Jakarta, KCM
|
Berdasarkan pantauan koalisi Eyes on the Forest (EoF), Riau telah kehilangan 54 persen hutannya dari tahun 1982 hingga 2004. Pertengahan tahun 2004, luas areal hutan alam - selain kawasan konservasi - di Riau tinggal tersisa sekitar 2,5 juta hektar. Sebanyak 49 persen di antaranya termasuk yang dikuasai swasta. Sebesar 39 persennya adalah kawasan hutan lindung yang terus berkurang karena berubah status atau penebangan liar.
Perusahaan perkebunan paling besar memicu musnahnya hutan. Mereka mengendalikan 3.840.907 hektar atau 46 persen daratan Riau. Industri pulp memegang hak pengelolaan 1.839.167 hektar (22 persen). Industri minyak sawit menguasai 2.001.741 hektar (24 persen). Hanya 579.052 hektar atau 7 persen saja wilayah Riau yang benar-benar dilindungi.
Berdasarkan data EoF, diperkirakan 450 hektar hutan di Riau hilang setiap hari. Berkurangnya hutan alam semakin dipicu oleh pemberian hak pengelolaan hutan yang bermasalah. Dari pantauan JIKALAHARI (jaringan kerja penyelamat hutan Riau), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Htan Kayu (IUPHHK) yang dikeluarkan oleh bupati sejak 2000-2003, mencakup 350 ribu hektar hutan alam di Riau yang akan dikonversi menjadi areal hutan tanaman industri (HTI) milik 34 perusahaan.
Investigasi EoF yang dilakukan sejak Februari 2005 juga menemukan 7 pemegang izin konsesi dari bupati yang melakukan penebangan di hutan alam yang secara kontekstual menyalahi peraturan. Ketujuh perusahaan itu adalah CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Mitra Kembang Selaras, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Bukit Sei Indah, dan PT Selaras Abadi Utama.
Hasil penebangan itu dipasok ke Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) dan Asia Pulp and paper (APP). Oleh karena itu JIKALAHARI menyerukan kepada APRIL dan APP agar tidak menerima pasokan kayu dari pemegang izin konsesi yang kontroversial itu.
"Investigasi yang dilakukan Eyes on the Forest sejak Februari hingga Mei 2005 menunjukkan bahwa APP menerima pasokan kayu dari blok hutan Libo dan Senepis yang memiliki nilai konservasi tinggi dan tidak memenuhi kriteria pengembangan IUPHHK, sementara PT RAPP anak perusahaan APRIL menerima pasokan kayu yang bersumber dari areal Kuala Kampar, Bukit Tigapuluh, dan Kerumutan," kata Zulfahmi, koordinator JIKALAHARI.
Zulfahmi memperkirakan industri pulp dan kertas saja membutuhkan pasokan bahan baku kayu sebesar 23 juta meter kubik per tahun. Sedangkan kemampuan produksi kayu perkebunan hanya 7,5 juta meter kubik per tahun. Artinya selisih kebutuhan tersebut kemungkinan besar dipenuhi dari kawasan hutan alam. Konversi hutan alam untuk menyuplai bahan baku bagi industri pulp dan kertas di Riau telah menjadi ancaman utama bagi kelestarian hutan alam, habitat harimau, gajah sumatera, serta satwa dilindungi lainnya.
Kejadian ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, koalisi EoF yang terdiri atas JIKALHARI, WWF Indonesia, dan WALHI sangat mendukung langkah Menteri Kehutanan yang sedang melakukan verifikasi dan peninjauan ulang terhadap legalitas izin konsesi yang dikeluarkan gubernur atau bupati/walikota. Kelompok keuangan di sektor kehutanan atau Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) juga siap membantu untuk menjerat pelaku dengan dakwaan hukum berlapis. Mulai dari dakwaan pelanggaran UU kehutanan dan perpajakan, tindak pidana korupsi, hingga dakwaan pencucian uang.
JIKALAHARI sendiri berupaya untuk terlibat langsung dalam penentuan rencana tata ruang dan rencana wilayah (RTRW) di propinsi Riau maupun daerah-daerah kabupaten di dalamnya agar areal hutan yang dilindungi dapat dipertahankan seluas mungkin. Aktifitas EoF yang didanai oleh WWF Jepang akan terus memantau keberadaan hutan di Riau dan menyampaikan informasi terbaru melalui website www.eyesontheforest.org yang resmi diluncurkan di Jakarta,
ini menurut saya sesuai dgn comment-nya pak nugroho dibawah...(maaf kalo keliru..)
affan
nugroho putra <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Bagi saya pemerintah memang belum melakukan yang
terbaik untuk menyelamatkan negeri ini, terutama
berkaitan dengan konservasi, karena selalu berpikir
aspek kapitalistik. Tak ada untung,maka prioritasnya
terakhir, begitu kan? Nah sebenarnya di sinilah tugas
kita untuk membantu sekaligus menyadarkan pemerintah
agar mereka mengubah pola pikirnya.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
=========================================================================
"Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Sumber Daya Alam Indonesia"
-------------------------------------------------------------------------
Related homepages to IASA :
http://iasa-online.org
http://www.greendigitalpress.net/publications/ijas/
=========================================================================
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "iasa" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
