini digunakan untuk menutup defisit anggaran. Padahal masih ada indikasi kuat bahwa korupsi masih merajalela, termasuk menggerogoti anggaran ini. Dengan begitu, menutup defisit ini sebenarnya mengalihkan beban akibat korupsi ke pundak rakyat Dari sisi ini terlihat bahwa logika yang digunakan untuk membenarkan keputusan menaikkan harga BBM oleh pemerintah berada pada sisi yang berseberangan dengan logika yang tumbuh di kalangan rakyat, khususnya yang hidupnya serba pas-pasan, bahkan terbatas. Maka bukan hal yang sederhana ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla menyatakan siap tidak populer, karena memang cenderung tidak populer di kalangan rakyat. Peluang untuk memperbaiki ekonomi dan anggaran negara yang selama ini menjadi agenda rakyat yang mendorong reformasi justru tidak direspons pemerintah. Rakyat selalu mengemukakan perlunya pemberantasan korupsi, dan pungutan-pungutan, serta pencurian kekayaan alam Indonesia. Namun upaya untuk itu justru sangat lemah. Agenda 100 hari telah lewat dan tak ada tanda-tanda bahwa korupsi yang merugikan negara berlipat-lipat dari penghematan subsidi BBM akan segera diatasi. Di sini letak gap logika yang ada di rakyat dan pemerintah. Bahkan penyaluran dana kompensasi pun belum diyakini akan sampai di tangan mereka yang berhak secara utuh. Selama gap ini tidak dijembatani, persoalannya akan tetap sama, bahkan intensitasnya meningkat. Kenaikan harga BBM yang diharapkan pil pahit, tetapi mungkin yang terjadi memang pahit, tetapi bukan pil (obat). Last modified: 1/3/05 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali meneri
[ppiindia] TNI Tidak Dididik untuk Kelola Bisnis
REFLEKSI: Tidak dididik, tetapi bukan berarti tidak akan bisa bisnis :-)) http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/01/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY TNI Tidak Dididik untuk Kelola Bisnis JAKARTA - Tanpa ada aturan tentang larangan bagi militer untuk berbisnis, dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, jumlah bisnis yang dikelola TNI tetap semakin berkurang. Pasalnya, para anggota TNI tidak dididik untuk menjadi seorang pengusaha yang mengelola bisnis tertentu. Demikian benang merah pendapat pengamat pertahanan Andi Widjajanto dan pengamat masalah sosial Tamrin Amal Tomagola pada diskusi yang diselenggarakan dalam rangka peluncuran buku Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga di Jakarta, Senin (28/2) malam. Buku itu merupakan laporan penelitian tentang keterlibatan militer (TNI dan Polri) dalam bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel, dan Poso. "Anggota TNI tidak dididik menjadi pengusaha. Jadi, biarkan saja bisnis yang mereka kelola selama ini mati perlahan-lahan," kata Andi. Dikatakan, pada sekitar tahun awal 1980, jumlah bisnis yang dikelola militer sekitar 500 bidang usaha. Namun, pertengahan 1980, jumlah itu berkurang menjadi sekitar 227 bidang usaha. Artinya, seiring perjalanan waktu, jumlah bisnis yang dikelola militer itu semakin berkurang. Penyebabnya karena bisnis yang dikelola militer itu kalah bersaing dengan bisnis yang dikelola swasta. Dikatakan, aturan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI merupakan cara lain untuk mengatasi persoalan bisnis militer itu. Jika aturan ini benar-benar ditegakkan, pada 2009 nanti setiap anggota TNI yang melakukan bisnis, baik secara legal atau ilegal, atas nama institusi atau perorangan, akan dianggap suatu tindakan pidana. Selain itu, pemerintah harus memikirkan taraf kesejahteraan prajurit agar mereka tidak lagi melakukan bisnis. Caranya adalah dengan menaikan gaji para prajurit TNI. "Menurut hitungan saya, kalau setiap prajurit diberi gaji rata-rata sekitar Rp 3 juta, pemerintah hanya memberikan tambahan di APBN sebesar Rp 7 triliun. Memang pelaksanaannya tidak mudah," katanya. Cara lain untuk mengatasi bisnis militer adalah dengan melihat aspek budaya masyarakat lokal. Pasalnya, seperti yang dipaparkan dalam buku Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga, bisnis yang dikelola anggota militer telah masuk ke wilayah masyarakat lokal. Hal senada diungkapkan Tamrin Tomagola. Menurut dosen di jurusan Sosiologi Universitas Indonesia itu, posisi militer dalam suatu bisnis sebenarnya tidak lebih sebagai centeng. Militer sebenarnya lebih dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menjaga kepentingan bisnis mereka. (O-1) Last modified: 1/3/05 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[list_indonesia] [ppiindia] BBM Naik, Ekonomi Petani/Nelayan Hancur
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/01/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY SUARA PEMBACA BBM Naik, Ekonomi Petani/Nelayan Hancur PEMERINTAH Presiden Yudhoyono yang menaikkan harga BBM akan sangat memukul petani dan nelayan karena mereka adalah masyarakat yang langsung terkena dampak yang paling besar atas kebijakan ini. Hal ini terjadi karena komponen-komponen produksi mereka mengonsumsi BBM dalam jumlah yang besar dan merupakan kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Misalnya saja nelayan memerlukan BBM untuk dapat menjalankan perahu motor mereka demikian pula petani memerlukan BBM untuk dapat menjalankan mesin-mesin traktor maupun diesel air untuk pengolahan lahan pertanian. Hal-hal semacam ini yang sering kali tidak menjadi ba-han pertimbangan pemerintah, jika kebijakan ini tetap dilakukan maka perekonomian rakyat kecil akan hancur, dan yang harus diingat adalah dari masyarakatlah APBN itu sebagian besar berasal. Dengan melihat hal ini seharusnya pemerintah berpikir lagi untuk tidak melakukan kebijakan pengurangan subsidi BBM. Pemerintah harus mengambil alternatif lebih cerdas dan bijaksana. Seperti melakukan penghematan untuk anggaran yang tidak penting, penegakan hukum dengan menuntaskan berbagai kasus korupsi, menciptakan sumber-sumber devisa dari potensi yang dimiliki Indonesia seperti potensi pertanian dan kelautan. Sampai saat ini terutama untuk bidang kelautan pasca kabinet gotong royong belum ada kebijakan yang kreatif yang mampu mendongkrak devisa Indonesia. Karena potensi di laut Indonesia sampai dengan saat ini pada pemerintahan Yudhoyono masih belum optimal dimanfaatkan. Indonesia sekarang akan menunggu kehancuran ataupun kemakmuran, tergantung pada bagaimana presiden dan menterinya mengeluarkan kebijakan. Nurdin Ahmadi Jln Raya Sindang Barang 408 Bogor Menaikkan Harga BBM Pilihan Sulit PRO dan kontra tentang isu kenaikan harga BBM muncul. Banyak yang menentang rencana kebijakan baru tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang tidak keberatan. Kebanyakan yang keberatan menggunakan dasar pemikiran bahwa rakyat saat ini, khususnya rakyat kecil, masih dihadapkan pada kesulitan ekonomi akibat resesi sehingga jika harga BBM dinaikkan, jelas semakin memberatkan ekonomi mereka. Kelompok yang pro dengan rencana kebijakan menaikkan harga BBM, khususnya pemerintah, menggunakan rasionalisasi bahwa saat APBN mengalami defisit. Pemerintah menjelaskan, besaran kenaikan harga BBM sekitar 20% - 40 %. Pendapatan pemerintah yang bakal diperoleh dari kenaikan ini akan digunakan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan berbagai program pemberdayaan ekonomi lainnya bagi rakyat miskin. Jika tidak menaikkan harga BBM, maka jelas akan sangat memberatkan kemampuan anggaran pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan Dulu kenaikan harga minyak dunia menjadi berkah bagi APBN karena akan ada keuntungan akibat selisih harga. Tetapi kini, kenaikan harga minyak dunia justru menjadi pukulan berat, karena dalam beberapa waktu Indonesia justru lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor dan semakin terbatasnya suplai minyak dari ladang-ladang minyak yang ada. Pada saat yang sama kita sulit untuk menemukan ladang minyak yang baru. Oleh karena itu, saat ini kita perlu menggalakkan pemakaian bahan bakar nonminyak seperti batu bara dan gas dimana kita cukup kaya akan kedua sumber daya ini. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu menaikkan harga BBM rakyat bisa "mati" karena tidak mampu menahan beratnya beban harga. Tidak menaikkan harga BBM, pemerintah bisa "mati" (tidak mampu) membiayai pembangunan. Tapi kita harus memilih. Kita bisa memilih jalan yang moderat yaitu menaikkan harga BBM tetapi hanya menaikkan harga BBM non-minyak tanah dan solar. Kita mengharapkan bahwa yang dinaikkan adalah jenis BBM yang tidak banyak digunakan oleh rakyat kecil (minyak tanah dan solar), sehingga tidak memberatkan perekonomian mereka. Ini lebih transparan dan langsung dirasakan manfaatnya bagi rakyat daripada janji-janji program pemberdayaan yang keberhasilannya (minimal sejauh pengalaman) masih jauh dari kenyataan. Untuk itu pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, dalam mengontrol pendistribusian dan pembelian minyak, guna menjamin subsidi yang diberikan jatuh ke tangan rakyat kecil yang memerlukan. Farel Kuto Perumahan Puri Mas Sawangan - Depok [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Sant
[ppiindia] No extension sought
http://thestaronline.com/news/story.asp?file=/2005/3/1/nation/10287441&sec=nation The Star Online > News Tuesday March 1, 2005 No extension sought KUALA LUMPUR: Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono did not ask for an extension of the amnesty period for illegal immigrants in his letter to Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. The Prime Minister said the letter instead extended Susilo's appreciation to Malaysia for its cooperation, especially in areas related to Indonesian workers. "He wants both sides to be informed if there were any problems in confronting the illegal immigrants situation. "This is so we can think of what would be the best solution and not let illegal immigrants bring problems to the two-way cooperation between Malaysia and Indonesia," Abdullah said yesterday after launching the National Craft Day 2005. Susilo had sent Abdullah a letter, which was delivered by the republic's Manpower and Transmigration Minister, Fahmi Idris, to Deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak on Saturday. When asked whether he had any advice for the enforcement officers, who would be involved in operations against illegal immigrants, Abdullah said: "There is no need for advice. They know their duties and will do it well. They will follow the guidelines and rules. "Pandai-pandailah jalankan tugas dengan baik (Do your job well)," he added. In Bangi, Najib said Malaysia welcomed the presence of Indonesian parliamentarians, who were in the country to monitor Ops Tegas, which began today. "We welcome their presence as long as they understand that we have a responsibility to our country and its laws," he told reporters after launching a national seminar on Islam Hadhari for university students. It was reported yesterday that 12 Indonesian parliamentarians were in Malaysia to monitor Ops Tegas. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] The House of Saud's eternal dilemma
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GC01Ak02.html Mar 1, 2005 The House of Saud's eternal dilemma By John R Bradley Descendants of former US president Franklin D Roosevelt and Saudi Arabia's first king, Ibn Saud, celebrated this month in Miami the 60th anniversary of the first Saudi-US summit at the Suez Canal's Great Bitter Lake, where the foundations were laid for a "special relationship" between the two countries based on an oil-for-security alliance. What no one realized on February 14, 1945, of course, was that the foundations of that "special relationship" were being laid on active fault lines, and that a seismic shift would one day shake it all down to the ground again. Pulling in one direction was the internal demands of the Wahhabis, already given control by Ibn Saud of the kingdom's schools, mosques, religious police, media and, ultimately, the government itself. Pulling in the other direction was the crucial alliance with the United States that Ibn Saud formalized in his meeting with Roosevelt. The seeds of future instability were thus sown, with the al-Saud torn on the one hand between the jihad-inspired Wahhabi religious establishment needed to impose order at home and, on the other, a Western colonial power the Wahhabis saw as their eternal enemy, but which Ibn Saud recognized as the guarantors of his own security, and therefore survival. There were many warnings of that seismic shift in the six decades after the Bitter Lake summit. They included the assassination of the liberal King Faisal in 1974 by an Islamic extremist and the Mecca uprising by anti-Western radicals in 1979. Then it finally came on September 11, 2001, an attack carried out by mostly Saudi hijackers who had been recruited by Saudi dissident Osama bin Laden. One of the aims of that attack was to drive a wedge between the al-Saud and the United States. Since September 11, the eternal al-Saud dilemma - of having to prove its Islamic credentials at home while demonstrating, to the West, its modernizing instincts and eagerness to reform - has grown so difficult as to appear for the first time near impossible. That difficulties were evident became clear earlier this month when partial elections were held in Riyadh. Only men were allowed to vote, and they were electing officials for only half the seats on town councils that have absolutely no power. Still, the fact that elections were taking place at all was seen by Islamists as too much of a concession to US interference in the internal affairs of the kingdom. They were explicitly condemned in such terms, in an audio tape issued in December by none other than bin Laden. The al-Saud regime, which now understands how the Western media works well enough to be able to manipulate it, quietly appointed just one day before the Riyadh elections took place - meaning when everyone was looking the other way - an ultra-conservative religious leader, Abdullah bin Saleh al-Obaid, as the new education minister. Amazingly, only The Wall Street Journal picked up on al-Obaid's appointment, and even in that article he was mentioned only briefly. Al-Obaid's appointment was, one would wager, among the most significant political developments inside Saudi Arabia since the September 11 attacks. It showed, first of all, that the local elections, rather than being proof of the spread of democracy in the wake of the war on Iraq, had merely provided a cover for the al-Saud to pacify the Wahhabis by appointing one of their own as the head of what it considers the most important ministry. But it also put the final nail in the coffin of a now truly dead and buried domestic reform agenda. Unlike the town councilors, the education minister wields a great deal of influence, not least over the minds of the next generation of Saudis already steeped in a school curriculum that oozes anti-Semitism and the celebration of jihad. Although he went to university in the United States, those two subjects - anti-Semitism and jihad - surely remain close to al-Obaid's heart. From 1995 to 2002, he headed the Muslim World League, the parent body of the International Islamic Relief Organization (IIRO). Both are seeped in Wahhabi ideology. The US Treasury Department has proposed the IIRO for designation as a terrorist entity. In an essay on terrorism that is part of a 2002 book on Islam, al-Obaid blamed "some mass media centers that are managed and run by Jews in the West" for reports linking terrorism and Islam. The minister al-Obaid replaced, Mohammed al-Rasheed, was a committed reformer who managed to achieve some successes, despite the fact that all the odds were heavily stacked against him. He was regularly damned on Islamist websites as a "secularist" who "took women to Beirut", a city religious hardliners see - and not without some justification - as a cesspit of Western liberal ways. There was, almost needless to say, no substance to either alle
[ppiindia] Pascakenaikan Harga BBM -- Kompensasi untuk Rakyat Miskin hanya Janji Muluk?
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/2/b1.htm Rabu Pon, 2 Maret 2005 Bali Pascakenaikan Harga BBM -- Kompensasi untuk Rakyat Miskin hanya Janji Muluk? Sikap terburu-buru pemerintah menaikkan harga BBM dianggap suatu hal yang memberatkan bagi masyarakat. Janji pemberian dana kompensasi bagi masyarakat miskin dinilai tidak dapat mempengaruhi masyarakat karena hal itu dianggap terlalu muluk-muluk. Maka tidak salah jika masyarakat dan mahasiswa selalu melakukan demo terhadap penolakan kenaikan tarif BBM yang dijanjikan April malah mendahului awal Maret 2005 ini. Ketidaksiapan masyarakat menerima hal ini mengundang opini yang beragam dari pengunjung Warung Global, Selasa (1/3) kemarin, yang disiarkan langsung Radio Global 96,5 FM Kinijani, dipancarluaskan oleh Radio Genta Swara Sakti Bali dan Radio Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya. Made Satria di Denpasar mengucapkan selamat dan sukses kepada pemerintah yang telah menaikkan harga BBM sehingga masyarakat kecil dibuat kaget. Dia menambahkan, apakah ini yang disebut dengan perubahan, seperti kita disulap saja, seperti kena tipu saja. Sedangkan dampak yang akan terjadi nanti adalah kenaikan ini akan dijadikan lahan untuk melakukan korupsi lagi bagi pejabat kita. Kalaupun subsidi BBM nanti ada kompensasinya untuk kepentingan masyarakat, ia merasakan bahwa itu hanya untuk menyenangkan hati rakyat dan sebagai pemanis saja. Untuk itu, dia mengajak, kita lihat saja nanti. Haji Bambang di Kuta menyatakan dampak dari kenaikan harga BBM ini nantinya terhadap kenaikan harga barang lainnya. Dia bertanya, kenapa pemerintah menaikkan saat ini, apalagi saat ini saudara-saudara kita yang beragama Hindu dibebani dengan rerahinan berturut-turut. Mestinya ditunda saja dulu sampai kegiatan itu berakhir, sehingga beban masyarakat agak sedikit berkurang. Dia menambahkan, agar pemerintahan SBY-JK menunjukkan dulu kinerjanya yang katanya dalam 100 hari akan memberantas KKN. Tetapi mana buktinya? Yang terjadi di lapangan malah harga BBM yang naik. Ini sangat membuat rakyat kecil kaget. Haji Bambang menyarankan, berikan dulu hasil kerja memberantas KKN, meningkatkan perekonomian rakyat dan janji yang dulu pernah diucapkan. Pemerintah, dinilainya, terlalu terburu-buru menaikkan harga BBM dan belum sempat memikirkan kesiapan rakyat untuk menerima hal ini. Dampaknya, dagang-dagang sudah mengeluh semua kemudian para sopir angkutan umum juga banyak yang mengeluhkan kenaikan harga BBM ini. Yang diperlukan sekarang adalah kesiapan masyarakat untuk menerima hal ini. Gus Delut di Denpasar mengacungkan jempol dan mengatakan SBY ''hebat''. Pasalnya, belum sempat memberikan hasil untuk memberantas KKN yang masih mengambang malah menaikkan harga BBM lebih dulu. Dia juga menyatakan bahwa kompensasi untuk rakyat miskin itu hanya janji muluk-muluk saja, bagi rakyat yang hanya mendengar dan membaca tak akan menerima dana kompensasi apa pun, yang menerima nanti adalah pemerintah. Ardana di Denpasar juga menyatakan pemerintah terlalu terburu-buru menaikkan harga BBM. Sebab, dia pernah membaca pernyataan Kwik Kian Gie di koran, katanya harga minyak mentahnya Rp 600 lalu diproses dengan biaya Rp 600 maka harga sepantasnya kan Rp 1.200, lalu pemerintah menjualnya dengan harga Rp 1.810, itu sudah mendapat untung Rp 610. Lalu kenapa sekarang malah naik menjadi Rp 2.400? Ini sangat memberatkan masyarakat miskin saja. Kalau begitu, menurutnya, pendapatan masyarakat yang harus ditingkatkan untuk mengimbangi hal tersebut. Yani di Denpasar menyatakan keberatannya sebagai ibu rumah tangga. Ia sangat merasakan dampak kenaikan harga BBM ini. Bagaimana tidak, untuk makan saja susah, apalagi untuk membeli bensin. Lalu kompensasi yang disediakan untuk rakyat kecil itu hanyalah janji-janji saja. Dogler di Gianyar menambahkan, sebenarnya kenaikan harga BBM ini diibaratkan nasi sudah menjadi bubur, namun syukur buburnya masih bisa dimakan. Permasalahannya sekarang adalah masalah pencabutan subsidi BBM untuk kompensasi yang nantinya digunakan bagi kepentingan rakyat. Ia menyatakan masih khawatir dan sangsi, nanti siapa yang akan menerima kompensasi ini? Kita ketahui bersama bahwa penyalurannya dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, sehingga yang melaksanakan dia dan yang mencairkan dana kompensasi tersebut dia juga. Ini yang menyebabkan kesangsian itu muncul, selain mereka belum semuanya bersih dari indikasi KKN, sehingga akhirnya dana kompensasi tersebut kembali lagi ke pejabat-pejabat itu. Namun, pernahkah pemerintah menaruh perhatian tentang perbandingan gaji PNS di dalam negeri dan luar negeri? Mestinya contoh diambil dari sana . Nang Kantun di Bajera menambahkan, inilah bukti bahwa pemerintah tuli, dana kompensasi itu hanya isapan jempol belaka. Ongkos angkutan yang biasanya Rp 4.000 kini menjadi Rp 6.000 dengan jarak yang dekat, ini sangat membuat resah masyarakat. Maria di Sidakarya menyatakan, katanya akan dinaikkan bulan
[ppiindia] Mahasiswa: BBM atau SBY Turun!
Harian Komentar 02 March 2005 DPR didesak gelar rapat paripurna luar biasa Mahasiswa: BBM atau SBY Turun! DPR didesak segera menggelar rapat paripurna luar biasa menyikapi kenaikan harga BBM. Jangan sampai rakyat mengajukan pilihan: BBM turun atau SBY turun. Demikian disampaikan puluh-an mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Bandung Raya saat menemui pimpinan dan anggota Komisi VII DPR di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Selasa (01/03) kemarin. "Kami berharap DPR benar-benar mewakili masyarakat. Lakukan langkah konkret, ja-ngan hanya menolak kenaikan BBM. Kalau perlu lakukan langkah politik menuju memo-randum," kata Presiden BEM Universitas Padjajaran Indra Kusuma saat menemui Komisi VII DPR. Para mahasiswa berasal dari beberapa universitas seperti ITB, Universitas Padjajaran, STT Tekstil, dan STT Telkom. Mereka mendesak segera dila-kukan langkat konkret me-nyikapi kenaikan harga BBM. "Jangan sampai peristiwa seperti tahun 1998 terjadi lagi dan masyarakat sampai me-ngajukan pilihan BBM turun atau SBY turun," tukas Indra. Menanggapi hal itu, Wakil Ke-tua Komisi VII DPR asal F-PDIP Sonny Keraf, mengatakan akan meninjau peraturan perunda-ngan terkait kebijakan peme-rintah menaikkan harga BBM. "Kita akan kembali ke UU No-mor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005, dan melihat apa-kah kebijakan yang dikeluar-kan pemerintah tadi malam sudah termasuk pelanggaran terhadap UU tersebut atau tidak," ujarnya. Selain itu, lanjut Keraf, ter-kait fungsi budgeter DPR, peme-rintah harus duduk bersama dengan DPR untuk membica-rakan alokasi anggaran yang sejauh ini belum pernah dila-kukan secara tuntas. Sebelumnya BEM se-Ban-dung Raya menemui Wakil Ke-tua DPR Zaenal Maarif. Unik-nya, pertemuan dilakukan sambil duduk lesehan di lantai lobi Nusantara III DPR. "Tidak ada tempat lain karena rua-ngan lainnya sedang diguna-kan. Saya minta maaf yah ka-rena menerima kalian di sini," kata Zaenal. Kepada Zaenal, mahasiswa mendesak agar DPR segera menggelar rapat paripurna luar biasa untuk menyikapi kenaik-an harga BBM. "Harus diper-jelas latar belakang pemerin-tah mengeluarkan kebijakan itu dan sikap DPR yang se-sungguhnya. Karena di daerah, informasi banyak yang di-sembunyikan dan didistorsi, seolah-olah kenaikan BBM sesuatu yang tepat," kata Presiden Keluarga Mahasiswa ITB, Anas Hanafiah. Indra menambahkan, pihak-nya akan melihat keseriusan DPR apakah akan menggelar rapat paripurna luar biasa atau tidak. Menanggapi hal itu, Zaenal mengatakan, saat ini sedang dilakukan pendekatan dan lobi antara fraksi-fraksi agar rapat paripurna bisa segera digelar. "Namun seka-rang masih terjadi tarik-me-narik," ujarnya.(dtc) © Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] DPR: Bohong, Kenaikan BBM - Berdampak Terhadap Rakyat
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104185 TakDPR: Bohong, Kenaikan BBM Berdampak Terhadap Rakyat Rabu, (02-03-'05) JAKARTA (Suara Karya): Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Untung Wahono mengatakan, adalah kebohongan bila kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinyatakan tidak berdampak terhadap rakyat. "Bohong bila dikatakan kenaikan harga BBM tidak berimbas kepada rakyat miskin. Justru mereka yang paling merasakan dampak kenaikan tersebut - antara lain tarif angkutan umum dan harga bahan pokok naik," paparnya di Jakarta, kemarin. Untung menyatakan, pihaknya setuju bahwa subsidi BBM selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas - dan karena itu harus dihapuskan. "Namun pengurangan subsidi ini bisa dilakukan dengan cara lain, seperti pengenaan pajak terhadap kepemilikan kendaraan pribadi," ujarnya. Sementara anggota FPDIP Tjahyo Kumolo mengancam turun ke jalan menggelar aksi di Istana Negara dalam rangka memprotes serta membangun solidaritas rakyat menolak kenaikan harga BBM. "Kami mengajak Ketua DPR turun ke jalan berdemo menolak kenaikan harga BBM. Kalau tidak bisa di parlemen, kita bentuk ekstra parlemen," ucap Tjahyo. Di lain piak, Sekretaris FPDIP Jacobus Mayongpadang menilai pemerintahan SBY-Kalla cenderung otoriter karena tidak mendengar aspirasi rakyat. Karena itu, katanya, tidak tertutup kemungkinan terjadi krisis politik sebagai dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Kenaikan itu langkah pelecehan terhadap DPR. Jadi, pemerintah cenderung otoriter karena tidak dengar aspirasi rakyat," katanya. Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menyatakan mendukung bila koleganya di DPR melancarkan hak angket kepada pemerintahan SBY terkait keputusan menaikkan harga BBM ini. "Saya berharap mudah-mudahan ada yang mengajukan hak angket. Sebagai pimpinan DPR, kapasitas saya hanya bisa melayani," paparnya. Soetardjo menyindir Presiden Yudhoyono telah membawa perubahan seperti janjinya pada pilpres lalu. Perubahan itu, katanya, adalah kenaikan harga BBM. "Saat pemerintah kemarin (Megawati), itu utang dalam negeri makin kurang dan devisa negara sukses. Tapi pada kampanye pilpres yang lalu, ada yang menjanjikan perubahan. Memang sekarang terjadi perubahan, yaitu harga minyak naik. Apa memang ini yang diinginkan rakyat?" tutur Soetardjo. Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis menyatakan, pihaknya menolak langkah pemerintah menaikkan harga BBM antara lain karena kondisi masyarakat belum memungkinkan. Karena itu, DPR kemungkinan menggunakan hak angket jika pemerintah tetap memberlakukan kenaikan harga BBM ini. Di lain pihak, Untung Wahono menyebutkan, dana kompensasi kenaikan harga BBM yang antara lain disalurkan melalui program pendidikan tidak akan mampu mengurangi kemiskinan sebagaimana asumsi pemerintah. "Subsidi pendidikan yang diberikan sebagai kompensasi ini paling hanya SPP, dan tidak mencakup buku yang merupakan beban terberat pendidikan. Sementara subsidi kesehatan, 'kan tidak setiap hari rakyat sakit, sementara mereka harus menghadapi kenaikan tarif angkutan umum dan harga bahan pokok setiap hari," katanya. Menurut Max Moein dari FPDIP, persoalan yang dihadapi publik saat ini bukan hanya soal kenaikan harga BBM, namun dampak lanjutan kenaikan itu, yaitu melambungnya harga berbagai kebutuhan dan biaya transportasi. "Kami sudah mendapat laporan dari berbagai daerah bahwa ongkos angkutan sudah naik melebihi persentase kenaikan harga BBM," katanya. Dia mengakui, memang kenaikan harga BBM adalah kebijakan pemerintah. Namun DPR hendaknya diperhatikan dan suara publik juga dipertimbangkan. (A-1/H-3/R-1) Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Kenaikan BBM Cekik Rakyat Kecil
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104209 Kenaikan BBM Cekik Rakyat Kecil @ Kompensasi Gagal, Penduduk Miskin Collapse Oleh Ricky Rachmadi Rabu, (02-03-'05) Tepat pukul 00.00 WIB, 1 Maret 2005, pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Walaupun banyak kalangan keukeuh menentang, kenaikan tetap dilakukan rata-rata secara keseluruhan mencapai 29%. Tak pelak lagi, terjadi pro-kontra antara pemerintah dan masyarakat yang menolak kebijakan itu. Maka, pada hari-hari ini, pasca kenaikan harga BBM pun penuh diwarnai dengan aksi-aksi unjukrasa oleh berbagai elemen masyarakat. Kita berharap, aksi-aksi protes dan demonstrasi di berbagai tempat yang merata di seluruh Tanah Air itu tetap berada dalam koridor yang benar dan tetap murni menyuarakan jeritan hati nurani rakyat. Pemerintah harus sungguh-sungguh mendengar suara rakyat. Kenaikan harga BBM ini memang pil pahit dan sungguh pahit bagi masyarakat miskin di negeri ini. Untuk meminimalisasi dampak negatif atas kenaikan harga BBM ini, pemerintah melancarkan program pemberian dana kompensasi pengurangan subsidi BBM yang jumlahnya sebesar Rp 17,8 triliun yang dijabarkan dalam berbagai program, terutama bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Sebelum terjadi kenaikan harga BBM ini, sesungguhnya ada beberapa skenario kenaikan harga yang direkomendasikan. Pertama, kenaikan harga berdasarkan kecenderungan fluktuasi harga minyak internasional. Ini, antara lain, untuk menghindari potensi penyelundupan BBM ke negara tetangga. Skenario kenaikan harga BBM yang mungkin direkomendasikan adalah naik tiga kali lipat dari harga sekarang. Kedua, jika defisit anggaran dijadikan referensi maka skenario kenaikan harga BBM yang mungkin direkomendasikan adalah dua kali lipat dari harga sekarang. Ketiga, jika faktor dampak sosial, ekonomi, dan politik yang dipertimbangkan, maka kenaikan harga BBM yang mungkin masih dapat ditoleransi adalah kenaikan sebesar 40% dengan proses dua tahap kenaikan, yakni rata-rata 20% setiap tahapan. Kini pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM rata-rata secara keseluruhan sebesar 29%. Padahal, kenaikan yang diperkirakan sangat wajar adalah bertahap sebesar 20%, bukan lebih dari itu, karena diperkirakan akan sangat mencekik rakyat kecil. Langkah menaikkan harga BBM ini merupakan keputusan yang berani dengan risiko yang tidak kecil. Sebab, apabila salah perhitungan dampaknya akan seperti tsunami dahsyat yang meluluhlantakkan kehidupan dan perekonomian di dalam negeri, bahkan mungkin juga dapat "menjatuhkan" pemerintah (citra, kredibilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah). Collaps Tentang kenaikan harga BBM ini, mari kita tinjau berdasarkan faktor daya survival masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang berpendapatan 2 dolar AS dan 1 dolar AS per hari atau dalam konversi rupiah sekitar Rp 20.000,- dan Rp 10.000 per hari. Menurut World Bank Report dalam sebuah laporan berjudul "East Asia Update 20 April 2004," jumlah penduduk miskin di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian atas kenaikan harga BBM adalah penduduk yang berpendapatan 1 dolar AS per hari (standar garis kemiskinan World Bank) yang di Indonesia berjumlah 15.5 juta pada tahun 2002, 13.6 juta pada tahun 2003, dan 12.9 juta pada tahun 2004. Selain itu, penduduk yang berpendapatan 2 dolar AS per hari yang di Indonesia berjumlah 115.6 juta pada tahun 2002, 109.9 juta pada tahun 2003, dan 107 juta pada tahun 2004. Data-data itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang setiap tahun. Jika harga BBM tidak dinaikkan atau subsidi BBM tidak dicabut, maka diprediksikan penduduk yang berpendapatan 1 dolar per hari akan turun menjadi 12.3 juta pada tahun 2005. Sedangkan yang berpendapatan 2 dolar per hari akan turun menjadi 104 juta pada tahun 2005. Jadi jelas menunjukkan bahwa penduduk miskin berkurang sekitar 3.6 juta jiwa. Namun, apabila harga BBM dinaikkan lebih dari 20%, misalnya, sebesar 30-40%, dapat diprediksikan - melalui metoda simulasi melalui program komputer dari model ekonomi nasional - bahwa setiap bulannya pendapatan penduduk miskin akan berkurang sebesar 10%. Artinya, jika pada Maret harga BBM dinaikkan maka dapat diramalkan pada beberapa bulan ke depan, misalnya, bulan Juni 2005, penduduk yang tadinya berpendapatan 2 dolar AS per hari akan merosot menjadi penduduk miskin dengan pendapatan 1 dolar AS per hari. Situasi dan kondisi penduduk miskin ini akan makin berat manakala faktor kebutuhan biaya pendidikan akibat tahun ajaran baru yang akan berlangsung pada Juli-Agustus 2005 juga diperhitungkan dan dimasukkan sebagai faktor yang memerosotkan daya beli dan kemam
[ppiindia] Reformis Berpihak kepada Rakyat
http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/02/opi05.htm Rabu, 02 Maret 2005WACANA Surat Pembaca Reformis Berpihak kepada Rakyat BBM memang menjadi aset andalan banyak negara di dunia. Harga minyak dunia naik, pemerintah RI menjadi gerah ikut memaksakan menaikkan harga BBM per 1 Maret 2005. Alasannya, untuk mengurangi subsidi BBM. Subsidi dialihkan guna membiayai sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin. Manis juga kedengaran alasan ini. Namun tujuan baik ini ke depan masih diragukan hasilnya. Terkait kenaikan BBM, yang pasti semua orang mengerti efek buruknya lebih menonjol. Contoh, biaya transportasi menjadi naik, harga 9 bahan pokok pasti melonjak dan harga barang lain menyesuaikan. Presiden dan para menterinya silakan menyaksikan. Pemerintah boleh saja mengeluarkan keputusan politik itu, tetapi mestinya tetap mendengarkan keberatan DPR sebagai mitra kerja. Jangan bondho nekad (bonek) saja. Harus diingat beban rakyat menjadi lebih berat. Ketua Umum PAN sudah mengingatkan kepada SBY agar ''jangan nekad'' sebab ada hal yang harus dijelaskan secara gamblang kepada rakyat (Suara Merdeka 27-02-2005). Jujur saja, tokoh reformis Amien Rais memang konsisten ucapannya sepanjang masa. Mudah-mudahan penggantinya di MPR, Hidayat Nur Wachid yang pada masa kampanye getol sebagai pembela rakyat, sekarang ditunggu kontribusinya. Apakah mampu menangkap aspirasi rakyat sehubungan dengan ekses kenaikan harga BBM. Rakyat kecil berpendapat, ada satu di antara sekian banyak alternatif sumber keuangan negara. Yaitu barang-barang rampasan (uang dan barang lain) dan uang pengganti dari perkara korupsi se-Indonesia yang sudah diputus pengadilan dan punya kekuatan hukum tetap, segera dimanfaatkan untuk negara. Mudah-mudahan presiden pilihan rakyat memikirkan nasib rakyat, jangan malah melukai hati rakyat. Semoga Ketua MPR tetap konsisten berpihak kepada rakyat. Iman Sukirman SH Jl Kapas Raya A14, Semarang *** Kenaikan Harga BBM Bukan Obat Mujarab Gencarnya sosialisasi bakal naiknya BBM melalui media merupakan upaya pemerintah mengeksploitasi pola pikir masyarakat dalam menggalang opini. Bahwa kebijakan tersebut langkah tepat yang teruji. Munculnya iklan satu halaman penuh yang substansinya sebagai dukungan para pakar/cendekiawan makin menguatkan asumsi ini. Padahal selama ini pengurangan subsidi BBM merupakan kebiasaan pemerintah dan menjadi problem solving untuk menambah pendapatan negara. Apapun alasannya kebijakan klasik tersebut menjadi sangat tidak populer di mata masyarakat, terlebih bagi wong cilik. Beberapa permasalahan yang selalu ditimbulkan akibat pengurangan subsidi BBM adalah naiknya harga sembilan bahan pokok dan biaya transportasi yang merupakan sarana kebutuhan dan interaksi masyarakat. Persoalan tersebut merupakan pengeluaran rutin sehari-hari yang tidak dapat dihindari. Secara teori alasan akan dialihkannya subsidi BBM yang kompensasinya disalurkan lewat subsidi kesehatan, pendidikan dan program kemiskinan lainnya menjadi logis. Tetapi empiris praktik lapangan tidak seperti yang dibayangkan. Program yang terkait dengan kemiskinan tidak pernah tepat sasaran. Kemiskinan sekadar menjadi judul yang simpatik, tetapi pendistribusiannya jauh panggang dari api. Di samping birokrasinya rumit karena yang mudah dipersulit, ada karakter laten yang selalu melekat pada para penyelenggara. Akhirnya masyarakat miskin yang menikmati prosentasenya jauh di bawah yang diprediksi. Contoh paling sederhana bisa dilihat dari pembagian raskin. Sesuai aturan tiap KK miskin mendapat 20 kilogram, tetapi realitanya dibagi rata di tiap RT. Sebagai negara penghasil minyak akan menjadi aneh dan tidak adil bila minyak yang dipakai oleh rakyat harganya disesuaikan minyak dunia. Kalau alasannya agar tidak diselundupkan, jelas menjadi bias. Pelaku penyelundupan bukan rakyat kecil. Penyelundupan terjadi karena ada konspirasi dari oknum baik Pertamina, pengusaha tangker dan aparat penegak hukum. Tentunya yang dibenahi adalah sumber permasalahannya. Mengapa rakyat kecil yang tidak berdaya dan tidak bersalah menjadi korban? Kebijakan menaikkan harga BBM ibarat sebuah kekeliruan diagnose sehingga obat yang diberikan tidak menyembuhkan. Bahkan menimbulkan efek gangguan pada fungsi organ lain si pasien. Untuk menambah pendapatan negara sebetulnya banyak alternatif yang dapat dilakukan. Resepnya pertama, tutup kebocoran pada sektor pajak. Sudah jadi rahasia umum terjadi KKN antara wajib pajak dan aparat pemungut. Kedua, hapuskan subsidi yang diberikan pada pengusaha nakal. Ketiga, segera tangkap dan sita hartanya para koruptor kakap yang menguras kekayaan negara. Resep tersebut obatnya hanya tersedia di apotik ''Istana Merdeka''. Kenaikan harga BBM hanyalah analgesik, bukan obat yang mujarab. The Hok Hiong Jl Slamet Riyadi 32, Ambarawa Yahoo! Groups Sponsor ~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site fo
[ppiindia] "Negeri Horor"
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/01/opi01.html "Negeri Horor" Oleh Mochtar W Oetomo Udara yang bagaimana yang kita hirup dari orbit kehidupan Indonesia kontemporer seperti sekarang ini? Kita hidup dalam sebuah horror mundi, sebuah dunia yang penuh dengan rasa cemas dan takut. Mau parkir sepeda motor kita cemas kemalingan. Naik bis kota takut kecopetan. Naik angkutan jangan-jangan dirampok. Tidak memberi pengamen dan peminta di traffict light khawatir cat mobil digores paku. Punya bayi ngeri diculik. Nonton sepak bola takut dikompas bonek dan terjadi kerusuhan. Mau ngebut cemas jalan berlubang, pelan-pelan dipisuhi tukang becak. Inilah negeri horor kita, mau berusaha takut digusur. Mau kuliah takut universitasnya menjadi sarang mafia skripsi, nilai dan ijazah. Hendak mengurus KTP dan SIM khawatir dipingpong birokrasi. Musim hujan takut banjir, musim panas takut dehidrasi. Hendak bercinta takut hamil lagi, karena rumah yang sempit dan panas. Mau tidur takut kesiangan hingga perlu jam beker untuk membangunkannya. Bahkan mau sholat ke masjidpun cemas pulang tak lagi memakai sendal. Sebagai sebuah realitas, fragmen-fragmen horor tersebut sebenarnya tidak terlalu berkaitan dan koheren satu dengan yang lain. Akan tetapi ketika fragmen-fragmen realitas tersebut diangkat ke media dan menjadi konsumsi khalayak, maka tanda, gambaran dan citra dari fragmen-fragmen tersebut melampaui realitasnya sendiri, hiperreality of horror. Ketika berbagai peristiwa dan realitas tersebut hadir satu per satu melalui kekuatan representasi dan legitimasi media ke hadapan imaji khalayak, maka dengan kekuatan resonansi imajinernya fragmen-fragmen tersebut sambung-menyambung menjadi satu kesatuan imaji, kebulatan wacana yang ketika diberi makna-makna tertentu di wilayah perbincangan sosial bergeser menjadi serangkaian realitas universal. Universalisasi citra horor menjadi horor itu sendiri.Akan tetapi jika kita membincang fragmen-fragmen tersebut sebagai sebuah kondisi epistemologis, maka nalar universalitas dari realiatas horor tersebutlah yang justru subtansial. Tiga Watak Horor Dalam logika imajinasi horor seperti di atas, paling tidak ada tiga karakter utama yang dapat kita jadikan 'pengilon' untuk membaca realitas horor di sekitar kita. Pertama, constructed, bentukan, terbangun, terkonstruksi secara bertahap dan rasional. Jika ketakutan atau kecemasan kita terhadap berbagai realitas horor adalah sebuah ketakutan terhadap suatu kejahatan atau bencana yang tiba-tiba, alamiah, dan sepantasnya terjadi (berdasar logika ruang dan waktu). Misalnya parkir sepeda tidak dikunci, jalan sendirian di tengah malam dan dirampok. Maka bencana dan kejahatan constructed adalah sebuah bencana dan kejahatan yang terjadi karena urutan logis, karena laku konstruktivisme, dalam beberapa hal rekayasa, dan bukan atas kewajaran dan kealamiahan. Berbagai bentuk bencana, tragedi dan kejahatan yang berkeliaran di sekitar kita selama ini sesungguhnya bukanlah realitas horor alamiah, melainkan konstruktivisme horor. Curanmor, pencopetan, maraknya anak jalanan, jalan berlubang, banjir, penculikan bayi, penggusuran, mbulet-nya birokrasi bukanlah sebuah realitas horor alamiah, melainkan karena problem-problem kultural dan struktural yang saling terkait dan terencana. Semua realitas ini adalah buah dari unpredictable kerja teknologis, mesianik dan pembangunan yang kita elu-elukan selama ini. Dalam beberapa hal, realitas horor tersebut adalah sebuah abjeksi, yakni sebuah skenario, rekayasa yang memanfaatkan batas antara kenyataan dan kehampaan hukum demi kepentingan instrumental individu atau kelompok. Jalan berlubang, banjir, birokrasi yang "mbulet", penggusuran, mafia skripsi adalah beberapa horor abjeksi. Kedua, infective, menjalar bagaikan virus. Selain karena representasi media yang fragmentif dan terus-menerus seperti diuraikan di atas. Kecemasan dan ketakutan akan realitas horor yang imajiner tersebut adalah beberapa konsekuensi masyarakat teknologis dewasa ini. Seperti ujar Erich Fromm, prinsip utama masyarakat teknologis dan mesianik adalah "kerjakan selama sesuatu itu secara teknis mungkin dikerjakan". Maka jika secara teknis mengamen dan menggertak itu mungkin dikerjakan, kerjakan. Jika secara teknis mengurangi lebar jalan tidak mungkin dilakukan, maka kurangi tebalnya. Jika secara teknis, menculik, menggusur, memalsukan dan menjual skripsi itu mungkin dilakukan, lakukan. Jika secara teknis sebuah berita itu mungkin dibuat, diedarkan dan pasti dikonsumsi, buat dan edarkan. Dalam ciri masyarakat yang demikian, titik henti tidak ada. Segala sesuatu menjadi mungkin dikerjakan dan dilakukan. Tanpa batas, tanpa puas, dan dengan demikian kemungkinan-kemungkinan teknis tadi menggerus kemungkinan-kemungkinan humanis yang butuh jeda, relationship, dan kontemplasi. Maka ketika masyarakat kita telah disibukkan oleh kemungkinan-kemungkinan teknis, tujuan hidup pun cenderung menjadi instrumen
[ppiindia] Distorsi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/01/opi02.html Distorsi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Oleh M.S Hidayat Kadin (Kamar Dagang dan Industri) lndonesia bersama beberapa lembaga yaitu LPEM-FEUI, CSIS, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, dan unsur Media Massa, sebagai pendiri KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) selalu mendukung kegiatan pemantauan pelaksanaan otonomi daerah. Kegiatan dan kinerja KPPOD sebagai lembaga pemantau pelaksanaan otonomi daerah, jelas untuk ikut berperan dalam mendorong terciptanya aktivitas perekonomian yang dinamis. Melalui monitoring atas kebijakan daerah /Perda, KPPOD memberi masukan berupa kajian Perda kepada pemerintah baik melalui Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, dan masukan langsung ke berbagai daerah Kabupaten/Kota. Menurut hemat saya masukan KPPOD sangat positif untuk meminimalisasi ekonomi biaya tinggi yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Demikian pula kegiatan pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan empat kali sejak tahun 2001. Pemeringkatan daerah/kota ini diharapkan dunia usaha mampu mendorong daerah-daerah otonom berkompetisi menciptakan iklim investasi yang business friendly dari masing masing daerah otonom. Masalah kepastian dan penegakan hukum, perpajakan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur, otonomi daerah juga menjadi salah satu dari lima permasalahan utama lintas sektoral yang menghambat pembangunan ekonomi kita. Dunia usaha dan masyarakat sadar betul bahwa salah satu tujuan utama kebijakan otonomi daerah untuk memakmurkan rakyat kita secara ekonomi. Kemakmuran semestinya bisa dicapai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah-daerah otonom. Sayangnya faktor otonomi daerah sampai saat ini masih kami pandang sebagai faktor negatif untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak Distorsi Dunia usaha dan Kadin melihat ada upaya perbaikan kinerja dalam pelaksanaan otonomi daerah, baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah-daerah otonom. Namun masih banyak terjadi distorsi kebijakan-kebijakan daerah dalam hal pungutan yang menambah biaya. Dan biaya ini justru harus ditanggung dunia usaha. Dalam ketenagakerjaan terjadi juga distorsi kebijakan daerah yang menimbulkan potensi diskriminasi kesempatan memperoleh kerja dan meningkatkan karier pekerjaan dalam konteks kesatuan wilayah ekonomi negara. Di sisi lain perkembangan kepentingan politik mendorong pesatnya pemekaran wilayah yang tidak diimbangi dengan kerja sama yang baik antar-pemerintah daerah. Hal ini semakin mempersempit skala ekonomi dan ruang gerak dunia usaha. Saya yakin kontribusi dunia usaha bagi terwujudnya tujuan otonomi daerah akan optimal apabila ada dukungan sepenuhnya dari otoritas pemegang kebijakan publik. Dengan dukungan kebijakan dan pelayanan pemerintah yang business friendly, saya yakin pembangunan perekonomian untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan pemasukan pajak akan meningkat!. Dan pada gilirannya harus kembali untuk kemakmuran rakyat kita. Untuk itulah upaya KPPOD-Autonomy Watch dengan membuat pemeringkatan daya tarik investasi kabupaten/kota mesti dilihat sebagai kontribusi dunia usaha, lembaga pendidikan dan pers dan sebagai sumbangan bagi terciptanya kompetisi antar-daerah yang sehat. Kegiatan tahunan yang sudah empat kali berturut-turut sejak tahun 2001 sampai sekarang ini, diharapkan mendorong upaya pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja melayani aktivitas usaha. Kalau di tahun 2001 daerah yang diperingkat berjumlah 90 kabupaten/kota, tahun 2002 menjadi 134, dan tahun 2003 menjadi 200, maka tahun 2004 pemeringkatan dilakukan atas 214 kabupaten/kota. Penambahan jumlah daerah dan penyempurnaan kriteria serta metode pemeringkatan selalu diupayakan KPPOD untuk memberi masukan kepada lebih banyak daerah dan juga lebih bertanggung jawab terhadap output pemeringkatan. Adalah hal biasa, apabila dalam kompetisi ada yang menempati peringkat atas demikian juga sebaliknya ada yang menempati peringkat bawah. Dalam kriteria pemeringkatan, hal tersebut menunjukkan kinerja daerah yang bersangkutan, dari sudut pandang dunia usaha - harapan dunia usaha!. Dari pemeringkatan itu, diharapkan daerah dengan peringkat terbaik akan mampu membuktikannya dengan menarik investasi yang berarti. Sebaliknya bagi daerah di posisi peringkat bawah, bukan berarti sama sekali tidak memiliki potensi. Kami dari dunia usaha akan selalu mampu melihat peluang dari situasi apapun-daerah manapun, namun tentu itu juga bukan berarti sebagai pembenar untuk tidak berbenah memperbaiki diri. Dalam hal Perda misalnya, semestinya tidak membebani dunia usaha, juga tidak mengulang kesalahan dengan membuat Perda yang substansinya sama dengan Perda daerah lain yang sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Tahun 2003 dan 2004 KPPOD memberikan penghargaan kepada daerah yang mendapatkan
[ppiindia] Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Meluas di Seluruh Tanah Air + Awak Angkutan Berlomba Naikkan Tarif
Media Indonesia Rabu, 02 Maret 2005 BERITA UTAMA Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Meluas di Seluruh Tanah Air JAKARTA (Media): Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai protes dari elemen masyarakat dan mahasiswa di seluruh Indonesia, kemarin. REUTERS TOLAK KENAIKAN BBM: Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan membakar ban di depan kampus Universitas Kristen Indonesia, Jl Mayjend Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, kemarin. Demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM juga terjadi di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Di Jakarta, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu melakukan unjuk rasa dengan mengepung Istana Kepresidenan dari arah Jl Medan Merdeka Utara dan Jl Medan Merdeka Barat. Gelombang aksi unjuk rasa ini mulai berdatangan ke istana sejak pukul 10.30 WIB, dengan menggunakan kendaraan Kopaja, Metromini, dan sepeda motor. Semakin siang, jumlah pengunjuk rasa semakin bertambah. Dalam orasi, mahasiswa mengatakan akan tetap berada di depan istana hingga ada kepastian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menurunkan kembali harga BBM. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Gary Primananda berusaha bernegosiasi untuk dapat masuk ke istana, namun polisi tidak mengizinkan massa mendekati istana. Dilihat dari bendera yang dibawa, kelompok mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut antara lain dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IPB, Bina Sarana Informatika, dan Sekolah Tinggi Teknik PLN. Sementara itu, aksi mahasiswa di depan kampus UPI-YAI dan kampus UKI Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan barang-barang lain di tengah jalan. Seorang mahasiswa dan seorang aktivis ditangkap petugas karena membakar gambar Presiden dan Wapres Di Bandung, ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan melakukan jalan kaki dari ITB ke perempatan Jl Wastu Kencana. Mereka mengajak masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Aksi massa juga diikuti Liga Mahasiswa Nasional Demokrat, HMI, PMII, serta BEM dari Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Islam Bandung. Di Medan, aksi berbagai kelompok massa yang menolak kenaikan harga BBM nyaris bentrok dengan petugas, karena massa memblokir jalan di kawasan persimpangan Jl Gatot Subroto-Jl Haji Adam Malik. Namun, bentrokan bisa dihindarkan setelah petugas mundur dan membiarkan massa terus memblokir jalan-jalan. Sementara itu di Semarang, aksi massa dipusatkan di depan Gedung DPRD Jateng. Sedangkan di Surabaya, ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi di depan Gedung Grahadi dan DPRD Surabaya. Aksi penolakan kenaikan harga BBM juga marak di kota-kota besar maupun kecil di hampir seluruh Tanah Air. Termasuk di Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, Kupang, Mataram, Malang, Solo, Denpasar, Jember, Klaten, Manado, dan Kendari. Berdasarkan survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diumumkan di Jakarta kemarin, mayoritas rakyat Indonesia tidak puas dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Data survei yang dikumpulkan pada 1 hingga 6 Februari 2005 dengan 1.200 responden itu menunjukkan bahwa 50,4% responden mengatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani harga BBM. Sementara 36,3% responden lainnya mengatakan puas. (Tim Media/X-7) Media Indonesia Rabu, 02 Maret 2005 BERITA UTAMA Awak Angkutan Berlomba Naikkan Tarif JAKARTA (Media): Awak angkutan umum berlomba-lomba menaikkan tarif angkutan mulai hari pertama kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kemarin. Di sejumlah daerah, kenaikan tarif angkutan bahkan mencapai sekitar 50%. Di Jakarta, kenaikan tarif angkutan umum yang dilakukan secara sepihak oleh para sopir mencapai sekitar 35%, namun tidak semua armada angkutan menaikkan tarif. Tarif Mikrolet jurusan Kampung Melayu-Kalibata, misalnya, yang biasanya sebesar Rp1.500 menjadi Rp2.000. Kenaikan tarif ini, menurut pengakuan seorang sopir, dilakukan berdasarkan kesepakatan para sopir angkutan tersebut. Kenaikan tarif angkutan tetap mereka lakukan meski belum ada keputusan Gubernur DKI mengenai hal itu. "Kalau tidak disesuaikan dengan kenaikan harga BBM, kami yang rugi," kata Solihin, sopir Mikrolet jurusan Kampung Melayu-Kalibata. Namun, Kepala Terminal Bus Antarkota dan Antarprovinsi (AKAP) Pulogadung, Jakarta Timur, Pardjiman, mengatakan sejak kemarin pagi hingga tadi malam be
[ppiindia] Meragukan Dana Kompensasi BBM
Media Indonesia Rabu, 02 Maret 2005 OPINI Meragukan Dana Kompensasi BBM Endang Srihadi, Peneliti The Indonesian Institute, Jakarta SEBELUMNYA kita terhenyak oleh tragedi yang menimpa Heryanto, Agustus 2003. Siswa kelas 6 SD di Garut itu berusaha bunuh diri karena tidak mampu membayar uang ekstrakurikuler di sekolahnya sebesar Rp2.500. Meskipun nyawanya terselamatkan, tetapi cacat mental yang ditimbulkan oleh peristiwa traumatis tersebut akan terus bersemayam di tubuhnya, seiring penderitaan akibat kemiskinan. Kisah-kisah itu menggarisbawahi bahwa beban hidup anak-anak dari keluarga miskin, terlebih di perkotaan, memang berat. Dapat dibayangkan, betapa mereka tertekan psikologis lantaran diejek teman-temannya di sekolah karena tak mampu membayar SPP. Persoalan makin pelik, ketika kebijakan pemerintah mengenai pendidikan dan perekonomian selama ini memang tidak pernah berpihak pada rakyat miskin. Akses ekonomi bagi kalangan tak mampu amat terbatas. Akses bagi keluarga miskin terhadap pendidikan (yang makin lama menjadi komoditas) juga sangat terbatas. Rakyat miskin tidak mampu mengakses pendidikan bermutu. Ini bukan persoalan kultur karena masyarakat malas, misalnya tetapi menyangkut persoalan struktural. Kisah pilu di atas juga menegaskan betapa kita belum bisa mendekati gagasan Amartya Sen bahwa dunia pendidikan memiliki peranan strategis untuk meningkatkan kapabilitas dan kebebasan masyarakat. Apabila tingkat pendidikan masyarakat rendah, kapabilitasnya juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan merespons peluang. Ujungnya, adalah kemiskinan. Karena itu, muncul rumusan bahwa kemiskinan terjadi akibat perampasan kapabilitas. Realitas menunjukkan, kondisi kemiskinan yang dialami individu telah mengakibatkan rendahnya pencapaian pendidikan individu itu. Kondisi inilah yang dialami mayoritas rakyat Indonesia. Perampasan kapabilitas rakyat miskin tidak seharusnya terjadi jika penguasa konsisten menjalankan konstitusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berkewajiban menyediakan akses yang leluasa dan luas terhadap pendidikan bagi semua warga negara tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Dalam konteks ini, penyediaan sekolah gratis untuk seluruh rakyat lebih bernilai ketimbang pemberian subsidi silang kepada siswa dari keluarga miskin seperti yang akan dijalankan dalam program dana kompensasi BBM untuk pendidikan. Pemerintah sewajarnya memang memerhatikan kebutuhan pendidikan rakyat miskin agar mereka dapat meningkatkan kapabilitasnya dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Pertanyaannya, apakah program dana kompensasi BBM dapat dianggap sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan amanat konstitusi? Persoalan apa saja yang selayaknya diantisipasi, sehingga program ini tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang senasib dengan Romdoni dan Heryanto? Pemahaman publik yang kadung tercipta adalah bahwa biaya pendidikan nasional seharusnya terpenuhi dalam anggaran rutin sektor pendidikan di APBN, tanpa harus mengambil anggaran sektor lain. Sederhananya, pemerintah harus lebih bekerja keras dan bertanggung jawab untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, seperti tercantum dalam konstitusi. Bahkan, menjadi tak relevan jika program dana kompensasi BBM dikaitkan dengan program wajib belajar. Karena, tanpa dana tersebut pun pemerintah memang bertanggung jawab membiayai pendidikan dasar sembilan tahun. Tanggung jawab ini jelas termaktub dalam Pasal 31 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menegaskan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Meskipun demikian, kebijakan pemerintah untuk menggulirkan dana kompensasi BBM tetap akan dilaksanakan. Karena itu, fokus perhatian kita sebaiknya lebih tertuju pada bagaimana pengguliran dana ini agar mencapai sasaran, meminimalisasi terjadinya penyimpangan dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Dalam kerangka itu, ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan. Pertama, penentuan anggota masyarakat termiskin sebagai penerima manfaat. Program-program pengguliran dana sosial untuk rakyat miskin sebelumnya banyak yang tidak tepat sasaran karena tidak diawali oleh proses penentuan kebutuhan (need assessment) yang memadai. Ketiadaan proses ini umumnya juga berkorelasi dengan masa persiapan yang sangat mepet dan terburu-buru, belum mapannya database klasifikasi rakyat miskin di negeri ini dan risiko kecurangan oleh pelaksana program. Apabila kita gagal melakukan tahap krusial ini, bisa jadi orang yang sangat miskin tak bisa memanfaatkan fasilitas program dan sebaliknya yang tak miskin menikmatinya. Kedua, persoalan dalam tahap distribusi dana ke penerima manfaat. Dalam proses ini sangat dimungkinkan terjadinya penyelewengan dan
[ppiindia] Bayi Berkepala Dua Gemparkan Agam
http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=6887 Bayi Berkepala Dua Gemparkan Agam Oleh Redaksi Jumat, 25-Februari-2005, 09:04:45 11367 klik Lubukbasung, Padek-"Dunia semakin tua", demikian pernyataan spontan masyarakat saat menyaksikan kejadian aneh dan menggemparkan di RSUD Lubukbasung Kamis, (23/2) pagi. Bayi lahir berkepala dua dari rahim Nursina (28), yang direkomendasi dari RS Islam Yarsi Simpang Ampek, Pasaman Barat. Dokter spesialis kandungan RSUD Lubukbasung dr H Aladin Spog, berhasil membantu proses persalinan bayi aneh berkepala dua tersebut, pukul 06.30 WIB, dengan berat 2,9 kg dan panjang 48 cm, tetapi sudah tak bernyawa lagi. Bayi berkepala dua utuh itu, membuat tim dokter di RSUD Lubukbasung termasuk dokter ahli kandungan seperti H Aladin paniang mencari istilah medis kasus kelahiran langka itu. Bahkan sepanjang pengalaman bidang medis yang dijalaninya, dr Aladin mengaku baru pertama kali menemukannya. Upaya pertolongan medis yang dilakukan dr H Aladin kemarin, terpaksa dilakukan diverporasi kranium dengan menyedot otak salah satu dari dua kepala jabang bayi, sehingga batok kepala bayi kempes. Dijelaskan dr H Aladin Spog yang juga Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Agam itu, kasus kelahiran itu sesuai informasi yang diperoleh personilnya dari ayah sang jabang bayi Khaidir Dt Sutan Kabasaran, bermula saat Nursina sudah memasuki masa persalinan, sehingga keluarganya membawa ke bidan di Simpang Ampek, Pasaman Barat-Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB. Pukul 03.00 WIB Kamis dini hari, baru terlihat tanda-tanda kelahiran, namun muncul masalah karena sang bayi lahir sunsang karena kakinya duluan keluar. Sang bidan, sebut dr Aladin kesulitan memberikan pertolongan sehingga pukul 04.30 WIB dilarikan ke RS Islam Yarsi Simpang Ampek, namun masih kesulitan, bahkan sebatas pinggang jabang bayi, namun sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tim dokter di RS.Yarsi Simpang Ampek sendiri kesulitan memberikan pertolongan terutama mengeluarkan bayi yang sudah tidak bernyawa itu, sehingga dilarikan ke RSUD Lubukbasung. Di sinilah dilakukan tindakan pertolongan Aladin yang merupakan dokter spesialis kandungan. Ia mengaku kaget setengah mati, pasalnya upaya awal yang dilakukannya cukup sulit. Namun pihaknya, langsung mengambil tindakan penyelamatan terhadap Nursina, dengan memperkecil trauma yang kemungkinan terjadi pada sang ibu. Dengan diverporasi kranium yakni pengurangan cairan otak bayi sekitar 10-20 cc-sehingga kepala sang bayi bisa dikeluarkan dengan aman. Namun, Ketua IDI Agam itu mengaku kaget, pasalnya ada dua kepala yang menyangkut di rahim Nursina, itupun dalam keadaan utuh. Ini kasus pertama yang saya temukan," ungkapnya dengan mimik serius. Satu Dari 70.000 Persalinan Dokter Aladin sendiri yang mengaku penasaran langsung menghubungi para ahli untuk mendapatkan gambaran pasti secara medis tentang kasus yang baru pertama kali ditemukan sejak dia menjadi dokter kandungan. "Kasus seperti ini berpotensi terjadi 1 : 70. -000 persalinan," ungkap Aladin. Pihaknya membuka dokumen dan buku-buku tentang kandungan-namun tidak ditemukan istilah medis yang pasti menyangkut kasus kelahiran baru berkepala dua tersebut. Dikaitkan kembar siap, tapi tidak terjadi pendempetan, seluruh organ luar normal dan lengkap, kaki dua, tangan dua, sementara di kedua kepala dengan satu leher itu juga lengkap masing-masing dua mata, dua telinga, hidung dan mulut. Untuk sementara pihaknya menyimpulkan, kasus pertama yang ditemukan di Sumatera Barat itu, masih dalam kategori kembar siam atau congjoinnet twin, namun pihaknya pun sudah menghimpun data lengkap termasuk dokumentasi bayi yang lahir berkepala dua itu. Selanjutnya akan dibahas bersama para ahli. Estimasi awal penyebab kasus tersebut, terutama akibat terjadinya kesalahan dalam pembelahan awal saat proses pembuahan saat pertama terbentuknya janin di rahim sang ibu, setelah proses pembuahan terjadi. Kondisi ini kemungkinan terjadi sekitar 6-12 hari setelah pembuahan berlangsung. "Kami akan pelajari kasus seperti ini,pasalnya berbagai ahli bahkan para pakar yang saya hubungi justru ikut kaget dengan kasus tersebut, n
[ppiindia] Mini Thermo explosion??????
REFLEKSI: Tsunamai di Sumatera Utara yang menyebabkan ratusan ribu jiwa melayang, katanya disebabkan oleh ledakan percobaan "thermo nuke" oleh negara tertentu, demikian keterangan ahli kibat yang berpegang pada thesis prof Jompo Fals. Ini bukan penilaian pertama dari beliau, tetapi sudah sekian kali, teristimewa ketika dilakukan pemboman di Kuta, Bali yang lalu. Expertise beliau begitu hebat membuat prof Dr Amien Rais, politikus ternama di Indonesia menjadi terpersona yang mengeluarkan pernyataan, bahwa teman-teman beliau yang bertitel "doktor" tak bisa membuat bom yang demikian. Secara kelakar seorang tukang becak, yang tak tamat SD ketika membaca pernyataan prof Amien Rais, mengatakan bahwa mungkin teman-teman prof adalah witch doktor alias ahli jampi-jampi junkir balik. Gempa kecil di Bali, hari selasa jam 09.46 WITA mengkagetkan pakar universitas Kaligot. Dikuatirkan guncangan gempa kali ini adalah juga "micro nuke test" dari negara yang tidak bersahabat dengan Indonesiat. Sambil menunggu komentar selanjutnya diharapkan agar khalayak ramai tidak terpengaruh oleh dongengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/02/daerah/1594705.htm Rabu, 02 Maret 2005 Gempa Kecil Guncang Bali Denpasar, Kompas - Gempa berkekuatan 4,4 pada skala Richter, Selasa (1/3) kemarin sekitar pukul 09.46 Wita, mengejutkan warga Kabupaten Karangasem dan Klungkung, Bali. Meskipun guncangan dirasakan lemah, dan sekitar dua menit, gempa ini menyebabkan sebagian warga Karangasem ketakutan dan keluar rumah. Guncangan gempa ini tidak terasa di Denpasar. Informasi yang diperoleh dari petugas Observasi dan Informasi Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah III di Tuban, Badung, menerangkan, durasi gempa tercatat sekitar lima menit, namun karena kekuatannya lemah, yang dirasakan manusia sekitar dua menit. Setelah gempa, alat pengukur seismograf mencatat serangkaian gempa susulan namun intensitasnya kecil. "Sampai pukul 12.00 siang ini, tercatat 20 kali gempa susulan, (gempa susulan) terbesar terukur 3,4 skala Richter," ujar Nyoman Suarsa, petugas Observasi dan Informasi BMG, Tuban. Suarsa menerangkan, pusat gempa itu di sekitar perairan Pantai Amed, Karangasem, tepatnya pada 8,35 derajat Lintang Selatan dan 115,71 derajat Bujur Timur kedalaman sekitar 16,4 kilometer di tengah laut. "Lokasinya sekitar 40 kilometer arah timur laut Kota Amlapura. Selain di Karangasem, guncangan gempa juga dirasakan di Kabupaten Klungkung," katanya. Budana, wartawan yang bertugas di Karangasem, mengatakan, guncangan gempa membuat sebagian warga Karangasem ketakutan. Budana, yang se- dang meliput di Pengadilan Negeri Karangasem, bersama beberapa pegawai pengadilan keluar gedung ketika merasakan gedung bergoyang akibat guncangan gempa. (cok) Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: [ppiindia] RI Kerahkan Kapal Perang
Tanya dulu orang-orang yang duduk di pemerintahan RI. Kegoblokan mereka membuat perjanjian ber-klausul kleptokratik untuk dapat komisi. Mereka yang melepaskan pulau Sipadan dan Ligitan dengan berlagak bersendiwara pengadilan internasional. Hukum mereka!! Eh, maaf seribu maaf, mereka adalah petinggi negara mana bisa dihukum. Saya lihat potret kapal-kapal yang dikirim, salah satu diantaranya "berkarat" badannya, entah salah urus atau memangnya tidak sudi diurus, nanti tau-tau mesin mogok tak bisa manuver, lalu ditorpedo oleh kapal silam Malaysia. Jadi main aksi-aksi lalu bau terasi. 40% dari armada TNI AL "not seaworthy". Apakah konflik ini serius atau jangan-jangan dibuat sendiwara isu perbatasan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari problem yang dihadapi, misalnya soal kenaikan harga BBM. Akal bulus sebagai siasat politik penyelamatan adalah praktek biasa dari pemerintahan kleptokratik. - Original Message - From: "bayu montana" <[EMAIL PROTECTED]> To: Sent: Tuesday, March 01, 2005 11:43 PM Subject: Re: [ppiindia] RI Kerahkan Kapal Perang > > okey, mari kita bangun. jangan tidur mulu dong... ayo kita > lawan pencuri dari malaysia itu > aku siap maju perang.. HADINOTO <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Selasa, 01 Mar 2005, > RI Kerahkan Kapal Perang > > > > Tegang, Pesawat Malaysia 3 Mil di Wilayah Laut Kaltim > > TARAKAN - Perbatasan laut Indonesia dan Malaysia di wilayah Laut > Sulawesi, sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan, dilanda ketegangan. TNI- > AL kemarin mengerahkan tiga kapal perang ke wilayah tersebut untuk > mengantisipasi manuver pasukan Malaysia yang juga mengklaim > perbatasan perairan yang belum ditetapkan oleh Mahkamah > Internasional itu. > > Tiga kapal perang Indonesia yang unjuk kekuatan di kawasan timur > Pulau Kalimantan itu adalah KRI Wiratno, KRI Rencong, dan KRI Nuku. > Kapal-kapal itu berada di sekitar wilayah laut yang kini sama-sama > diklaim kedua negara. > > Danlanal Tarakan Letkol Laut (P) Ibnu Parna kepada wartawan koran > ini kemarin menjelaskan, pangkalan TNI-AL (Lanal) Tarakan sejak > Sabtu (26/2) ditunjuk sebagai pangkalan aju untuk unsur-unsur > pasukan yang digelar di wilayah perbatasan tersebut. > > Menurut Ibnu Parna, selain ketiga KRI itu, TNI-AL mengerahkan dua > pesawat intai maritim Nomad P-840 dengan pilot Mayor Laut (P) > Sisyani dan Nomad P-834 dengan pilot Kapten Laut (P) Wijayanto. > Kedua pesawat pengintai itu berpangkalan di Bandara Juwata Tarakan. > > Personel di tiga KRI sekitar 200 orang. Mereka di bawah kendali > Kepala Staf Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada RI Kawasan > Timur (Koarmatim) yang dipimpin Kolonel Laut (P) Marsetio MM. > > Ditanya soal lamanya gelar kekuatan di perbatasan, kata Ibnu, > waktunya tidak terbatas. "Gelar kekuatan dilakukan sampai masalah > ini dibicarakan di tingkat nasional dan internasional secara > diplomatik," ungkapnya. > > Menurut dia, gelar kekuatan itu merupakan tindak lanjut dari masalah > yang dialami kapal nelayan jenis trawl pada 7 Januari 2005 lalu. > Kapal nelayan Indonesia itu dikejar dan ditembak oleh sebuah kapal > perang TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) KD Sri Melaka-3147. > > Selain itu, Marin Laut, sebutan angkatan laut Malaysia, telah > menyandera dan menyiksa karyawan PT Asiha Samudra yang ketika itu > memperbaiki lampu suar (lampu sebagai rambu-rambu laut di daerah > Karang Unarang yang letaknya di sebelah timur Pulau Sebatik). > > Parahnya lagi, lanjut Danlanal yang belum sebulan menjabat ini, pada > Sabtu (26/2) sekitar pukul 10.58 Wita, pesawat Pesud Malaysia/Lnad > Based Maritime Air Craft jenis 4 Beechcraft B 200 T Super King, > mendekati KRI Wiratno dan bahkan masuk wilayah Indonesia sekitar 3 > mil. > > Ketegangan di kawasan laut tersebut terjadi setelah Sipadan dan > Ligitan resmi menjadi milik Malaysia. Negeri jiran itu kini merasa > separo Laut Sulawesi masuk wilayah mereka. "Padahal, dulu hanya 12 > mil dari Sipadan dan Ligitan. Sekarang mereka mengklaim 70 mil dari > Sipadan dan Ligitan," jelas Ibnu. > > Yang membuat situasi semakin tegang, daerah Karang Unarang yang > berada di luar 70 mil dari batas klaim Malaysia itu, kini juga > diincarnya. Salah satu bukti nyata, ketika Indonesia membangun suar > di wilayah itu, para pekerja disandera dan disiksa pasukan Malaysia. > > Pihak Malaysia sangat agresif untuk menguasai sebagian besar Laut > Sulawesi. Aksi terakhir Malaysia yang membuat Departemen Luar Negeri > RI marah adalah menjual konsesi minyak di kawasan tersebut kepada > raksasa perusahaan minyak Shell. > > Deplu langsung mengirim nota protes ke Kuala Lumpur. Menurut Jubir > Deplu Marty Natalegawa, perairan tersebut milik Indonesia. Karena > itu, malaysia tidak mempunyai hak memberikan konsesi kepada siapa > pun. Menurut Marty, Indonesia akan tetap mempertahankan > kedaulatannya di wilayah itu. > > Panglima TNI Siap Konflik Terbuka dengan Malaysia > Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan, > pihak
Re: [ppiindia] RI Kerahkan Kapal Perang
Berikanlah argumen yang mematahkan coretan saya! - Original Message - From: "Hery Hadityo Sugiarto" <[EMAIL PROTECTED]> To: Sent: Wednesday, March 02, 2005 3:25 AM Subject: RE: [ppiindia] RI Kerahkan Kapal Perang > > maaf menurut saya pribadi pendapat anda tidak sebaik berita2 yang anda > posting ! > > -Original Message- > From: Ambon [mailto:[EMAIL PROTECTED] > Sent: 02 Maret 2005 6:19 > To: ppiindia@yahoogroups.com > Subject: Re: [ppiindia] RI Kerahkan Kapal Perang > > > > Tanya dulu orang-orang yang duduk di pemerintahan RI. Kegoblokan mereka > membuat perjanjian ber-klausul kleptokratik untuk dapat komisi. Mereka > yang > melepaskan pulau Sipadan dan Ligitan dengan berlagak bersendiwara > pengadilan > > internasional. Hukum mereka!! Eh, maaf seribu maaf, mereka adalah > petinggi > negara mana bisa dihukum. > > Saya lihat potret kapal-kapal yang dikirim, salah satu diantaranya > "berkarat" badannya, entah salah urus atau memangnya tidak sudi diurus, > nanti tau-tau mesin mogok tak bisa manuver, lalu ditorpedo oleh kapal > silam Malaysia. Jadi main aksi-aksi lalu bau terasi. 40% dari armada TNI > AL > "not seaworthy". > > Apakah konflik ini serius atau jangan-jangan dibuat sendiwara isu > perbatasan > > untuk mengalihkan perhatian rakyat dari problem yang dihadapi, misalnya > soal > > kenaikan harga BBM. Akal bulus sebagai siasat politik penyelamatan adalah > praktek biasa dari pemerintahan kleptokratik. > > > - Original Message - > From: "bayu montana" <[EMAIL PROTECTED]> > To: > Sent: Tuesday, March 01, 2005 11:43 PM > Subject: Re: [ppiindia] RI Kerahkan Kapal Perang > > >> >> okey, mari kita bangun. jangan tidur mulu dong... ayo >> kita > >> lawan pencuri dari malaysia itu >> aku siap maju perang.. HADINOTO <[EMAIL PROTECTED]> wrote: >> >> Selasa, 01 Mar 2005, >> RI Kerahkan Kapal Perang >> >> >> >> Tegang, Pesawat Malaysia 3 Mil di Wilayah Laut Kaltim >> >> TARAKAN - Perbatasan laut Indonesia dan Malaysia di wilayah Laut >> Sulawesi, sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan, dilanda ketegangan. TNI- >> AL kemarin mengerahkan tiga kapal perang ke wilayah tersebut untuk >> mengantisipasi manuver pasukan Malaysia yang juga mengklaim >> perbatasan perairan yang belum ditetapkan oleh Mahkamah >> Internasional itu. >> >> Tiga kapal perang Indonesia yang unjuk kekuatan di kawasan timur >> Pulau Kalimantan itu adalah KRI Wiratno, KRI Rencong, dan KRI Nuku. >> Kapal-kapal itu berada di sekitar wilayah laut yang kini sama-sama >> diklaim kedua negara. >> >> Danlanal Tarakan Letkol Laut (P) Ibnu Parna kepada wartawan koran >> ini kemarin menjelaskan, pangkalan TNI-AL (Lanal) Tarakan sejak >> Sabtu (26/2) ditunjuk sebagai pangkalan aju untuk unsur-unsur >> pasukan yang digelar di wilayah perbatasan tersebut. >> >> Menurut Ibnu Parna, selain ketiga KRI itu, TNI-AL mengerahkan dua >> pesawat intai maritim Nomad P-840 dengan pilot Mayor Laut (P) >> Sisyani dan Nomad P-834 dengan pilot Kapten Laut (P) Wijayanto. >> Kedua pesawat pengintai itu berpangkalan di Bandara Juwata Tarakan. >> >> Personel di tiga KRI sekitar 200 orang. Mereka di bawah kendali >> Kepala Staf Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada RI Kawasan >> Timur (Koarmatim) yang dipimpin Kolonel Laut (P) Marsetio MM. >> >> Ditanya soal lamanya gelar kekuatan di perbatasan, kata Ibnu, >> waktunya tidak terbatas. "Gelar kekuatan dilakukan sampai masalah >> ini dibicarakan di tingkat nasional dan internasional secara >> diplomatik," ungkapnya. >> >> Menurut dia, gelar kekuatan itu merupakan tindak lanjut dari masalah >> yang dialami kapal nelayan jenis trawl pada 7 Januari 2005 lalu. >> Kapal nelayan Indonesia itu dikejar dan ditembak oleh sebuah kapal >> perang TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) KD Sri Melaka-3147. >> >> Selain itu, Marin Laut, sebutan angkatan laut Malaysia, telah >> menyandera dan menyiksa karyawan PT Asiha Samudra yang ketika itu >> memperbaiki lampu suar (lampu sebagai rambu-rambu laut di daerah >> Karang Unarang yang letaknya di sebelah timur Pulau Sebatik). >> >> Parahnya lagi, lanjut Danlanal yang belum sebulan menjabat ini, pada >> Sabtu (26/2) sekitar pukul 10.58 Wita, pesawat Pesud Malaysia/Lnad >> Based Maritime Air Craft jenis 4 Beechcraft B 200 T Super King, >> mendekati KRI Wiratno dan bahkan masuk wilayah Indonesia sekitar 3 >> mil. >> >> Ketegangan di kawasan laut tersebut terjadi setelah Sipad
[ppiindia] Should a Woman Cover Her Face?
http://www.arabnews.com/?page=7§ion=0&article=59773&d=2&m=3&y=2005 Wednesday, 2, March, 2005 (21, Muharram, 1426) Mail Article | Print Article | Comment on Article Should a Woman Cover Her Face? Raid Qusti, [EMAIL PROTECTED] As human beings, we should be free to practice our own faith and live our own lives, as long as doing so does not harm anybody and does not break the law. Which makes me raise the question: Is there a written law in Saudi Arabia or in Saudi Basic Law that says a Saudi woman must cover her face in public? I do not know if such a law exists. When I asked several Saudi lawyers, the answer was "No." Every society in the world has laws as part of its structure. These laws are written and codified so that anyone who wants can look them up in public libraries. Every citizen in those countries knows the law; if they don't, they can easily find out. Unfortunately, there is much vagueness about Saudi law, especially when it comes to social conduct. Worse still, there is a government body known as "The Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice." It is known generally as the mutawaa, or religious police, and they operate all over the Kingdom without laws or written guidelines. Their mission is to stop corruption in society - which honestly they have been doing very well. They shut down brothels, crack down on drug traffickers, and detain people who do forbidden things in our cities and towns. For that we give them credit. At the same time, complaints from the public against the narrow-mindedness of some of the organization's members are on the increase. Instead of being something to be proud of, most members of the public fear the organization as if everyone in it were phantoms or bogeymen. People hired to do these jobs should be of the highest quality and possess considerable religious knowledge. That is not, unfortunately, what we see in reality. The reality is people in our streets and malls who are obsessed with women who do not cover their faces in public and who are implementing their own version of the law according to their own personal beliefs. "Cover your face woman," "Fear God," "The abaya is supposed to be worn over the head and not on the shoulders." I personally have had my own experiences with them. The last was a few months ago when one of them approached me and my family in the mall. The shock was not that I found two bearded young men in a public mall, yelling at women who were violating what they believe is a dress code but that the two young men were not members of the commission. "Excuse me, are you from the commission?" I asked one of them after he gave a lecture which in sum was that a woman must cover her face in public as a sign of purity. "Why do you want to know?" he asked. And I answered, "I am from the media. And my understanding is that every commission member must wear a name tag, according to what the head, Ibrahim Al-Ghaith, said in an interview with Okaz." After some hesitation, he said, "No. I am not from the commission. What difference does that make? As a Muslim, you should be happy when a brother Muslim gives you advice and even if I were from the commission, what would you do?" he challenged. For some reason, I did not want to engage in further discussion with him so I said, "Thank you for your advice" and my family and I walked away. We could still hear him yelling, "The abaya is not on the shoulders!" "Cover your face, woman"! When I asked the head of mall security why he allowed someone to come in and begin yelling at women, I had a further shock. "Why are you so concerned? Is it because he is telling women to cover their faces?" I answered as best as I could. "No. It's because if every person takes the law into his own hands, society will soon be in chaos. There is a specific government body allocated to oversee social conduct. If I saw a traffic jam in the street, would it be appropriate for me to get out of my car and organize the flow of traffic, even if I had the best of intentions?" His response will surprise nobody - "I am sorry, but we do not have authorization from the authorities to stop these people. There is nothing I can do." I then picked up the phone and called an official at the Ministry of the Interior. But he informed me that malls were the responsibility of the governorate. In other words, I would have to direct the matter to the governor of Riyadh that I confess I have not done. If it is not enough for us to have to deal with the narrow- mindedness of many members of the commission, we also have to deal with "good intention propagators" wh
[ppiindia] Bom Waktu Industri Penerbangan Kita
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/02/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Bom Waktu Industri Penerbangan Kita H Sumaryoto EBERAPA hari setelah pengumuman hasil investigasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atas kecelakaan pesawat Lion Air di Bandara Adisumarmo, Solo, muncul komentar lucu sekaligus menyedihkan. Komentar itu muncul dari Manajer Humas PT Lion Mentari Airlines yang menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menuntut Bandara Adisumarmo dengan alasan kecelakaan tersebut disebabkan oleh kondisi bandara yang tidak memadai. Pernyataan tersebut lucu karena niat menggugat itu menunjukkan yang bersangkutan tidak serius membaca hasil investigasi KNKT, yang jelas-jelas menyatakan bahwa bandara bukan satu-satunya penyebab kecelakaan. Sebaliknya, menyedihkan karena dari pernyataan tersebut kita bisa mengukur seberapa besar kadar kesadaran pihak maskapai penerbangan untuk berbenah. Dalam laporan KNKT, ada empat faktor penyebab kecelakaan pesawat Lion Air nomor penerbangan LNI 538 pada 30 November 2004, yang menewaskan 25 orang tersebut. Faktor pertama adalah hydroplaning atau akibat tergenangnya landasan. Kedua, angin buritan (tail winds) sebesar 13 knots. Ketiga, tertutupnya panel perusak gaya angkat di bagian sayap (spoiler) dan pintu pembalik arah gaya dorong mesin (reverser). Dan keempat, terkoyaknya bagian depan fuselage pesawat karena menabrak antena localizer hingga jatuh korban, terutama penumpang di kursi baris nomor 1 sampai 11. Jadi, jelas tragedi Lion Air melibatkan banyak faktor. Bandara bukanlah satu-satunya kontributor terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, agar tragedi serupa tidak terulang, harus dicari solusi terbaik atas kompleksitas permasalahan yang ada, bukan memilih faktor mana yang enak dijadikan kambing hitam. Lingkungan Industri Dalam sebuah kecelakaan udara, sangat sulit memutuskan siapa yang benar-benar bersalah. Sebab, lazimnya industri, lingkungan perhubungan udara terdiri dari berbagai pelaku yang kemudian membentuk sistem transportasi udara. Tapi bila hendak dianalisis, dalam kasus ini setidaknya ada tiga pelaku yang perannya lebih besar dibandingkan yang lain. Ketiga pelaku itu adalah PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, Badan Meteorologi dan Geofisika sebagai penyedia data cuaca, dan maskapai penerbangan. Kinerja ketiga pelaku itulah, dengan tanggung jawab masing-masing, yang bisa memberi gambaran lebih utuh mengenai kualitas kondisi penerbangan kita. Dalam tragedi Lion Air, ketiga pelaku mendapat angka merah. Tiap pelaku memberi kontribusi atas terjadinya kecelakaan. Mana kontribusi yang lebih besar tidak perlu diperdebatkan di sini. Sebab selain kontraproduktif, perdebatan macam itu akan berujung pada ego dan konflik kepentingan, hingga justru menjauhkan kita dari upaya mencari solusi. Pelaku pertama, yakni PT Angkasa Pura, adalah pihak yang bertanggung jawab atas tersedianya infrastruktur bandara yang memadai. Sebagai pengelola bandara, apalagi bila mengoperasikan bandara internasional, wajib hukumnya menyediakan sarana dan prasarana yang juga berkelas internasional. Sayangnya, hal itu tidak kita dapatkan di Bandara Adisumarmo. Selain genangan air yang menyebabkan hydroplaning, bukti sederhana lain adalah keberadaan makam dan antena localizer di ujung landasan. Berdasarkan standar RESA (Runaway End Safety Area) dalam ICAO Annex 14, seharusnya dalam jarak 150 meter dari ujung landasan harus berupa lahan kosong. Tidak boleh ada bangunan, sungai, dan sebagainya. Persyaratan itu tidak bisa dipenuhi. Antena localizer berada dalam rentang 140 meter dari ujung landasan. Akibatnya, ketika pesawat menabrak fondasi antena, penumpang yang duduk di deretan kursi nomor 1 sampai 11 pun tewas. Pelaku kedua, Badan Meteorologi dan Geofisika, juga kurang berprestasi. Dalam laporan KNKT, disebutkan pilot Lion Air menerima laporan bahwa kecepatan angin saat itu sebesar 8 knot. Namun, setelah dilakukan perhitungan melalui FDR (Flight Data Recorder), ternyata kecepatan angin buritan (tail wind) sebesar 13 knot alias 3 knot lebih besar dari standar yang ditetapkan, yaitu 10 knot. Mengapa mis-informasi semacam itu bisa terjadi, tentulah jadi pekerjaan rumah pelaku terkait untuk menjawabnya. Dari fakta itu, koordinasi penyediaan informasi cuaca yang akurat ternyata masih jadi kendala. Ini ironis, mengingat informasi itu sebenarnya sangat diandalkan pilot untuk memutuskan apakah akan mendarat atau menunda pendaratan. Pelaku ketiga, yakni maskapai penerbangan. Prestasinya tidak bisa dibilang baik. Laporan KNKT sudah cukup jelas untuk soal ini. Bahkan dari sembilan poin rekomendasi, empat di antaranya ditujukan kepada maskapai. Antara lain: menjadikan prosedur pengoperasian pesawat pada wet runaway sebagai bagian dari memory items (hal yang harus diingat pilot), review terhadap prosedur perawatan pesawat, terutama untuk kesalahan yang terus berulang (spoiler dan reverser), hingga sar
[list_indonesia] [ppiindia] Indonesia Bidik Wisman Cina
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** REFLEKSI: Negeri-negeri mana saja yang bidik wisman [wisemen] dari Indonesia? http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/02/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Indonesia Bidik Wisman Cina JAKARTA - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan, pemerintah tengah membidik wisatawan mancanegara (wisman) dari Cina, Timur Tengah, dan India. Pasalnya, ketiga negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sehingga keinginan untuk melancong ke negara lain juga tinggi. Hal itu dikatakan Wacik di Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Selasa (1/3). Selain Wacik, hadir Kepala BPS Choiril Maksum. Dikatakan, pemerintah menargetkan tahun ini kunjungan wisman dari Cina sebesar 300.000. Target itu empat kali lebih tinggi dari hasil kunjungan wisman dari Cina pada 2004 yang hanya 80.000 orang, padahal 20 juta penduduk Cina setiap tahun melakukan perjalanan ke luar negeri. "Potensi untuk menggarap wisatawan dari Cina besar sekali untuk mereka datang ke Indonesia. Tindakan yang dilakukan adalah memperbanyak tempat untuk membuat visa di negara Cina, yang ada saat ini baru di Beijing," ujarnya. Karena itu, dalam waktu dekat pemerintah akan menambah lokasi pembuatan visa ke Indonesia di beberapa kota di Cina untuk mempermudah wisman Cina berkunjung ke Indonesia. Pemerintah juga bekerja sama dengan Singapura yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah Cina, agar wisman yang berkunjung ke Singapura dapat dilimpahkan ke Indonesia. Sehingga rute kunjungan wisman Cina yakni dari Cina-Singapura-Indonesia. Di samping itu, juga memperbanyak penerbangan langsung dan memudahkan wisman masuk ke Indonesia, tanpa mengesampingkan masalah keamanan. Untuk 2005, pemerintah menargetkan sebanyak enam juta wisman berkunjung ke Indonesia dengan target devisa sebesar US$ 6 miliar. Kendati target tersebut lebih tinggi dari realisasi wisman yang berkunjung ke Indonesia pada 2004 yakni 5,3 juta orang, pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai. Turun Sementara itu, Kepala BPS Choiril Maksum, mengatakan jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada Januari 2005 turun 16,28 persen dibandingkan Desember 2004. Penurunan itu terjadi di hampir semua pintu masuk utama khususnya di Bandara Tabing, Sumatera Barat, sebesar 63,98 persen. Jumlah wisman ke Indonesia pada Januari 2005 hanya 348,6 ribu orang. Sementara pada Desember 2004, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai angka 416,5 ribu orang. Terkait dengan hal itu, Wacik sendiri mengakui siklus kunjungan wisman memang cenderung menurun pada Januari dibandingkan Desember. Biasanya penurunannya malah mencapai 20 persen. Pasalnya, wisman memang banyak melakukan perjalanan wisata pada akhir tahun. (L-10) Last modified: 2/3/05 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
[ppiindia] Semua Dana Kompensasi Bidang Pendidikan untuk Beasiswa
Refleksi: Bagaimana dengan perbaikan mutu pendidikan?? http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/02/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Semua Dana Kompensasi Bidang Pendidikan untuk Beasiswa JAKARTA - Untuk menekan siswa miskin putus sekolah, pemerintah akan menyalurkan semua dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa. Beasiswa tersebut ditujukan pada tiga kelompok sasaran yang diharapkan dapa terus sekolah, meskipun beban ekonomi semakin berat. Kelompok pertama adalah siswa miskin yang sudah ada di sekolah yang diberikan dalam bentuk bantuan khusus murid (BKM). Kelompok kedua adalah siswa miskin yang sudah putus sekolah agar kembali ke sekolah, mendapat beasiswa retrieval. Dan kelompok ketiga adalah bantuan beasiswa untuk siswa miskin yang berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Jumlah dana yang disalurkan kepada tiga kelompok tersebut mencapai Rp 5,6 triliun dan dapat menjangkau 9,6 juta anak. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas Indra Djati Sidi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/3). Dikatakan Bambang, penyaluran dana PKPS BBM harus terkait dengan program pengentasan kemiskinan. "Program dari Depdiknas harus terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan yang sudah ada dan berdasarkan pantauan DPR, program ini paling sukses dibandingkan program lain," kata Bambang. Untuk membuat bantuan tersebut benar-benar bermanfaat, Depdiknas meningkatkan jumlah beasiswa yang diberikan. bila sebelumnya beasiswa yang diberikan bagi siswa SD hanya Rp 10.000 per bulan, maka tahun ini ditingkatkan menjadi Rp 25.000 per bulan. Begitu juga di tingkat SMP dan SMA yang sebelumnya Rp 20.000 dan Rp 25.000 menjadi Rp 65.000 dan Rp 120 .000. Dijelaskan Indra Djati, jumlah tersebut mendekati unit cost sebenarnya dari Susenas 2003 yang dilakukan BPS. "Berdasarkan data yang ada, 70 persen alasan siswa putus sekolah karena tidak ada dana. Data Susenas menunjukkan bahwa akses kepada sekolah dasar tidak jauh berbeda antara siswa kaya dan siswa miskin. Tetapi begitu tiba di jenjang SMP dan SMA, faktor kemiskinan sangat berpengaruh. Peningkatan beasiswa ini untuk merespon data Susenas dan juga melihat kenyataan yang ada di lapangan," kata Indra. Saat ini biaya pendidikan terdiri dari dua hal, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi iuran sekolah, buku, seragam dan alat tulis. Sementara biaya tidak langsung meliputi biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain. Dengan pemberian yang meningkat, diharapkan tidak ada alasan bagi siswa miskin untuk tidak meneruskan pendidikannya. Pola penyaluran dana mulai tahun 2005 juga diubah. Bila dulu dana dipegang oleh pusat dan langsung disalurkan ke sekolah-sekolah, maka sekarang dana tersebut diberikan kepada provinsi dan masuk dalam dana dekonsentrasi. Tetapi penyaluran hingga sampai ke tangan siswa, sampai saat ini tengah dilakukan pembahasan bersama DPR. Pola pertama yang diusulkan adalah beasiswa tersebut langsung diberikan kepada siswa melalui rekening bank/pos. kedua, uang tersebut diberikan pada sekolah dengan catatan anak-anak miskin itu dibebaskan dari semua biaya yang harus dibayarkan pada sekolah. Mekanisme seleksi penerima beasiswa yang sudah diatur adalah tim pusat dan tim provinsi menentukan jumlah murid di masing-masing kabupaten/kota. Penentuan ini didasarkan pada jumlah siswa, angka putus sekolah, angka melanjutkan, dan indeks kemiskinan kabupaten/kota. Kemudian, tim PKPS BBM Kabupaten/kota menentukan jumlah siswa yang mendapat bantuan di masing-masing sekolah. Indikator yang digunakan adalah jumlah siswa dari keluarga prasejahtera, jarak sekolah, dan indikator lokal lainnya. Selanjutnya, tim PKPS BBM sekolah/madrasah, masyarakat, dan aparat desa menyeleksi siswa penerima bantuan. Biaya yang dikeluarkan untuk proses seleksi dan pengawasan diperkirakan mencapai dua persen dari total dana PKPS BBM yang diterima Depdiknas. "Kalau sistem ini berjalan dengan baik, maka yang terjaring benar-benar mereka yang tidak mampu," kata Indra. (AS/A-16) Last modified: 2/3/05 [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc **
[ppiindia] Orang Miskin Berobat Gratis di Puskesmas dan RS Pemerintah
Refleksi: Sampai berapa lama duit kompensasi bisa menjamin pengobatan gratis bagi orang miskin? http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/02/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Orang Miskin Berobat Gratis di Puskesmas dan RS Pemerintah JAKARTA - Program kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan gratis di tingkat puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah kelas III untuk orang miskin yang jumlahnya 36.146 juta jiwa. Program dilaksanakan melalui asuransi dengan premi sebesar Rp 5.000/orang/bulan. Premi tersebut dibayar pemerintah dari APBN dan kompensasi dana subsidi BBM. Demikian diutarakan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dr Sjafii Achmad MPH kepada Pembaruan, Selasa (1/3), di Jakarta. Menurut dia, total premi yang dibayar pemerintah sebesar Rp 2,176 triliun dengan perincian Rp 1 triliun berasal dari APBN 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp 1,176 triliun berasal dari kompensasi kenaikan harga BBM. Dengan premi sebesar itu orang miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna, termasuk hemodialisa (cuci darah) dan pengobatan penyakit jantung tanpa dikenakan iur biaya (tambahan biaya). Sebagai badan penyelenggara program ditunjuk PT Askes. Dikatakan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, setiap orang miskin mempunyai kartu yang dilengkapi foto. Kartu tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sjafii menyebut dari premi Rp 5.000, sebanyak Rp 1.000 merupakan kapitasi (biaya berobat) untuk pelayanan di tingkat puskesmas. Kapitasi tersebut dibayar di muka, sedangkan Rp 4.000 untuk pelayanan kesehatan rujukan (di rumah sakit) yang akan dibayar secara klaim. "Sistem asuransi lebih akuntabel dibanding dengan pengalokasian dana dari Departemen Kesehatan ke Dinas Kesehatan dan kemudian disalurkan ke rumah sakit. Rumah sakit mengklaim ke PT Askes yang akan dilanjutkan ke Departemen Kesehatan. Pada saat pengajuan klaim bisa dilakukan evaluasi setiap bulan," ujarnya. Disebutkan, pelaksanaan program kompensasi dana subsidi BBM itu dipantau oleh tim pembina dan pengawasan yang anggotanya terdiri dari masyarakat (LSM), Departemen Kesehatan (pengawasan fungsional), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dibentuk forum konsultasi yang beranggotakan LSM, PT Askes, Dinas Kesehatan. Forum ini, kata Sjafii, melakukan evaluasi sekali dalam sebulan. Sedangkan komplain dari orang miskin di tingkat puskesmas dan rumah sakit ditampung oleh pimpinan puskesmas dan tim teknis di tingkat kecamatan. 10 Persen Secara terpisah Prof dr Amal C Sjaaf MPH DrPH dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) menilai pihaknya belum melihat keseriusan pemerintah untuk memberi pelayanan kesehatan bagi orang miskin. Pasalnya, dalam pelaksanaan program kesehatan untuk orang miskin itu, pemerintah menerapkan prinsip terbalik. Artinya, dana lebih dahulu tersedia, kemudian baru dipikirkan untuk apa saja dana tersebut dialokasikan. Semestinya, tujuan ditetapkan lebih dahulu, yaitu menyehatkan seluruh orang miskin, kemudian ditetapkan pelayanan kesehatan apa saja yang diperlukan orang miskin tersebut. Dari pelayanan itu akan diketahui berapa dana yang dibutuhkan orang miskin. Selain itu, Amal mempertanyakan dasar dari Departemen Kesehatan mengalokasikan dana yang lebih besar di rumah sakit daripada di puskemas. Pada kenyataannya di Indonesia orang miskin lebih banyak berobat di puskemas daripada di rumah sakit. Ini sesuai dengan fakta bahwa rumah sakit berada di kabupaten, sedangkan orang miskin tersebar di pedesaan. Amal juga menyebutkan tidak seluruh premi ditujukan untuk pelayanan kesehatan orang miskin. Sebesar 10 persen dari premi Rp 5.000 dipergunakan untuk biaya operasional dan sosialiasi oleh PT Askes sebagai penyelenggara program. Hal itu merupakan dampak dari status badan penyelenggara, yakni PT Askes yang bentuknya berupa perseroan terbatas (PT), tetapi melaksanakan program jaminan kesehatan orang miskin yang nirlaba. "Sebagai PT, maka untuk melaksanakan jaminan kesehatan yang nirlaba harus ada dua buku. Aset harus dipisahkan. PT Askes harus mengeluarkan biaya gaji dan sewa gedung sekalipun mereka bekerja di gedung milik PT Askes. Status karyawan tetap karyawan PT Askes, tetapi gaji mereka berasal dari pelaksanaan program jaminan kesehatan orang miskin," tandas Amal. Ditambahkan, dengan pengurangan 10 persen dari Rp 2,176 triliun atau Rp 210 miliar, tentu berdampak pada kualitas pelayanan. Seharusnya badan penyelenggara jaminan kesehatan untuk orang miskin tersebut adalah unit pelaksana teknis (UPT) Departemen Kesehatan. Artinya, bila PT Askes melaksanakan program itu maka harus berubah menjadi UPT Departemen Kesehatan. (N-4) ---
[ppiindia] Awas, Pulau Pasir Lepas dari NKRI
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/02/opi01.html Awas, Pulau Pasir Lepas dari NKRI Oleh Yosef Sumanto Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di provinsi Kalimantan Timur (Kaaltim) ke Malaysia, merupakan potret buram bangsa ini dalam memperjuangkan hak-hak kedaulatan bangsa dan integritas teritorial di mata dunia. Beralihnya status kepemilikan kedua pulau itu, seharusnya memberi spirit bagi bangsa ini, khususnya pemerintah, untuk melihat dan mendata pulau-pulau terluar yang masuk dalam wilayah teritorial Indonesia, salah satunya pulau Pasir. Pulau Pasir adalah salah satu pulau terluar di bagian selatan wilayah Indonesia, hanya 60 mil laut dari garis pantai Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 200 mil dari pantai barat Australia. Pulau paling selatan di Indonesia itu merupakan tempat hunian nenek moyang asal Pulau Rote (sebagai buktinya, adanya kuburan-kuburan nenek moyang orang Rote di sana), tempat melepas lelah setelah menempuh perjalanan semalam suntuk untuk menangkap ikan, tripang dan lola sebagai nafkah hidup. Namun, sejak tahun 1970-an, pulau itu menjadi pulau kenangan. Kepemilikan pulau itu telah beralih ke Australia yang kemudian menamakannya Ashmore Island. Banyak kisah menyayat kalbu, ketika nelayan-nelayan tradisional Indonesia asal Pulau Rote Provinsi NTT, pergi melaut di Pulau Pasir dan sekitarnya. Mereka harus menghadapi sikap represif Pemerintah Federal Australia Utara, yang tidak manusiawi. Hasil tangkapan ikan, lola dan tripang diambil, perahu tradisional dibakar serta mereka harus mendekam dalam sel tahanan di Darwin. Itulah kehidupan nelayan tradisional Indonesia: "terasing di pulaunya sendiri". Kasus Pulau Pasir sejatinya akan menjadi kasus Pulau Sipadan dan Ligitan jilid II, jika sikap pemerintah kita belum memiliki keberanian untuk melihatnya sebagai suatu masalah kebangsaan dan kenegaraan kita. Diplomasi kita di masa lalu lemah dan mengalah, yang secara eksplisit mengakui kepemilikan Pulau Pasir bagi Australia, sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) RI dan Australia yang ditandatangani 7 November 1974. Pelestarian Lingkungan Memorandum itu melarang nelayan Indonesia (nelayan Rote) menangkap ikan, tripang dan lola di sekitar gugus perairan Pulau Pasir, di mana terdapat Pulau Satu (West Island), Pulau Dua (Middle Island), Pulau Tiga (East Island). Semuanya sekitar 60 mil laut dari pantai Pulau Rote, NTT. Nelayan tradisional Indonesia (dari Rote) hanya diperbolehkan masuk ke West Island Lagoon di Cagar Alam Nasional Pulau Pasir (Ashmore Island) untuk tujuan berlindung dan mengambil air dari pompa yang ada di West Island (Pulau Satu). MoU 1974 itu kemudian ditinjau kembali melalui penandatangan bersama Pemerintah Indonesia dan Australia pada tahun 1989. Intinya, pertama, Pemerintah Australia (Department of the Environment and Heritage) menyiapkan rencana pengelolaan cagar alam untuk melindungi keunikan biodiversitas cagar alam, melindungi ekosistem lautnya yang unik. Karena cagar alam tersebut menjadi tempat berkembang biak dan migrasi burung yang banyak jumlah dan jenisnya serta juga menjadi tempat menyediakan makanan dan pembiakan penyu serta habitat untuk ikan dugong (sejenis duyung). Kedua, cagar alam ini juga dimanfaatkan untuk melindungi objek-objek budaya yakni artefak Indonesia, seperti sisa-sisa bahan-bahan tembikar, batu-batu balas, rak penjemuran ikan, kuburan dan artafek Eropa seperti bangkai kapal dan sebuah pesawat udara yang jatuh di Perang Dunia II di Cartier Island (Pulau Baru). Yang menjadi ancaman terhadap cagar alam tersebut adalah pengambilan teripang dan lola (trochus), penangkapan ikan hiu secara berlebihan dan kunjungan kapal-kapal ilegal yang memungkinkan memasukan hama dan bahan pengotor udara (hydrocarbon dan plastik) serta panen species secara gelap, gangguan terhadap burung-burung, habitat dan obyek budaya. Semua tempat lain di Cagar Alam Nasional Pulau Pasir (Ashmore Island) dinyatakan tertutup untuk umum termasuk nelayan Rote (Indonesia). Nelayan Indonesia hanya diperbolehkan menangkap ikan di Laguna West Island, asalkan segera untuk dimakan. Pemerintah Australia juga menutup akses ke Cagar Alam Maritim Cartier Island. Karena menurut mereka pulau tersebut merupakan bekas latihan militer dan tidak bisa dijamin bahwa daerah itu bebas dari bahan-bahan peledak militer yang masih aktif serta risiko bom yang belum diledakan akan membahayakan keselamatan. (Data Laporan Pemerintah NTT, saat kunjungan kerja Menteri Perikanan dan Kelauatan di Kupang NTT). Pelajaran Berharga Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan suatu pengalaman berharga bangsa ini dalam menjaga kedaulatan bangsa dan integritas teritorial. Karena itu semua kita berharap kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang untuk Pulau Pasir di provinsi NTT. Dengan begitu, menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat NTT, khu
[ppiindia] Kepentingan Nelayan Asing di Balik UU Perikanan
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/02/opi02.html Kepentingan Nelayan Asing di Balik UU Perikanan Oleh SUHANA Undang undang (UU) No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan masih menyimpan permasalahan yang sangat mendasar bagi masyarakat Indonesia, khususnya nelayan. UU yang ditetapkan pada era kabinet Gotong Royong tersebut kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya ikan. Bahkan UU itu memberi kesempatan sangat besar kepada asing untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya di ZEEI (zona ekonomi eksklusif Indonesia). Ini bisa dilihat dari Pasal 29 dan 30 UU No 31 tahun 2004 tersebut. Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI hanya boleh dilakukan oleh warga negara RI atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara RI berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kalau kita perhatikan dari ayat (2) terlihat pemerintah sangat tergesa-gesa memberikan kesempatan kepada nelayan asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI, tanpa terlebih dahulu melakukan berbagai kajian seperti yang telah disyaratkan dalam hukum laut Internasional (UNCLOS 1982). Dalam UNCLOS sangat jelas diatur bagaimana pemerintah memberikan kesempatan kepada negara lain mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Serta bagaimana tata cara negara-negara yang diberikan kesempatan tersebut memanfaatkan kesempatan dengan baik. Dengan demikian ayat (2) tersebut merupakan bentuk "kesewenang-wenangan' pemerintah terhadap masyarakat Indonesia. Negara Pantai Dalam Pasal 62 (2) Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) disebutkan negara pantai harus menetapkan kemampuannya memanfaatkan sumber kekayaan hayati ZEE. Dalam hal negara pantai tidak memiliki kemampuan memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada negara lain memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan negara berkembang yang disebut di dalamnnya. Data produksi perikanan tangkap di ZEEI sejak 1997 telah menunjukan penurunan. Hal ini bisa kita lihat dari produksi ikan pelagis besar yang umumnya berada di ZEEI di Samudera Hindia. Menurut data FAO dari tahun 1990 sampai 2003 produksi ikan pelagis besar seperti Albacore, Skipjack tuna, Southern bluefin tuna, Yellowfin tuna dan Bigeye tuna telah menunjukkan adanya gejala penurunan produksi. Produksi tangkapan ikan Skipjack tuna tahun 1998 adalah 45.768 ton, ini jauh menurun jika dibandingkan 1997 yaitu sebesar 49.682 ton. Padahal produksi Skipjack tuna dari tahun 1990 (22.788 ton) sampai tahun 1997 (49.682 ton) menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Artinya jangankan diberikan kesempatan kepada negara lain untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI, produksi tangkapan nasional saja sudah mulai menurun. Menurut UNCLOS pula, tidak semua negara memiliki hak untuk dapat turut serta mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Tetapi kalau kita lihat dari Pasal 29 ayat (2) UU perikanan tersebut semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Menurut Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) UNCLOS yang berhak turut serta mengekspolitasi sumber daya ikan di ZEEI adalah negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tidak beruntung. Yang dimaksud negara yang secara geografis tidak beruntung adalah negara pantai, termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup yang letal geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Selain itu juga walaupun negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tersebut kurang beruntung bukan berarti dapat secara begitu saja mengeksploitasi sumber daya ikan di ZEEI. Dalam Pasal 69 ayat (2) dan 70 ayat (3) telah diatur persyaratan dan cara peran serta negara-negara tersebut dalam pemanfaatan sumber daya hayati di ZEEI. Amendemen Secepatnya Persyaratan dan tata caranya harus memperhatikan: (a) akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan negara pantai-dalam hal ini Indonesia, (b) sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung dan negara tidak berpantai, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif negara pantai, (c) sampai sejauh mana menghindari beban khusus bag
[ppiindia] Hampir Semua Anak di Papua Mengidap Hepatitis A
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/02/nas06.html Hampir Semua Anak di Papua Mengidap Hepatitis A Jakarta, Sinar Harapan Hampir semua anak-anak di bawah umur 10 tahun di Papua mengidap penyakit hepatitis A karena kurang baiknya pemahaman kesehatan di Papua. Hal ini disampaikan ahli hepatologi RSCM Prof. DR. Ali Sulaiman Sp PD KGEH dalam sosialisasi inovasi baru pencegahan virus Hepaiitis A dan B, di Jakarta, Selasa (1/3). Ia menjelaskan bahwa di seluruh dunia ada 2 miliar orang pernah terinfeksi virus hepatitis B (HVB). Sebanyak 450 juta sebagai pembawa (carier) virus hepatitis B. Setiap tahunnya ada 2 juta orang meninggal karena virus ini. Saat ini, ada 350 juta penduduk dunia yang sedang mengidap virus ini. 11 juta di antaranya ada di Indonesia. "Hepatitis A menular lewat makanan dan minuman yang tercemar, tidak dimasak baik. Sebenarnya dalam tubuh orang Indonesia sudah ada antibodi yang melawan virus tersebut. Antibodi terbentuk setelah seseorang sembuh dari sakit hepatitis A. Virus hepatitis B menular lewat darah dan hubungan seksual," jelasnya lagi. Ia melanjutkan hepatitis A tidak akan kronis dan dalam waktu 1-3 bulan akan sembuh. Hepatitis B akan kronis setelah 6 bulan di dalam tubuh dan tergantung usia pengidap. "Vaknisasi hepatitis B seharusnya seharusnya dilakan pada bayi karena risiko kronis lebih besar, yaitu 95%, pada orang dewasa hanya 5%. Gejalanya tidak ketahuan. Hanya ketahuan jika check-up," jelasnya lagi. Infeksi Hepatitis merupakan penyakit infeksi pada hati yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan obat-obatan. Untuk itu telah dikenal 7 macam penyakit hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, D, E, G, dan TT. Hepatitis A dapat ditemui pada anak, remaja dan dewasa. Pada anak gejala yang timbul hampir tidak terlihat, Semakin bertambah usia semakin berat kndisi penderita. Gejala yang biasa timbul adalah mual, muntah, lesu, kulit berwarna kuning, dan urien berwarna gelap. "Di Indonesia terjadi pergeseran penyakit hepatitis A sejalan dengan peningkatan kebersihan, sehingga banyak penduduk pada usia remaja dan dewasa tidak terekspose. Mereka inilah yang tidak memiliki kekebalan hepatitis A. Menurut WHO, virus penyebab penyakit hepatitis A ini telah mengakibatkan 1,4 juta kasus baru di seluruh dunia setiap tahunnya, namun jumlah ini sesunguhnya bisa mencapai 10 kali lipat," jelas Ali Sulaiman. Saat ini telah didapatkan inovasi baru di bidang kesehatan yaitu vaksin kombinasi untuk Hepatitis A dan B. Badan WHO telah menganjurkan pemberian vaksin ini untuk menangkal sekaligus mencegah penyebaran penyakit endemis ini. Vaksin yang diberi nama Twinrix ini dapat mengurangi frekuensi kunjungan dokter dan mempertinggi angka cakupan vaksin, sehingga dapat menekan penyebaran virus hepatitis A dan B. Twinrix adalah vaksin kombinasi pertama di Indonesia yang diproduksi oleh GlaxoSmithKline. "Vaksin ini untuk memberikan perlindungan terhadap dua penyakit sekaligus. Diberikan pada usia 2-15 tahun sebanyak 2 kali dengan interval bulan 0 ke 6. Orang dewasa diatas 15 tahun membutuhkan 3 dosis penyuntikan dengan interval waktu penyuntikan 0 bulan, 1 bulan dan 6 bulan kemudian," jelas Medical Advisor GlaxoSmithKline, Dr. Hendrajied. (web) Copyright © Sinar Harapan 2003 Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Popularitas SBY Turun Drastis - [I don't care]
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=189584&kat_id=23 Rabu, 02 Maret 2005 16:14:00 Popularitas SBY Turun Drastis Makassar-RoL -- Penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat telah mengakibatkan turunnya secara drastis popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan ada yang memintanya untuk mundur. Sejumlah warga masyarakat yang ditemui Antara di tengah-tengah aksi mogok massal yang dilakukan para sopir angkutan kota se Makassar, Rabu, menyatakan kekecewaan berat mereka terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Armin, seorang warga Panakukang Makassar misalnya, mengaku bahwa pada pemilihan presiden 2004, ia memilih pasangan SBY-Kalla karena yakin bahwa pasangan ini akan mampu mensejahterakan masyarakat, namun sekarang ia mengaku sangat kecewa dengan adanya kenaikan BBM ini. "Dulu saya memilih Pak SBY tapi dengan kenaikan BBM ini, saya benar-benar merasa kecewa. Saya ini tidak berpendidikan tinggi tapi saya bisa menilai kalau pemerintah seharusnya jangan dulu menaikkan BBM. Seharusnya kan berantas korupsi dulu," katanya secara emosional.Hal senada dikemukakan oleh Ny Haeriah, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Tamalanrea Makassar. Ia bisa memaklumi adanya aksi mogok yang dilakukan oleh para sopir angkot dan aksi demonstrasi mahasiswa. "Biar mi mereka demo, salahnya pemerintah, kenapa menaikkan BBM. Kalau Pemilu nanti, tidak mau mi pilih Presiden yang sekarang sekarang," katanya.Menanggapi berbagai kekecewaan ini, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Drs Muliadi Mau, MSi menilai, kenaikan harga BBM akan sangat berpengaruh terhadap popularitas SBY."Masyarakat luas khususnya dari kalangan menengah menilai kebijakan ini tidak tepat karena tidak dibarengi oleh kebijakan-kebijakan lain sebagai pra-kondisi, misalnya pemberantasan korupsi dan sebagainya," ujarnya. Menurut Muliadi, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan menaikkan harga BBM ini akan berbeda seandainya mereka melihat bahwa pemerintah telah sangat serius memberantas korupsi."Sekarang ini masyarakat kaget dan berpikir bahwa pemerintah belum melakukan apa-apa, tahu-tahu menaikkan BBM yang dampaknya semakin menyengsarakan mereka," katanya. Masyarakat yang semakin pintar juga menilai pemerintah terlalu mengandalkan dukungan anggaran dari pengurangan subsidi BBM ini, padahal berbagai langkah alternatif sebenarnya masih bisa dilakukan seperti penghematan anggaran pejabat pemerintah, memperkecil kebocoran anggaran yang semakin meluas dan juga mencegah terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Muliadi juga menyayangkan tidak adanya upaya sosialisasi secara personal yang dilakukan pemerintah untuk menjelaskan perihal pengurangan subsidi. Iklan layanan masyarakat melalui berbagai penyiaran televisi selama ini dinilai belum memadai."Seharusnya kan instansi seperti Kominfo itu melakukan sosialisasi secara personal dengan terjun langsung ke masyarakat menjelaskan alasan dari pengurangan subsidi ini. Ini yang tidak dioptimalkan," ujarnya. Menyangkut iklan dukungan dari sekelompok kalangan intelektual oleh 'freedom institute,' Muliadi menilai langkah ini dilakukan pemerintah untuk melegitimasi kebijakannya dengan menggunakan kaum intelektual yang dianggap sebagai pihak yang independen. Hanya saja langkah ini tidak akan banyak berpengaruh pada opini masyarakat terhadap kenaikan BBM ini."Masyarakat malah akan berpandangan negatif bahwa ada 'perselingkuhan' antara penguasa dengan kaum intelektual. Apalagi tokoh yang ikut dalam iklan dukungan itu banyak yang dikenal sebagai pro-pemerintah," katanya.ant/mim BERITA LAIN . Menpan: Pelayanan Publik Masih Buruk . 35 Negara akan Hadir pada KAA II . Pemerintah Jepang Berikan Bantuan Dua Tenaga Ahli . Diragukan Keberhasilan Kompensasi Kenaikan Harga BBM untuk Pendidikan . Sidak Presiden Kejutkan Aparat Keamanan Karawang . 2.655 Gempa Susulan Guncang Pasca Tsunami . AS Tetap Menjadi Pasar Obat Terlarang Terbesar di Dunia . Presiden Perintahkan Polisi Tangkap Pengoplos BBM . Presiden Minta Rumah Sakit Siap Rawat Penduduk Termiskin . Presiden SBY Sidak ke Pasar dan Terminal Rengas Dengklok Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply y
[ppiindia] Diragukan Keberhasilan Kompensasi Kenaikan Harga BBM untuk Pendidikan
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=189580&kat_id=23 Rabu, 02 Maret 2005 13:48:00 Diragukan Keberhasilan Kompensasi Kenaikan Harga BBM untuk Pendidikan Jakarta-RoL -- Keberhasilan penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pendidikan diragukan karena tingginya tingkat kebocoran atau korupsi di Indonesia, sehingga pemerintah diminta melakukan pengawasan ketat dan diharapkan melibatkan perguruan tinggi dan LSM. "Diragukan akan berhasil karena tingkat kebocoran tinggi," kata Azrul Tanjung, seorang praktisi pendidikan yang juga Rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Ahmad Dahlan, di Jakarta, Rabu. Azrul yang juga Sekjen Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Indonesia mengkuatirkan dana kompensasi tersebut tidak sampai secara utuh kepada pihak yang berhak. Ia juga meragukan keberhasilan pengawasan penyaluran dana kompensasi tersebut karena budaya di masyarakat dalam melakukan pengawasan serta sistem pengawasan masih lemah. Oleh sebab itu, Azrul meminta agar pemerintah tidak sendirian dalam melakukan pengawasan penyaluran dana namun juga melibat pihak luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan juga LSM. Mengenai kesiapan perguruan tinggi untuk mengawasi, ia mengatakan bahwa perguruan tinggi swasta akan lebih siap karena selama ini mereka sudah biasa lebih mandiri dibanding perguruan tinggi negeri. Ia juga mengharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem penyaluran dana kompensasi serta sistem pengawasannya. "Juga harus jelas dan transparan penyalurannya," tegas Azrul. Azrul sendiri tidak setuju dengan kenaikkan harga BBM tersebut dan menurutnya, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu melakukan efisiensi. Ia mengatakan, jika kebocoran berhasil ditekan paling tidak 50 persen dari yang ada sekarang maka kenaikan harga BBM tidak perlu dilakukan, jikapun naik maka tidak akan besar. Sebelumnya Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, alokasi dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) akan dimanfaatkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan penduduk miskin di Indonesia yang jumlahnya relatif cukup besar khususnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas, Indra Jati Sidi mengatakan, total dana PKPS-BBM bidang pendidikan tahun 2005 seluruhnya berjumlah Rp5,6 triliun dan Rp1,46 triliun sudah teraloksikan dalam APBN 2005.ant/mim Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] 2.655 Gempa Susulan Guncang Pasca Tsunami
REFLEKSI: Tsunami yang terjadi di Sumatera Utara dan berakibat kerusakan besar di beberapa negeri lainnya dikatakan oleh sejumlah orang pengikut ahli nujum Joe V bahwa kejadian tsb adalah akibat ledakan percobaaan thermo nuke yang dibuat secara rahasia oleh negeri tidak bersahabat dengan Indonesia. Rupanya negeri musuh Indonesia itu terus kerja lembur membuat gempa susulan yang jumlahnya telah mencapai 2.655 kali. Anda yang mau percaya pada ahli nujum dan pembisik-pembisiknya di Indonesia, dipersilahkan membaca berita selanjutnya seperti berikut: http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=189578&kat_id=23 Rabu, 02 Maret 2005 11:54:00 2.655 Gempa Susulan Guncang Pasca Tsunami Banda Aceh-RoL-- Sebanyak 2.655 kali gempa susulan, termasuk 635 diantaranya berkekuatan 4,0 - 5,6 pada skala richter (SR) telah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hingga 1 Maret 2005, pasca bencana tsunami yang meluluh lantakkan sebagian daerah itu. Kepala Stasiun Geofisika Banda Aceh, Syahnan, Rabu, menyebutkan gempa susulan setelah gempa utama yang disertai bencana tsunami, 26 Desember 2004, rata-rata kekuatannya semakin melemah dengan pusat gempa antara 80 - 230 Km arah barat, barat laut dan barat daya kota Banda Aceh. Pada hari pertama, gempa susulan yang berkekuatan diantas 4,0 SR mencapai 47 kali, sedangkan yang tercatat pada alat pencatat gempa mencapai 238 kali, namun yang bisa dirasakan manusia hanya 37 kali. Menurut Syahnan, pada hari ketiga bencana tsunami, intensitas yang tercatat semakin menurun, yakni tinggal 108, namun gempa susulan diatas 4,0 pada skala richter meningkat menjadi 63 kali, sedangkan dirasakan manusia sepanjang hari itu hanya tujuh kali. Hari keenam bencana tsunami, gempa susulan yang tercatat 946, berkekuatan diatas 4,0 SR tercatat 227 kali, serta gempa dirasakan manusia, termasuk mereka dalam keadaan sibuk hanya 83 kali. Sepanjang Januari 2005, kata Syahnan, gempa susulan seluruhnya menjadi 1.149 kali, berkekuatan diatas 4,4 SR sebanyak 327 kali, sedangkan yang dirasakan manusia hanya 54 kali dengan kekuatan antara I - IV MMI. Gempa susulan yang tercatat sepanjang Februari 2005 sebanyak 560 kali, namun gempa berkekuatan diatas 4,0 pada skala richter hanya 281 kali, serta gempa susulan yang dirasakan manusia di Nanggroe Aceh sebanyak 40 kali. Menurut Syahnan, sepanjang Februari 2005, terjadi satu kali gempa yang tergolong kuat, yakni 6,0 pada skala richter (SR) yang terjadi sekitar pukul,07,35 WIB pada posisi 4,40 LU -92,92 BT pada kedalaman 40 KM di laut dekat Kabupaten Pulau Simeulue. ant/abi © Yahoo! Groups Sponsor ~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Presiden Perintahkan Polisi Tangkap Pengoplos BBM
Refleksi: Apakah pak Harto masih berkuasa?? Mungkin tak lama lagi petrus akan beroperasi. http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=189576&kat_id=23 Rabu, 02 Maret 2005 11:13:00 Presiden Perintahkan Polisi Tangkap Pengoplos BBM Karawang-RoL-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajaran Polri agar segera menangkap para "pengoplos" BBM dan kemudian mengajukan mereka ke pengadilan, karena tindakan mereka merugikan rakyat. "Saya minta polisi menangkap dan kemudian membawa mereka ke pengadilan," kata Yudhoyono saat melakukan inspeksi mendadak ke Karawang, Rabu (2/3), setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM mulai 1 Maret 2005. Kepada Kapolres Karawang, AKBP Chairul, yang berada di lokasi peninjauan, Kepala Negara juga meminta agar menindak tegas oknum polisi maupun TNI yang terbukti melakukan tindakan tidak terpuji itu atau melindungi perbuatan tersebut. "Jangan ada anggota polisi, tentara maupun oknum Pertamina yang boleh dibiarkan (melakukan perbuatan itu)," tegas Presiden yang didampingi Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. "Mengoplos" berarti mencampur dua jenis bahanbakar minyak --misalnya minyak tanah dengan minyak solar atau minyak tanah dengan bensin premium-- untuk memperoleh keuntungan besar. Hal itu dilakukan karena ada perbedaan harga mencolok di antara jenis-jenis BBM. Minyak hasil "oplosan" dapat merusak mesin. Sementara itu ketika berdialog dengan seorang sopir angkot yang sedang mengisi bensin di sebuah SPBU, Kepala Negara menanyakan dampak kenaikan harga BBM terhadap tarif angkutan. "Saudara jangan sampai rugi, tetapi juga jangan menyengsarakan rakyat," pesan Yudhoyono sambil menepuk-nepuk bahu Sang Supir. Menteri Perhubungan Hatta Radjasa hari Selasa mengumumkan pedoman kenaikan tarif angkutan yaitu maksimal 10 persen. Penetapan tarif di tiap daerah diputuskan kepala daerah masing-masing. Kunjungan Kepala Negara ke Karawang mendapat sambutan hangat masyarakat setempat. Mereka tidak menduga Presiden turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan serta dampak kenaikan harga BBM. ant/abi [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Sebuah Pertaruhan SBY-Kalla
Republika Rabu, 02 Maret 2005 Sebuah Pertaruhan SBY-Kalla Anif Punto Utomo Wartawan Republika dan Manajer IT Duet pemerintahan Presiden SB Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berjalan sekitar empat bulan. Dalam usia pemerintahan yang masih belia ini mereka berani melakukan pertaruhan paling krusial dalam setiap pemerintahan, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tidak banyak presiden yang berani melakukan langkah menaikkan harga BBM. Apalagi sudah terbukti bahwa kesewenangan menaikkan BBM menjadi salah satu pemicu jatuhnya seorang presiden yang telah bertahan lebih dari 30 tahun, yakni Soeharto. Presiden Megawati, misalnya, pada 2004 pernah bersiap menaikkan harga BBM. Pemilik beberapa pom bensin ini urung merealisasikan kebijakan itu gara-garanya demo penolakan kenaikan harga BBM merebak di mana-mana. Lagi pula, dia tidak mau ambil risiko melakukan langkah tidak populer karena akan menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung. Memang menaikkan BBM merupakan langkah tidak populer. Itulah kenapa ini merupakan pertaruhan. Jika ternyata kenaikan tersebut gagal mengangkat kemiskinan, apalagi justru menambah jumlah orang miskin, nama baik dan (mungkin) jabatan dipertaruhkan. Alasan kenaikan BBM seperti dikatakan pemerintah adalah untuk mengurangi subsidi, mengurangi penyelundupan karena adanya disparitas harga, dan mengurangi pemborosan konsumsi BBM. Di sisi seberang, baik disuarakan anggota DPR maupun LSM, alasan itu tidak bisa dijadikan untuk menaikkan BBM. Soalnya, masih banyak alternatif lain untuk mengurangi subsidi, misalnya pajak berganda pada orang yang memiliki mobil lebih dari satu. Atau mobil berkapasitas mesin besar dikenai pajak lebih besar. Sementara masalah pengurangan penyelundupan, itu adalah masalah penegakan hukum. Lagi pula, harga minyak sekarang juga masih sangat rendah, sehingga kalau dilihat dari sisi ini, masih rawan penyelundupan. Sedangkan untuk sekadar mengurangi pemborosan BBM, alasan ini bolehlah. Pemerintah punya pendapat, DPR dan LSM juga punya pendapat dan alternatif. Tapi di sini yang pegang komando adalah pemerintah. Merekalah yang berhak menentukan. Dan pilihannya adalah menaikkan harga BBM. Lain dulu, lain sekarang Kalau dulu, setiap kenaikan BBM selalu ditanggapi dengan kritis oleh hampir semua pengamat dan lebaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi sekarang lain. Freedom Institute dan LPEM UI telah menjadi bemper pemerintah untuk 'menangkis' pendapat para pihak yang antikenaikan harga BBM. Ini bisa dimaklumi karena Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani, adalah mantan direktur LPEM UI. Sebagian penasihat ekonomi Presiden SBY juga berasal dari lembaga itu. Kemudian beberapa intelektual di Freedom Institute juga 'bekerja' untuk Presiden. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah, dan memiliki dana yang cukup besar. Terbukti bisa memasang iklan di harian terbesar di Tanah Air yang tarifnya bisa mencapai seratus juta rupiah. Seluruh jajaran pengurus tercantum di bagian bawah, dan itu sangat mengejutkan. Di ring luar, banyak intelektual dan LSM yang geleng-geleng kepala dengan iklan tersebut. Mereka sebetulnya ingin merespons iklan yang dipandang menyesatkan itu dengan iklan juga. Tetapi apa daya, tak dekat kekuasaan berarti tak ada uang. Pada iklan itu dikatakan bahwa dengan kenaikan BBM, maka jumlah orang miskin akan terkurangi dari 16,25 persen menjadi 13,87 persen (setelah kompensasi). Dengan asumsi penduduk Indonesia 220 juta berarti kenaikan BBM ini akan menurunkan jumlah orang miskin sebesar 5,2 juta. Berujud apa dana kompensasi sehingga bisa menurunkan jumlah orang miskin begitu besar? Untuk jaminan kesehatan 36,1 juta penduduk miskin sebesar Rp 2,176 triliun. Untuk beasiswa 9,2 juta anak SD hingga SMA dialokasikan Rp 5,64 triliun. Pengadaan beras buat orang miskin Rp 5,44 triliun, dan infrastruktur desa Rp 3,3 triliun terbagi 11 ribu desa. Adakah semua orang miskin bisa memperoleh jaminan kesehatan? Hitung saja berapa buah Puskesmas di daerah pedalaman seperti di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB). Itu berarti penduduk miskin di daerah terpencil tak menikmati pelayanan kesehatan gratis. Berapa juta rakyat miskin yang hidup di pedalaman yang tidak sekolah. Sehingga bagaimana mungkin mereka mendapat subsidi pendidikan? Berapa juta rakyat miskin yang tidak menerima kompensasi beras murah, baik karena wilayahnya terpencil atau karena dananya ditilep petugas? Bagaimana pula dengan pembangunan infrstruktur untuk 11 ribu desa? Jika dana sejumlah Rp 3,3 triliun dibagi rata, maka tiap desa memperoleh Rp 300 juta. Kelihatannya besar, tapi mungkin hanya cukup untuk membangun sebuah jembatan atau jalan sepanjang 15 kilometer. Perlu keterpaduan dan rencana matang sehingga dana tersebut tidak mubadzir. Pertaruhan Sementara, hampir seluruh rakyat Indonesia terkena dampak kenaikan BBM. Tak peduli kaya atau golongan termiskin. Dari yan
[ppiindia] Packed event builds stronger ties with Venezuela
http://www.workers.org/world/2005/venezuela-0303/ 'Imperialism cannot stop history!' Packed event builds stronger ties with Venezuela By Rebeca Toledo New York Published Feb 23, 2005 10:55 AM A standing-room-only crowd of several hundred people attended an historic event here on Feb. 11. The activity was organized by the Alberto Lovera Bolivarian Circle, Fuerza de la Revolucion, International Action Center, Cuban Solidarity N.Y. and others. It was held at the 1199 Health and Hospital Workers' hall. The event brought together many differ ent movements for an evening in solidarity with the Bolivarian Revolution of Vene zuela. It was dedicated to the memory of Malcolm X, Ossie Davis and James Forman. Speakers included former U.S. Attorney General Ramsey Clark and author Jane Franklin. The highlight of the night was back-to-back speeches from representatives of the Venezuelan and Cuban governments. First up was Dr. Carlos Alvarado, vice minister for social development in Venezuela. He explained that he was in New York to attend the 10-year celebration of the 1995 Copenhagen Declaration to eradicate poverty. The Bolivarian government under President Hugo Chávez in 1998 "started to change the laws and the structure of the government and declared that it was responsible for the basic rights of the people: housing, education, healthcare, jobs, women's rights and Indigenous rights." The social indicators in 2000 and 2001 quickly started to show a decrease in poverty in the country. "When we continued our march toward eradicating poverty, invoking the people to be participates in history and challenging the very core of the powerful, we were met with a coup attempt in 2002 and work lockouts at the end of 2002. This can be called nothing but terrorism," Alvarado stated. "This was organized by a minority in the military and the government and of course it was supported by U.S. imperialism. All those who carried out these acts of terrorism are mostly living in the U.S. now, with some living in Colombia. We ask, who then really supports terrorism?" Instead of giving in to the tremendous pressure it faced, in 2003 the Venezuelan government turned to developing social programs that would raise the standard of living of the people. "Mission Robinson has raised literacy to 80 percent in less than a year. Mission Barrio Adentro has brought healthcare to the most excluded sectors for the first time; 15,000 Cuban medical personnel have made this possible. Mission Zamora has begun to distribute land to the peasants. Credits have been made available and the peasants have begun to be organized into cooperatives." 'U.S. is destabilizing force' Marcos Fuenmayor, a Venezuelan representative to the United Nations, spoke next. Responding to a recent U.S. State Department declaration that the Venezu elan purchase of Russian arms will be a destabilizing force in the region, he said, "We consider the U.S. military-industrial complex the destabilizing force in the world. We state again that Venezuela will defend itself against outside threats." Responding to Condoleezza Rice's comment that Venezuela is having a negative impact on the region, he replied, "Perhaps it is a negative influence for those who want to starve us and declare 'free trade,' which means a concentration of wealth by big capital." Responding to the recent kidnapping of a FARC leader in Venezuela, he said, "Colombia was used by imperialism. Imperialism's goal is to put Venezuela on the list of states harboring terrorists. "The Bolivarian Revolution is with all of the oppressed of Latin America, Asia and Africa and the workers in Europe and the U.S. As Che said, 'We are anywhere where the powerful oppress the weak.'" He continued, "The cost of being the voice of the poor is to be threatened and harassed by imperialism. But we readily take on this responsibility. We do not want a confrontation with the U.S. But we will not let anyone threaten our sovereignty. "Events like tonight's show us that we are on the right path, the path of history. Imperialism can not stop history," he stressed. 'Political will finds a way' The Cuban ambassador to the UN, Orlando Requeijo, began by saying, "Venezuela is a vibrant example for all of Latin America and the Caribbean. It is doing everything that goes against neoliberalism. Like Venezuela, Cuba does the exact opposite of what organizations such as the IMF [International Monetary Fund] and World Bank dictate. Our two countries have done more with less resources because of this." In December 2004, Venezuela and Cuba signed a broad range of accords, including the Bolivarian Alternative for Latin America (ALBA), a direct response to the U.S.'s Free Trade Area of the Americas (FTAA). Requeijo explained, "ALBA is based on the integrative, complementary use of resources. Some of the things we are trying to do are to end customs tariffs between the two countries, de
[ppiindia] This year's world youth festival to be in Venezuela
http://www.workers.org/world/2005/world-youth-festival-0303/ Translate this page Chance to see a revolution in the making This year's world youth festival to be in Venezuela By Julie Fry Chicago Published Feb 23, 2005 10:57 AM Caracas, Venezuela, has been designated as the host city for this year's 16th World Festival of Youth and Students, which is to take place in August. The festival, which has been a traditional gathering for young progressives since 1948, usually draws thousands of youth and students from more than 100 countries. The slogan for this year's festival is "For peace and solidarity--we stand against imperialism and war." Therefore, it is fitting that the festival is taking place this year in Venezuela--a country whose people are standing so strong against imperialism in the face of continuous threats from the U.S. government. FIST The Youth of the Fifth Republic (JVR)--the youth organization of the party led by Venezuelan President Hugo Chávez--had proposed that the festival be held in Caracas this year. The JVR is organizing all the festival activities in Venezuela. Venezuelan youth have participated in every aspect of the struggle to defend the Bolivarian Revolution and Chávez from U.S.-backed right-wing forces. Now youth from all over the world will have a chance to show their solidarity with the Bolivarian Revolution and with the heroic youth of Venezuela. Youth and students in the U.S. are already preparing to take a large and broad delegation to Venezuela this summer. A recent meeting of the U.S. National Preparatory Committee for the Festival in Chicago drew over 100 people representing more than 40 youth and student organizations from across the country. They represented a range of struggles--from farm worker organizers to anti-imperialist activists. There are Local Organizing Committees in more than 20 cities already and more still being organized. The 14th World Youth Festival, held eight years ago in Havana, Cuba, drew more than 800 delegates from the U.S.--the largest U.S. delegation to date. Many of those youth wanted to see the revolutionary process in Cuba for themselves and show their solidarity with the Cuban people. Similarly, the Bolivarian Revolution is inspiring many young people in the U.S. to take part in this year's festival. The National Preparatory Committee hopes to bring hundreds of youth from the U.S. to support the Venezuelan people and the struggles of youth from all over the world. The festival will include an anti-imperialist tribunal, artistic and cultural events, and athletic activities. People interested in participating can contact [EMAIL PROTECTED] This article is copyright under a Creative Commons License. Workers World, 55 W. 17 St., NY, NY 10011 Email: [EMAIL PROTECTED] Subscribe [EMAIL PROTECTED] Support independent news http://www.workers.org/orders/donate.php) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Should a Woman Cover Her Face?
REFLEKSI: Rupanya masalah jilbab tak akan menghilang sebagai buah bibir masyarakat. Banyak hal dari Arab Saudi menjadi contoh bagi kebanyakan dari penduduk Indonesia. Sekadar untuk tambah pengetahuan disampaikan sebuah artikel dari Arab Saudia berjudul "Sould a Woman Cover Her Face?" [Haruskah seorang wanita menutup mukanya?]. Selamat membaca dan merenungkan. http://www.arabnews.com/?page=7§ion=0&article=59773&d=2&m=3&y=2005 Wednesday, 2, March, 2005 (21, Muharram, 1426) Mail Article | Print Article | Comment on Article Should a Woman Cover Her Face? Raid Qusti, [EMAIL PROTECTED] As human beings, we should be free to practice our own faith and live our own lives, as long as doing so does not harm anybody and does not break the law. Which makes me raise the question: Is there a written law in Saudi Arabia or in Saudi Basic Law that says a Saudi woman must cover her face in public? I do not know if such a law exists. When I asked several Saudi lawyers, the answer was "No." Every society in the world has laws as part of its structure. These laws are written and codified so that anyone who wants can look them up in public libraries. Every citizen in those countries knows the law; if they don't, they can easily find out. Unfortunately, there is much vagueness about Saudi law, especially when it comes to social conduct. Worse still, there is a government body known as "The Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice." It is known generally as the mutawaa, or religious police, and they operate all over the Kingdom without laws or written guidelines. Their mission is to stop corruption in society - which honestly they have been doing very well. They shut down brothels, crack down on drug traffickers, and detain people who do forbidden things in our cities and towns. For that we give them credit. At the same time, complaints from the public against the narrow-mindedness of some of the organization's members are on the increase. Instead of being something to be proud of, most members of the public fear the organization as if everyone in it were phantoms or bogeymen. People hired to do these jobs should be of the highest quality and possess considerable religious knowledge. That is not, unfortunately, what we see in reality. The reality is people in our streets and malls who are obsessed with women who do not cover their faces in public and who are implementing their own version of the law according to their own personal beliefs. "Cover your face woman," "Fear God," "The abaya is supposed to be worn over the head and not on the shoulders." I personally have had my own experiences with them. The last was a few months ago when one of them approached me and my family in the mall. The shock was not that I found two bearded young men in a public mall, yelling at women who were violating what they believe is a dress code but that the two young men were not members of the commission. "Excuse me, are you from the commission?" I asked one of them after he gave a lecture which in sum was that a woman must cover her face in public as a sign of purity. "Why do you want to know?" he asked. And I answered, "I am from the media. And my understanding is that every commission member must wear a name tag, according to what the head, Ibrahim Al-Ghaith, said in an interview with Okaz." After some hesitation, he said, "No. I am not from the commission. What difference does that make? As a Muslim, you should be happy when a brother Muslim gives you advice and even if I were from the commission, what would you do?" he challenged. For some reason, I did not want to engage in further discussion with him so I said, "Thank you for your advice" and my family and I walked away. We could still hear him yelling, "The abaya is not on the shoulders!" "Cover your face, woman"! When I asked the head of mall security why he allowed someone to come in and begin yelling at women, I had a further shock. "Why are you so concerned? Is it because he is telling women to cover their faces?" I answered as best as I could. "No. It's because if every person takes the law into his own hands, society will soon be in chaos. There is a specific government body allocated to oversee social conduct. If I saw a traffic jam in the street, would it be appropriate for me to get out of my car and organize the flow of traffic, even if I had the best of intentions?" His response will surprise nobody - "I am sorry, but we do not have authorization from the authorities to stop these people. There is nothing I can do." I then picked up the phone and called an official at the Ministry of the
[ppiindia] The threats looming over Jakarta
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GC03Ae02.html Mar 3, 2005 The threats looming over Jakarta By Erich Marquardt With 210 million people, Indonesia is the world's fourth-most populous state and possesses Southeast Asia's strongest military. Consisting of more than 17,000 islands, spanning from the east of Malaysia to the western portion of the island of New Guinea, Indonesia controls critical sea lanes and airways, making it a strategic regional state in Southeast Asia. Ruled by authoritarian military leaders since its independence from the Netherlands in 1949, Indonesia was a strong ally of the West during the Cold War and an adversary to communism. Throughout this period, the military was the dominant political force in the country and kept a tight reign on political power, imprisoning and killing political dissidents to eliminate threats to its rule. After the end of successive military dictatorships, first by General Sukarno from 1945-1967 and then by General Suharto from 1967-1998, the government of Bacharuddin Jusuf Habibie agreed to economic liberalization policies in addition to lifting controls on labor unions, political parties and the media. Indonesia's first nationwide elections after the successive military dictatorships of Sukarno and Suharto took place in June 1999. Since these elections, Indonesia has seen peaceful transfers of political power. As Jakarta continues to struggle with political stability, it faces a number of threats to its interests. It has strived to retain its territorial integrity, fighting off separatist rebels in Aceh and Papua provinces; it has suffered from Islamist violence, best displayed during the October 2002 terror attack on a Bali nightclub that killed 202 people; the present civilian government of President Susilo Bambang Yudhoyono has tried to limit the power of Indonesia's most dominant faction, the military; and it must prepare to adapt to the changing security arrangements in East Asia due to the rising status of China as a regional power. How the present government in Jakarta handles these significant threats to its interests will determine the future shape of Indonesia's internal and external security disposition. Threats of separatism In Indonesia's Aceh province, located on the northernmost part of the island of Sumatra, separatist rebels of the Free Aceh Movement, known by its Indonesian name, Gerakin Aceh Merdeka (GAM), have been fighting the Indonesian government for 30 years. No stranger to separatism, Jakarta fought a recent losing battle against separatists on the eastern portion of the island of Timor. The conflict in East Timor culminated in January 1999, when the Habibie administration agreed with a UN process to allow East Timorese to vote on independence. Approximately 98% of registered voters took part in the election, and 78.5% of those voters called for independence from Indonesia. The Indonesian Defense Forces, or TNI, in an attempt to influence the election, and in retaliation to the final result, responded roughly, causing much violence and destruction. Indeed, the attacks against East Timorese were so harsh that they critically affected Indonesia's relations with other states, resulting in the US Congress severing all military ties with its once strong Cold War ally. While Indonesia was forced to relinquish sovereignty in East Timor, it does not plan on surrendering sovereignty elsewhere in its island chain, such as in the provinces of Aceh and Papua. More independent than other parts of Indonesia, and more Islamic in character, Aceh never fully submitted to Dutch rule. After Jakarta took control of the province as part of its independence from the Netherlands, separatist tension remained, heightened by the fact that Aceh is abundant in natural resources, such as timber and natural gas; these resources have been used by the central government in Jakarta, creating animosity among the more separatist elements of the population in Aceh who feel that their resources are being exploited. GAM is calling for an independent Islamic state and uses military force to agitate against the centralized rule of Jakarta. In addition to targeting Indonesian troops, the organization has attacked international economic interests in the region, such as Exxon Mobil's natural gas facilities in Aceh. The movement is believed to have received funding and equipment from Iran and Libya; however, most of its arms are thought to come from sources in the region. In response to GAM's insurgency, the Indonesian military frequently uses brutal tactics to destroy the organization's resolve. Human-rights groups accuse the military of using tactics of abduction, rape, torture and mass killings against GAM members and alleged supporters. As stated by the New York-based organization Human Rights Watch, "Substantial evidence from several reliable sources, including Indonesia's own National Commis
[list_indonesia] [ppiindia] US back in step with Indonesia
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GC03Ae01.html Mar 3, 2005 US back in step with Indonesia By David Isenberg WASHINGTON - The news that the United States is lifting its ban on military assistance to Indonesia, announced last Friday, reminds one of a famous saying by American writer Gertrude Stein. When Stein returned to California on a lecture tour of the United States in the 1930s, she wanted to visit her childhood home in Oakland. She records that she could not find the house. Hence, "there is no there there". Much the same could be said about the so-called "ban" on military exports to Indonesia; it has long been apparent that there was less to the ban than meets the eye. In one of her first acts as secretary of state, Condoleezza Rice decided to restore Indonesia's full International Military Education and Training (IMET) program after determining that authorities in that country now are cooperating with a Federal Bureau of Investigation (FBI) probe into the August 31, 2002 murders of an Indonesian and two American employees of the mining giant Freeport McMoRan during a military-style ambush in Timika, West Papua province. Once the official certification takes place, Indonesia will be eligible to receive US$600,000 to participate in the IMET program, from which it has been barred since 1992 after army troops massacred peaceful demonstrators in East Timor. Indonesian cooperation resulted in the June 2004 indictment by a US court of Anthonius Wamang, an Indonesian citizen and member of a Papuan separatist group, on charges of murder, attempted murder, causing serious bodily injury and possessing illegal firearms. But some outside groups question whether Wamang, who remains at large, is being used as a fall guy to protect those higher up. According to local human-rights defenders, Wamang has extensive ties to the Indonesian military (TNI) as a business partner of Kopassus, the Indonesian army's notorious special forces. In an August 2004 television interview with the Australian Broadcasting Corporation, Wamang said he got his ammunition for the attack from TNI personnel, and he has told the FBI and local human-rights groups that these officers knew he was about to carry out an attack on the Freeport concession. A statement put out by the East Timor Action Network noted, "In recent years Congress has maintained only one condition on full IMET cooperation by Indonesian authorities with an FBI investigation ... but cooperation by Indonesia has been spotty at best. The sole suspect indicted so far by a United States grand jury remains at large in Indonesia. His military links, which appear to be extensive, seem to have hardly been examined. Military stonewalling of the investigation into the ambush will undoubtedly intensify." Notably, Wamang does not face charges in Indonesia. Rice's action hardly comes as a surprise. After her confirmation hearings, Rice told Congress that the George W Bush administration was "currently evaluating whether to issue the required determination". But she was crystal clear on her position on the training funds. "IMET for Indonesia is in the US interest," she said in a written response to questions posed to her by Senator Joseph Biden, a Democrat from Delaware. The program, she added, will "strengthen the professionalism of military officers, especially with respect to the norms of democratic civil-military relations, such as transparency, civilian supremacy, public accountability and respect for human rights". Indonesia still has progress to make in the field of human rights, however. According to the State Department's annual Country Reports on Human Rights Practices, released on Monday: The [Indonesian] government's human rights record remained poor; although there were improvements in a few areas, serious problems remained. Government agents continued to commit abuses, the most serious of which took place in areas of separatist conflict. Security force members murdered, tortured, raped, beat, and arbitrarily detained civilians and members of separatist movements, especially in Aceh and to a lesser extent in Papua. Some police officers occasionally used excessive and sometimes deadly force in arresting suspects and in attempting to obtain information or a confession. Retired and active duty military officers known to have committed serious human rights violations occupied or were promoted to senior positions in the government and the TNI. Similarly, last September New York-based Human Rights Watch released a report that found Indonesian security forces in Aceh were systematically torturing detainees suspected of supporting the armed separatist Free Aceh Movement (GAM). Nevertheless, the decision to restore IMET training also caps a quiet lobbying campaign by top Pentagon officials led by Deputy Defense Secretary Paul D Wolfo
[ppiindia] Rumah Jusuf Kalla Didemo Mahasiswa
nunjukkan bahwa slogan "perubahan" dan "kerakyatan" hanyalah pembohongan kepada rakyat. Menurut mereka, logika penghematan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga BBM justru menyengsarakan rakyat kecil. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintahan Yudhoyono untuk menangkap dan menyita harta koruptor, yang seharusnya bisa digunakan untuk menutup defisit tersebut. Di Cirebon, Jawa Barat, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon (GMC) berunjuk rasa dengan membakar ban bekas dan memblokir ruas jalan pantai utara (by pass Cirebon). "Kami menolak kenaikan harga BBM sebab hal itu hanya akan menyengsarakan rakyat kecil. Mereka harus menanggung dampak kenaikan harga sangat tinggi," demikian komentar salah seorang pengunjuk rasa. Aksi mahasiswa juga terjadi di Semarang (Jawa Tengah), Samarinda (Kalimantan Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Ambon, dan Kendari. Mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan kembali harga BBM. Mahasiswa di Semarang menyegel secara simbolis SPBU di Jalan Ahmad Yani. Kemudian mereka menduduki Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) dan menyuarakan pernyataan mereka. Di Samarinda mahasiswa menyandera satu truk tangki pengangkut BBM. Di Kupang para sopir angkutan kota mogok sekitar 4,5 jam sehingga ribuan warga kota tidak bisa bepergian. Sementara itu, di Ambon para sopir mogok total. Di Jakarta aksi unjuk rasa Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) dihentikan polisi di depan Istana Merdeka, kemarin siang. (SIE/INU/SUT/RYO/WHO/ WHY/RAY/ CAL/THY/MZW/ YAS/REN/SSD/HAR) Search : Berita Lainnya : ·Rumah Jusuf Kalla Didemo Mahasiswa ·Demi Gaji, Ribuan TKI Ilegal Tetap Bertahan ·Kapal Perang Disiagakan di Perbatasan RI-Malaysia ·Tarif Angkutan Umum Dinaikkan 50-100 Persen ·DPR Inginkan Tambahan Gaji Rp 10 Juta per Bulan ·Harapan Nelayan Pun Pupus ·17 Terdakwa TPST Bojong Divonis 3-8 Bulan Penjara Yahoo! Groups Sponsor ~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Demi Gaji, Ribuan TKI Ilegal Tetap Bertahan
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/03/utama/1598248.htm Kamis, 03 Maret 2005 Demi Gaji, Ribuan TKI Ilegal Tetap Bertahan Jakarta, Kompas - Ribuan tenaga kerja Indonesia ilegal yang bekerja di Kuala Lumpur dan sekitarnya belum mau kembali ke Indonesia. Mereka memilih tetap bertahan di Malaysia guna memperjuangkan gaji yang belum dibayar majikan. Untuk menghindari razia, mereka menugasi sejumlah orang guna memata-matai gerakan polisi dan aparat Malaysia. "Risiko terburuk apa pun kami siap hadapi. Pokoknya, kami takkan tinggalkan Malaysia sebelum mendapatkan gaji yang masih ditahan majikan. Uang itu adalah hak yang harus kami dapatkan," kata Lius (35), tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai buruh bangunan di kawasan Flora Damansara, Selangor, Malaysia, yang dihubungi per telepon dari Jakarta, Rabu (2/3). Di kawasan itu sedang dibangun enam unit kondominium. Setiap unit direncanakan memiliki 26 lantai. Pembangunan keenam gedung tersebut melibatkan sekitar 1.000 pekerja, dan 85 persen berasal dari Indonesia. Bahkan, 90 persen dari TKI itu berstatus ilegal. Sejak November 2004 gaji para pekerja tidak pernah dibayar. Setiap kali ditagih, mereka langsung dihadapkan dengan preman atau polisi. Bahkan, dua bulan terakhir majikan tak pernah datang lagi ke lokasi proyek. Sekitar 350 orang sudah kembali ke Indonesia selama masa pengampunan (29 Oktober 2004-31 Januari 2005) dan masa Operasi Nasihat (1-28 Februari 2005). Sisanya memilih bertahan di Malaysia untuk mendapatkan gaji. Selain di Damansara, ratusan TKI ilegal yang bekerja di kawasan Sungai Pusu, Pahang, dan Sungai Buluh juga masih tetap bertahan di Malaysia. Pantau polisi Sejak digelar operasi razia pada 1 Maret 2005 TKI ilegal itu tetap bekerja sebagai buruh pada sejumlah proyek bangunan di kawasan Damansara. Saat bekerja, mereka juga menugasi beberapa temannya untuk memantau keberadaan polisi serta sukarelawan yang diberi tugas memburu dan menangkap pendatang tanpa izin. Pemantau tersebut dilengkapi telepon seluler. Jika diketahui ada polisi yang mulai mendekat, langsung dikabarkan kepada TKI lainnya. Seketika itu pula para TKI ilegal tersebut langsung menghilang ke kawasan hutan. Pada malam hari, jelas Lius, mereka tidak lagi menginap di gubuk yang dibangun di dalam kawasan pembangunan kondominium. Mereka memilih menginap di tempat terpencil dan kawasan hutan yang diyakini sulit dideteksi dan dijangkau petugas razia pendatang ilegal. "Kami sadar, permainan kucing-kucingan dengan polisi Malaysia ini risikonya besar. Tetapi, jika kami menyerah dan pulang ke Indonesia, berarti majikan benar-benar diuntungkan. Ini yang kami tak rela," ujar Jubairi, TKI asal Madura. Menurut Lius dan Jubairi, kasus majikan nakal tersebut telah dilaporkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Akan tetapi, laporan itu tidak ditanggapi serius. Setiap hari puluhan TKI datang mengadukan tunggakan gaji, tetapi yang dilayani maksimal lima orang. "Mungkin karena kami ini orang kecil dan pendatang haram sehingga kurang dipedulikan. Majikan yang dilaporkan pun tak pernah dipanggil KBRI untuk dipertemukan dengan kami," ujar Lius yang sudah 17 tahun merantau dari Flores. Ingin kembali Dari Nunukan, Kalimantan Timur, dilaporkan bahwa minat TKI untuk kembali ke Malaysia ternyata tetap tinggi. Salah satu indikasinya adalah loket penanganan satu atap TKI di Kantor Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Kabupaten Nunukan yang dipadati TKI yang mengurus dokumen untuk kembali ke Malaysia. Pelaksana Harian Kepala BP2TKI Nunukan Ruman Tumboh yang dihubungi di Kabupaten Nunukan mengatakan, tiap hari ratusan TKI mengantre untuk mengurus dokumen agar bisa segera kembali ke Malaysia. "Setiap hari, terutama beberapa hari terakhir ini, setidaknya 500 TKI antre mengurus dokumen untuk kembali ke Malaysia," kata Ruman. Hingga saat ini penanganan TKI sistem satu atap di Nunukan sudah menerima aplikasi dari 3.715 TKI yang ingin kembali. Penanganan TKI sistem satu atap di Nunukan dimulai 23 Februari lalu. "Saya sempat berbicara dengan beberapa TKI. Mereka menyatakan tidak takut untuk kembali ke Malaysia karena gaji mereka masih ditahan pihak majikan. Selain itu, karena mereka tetap ingin bekerja di sana," ujar Ruman. Ruman menambahkan, seharusnya pemerintah terus memperjuangkan masalah pembayaran gaji TKI yang banyak ditahan ini. "Ini persoalan serius. Banyak TKI yang datang ke Nunukan tidak membawa apa-apa. Seharusnya lebih banyak lagi pengacara untuk memperjuangkan gaji TKI yang ditahan agar segera dibayarkan," katanya. Sementara kedatangan TKI di Nunukan dari Tawau, Malaysia, berangsur menurun, mencapai ratusan orang saja. "Puncaknya memang pada tanggal 28 Februari, pemulangan TKI sampai pukul tiga dini hari mencapai lebih dari 2.000 orang," ujar Ruman. Ratusan ditahan Dari Kuala Lumpur dilaporkan bahwa Pemerintah Malaysia kembali menahan ratusan pekerja ilegal yang masih berada di nege
[ppiindia] Di Batam Upah Tenaga Kerja Dipotong 30 Persen
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/03/daerah/1598057.htm Kamis, 03 Maret 2005 Di Batam Upah Tenaga Kerja Dipotong 30 Persen Batam, Kompas - Upah tenaga kerja di Batam dipotong hingga 30 persen oleh agen- agen penyalur kerja. Pemotongan ini dirasakan memberatkan para pekerja, khususnya bersamaan dengan kenaikan massal harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. "Dari hasil kerja per bulan termasuk uang lembur, kami sebenarnya memperoleh upah sekitar Rp 1 juta. Namun, karena terikat kontrak, kami terpaksa merelakan tiga puluh persennya diambil agen penyalur. Itu diambil tiap bulan selama kami masih tenaga kontrak, belum menjadi 'anak PT' (dikontrak langsung oleh perusahaan- Red)," kata Johansyah (20), pria muda asal Palembang. Johansyah setahun terakhir mengadu nasib di Kota Batam sebagai buruh di sebuah perusahaan elektronik di Kompleks Perindustrian Batamindo. Dengan sisa gaji Rp 700.000, ia mengaku harus pintar-pintar membagi uang agar kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Dalam satu bulan, Johansyah mengeluarkan Rp 150.000 untuk biaya sewa kamar. Kebutuhan makan di kota ini rata- rata Rp 8.000 sekali makan untuk nasi bungkus. Belum lagi biaya-biaya tambahan lain selama sebulan, seperti ongkos angkutan umum. Setelah semua pengeluaran itu, Johansyah hanya mengantongi Rp 50.000-Rp 100.000 sebagai tabungan per bulannya. Sekarang, saat semua kebutuhan pokok naik akibat harga bahan bakar minyak (BBM) naik, ia tak bisa mengharapkan sisa Rp 50.000 per bulan. Pria tamatan sekolah menengah atas ini berharap pemerintah daerah menertibkan agen penyalur kerja. Dia tidak berani melepaskan diri dari para agen-yang telah menjalin kerja sama dengan perusahaan- itu karena kompetisi antarpencari kerja amat tinggi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Otorita Batam Pirma Marpaung mengatakan, besarnya potongan upah itu adalah kesepakatan antara agen dan tenaga kerja. Sepengetahuannya, potongan itu rata-rata di bawah 30 persen. Ia menambahkan, pihaknya menjalankan fungsi kontrol agar total upah yang diterima tenaga kerja tidak kurang dari ketetapan upah minimum kabupaten (UMK), Rp 635.000. Menurut Pirma, dalam setahun ada sekitar 26.000 pencari kerja dengan rasio penerimaan 80 persen. Peningkatan pencari kerja per tahun sekitar enam- tujuh persen, namun tidak diikuti pertambahan lapangan pekerjaan. (nel) Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project. http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Kaum Intelektual, BBM, dan Iklan Freedom Institute
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/03/opini/1598323.htm
Kamis, 03 Maret 2005
Kaum Intelektual, BBM, dan Iklan Freedom Institute
* Tanggapan atas Tanggapan
Oleh Rizal Mallarangeng
TAK terduga, iklan yang dipasang Freedom Instutite (Kompas, 26/2) ditanggapi
berbagai pihak dengan antusias, setuju maupun tidak. Bahkan berbagai
komentar yang ada, baik di Kompas maupun dalam talkshow televisi dan milis
internet, mungkin sama serunya dengan diskusi tentang penghapusan subsidi
BBM itu sendiri.
Effendi Gazali benar, iklan itu adalah sebuah breakthrough ("Maaf, Tak Mampu
Beriklan", Kompas, 2/3). Dalam sejarah Indonesia, belum pernah terjadi
sejumlah intelektual, pengusaha, profesional, dan aktivis bersatu mendukung
sebuah kebijakan dan mengiklankannya sehalaman penuh. Sesuatu yang baru,
apalagi dengan isu yang hangat dan aktual, tentu mengundang pro dan kontra.
Hal ini dapat dipahami dan harus disambut dengan tangan terbuka.
Mengenai isinya, berbagai komentar menyinggung tiga hal: substansi argumen
penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), bentuk, dan tokoh yang
menyampaikan (iklan dan peran intelektual). Saya akan menanggapinya satu per
satu, namun sebelumnya saya ingin mengatakan satu hal.
Freedom Institute dan 36 tokoh yang namanya tercantum sebagai pendukung
iklan itu tidak dikendalikan pemerintah.
Selain membujuk masyarakat, kami justru ingin meyakinkan dan mendorong
pemerintah untuk segera dan tidak ragu mengambil kebijakan yang tepat demi
masa depan bersama yang lebih baik.
Pemimpin kadang dihadapkan pada aneka pilihan yang dilematis. Kebijakan yang
harus dilakukan perlu dan baik, namun tidak populer. Dalam situasi semacam
ini kami memilih peran sebagai push factor, betapapun terbatasnya, demi
meyakinkan dan secara tidak langsung membesarkan hati pemerintah untuk
segera mengambil keputusan dan menghadapi konsekuensinya.
To govern is to choose, kata Charles de Gaulle. Kini pemerintah sudah
mengambil keputusan, dan saya mengangkat topi atas keberanian semacam ini.
Argumen moral-ekonomi
Substansi argumen yang ada dalam iklan itu pada dasarnya bersifat
konvensional. Tidak ada yang baru di dalamnya. Aspek moralnya telah ditulis
dengan baik oleh Franz Magnis-Suseno ("Jangan Tunda Pencabutan Subsidi BBM",
Kompas, 14/1) dan penjelasan teknis-ekonomisnya dibahas berkali-kali oleh M
Chatib Basri dan Anggito Abimanyu di harian ini.
Pada intinya, argumen kami mulai dengan sebuah fakta: sebagai konsekuensi
dari harga minyak dunia yang terus melambung, subsidi terus membengkak, jauh
melebihi rencana semula yang "hanya" Rp 19 triliun. Tanpa pengurangan,
subsidi bisa melewati angka Rp 70 triliun tahun ini (atau hampir setara
dengan Rp 200 miliar per hari). Dengan pengurangan rata-rata 29 persen
sekalipun, sebagaimana sudah diputuskan pemerintah, negara masih
mengeluarkan Rp 100 miliar lebih per hari, atau Rp 39,8 triliun setahun,
untuk menyangga harga BBM.
Bagi kami, subsidi pada tingkat tertentu tetap perlu, terutama terhadap
mereka yang membutuhkan uluran tangan. Namun, apakah dana subsidi BBM yang
demikian besar benar-benar tepat dan perlu? Apakah negara sanggup terus
menanggungnya? Apakah subsidi mendorong perilaku ekonomi yang hemat dan
rasional?
Ternyata tidak. Memang, ada beberapa penanggap yang mengkritik angka dan
hasil penelitian LPEM-FEUI yang ada dalam iklan itu. Ini masalah serius.
Salah satu argumen kami bersandar pada hasil penelitian empiris yang
menunjukkan, subsidi BBM lebih menguntungkan mereka yang relatif lebih mampu
dan kaum yang paling miskin justru kurang menikmatinya.
Jika para pengkritik bisa memperlihatkan kekeliruan penelitian ini,
sanggahan mereka akan lebih kuat. Sayang, berbagai tanggapan yang ada hanya
berkisar pada tingkat abstraksi dan dugaan bahwa penelitian itu menyesatkan.
Jika memang keliru, mana buktinya? Apakah ada penelitian alternatif yang
menunjukkan bahwa faktanya justru berbeda dan berlawanan?
Selain itu, beberapa penanggap juga mengingatkan, persoalan di negeri ini
begitu banyak dan beragam, mulai dari korupsi, inkompetensi, dan pemborosan
lainnya. Bahkan dana kompensasi yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 17,8
triliun mungkin tidak akan luput dari penyalahgunaan dan prosedur birokrasi
yang berbelit-belit. Menurut mereka, kami seharusnya juga peduli dan
memerhatikan hal-hal seperti itu.
Saya setuju dan bersimpati dengan pendapat demikian. Namun, Prof Widjojo
Nitisastro benar saat ia berkata sekian tahun lalu bahwa di Indonesia
hal-hal yang baik hanya dapat dilakukan one step at a time. Semua persoalan
negeri kita harus dihadapi dan diselesaikan. Namun, yang kini bisa
dilakukan, lakukan dulu. Setelah itu, kita dorong lagi pemerintah untuk
melakukan hal-hal baik lainnya.
Kaum intelektual
Kami jelas berpihak, namun lebih pada gagasan dan kebijakan tertentu yang
kami anggap baik. Masalah pemihakan semacam ini memang menjadi tema klasik
yang kadang membingungkan di kalangan intelektual.
Namun, persoalann
[ppiindia] Harga BBM Tidak Pro Orang Miskin
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/03/opini/1598008.htm Kamis, 03 Maret 2005 Harga BBM Tidak Pro Orang Miskin Oleh Carunia Mulya Firdausy PRO dan kontra terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak masih berlanjut. Pemerintah di satu pihak tampaknya tidak bisa menunda lagi, sedangkan DPR meminta pemerintah menundanya. Alasan DPR, yakni karena di satu pihak harga barang-barang kebutuhan pokok telah meningkat lebih dahulu sebelum harga BBM dinaikkan, di lain pihak karena tidak adanya jaminan pemerintah terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh kenaikan BBM ini. Banyak orang merasa aneh dengan permintaan DPR. Mereka menyatakan, DPR kok minta jaminan, bukan berjuang untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apa boleh buat, semua sudah bergulir! Harian Kompas (26/2) memuat aneka berita seputar BBM. Pada halaman 9 dipampang iklan pandangan beberapa pakar yang disponsori Freedom Institute, mengapa mereka mendukung pengurangan subsidi BBM. Kenaikan BBM seharusnya ditunda dulu. Ini bukan berarti mengabaikan pentingnya kebijakan kenaikan harga BBM sebagai salah satu sumber dana pemerintah (APBN) dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Namun, karena kenaikan harga BBM akan membangkrutkan kembali perekonomian nasional yang sebenarnya telah berangsur-angsur bangkit dari keterpurukan akibat krisis multidimensi. Mengapa tidak? Kenaikan harga BBM pasti menimbulkan tidak hanya inflasi, tetapi juga akan meningkatkan pengangguran. Twin evils ini akan menurunkan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan daya saing produk ekspor di pasaran lokal maupun internasional yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi. Argumentasi yang disederhanakan Argumentasi bahwa subsidi BBM selama ini hanya membantu penduduk nonmiskin (Freedom Institute, Kompas, 26/2) di atas kesengsaraan penduduk miskin merupakan argumentasi yang disederhanakan, jika tidak hendak dikatakan kebablasan. Ini disebabkan kalkulasi hanya didasarkan atas perhitungan parsial dengan membagi penduduk miskin dan penduduk nonmiskin. Padahal, jika dikaji dengan baik, subsidi BBM mempunyai implikasi luas terhadap harga barang dan jasa yang secara implisit dan eksplisit dirasakan oleh semua penduduk. Singkat kata, jika ingin melakukan perhitungan pengaruh subsidi BBM, harus dilihat dari implikasi secara luas baik terhadap penduduk miskin maupun nonmiskin secara bersama, bukan secara parsial. Argumentasi lain yang menyatakan bahwa dana pengurangan subsidi BBM akan menguntungkan penduduk miskin (melalui program kompensasi) juga terlalu berlebihan. Ini karena pengaruh inflasi dari kenaikan BBM juga akan dirasakan langsung penduduk miskin. Sedangkan program kompensasi, meski dapat memberi kegunaan bagi penduduk miskin, dampaknya tidak dapat langsung mereka rasakan mereka. Ini disebabkan struktur perekonomian nasional kita saat ini tidak pro-poor, melainkan lebih pro-rich. Oleh karena itu, agar program kompensasi subsidi BBM kepada penduduk miskin dapat berjalan baik, maka yang harus dibenahi dulu adalah struktur perekonomian nasional, bukan hanya dengan penyediaan kompensasi. Pengalaman menunjukkan, kegagalan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan lebih banyak terletak pada kebijakan ekonomi kita yang tidak pro-poor, bukan pada ketiadaan program antikemiskinan. Ini yang harus dirombak total. Pengentasan kemiskinan Pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak mungkin dapat diatasi hanya dengan menerapkan program kompensasi dana BBM kepada penduduk miskin. Ini disebabkan program kompensasi BBM selain dapat berimplikasi terhadap inflasi yang akan merugikan penduduk miskin, juga sulit menjaga sustainability dan efektivitas program dalam membantu penduduk miskin. Ketidakefektifan ini terjadi karena dana kompensasi yang diberikan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan penyediaan beras miskin tidak cepat mampu meningkatkan produktivitas penduduk miskin. Apalagi diakui, biaya untuk pengawasan dan pelaksanaan program ini amat besar dan penuh risiko KKN. Untuk itu, kebijakan ekonomi yang terbaik guna mengentaskan penduduk dari kemiskinan, yakni dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada saat sama dilakukan kebijakan yang langsung ditujukan kepada penduduk miskin melalui penyediaan lapangan kerja. Penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan antara lain dengan memberi bantuan pinjaman kredit usaha mikro kepada penduduk miskin. Hanya dengan cara inilah kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi dengan cepat. Kebijakan seperti ini dikenal sebagai pro-poor growth policy (Kakwani, 2002). Semangat pro-poor growth policy juga telah menjadi trade mark dalam Washington Consensus atau yang dikenal Millenium Development Goals (MDGs). Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang pro-poor, pemerintah harus menerapkan kebijakan makro-ekonomi yang kondusif dan tidak berimplikasi menimbulkan inflasi tinggi. Pemerintah juga perlu mengurangi distorsi pasar yang dapat me
[ppiindia] Pemerintah Belum Optimal dalam Implementasi Praksis Pendidikan + 6.336 Ruang Kelas di Sumatera Selatan Rusak Parah
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/03/daerah/1597999.htm Kamis, 03 Maret 2005 Pemerintah Belum Optimal dalam Implementasi Praksis Pendidikan Ruteng, Kompas - Dalam implementasi praksis pendidikan, pemerintah belum menunjukkan tanggung jawabnya secara optimal. Padahal, kemampuan manajerial guna menyelamatkan pendidikan merupakan sesuatu yang bersifat mendesak. Demikian yang mengemuka dalam diskusi terbatas bertema "Quo Vadis Pendidikan Kita" di Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Senin (21/2), mengenang enam tahun meninggalnya Romo YB Mangunwijaya. Diskusi diselenggarakan oleh Komunitas Studi Mangunwijaya Flores pimpinan Romo Max Regus Pr, bekerja sama dengan Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Ruteng. Sejumlah peserta diskusi melihat bahwa dalam konteks lokal Manggarai atau Flores umumnya, gereja Katolik antara lain melalui Yayasan Persekolahan Umat Katolik Manggarai (Sukma) sejak lama memainkan peran penting dalam pendidikan. Namun, institusi ini belakangan tidak lagi memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam mengontrol pelayanan pendidikan. Persoalan tersebut sangat terasa terutama saat hendak mendapatkan tenaga pendidik yang andal. Yayasan Sukma yang membawahi sekitar 288 sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, terutama di lingkungan sekolah dasar (265 unit), tidak lagi memiliki kekuatan politik untuk menekan para pendidik yang berkarya di lingkungannya. Kondisi itu terjadi sejak tahun 1970-an atau sejak pemerintah mengambil alih hampir seluruh kewenangan yayasan, seperti pembayaran gaji guru, penempatan tenaga guru, dan kewenangan lainnya. Guna mengatasi kemandekan dalam pendidikan itu, peserta diskusi berpendapat bahwa peran Yayasan Sukma perlu dipulihkan. Keterbatasan secara yuridis perlu dibuka, dan untuk itu perlu mendapat perhatian melalui diskusi serius dan tajam pada tingkat lebih tinggi dan luas. Juga dilihat pentingnya intervensi finansial yang lebih efektif dan signifikan dalam dunia pendidikan. Bahkan, ada peserta yang menyarankan dana subsidi bahan bakar minyak kalau perlu diarahkan untuk memberdayakan konstruksi pendidikan kita, terutama untuk memenuhi kebutuhan perbukuan guna mendukung perpustakaan sekolah. Keberadaan buku yang edukatif akan membantu terciptanya pendidikan berkualitas. Karena itu, penyebaran buku hingga ke sekolah-sekolah di pelosok-pelosok terpencil harus dilihat menjadi salah satu kebutuhan terpenting saat ini. Ketersediaan buku di lingkup sekolah atau di ruang-ruang baca umum akan mempercepat proses pencerdasan masyarakat. Khusus untuk Yayasan Sukma di Manggarai yang kini keberadaannya terkesan "ompong", disarankan supaya memperluas peran dan fungsinya. "Sukma sebagai institusi penyelenggara pendidikan terbesar di Manggarai hendaknya mulai memperluas fungsinya agar sekaligus menjadi lembaga advokasi independen pendidikan," ujar seorang peserta. Kecuali itu, diskusi juga menekankan pendidikan harus menyentuh, memberdayakan, serta diarahkan untuk membangun karakter dan identitas lokal. Pendidikan tidak boleh justru mencerabut berbagai kearifan lokal dengan implikasi sosiohistoris yang signifikan. Partisipasi dan kerja sama yang melibatkan semua elemen masyarakat bersama pemerintah merupakan keharusan dalam membedah dan mengusung cita-cita dasar pendidikan. Untuk itu, baik pemerintah atau swasta harus meninggalkan arogansi institusional yang mematikan kreativitas dalam pendidikan. (ans) http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/03/daerah/1598094.htm Kamis, 03 Maret 2005 6.336 Ruang Kelas di Sumatera Selatan Rusak Parah Palembang, Kompas - Sebanyak 6.336 ruang kelas, dari sekitar 1.000 sekolah di seluruh Sumatera Selatan, mengalami kerusakan parah akibat bencana alam tahunan dan faktor usia bangunan. Jumlah ruang kelas yang rusak itu diperkirakan akan terus bertambah karena kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumsel Baidjuri Asir, Rabu (2/3), jika untuk perbaikan setiap kelas diperlukan dana Rp 70 juta, total dana yang diperlukan untuk merehabilitasi semua kelas yang rusak parah mencapai Rp 443,52 miliar. Dana yang setara dengan 31,6 persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Sumsel 2005 itu tidak mungkin disediakan pemerintah provinsi (pemprov) karena amat besar. Mayoritas anggaran pendidikan yang ada saat ini, ungkap Baidjuri, masih difokuskan untuk menambah jumlah sekolah di daerah pedalaman dan pusat- pusat permukiman penduduk agar semua penduduk terjangkau oleh pendidikan. Sementara itu, alokasi anggaran untuk perbaikan masih sangat terbatas dan hanya diarahkan untuk perbaikan yang bersifat darurat. Besarnya jumlah ruang kelas yang rusak itu didominasi oleh bangunan SD inpres yang dibangun antara tahun 1970-an dan 1980-an. Selain usia, kerusakan gedung-gedung sekolah tersebut terjadi karena dibangun dengan dana yang besarnya hanya 60 persen dari anggaran yang disediakan saat itu. "Untuk memper
[ppiindia] Tujuh Kabupaten di NTT Terancam Krisis Pangan
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/03/daerah/1598190.htm Kamis, 03 Maret 2005 Tujuh Kabupaten di NTT Terancam Krisis Pangan Kupang, Kompas - Tujuh dari 16 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur kini dalam kondisi terancam krisis pangan akibat rendahnya curah hujan. Padahal, ribuan petani mengandalkan lahan yang ditanami berbagai komoditas seperti padi, jagung, sorgum, dan hortikultura lainnya. Kini tanaman tersebut sulit tumbuh, dan kalaupun tumbuh cepat layu dan mati. Demikian diungkapkan Ketua Harian Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan Wakil Gubernur NTT Frans Leburaya, Rabu (2/3) di Kupang. Tujuh kabupaten itu adalah Lembata, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Sikka. "Tujuh kabupaten itu sudah memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi NTT ke gubernur. Laporan itu akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rapat Sabtu (5/3) mendatang," kata Frans. "Ancaman rawan pangan itu dipicu oleh kekeringan. Memang ada petani yang berusaha menanam, tetapi tanamannya tidak bisa hidup. Curah hujan sangat rendah. Itulah persoalannya, tetapi Gubernur NTT sudah menugaskan dinas teknis terkait untuk mendata agar lebih akurat," katanya. Provinsi NTT memiliki 15 kabupaten dan satu kota dengan penduduk sekitar 4,1 juta jiwa. Sekitar 80 persen penduduknya bergantung pada sektor pertanian, terutama lahan yang tersebar di tiga pulau besar yakni, Flores, Sumba Timur, dan beberapa pulau berukuran sedang, yakni Alor, Lembata, Adonara, dan Solor. Ancaman rawan pangan, kata Leburaya, amat mungkin terjadi di NTT karena daerahnya kering dan tandus. "Kami harus menyikapi cepat laporan ini karena tanaman pangan dan hortikultura adalah sandaran utama hidup warga kita," katanya. Dia menjelaskan, biasanya siklus tanam warga NTT mengikuti tradisi bertani yang sudah lazim, yakni mulai menanam sekitar Desember atau awal Januari. "Pada dua bulan itu biasanya petani kesulitan, tetapi akan segera teratasi pada bulan Februari, karena saat itu biasanya sudah panen jagung," katanya. Akan tetapi, akibat sedikitnya curah hujan, jagung tak bisa dipanen pada Februari ini karena tanamannya banyak yang mati atau tidak tumbuh. Berapa persisnya jumlah keluarga tani, serta berapa luas lahan pertanian yang kekeringan, tidak diketahui karena belum ada laporan rinci dari kabupaten. "Gubernur juga sudah mengirim surat kepada para bupati, akan segera mendata secara pasti seperti apa kondisi ancaman rawan pangan itu. Data itu penting bagi kami untuk bisa menentukan program penanganannya, serta kebijakan apa yang harus diambil," kata Leburaya. Dia melanjutkan, saat ini memang belum terdengar kabar adanya orang yang kelaparan di daerah-daerah. Namun, Pemprov NTT harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Langkah yang dilakukan Pemprov NTT, kata Leburaya, akan ditetapkan setelah rapat koordinasi hari Sabtu (5/3), akhir pekan ini. Langkah yang mungkin dilakukan, salah satunya adalah program padat karya. Untuk program itu Pemprov NTT dipastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dari Stasiun Geofisika Lasiana, Sugeng Tolani menyebutkan, curah hujan di wilayah NTT sudah melampaui titik puncaknya dan ternyata itu pun tidak cukup tinggi untuk dapat menumbuhkan tanaman warga. Puncak curah hujan diprakirakan sudah terjadi Februari lalu. Prakiraan itu didasarkan pada pengaruh global yang bersifat sinoptik (bisa berulang). Sementara itu Sekretaris Komisi B DPRD NTT Pata Vincensius dalam rapat penyampaian pandangan masing-masing komisi terhadap Nota Keuangan atas RAPBD NTT 2005 kemarin, Rabu (2/3), mendesak Pemprov NTT mengalokasikan dana khusus untuk mengatasi ancaman krisis pangan yang gejalanya sudah mulai terasa sejak beberapa waktu lalu. Kini gejala itu dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan pokok menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kami meminta Pemprov NTT mengucurkan dana khusus untuk mengantisipasi rawan pangan," katanya. (cal) Yahoo! Groups Sponsor ~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [
[ppiindia] SBY dari Pasar ke Terminal-- Semuanya Menaikkan Harga
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/3/n3.htm SBY dari Pasar ke Terminal-- Semuanya Menaikkan Harga Sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama menteri terkait melakukan sidak ke terminal bus, pasar, rumah sakit, SPBU, agen minyak tanah dan sebuah sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat, Rabu (2/3) pagi kemarin. Di setiap kunjungannya, SBY menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat. Apa saja komentar mereka? SIDAK Kepala Negara ini memang lain daripada sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada mengerahkan pasukan pengamanan dan pengawalan presiden (paspampres), tidak protokoler dan suasananya benar-benar dirahasiakan ke mana sidak akan dilakukan. Presiden yang didampingi Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dan Sekertaris Kabinet Sudi Silalahi berangkat dari Istana Negara, Jakarta, pukul 06.00 WIB dengan iring-iringan hanya delapan kendaraan. Memang jumlah ini tidak biasa, karena biasanya iring-iringan di atas 20 mobil, termasuk mobil ambulans, lima kendaraan Paspampres dan mobil perlengkapan dan mobil patroli. Setelah keluar tol dalam kota Jakarta, rombongan menuju ke arah tol Cikampek. Selama perjalanan, tak ada penutupan jalan seperti biasanya. Saat memasuki tol Kerawang, rombongan Presiden keluar tol Kerawang dan masuk kota, sehingga sempat mengejutkan aparat keamanan Kabupaten Karawang karena mereka sama sekali tidak diberi tahu mengenai kunjungan Kepala Negara itu. Di Karawang, Presiden Yudhoyono mengunjungi Terminal Bus Tanjungpura Rengasdenglok. Di terminal itu, Presiden sempat berdialog dengan sejumlah sopir angkot serta penumpang. ''Berapa tarif sekarang,'' kata Presiden kepada seorang sopir yang kemudian menjawab Rp 2.500, yang sebelumnya hanya Rp 2.000. Mendengar jawaban itu, Presiden minta agar kenaikan tarif angkutan tidak terlalu tinggi agar tidak menyusahkan rakyat kecil. ''Kasihan rakyat kecil, jangan mahal-mahal ya,'' saran Presiden yang mengenakan baju batik lengan pendek berwarna coklat. Usai dialog, Presiden berkeliling di Terminal Tanjungpura. Kedatangan Presiden dan rombongan disambut hangat para pengunjung terminal yang kemudian berusaha bersalaman dengan Presiden. Memang sidak Presiden ini tak ada pengawalan ekstra ketat dari Pampaspres, bahkan aparat keamanan setempat, sehingga masyarakat dengan leluasa menyalami Presiden. Sekitar lima belas menit di terminal itu, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Pasar Rengasdengklok. Di dalam pasar, Presiden menanyakan harga-harga kebutuhan pokok seperti tahu kuning, cabai merah dan bawang merah. Para pedagang dengan antusias memberikan penjelasan bahwa harga sayuran mengalami kenaikan setelah harga BBM naik. Keluar dari pasar, Presiden melanjutkan perjalanan. Dan, sempat melihat Rumah Sakit Umum Proklamasi di Rengasdengklok. Presiden menghentikan perjalanannya dan masuk ke dalam rumah sakit swasta itu. Saat meninjau rumah sakit itu, Presiden minta para pengelola rumah sakit untuk menyiapkan diri merawat pasien dari keluarga termiskin, jika akhirnya nanti pemerintah memutuskan menggratiskan perawatan bagi mereka. Keluar dari rumah sakit, Presiden melanjutkan perjalanan dan berhenti melihat bangunan sebuah Sekolah Dasar (SD) yang rusak di Karawang. Kepala Negara minta Pemda Karawang segera mengambil langkah memperbaiki sekolah tersebut. ''Saya akan membantu,'' kata Presiden. Ia mengkhawatirkan bangunan sekolah itu sewaktu-waktu runtuh dan menimpa para murid, sehingga harus dicegah sebelum terjadi. Presiden sempat mampir ke sebuah SPBU yang berada di pinggir jalan raya kota Kerawang dan berdialog dengan seorang sopir angkot yang sedang mengisi bensin di SPBU itu. Kepala Negara menanyakan dampak kenaikan harga BBM terhadap tarif angkutan. ''Saudara jangan sampai rugi, tetapi juga jangan menyengsarakan rakyat,'' pesan Yudhoyono sambil menepuk-nepuk bahu sang sopir. Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden sampat mampir ke pasar induk Cibetung dan melakukan dialog dengan pedagang untuk menanyakan dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok. Sekitar pukul 11.45 WIB, Presiden meninggalkan Karawang. (034) Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. me
[ppiindia] Dari BBM untuk Anak Cucu
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/3/o4.htm Dari BBM untuk Anak Cucu SETELAH berpolemik sejak dua bulan sebelum pergantian tahun 2005, pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tepat di awal bulan Maret ini. Seperti biasa, kritik pun berhamburan ke arah pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya, Presiden sudah mengatakan jika dirinya telah siap menjadi tidak populer jika kelak harga BBM naik. Sebagai presiden yang memegang kekuasaan di zaman reformasi, risiko seperti ini memang harus diterima Susilo Bambang Yudhoyono. Menerima kritik secara terbuka dari masyarakat itu saja, bisa dikatakan SBY telah mendapat kredit positif. Kenaikan harga BBM merupakan satu keputusan yang amat kritis dan penuh risiko di Indonesia . Jatuhnya pemerintahan Orde Baru (di samping disebabkan oleh faktor-faktor politis makro, grand strategy aktor-aktor tertentu dan sebagainya) dipicu oleh keputusan pemerintah Orde Baru untuk menaikkan harga minyak pada akhir tahun 1997. Namun saat ini, ketika pemerintah SBY menaikkan harga minyak rasanya kurang proporsional juga jika pemerintah dipojokkan terus. Ada beberapa hal yang harus kita ''bela'' dari cara pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini. Dari sudut pentahapan, sebenarnya pemerintah telah melakukan kebijakan yang layak. Isu tentang kenaikan BBM ini telah diembuskan dua bulan sebelum Januari 2005. Pada saat itu, berbagai tanggapan sudah mulai kelihatan. Berbagai diskusi di masyarakat juga telah bermunculan. Tetapi sama sekali pemerintah tidak berupaya menghentikan berbagai polemik yang bermunculan tersebut. Pengembusan isu jauh hari sebelumnya, menandakan bahwa pemerintah sadar bagaimana kritisnya isu kenaikan BBM tersebut. Pada waktu isu itu muncul, telah pula disebutkan bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Artinya pasti akan terjadi. Sebenarnya, pemunculan isu ini mempunyai makna yang besar bagi masyarakat. Artinya dengan isu yang kemudian ditegaskan dengan ungkapan bahwa harga pasti akan naik itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri sejak awal untuk mengantisipasi kenaikan harga. Ada waktu untuk menerapkan strategi, mengubah prioritas hidup lebih dulu sebelum harga BBM benar-benar naik. Misalnya memprioritaskan membeli barang tertentu terlebih dulu, membangun rumah terlebih dulu dan sebagainya sebelum harga-harga akan naik akibat peningkatan harga BBM. Waktu empat bulan sangatlah cukup untuk mengubah prioritas tersebut. Masyarakat yang kristis dan melakukan perencanaan dengan matang akan masa depannya, pasti melakukan hal seperti ini. Mereka akan mampu mengendalikan dirinya di saat harga BBM benar-benar naik. Selanjutnya, pemerintah terlihat juga tanggap dengan berbagai reaksi masyarakat akibat rencana kenaikan harga BBM ini. Pada awalnya, kenaikan harga itu direncanakan akan dilakukan pada awal Januari 2005. Pemerintah akhirnya menunda kenaikan sampai dua bulan lamanya. Mungkin penundaan ini juga disebabkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh akhir Desember lalu. Tetapi bisa jadi juga didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan banyaknya muncul tanggapan keberatan dari masyarakat. Dalam hal ini, penundaan itu merupakan kebijakan populis demi memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat untuk mengubah prioritas-prioritas yang telah dilakukan. Mengatakan kebijakan kenaikan harga ini terlalu memberatkan penduduk miskin, rasanya tidak benar juga. Dilihat ke belakang, harga komoditi yang lebih dulu dinaikkan oleh pemerintah adalah komoditi ''pilihan''. Artinya, produk-produk yang dipakai oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Jauh hari sebelum tanggal 1 Maret 2005, pemerintah sudah menaikkan terlebih dulu BBM ''pilihan'' itu seperti bahan bakar pesawat terbang, premium super yang khusus untuk kendaraan masyarakat golongan menengah ke atas. Kenaikan harga elpiji juga bisa digolongkan produk yang lebih banyak dipakai oleh golongan menengah ke atas. Di desa-desa bahkan masih banyak yang memasak memakai kayu bakar. Yang perlu dipertimbangkan, bahwa kenaikan BBM ini mempunyai peran ''menyelamatkan'' anak cucu kita dari beban yang lebih besar. Sederhananya, jika tidak dinaikkan sekarang, maka frekuensi kenaikan BBM akan lebih banyak lagi di masa mendatang. Sepuluh tahun lagi, hal itu akan berdampak kepada anak cucu kita yang sudah tentu menghadapi tantangan lain yang lebih besar dari sekarang. Tidak bisa dihindari, harga ini pasti naik siapa pun yang menjadi presiden. Setidak-tidaknya jika masalah kenaikan harga BBM itu dibereskan sekarang, hal ini tidak akan mengganggu anak cucu kita mendatang, sehingga mereka bisa lebih berkonsentrasi untuk menghadapi masalah lainnya. Namun, tantangan terbesar bagi pemerintah sekarang adalah merealisasikan kompensasi kelebihan pendapatan pemerintah atas kenaikan harga tersebut. Pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi tersebut kepada masyarakat miskin di I
[ppiindia] Gempa Guncang Maluku, Warga Berlarian
REFLEKSI: Masih saja negera yang tidak bersahabat dengan Indonesia melakukan percobaan "thermo-nuke" dibawah permukaan laut, demikian keterangan seorang ahli kitab pengikut ahli nujum prof J Fals :-))) MEDIA INDONESIA Kamis, 03 Maret 2005 NUSANTARA Gempa Guncang Maluku, Warga Berlarian JAKARTA (Media): Gempa tektonik berkekuatan 6,5 skala Richter (SR) mengguncang Tual, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara, tadi malam sekitar pukul 19.45 WIT. Gempa tersebut juga dirasakan di Ambon, ibu kota Maluku, sehingga warga setempat panik dan berlarian keluar rumah. Gempa ini berguncang sekitar 7-10 menit dan disertai dengan tiupan angin kencang. Warga yang berada di pertokoan, gedung perkantoran, dan rumah berhamburan keluar, sedangkan warga yang sedang mengendarai kendaraan, langsung berhenti di jalan. Mereka mencari tempat yang aman dari reruntuhan bangunan. Kepanikan warga terlihat di sejumlah tempat seperti di Jl AM Sangaji dan Jl Ayi Patti. Hingga pukul 21.00, sejumlah warga masih berada di luar rumah dan gedung. Mereka khawatir gempa akan diikuti gelombang tsunami. Hingga berita diturunkan, belum diketahui adanya korban ataupun kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa. Kepala Stasiun Geofisika Ambon, Benny Sihaloho seperti dikutip Antara mengatakan gempa berpusat di Laut Banda berada 320 kilometer di bawah laut, pada posisi 7,32 lintang selatan dan 130,02 bujur timur. Getaran terasa di kota Ambon sampai 2 hingga 3 modified mercalli intensity (MMI), sedangkan di Kota Masohi, ibu kota Maluku Tengah terasa sampai 3 MMI, dan di Kota Samlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat terasa hingga 4-5 MMI. Guncangan gempa juga dirasakan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pukul 18.42 Wita. Namun, getaran terbesar dirasakan di tiga wilayah Kota Kupang, Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Wayngapu, Kabupaten Sumba Timur dengan skala berkisar antara 1 hingga 4 MMI. Menurut Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Cabang Kupang Rifai Marulak gempa terletak di Laut Banda sekitar 810 kilometer arah timur laut Kota Kupang. Umumnya warga kota Kupang merasakan getaran, tetapi tidak menimbulkan kepanikan. Marulak menambahkan, dilihat dari kedalaman gempa tidak akan terjadi gelombang tsunami sehingga ia meminta masyarakat untuk tidak mengungsi terutama bagi masyarakat yang berdiam di sekitar daerah pantai. "Gempa yang menimbulkan gelombang tsunami itu terletak pada kedalaman di bawah 300 km," ujarnya. Belum ada informasi mengenai kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa. Sementara itu, guncangan gempa juga terasa di Papua dan Darwin, Australia. Menurut seismologis AS, seperti dikutip ABC News Online, gempa berkekuatan 7,2 SR dengan pusat gempa di Lanta Banda. (PO/N-3) [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Bola Salju Kenaikan BBM
MEDIA INDONESIA Kamis, 03 Maret 2005 OPINI Bola Salju Kenaikan BBM A Prasetyantoko, Pengajar Unika Atma Jaya, Jakarta KALAU kita hendak membaca pikiran ekonom di pemerintahan ketika menaikkan harga BBM, tampaknya harus mengacu kepada tiga persoalan, yaitu pertumbuhan/jumlah output produksi (pasar barang dan jasa), harga (pasar uang), dan pengangguran (pasar tenaga kerja). Kenaikan harga BBM, tentu saja, tak lepas dari usaha untuk menciptakan keseimbangan umum baru dengan memerhatikan semakin menipisnya sumber dana pemerintah. Satu hal yang melegitimasi kebijakan tersebut adalah janji pemerintah untuk memberikan kompensasi terhadap kelompok miskin melalui penambahan subsidi di bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan. Legitimasi itu juga terletak pada fakta bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok kelas menengah atas. Meskipun, fakta ini tidak ada hubungannya dengan kenyataan lain yaitu bahwa manakala subsidi BBM dicabut, rakyat miskin menjadi lebih sejahtera. Sistem perekonomian di negeri kita sangat unik, dengan menempatkan kelompok menengah-atas sebagai pihak yang selalu diuntungkan. Terobosan pemerintah mencabut subsidi BBM dan menyalurkannya kepada kelompok miskin adalah salah satu solusi untuk mengatasi kegagalan sistem pasar dalam mendistribusikan ketimpangan sumber daya ekonomi (antara kelompok menengah-atas dan kelompok miskin). Tetapi dengan pengandaian bahwa institusi pemerintah bisa dipercaya melakukannya. Pasar memang sering gagal melakukan distribusi pada kelompok miskin (market failure). Namun, intervensi pemerintah juga mengandung risiko kegagalan (government failure), manakala aparat pemerintah tidak bersih dari perilaku korupsi. Dengan asumsi ini, legitimasi pengalihan subsidi (baca: kenaikan BBM) hanya akan diperoleh manakala pemerintah benar-benar serius memberantas korupsi di jajaran birokrasinya. Sudahkan pemerintah melakukannya? Ini adalah pokok perdebatan yang lain lagi. Dengan dicabutnya subsidi BBM, pemerintah berniat menyalurkan dana pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur sebesar kurang lebih Rp3,3 triliun. Sekitar 11 ribu desa miskin di 419 kabupaten di seluruh Indonesia ditargetkan akan menerima dana kompensasi tersebut. Setiap desa diperkirakan akan mendapatkan jatah kurang lebih Rp300 juta. Pertama, jumlah ini tidak cukup banyak untuk menopang pembangunan infrastruktur yang berjangka panjang. Jangan-jangan program ini hanya akan bersifat tambal sulam. Seperti program KKN (kuliah kerja nyata) para mahasiswa saja, yang bukan berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi sekadar menghabiskan dana serta memenuhi tuntutan program belaka. Hal kedua, siapa yang bisa menjamin jumlah tersebut akan benar-benar sampai ke penerima akhir (ultimate user)? Seberapa pun usaha untuk mengawasi aliran dana tersebut, paling yang bisa dilakukan adalah mengawasi hingga ke unit-unit desa. Padahal, tidak menutup kemungkinan korupsi dilakukan oleh si penerima akhir sendiri. Tak sedikit cerita aliran Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dibelikan kambing, tanah, atau mobil oleh aparat desa. Selain akan disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, kompensasi kenaikan BBM juga akan disalurkan lewat distribusi beras untuk masyarakat miskin. Ditargetkan sebanyak kurang lebih 8,6 juta kepala keluarga akan menerima distribusi beras tersebut. Demikian pula di bidang kesehatan, dana kompensasi ditargetkan mampu mencakup dana pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin sebanyak 36,1 juta jiwa. Sementara di bidang pendidikan, target program kompensasi adalah memberikan beasiswa kepada 9,6 juta siswa (mencakup siswa SD, SMP, dan SMA). Tentu saja, gagasan kompensasi ini kita hargai sepenuhnya sebagai terobosan kebijakan yang berorientasi mengangkat kelompok miskin. Tetapi sekali lagi, keraguan terletak pada perangkat birokrasi serta tipikal masyarakat kita yang cenderung memanfaatkan setiap peluang untuk kepentingan pribadi. Tipikal sistem pasar yang tidak bekerja dengan baik adalah diliputi oleh para penunggang bebas (free-riders) dan perilaku oportunis. Apalagi, karakter perekonomian di negeri kita masih banyak aktivitas ekonomi yang bersifat tidak formal (underground economy). Gejala kegiatan penunggang bebas tak sulit ditemukan. Misalnya saja, di Bengkulu harga eceran minyak tanah naik hingga Rp1.500 per liter, menyusul rencana pemerintah menaikkan harga BBM secara nasional. Padahal, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu, harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah adalah Rp900 per liter. Secara makro, dampak pencabutan subsidi BBM tidaklah terlalu signifikan. Begitu berbagai skenario yang diperoleh dari simulasi-simulasi menggunakan model-model ekonomi. Hasil kajian Bank Dunia menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM sebesar 20-30 persen akan meningkatkan inflasi sebesar 1 hingga 2 persen saja. Demi
[ppiindia] Dua Hari Operasi, 370 TKI Ditahan
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=4595 Kamis, 03 Mar 2005, Dua Hari Operasi, 370 TKI Ditahan 30 Pekerja Asal Eropa Juga Diciduk KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia benar-benar tegas dalam menindak para pekerja ilegal alias pendatang asing tanpa izin (PATI) di negara itu. Mereka tak pandang bulu dalam menangkap para pekerja ilegal melalui Operasi Tegas yang diberlakukan sejak 1 Maret lalu. Sebagaimana dilaporkan wartawan koran ini di Kuala Lumpur, Kardono, di antara 563 pekerja ilegal yang telah ditangkap selama dua hari pertama operasi, sebagian berasal dari Eropa. Data itu siang kemarin diumumkan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Dato? Azmi Khalid kepada para wartawan di Kantor Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Putrajaya, Kuala Lumpur. "Ke-563 PATI ini selanjutnya akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku di sini," tegas Dato? Azmi Khalid. Mereka didakwa telah melanggar Seksyen (Pasal) 36 Akta Imigresen (Pindaan 2002). Ancaman hukumannya denda RM 10 ribu (sekitar Rp 24,3 juta) atau penjara tidak lebih dari lima bulan dan sebatan (hukuman cambuk) tidak lebih dari enam kali. Jumlah TKI (tenaga kerja asal Indonesia) ilegal yang ditangkap selama dua hari operasi tercatat paling banyak, yakni 370 orang. Lalu, disusul 108 pekerja asal Filipina, 18 Myanmar, 16 Thailand, delapan Bangladesh, empat Nepal, tiga Pakistan, dua India, dan dua asal Vietnam. Selain itu, ungkap Azmi, dua pekerja Amerika Serikat (AS) dan 30 pekerja asal Eropa juga ditangkap dalam operasi tersebut. Pekerja Eropa itu terdiri atas 23 warga Prancis, lima warga Inggris, satu warga Italia, dan satu Kroasia. Berstatus profesional, para pekerja Eropa dan AS tersebut ditahan karena menyalahgunakan visa kunjungan. "Mereka datang ke Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan. Tapi, kemudian malah bekerja di sini," terang Azmi. "Soal tindakan terhadap mereka, kami akan segera putuskan," lanjutnya. Menurut Azmi, petugas Imigrasi bersama Polisi Diraja Malaysia, Sukarelawan Rakyat (Rela), dan Rukun Tetangga sebetulnya telah memeriksa dokumen 5.521 pekerja migran dalam Operasi Tegas. Di antara jumlah itu, 563 orang ditahan karena terbukti ilegal. Sejumlah kelompok HAM dan media lokal sebelumnya menyatakan, 860 pekerja ilegal ditahan. Selain itu, Deplu Filipina di Manila mengumumkan 216 pekerja ilegal asal negara itu ditangkap di Sandakan, Sabah. Tapi, belum ada konfirmasi dari pejabat Malaysia soal laporan tersebut. Di antara seluruh pekerja ilegal yang ditahan, kata Azmi, 253 ditangkap dalam operasi di negara bagian Sabah, Malaysia Timur. "Kami juga menangkap dua majikan di Johor karena melindungi dan menyembunyikan pekerja ilegal," terangnya. Itu berarti tujuh majikan telah ditangkap dalam operasi ini. "Kami akan tindak tegas mereka," tegasnya. Para majikan itu akan dijerat Seksyen 55 (B) Akta Imigresen dengan ancaman denda RM 10 ribu hingga RM 50 ribu (sekitar Rp 121,5 juta) atau hukuman penjara tidak lebih dari 12 bulan. Bisa juga sanksi itu dikenakan kedua-duanya. Hukuman lebih berat, tutur Azmi, menanti para majikan yang terbukti mempekerjakan PATI lebih dari lima orang. "Hukumannya dipenjara enam bulan sampai lima tahun dan dirotan tidak lebih dari enam sebatan," jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, dia menjamin bahwa dalam pelaksaanaan Operasi Tegas, aparatnya tidak akan berbuat melebihi batas. "Petugas kami sudah dikursus selama enam bulan sesuai panduan kami. Kalau ada pelanggaran, kami akan memprosesnya," tegasnya. Dia menambahkan, operasi akan terus ditingkatkan selama pekerja ilegal masih ditemukan. Dia juga menolak kekhawatiran kelompok HAM soal kemungkinan perlakuan buruk terhadap para pekerja ilegal di tahanan. "Dibandingkan Guantanamo Bay, (penjara) kami lebih mirip hotel bintang lima," ujarnya bernada guyon menyinggung pangkalan laut AS di Kuba yang dijadikan kamp tahanan teroris. Tuduhan kelompok HAM Tenaganita juga dibantahnya. Menurut kelompok tersebut, 100 pekerja Bangladesh ditahan para pejabat Malaysia di Bandara Kuala Lumpur saat akan naik pesawat untuk kembali ke tanah airnya kemarin. Dia menggarisbawahi pula bahwa para pencari suaka di Malaysia, termasuk yang meminta perlindungan kepada Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), tidak akan dijadikan target. Namun, mereka akan diberi izin kerja sementara. "Yang jelas, kami tak mau mereka menjadi pengemis. Kami ingin mereka bekerja di bawah payung perlindungan. Kami juga tidak akan mendeportasi pekerja ilegal Indonesia dari Aceh yang terkena tsunami. Kami simpati kepada mereka," jelasnya. Respons KBRI Di bagian lain, KBRI menyatakan akan terus memantau pelaksanaan Operasi Tegas. Tidak hanya itu, Dubes RI untuk Malaysia Rusdihardjo telah
[ppiindia] Kompensasi Bukan Jawaban
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159694 Kamis, 03 Mar 2005, Kompensasi Bukan Jawaban Oleh Rachmanto * Melalui pengumumannya pada 28 Februari 2005, pemerintah bersikeras tetap menaikkan harga BBM. Berdasarkan PP No 22/2005, harga BBM naik sejak 1 Maret 2005. Kenaikan harga BBM itu rata-rata 29 %. Kenaikan terendah ada pada solar untuk transportasi, dari Rp 1.650 menjadi Rp 2.100 (naik 21%). Sementara kenaikan terbesar ada pada minyak bakar, dari harga semula Rp 1.560 menjadi Rp 2.300 (naik 47 %). Kenaikan harga BBM tersebut mempunyai dampak luas bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah memang sudah menyiapkan rencana untuk mengurangi dampak yang akan muncul. Dalam hal ini, kebijakan yang akan dijalankan pemerintah adalah memberikan dana kompensasi kepada rakyat miskin. Pemerintah berniat mengucurkan dana beasiswa Rp 5,6 triliun untuk 9,6 juta siswa miskin, Rp 5,4 triliun untuk subsidi beras bagi 8,66 KK miskin, dan Rp 2,1 triliun untuk pengobatan gratis bagi 36 juta lebih rakyat miskin. Sekilas, rencana pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM itu memang sangat baik, bahkan terkesan ideal karena berpihak kepada rakyat kecil dan miskin. Tetapi, benarkah demikian? Kita patut menyangsikannya. Janji pemerintah untuk melakukan audit dana kompensasi BBM dan mengawasinya secara ketat juga layak dipertanyakan. Dapat dipastikan, itu hanyalah lips service belaka. Bagaimana mungkin melakukan itu jika kita semua hidup di republik yang sarat dengan pelaku pelanggaran hukum? Cabut Saja Sikap berani dan tegas yang ditunjukkan pemerintah SBY-JK memang mutlak diperlukan. Tetapi, ada hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu keberpihakan kepada rakyat banyak. Hal ini seharusnya menjadi landasan utama sebelum melakukan sebuah kebijakan. Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Seperti diketahui, subsidi pemerintah terhadap bank rekap dan bermasalah masih terus saja berjalan. Artinya, pemerintah terlihat lebih mementingkan untuk membantu segelintir orang yang punya andil dalam membangkrutkan negara daripada memihak kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan. Kebijakan menaikkan harga BBM harus ditarik secepatnya oleh pemerintah. Daripada membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat banyak, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan diri untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan yang ada dalam republik tercinta ini. Sebab, jika penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan, itu akan berdampak positif bagi keuangan negara. Kasus-kasus korupsi, kebocoran dana, penyeludupan, dan sebagainya harus segera diatasi. Makin Miskin Kenaikan harga BBM akhirnya menghantam seluruh masyarakat kecil di Indonesia. Sebab, banyak masyarakat miskin kita yang masih mengandalkan penghasilannya kepada BBM yang dinaikkan itu. Misalnya saja, tukang ojek, sopir angkutan, nelayan, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat, betapa pemerintah sangat lemah dalam usahanya menanggulangi dampak kenaikan harga BBM terhadap rakyat miskin. Sebagai contoh, salah satu program kompensasi kenaikan harga BBM adalah beras murah bagi rakyat miskin. Rencananya, beras tersebut dijual dengan harga Rp 1.000/kg, sebanyak 20 kg/bulan/KK. Tetapi, bukankah untuk menyantap nasi tersebut perlu lauk. Bukankah keluarga tersebut harus membeli bumbu dapur yang dapat dipastikan akan naik? Bukankah harga lauk dan sayur-mayur juga akan meningkat? Atau, jangan-jangan, keluarga miskin tersebut memang dipaksa makan nasi putih saja? Betapa menyedihkannya. Dana kompensasi kenaikan harga BBM yang akan dilaksanakan niscaya tidak akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Artinya, sekali lagi, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan jumlah masyarakat miskin semakin meningkat tajam. Kita bisa melakukan refleksi terhadap apa yang selama ini telah terjadi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil terlihat sangat tidak memihak rakyat. Jika pemerintah betul-betul ingin menunjukkan kecintaannya kepada rakyat, program utama yang harus dilaksanakan adalah pengentasan kemiskinan secara total dan menyeluruh. Pemerintah seharusnya malu karena selalu saja membebani dan menyengsarakan rakyatnya. * Rachmanto, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM dan aktivis KAMMI DIY [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc **
[ppiindia] "Frans Magnis Menolak Pluralisme Agama"
Hidayatullah.com, Sabtu, 26 Pebruari 2005 "Frans Magnis Menolak Pluralisme Agama" Tokoh Katolik Indonesia yang banyak dikenal, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno menolak "Pluralisme Agama". Jika Katolik saja menolak Pluralisme Agama, apalagi Islam!. Baca CAP, Adian Husaini ke-91 Pada tanggal 2 Februari 2005 lalu saya ke Jakarta dan menemui Prof. Dr. Frans Magnis Suseno, seorang tokoh Katolik terkenal di Indonesia dan Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Cukup lama kami berdiskusi tentang berbagai hal seputar masalah agama dan khususnya masalah Gereja Katolik dan Konsili Vatikan II. Di akhir pertemuan, Frans Magnis memberi saya sebuah hadiah berupa buku karyanya yang berjudul "Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk¨. Di antara yang menarik untuk kita bahas pada catatan kali ini adalah pembahasan Frans Magnis Suseno tentang pluralisme agama. Secara tegas, dalam bukunya, Frans Magnis menolak paham tersebut. Bagi saya, pendapat Frans Magnis itu menarik, sebab selama ini saya menyangka, dia seorang pendukung pluralisme agama, mengingat ada sejumlah muridnya dari kalangan orang Muslim yang pernah kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan kini rajin menyebarkan paham tersebut. Berikut ini kita kutipkan pendapat Frans Magnis tentang pluralisme agama. Pluralisme agama, kata Magnis, sebagaimana diperjuangkan di kalangan Kristen oleh teolog-teolog seperti John Hick, Paul F. Knitter (Protestan) dan Raimundo Panikkar (Katolik), adalah paham yang menolak eksklusivisme kebenaran. Bagi mereka, anggapan bahwa hanya agamanya sendiri yang benar merupakan kesombongan. Agama-agama hendaknya pertama-pertama memperlihatkan kerendahan hati, tidak menganggap lebih benar daripada yang lain-lain. Teologi yang mendasari anggapan itu adalah, kurang lebih, dan dengan rincian berbeda, anggapan bahwa agama-agama merupakan ekspresi religiositas umat manusia. Para pendiri agama, seperti Buddha, Yesus, dan Muhammad merupakan genius-genius religius, mereka menghayati dimensi religius secara mendalam. Mereka, mirip dengan orang yang bisa menemukan air di tanah, berakar dalam sungai keilahian mendalam yang mengalir di bawah permukaan dan dari padanya segala ungkapan religiositas manusia hidup. Posisi ini bisa sekaligus berarti melepaskan adanya Allah personal. Jadi, yang sebenarnya diakui adalah dimensi transenden dan metafisik alam semesta manusia. Namun, bisa juga dengan mempertahankan paham Allah personal. Masih menurut penjelasan Frans Magnis Suseno, pluralisme agama itu sesuai dengan "semangat zaman¨. Ia merupakan warisan filsafat Pencerahan 300 tahun lalu dan pada hakikatnya kembali ke pandangan Kant tentang agama sebagai lembaga moral, hanya dalam bahasa diperkaya oleh aliran-aliran New Age yang, berlainan dengan Pencerahan, sangat terbuka terhadap segala macam dimensi "metafisik¨, "kosmis¨, "holistik¨, "mistik¨, dsb. Pluralisme sangat sesuai dengan anggapan yang sudah sangat meluas dalam masyarakat sekuler bahwa agama adalah masalah selera, yang termasuk "budaya hati¨ individual, mirip misalnya, dengan dimensi estetik. Dan bukan masalah kebenaran. Mengkliam kebenaran hanya bagi diri sendiri dianggap tidak toleran. Kata "dogma¨ menjadi kata negatif. Masih berpegang pada dogma-dogma dianggap ketinggalan zaman. Paham 'Pluralisme Agama', menurut Frans Magnis, jelas-jelas ditolak oleh Gereja Katolik. Pada tahun 2001, Vatikan menerbitkan penjelasan "Dominus Jesus." Penjelasan ini, selain menolak paham 'Pluralisme Agama', juga menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantaran keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus. Di kalangan Katolik sendiri, "Dominus Jesus" menimbulkan reaksi keras. Frans Magnis sendiri mendukung "Dominus Jesus" itu, dan menyatakan, bahwa "Dominus Jesus" itu sudah perlu dan tepat waktu. Menurutnya pula, 'Pluralisme Agama' hanya di permukaan saja kelihatan lebih rendah hati dan toleran dari pada sikap inklusif yang tetap meyakini imannya. Bukan namanya toleransi apabila untuk mau saling menerima dituntut agar masing-masing melepaskan apa yang mereka yakini. Ambil saja sebagai contoh Islam dan kristianitas. Pluralisme mengusulkan agar masing-masing saling menerima karena masing-masing tidak lebih dari ungkapan religiositas manusia, dan kalau begitu, tentu saja mengklaim kepenuhan kebenaran tidak masuk akal. Namun yang nyata-nyata dituntut kaum pluralis adalah agar Islam melepaskan klaimnya bahwa Allah dalam al-Qur'an memberi petunjuk definitif, akhir dan benar tentang bagaimana manusia harus hidup agar ia selamat, dengan sekaligus membatalkan petunjuk-petunjuk sebelumnya. Dari kaum Kristiani, kaum pluralis menuntut untuk mengesampingkan bahwa Yesus itu "Sang Jalan", "Sang Kehidupan" dan "Sang Kebenaran", menjadi salah satu jalan, salah satu sumber kehidupan dan salah satu kebenaran, jadi melepaskan keyakinan lama yang mengatakan bahwa hanya melalui Putera manusi
[ppiindia] "Anggota DPR Jadi Cukong Illegal Logging di Papua"
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/02/26/brk,20050226-05,id.html Ekonomi "Anggota DPR Jadi Cukong Illegal Logging di Papua" Sabtu, 26 Pebruari 2005 | 05:48 WIB TEMPO Interaktif, SOLO:Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Suripto mengungkapkan, ada seorang anggota DPR dari salah satu partai besar menjadi salah satu cukong illegal logging di Papua. Dia menjelaskan, ketika menjabat di Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dia sebenarnya sudah menyerahkan 12 nama cukong illegal logging itu ke Markas Besar Kepolisian RI. Termasuk nama anggota DPR tersebut. "Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya," kata Suripto kepada Tempo di Solo kemarin. Menurut dia, selain anggota DPR itu, ada dua lagi nama cukong kayu ilegal yang beroperasi di Papua. Trio yang dikenal dengan Trio Kwek-Kwek itu sudah lama dia dengar malang melintang melakukan kegiatan illegal tersebut. Ketika dimintai komentarnya bagaimana memberantas mafia pencuri kayu ini, Suripto mengatakan, pemerintah sebenarnya tidak perlu memburu puluhan cukong yang ada. Kalau sudah bisa menangkap tiga sampai lima cukong saja sudah bagus. "Tetapi betul-betul yang kelasnya mafia (kakap). Jangan yang hanya sekedar joki kecil-kecilan," kata Suripto yang kini menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. "Yang disebut mafia kayu illegal itu adalah pemodal atau cukong yang menginvestasikan uangnya untuk membiayai bisnis haram tersebut." Menurut dia, tanpa bisa menyentuh orang di balik pembalakan kayu itu, maka upaya untuk memberantas illegal loging hanyalah omong kosong Selain itu, Departemen atau Dinas Kehutanan, Bea dan Cukai, dan Kantor Imigrasi juga harus diselediki karena instansi-instansi itu bisa menjadi bagian dari mafia perkayuan di Indonesia. Bea dan Cukai misalnya, bertanggung jawab atas masuknya alat-alat berat yang digunakan untuk pembalakan kayu. Alat-alat berat itu di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dengan mudah keluar masuk hutan. Sedangkan keterlibatan Kantor Imigrasi adalah soal bagaimana kantor ini bisa memberikan paspor kepada cukong asing. Berdasarkan informasi yang dia peroleh, cukong-cukong asing ini memiliki paspor Indonesia. Imron Rosyid - Tempo Yahoo! Groups Sponsor ~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Japan aims for lunar station
REFLEKSI : Beberapa hari lalu di sejumlah mailing list diedarkan sebuah tulisan yang menyatakan bahwa tak pernah manusia mendarat di bulan. Tulisan tsb datang dari pengikut ilmu nujum. Sekadar untuk menambah pengetahuan bagi yang tidak mau dinujumkan disampaikan berita tentang perkembangan dan hasrat pakar ilmu duniawi untuk ke angkasa raya. Semoga ada faedahnya. http://www.theaustralian.news.com.au/common/story_page/0,5744,12406755%255E29098,00.html Japan aims for lunar station AFP March 01, 2005 JAPAN'S space agency, fresh from its first satellite launch since a 2003 failure, wants to put a manned station on the moon in 2025 and to set up a satellite disaster alert system. "We will include it as one of the future goals in our new long-term vision, which we are going to submit with the government's Space Activity Commission by the end of March," said an official with the Japan Aerospace Exploration Agency. By 2015, the space agency also wants to establish a system that would transmit disaster information via satellites to mobile telephones on Earth, he said. "We are still compiling our long-term vision. There are many things we want to include," said the official. He was responding to a report by the Mainichi Shimbun, which said Japan planned to develop a robot to explore the moon in five years and within 10 years the technology to let humans stay on the moon for extended periods. In 20 years, it will start development of the space station to be built on the moon to conduct scientific research, the Mainichi said. To realise the goal, the agency aims to develop Japan's own manned space craft, similar to the US Space Shuttle, the Mainichi said. The official of the space agency declined to discuss details of the agency's plan, but said the Mainichi report "was not necessarily all wrong". The aggressive goals for Japan's space projects followed the successful launch on Saturday of the domestically designed H-2A rocket, which sent into space a 16.3 billion yen ($197.29 million) satellite which will forecast weather and navigate aircraft. The success restored the confidence of many Japanese space officials, whose program has been hit by setbacks despite the nation's reputation as a hi-tech power. In November 2003, the previous H-2A, carrying a satellite to spy on communist neighbour North Korea, had to be destroyed 10 minutes after liftoff when one of two rocket boosters failed to separate. The humiliation came one month after China became the third country after the United States and the former Soviet Union to put a human in space, amid signs of a resurgent space race. The United States is planning a lunar orbiter by 2008 to be followed the next year by a landing mission. By 2015 it plans to put a person on the moon, the first since another American, Eugene Cernan, on December 11, 1972. US President George W Bush has set the goal of a manned mission to Mars by 2020. The European Space Agency also plans to launch an orbiter to the moon by 2008 and a second mission, a lander, in 2009 or 2010 to be followed by a human flight in 2020. China, a longtime recipient of Japan's aid but now its growing rival, has vowed to launch an unmanned lunar exploration craft before 2007, with a goal of landing a spacecraft on the moon in 2010. India, which often compares and contrasts its progress to that of China, has scheduled its own lunar mission for 2007 and, if successful, wants another one by 2015. The Soviet Union in 1959 was the first country to complete a moon orbit. But cash-strapped Russia has not launched a planetary mission since 1996. The Russians hope to launch their next unmanned mission in 2009 to land on Phobos, a moon orbiting Mars. Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject t
[ppiindia] Uruguay inaugurates leftist government for the first time in history + South America's leftward sweep
http://english.pravda.ru/world/20/91/368/15045_urugway.html Uruguay inaugurates leftist government for the first time in history 03/02/2005 14:25 Tabare Vazquez is the new President of this traditionally conservative South American nation. Millions celebrate a victory which they say belongs "to the people". Uruguay completed on Tuesday an historical shift to left. For the first time in its 174 years of history, this traditionally conservative nation inaugurated a center-left government putting an end to an equal amount of years of two-party rule. Tabare Vazquez, a 64 year Socialist doctor, will have now the enormous responsibility of fulfilling the expectations of over 3 millions of Uruguayans who celebrated his victory in October elections as a "triumph of the people". Chanting slogans and greeting the new authorities, thousands of Uruguayans filled the streets of Montevideo, the European looking beautiful capital, to express support to the President. "I have not come alone," Vazquez told a packed ceremony at Congress. "I take the office as president of the republic with the support of hundreds of thousands of compatriots who expressed their democratic wishes last Oct. 31 for a better country for all Uruguayans." Vazquez also promised, "a better country for all". Presidents of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Peru and Venezuela attended to Vazquez inauguration, as well as the Prince Felipe of Spain and Prince Edward of the United Kingdom. Fidel Castro, who was also expected in Montevideo to assist to the restoration of bilateral ties between Uruguay and Cuba -broke off in 2002-, failed to attend arguing a health condition. Russian President Vladimir Putin congratulated Vazquez in a statement released by the Kremlin Press Service. In the document, Putin remarked the good level of mutual "friendship, confidence and respect" between both nations. "It is pleasing to see that Russia and Uruguay continue to hold an active political dialogue today and are expanding their cultural and humanitarian ties", reads Putin communiqu?. Judging by the political line of most of the Latin American leaders who met in Montevideo to congratulate their new counterpart, it becomes clear the shift to left in the region. According to observers, Uruguay's turn will strengthen the Mercosur bloc -with Argentina, Brazil and Paraguay-, as weakens US chances to sign a free trade deal for the Americas in the short term. The new cabinet will be composed by a representative combination of progressive leaders coming from the Frente Amplio, or Broad Front, a 34-year center-left coalition of Socialists, Social-Democrats, Centrist forces, Communists and a majority of former guerrilla leaders, the worldwide famous Tupamaros. Also for the first time in country"s history, the Colorados (coloured) and Blancos (whites) conservative parties, will be in the opposition after losing control over the lower and the upper chambers of the Parliament. Vazquez"s inauguration came in a tough moment in Uruguay"s history. After the Argentine debacle in 2001, Uruguay suffered from a financial crisis which almost ended in crack in August 2002. However, the major problems the new government will face are the social consequences of the economical disarrangement, with 32% of the population living under the poverty line and 12% unemployed, a situation aggravated by the enormous foreign debt that reached 106% of country"s GDP last year. To attend to these demands, first measures Vazquez will launch an ambitious Social Emergency Plan to be handled by the new Social Action Ministry controlled by the Communist Party and to call on the Economy National Council, where business chambers, unions and NGO"s will play an active role. Tabare's carnival Montevideo lives in a mood of permanent popular celebration, nowadays, but not only thanks to the inauguration of Tabare's government, but also because carnival season is at its best. Montevideo's carnival is a widely popular celebration in Uruguay, which includes the competition of "murgas", musical groups whose performances are followed with great passion by the people. Lyrics of Murgas' humoristic songs usually talk about Uruguayan life-style, country"s culture, soccer and, most of all, politics. Composers have been always of popular extraction and critics of the conservative rule. That is why is not difficult to understand why this year, most of them dedicated their songs to celebrate the Frente Amplio victory in October elections. In the "tablados", carnival theaters, murga singers greeted the victory of "Tabare", as they friendly call the new President, as well as remembered all those who suffered from persecution during the military dictatorship that ruled the country between 1973 and 1984. "It"s a victory of the people of Uruguay who dared
[list_indonesia] [ppiindia] Uruguay signs deal with Venezuela
** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru ** http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4312181.stm Last Updated: Wednesday, 2 March, 2005, 16:38 GMT E-mail this to a friend Printable version Uruguay signs deal with Venezuela Vazquez welcomed "the Cuban people once again at this house" A day after his inauguration as Uruguay's first left-wing President, Tabare Vazquez has signed an energy deal with the Venezuelan leader. Mr Vazquez and President Hugo Chavez agreed to exchange Uruguayan food for Venezuelan fuel, and to work together on a state-run regional TV channel. President Vazquez restored full diplomatic relations with Cuba immediately after being sworn in. Uruguay is the fifth Latin American nation to move to the left. Venezuela, Chile, Brazil and Argentina also have left-wing governments. Meeting the left Uruguay broke off diplomatic ties with Cuba three years ago under outgoing President Jorge Battle. Cuban leader Fidel Castro accused him of being a traitor for supporting US efforts to condemn Cuba's human rights record in a United Nations vote. President Vazquez said that ties should never have been broken off and he welcomed "the Cuban people once again at this house". Vazquez's election brought to an end almost 180 years of two-party rule After his meeting with Mr Chavez, the new leader held talks with Argentine President Nestor Kirchner, in which they agreed to work together to promote human rights. Mr Vazquez asked Mr Kirchner to help to look for the bodies of a reported 150 Uruguayans who disappeared on Argentine soil in the 1970s and 1980s, when both countries were under military rule. The new leader is due to meet Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva on Wednesday. Correspondents say that despite his warm meeting with President Chavez, Mr Vazquez's economic policy will be closer to the cautious centre-left approach of President Lula. Focus on poverty Mr Vazquez's victory in presidential elections last October ended almost 180 years of two-party rule. The 65-year-old's win at the head of the Frente Amplio (Broad Front) coalition party ended the long dominance of the ruling Colorado Party, whose candidate came third, and the National Party, who came second. Thousands of Vazquez supporters celebrated in the streets of the capital, Montevideo, as he took office. The BBC's Elliott Gotkine in Uruguay says the country's shift to the left is down to disillusionment with the right and the failure of its economic policies. The left has also rejected many policies which had scared off voters in the past, he says. Mr Vazquez, a former mayor of Montevideo, signed a $100m anti-poverty programme as one of his first acts in office. "We have pledged changes and we will bring in changes," he said. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.uni.cc **
[ppiindia] Sea quake bumps Darwin
REFLEKSI : Kalau mengikuti pikiran ahli nujum yang dipercayai oleh sejumlah orang beragama benar, maka bukan saja di Sumatera Utara tetapi juga di laut Banda [Maluku] diadakan percobaan "thermo-nuklir" oleh musuh-musuh Indonesia. http://www.theage.com.au/news/National/Sea-quake-bumps-Darwin/2005/03/02/1109700544604.html?oneclick=true Sea quake bumps Darwin March 3, 2005 Darwin has been jolted by an earthquake measuring 7.1 on the Richter scale but authorities are confident the quake caused no damage or injuries. Geoscience Australia said the quake's epicentre was in the Banda Sea, 660km north of Darwin and 190km under the surface. It struck about 8.12pm last night. "I'm sure it's rattled a few windows and shaken picture frames but it's unlikely to cause any damage in Darwin," Geoscience Australia seismologist Mark Leonard said. "Normally with a quake like this you'd expect damage out to about 100 or 200km, that kind of distance." Dr Leonard said that, at such a depth, it was extremely unlikely to trigger a tsunami. Initial automated reports put the magnitude anywhere between 6.7 and 7.5 on the Richter scale but Geoscience Australia later clarified this to 7.1. Northern Territory police said no reports of damage had been received by late last night and Darwin was carrying on as normal. "There's absolutely nothing," a spokeswoman said. "I've had no reports of injuries, no reports of evacuations, no reports of damage." A Royal Darwin Hospital spokeswoman said nobody had presented to the hospital's emergency department with injuries as a result of the earthquake. She said none of the hospital's equipment was affected by the tremor, but "a lot of the patients were quite concerned". A Power and Water spokesman said the power supply company had not received a single call for help and there were no known problems such as blackouts or damage to powerlines. In Darwin, the effect of the quake was put at 4.0 on the Modified Mercalli Intensity Scale, which measures the intensity of tremors away from the epicentre on a scale of one to 12. A quake of Mercalli intensity 1.0 would be noticed only by birds, while intensity 12 designates total destruction. A 4.0 on the Mercalli scale means a quake is generally noticed indoors, but not outside. Resident Mike Emerson was in Newcastle at the time of the December 1989 quake which measured 5.6 on the Richter scale and killed 13 people. He said tonight's quake felt comparatively minor. "It only lasted a few seconds. A few little waves went through the concrete floor, and the fans rocked back and forth. But there was no damage (here)," Mr Emerson said. Darwin's SkyCity Casino and hotel said no one was evacuated from the beachfront building, despite earlier media reports. A security surveillance worker said some patrons stepped outside the three-storey building of their own accord but returned soon afterwards. NT News journalist Barry Doyle said tremors were felt as far south as Katherine. "We had two good shakes. Probably the best shakes we've had," Mr Doyle said. "It moved the building we're in and it's certainly got the town talking. "But," he joked, "there's no truth to the rumour that it was caused by Prince Charles putting $200 on the bar in Alice Springs." Dr Leonard said large earthquakes were relatively common in the Banda Sea region. "The Banda Sea is one of the most seismically active areas in the world and gets an earthquake of about magnitude 5 every couple of months," he said. Geoscience Australia said the last magnitude-seven earthquake to strike the Banda Sea region was in December 1995. - AAP [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Acquit fear on Bashir verdict
http://www.theage.com.au/articles/2005/03/02/1109700536918.html?oneclick=true Acquit fear on Bashir verdict March 3, 2005 Students from an Islamic boarding school co-founded by Abu Bakar Bashir demand his release during a demonstration in Solo, Central Java. Photo: Reuters An Indonesian Court will hand down today its verdict on the Muslim cleric accused of involvement in the Bali bombing, with some experts predicting he may be acquitted. Prosecutors have asked the three judges to sentence Abu Bakar Bashir to eight years prison for his role in the 2003 bombing of Jakarta's Marriott Hotel and the 2002 Bali bombings but dropped the primary charges against Bashir because of a lack of evidence. Hundreds of Bashir's supporters are planning to come from Central Java for the verdict and the police presence is certain to be very heavy after a riot in April last year when Bashir was freed from prison and immediately re-arrested. Police then charged Bashir with being the head of the terrorist group Jemaah Islamiah and said he had visited a JI camp in the Philippines in April 2000 where he allegedly watched a graduation ceremony for students trained to use weapons. One of Bashir's lawyers, Lutfi Hakim, said yesterday his client should be freed given the lack of evidence produced in the trial directly linking Bashir to either the Bali or Marriott bombings. "He should be freed because there's no evidence he committed terrorism. This indictment is even worse than the previous one," he said. While Bashir has been widely accused by Western governments of heading the Jemaah Islamiah group and blamed for the Bali, Marriott and Australian embassy bombings, Indonesian prosecutors have struggled to build a solid case against him. In his first trial, in 2003, Bashir was not proved to be the head of JI, but was sentenced to four years' prison on immigration offences committed when returning to Indonesia from Malaysia without proper documents. In that case, JI members in prison in Singapore and Malaysia gave evidence about Bashir's role in JI. In this second trial, which has lasted five months, not one of the witnesses has given such compelling evidence. The South-East Asian director of the Brussels-based International Crisis Group, Sidney Jones, said the prosecutors' task had been made harder by an Indonesian Constitutional Court decision last year overturning retrospective legislation used to prosecute the Bali bombers. "I would not be surprised if he was acquitted because it was a weak case to begin with and the prosecutors were operating under severe constraints of the Constitutional Court decision." Ms Jones said there would be an international outcry if Bashir were acquitted, but it would be unfair to blame the Indonesian Government. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> *** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ppiindia] Oral history saved islanders from tsunami
http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2005/03/02/2003225170 Oral history saved islanders from tsunami LOCAL KNOWLEDGE: People on an island nearest to the Dec. 26 quake's epicenter survived the tsunami thanks to stories that had been passed down for generations AP , SIMEULUE ISLAND, INDONESIA Wednesday, Mar 02, 2005,Page 5 A motorcycle and driver get a ride across an inlet on a makeshift ferry last Friday on Simeulue Island. PHOTO: AP The ground shook so hard, people couldn't stand up when the massive earthquake rattled this remote Indonesian island -- the closest inhabited land to the epicenter of the devastating temblor. But, unlike the hundreds of thousands of others who thought the worst was over when the shuddering stopped, the islanders remembered their grandparents' warnings and fled to higher ground in fear of giant waves known locally as semong. Within 30 minutes, Simeulue became the first coastline in the world to experience the awesome force of the Dec. 26 tsunami. But only seven of the island's 75,000 people died, thanks to the stories passed down over the generations. "After the earthquake, I looked for the water to suck out," said Kiro, 50, who like many Indonesians uses one name. "I remember the story of the semong and I ran to the hill." Simeulue's northern coast is about 60km from the spot where the magnitude-9.0 earthquake shifted the ocean floor along a fault line west of Sumatra Island with enough force to send waves racing across the Indian Ocean. Waves as high as 10m smacked ashore here, but most people had fled because of the stories about the semong that killed thousands in 1907. "Everyone ran to the hills," said Randa Wilkinson of the aid agency Save the Children. "They took bicycles and motorbikes and wheelbarrows and piled the kids in whatever they could get them in." Suhardin, 33, said that when the quake struck he didn't think about his grandmother's stories about the 1907 disaster because nothing happened when another big temblor shook the island three years ago. It was only when a man from another village ran past shouting "Semong! Semong!" that Suhardin and others from Laayon village fled. The earthquake's power is visible all along Simeulue's picturesque coast. Huge cracks and gashes scar the remains of thick concrete walls that once supported village mosques, bridges lie crumbled in streams running to the ocean and deep fissures split roadways. The island's northern shore took a direct hit from the waves, which left little standing. Along the western shore, the tsunami spared some villages and destroyed others, leaving a path of snapped palm trees, flattened houses and power poles dangling over roads. The earthquake tipped the island up 1.2m on one side, exposing rugged blocks of coral reef along parts of the northern coast, said Taufik, an Indonesian official who surveyed the island for the government's meteorological and geophysical agency. Palm trees that once shaded white-sand beaches are now partially submerged on the southern end of the island, which sank 30cm. "You can't imagine this and only seven people died," he said. "It's amazing." He agreed the island's oral history saved countless lives, but noted its lush hills are close to the coast, allowing people to get to safety. In many other places with broader coastal plains, people had few places to run. Tsunamis are rare in the Indian Ocean and many people in the 11 countries hit by the waves did not know about their potential to swallow tens of thousands of lives in seconds. When the inrushing waves sucked shallow coastal waters out to sea, many people stood on beaches watching or collecting fish flopping on the sand instead of fleeing. On Simeulue's western coast, survivors stood helplessly on hillsides looking down on the wall of water sweeping entire villages out to sea. "We watched what we had -- everything -- was gone," said Sukirno, 50. "We stayed in the hills for one week because we were scared." Some are so traumatized they have gathered planks of wood and built shanties along a road high on a hill overlooking what is left of their seaside village. As aftershocks continue -- some registering magnitude 6.0 -- they say they are in no hurry to return to the lowlands. But many people have begun rebuilding along the shore, starting with crude wooden shacks on what is left of concrete foundations. They say they will pass the story of the semong down to future generations, even if another disaster never happens. [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~-> **
