CiKEAS Re: Presiden Menangis Dengar Derita Korban
- Banyak tugas lain donk bos.. emangnya cuma soal lumpur lapindo doank? - Setahu kita, yang pandai bersandiwara itu bintang sinetron.. makin bagus aktingnya, makin laku/mahal tarifnya.. Kalau penguasa? - April 2007, para korban lumpur lapindo tidak diterima istana.. bahkan ditinggal acara kuliah di depan PPATK.. Mereka baru diterima setelah kurang lebih 10 hari.. Itupun oleh Wapres terlebih dahulu.. baru setelah itu Presiden.. Entah berkata jujur/ada kaitannya atau tidak, awalnya sempat dikatakan jubir presiden sebagai: 'SALAH ALAMAT'.. http://agorsiloku.wordpress.com/2007/04/25/korban-lusi-ke-istana-negara/ .. Perlu waktu 10 hari untuk seorang Presiden menerima mereka (korban lumpur) diterima oleh Wapres dan Presiden. Syukurlah akhirnya Presiden mau menerima, meskipun adalah juga bentuk ketidakpedulian ketika jubir presiden bilang :Salah alamat. Kalau janji terucap hanya sekedar tebar pesona, saya kira betul-betul lumpur itu akan menyiprati Pemerintahan SBY. .. Tebar pesona = pencitraan = Klaim seolah-olah.. CMIIW.. Wassalam, Irwan.K On 6/25/07, wirajhana eka [EMAIL PROTECTED] wrote: *Mhh.cuma bisa menangis dan berjanji?* Anak saya usia 6 tahun pun bisa menangis mendengarkan cerita sedih... MASALAH ini sudah LEBIH dari SATU TAHUN...kemana aja anda Bapak Presiden Republik Indonesia? Orang-orang LAPINDO itu sudah DUA KALI menghadap anda. SEBELUMNYA lebih dari SATU MINGGU minta menghadap tapi anda hanya MEMBUTATULI. Namun setelah WAKIL PRESIDEN menerima mereka, baru anda IKUT-IKUTAN menerima dengan JANJI yang sama. Anda Sebagai presiden sudah satu tahun tidak mampu menyelesaikan masalah LAPINDO... Kalo anak saya menangis memang tidak ada solusi yang dilakukan dia..TAPI ANDA dengan KEKUASAAN dari RAKYAT LANGSUNG? *hanya bisa MENANGIS dan BERJANJI?* ** Memang benar kata lawan politik anda: *anda ini memang JAGO TEBAR PESONA!.* - From: Sunny [EMAIL PROTECTED] KOMPAS *Senin, 25 Juni 2007 * ** Presiden Menangis Dengar Derita Korban *Bogor, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangis saat mendengar paparan mengenai masalah yang lebih dari satu tahun dialami belasan ribu korban lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur, di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/6). * *Setelah menangis itu, Presiden Yudhoyono berjanji akan turun gunung mengatasi permasalahan korban.* *Paparan mengenai permasalahan korban lumpur Lapindo disampaikan 20 wakil warga yang difasilitasi penulis Emha Ainun Nadjib untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden Yudhoyono. Setelah pertemuan tertutup sekitar 90 menit, Emha yang berpakaian serba gelap langsung pergi. * *Kami sangat terharu, Bapak Presiden setelah kemudian melihat permasalahan dan penderitaan yang kami alami, dan melihat kenyataan belum jelasnya realisasi dari janji-janji, beliau sampai menangis, ujar Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jatirejo Khoirul Huda seusai bertemu Presiden. * *Khoirul yang bertugas sebagai juru bicara warga memberikan keterangan di halaman Masjid Al Istiqomah yang berjarak sekitar 300 meter dari Puri Cikeas Indah. Semoga ini pertanda baik bagi korban lumpur seluruhnya, ujar Khoirul. * *Turun gunung* *Secepat-cepatnya Presiden akan turun gunung. Turun gunung adalah bahasa beliau, ujar Khoirul Huda.* *Tidak dijelaskan apa arti turun gunung itu. Ada satu rantai informasi yang terputus. Apa yang didengar Presiden selama ini berbeda dengan realitas di lapangan. Untuk itulah Presiden akan mengecek realitas sebenarnya, ujar Rahmat, wakil warga yang juga diterima Presiden. Ia mencoba menjelaskan arti turun gunung itu. * *Menurut Khoirul dan Rahmat, kepada Presiden, wakil warga telah menyerahkan segepok pernyataan warga yang minta realisasi dari janji pemerintah untuk memberikan ganti rugi langsung tunai secara bertahap, yakni 20 persen dan 80 persen. * *Mereka yang diterima Presiden di kediamannya di Cikeas mengklaim mewakili 94 persen keluarga korban lumpur panas Lapindo yang berjumlah 10.478keluarga. (INU) * [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Menimbang rakyat atau menambang emas?
http://www.indomedia.com/poskup/2007/06/23/edisi23/opini.htm Menimbang rakyat atau menambang emas? (Tentang rencana tambang di Lembata?) Oleh Dr. Paul Budi Kleden, SVD * KESEJAHTERAAN rakyat sejatinya menjadi tujuan dari setiap kebijakan publik. Ungkapan sejahtera memiliki makna jauh lebih luas daripada sekadar penambahan kekayaan material. Sejahtera menyangkut pula rasa nyaman berada dan berada dalam lingkungan budaya dan alam tertentu. Justru karena itu, menjadi bagian dari kesejahteraan adalah kejelasan orientasi budaya dan mutu lingkungan hidup. Kejelasan orientasi budaya ditunjukkan oleh keberakaran dalam budaya tertentu, yang menjadi dasar utama bagi pengenalan dan penghargaan terhadap kebudayaan lain. Walaupun dewasa ini orang berbicara mengenai toko serba ada kebudayaan, namun corak budaya ini hanya dapat terbentuk apabila tetap ada rumah budaya yang khas. Kita dapat dan mesti bertemu dan belajar dari banyak kebudayaan, tetapi kita perlu memiliki satu kerangka budaya sendiri. Orang tidak dapat menjadi warga kebudayaan dunia tanpa punya tanah air budaya tertentu. Orientasi budaya berkaitan dengan tempat diam dan pola kerja. Pindah tempat tinggal dan ganti pekerjaan akan berakibat pada perubahan pola pikir dan gaya hidup. Orang kampung yang pindah ke kota, atau sebaliknya, akan mengalami pergeseran budaya. Suasana yang berkaitan erat dengan pemahaman dan penghayatan kegiatan budaya tertentu pasti tidap mudah diciptakan, dan kalaupun diciptakan, hanya merupakan ciptaan yang momentan sifatnya. Paling jauh, budaya seperti itu cuma tampak pada festival budaya, yang diperagakan dan dipertontonkan, tanpa sebuah masyarakat pendukung yang bersifat tetap. Penghuni rumah bambu yang beralih menjadi pemilik apartemen pasti mengalami dan memahami hidup secara lain. Atau, seorang intelektual kritis yang pindah profesi menjadi penulis atau pembicara bayaran penguasa dan pengusaha, akan menunjukkan pemikiran dan gaya hidup yang berbeda. Mutu lingkungan hidup ditentukan oleh kondisi hidup yang tidak tercemar oleh berbagai asap dan limbah industri, yang menjadikan bumi rumah kematian bagi berbagai spesies makhluk hidup, termasuk manusia. Pergeseran ini pun ditentukan oleh gaya hidup dan pola kerja. Tingginya mobilitas berakibat pada penambahan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, yang lebih lanjut bermuara pada meningkatnya polusi udara, laut dan tanah. Usaha yang terus dilakukan adalah menjawabi tuntutan mobilitas sambil menekan konsekuensi polusi. Kalau kita berbicara mengenai pentingnya kejelasan orientasi budaya dan mutu lingkungan, itu tidak berarti kita mengutuk segala bentuk perubahan. Perubahan mesti terjadi dan sungguh terjadi. Karena itu, kita perlu merencanakan danmempengaruhinya, agar kita tidak menjadi korban perubahan. Termasuk dalam strategi untuk turut merencanakan dan mempengaruhi perubahan adalah melibatkan masyarakat dalam merancang perubahan. Tanpa melibatkan masyarakat, perubahan yang dilakukan, betapapun luhur motivasinya, hanya akan menjadikan rakyat itu korban perubahan yang dipikirkan dan diputuskan orang lain. Kesejahteraan meliputi pula suasana batin yang tercipta dalam budaya dan di tengah lingkungan hidup yang tertentu. Masyarakat tidak dapat dipaksa untuk menjadi sejahtera. Memperhatikan realitas, bahwa yang paling merasakan makna dari kejelasan orientasi budaya dan mutu lingkungan hidup adalah rakyat, maka pembangunan dewasa ini tidak lagi terlaksana menurut pola hirarkis. Sebagai gantinya, orang menggunakan pola pembangunan partisipatif. Di sini, rakyat tidak dipandang sebagai manusia bodoh yang tidak mengetahui apa yang baik bagi dirinya. Tentu saja rakyat bisa kekurangan informasi, atau dijejali dengan informasi yang palsu. Namun kalau rakyat tetap dilihat dan dihormati sebagai pemilik kedaulatan, maka sikap dan putusannya itulah yang harus didengar. Inilah inti demokrasi. Dalam alam demokrasi, berbagai pemangku kepentingan berperan memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengambil sikap, dan pemerintah bertugas sebagai penyimpul kebijakan. Dalam kasus rencana tambang di Lembata, rakyat Leragere sebagai warga salah satu calon lokasi tambang telah menyatakan sikapnya secara jelas: menolak tambang. Berdasarkan informasi yang mereka terima, baik dari pemerintah maupun dari LSM, mereka menentukan sikapnya, yang dikukuhkan dengan ritus adat. Potensi lokal berupa ritus adat dimanfaatkan untuk meneguhkan kesatuan dalam perjuangan dan mengukuhkan cara damai dalam menyatakan sikapnya. Sikap mereka jelas, cara perjuangan mereka terhormat. Tentu saja ada banyak pertimbangan yang melatari sikap masyarakat Leragere ini. Di antaranya adalah kebutuhan akan kejelasan orientasi budaya dan masalah kualitas lingkungan. Memindahkan rakyat ini ke sebuah tempat lain, pasti akan membawa perubahan budaya. Memukimkan mereka di apartemen mewah dan membangun mal entah di mana tentu saja akan membuat mereka berpikir dan
CiKEAS Seriuskah Koalisi Golkar-PDIP?
refleksi : Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Surya Paloh mengatakan, jatuh bangunnya bangsa ini tidak terlepas dari tanggung jawab bersama Golkar dan PDI Perjuangan. Kenyataan tanggung jawab Golkar-PDIP selama ini lebih banyak jatuh terpelanting semaput daripada bangun mengangkat diri berdiri tegak bergerak maju kedepan dalam keadaan sehat segar bugar menuju hari depan yang bersinar gemilang. RIAU POS Seriuskah Koalisi Golkar-PDIP? 25 Juni 2007 Pukul 08:57 Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Surya Paloh mengatakan, jatuh bangunnya bangsa ini tidak terlepas dari tanggung jawab bersama Golkar dan PDI Perjuangan. Pengalaman empiris menunjukkan, keberlangsungan negara membutuhkan keadaan yang stabil. Indonesia punya pengalaman 1967-1997 -seperti pernah dicatat akademisi Donald K Emmerson saat ada kestabilan politik- ketika pembangunan bisa berlangsung meski kurang memberikan ruang bagi demokrasi. Surya juga menekankan demokrasi bukan tujuan, melainkan sekadar cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Demokrasi tak ada gunanya jika tidak ada kesejahteraan, kata Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI P Taufiq Kiemas di hadapan ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, yang memenuhi Balai Tiara, Medan, Sumatera Utara. Kedua partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2004 itu memantapkan langkah, mengonsolidasikan kadernya menuju Pemilu 2009, suatu konsolidasi menuju koalisi dan revitalisasi aliansi kebangsaan. Jika aliansi kebangsaan itu hendak berpihak kepada kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak -dengan substansi tujuan kepada kesejahteraan dan keadilan sosial seperti yang sering diartikulasikan Jusuf Kalla dan Megawati di era reformasi dewasa ini- maka kontrol demokratis mereka terhadap kinerja pemerintahan saat ini merupakan suatu keharusan. Dalam hal ini, meminjam perspektif Daniel S Lev, kontrol demokratis terhadap negara menjadi conditio sine quanon agar demokrasi yang sehat dan dinamis tetap terjaga, bukan sekadar demokrasi prosedural, melainkan suatu praksis demokrasi substansial. Agar social trust tetap terjaga. Menyadari? Pertanyaannya, apakah elite dan kader Golkar di bawah kepemimpinan Wapres M. Jusuf Kalla maupun PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menyadari bahwa negara di era reformasi menghadapi dilema dan masalah dari dalam dirinya sendiri? Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak efektifnya kontrol demokratis yang memadai dari partai-partai politik untuk mendorong negara agar semakin tangkas dan efektif memberangus korupsi kakap, korupsi politik, dan ekonomi biaya tinggi, atau bahkan mereformasi negara yang berwatak predator itu sendiri. Dari sisi internal, peran negara amat diperlukan, terutama dalam pemenuhan hak sosial dan kesejahteraan warga negara (citizenship). Negara tidaklah berperan seperti ambulans atau broker, tetapi sebagai regulator, pembuat aturan main yang harus memihak kepentingan rakyat. Negara pula yang menentukan apakah rakyatnya mampu bersaing atau tergusur di era kompetisi global. Pada aras persoalan itu, akhir-akhir ini, para analis dan akademisi mengeluh bahwa rezim penguasa menganut paradigma ala pedagang. Yang dipikir terfokus kepada saldo neraca keuangan meski rakyat dilanda aneka bencana dan kemiskinan. Negara menjadikan rakyatnya konsumen. Jadi, pemerintah tidak mau repot mengurus warganya sehingga rakyat menjadi korban ulah negara (state neglect) yang tak terurus. Rakyat apatis dan hopeless karena dengan atau tanpa negara , rakyat toh harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. (Imam Cahyono, 2006). Sejauh ini kegagalan negara (state failure) mengatasi kemiskinan serta lonjakan harga kebutuhan pokok (minyak goreng, beras, dan seterusnya) akan menyebabkan tergerusnya kepercayaan rakyat terhadap parpol. Para analis dan akademisi melihat kondisi terpuruk yang terus berlangsung selama ini tak lepas dari sumbangan rezim bonapartis (bonapartist regime). Kebijakan bonapartis digunakan untuk terus mempertahankan dominasi negara terhadap rakyatnya. Konsekuensinya, di era reformasi ini, keadaan rakyat tak banyak berubah. Bahkan, cenderung kian memburuk, sengsara, dan menderita. Tanpa rasa malu dan segan, para penguasa secara sadar atau tidak sering membohongi rakyatnya. Rekayasa dilakukan agar tampak berprestasi, bahkan itu dilakukan sekalipun mengingkari realitas dan data kemiskinan Bank Dunia yang mencapai lebih dari 100 juta jiwa. Adakah kesadaran elite dan kader Golkar maupun PDI Perjuangan atas realitas buram ini? Menguatnya spirit publik bagi munculnya calon independen atau perseorangan dalam pilkada atau dalam pemilihan presiden mendatang harus dihayati dan dicamkan oleh elite dan kader Golkar maupun PDI Perjuangan karena hal itu merupakan isyarat bahwa kualitas kinerja partai-partai politik sedang digugat
CiKEAS Re: Telah dipersiapkan nama baru PDS
Partai Rakyat Sejahtera lebih praktis namanya. Untuk kesejahateraan tumbuh bersama dengan damai di masyarakat. - Original Message - From: DPK PDS KOREA To: Suara Pembaruan ; adi Noto ; Aditya K Hartanto ; Alfred ; Aloy Rebong ; Sunny ; Amien Jusuf ; Angtono ; Anisah Wafiro ; Antek ; Apa kabar ; Aris Widaryanto ; A Sudirman ; Atik Sutardjo ; Bah Dul ; Bari Muchtar Radio Nederland ; Kompas ; Bethany City ; Benny H Simbolon ; Bible Forum Cc: Black Party ; [EMAIL PROTECTED] ; Cakrawala ; Charles ; Charles P. Manurung ; Chia ; Christien christl) Lukito ; Christowiloto ; Cikeas ; Community of Love ; Dasmaran ; Darlina Betti Pardede ; Debora Cn Dewi ; Denny ; Denny Tewu ; desselewuk ; DHYANA PURA ; D Nirsa ; Donveinot ; Agustianto GKJ Serpong ; Edhy Wahyu ; EFENDI HALIM ; Erwin Hutagalung ; Eka ; Eko Wardoyo ; ANGELINA KUSUMA ; ERDIN POWER WILOTO ; Evelyn Njoo En Siem ; FBI Alkitabiah Sent: Monday, June 25, 2007 11:57 AM Subject: Telah dipersiapkan nama baru PDS Latar Belakang Latar Belakang Visi Visi Lambang PDS Lambang PDS Anggaran Dasar Anggaran Dasar Anggaran RT Anggaran RT Pidato Politik Pidato Politik Pengesahan Kehakiman Pengesahan Kehakiman DPR DPR DPRD Propensi DPRD Propensi DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota Jumat, 22 Juni 2007 - 08:58 WIB PDS Siapkan Partai Baru Lantaran terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2009, Partai Damai Sejahtera (PDS) telah membentuk partai baru bernama Partai Damai Sejahtera disingkat PDS. Kesepakatan untuk membentuk partai baru diputuskan dalam Rapimnas PDS yang berlangsung di Jakarta, Maret 2007. Karena suara yang diperoleh PDS di Pemilu 2004 belum mencapai jumlah yang ditentukan untuk lolos ke pemilu berikutnya (electoral threshold), sehingga pengurus partai menyiapkan beberapa skenario. Skenario pertama, berjuang di ranah politik bersama partai-partai senasib dengan cara mengubah batas electoral threshold lewat UU yang kini sedang dibahas di parlemen. Skenario kedua, bergabung dengan partai lain, sehingga bisa melewati ambang batas. Skenario ketiga, membentuk partai baru. Skenario pertama dan kedua agaknya sulit tercapai. Partaipartai besar memiliki kepentingan agar peserta Pemilu 2009 dibatasi, sehingga persaingan tidak lagi seketat dulu. Pemerintah juga tidak mau repot dan mengeluarkan danabesar, sehingga lebih memilih membatasi peserta Pemilu 2009. Tanda-tanda yang ada menunjukkan aturan electoral threshold tidak akan diubah. Dengan demikian PDS tidak boleh ikut Pemilu 2009. Bergabung dan melebur dengan partai lain, sangat sulit dilakukan. Dengan siapa PDS akan bergabung menjadi pilihan yang bisa memusingkan kepala. Perbedaaan ideologi akan menjadi penghalang terbesar. Mungkinkah misalnya PDS merger dengan PBB? Atau maukah PBB diajak bergabung dengan PDS? Rasanya seperti mencampurkan air dengan minyak. Makanya skenario ketiga yang paling mungkin meski memerlukan usaha keras dan menimbulkan kerepotan serta dana yang cukup besar. Upaya ini bisa diperingan sedikit melihat infrastruktur PDS sudah cukup baik, sehingga dengan mobilisasi kekuatan di daerah dan cabang mendirikan sebuah partai baru bukan pekerjaan yang tidak mungkin. Minggu sore, 20 Mei 2007 di Gedung Perintis Kemerdekaan - Jakarta Pusat, bertepatan dengan perayaan Hari Kebangkitan Nasional, beberapa warga negara Indonesia yang notabene aktivis PDS memproklamasikan berdirinya PDS sebagai partai nasional yang bernafaskan nilai-nilai Kristiani dan kemanusiaan. Pendirian PDS untuk menampung kader, anggota dan konstituen PDS khususnya dan umat Kristen Indonesia umumnya yang ingin berpolitik dengan tujuan memajukan bangsa dan memperjuangkan aspirasi umat Kristen yang masih belum tertampung. Partai baru ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Partai telah membentuk Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat periode 2007 - 2012. Dipilih Ir.Drs.Bonar Simangungsong, SE, MSc sebagai ketua umum, Adolf Herman Mambu sebagai sekretaris jenderal dan Dedy Budiman sebagai bendahara umum. Wakil ketua umum dijabat oleh Theophilus Bela, seorang Katolik dari Flores dan Ophelia Kolibu. Segera setelah diumumkan pendiriannya, pengurus PDS langsung bekerja. Misalnya pengurus menyebarkan formulir keanggotaan dan menyusun rencana dan program yang mesti secepatnya dilakukan. Meski Pemilu 2009 masih 1 tahun lagi, persiapan untuk terdaftar sebagai peserta tinggal beberapa bulan lagi. Alat-alat kelengkapan partai dan pembentukan DPD dan DPC sudah harus dilakukan dari sekarang. Promosi
CiKEAS Promosi Doktor Yuliani Paris Dihadiri Politisi
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=46031jenis=Politik Senin, 25-06-2007 Promosi Doktor Yuliani Paris Dihadiri Politisi Makassar, Tribun -- Anggota DPR RI dari fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, berhasil meraih gelar doktornya dalam bidang ilmu sosial. Ujian promosi doktor ini berlangsung di Pusat Kegiatan Penelitian (PKP), Universitas Hasanuddin (Unhas), Sabtu (23/6). Pengukuhan doktor Ketua DPP PAN bidang Pendidikan dan Perempuan ini dihadiri sejumlah politisi dan pejabat. Wakil Gubernur Syahrul Yasin Limpo, Ketua DPRD Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Ketua DPP PAN Abdul Hadi Djamal, Ketua DPW PAN Ashabul Kahfi, dan puluhan politisi PAN di Sulsel mengikuti seremoni pengukuhan doktor putri tokoh Muhammadiyah asal Wajo ini. Dalam disertasinya yang berjudul Etika Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan Publik : Kasus Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Yuliani berpendapat peran ideal aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik, dalam kondisi nyata saat ini masih terdapat banyak masalah dalam pelayanan tersebut. Mantan Bendahara DP PAN Sulsel ini berpendapat, permasalahan ini berpangkal pada inkonsistensi dalam penerapan etika pelayanan publik utamanya masalah yang terkait dengan pelayanan aparatur di bidang pertanahan. Menurut Yuliani, prinsip-prinsip etika dalam pelayanan pertanahan di ketiga lokasi penelitiannya (DKI Jakarta) belum dilaksanakan oleh aparatur BPN. Pasalnya, masih banyak ditemukan penyimpangan yang sekaligus merupakan pelanggaran etika. Ini juga terkait dengan masih dijumpai pemanfaatan jabatan atau profesi oleh aparatur untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui pelayanan yang diberikan, jelas Yuli. Data Diri : Nama : Dr Andi Yuliani Paris Lahir : Jakarta, 6 Juli 1961 Agama : Islam Pendidikan : S3 Program Pascasarjana Ilmu Sosial Unhas Makassar Pekerjaan: Anggota Komisi II DPR RI Suami : Andi Indra Mauraga Anak : Muh Firman, Andi Nahla Malika, Andi Nahrasyiah Salsabilah (cr7) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Gerakan Anti Korupsi
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=46059jenis=Opini Selasa, 26-06-2007 Gerakan Anti Korupsi Oleh: Ahkam Jayadi, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Stop korupsi. Itulah tulisan dan ucapan yang senantiasa disosialisasikan setiap saat tanpa henti karena korupsi bukan lagi sebuah tindak pidana biasa. Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tingkat korupsi di Indonesia (Nuri Huda, 2006) sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi penyakit kronis. Beberapa gambaran yang menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia yang begitu parah; Pertama, survei the Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) Januari-Februari 2005, Indonesia menduduki peringkat pertama terkorup di Asia. Kedua, kebocoran dana pembangunan mencapai 50 persen dan pungutan tidak resmi mencapai 30 persen biaya produksi. Ketiga, rendahnya pertumbuhan ekonomi (5,1 persen), indeks kualitas SDM dan tingginya angka kemiskinan (16,6 persen) dan pengangguran (9,7 persen). Keempat, utang pemerintah meningkat drastis menjadi sekitar 70 miliar dolar AS pada 2004, membengkak hingga antara aset pemerintah dengan utang defisit Rp 555 triliun. Kelima, laporan BPK 1999-2004 menjelaskan penyelewengan uang negara terjadi Rp 166,5 triliun, yang Rp 144 triliun adalah pelanggaran BLBI. Temuan KPK Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari nilai APBN 2004 Rp 584 triliun, Rp 23 triliun telah dikorupsi. Lebih lanjut, KPK menyatakan, pelaku korupsi yang paling banyak adalah anggota legeslatif, yakni 37 persen, disusul pejabat dinas pemda 18 persen, eksekutif 15 persen, pimpro 10 persen, parpol tiga persen, dan kepolisian dua persen. Temuan KPK tersebut tak jauh berbeda dengan yang dirilis Mendagri, yang menyebut ada sekitar 1.110 pejabat daerah korup. Pejabat daerah tersebut meliputi tujuh gubernur, 60 bupati/wali kota, 327 anggota DPRD provinsi dan 735 anggota DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk memberantas korupsi tersebut harus ada tindakan terpadu dari semua elemen bangsa secara sinergis. Tindakan hukum terhadap pelakunya tidak saatnya lagi ada pilih kasih atau tebang pilih, bahkan terhadap presiden sekalipun bila korupsi atau menyalahgunakan jabatan haruslah diproses secara hukum apatah lagi bila hanya tingkat menteri, gubernur, bupati atau anggota DPR/DPRD. Persoalan korupsi adalah persoalan manusia. Korupsi terjadi oleh karena kita yang menciptakannya (manusia). Bila korupsi kita yang menciptakannya, maka sangat tidak masuk akal bila kita tidak dapat menghilangkan korupsi tersebut. Dengan kata lain hilang atau tidaknya korupsi adalah persoalan kemauan. Apakah kita secara serius atau setengah hati atau sama sekali memang kita tidak inginkan korupsi itu hilang dari bumi negara hukum Pancasila (Indonesia). Betapa sikap setengah hati tersebut sangat nyata terpampang di hadapan mata kita dalam penanganan korupsi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ekonomi biaya tinggi (hight cost) dalam pembentukan perusahaan serta penanganan berbagai proyek baik di dalam lingkup pemerintahan maupun swasta, termasuk dalam kegiatan ekspor dan impor sebagaimana data di atas. Perbaiki Sistem Sebenarnya tumbuh suburnya korupsi di negara ini terjadi oleh karena korupsi menjadi salah satu jalan pintas untuk memperkaya diri dan keluarga. Di samping pengaruh kebiasaan. Kebiasaan yang sejak pra penjajahan hingga di alam pembangunan dengan mentalitas menerabas. Meskipun aspek kerakusan sebagai manusia juga memiliki andil yang tidak kecil. Maraknya korupsi serta belum maksimalnya tindakan aparat hukum serta dukungan masyarakat terhadap pelaku seharusnya tidak membuat kita pesimis akan tetapi justru harus lebih bersemangat untuk menghapus korupsi sampai ke akar-akarnya. Pada tataran ini, yang harus kita semarakkan tentu saja bukan hanya tindakan pinalti akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah tindakan preventif. Bukankah kita semua sering membanggakan diri sebagai orang Indonesia (orang timur) yang memiliki adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat. Bila kita berbicara tentang korupsi dari sudut pandang hukum, maka ada beberapa hal yang harus kita tata dengan baik yaitu: sistem peraturan perundang-undangannya, sistem perlindungan hukumnya, serta sistem penegakan secara sesungguhnya di dalam praktik. Kita jangan terkecoh dengan proses akhir peradilan korupsi yang seringkali membebaskan pelakunya. Secara sosiologis bebasnya seorang koruptor tidaklah berarti sang koruptor secara
CiKEAS Pungli, Selalu Ada Alasan!
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2007062101133816 Kamis, 21 Juni 2007 BURAS Pungli, Selalu Ada Alasan! H.Bambang Eka Wijaya: MENTERI Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengakui tidak mudah memberantas pungutan liar--pungli! ujar Umar. Dengan contoh kasus pungli di Pelabuhan Tanjungpriok, ia mengemukakan alasan kondisi tata ruang pelabuhan semrawut dan sistem pemeriksaan dokumen ekspor maupun impor masih manual! (Kompas, 20-6) Itulah hebatnya pungli, selalu ada alasan untuk menjustifikasi atau membenarkannya! timpal Amir. Dari dahulu begitu! Setiap faktor-faktor yang dijadikan alasan pembenar itu dibenahi, diganti sistem, diganti aturan, diganti prosedur, selalu muncul celah baru lagi untuk pungli! Untuk mengatasi pungli di Priok itu juga sedang dibuatkan road map baru kawasan pelabuhan, akan siap bulan Oktober mendatang! sambut Umar. Juga pelayanan dokumen ekspor-impornya akan ditingkatkan dari manual ke sistem komputer! Usaha mengatasi pungli itu tentu baik sekali! Namun, soal hasilnya, baru bisa dilihat nanti! Optimisme teknis saja tak cukup efektif untuk melawan pungli! tegas Amir. Demikian pula komputer, memang tak bisa melakukan pungli! Sayangnya komputer tak bisa beroperasi sendiri, tetap perlu manusia untuk menanganinya! Faktor manusia inilah yang selalu banyak akal untuk pungli! Kalau di Ibu Kota saja, pentas nasional yang penuh aparat dan perangkat pengawasan, pungli tak bisa diberantas, konon lagi di daerah hinterland--belakang pentas--yang jauh dari sorotan, seperti Lampung! timpal Umar. Logika begitu amat mencemaskan karena kalau masalah pungli yang dilakukan relatif secara terbuka dan menyangkut uang receh saja tak bisa diatasi, jelas sulit diharap mampu mengatasi korupsi yang dilakukan secara tertutup dan menyangkut uang besar--yang penuh daya pikat dan kekuatan untuk meredam masalahnya! Pesimisme seperti itu tak perlu, terutama dalam membandingkan realitas buruk pusat dengan daerah! tegas Amir. Soalnya, tak semua realitas buruk di pusat merambat ke daerah karena ada otonomi daerah sebagai benteng dari pengaruh buruk tersebut! Sebaliknya! entak Umar. Otonomi yang semula diharapkan bisa menjadi lahan subur bagi tumbuhnya local genius sebagai andalan dalam kiprah bangsa di pentas persaingan global, realitasnya justru cuma menjadikan daerah sebagai benalu di pohon keuangan negara! Contohnya, kabupaten dengan APBD Rp300 miliar, pendapatan asli daerah atau PAD--nya cuma Rp15 miliar alias 5%. Artinya, lebih 90% APBD-nya dari pusat, sehingga dengan ketergantungan daerah ke pusat itu, apa pun yang terjadi di pusat juga terjadi dan bukan mustahil lebih buruk di daerah--dengan kualitas pengawasan yang jauh lebih rendah dari di pusat! Soal itu, di pusat yang ada Kejaksaan Agung, ada Mabes Polri, dan KPK saja korupsi dan pungli sepertinya sukar diatasi! Apalagi di daerah, yang tak ada pengawasan sekualitas semua itu! timpal Amir. Lebih dahsyat lagi terhadap pungli, di daerah nyaris tak ada instansi, badan, dinas atau kesatuan yang bertugas khusus menindak dan memproses sampai tuntas menurut hukum! Tak ayal, selalu ada alasan buat pungli! [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Jadi Reporter itu Gampang !
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=25dn=20070625164534 Oleh : Redaksi-kabarindonesia 25-Jun-2007, 16:45:34 WIB - [www.kabarindonesia.com] KabarIndonesia - Judul ini bukanlah sekedar judul yang menggampangkan, melainkan judul yang benar-benar gampang nyata tulen ! Setiap orang sekarang dengan mudah alias gampang bisa jadi Reporter/Pewarta ! Pada saat ini banyak sekali penulis yang memiliki bakat menulis, hanya sayangnya tulisan mereka hanya laku atau hanya disebar luaskan di berbagai macam Blog, di milis ataupun di tempat chatingan saja. Ini sama seperti juga menjajakan barang seni yang berharga, tetapi hanya ditawarkan di pasar Sogo Jongkok atau pasar Kaki Lima. Tulisan anda sudah layak untuk ditingkatkan di tempat yang lebih berbobot, lebih berkualitas dan lebih bergengsi daripada hanya di tempat-tempat tersebut di atas saja. Ialah di kelas level Mall yang bergengsi seperti di Koran Berita formal atau di Koran Nasional bahkan di Koran yang berkelas International. Mungkin anda akan merasa ragu mana ada koran formal jangankan koran yang bertaraf nasional ataupun international koran daerah sekalipun jarang ada yang mau memuat tulisan anda. Jangankan dalam bentuk artikel dalam bentuk komentar sekalipun jarang bisa dimuat, karena kekurangan space mereka. Disamping itu yang diterima untuk menulis di sana hanya para penulis kawakan dan penulis selebritis atau para reporter professional saja. Tetapi sejak hadirnya Koran Online KabarIndonesia siapa saja sekarang gampang bisa jadi Reporter. Tulisan anda akan dimuat di koran online yang berskala bukan sekedar nasional saja bahkan internasional. Disamping itu akan dibaca setiap harinya oleh ribuan pembaca. Untuk jadi Reporter di Kabaringonesia gampang sekali, tinggal klik maka anda akan segera terdaftar menjadi Reporter dari koran online: http://www.kabarindonesia.com/ Hanya perlu kami tekankan disini bahwa kami tidak menyediakan honorarium, sebab koran online KabarIndonesia adalah koran yang ditulis oleh pembaca untuk pembaca sesuai dengan mottonya: Dari Kita untuk Kita Koran online KabarIndonesia adalah koran orang biasa, dimana tulisan- tulisan orang biasa dimuat sehingga bisa menjadi luar biasa. Tidak bisa dipungkiri pula, bahwa pada saat ini masih banyak penulis yang merasa masih kurang Pe-De untuk menulis di koran. Untuk ini koran online KabarIndonesia memberikan tutorial atau panduan untuk menjadi Reporter semacam Crash Course atau Kursus Kilat caranyapun gampang tinggal klik saja: http://pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Kami yakin dalam waktu beberapa saat saja anda akan bisa terpilih sebagai Reporter of the Month atau Reporter Terbaik dari koran online KabarIndonesia yang diselenggarakan setiap bulan. Apabila anda berhasrat ingin jadi Reporter; Daftar Buruan di: http://www.kabarindonesia.com/ masalahnya ini gampang dalam hitungan menit saja anda sudah bisa Reporter di situ. Blog: http://pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Email: [EMAIL PROTECTED] Website: http://www.kabarindonesia.com/ Big News Today..!!! Let's see here: www.kabarindonesia.com
CiKEAS Gratis DVD The secret - Nice Movie
Hi Teman-teman, Saya ada koleksi bagus nih, bagus buat anda yang berjiwa bisnis/sales person maupun yang ingin mengembangkan kemampuan diri. Kategori Motivasi Diri : 1. PAKET MV01 4 DVD Kumpulan seminar pembicara sukses ( Bahasa Indonesia ) - Pembicara : Tung Desem Waringin, James Kwee, Anthonio De Martin - Materi : Bisnis Revolution, Financial revolution, marketing Revolution, retire young retire rich, secret to be rich, dll - link : http://www.jualanbuku.com/?p=8 - Harga Rp. 100.000 ( gratis ongkos kirim ) 2. PAKET MV02 4 DVD Kumpulan audio pembicara sukses luar negri ( Bahasa Inggris ) - Pembicara : Anthony Robin, Brian Tracy, Robert Kiyosaki, dll - Materi : - link : http://www.jualanbuku.com/?p=17 - Harga Rp. 100.000 ( gratis ongkos kirim ) 3. PAKET MV03 4 DVD Kumpulan audio pembicara untuk pengembangan dan pelatihan diri ( Bahasa Inggris + Indonesia ) - Pembicara : Gede Prama, dll - Materi : - link : http://www.jualanbuku.com/?p=18 - Harga Rp. 100.000 ( gratis ongkos kirim ) Setiap Pembelian salah satu paket diatas, mendapatkan BONUS DVD Film The Secret GRATIS. Untuk yang sudah pernah membeli di jualanbuku.com, anda bisa mendapatkan DVD tersebut secara gratis dengan mengirimkan ongkos kirim sebesar 25.000 atau membeli salah satu paket di jualanbuku.com Untuk cara pemesanan hubungi 08157950013 atau email [EMAIL PROTECTED] cantumkan kode paketnya. Terima kasih PAKET Lainnya : 1. DVD kumpulan aplikasi dan games handphone ( 2 DVD ) : Rp. 80.000 ( gratis ongkos kirim ) - http://www.jualanbuku.com/?p=12 2. DVD Photography dan editing photo ( 1 DVD ) : Rp. 70.000 ( gratis ongkos kirim ) - http://www.jualanbuku.com/?p=4 3. DVD Video Budaya Bali tahun 1930an ( 2 DVD ) : Rp. 100.000 ( gratis ongkos kirim ) - http://www.jualanbuku.com/?p=13 4. DVD Dustin Baby Language ( 2 DVD ) : Rp. 70.000 ( gratis ongkos kirim ) - http://www.jualanbuku.com/?p=15 5. DVD Tutorial Trading + Anthony robin audio bonus (1DVD + 1 CD) : Rp. 70.000 ( gratis ongkos kirim ) - http://www.jualanbuku.com/?p=16 --- Take the first step in faith you dont have to see the whole staircase just take the first step Dr. Martin Luther King Jr - Admin Jualanbuku.com mobile:+62 815 7950013 eMail: [EMAIL PROTECTED] web: www.jualanbuku.com - Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS French govt to honor journalist Goenawan
http://www.thejakartapost.com/detailtoplatest.asp?fileid=20070624213816irec=0 French govt to honor journalist Goenawan JAKARTA (JP):The French government will honor prominent Indonesian journalist and noted poet and writer Goenawan Mohamad with the Chevalier dans L'ordre des Arts et des Lettres award. The French Embassy in Jakarta announced Ambassador Catherine Boivineau will present the award to Goenawan on Monday, in a ceremony at the ambassador's residence in South Jakarta. Goenawan, the former chief editor of Tempo news magazine, received the prestigious Professor A. Teeuw award from the Netherlands in 1993. That same year, Goenawan -- who will turn 66 next month --was selected for a Nieman Fellowship to study at Harvard University in the United States. For his exemplary journalistic work, the Stanley Foundation's publication, World Press Review, selected Goenawan as International Editor of the Year in 1999. The honor, according to the Review, goes to an editor working outside the U.S., who displays courage and leadership in advancing press freedom and human rights, as well as boosting excellence in journalism. It is a tradition for France to honor artists, writers, journalists and activists from all over the world every year. Last week, Ambassador Boivineau presented the same award to Jakarta Paris Forum executive Winarsih Arifin for his efforts to enhance ties between the two countries. Other Indonesians who have been honored by France over the years include singer Anggun, academic Ida Sundari Husen, Culture and Tourism Ministry secretary-general Sapta Nirwandar and a former chief editor of The Jakarta Post, Raymond Toruan [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Terorisme Tak Terkait Ajaran Agama
Refleksi: Apakah Amrosi cs yang telah dihukum bukan karena perbuatan teror? Apakah ucapan-ucapan mereka bertiak di pengadilan tidak dikaitkan dengan agama? Sama halnya dengan perbuatan Laskar Jihad Sunnah Wal Jamaah, MMI. FPI etc yang main hantam kromo tidak ada kaitan dengan agama, tetapi berlambang saytan bin iblis? Kalau apa yang diteriakan mencemarkan agama mengapa tidak ditegur atau dilarang? http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/25/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Terorisme Tak Terkait Ajaran Agama Asumsi bahwa terorisme sepenuhnya merupakan fenomena agama, sudah tidak bisa dipertahankan. Demikian juga pandangan seolah-olah agama adalah pendorong terorisme, harus dikritik. Sebab, tidak semua fenomena kekerasan dan praktik intoleransi merupakan persoalan agama, melainkan sebagian besar persoalan politik. Demikian Muslim Abdurrahman, cendikiawan Muslim dari Muhammadiyah, dalam peluncuran hasil survei nasional tentang Terorisme, Pesantren dan Toleransi Agama: Perspektif Kaum Muslim Indonesia. Survei ini merupakan hasil kerja sama The Wahid Institute dengan Indo Barometer, yang diluncurkan, Kamis (21/6) pekan lalu. Muslim mengatakan, persoalan paling penting dikaji saat ini bukan soal peran agama dalam memicu terorisme, tapi sejauh mana aparat keamanan dapat memotong aliran logistik kelompok terorisme. Saya pikir pendekatan keamanan (security approach) oleh aparat Densus 88 untuk membasmi jaringan terorisme adalah lebih penting ketimbang membicarakan agama di pesantren, kata Muslim yang didampingi oleh Direktur The Wahid Institute, Yenny Zannuba Wahid. Sebab, menurut dia, seseorang yang mempelajari ayat-ayat di pesantren tidak otomatis akan menjadi teroris. Dalam survei nasional Islam dan Terorisme, yang dilaksanakan bulan Mei 2007 terhadap 1.047 responden beragama Islam di 33 provinsi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas umat Islam masih merasa terorisme sebagai ancaman nyata bagi Indonesia. Mayoritas responden, yakni sebesar 53,8 persen, setuju bahwa terorisme berupa bom masih merupakan ancaman di Indonesia, ungkap Mohamad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer. Mayoritas komunitas Muslim sendiri menyatakan, ajaran Islam tidak membolehkan terorisme, kekerasan, bersikap keras terhadap orang beragama lain, atau bahkan memerangi kemaksiatan dengan kekerasan. Ini tercermin dari pandangan mayoritas responden, yakni 71,8 persen, tidak setuju bahwa terorisme ada hubungannya dengan agama tertentu. Namun, ada persentase kecil umat Islam yang menyetujuinya. Ini menunjukkan ada orang- orang yang berpotensi direkrut sebagai pelaku kekerasan atas nama agama, baik milisi agama maupun teroris, karena pandangan keagamaan mereka yang membolehkan kekerasan, kata Qodari. Survei lebih jauh menunjukkan, mayoritas umat Islam berpendapat bahwa sikap keras terhadap agama lain tidak akan menguntungkan Islam. Sebanyak 96,2 persen responden tidak setuju bahwa ajaran Islam mengajarkan sikap keras pada orang non-Islam. Dari survei itu, kata Muslim Abdurrahman, terbukti bahwa secara mainstream, umat Islam tetap berwatak baik dan toleran. Terorisme sebagian adalah masalah politik, kata mantan pengurus PP Muhammadiyah tersebut. Diungkapkan, setelah Perang Afghanistan berakhir, terjadi domestifikasi jihad. Mantan pejuang jihad yang tidak lagi berperang di Afghan, menyebar ke sejumlah wilayah seperti Mindanao, Malaysia, hingga Indonesia. Mereka mencari-cari tempat untuk mendomestifikasikan pengaruh jihad tersebut. Muslim mengatakan, apabila terorisme adalah benar-benar persoalan agama, seharusnya terorisme bisa diluruskan dengan paham agama pula. Tetapi ternyata hal itu tidak mudah dilakukan. Ada cluster-cluster jihad yang tidak bisa dijangkau semua orang. Persoalan yang lebih penting lagi, Jamaah Islamiyah (JI) bukan fenomena di Indonesia, tetapi merupakan bagian dari sisa-sisa perang Afghan. JI, misalnya, disebutkan membikin 12 pesantren di Indonesia. Tetapi, santri-santrinya sama sekali tidak diketahui oleh organisasi-organisasi Islam mainstream seperti NU dan Muhammadiyah. Tahu-tahu saja Densus 88 nangkapin orang-orang seperti Abu Dujana, kata Muslim. [SP/Elly Burhaini Faizal] Last modified: 25/6/07 [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Perlindungan TKI Rentan
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/25/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Perlindungan TKI Rentan Oleh Fathullah Tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri selama ini sering dijadikan objek perdagangan manusia. TKI mengalami kerja paksa, jadi korban kekerasan, pemerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Simak kasus yang baru saja dialami dua TKI kita di AS, Samirah dan Enung, yang menjadi korban penyiksaan majikan mereka Varsha Mahender (35) dan suaminya Murlidhar Sabhnani (51), sehingga terpaksa dirawat di Nassau University Medical Center di Long Island, New York. Sebelumnya, kasus serupa dialami salah seorang TKI wanita asal Medan, Martini (33). Belum lama ia terpaksa pulang dari tempat bekerjanya di Hong Kong ke kampung halamannya dalam keadaan menderita lumpuh. Peristiwa tragis juga dialami Rustini, TKI yang dikirim bekerja di Yordania. Karena tak kuat menghadapi tekanan stres, ia nekat terjun dari tempat penampungan. Tragedi yang tak kalah memprihatinkan juga dialami kurang lebih 400 TKI/TKW yang diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan di Arab Saudi. Kini mereka tertahan di barak penampungan yang mirip penjara di Riyadh. Di antara korban TKI di Arab Saudi itu adalah Shinta Marlina Reza (20), TKI asal Cianjur, yang nasibnya terkatung-katung selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir setelah disiksa oleh majikannya di Arab Saudi hingga cacat tangan kanan dan buta kedua matanya. Selain Shinta, ada juga Ratna binti Marzuki (40), TKW asal Sukabumi yang melarikan diri dari tempat penampungan dan mengungkapkan adanya kasus penyekapan TKI tersebut. Demikian pula yang kini dialami oleh 54 orang TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia. Belum lagi kasus-kasus TKI yang terjadi pada saat ia pulang ke daerah asal. Dalam perjalanannya sering menghadapi berbagai permasalahan keamanan, di antaranya penipuan, pemerasan, pembiusan, dan bahkan sampai pada pencelakaan dirinya. Tidak Berfungsi Dengan sederetan kasus yang terus terjadi itu memperlihatkan betapa lemahnya posisi dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah Indonesia yang menurut Pembukaan UUD 1945 berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, termasuk TKI di luar negeri, sering tidak berfungsi optimal melindungi TKI, bahkan terkesan mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional tersebut. Dengan dibentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdasarkan Perpres No 81 Tahun 2006 yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penempatan dan perlindungan TKI, agaknya sedikit memberi harapan dan kejelasan, terutama dalam perlindungan TKI yang lebih baik dan lebih terjamin hak asasi dan martabatnya. Apakah lembaga BNP2TKI yang baru dibentuk ini dalam kenyataannya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, sepenuhnya bergantung pada lembaga itu sendiri dan dukungan semua pihak yang terkait, serta perangkat kebijakan yang memberi kewenangan lembaga tersebut. Berdasakan definisinya, perlindungan TKI menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Sedangkan berkaitan dengan tugas perlindungan TKI yang khusus ditugaskan kepada BNP2TKI sebagaimana disebutkan dalam Perpres No 81 Tahun 2006 adalah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan, selama penempatan, sampai dengan pemulangan. Beberapa Catatan Berdasarkan pengamatan yang dilakukan berbagai pihak, dalam hal ini penulis sendiri dari Tim CIDES mencatat beberapa permasalahan mendasar terkait dengan perlindungan TKI yang ada selama ini. Pertama, pemerintah melalui aparat terkait di luar negeri selama ini secara diplomatik belum siap untuk melindungi para TKI yang menghadapi permasalahan. Kekurangsiapan itu disebabkan terbatasnya keahlian dan keterampilan mereka untuk melakukan pembelaan hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang dibutuhkan oleh para TKI tersebut. Pada umumnya para diplomat tidak menguasai sistem hukum dan HAM tentang perlindungan buruh, termasuk tata cara beracaranya yang berlaku di negara setempat. Contoh kasus, misalnya sistem hukum di Arab Saudi yang tidak mengakui HAM yang berlaku universal. Bahkan dalam pandangan dan tradisi mereka, para TKI/TKW kita di sana dianggap budak-budak belian, sehingga rawan terjadi perkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, dan pelanggaran HAM lainnya. Kedua, permasalahan mendasar lainnya dalam perlindungan TKI di luar negeri juga dihadapkan pada masalah kurang atau tidak adanya kedisiplinan dan pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh
CiKEAS si dipo kena sambat,kena Tulah Tanteh Moslim
SI DIPO KENA SAMBAT,KENA TULAH! tanteh moslim 25 juni 2007,senin Apa yang Ito kenali sebagai 'batak' tentu akan jauh berbeda dengan apa yang dikenali oleh orang lain, bahkan walaupun kedua-duanya sama- sama orang Batak. Apakah 'Batak'nya Ito Ros sama dengan Bataknya Bapak saya? Samakah itu dengan Batak yang diajarkan bapak saya kepada saya? Bisakah Ito menyangkal ini? Jadi, jangan terlalu sibuk mencari-cari siapa yang lebih mengenal Batak: Ito atau saya. salam Dipo Siahaan Komentaranku, Hehehe,Bang,daku kenal Batak ituh Raja maling di terminal, tukang renten ampe Kalimantan Bikin abis anjing anjing di Tangerangan. Dan opportunist di pemerentahan!! Hehehe,baharu hajah,daku menunglis Tentang si Ruyandi Hutasoit, calon Firaon taon 2000. Kini di Pakpahan, siahaan lagih sengitan. Kerna memenuhin pameoh di pasaran. JINGKALAO BATAK NGUMPUL PASTILAH TENGKARAN, CANGKAR CANGKARAN. Baek di Terminal maokpun di gorejah atawa Lapo tuak. Hehehe,tatapi kulantaran merekah menghujat Tanteh Moslim. Mangka si dipo inih,kena TULAH,KE SAMBAT SENDIRI. Sakhingga batak batak saling cangkaran. Sakmodel di bawah inih. Ah, banyak sekali salah paham terkait dengan tulisan saya. Aneh sekali. Saya dibuat seakan-akan menjadi tidak mencintai daerah saya sendiri. Ada lagi yang menulis seakan-akan saya orang yang sangat fanatik dan tidak bisa tahan pada perbedaan pendapat. Semua sibuk memberikan kesimpulan masing-masing, dan tidak ada satu pun yang benar-benar membaca dengan baik. Terserahlah, saya tidak punya waktu untuk menanggapi semuanya. Ini adalah tanggapan terakhir saya. Kalau masih ada yang ingin melanjutkan, silahkan. Serikat Indonesia menulis bahwa saya tidak menghargai perbedaan pendapat. Begini kutipan tulisannya: Lho saya itu mengomentari tulisan anda, kok bawa2 si Mus. Anda menekankan kata mencela Indonesia seolah sesuatu perbuatan yang buruk. Padahal cela, kritik, ejek, itu bisa juga bermanfaat. Benar tidaknya suatu celaan bisa didiskusikan. Itu yang anda tidak lakukan. Dan sayangnya bangsa ini adalah bangsa yang tercela, menjadikan celaan terhadap RI adalah pil pahit yang kita orang Indonesia harus menelannya setiap saat. Kalo anda tidak mau dicela, ya perbaiki dong. Jadi jelas tuduhan anda terhadap Mus sebagai tukang cela hanyalah manifestasi kejijikan anda terhadap Mus. Buka niat luhur untuk berdiskusi. Terbukti dengan tulisan yg sangat subyektif untuk mem-ban Mus. Apa anda sedang tinggal di surga, bisa main depak orang yang ga sejalan? Jika di komplek rumah saya ada orang yg sangat menyebalkan, apa boleh saya ban dari komplek? Dasar ORBA Inilah contoh orang yang tidak membaca dengan baik, dan belum apa- apa sudah mencap orang ORBA. Tulisan awal saya memang untuk menyerang si Mus. Jadi, tentunya tidak aneh kalau saya ingin mengembalikan topik diskusi ke arah itu. Anda mengomentari tulisan saya yang sedang mengomentari si Mus. Lah kok tiba-tiba anda melarang saya untuk membawa-bawa si Mus? Memang anda pikir saya sedang bicara tentang apa sebelumnya? Capeee deh!! Baca yang bener ya mas. Sekali lagi saya tegaskan, kemarin saya tidak sedang berdiskusi tentang suku Batak, dan juga sama sekali tidak ada kata-kata saya bahwa saya tidak suka pada orang yang mencela-cela Indonesia. Bukankah saya sendiri sudah menuliskan: salah satu sifat buruk orang Indonesia adalah tidak pernah membaca dengan benar. Saya jadi ingin tahu: kata-kata itu kritikan/celaan terhadap Indonesia atau bukan? Kalau saya tidak suka celaan/kritikan, untuk apa saya mengatakan hal seperti itu? Saya tidak berniat memberikan penjelasan tentang si Mus. Saya pikir penjelasan paling baik adalah kalau anda mengikuti sendiri sepak terjang ilmuwan gadungan itu. Itulah sebabnya saya menyarankan si Serikat Indonesia untuk benar-benar membaca tulisan-tulisan Mus (Mus dari Muslihat). Untuk Ito Ros, Terima kasih karena sudah mengingatkan tentang kekayaan tanah Batak. Saya mungkin salah karena mengatakan tanah Batak tidak kaya. Tapi saya jadi ingin tahu apakah komentar saya yang dibawah ini salah: Saya pikir kebanyakan orang batak akan mengakui: orang batak menjadi berhasil ketika mereka telah merantau keluar dari kampung halamannya. Sekaya-kayanya tanah Batak yang dibangga-banggakan itu, sebagian besar penghuninya akan pergi merantau begitu ada kesempatan yang tiba. Beberapa orang di antaranya memilih untuk tidak kembali, walaupun ada kesempatan yang tiba. Tanya kenapa? Lagipula, perbandingan yang saya berikan adalah tanah Papua, tanah Aceh, Riau, dan Kalimantan, yang memang kaya dengan hasil tambang. Tentu saja tanah Batak tidak sekaya tanah-tanah yang saya sebutkan. Hasil tambang yang ditemukan di situ tidak sebanyak di tanah-tanah tersebut. Eits, jangan salah. Saya cinta kampung halaman saya. Dan kata siapa saya tidak pernah pulang kampung? Ito Ros dan aku berbicara setahun yang lalu, dan tentu saja kondisi berubah bukan? Selama setahun terakhir, aku sudah pulang
CiKEAS VISI PDS DARI TUHAN ATAWA AMBISI?
VISI PDS DARI TUHAN ATAWA AMBISI? 25 juni 2007,Senin Melalui hubungan baik dengan Pemimpin Redaksi Jemaat Indonesia pada saat itu Bapak Ben Sitompul yang sering meliput kegiatan - kegiatan kelompok anak muda tersebut, dimintakanlah Pak Ben untuk menghubungi Pak Ruyandi Hutasoit, lalu dikatakannya ; bisa saja namun Pak Ruyandi tidak suka bicara masalah politik, karena sudah pernah partai besar yang mau mencalonkan beliau menjadi calon jadi, namun ditolaknya, dengan sederhana para pemuda tersebut menjawab kalau memang ini rencana Tuhan pasti terjadi kalau tidak yah berarti belum waktunya Tuhan, pokoknya diundang dan nanti kita lihat saja hasilnya. KOMENTARANKU, Hehehe,jingkalao ide ide ituh dari Tuhan? PASTI TERJADI? Dasar urang Karesten Sedeng. Apah apah dari Tuhan Yahweh?? Sementara PDS cuman dipenuhin para opportunist hajah!! INIH YANG MEMBUAT NAMA TUHAN,CANGCAT TERCELAH!! AMBISI DITEMPELIN KEHENDAK TUNGHAN!! Hehehe, judul ituh diungkap oleh si Tewu,bukan si Tiwul. Yang jadi gongnyah Royandi hutaSoit, YANG PUNYAK AMBISI JADI PRESIDEN TAON 2000? Pinter jugak anak anak Batak inih,memangke Sentimen ugamak, Buat MENGKATROL DIRINYAH DARI YAYASAN DULOS, Yang dipenuhin batak batak opportunist buat masup jenjang pulitik busuk. Tewu bermaen katah, APAH BENER ENGGAK ADA ANAK TUHAN, YANG BISAK DIPERCAYAH DALEM KANCAH PERPULITIKAN? Hehehe,emangnyah menungrut eluh, ADA??? DAN KEBUKTIAN JUGAKLAH BAHUWA PDS-PUN DIPENUHIN BAJINGAN YANG MENUNGGANGIN PARTAE SENTIMEN UGAMAK Buat mendudukin jabatan jabatan pemerentahan, YANG CUMAN BUAT MENGGENDUTIN DIRINYAH SENDIRI.
CiKEAS Re: Terorisme Tak Terkait Ajaran Agama
Betul secara umum terorisme tidak terkait ajaran agama. Begitu banyaknya macam bentuk terorisme, seperti terorisme kelompok penyelundup Heroine, Morfine, dll. Tetapi juga ada terorisme yang didorong oleh kepercayaan agamanya, misalnya terorisme Sikh, terorisme penganut Shinto, terorisme penganut Kristen-Katolik, dan yang paling populer sekarang adalah TERORISME JIHAD ISLAM. Dunia terpaksa membentuk kubu anti-teror Jihad Islam karena kelompok teror yang satu ini disponsori oleh beberapa negara Islam yang kemudian disebarkan keseluruh dunia untuk memusnahkan mereka yang non-Islam. Dalam hal ini adalah tugas dan kesadaran semua umat Islam untuk membasminya bukan malah mendukungnya karena masa depan umat Islam sangat tergantung keberhasilannya dalam membasmi terorisme terutama tentunya dalam kaitannya dengan ajaran2 Islam yang mendorong umatnya untuk mengejar pahala melalui teror2 ini. Ny. Muslim binti Muskitawati. --- In CIKEAS@yahoogroups.com, Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: Refleksi: Apakah Amrosi cs yang telah dihukum bukan karena perbuatan teror? Apakah ucapan-ucapan mereka bertiak di pengadilan tidak dikaitkan dengan agama? Sama halnya dengan perbuatan Laskar Jihad Sunnah Wal Jamaah, MMI. FPI etc yang main hantam kromo tidak ada kaitan dengan agama, tetapi berlambang saytan bin iblis? Kalau apa yang diteriakan mencemarkan agama mengapa tidak ditegur atau dilarang? http://www.suarapembaruan.com/News/2007/06/25/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Terorisme Tak Terkait Ajaran Agama Asumsi bahwa terorisme sepenuhnya merupakan fenomena agama, sudah tidak bisa dipertahankan. Demikian juga pandangan seolah-olah agama adalah pendorong terorisme, harus dikritik. Sebab, tidak semua fenomena kekerasan dan praktik intoleransi merupakan persoalan agama, melainkan sebagian besar persoalan politik. Demikian Muslim Abdurrahman, cendikiawan Muslim dari Muhammadiyah, dalam peluncuran hasil survei nasional tentang Terorisme, Pesantren dan Toleransi Agama: Perspektif Kaum Muslim Indonesia. Survei ini merupakan hasil kerja sama The Wahid Institute dengan Indo Barometer, yang diluncurkan, Kamis (21/6) pekan lalu. Muslim mengatakan, persoalan paling penting dikaji saat ini bukan soal peran agama dalam memicu terorisme, tapi sejauh mana aparat keamanan dapat memotong aliran logistik kelompok terorisme. Saya pikir pendekatan keamanan (security approach) oleh aparat Densus 88 untuk membasmi jaringan terorisme adalah lebih penting ketimbang membicarakan agama di pesantren, kata Muslim yang didampingi oleh Direktur The Wahid Institute, Yenny Zannuba Wahid. Sebab, menurut dia, seseorang yang mempelajari ayat-ayat di pesantren tidak otomatis akan menjadi teroris. Dalam survei nasional Islam dan Terorisme, yang dilaksanakan bulan Mei 2007 terhadap 1.047 responden beragama Islam di 33 provinsi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas umat Islam masih merasa terorisme sebagai ancaman nyata bagi Indonesia. Mayoritas responden, yakni sebesar 53,8 persen, setuju bahwa terorisme berupa bom masih merupakan ancaman di Indonesia, ungkap Mohamad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer. Mayoritas komunitas Muslim sendiri menyatakan, ajaran Islam tidak membolehkan terorisme, kekerasan, bersikap keras terhadap orang beragama lain, atau bahkan memerangi kemaksiatan dengan kekerasan. Ini tercermin dari pandangan mayoritas responden, yakni 71,8 persen, tidak setuju bahwa terorisme ada hubungannya dengan agama tertentu. Namun, ada persentase kecil umat Islam yang menyetujuinya. Ini menunjukkan ada orang- orang yang berpotensi direkrut sebagai pelaku kekerasan atas nama agama, baik milisi agama maupun teroris, karena pandangan keagamaan mereka yang membolehkan kekerasan, kata Qodari. Survei lebih jauh menunjukkan, mayoritas umat Islam berpendapat bahwa sikap keras terhadap agama lain tidak akan menguntungkan Islam. Sebanyak 96,2 persen responden tidak setuju bahwa ajaran Islam mengajarkan sikap keras pada orang non-Islam. Dari survei itu, kata Muslim Abdurrahman, terbukti bahwa secara mainstream, umat Islam tetap berwatak baik dan toleran. Terorisme sebagian adalah masalah politik, kata mantan pengurus PP Muhammadiyah tersebut. Diungkapkan, setelah Perang Afghanistan berakhir, terjadi domestifikasi jihad. Mantan pejuang jihad yang tidak lagi berperang di Afghan, menyebar ke sejumlah wilayah seperti Mindanao, Malaysia, hingga Indonesia. Mereka mencari-cari tempat untuk mendomestifikasikan pengaruh jihad tersebut. Muslim mengatakan, apabila terorisme adalah benar-benar persoalan agama, seharusnya terorisme bisa diluruskan dengan paham agama pula. Tetapi ternyata hal itu tidak mudah dilakukan. Ada cluster-cluster jihad yang tidak bisa dijangkau semua orang. Persoalan yang lebih penting lagi, Jamaah Islamiyah (JI) bukan fenomena di Indonesia, tetapi merupakan bagian dari sisa-sisa perang Afghan. JI, misalnya, disebutkan membikin 12 pesantren di Indonesia. Tetapi, santri-santrinya sama sekali
CiKEAS Orang Indonesia Baru Ada Setelah 1945 !
Orang Indonesia Baru Ada Setelah 1945 ! Budi P [EMAIL PROTECTED] wrote: Dulu juga orang Indonesia pada nyembah pohon toge dan batu besar :) Emangnya yg ada skrg bukan orang Indonesia ya ? Stupid !!! Sejak berdirinya negara Indonesia 1945, berlaku Pancasila yang menyembah Tuhan bukan pohon Toge !!! Apa ada referensinya bahwa orang Indonesia pernah menyembah pohon toge??? Apa ada referensinya bahwa Pancasila itu termasuk menyembah pohon toge??? Yang sekarang itu memang ada orang Indonesia, tapi dulu enggak pernah ada orang Indonesia. Dulu enggak ada orang Indonesia, yang ada adalah orang Majapahit, orang Sriwijaya, dll. Orang Indonesia baru dikenal setelah 1945. Dulu ada orang Palestina dan mereka menyembah dewa Philistine, sekarang karena mereka menyembah Yahwe maka mereka dinamakan orang Yahudi. Tetapi ada orang Arab yang datang numpang kerja di tanah yang sekarang ini dinamakan Israel dan mereka menamakan diri Arab Palestina, dan mereka sama sekali bukan orang Palestina karena mereka tidak menyembah dewa philistine dan juga berasal dari Mesir. Arab Palestine mencatut nama Palestine membangun negara Palestina yang sama sekali beda dan tidak ada hubungannya dengan negara Palestina. Orang Palestina yang asel itu adalah orang Yahudi sekarang, karena dulu mereka menyembah dewa2 Philistine sehingga mereka dinamakan orang Palestina, tetapi karena kemudian mereka beralih menyembah Yahwe maka mereka dinamakan orang Yahudi. Beda dengan orang Arab, dulunya menyembah dewa Al-Lhat, baru kemudian mereka menyembah Allah. Jadi orang Arab bukanlah orang Palestina, juga orang Arab bukanlah orang Yahudi, karena orang Arab yang menyembah dewa Al-Lhat dinamakan Bedouin, sedangkan orang Arab yang menyembah Allah dinamakan Muslim Arab. Jadi jelas, wilayah Palestina dulu ataupun Israel sekarang yang membentang hingga ke Jordania, Syria, Libanon, dalam sejarahnya belum pernah ada kerajaan2 Arab pada mulanya dizaman dulu. Kerajaan Arab baru mulai masuk menjajah wilayah2 ini setelah tahun 700-an, sedangkan jauh sebelumnya wilayah ini diduduki oleh orang2 yang sekarang dinamakan orang Yahudi. Bahkan kerajaan2 terkenal seperti Kerajaan Sulaiman yang juga tercatat dalam AlQuran, terbukti bukanlah kerajaan Arab dan bukan beragama Islam. Oleh karena itu sangatlah amoral semua khotbah2 maupun ajaran2 Islam yang disebarkan melalui khotbah2 dimesjid yang berbohong atau membohongi umatnya dengan menyatakan kepada umatnya bahwa wilayah2 di Timur Tengah ini dulunya milik Islam. Kita serahkan semuanya kepada pembaca untuk membuktikannya pernyataan mana yang benar dan pernyataan mana yang bohong, karena pada dasarnya AlTakya memang mengajarkan umat untuk berani membohongi umat yang bukan Islam, sehingga untuk mengupas kebenaran sebenarnya tidak mungkin kita menggunakan AlQuran melalui AlTakya-nya ini. Dunia dan juga PBB tidak buta sejarah, itulah sebabnya negara Israel mendapat pengakuan dunia tapi tidak diakui oleh Hammas yang mewakili Arab Palestina (tidak diakui dunia). Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Hong Kong's police force is a handover bright spot
http://www.iht.com/articles/2007/06/24/europe/hkpolice.php A woman asking directions in Wanchai. By maintaining a highly visible street presence, the police in Hong Kong have built community ties and reduced crime. (Daniel J. Groshong/Tayo Photo Group for the IHT) Hong Kong's police force is a handover bright spot By Donald Greenlees Sunday, June 24, 2007 HONG KONG: When Tang King-shing, Hong Kong's commissioner of police, graduated from police training school in the mid-1970s, there was a quaint British tradition here called trooping the duck. Its origins are a little obscure and had something to do with a temperamental drill sergeant and the quality of the police parades. But part of the ceremony involved kissing a live duck on the beak before formal dinners in the school's mess, an act that Tang, like all new inspectors, performed. Recently, the commissioner was invited back to his old mess as a guest and discovered that this peculiar tradition from the days of British colonial rule persisted. But there was a difference. When they dined me in at the mess, they still trooped the duck, Tang said in an interview. But it is now a plastic one because of the bird flu problem. In the 10 years since the end of British rule, the Hong Kong Police Force has undergone some very visible changes, not least the dwindling number of foreigners in its ranks. But it is a Chinese police force that clings to an odd mix of British customs. Tang's police band still plays the bagpipes. This combination of Chinese with distinctly British policing characteristics has been one of the keys to the undoubted success of the institution. It has long been one of Hong Kong's great advertisements that law enforcement and the justice system can be counted on to be both effective and impartial. The 27,500-strong police force is widely regarded as one of the least corrupt and most professional in the world. At the same time, the crime rate for such a large metropolitan area is very low by world standards. A city whose thriving film industry has won laurels for bloody crime thrillers, including the forerunner to the recent Hollywood hit The Departed, had a murder rate one-tenth that of New York in 2005. Other crime trends are equally benign. In 2005, Hong Kong recorded 1,137 overall cases of crime per 100,000 people. The comparable figure for New York was 2,675; in London it was a staggering 13,091. The success of law enforcement here is often regarded as one of the most important legacies of British rule. At one time, the police force was steeped in British tradition and British methods of policing. Its senior ranks were dotted with foreign officers, almost all of whom were British. Two years before the return to Chinese rule on July 1, 1997, there were 756 overseas officers in the force, accounting for about a third of the senior ranks. But as part of the preparations for the handover, Hong Kong stopped hiring overseas officers in 1994 and began a process of localizing employment in law enforcement agencies. When the Royal prefix was dropped from the title of the Hong Kong Police Force, some critics feared standards might slip too. There were also worries that Hong Kong could lose some of its independence in law enforcement to the mainland. Expatriate police officers started to leave, creating a gap in some specialized skills. The number of foreign officers in the force is now down to about 250. That has certainly meant some changes to the way the force operates, say analysts, but the impact on the quality of policing has been relatively small. It used to be a British mind-set, now it is a Chinese mind-set, said Steve Vickers, a former senior superintendent who started his own risk consultancy in Hong Kong after 18 years in the police force. He said that before 1997 police officers could work very independently on some sensitive cases, like undercover operations against organized crime gangs. Now it's very much top down, Vickers said. But he added, It remains one of the most effective law enforcement agencies anywhere. If public confidence is a yardstick of performance, the Hong Kong Police Force has been doing something right since the end of British rule. A survey conducted this year by the University of Hong Kong shows that 80 percent of people here had a very positive or quite positive view of the police. Over the past 10 years, those holding a very positive view of the police rose to 20.1 percent from 4.7 percent. By contrast, a survey of New Yorkers in 2001 found that 59 percent approved of the performance of the New York Police Department. Approval was especially low among ethnic minorities. The popularity of the Hong Kong police is a big achievement for a force that until the mid-1970s was regarded as one of the most corrupt in Asia. The force that Tang, the commissioner, joined in 1976 had been implicated in everything from protection of prostitution
CiKEAS An honor worth defending
http://www.iht.com/articles/2007/06/25/opinion/edali.php An honor worth defending By Ayaan Hirsi Ali Monday, June 25, 2007 WASHINGTON: Imagine if a crowd of Englishmen marched in London carrying effigies of Muhammad, peace be upon him, stacks of the Koran, miniatures of the Kaaba in Mecca and Saudi flags. Imagine if they then built a bonfire and hurled the items one at a time into that fire screaming Long Live the Queen! each time the flames shot up. This would be the equivalent of what hardline Muslim students did in the eastern Pakistani city of Multan, to take just one example, when they burned effigies this week of Queen Elizabeth II and Salman Rushdie, chanting Kill him! Kill him! in response to his recently bestowed knighthood. Such raging crowds, of course, rarely appear in the modern West (unless as soccer hooligans). But they have become a common site across the Muslim world every time a pope, some cartoonist or, now, the British queen, step over some line in the sand drawn by the forces of intolerance. An ever growing number of Muslims worldwide feel that they are engaged in a life-and-death struggle with the West for power, for territory, for limited resources and ideas. As with all wars, symbols are important. But this is especially true in the Muslim mind which is governed by a rigid code of honor and shame. In this context symbols are not just images, but a matter of life and death. He who stands by and watches as his symbols are trashed has lost his honor. The honor-and-shame code affects all Muslim societies from top to bottom - family, tribe and the Umma, or the Muslim nation. An insider who breaches this code, which is Salman Rushdie's great crime, must be put to death. He shamed Muslims in two very serious ways: He left Islam, and he insulted Islam's infallible founder. The queen, in this view, added insult to injury by honoring him - a slap in the face of 1.5 billion Muslims. In the tribal mindset - and Islam is a tribal religion and political movement combined - if one's icons are destroyed without consequence then one has essentially surrendered. Westerners have too often shrugged their shoulders at the trashing of their icons - such as when the queen is burned in effigy - by the foot soldiers of tribal barbarism. This perceived weakness makes the foes of the West more ferocious and helps recruit more jihadists. Instead the West should join together to vigoroulsy defend its symbols and civilization that, with all its flaws, still offers the best life to the most people. Strident demands for apologies from power holders should be met with stoicism. Not one inch should be given. Governments like that of Pakistan, which encourage and even stoke the flames, ought to be brought to account instead of coddled. The United States and Britain ought to demand that Pakistan's religious affairs minister, Mohammed Ijaz ul-Haq, resign for saying, in the Pakistani Parliament: The West is accusing Muslims of extremism and terrorism. If someone exploded a bomb on his body he would be right to do so unless the British government apologizes and withdraws the 'sir' title. With this episode involving Sir Salman, the Nigerian playwright Wole Soyinka is absolutely right: It is a fatal mistake for the West to let the forces of intolerance define the territory of insult. The West must stand its ground. By knighting Salman Rushdie, the queen has honored the freedom of conscience and creativity cherished in the West, making her a symbol of the essence of our way of life. Ayaan Hirsi Ali, a Somali emigrant and former member of the Dutch parliament, is an outspoken defender of women's rights in Islamic societies. Distributed by Tribune Media Services. Copyright © 2007 The International Herald Tribune | www.iht.com [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Menangis Kepentingan Pribadi Berbeda Menangis Kepentingan Politik !!!
Menangis Kepentingan Pribadi Berbeda Menangis Kepentingan Politik !!! wirajhana eka [EMAIL PROTECTED] wrote: Mhh.cuma bisa menangis dan berjanji? Anak saya usia 6 tahun pun bisa menangis mendengarkan cerita sedih... MASALAH ini sudah LEBIH dari SATU TAHUN...kemana aja anda Bapak Presiden Republik Indonesia? Beda dong, kalo anak anda menangis pasti untuk menarik perhatian dalam meminta atau mengharapkan diberi sesuatu yang tidak dimilikinya dan tidak wajib diperolehnya !! Kalo Presiden sampe menangis, artinya dia malah berusaha menarik perhatian masyarakat dalam rangka memberi sesuatu yang bukan miliknya dan seharusnya memang menjadi kewajibannya untuk diberikan tapi dilalaikannya !! Kesimpulannya, anak anda menangis terkait kepentingan pribadi, tapi presiden menangis terkait kepentingan politiknya !! Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Partnership Cari Donasi Untuk KPU
Refleksi: Untuk Pemilu tidak punya biaya dan harus cari bantuan? Partnership Cari Donasi Untuk KPU Senin, 25 Juni 2007 | 23:01 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Eksekutif Partnership Mohammad Sobary mengatakan akan memfasilitasi pencarian dana untuk pembiayaan bantuan teknis penyelenggaran pemilihan umum bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Sobary dana itu bersumber dari donasi dalam dan luar negeri, diantaranya negara Belanda, Jepang dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Namun Sobary enggan menyebutkan angka bantuan yang akan dicarikan untuk KPU. Maaf belum bisa disebutkan, lihat dulu yang dibutuhkan KPU, ujarnya seusai penandatanganan nota kesepahaman KPU-Parnership tentang Program Dukungan bagi Peningkatan Kapasitas KPU, di Kantor KPU, Senin (25/6). Sobary menjelaskan, bentuk bantuan tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada KPU. Namun berupa bantuan teknis seperti penyediaan tenaga ahli, logistik siap pakai, pengadaan seminar, lokakarya dan riset. Dia memastikan akan memberikan pertanggungjawaban yang jujur dalam pencarian dana tersebut. Kami memiliki auditor independen kelas internasional, tegasnya. Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan, meski semua kebutuhan KPU dialokasilan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bantuan teknis Partnership masih diperlukan untuk membantu keterbatasan dana dari APBN. Dia menjamin tidak akan ada alokasi ganda untuk satu program yang dilaksanakan. Kami akan menawarkan kebutuhan program atau bantuan teknis yang kurang, jika mereka bisa, mereka bantu. Berdasarkan nota kesepahaman No. 03/SKB/KPU/Tahun 2007 antara KPU dan Partnership, sumber donasi Parnership dapat dicarikan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Partnership bertanggung jawab dalam pertanggungjawaban/akuntabilitas laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana, sementara KPU hanya sebagai penerima manfaat. Budi Saiful Haris [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Menakertrans: Tidak Benar Ada Deportasi Massal TKI di Arab Saudi
Refleksi: Tak ada asap tanpa api, kata pepatah Melayu kuno HARIAN ANALISA 26 Juni 2007 Menakertrans: Tidak Benar Ada Deportasi Massal TKI di Arab Saudi Jakarta, (Analisa) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno menegaskan tidak benar ada isu yang menyebutkan ada deportasi massal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Tidak benar ada isu mau deportasi massal dan tidak benar ada isu sejumlah 40.000 TKI (dideportasi-red), katanya sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Senin (25/6). Menurut dia, pemulangan TKI bermasalah di Arab Saudi, akan dilakukan secara bertahap sebagaimana biasanya. Erman yang baru-baru ini berkunjung ke Arab Saudi mengatakan, dalam pertemuannya dengan sejumlah pejabat Arab Saudi disepakati bahwa untuk penanganan masalah TKI diupayakan tidak ada yang bersifat deportasi massal. Artinya secara reguler bagi TKI bermasalah akan diselesaikan dan selanjutnya dipulangkan ke Indonesia dengan biaya pemulangan ditanggung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, katanya. Bagi para TKI yang dokumennya relatif bisa diputihkan maka akan diputihkan seperti masalah TKI yang overstay, dan perpanjangan izin tinggal. Selain itu, kata Menakertrans, Syuro Kerajaan Arab Saudi berencana memutuskan dan menandatangani peraturan tentang tenaga kerja dan tatalaksana rumah tangga Arab Saudi. Inti peraturan itu, katanya, bagi majikan yang menggunakan tenaga kerja asing, termasuk TKI ilegal, maka sanksinya cukup berat, baik denda maupun pidananya. Untuk itu ke depan, Indonesia perlu hati-hati dalam mengirim tenaga kerja, harus betul-betul legal, katanya. Erman juga menyebut bahwa saat ini jumlah TKI di Arab Saudi mencapai 980 ribu orang dan sebanyak 473 orang di antaranya bermasalah atau hanya 0,06 persen. Saat ini ke-473 orang TKI bermasalah itu berada di penampungan TKI di KBRI Riyadh dan mereka secara bertahap akan dipulangkan setelah berbagai urusan mereka selesai, seperti gaji yang belum dibayar. Tiap hari rata-rata 20 sampai 30 orang dipulangkan setelah permasalahan mereka diselesaikan terutama masalah gaji dan pemerintah Arab Saudi bertanggungjawab menyelesaikan masalah gaji itu, katanya. Erman menambahkan, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah membentuk one roof system atau sistem pelayanan satu atap yang juga melibatkan KBRI, Atase, dan Imigrasi Indonesia. (Ant [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Tomat Hasil Rekayasa Genetika Beraroma Mawar dan Lemon
HARIAN ANALISA Edisi Selasa, 26 Juni 2007 Tomat Hasil Rekayasa Genetika Beraroma Mawar dan Lemon Paris, (Analisa) Para peneliti Israel berhasil melakukan rekayasa genetika terhadap tomat sehingga memiliki aroma buah lemon dan bunga mawar. Tomat transgenik itu mengubah gen basil jeruk Ocimum basilicum, yang menghasilkan enzim pembuat aroma, geraniol synthase, tulis laporan Efraim Lewinsohn Newe Yaar Research Centre. Suatu kelompok beranggotakan 82 orang mencicipi buah percobaan itu dan buah yang tidak dimodifikasi. Hampir semuanya dapat mencium aroma baru seperti aroma parfum, mawar geranium dan sirih. Tomat transgenik mempunyai warna merah muda karena hanya mempunyai setengah antioksidan lycopen, dibandingkan dengan tomat konvensional. Sebagai pengimbang rendahnya kadar lycopen, tomat transgenik memiliki kadar terpenoid rawan yang tinggi, yang berguna sebagai antimikroial, pestisidal dan antifungal, sehingga tomat itu lebih tahan lama dan hanya perlu sedikit pestisida untuk pertumbuhan. Tim peneliti yakin bahwa tanaman pangan lain serta bunga yang menghasilkan karotenoid, seperti juga tomat, dapat direkayasa untuk diubah aroma maupun rasanya. Tomat pertama hasil rekayasa genetik adalah FlavrSavr, yang laris di pasar AS pada 1994. Produk tersebut memodifikasi gen yang berfungsi melunakkan, sehingga tomat bisa dibiarkan begitu saja hingga matang di ladang dan tomat itu juga lebih awet. Namun, FlavrSavr akhirnya ditarik karena penjualannya tidak memuaskan. Saat ini tak ada tomat hasil rekayasa genetika yang ditanam secara komersial di Amerika Serikat, menurut (www. gmo-compass.org), situs web yang didanai Komisi Eropa. Tomat segar transgenik belum pernah dijual di Eropa karena ada kekhawatiran mengenai lingkungan hidup dan dampak kesehatan dari makanan transgenik. (Ant/AFP) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Aksi Teror Bukan Tanggung Jawab JI
Refleksi: Kenapa baru sekarang baru mengatakan bukan tanggung jawab JI? http://www.gatra.com/artikel.php?id=105624 Abu Rusydan: Aksi Teror Bukan Tanggung Jawab JI Pemerhati gerakan Islam, Umar Abduh, menyebut Jamaah Islamiyah (JI) kini pecah jadi tiga faksi. Salah satunya faksi ideologis dengan figur sentral Abu Rusydan. Sisanya faksi moderat dengan tokoh Abu Bakar Ba`asyir, dan faksi teroris dengan pentolan Hambali. Faksi Rusydan dinilai konsisten dengan visi awal Abdullah Sungkar. Zarkasih dan Abu Dujanah yang ditangkap pekan lalu, menurut Umar Abduh, termasuk faksinya Rusydan. Mereka tidak sepakat dengan aksi pemboman di sembarang tempat atas nama jihad. Dilihat rekam jejaknya, Abu Rusydan alias Thoriquddin alias Hamzah ini terbilang otoritatif untuk menjelaskan Jamaah Islamiyah (JI) luar dalam. Ia tercatat sebagai angkatan ke-2 peserta pelatihan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan di Sadda, Pakistan. Seangkatan dengan Mukhlas, terpidana bom Bali I dan Mustafa, Ketua Mantiqi III JI sebelum Nasir Abas (angkatan ke-5). Pada April 2002, pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah, 47 tahun silam itu, disebut-sebut diangkat sebagai Pelaksana Harian Tugas Amir JI. Dua tahun kemudian, April 2004, ia ditangkap polisi. Pengadilan memvonis 3 tahun 6 bulan karena dianggap melindungi Mukhlas, pelaku bom Bali I. Kini sudah bebas. Biasanya Rusydan tidak mau gamblang bicara soal JI. Ia cermat memainkan kalimat untuk berkelit. Tapi kali ini, ia bicara lebih blak-blakan soal seluk-beluk JI, pola kepemimpinannya, serta potensi teror dari kalangan JI pasca penangkapan Abu Dujana dan Zarkasih. Berikut petikan perbincangannya dengan Asrori S. Karni dari Gatra, Selasa lalu. Penangkapan Zarkasih, selaku Amir Darurat JI, mengungkapkan bahwa JI terus melakukan regenerasi kepemimpinan. Tanggapan Anda? Kalau mau melihat sosok JI yang sesungguhnya, harus dilepaskan dulu dari isu terorisme. Bila masih dikaitkan dengan terorisme, selalu imajiner. JI yang tidak terkait dengan seluruh aksi terorisme itu hanya efektif dari 1993 sampai 1999, di bawah kepemimpinan Ustadz Abdullah Sungkar, sampai wafat. Setelah 1999, secara struktural, JI tidak wujud. Karena tidak pernah diangkat Amir pengganti Ustadz Sungkar, yang sesuai Syariat Islam dan ketentuan PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan JI). Syariat Islam tidak pernah mengenal istilah Amir Darurat dan Pelaksana Tugas Harian Amir. PUPJI juga tidak mengatur itu. Bukankah pengganti Sungkar adalah Ba`asyir? Setelah 1999, memang ada upaya beberapa anasir JI untuk mengangkat Ustadz Ba`asyir sebagai amir. Tetapi tidak pernah tercapai kesepakatan yang sesuai PUPJI dan syariat Islam. Jadi kalau Ustadz Ba`asyir menyatakan bukan Amir JI, itu betul. Sejak 1999, secara institusional, JI sudah tidak wujud. Tidak ada lagi lembaga JI. Yang ada anasir JI. Termasuk Ustadz Ba`asyir, saya, dan Hambali, itu anasir JI. Tidak ada kesepakatan dalam sebuah institusi. Mengapa JI tak bisa wujud pasca wafatnya Sungkar? Apa kesulitan mencari sosok sekaliber Sungkar? Antara lain itu. Sebab lain, tujuan dasar JI yang dikembangkan Ustadz Sungkar mulai tidak dipahami anasir JI. Salah satu pertimbangan yang penting dipahami, pada 1 Januari 1993, ketika kami memisahkan diri dari NII (Negara Islam Indonesia), alasan paling mendasar adalah bahwa kami ingin berpikir kongkrit. Kalau kita berangkat dari Negara Islam Indonesia, maka syaratnya sudah tidak terpenuhi lagi. Maka kami mencoba kembali kepada al-Jamaah al-Islamiyah, masyarakat Islami. Artinya, menanggalkan cita-cita negara Islam? Cita-cita negara Islam tidak hilang. Yang hilang adalah starting point berpikir bahwa kita masih punya negara Islam. Kalau waktu di NII kan kita masih menganut negara Islam. Dengan memisahkan diri dari NII, maka JI berpikir bahwa titik awal, starting point kita sekarang dari jamaah. Orientasi perjuangan beralih dari negara ke masyarakat? Ya betul. Titik perhatiannya pada dua bidang: pendidikan dan dakwah. Adapan agenda yang lain-lain masih kita lihat dulu, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap dakwah kita. Tapi tahun 2001 Nasir Abas mengaku dilantik sebagai Ketua Mantiqi III oleh Ba`asyir. Berarti, organisasi JI masih beroperasi? Setelah Ustadz Sungkar wafat, ada beberapa pihak yang mencoba mengangkat Ustadz Ba`asyir sebagai amir. Tapi tidak merupakan kesepakatan bulat seluruh anasir yang ada. Ketidaksepakatan itu karena faktor kapabilitas pribadi Ba`asyir atau gara-gara Ba`asyir bikin Majelis Mujahidin? Ustadz Sungkar wafat Oktober 1999. Saat itu, perpecahan anasir JI sudah muncul. Ustadz Ba`asyir jadi Amir MMI baru sepuluh bulan kemudian, 7 Agustus 2000. Jadi, ada atau tidak ada MMI tidak berpengaruh terhadap pecahnya personil-personil dalam JI. Tapi MMI itu semacam mendorong sajalah perpecahan dalam JI. Ke depan, apakah JI Anda harapan bisa kembali efektif, seperti sebelum 1999? Kalau secara pribadi, saya berharap begitu. Cuma kenyataannya berbeda. JI itu bisa wujud karena tiga
CiKEAS Presiden Cuma Tinjau Lokasi Semburan Lumpur dari Udara
http://www.gatra.com/artikel.php?id=105631 Presiden Cuma Tinjau Lokasi Semburan Lumpur dari Udara Surabaya, 26 Juni 2007 00:46 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja ke Surabaya dan Sidoarjo hanya akan meninjau lokasi semburan lumpur dari udara, meski pun banyak warga korban lumpur yang berharap dapat bertemu langsung untuk berdialog. Presiden hanya akan melakukan peninjauan langsung dengan melihat lokasi semburan dari udara, karena presiden sudah pernah melakukan peninjauan ke pengungsian pada beberapa waktu lalu, ujar Menteri PU Djoko Kirmanto di Surabaya, Senin malam (25/6). Ketua Tim Pengarah BPLS itu mengemukakan hal itu usai rapat tertutup dengan agenda mendengarkan paparan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso bersama Presiden Yudhoyono di Wisma Perwira Pangkalan Udara TNI-AL di kawasan Juanda, Surabaya, sejak pukul 19.30 WIB hingga 22.10 WIB. Saat keluar dari ruang rapat, Presiden Yudhoyono sempat berjanji akan memberikan keterangan kepada pers usai mendengar paparan dari bupati pada Senin malam (25/6), serta pimpinan Lapindo pada Selasa pagi (26/6), dan Ketua BPLS Sunarso pada Selasa siang (26/6). Djoko menambahkan, kunjungan Presiden Yudhoyono ke Surabaya dan Sidoarjo itu dilakukan setelah proses penanganan korban lumpur yang ditangani BPLS ternyata tak berjalan seperti yang diharapkan. Seperti yang banyak beredar di berita dan laporan masyarakat, ada keterlambatan proses pembayaran ganti rugi ke masyarakat, sehingga presiden memutuskan untuk datang ke Surabaya agar mendapatkan informasi dari berbagai pihak, katanya. Setelah informasi terkumpul, kata Djoko, Presiden Yudhoyono akan melakukan rapat untuk mengambil kenijakan penanganan lumpur di kawasan eksplorasi Lapindo Brantas Inc tersebut. Rombongan Presiden Yudhoyono terdiri atas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Kunjungan Presiden Yudhoyono kali ini merupakan kunjungan yang tidak dijadwalkan sebelumnya, usai menerima informasi langsung dari sejumlah perwakilan warga yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo Brantas yang datang ke kediaman Presiden Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Minggu sore (24/6). [EL, Ant] [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Korban Lumpur Akan Kembali Temui Wapres
Refleksi: Apakah Wapres punya waktu untuk bertemu? http://kontan-harian.info/index.php?action=viewid=2064module=newsmodulesrc=%40random4623257f9f87f Korban Lumpur Akan Kembali Temui Wapres Korban lumpur akan mendukung interpelasi lumpur Sidoarjo Sigit Rahardjo, Antara posted by kontan on 06/25/07 SURABAYA. Sekitar 200 Perwakilan Warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I dan perwakilan warga empat desa korban lumpur Lapindo, berangkat ke Jakarta, Ahad (24/6). Tujuan mereka kali ini sama dengan kedatangan mereka sebelumnya, yakni menemui DPR, Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Warga akan kembali mendesak pemerintah agar Lapindo Brantas Inc. segera membayar ganti rugi. Karena sudah selama dua bulan lebih, proses pembayaran ganti rugi yang amat ditunggu warga korban lumpur di Sidoarjo, tersendat-sendat alias tanpa perkembangan yang berarti. Masih banyak warga yang belum mendapat pembayaran ganti rugi. Juru Bicara Perwakilan Warga Perum TAS I, Sumitro menyatakan, warga akan mengembalikan risalah 24 April 2006 yang tak lain merupakan hasil pertemuan warga korban lumpur dengan Wapres Jusuf Kalla. Dalam risalah tersebut, warga dan Wapres sepakat akan ada pertemuan tiga pihak untuk mempercepat pembayaran ganti rugi. Pertemuan tiga pihak itu terdiri dari anak perusahaan milik Grup Bakrie, Lapindo, warga yang menjadi korban lumpur Sidoarjo, serta perbankan. Namun kenyataannya, setelah dua bulan berjalan, tidak pernah terjadi pertemuan tersebut. Selama ini hanya ada pertemuan-pertemuan antara dua pihak yang tidak menghasilkan kebijakan percepatan pembayaran ganti rugi, ungkapnya, Sabtu (23/6) di Sidoarjo. Menurut Sumitro, di Jakarta nanti, selain mengembalikan risalah ke Wapres, warga juga akan menanyakan komitmen percepatan pembayaran ganti rugi korban lumpur. Soalnya, kendati sudah ada pernyataan kesepakatan pembayaran dan data penerima, namun sampai sekarang pihak Lapindo belum juga merealisasikannya. Selain akan menemui Wapres, rombongan dari Sidoarjo itu juga akan mendatangi fraksi-fraksi di DPRRI. Tujuannya adalah untuk mendukung rencana pelaksanaan interpelasi kasus lumpur Lapindo yang diajukan sekitar 130 Anggota DPR. Warga berharap, kedatangannya kali ini akan membuat pemerintah lebih bersungguh-sungguh mempercepat proses ganti rugi korban lumpur. Selain itu, warga juga mengharapkan pemerintah lebih serius memperhatikan masalah dan penanganan korban lumpur. Mengubah tata ruangPemerintah Kabupaten Sidoarjo kabarnya sedang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kabupaten di selatan Surabaya itu. Soalnya, sejak ada semburan lumpur di Porong, sudah ada banyak perubahan tata ruang dan kegunaan areal tanah. Salah satu rencana yang akan dituangkan dalam RTRW baru adalah menghilangkan 2.500 hektare wilayah konservasi pertanian. Lalu perubahan pengembangan Kawasan Sidoarjo Baru (Kasiba), dan relokasi infrastruktur. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan menyatakan, 15.000 hektare lahan konservasi pertanian padi dan palawija di Sidoarjo dalam RTRW Sidoarjo 2003-2013, tak bisa dipertahankan lagi. Maklum, Lahan pertanian produktif seluas 650 hektare di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin terendam lumpur, papar Vino. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Wartawan Dibunuh di Puncak
http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=34612ik=2 Wartawan Dibunuh di Puncak Minggu 24 Juni 2007, Jam: 12:59:00 BOGOR (Pos Kota) - Wartawan tabloid mingguan 'Media Harapan' di Bogor, ditemukan tewas mengenaskan di Hotel Jayakarta, Kampung Ciburial Coklat RT 04/05, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jumat (22/6) malam. Tangan dan kaki diikat serta lehernya dijerat kain sprei. Penemuan mayat Ali Imron, 47, membuat geger pengunjung dan karyawan hotel. Mereka tidak menduga kalau pria yang tinggal di Kampung Pasir Putih RT 04/04, Sawangan Depok, mengalami nasib tragis. Pasalnya, saat datang ke hotel ia baik-baik saja. Informasi yang dihimpun Pos Kota, sekitar pukul 21.00, karyawati hotel, Nita, 22, berniat membuka kamar yang dihuni Ali Imron. Pasalnya, pria ini sudah lama tidak keluar kamar sehingga membuat Nita jadi curiga. Nita pun mengetuk pintu kamar hingga berkali-kali. Namun tidak juga ada jawaban. Nita kemudian menghubungi suaminya, Dedi ,25, yang juga kerja di hotel yang sama. Karena penasaran, mereka akhirnya mengintip dari jendela yang diberi teralis besi. Dilihatnya korban dalam keadaan tertelungkup dibungkus selimut. Kami jadi semakin curiga hingga melaporkan kasus ini ke polisi, kata Dedi. Menurut Nita, sejak chek in di hotel, korban sempat didatangi empat pria. Dua orang di antaranya adalah warga negara Pakistan dan lainnya warga Indonesia . Keyakinan karyawati ini kedua orang asing itu sering menginap di hotel tempatnya bekerja. Saya sangat meyakini itu, tuturnya. DATANG SEORANG DIRI Ali Imron chek in seorang diri sejak Kamis (21/6) pukul 14.25. Dia datang dengan mengendarai mobil sedan Honda Genio warna Silver B 2799 JP. Namun tak lama chek in, sekitar pukul 17.30, Ali keluar lagi. Saat korban meninggalkan kamar, satu pria datang dan menanyakan keberadaan tamunya. Ketika diberitahu Ali Imron sedang keluar kamar, pria berbadan tegap tinggi dan berewok yang tidak dikenal identitasnya rela menunggu. Dua puluh menit kemudian, bapak dua anak ini balik. Pria misterius tadi bersalaman dengan korban. Setelah mengobrol sebentar, keduanya masuk kamar. Tidak lama kemudian, menyusul lagi satu pria yang ikut masuk. Para karyawan hotel tidak curiga karena mereka bersikap ramah dan mengaku teman Ali Imron. Terakhir muncul dua pria lagi yang datang naik ojek. Saya benar-benar tidak curiga kepada mereka. Karena mengaku teman, saya beritahu letak kamar korban, kata Dedi, yang bekerja di hotel ini sejak 7 tahun lalu. Para tamu Ali Imron ini terlihat meninggalkan hotel sekitar pukul 21.00. Diduga, di kamar hotel itu mereka menghabisi Ali Imron. DITEMUKAN KARTU PERS Kapolsek Cisarua, AKP Mantiri Jhon Dwi Arya yang tiba di lokasi menemukan korban sudah tidak bernyawa. Petugas menemukan kartu pers tabloid mingguan 'Media Harapan', KTP dan sejumlah kartu lainnya. Selain berprofesi sebagai wartawan mingguan, korban juga memiliki pekerjaan sebagai suplayer minyak kelapa sawit dan biro jasa mengurus surat ijin tinggal bagi warga asing di Indonesia. Namun saat ditanya ke informasi PT Telkom tidak ditemukan nama dan alamat redaksi Tabloid Media Harapan. Korban tewas diduga karena dianiaya pakai benda keras, kata Mantiri Jhon Dwi Arya. Dugaan ini diperkuat adanya bekas luka pada punggung, dada dan badan korban. Kami masih mengembangkan kasus ini, termasuk motif pembunuhan, ujarnya. Sementara itu, meninggalnya Ali Imron membuat istrinya, Ny.Asmanah, 32, dan dua anaknya Bahrul Ulum, 10, dan M.Raihan, 7, histeris. Mereka seakan tidak percaya kalau orang yang dicintai itu sudah tidak ada lagi. Ulah pelaku sangat kejam, tega benar mereka telah membunuh korban, kata Helfinas, 27, adik Ali Imron. (yopi/C8) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS 93 Kasus APBD Berpotensi Rugikan Negara Rp 33 Milyar, BPK Beri Nilai A Minus
http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=34717ik=3 93 Kasus APBD Berpotensi Rugikan Negara Rp 33 Milyar, BPK Beri Nilai A Minus Senin 25 Juni 2007, Jam: 22:42:00 GAMBIR (Pos Kota) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan hasil pemeriksaan APBD tahun 2006 di Sidang Paripurna DPRD, Senin (25/6). Dari pemeriksaan ditemui 93 kasus yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 33 milyar lebih. Meski demikian BPK memberikan nilai A minus terhadap pengelolaan keuangan tersebut. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Hadi Priyanto mengungkapkan, Dari temuan itu di antaranya adalah temuan yang berindikasi kerugian daerah sebesar Rp 9.106.958.696,58, kekurang penerimaan negara sebesar Rp 12.340.465.848,65 dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp277.720.030,33, katanya. Namun, kata Hadi, pada Juni 2007 sebesar Rp 47,622 juta sudah masuk ke kas daerah. Pada pemeriksaan lanjutan, BPK juga menemui adanya pendapatan pajak reklame yang belum masuk ke kas daerah. Juga ditemui kasus di Kantor Tata Bangunan dan Gedung (KTBG), Kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kabupaten Administsi Kepulauan Seribu, serta pemeriksaan Kas pada Bendahara Umum Daerah DKI Jakarta. Pemeriksaan ini dinamakan pemeriksaan intern, katanya. Hadi mengatakan, hasil pemeriksaan atas pendapatan Pajak Reklame itu telah disampaikan kepada pimpinan DPRD DKI di Kantor Perwakilan BPK RI di Jakarta sesuai Berita Acara 17 Januari dan telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui surat tertanggal 17 januari 2007. Hadi menjelaskan, hasil pemeriksaan mengungkapkan enam temuan dengan 14 saran meliputi temuan kekurangan penerimaan sebesar Rp 2.035.650.717,50 dan temuan administratif sebesar Rp 8.809.277.200,00. Sedangkan hasil pemeriksaan atas empat unit tersebut terdapat temuan yang dapat merugikan negara mencapai Rp 3 milyar lebih. Dari jumlah itu sudah dikembalikan ke kas daerah sebsar Rp 1,2 milyar. Sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 269.449.510,00 yaitu pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. WAJAR PENGECUALIAN Hadi Priyanto mengungkapkan, meski ada temuan-temuan tersebut namun pemda memuat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau A minus. Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menilai wajar bila sebuah pekerjaan itu ada kekurangan karena tidak ada pekerjaan yang sempurna. Dalam konteks ini, hasil pemeriksaan BPK kepada Pemprop DKI hasilnya positif yakni Wajar Dengan Pengecualian, jelas Sutiyoso. Kalau ada temuan-temuan, nantinya akan kita jelaskan kembali, katanya. Senada dengan Sutiyoso, Sekda DKI Jakarta Ritola Tasmaya, mengatakan pengelolaan anggaran sebesar Rp 20 trilyun dengan hasil A minus merupakan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah daerah. Kita akan berikan respon secepatnya terhadap hasil temuan BPK itu, jelas Ritola. (john) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Setiap Tahun, Seribu TKI di Malaysia Mendapat Perlakuan Buruk
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=297916kat_id=23 Senin, 25 Juni 2007 23:40:00 Setiap Tahun, Seribu TKI di Malaysia Mendapat Perlakuan Buruk Kuala Lumpur-RoL--Lebih dari seribu tenaga kerja Indonesia (TKI) setiap tahun mencari perlindungan di KBRI di Kuala Lumpur karena mengalami kesewenang-wenangan atau tidak dibayar. Kami menangani lebih dari seribu kasus setiap tahun. kata Tatang Razak, kepala satuan tugas perlindungan warga Indonesia di KBRI Kuala Lumpur, kepada AFP. Kebanyakan dari mereka tidak dibayar selama dua, tiga bahkan empat tahun...Beberapa dari mereka disiksa dan beberapa lagi mengalami serangan seksual, katanya. Tatang mengatakan, pihak KBRI akan membantu para TKI mendapatkan upah mereka, melalui mediasi antara TKI dengan majikan atau agen yang membawa mereka ke Malaysia. Tatang mengatakan sedikit-dikitnya 80 orang pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia sekarang ini tinggal di penampungan yang mirip asrama di dalam kompleks KBRI. Tiga ratus TKI telah dipulangkan selama delapan bulan terakhir, katanya. Theresa Kok, anggota parlemen dari oposisi yaitu Partai Aksi Demokratik, mengatakan dirinya mengunjungi penampungan tersebut bersama dua politikus lainnya pada Senin untuk mengumpulkan informasi yang akan disampaikan kepada parlemen. Kami mengadakan kunjungan ke tempat penampungan. Kami terkejut begitu tahu ada lebih dari seribu kasus setiap tahun dan majikan tidak diseret ke pengadilan, kata Kok kepada AFP. Kami dikejutkan dengan polisi yang berleha-leha, katanya. afp/ [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Pembangunan Bali Kurang Menyentuhkan Rakyat Miskin
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=297911kat_id=23 Senin, 25 Juni 2007 22:28:00 Pembangunan Bali Kurang Menyentuhkan Rakyat Miskin Laporan: H. Ahmad Baraas Denpasar-RoL -- Pertumbuhnan ekonomi di Bali mengalami peningkatan cukup lumayan, yakni jika dibandingkan kuartal tahun sebelumnya, pada kuartal pertama 2007 terjadi peningkatan sebesar 0,8 persen. Namun disayangkan, hasil-hasil pembangunan Bali itu, lebih banyak dirasakan oleh orang-orang kaya, sedangkan rakyat miskin belum banyak disentuh. Penduduk miskin juga menikmati hasil pembangunan itu, tetapi tidak sebanyak yang diperoleh oleh orang-orang kaya, kata Kasi Neraca Konsumsi BPS Propinsi Bali, Didik Nursetyohadi. Hal itu dikemukakan Didik di Denpasar, Senin (25/6), dalam acara Pelatihan Cara Membaca Hasil Kajian Bank Indonesia. Pelatihan diikuti para wartawan, diselenggarakan oleh BI Denpasar. Pemimpin BI Denpasar, Ketut Sanjaya, dalam sambutan tertulisnya mengharapkan agar wartawan melalui pelatihan itu memiliki kemampuan membaca hasil-hasil kajian BI, sehingga bila mendapatkan laporan-laporan tertulis, tidak mengalami banyak kesulitan. Dikatakan Didik, pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 0,8 persen itu cukup menggembirakan, karena jika tahun sebelumnya pada kwartal pertama terjadi low session kegiatan kunjungan wisata, tahun ini tidak terjadi. Sebagai daerah tujuan wisata ternama di Indonesia lanjut Didik, Bali masih mengandalkan pariwisata sebagai penyumbang utama pendapatan daerahnya. Sementara itu, berdasar hasil survei yang dilakukan BPS Bali pada 2006 jelas Didik, didapat kesimpulan bahwa daya beli rata-rata masyarakat Bali mencapai 109,4 persen. Namun diantara penduduk Bali, orang kaya yang paling banyak menikmati hasil pembangunan, dengan prosentase 126,5 persen, sedangkan kelompok ekonomi menengah 103 perseb dan kelompok ekonomi lemah hanya 89,6 persen. Dalam kurun waktu 1993-2006 katanya, kelompok ekonomi lemah atau orang-orang miskin di Bali sempat menikmati hasil pembangunan dengan porsi yang lebih pada 1996, 1997, 1998 dan 1999, yakni dengan memiliki daya beli melewati 100 persen. Sementara akibat krisis moneter yang melanda Indonesia, penduduk kaya di Bali sempat terpuruk, dengan hanya memiliki daya beli 94,3 persen pada 1999. Tapi orang-orang kaya sangat cepat bangkit dan kini kembali bisa menikmati hasil-hasil pembangunan dengan porsi lebih banyak, katanya. Sementara itu, Staf BI Denpasar, R Aga Nugraha, menjawab pertanyaan membenarkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi di Bali cukup tinggi, namun belum berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Bali lanjutnya, kurang sesuai dengan harapan dan kurang berkualitas. Kita harus mengarahkan, agar pertumbuhan ekonomi Bali bisa lebih positif, lebih merata dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, katanya [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Ki Djoko Sutedjo Mengajak Anak Cinta Wayang
Refleksi: Apakah Ki Djoko tidak akan dikatakan mau memurtadkan anak-anak? http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=405 Minggu, 24 Juni 2007 Ki Djoko Sutedjo Mengajak Anak Cinta Wayang Oleh : owo Kecintaannya pada wayang membuatnya bertindak. Ki Djoko Sutedjo tak ingin anak-anak bangsa melupakan peninggalan budaya ini. Maka, kemampuannya melukis ia pakai untuk mengenalkan wayang kepada anak-anak. Ruang berukuran 2,5x4 meter ia manfaatkan sebagai sanggar. Tentu tak bisa menampung banyak anak asuh. Awalnya, memang hanya beberapa anak, namun kini peminatnya terus bertambah, ujar Ki Djoko saat ditemui Republika di sanggarnya, di Jl Arteri Soekarno-Hatta 156, Palebon, Semarang, Selasa (12/6). Sejak mendirikan Sanggar Seni Lukis Wayang Paku Budaya pada 4 Desember 2005, ia telah mengajarkan melukis 100 tokoh wayang, dari 400 tokoh yang ada. Anak asuhnya dari usia prasekolah hingga usia kelas enam SD. Sembari mengajar melukis ataupun mewarnai, ia mengenalkan sosok wayang itu. Para anak asuh ini, sampai saat ini tak ia pungut biaya. Bahkan, ia merasa perlu menyediakan berbagai kebutuhan mereka selama di sanggar, seperti makanan ringan kesukaan anak-anak. Termasuk pula peralatan melukis dan mewarnai. Sehingga, di sanggar mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, kata Ki Djoko. Menurut Ki Djoko, selama setahun bergelut dengan wayang di sanggar membuat anak-anak asuhnya bisa mencintai wayang. Mereka mengenal karakter tokoh wayang yang mereka gambar dari mulut Ki Djoko. Secara tidak langsung mereka akan memahami nilai-nilai kehidupan yang bisa diterapkannya dalam berperilaku sehari-hari. Baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah, kata Ki Djoko. Ki Djoko mengharapkan anak-anak asuhnya meneladani sosok-sosok baik dari dunia perwayangan itu. Saya mengajarkan kepada mereka tentang sikap-sikap ksatria para Pandawa Lima, dan sikap pengabdian, kepatuhan, serta lucunya tokoh-tokoh Punakawan, ujar Ki Djoko. Sekarang, anak-anak asuhnya bisa mengerti mengapa tokoh-tokoh wayang tersebut bisa digambarkan dengan warna wondo (wajah) yang berbeda. Misalnya, Bima dengan wajah warna hitam, berarti sudah tua. Sebaliknya, Arjuna yang diwarnai putih, menunjukkan ia masih muda. Agar anak-anak ini menikmati kegiatan melukis wayang, Ki Djoko menerapkan konsep bimbingan kepada mereka. Dengan cara ini, ia mengajak anak-anak bermain-main dengan wayang. Untuk pewarnaan tokoh wayang, ia tetap mengajarkan sesuai pakem. Namun, untuk pewarnaan latar belakang dan gambar pendukung, ia membebaskan anak-anak berimajinasi dengan warna. Buku panduan Ki Djoko mulai melukis wayang sejak usia 10 tahun di kampung halamannya, di Klego, Boyolali, Jawa Tengah. Dulu waktu mewarnai wayang saya menggunakan kunyit untuk warna kuning dan merah, arang untuk warna hitam, daun pepaya untuk warna hijau, dan temu ireng untuk warna ungu, ujar pelukis yang memamerkan karyanya pertama kali di Balai Rakyat Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ini. Di masa kecilnya, untuk tertarik wayang Ki Djoko merasa tak mengalami kesulitan, karena saat itu belum ada hal-hal yang menandingi wayang. Sekarang? Banyak sosok pahlawan imajinatif dari Amerika dan Jepang yang membanjiri dunia anak-anak. ''Anak- anak ini juga butuh pengenalan tentang wayang yang merupakan produk budaya asli kita,'' ujar Ki Djoko. Untuk membumikan wayang di era modern ini, menurutnya, perlu upaya yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Pengenalan lewat kegiatan melukis, adalah salah satu upaya yang disesuaikan dengan kondisi zaman itu. Ki Djoko menegaskan upaya dia seorang diri tak akan berpangaruh banyak untuk memperbanyak jumlah anak yang mencintai wayang. Ia menyatakan butuh kepedulian masyarakat luas. Ia beruntung. Kegiatannya ini mendapat respons dari berbagai pihak. Di antaranya, ada Pemerintah Kota Semarang, IKIP PGRI Semarang, dan Persatuan Pedalagangan Indonesai (Pepadi) Jawa Tengah, yang ikut membantu sanggarnya. Ia pun perlu menyisihkan hasil penjualan lukisannya untuk menghidupi sanggarnya ini. Respons dari orang tua pun juga menggembirakan. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya diajari melukis wayang. Mereka tak hanya dari Kota Semarang, melainkan juga dari Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Kota Salatiga. Maka, Ki Djoko kini tengah memikirkan upaya memperbesar sanggarnya. Kalau memungkinkan, ia malah berhasrat membuka sanggar cabang di berbagai kota. Saya berharap ini bisa direspons oleh pihak-pihak yang peduli pada pelestarian seni wayang, ujar dia. Sebelum obsesinya ini terlaksana, ia telah merangsang para orang tua lewat penerbitan buku panduan mewarnai wayang yang ia tulis. Teknik mewarnai dan memadukan warna pun ia ajarkan, agar anak-anak memiliki dasar-dasar mewarnai. Ia pun memandu salah satu acara melukis dan mewarnai wayang di sebuah stasiun televisi lokal di Semarang. Kini, hampir seluruh waktu hidupnya tercurah untuk berkreasi dengan objek wayang. Mulai melukis hingga membimbing anak-anak di
CiKEAS Inilah wajah KETUA UMUM PARTAI DAMAI DAN SEJAHTERA
Syaloom teman teman semua, Kita bisa bangga sedikit bahwa Tuhan Yesus telah membimbing kita dengan penuh KASIH yang AGAPE, sehingga dari kemelut yang begitu dahsyat itu, akhirnya lahir juga PARTAI DAMAI DAN SEJAHTERA yang dipimpin oleh Bapak Ketua Umum Bonar Simangunsong, dan pada attachment ini kita bisa melihat wajahnya bersama Ir. H.L. Njoo dari PDS di Korea, marilah kita selalu memanjatkannya dalam doa, semoga dengan telah dibentuknya PARTAI DAMAI DAN SEJAHTERA ini, kita bisa memenangkan PEMILU serta mengentaskan INDONESIA dari segala macam kesulitan yang telah terjadi. Melalui 1 Korintus 1:10 AKU MENASIHATKAN KAMU, SAUDARA SAUDARA, DEMI NAMA TUHAN KITA YESUS KRISTUS, SUPAYA KAMU SEIA SEKATA DAN JANGAN ADA PERPECAHAN DI ANTARA KAMU, TETAPI SEBALIKNYA SUPAYA KAMU ERAT BERSATU DAN SEHATI SEPIKIR 2 kORINTUS 2 : 10 - 11 sebab barangsiapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. sebab jika aku mengampuni, - seandainya ada yang harus kau ampuni -, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan KRISTUS, supaya Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya Semoga ayat ayat Alkitab tersebut diatas dapat ikut mendampingi anda sekalian pada saat masih hidup di atas bumi ini, Amin Salam dalam kasihNYA Ir. H.L. Njoo Ketua DPK PDS DI KOREA -- 1 Korintus 1:10 aku menasihatkan kamu, saudara saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Corinthians 1 : 10 Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory for ever. Amen (Romans 11:36) - Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story. Play Sims Stories at Yahoo! Games. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Kelembagaan Penuntas Konflik Agraria
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0706/25/opi01.html Kelembagaan Penuntas Konflik Agraria Oleh Usep Setiawan dan Idham Arsyad Sampai saat ini belum jelas ujung penyelesaian konflik agraria di Alas Tlogo Pasuruan, Jawa Timur, (30/5/7) yang menewaskan empat warga sipil dan melukai tujuh lainnya. Belajar dari kasus-kasus konflik agraria yang melibatkan militer sebelumnya, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan militer yang tertutup dan penuh teka-teki. Tampaknya hal ini akan terulang dalam penanganan kasus Pasuruan, padahal kita mengidealkan tindak kekerasan aparat negara terhadap warga negara dibawa ke pengadilan HAM atau ke peradilan umum. Di sisi lain, sengketa tanah yang memicu kekerasan terhadap warga juga belum jelas penyelesaiannya. Pihak TNI dalam dialog bersama 11 kepala desa yang difasilitasi oleh Pemda Pasuruan sempat menawarkan relokasi warga, tetapi masyarakat tidak menerima. TNI ngotot dengan tawarannya sedangkan masyarakat tetap kukuh menginginkan tanahnya utuh dikembalikan. Jika diurut sebab kekusutan persoalan agraria kita, salah satunya karena tidak terdapat instrumen mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik agraria. Dulu, di masa Soekarno kita punya pengadilan landreform, tetapi dihapuskan di masa Soeharto tahun 1970. Sejak saat itu, seluruh konflik agraria dilarikan ke peradilan umum. Peradilan umum tak bisa menyelesaikannya, bukan hanya karena kewenangan dan kecakapan hakim, tetapi karakter konflik agraria kita yang berubah seiring dengan tidak dijalankannya reforma agraria selama 30 tahun lebih. Konflik agraria adalah konflik struktural, yakni yang timbul karena kebijakan pemerintah. Yang berkonflik bukan antar rakyat dengan rakyat, tetapi rakyat versus pemodal besar, dan/atau rakyat versus pemerintah termasuk BUMN. Umumnya konflik agraria berawal dari proses negaraisasi tanah-tanah yang sudah lama dikuasai dan didiami rakyat. Atas nama hak menguasai dari negara, pemerintah kemudian memberikan alas klaim atau hak pemanfaatan baru bagi badan-badan usaha swasta atau pemerintah. Jadi, konflik agraria ini warisan dari kebijakan masa lalu, yang belum kunjung ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi. Kekerasan dan Intimidasi Ciri lain dari konflik agraria struktural adalah penggunaan cara-cara penindasan dan penaklukan kepada rakyat. Penindasan yang bersifat fisik, seperti intimidasi, teror, kekerasan fisik, pembuldoseran tanah dan tanaman, penangkapan, isolasi warga, dsb. Sedang pola penaklukannya sering dilakukan delegitimasi hak rakyat, penetapan ganti rugi sepihak, manipulasi kehendak rakyat, dicap PKI atau anti pembangunan, dsb. Memahami karakter konflik agraria di atas, maka proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria (termasuk sengketa tanah) tidak pernah bisa mampu menyelesaikannya secara tuntas. Proses yang ada menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial rakyat korban konflik/sengketa masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, kini tengah dibutuhkan mekanisme dan kelembagaan baru yang khusus menangani dan menyelesaikan seluruh konflik agraria di masa lalu sekaligus mengantisipasi konflik di masa depan. Rencana dimulainya pelaksanaan reforma agraria tahun 2007 ini jelas membutuhkan kelembagaan khusus untuk menangani konflik yang dimungkinkan muncul akibat dijalankannya reform. Perspektif baru yang penting dijadikan dasar penyelesaian konflik agraria adalah bagaimana hukum mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan akan keadilan substantif bagi rakyat yang selama ini menjadi korban konflik agraria. Pendekatan pembuktian legal-formal atas pemilikan tanah yang dipersengketakan terbukti gagal menghadirkan keadilan bagi korban. Kenapa pemenuhan rasa keadilan ini harus didahulukan? Karena proses perampasan dan penggusuran tanah-tanah rakyat untuk berbagai kepentingan pengusaha maupun penguasa pada umumnya menempatkan pihak rakyat sebagai korban yang nyaris tanpa perlindungan. Tindakan kekerasan aparat seperti di Alas Tlogo, Pasuruan, bukanlah insiden tunggal, melainkan konsekwensi logis dari diterapkannya politik dan kebijakan agraria masa lalu yang kapitalistik dan otoriter -condong membela ekonomi-politik kuat. Dalam persprektif keadilan bagi korban, walaupun pemilikan tanah oleh TNI AL di Pasuruan secara legal-formal dianggap sah karena ada alas hak yang bernama Hak Pakai sebagaimana diatur UUPA No.5/1960, tapi yang perlu dicermati serius adalah proses lahirnya hak tersebut dan dampak sosial-ekonominya bagi warga sekitar. Dari catatan kronologis kasus Pasuruan diperoleh bukti adanya represi yang dilakukan aparat kepada warga dan indikasi penyimpangan prosedur penerbitan hak atas tanahnya. Negara Tidaklah Memiliki Faktanya, dalam banyak kasus sengketa tanah struktural sejak Orde Baru konsep hak menguasai dari negara atas tanah dan sumber agraria lainnya telah secara salah dimaknai dan dipraktikkan selaiknya asas domeinverklaring yang menempatkan pemerintah
CiKEAS Memulangkan Pahlawan Devisa
SUARA KARYA Memulangkan Pahlawan Devisa Oleh Urwatul Wutsqo Selasa, 26 Juni 2007 Practical slavery gave contribution to the economic regulation till 19th century previously the international tractat is prohibited it with a reason that the slavery opposite with humanity and fairness. Geoffrey Robertson (Crimes Against Humanity, 2000:258) Kasus penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) terus berulang, sementara jaminan perlindungan dari negara minim sekali. Karena sering berulangnya kasus serupa, semestinya negara memberlakukan aturan yang ketat bagi biro-biro jasa yang selama ini meregulasi TKI, atau negara sebaiknya mencabut kebijakan mengirim TKI. Jadi, jangan lagi ada alasan bahwa TKI merupakan pahlawan devisa bagi negara. Kita tahu, di balik kata-kata itu terdapat sebentuk kemunafikan, di mana pemerintah atau biro-biro jasa penyalur tenaga kerja meraup keuntungan tapi telah secara rela menjual tenaga manusia Indonesia dengan sangat murah. Harkat dan martabat bangsa Indonesia juga telah dipermalukan karena telah menyuplai kuli ke negara orang. Biasanya ada dua cara bagi TKI untuk bisa bekerja di luar negeri. Pertama lewat jalur formal yang lazimnya dikelola oleh biro-biro penyalur tenaga kerja dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Kedua, lewat jalur ilegal di mana para TKI diselundupkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan biro-biro penyalur tenaga kerja. Justru yang kedua itulah letak problematikanya. Sebab ketika terjadi kekerasan, pemerintah di negara tempat TKI bekerja akan menyalahkan TKI-nya karena masuk secara ilegal. Oleh sebab itu, negara harus mengusut oknum-oknum tertentu yang membawa TKI secara ilegal. Selama ini negara menjadikan TKI sebagai dunia industri yang bisa menghasilkan aset. TKI menghasilkan sumber devisa bagi negara yang jumlahnya sangat besar. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi biro-biro tenaga kerja dan bagi mereka yang ingin menjadi TKI. Namun, kini negara terkesan lembek ketika ada TKI yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Banyak sekali kasus kekerasan yang dilakukan majikan, tapi tak ada perlindungan sama sekali dari negara. Jika ada kasus kekerasan, sikap saling lempar tanggung jawab biasanya sering terjadi. Antara pihak biro penyedia jasa tenaga kerja di satu sisi dan negara atau pemerintah di sisi lain, tak mau disalahkan dengan adanya kasus kekerasan. Sikap permisif lalu muncul, paling biro penyedia jasa tenaga kerja maupun pemerintah hanya memberikan bantuan seadanya kepada pihak keluarganya. Setelah itu mereka benar-benar lepas dari tanggungjawab. Selama ini tak ada tindakan hukum yang dilakukan untuk mengusut kasus-kasus kekerasan yang dialami TKI. Ada kesan, manusia Indonesia begitu murah, bisa diperlakukan untuk apa saja, termasuk bisa diperlakukan untuk melampiaskan rasa kemarahan seorang majikan. Anehnya, banyak kasus kekerasan terhadap TKI tapi tak ada satu kebijakan konkret dari negara. Ada kesan negara membiarkan kondisi itu terus berlangsung. Mestinya negara menghentikan kebijakan memberangkatkan TKI ke luar negeri, bukan malah mempermudah persyaratan bagi TKI, kalau toh pada akhirnya mereka para TKI akan diperlakukan semena-mena. Negara terkesan hanya mencari keuntungan. Semestinya ada kebijakan-kebijakan tertentu dari negara yang benar-benar menjamin atas keberadaan TKI di luar negeri, apalagi bermukim untuk waktu yang lama. Ada tiga hal yang harus diambil oleh negara ketika membuka kebijakan bagi TKI. Pertama, negara harus benar-benar berkoordinasi dengan perwakilannya di luar negeri (Kedubes RI), yang bertugas mendata, mengayomi atau memantau keberadaan TKI yang ada di masing-masing negara tujuan. Kedua, negara wajib memberikan bantuan hukum jika ada TKI yang memiliki persoalan hukum di negara tujuan. Ketiga, negara harus mengusut tuntas jika ada kasus-kasus pelanggaran HAM atau kekerasan terhadap TKI yang ada di luar negeri. Tiga hal itu harus menjadi prinsip dan harus dijalankan secara baik. Sebab ada kesan, tradisi dan budaya negara ini hanya komprehensif dalam dataran wacana dan peraturan, namun kenyataan di lapangan sering tidak sesuai dengan teorinya. Ke depan, negara harus membuktikan bahwa antara teori atau aturan dan praktiknya, terutama dalam persoalan TKI, harus dijamin benar-benar akan diimplementasikan sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat luas. Negara mestinya memiliki keberanian jika ada kasus kekerasan atau pelanggaran HAM yang menimpa TKI di negeri orang. Negara jangan terkesan lembek dan tidak berani menghadapi negara-negara di mana di situ ada TKI yang tertimpa kasus kekerasan maupun pelanggaran HAM. Jika negara atau pemerintah tak melakukannya, sebaiknya menghentikan kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri. Lebih jauh lagi, pemerintah perlu membuat kebijakan dengan membuka peluang kerja seluas-luasnya, sehingga keberadaan negara atau pemerintah dirasakan ada manfaatnya oleh warga negara. Tugas dan fungsi
CiKEAS Re: Setiap Tahun, Seribu TKI di Malaysia Mendapat Perlakuan Buruk
Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=297916kat_id=23 Setiap Tahun, Seribu TKI di Malaysia Mendapat Perlakuan Buruk Meskipun setiap tahun mendapat perlakuan buruk, tapi peminat yang mau kerja ke Malaysia tak terbendung. Daripada hartabenda dijarah sesama umat Islam dikampung halaman, lebih baik jadi TKI di Malaysia yang meskipun suka lupa gajinya tapi tetap dibayar dan enggak ada yang berani menjarahnya. Lain di kampung halaman, udah kerjaan ga ada, sekalipun ada gajinya kecil tapi uang punglinya besar. Itupun belum dihitung kalo keluar fatwa boleh saling menjarah !!! Se-buruk2nya perlakuan TKI di Malaysia, masih lebih buruk ditanah air sendiri. Kalo perlakuan buruk di Malaysia masih bisa cerita2 ke koran, tapi kalo perlakuan buruk di Indonesia mau cerita ke koran enggak ada koran yang berani, kalopun bisa masuk koran malah yang jadi korban itu malah ditangkep. Biarlah, masih lebih baik hujan air dinegeri orang daripada banjir lumpur dinegeri sendiri !!! Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Re: Setiap Tahun, Seribu TKI di Malaysia Mendapat Perlakuan Buruk
HEHEHE,GODAM MERANGSANG TANTEHNYAH, hehehe,gimana tantehku disengbut gelo? Sementara daku sendiri,melaporken kepada kalian, bangsa Indon,taik kucing, YANG PERANGSAANNYAH UDAH MODIAR. walaopun gayahnyah hajah, CINTA BANGSA?? seudeungken BANGSA DIJUAL,BAGAEKEN PINDANG SUNDEL, enggak ada SATUPUN YANG PROTEST SAMA PEJABAT BANGSAT ITUH? dan daku saksi mata di Bandara Sukarnoh, DIMANA RATUSAN CALON BABU, CALON DIPERKOSAHIN TUAN2 HARAM JADDAH ITUH, bisak keliatan, PADA NONGKRONG DI LANTAE BANDARA..BUAT DI TERBANGKEN, ke TAIWAN, NGARABIAN, ATAWA KE BATAM, BUAT dijadiken PEMUAS NAPSU JADDAH PARA CUKONG ITUH. dan menyebelkennyah jugak, ADA SINGKEK2 YANG JADI TUKANG LEPER PARA BABUAN ITUH. Dan tamtunyah..tunglisan tanteh moslim, sunglit disengbut,tunglisan orang gelo bukan??? NB. HEHEHE,inih tunglisan,mogah2 kebaca, sama para uler ijoh, yang mengakuh mencintain bangsa Indon, babunyah ituh. --- In CIKEAS@yahoogroups.com, Hafsah Salim [EMAIL PROTECTED] wrote: Sunny ambon@ wrote: http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=297916kat_id=23 Setiap Tahun, Seribu TKI di Malaysia Mendapat Perlakuan Buruk Meskipun setiap tahun mendapat perlakuan buruk, tapi peminat yang mau kerja ke Malaysia tak terbendung. Daripada hartabenda dijarah sesama umat Islam dikampung halaman, lebih baik jadi TKI di Malaysia yang meskipun suka lupa gajinya tapi tetap dibayar dan enggak ada yang berani menjarahnya. Lain di kampung halaman, udah kerjaan ga ada, sekalipun ada gajinya kecil tapi uang punglinya besar. Itupun belum dihitung kalo keluar fatwa boleh saling menjarah !!! Se-buruk2nya perlakuan TKI di Malaysia, masih lebih buruk ditanah air sendiri. Kalo perlakuan buruk di Malaysia masih bisa cerita2 ke koran, tapi kalo perlakuan buruk di Indonesia mau cerita ke koran enggak ada koran yang berani, kalopun bisa masuk koran malah yang jadi korban itu malah ditangkep. Biarlah, masih lebih baik hujan air dinegeri orang daripada banjir lumpur dinegeri sendiri !!! Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Re: Aksi Teror Bukan Tanggung Jawab JI
Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: Refleksi: Kenapa baru sekarang baru mengatakan bukan tanggung jawab JI? Maksudnya teror itu asalnya dari wahyu Allah, otomatis tanggung jawab teror berada dalam tangan Allah, sedangkan JI itu hanyalah agen pelaksananya saja. http://www.gatra.com/artikel.php?id=105624 Pemerhati gerakan Islam, Umar Abduh, menyebut Jamaah Islamiyah (JI) kini pecah jadi tiga faksi. Salah satunya faksi ideologis dengan figur sentral Abu Rusydan. Sisanya faksi moderat dengan tokoh Abu Bakar Ba`asyir, dan faksi teroris dengan pentolan Hambali. Faksi Rusydan dinilai konsisten dengan visi awal Abdullah Sungkar. Urusan pecahnya JI itu jadi berapa faksipun tidak mengubah keputusan bahwa organisasi ini harus ditumpas sampai ke-akar2nya. Mereka pecah dalam beberapa faksi itupun se-mata2 bertujuan menyelamatkan organisasi dari pengejaran atau penumpasan. Dalam urusan teror ini kita tidak mengenal pandangan moderat karena dalam pandangan moderat justru segala bentuk teror harus ditumpas. Kita enggak bisa memaafkan faksi mereka yang katanya enggak sepakat pada pemboman, karena dalam UU kriminal sudah disebutkan bahwa siapapun yang menyembunyikan informasi akan adanya teror, maka dia itu sudah terlibat dengan membantu teror itu sendiri. Jadi kalo ada yang enggak sepakat melakukan pemboman, harusnya lapor polisi, itulah satu2nya jalan keluar untuk membuktikan dia tidak setuju melibatkan diri dengan perbuatan tsb. Kalo dongeng2 tentang tidak setuju setelah ditangkep, tidak perlu digubris. Ny. Muslim binti Muskitawati.
CiKEAS Sisi Susah Dua Perusahaan yang Sangat Sukses di TiongkokWahaha Berhenti Hahaha karena Partner Raksasa
http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Utamaid=139267 Senin, 25 Juni 2007 Sisi Susah Dua Perusahaan yang Sangat Sukses di TiongkokWahaha Berhenti Hahaha karena Partner Raksasa Catatan: Dahlan Iskan Tiongkok,- Wahaha dalam bahasa Mandarin tidak ada artinya. Itu adalah suara anak-anak yang sedang tertawa terbahak-bahak. Kata itulah yang dipakai Zong Qinghou untuk merek minuman anak-anak, ketika pada 1980-an Zong mulai merintis usaha kecil-kecilan. ZONG tidak sampai tamat SMA, bekerja keras dan akhirnya berhasil. Rintisan usaha yang dia mulai di Hangzhou, 3 jam perjalanan mobil dari Shanghai itu, maju pesat. Bahkan amat pesat. Dari minuman rasa buah, usahanya berkembang ke air mineral, cola, makanan ringan, dan pakaian anak-anak. Zong memang bisa tertawa terbahak-bahak melihat semua itu. Apalagi ketika dia berhasil memproduksi cola yang akan dipersaingkan secara langsung dengan Coca Cola maupun Pepsi Cola. Zong menamakan colanya itu dengan Feichang Cola. Feichang, dalam bahasa Mandarin, berarti istimewa atau amat-sangat. Mungkin kalau dalam bahasa anak muda sekarang, Feichang Cola bisa kita terjemahkan menjadi ''cola banget''. Hurufnya dibuat sangat mirip Coca Cola. Warna merahnya juga serupa. Rasanya, kata penggemar, di antara Coca Cola dan Pepsi Cola. Pelan-pelan, terutama dimulai dari kota-kota kecil, Feichang Cola menggerogoti cola yang sebenarnya. Zong masih belum puas. Beberapa tahun kemudian, dia membikin kejutan dengan mengekspor Feichang Cola-nya ke New York! Ingin mengalahkan Coca Cola di kandangnya? ''Tidaklah. Saya tidak akan bisa mengalahkan Coca Cola. Tapi, saya akan coba membuktikan bahwa telur bisa memecahkan batu,'' katanya seperti mau bermain shaolin. Dia menyatakan itu di berbagai forum karena dia memang laris jadi pembicara seminar di mana-mana. Meski bukan sarjana, Zong kelihatannya memang cerdas. Dia bisa belajar cepat. Kemauannya pun lebih cepat langkahnya. Lihatlah hobinya: baca buku. Mulai jurnal bisnis, novel, sampai buku-buku klasik. Ide Zong memang terlalu banyak. Juga energinya. Dia tidak pernah tinggal lama di kantor. Terus jalan ke agen-agen. Dari satu kota ke kota lain. Tiongkok yang begitu luas, dia jelajahi. Dia kerja 16 jam sehari. Omzetnya, terakhir, bisa mencapai Rp 20 triliun. Keriangan Zong itu juga akan ditularkan ke Indonesia. Bulan depan, ada peresmian pabriknya di Indonesia. Zong pun masuk daftar orang terkaya di Tiongkok. Sejak ideologi ''komunisme tiga kaki'' diberlakukan, pengusaha seperti Zong diangkat menjadi anggota politbiro partai. Usahanya sukses. Langkah politiknya moncer. Wahaha benar-benar bukan lagi hanya suara anak-anak yang lagi tertawa-tawa, tapi juga suara hati Zong yang sedang riang gembira. Tertawa memang harus ada akhirnya. Paling tidak, harus ada berhentinya. Dan, Zong, tidak terkecuali, juga harus mengalaminya. Suasana riang-gembira seperti itu tiba-tiba tidak terdengar lagi sejak dua bulan lalu. Wahaha lagi prihatin berat. Zong lagi digugat oleh partnernya. Bukan sembarang partner. Ia adalah raksasa minuman dan makanan dari Prancis, Danone. (Di Indonesia, Danone mengambil alih Aqua). Ceritanya begini: delapan tahun lalu, ambisi dia untuk menguasai pasar makanan dan minuman tidak bisa distop. Padahal, ada kalanya, pertumbuhan perusahaan itu seperti pertumbuhan bayi. Lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, lalu dewasa. Di setiap tahap itu biasanya mengalami sakit yang disebut ''growing pain''. Sakit untuk menuju besar. Di perusahaan pun demikian. Ketika perusahaan tumbuh cepat, ada masanya kena ''sakit'': kadang modalnya tidak cukup, kadang tenaga manajernya kurang, dan kadang bagian pengawasan belum ada. Padahal, order kian banyak, kepercayaan konsumen kian tinggi. Kalau tidak dilayani, pesainglah yang akan memanfaatkan pasar itu. Untuk mengatasi ''sakit pertumbuhan'' seperti itu, kadang diperlukan suntikan modal baru. Tapi, kadang cukuplah kalau pemilik perusahaan memutuskan untuk berhenti melangkah dulu sesaat. Tarik napas dan susun kekuatan. Jangan lari terus. Napas bisa putus. Ketika Wahaha menderita growing pain seperti itu, Zong tidak mau memilih menghentikan ekspansinya sejenak. Dia memilih cari modal tambahan. Kalau harus berhenti sesaat, bisa-bisa ambisinya tidak akan cepat tercapai. Dia merasa ketika memulai usaha, umurnya sudah beranjak tua, 45 tahun. Maka, Zong lantas mengajak Danone berpartner. Raksasa dari Prancis tersebut setuju memompakan modal sekitar Rp 600 miliar dengan mendapatkan saham 51 persen. Danone juga menempatkan dua direktur, meski menyerahkan jabatan chairman dan CEO-nya kepada Zong. Danone mengakui kehebatan Zong yang telah melahirkan dan membawa Wahaha ke tingkat yang begitu sukses serta mampu menguasai pasar Tiongkok. Danone memerlukan luasnya jaringan itu, yang kalau dia sendiri yang membuat mulai nol bisa-bisa tidak berhasil. Danone juga mengakui energi dan ide-ide Zong akan bisa terus membawa Wahaha ke
CiKEAS Re: Inilah wajah KETUA UMUM PARTAI DAMAI DAN SEJAHTERA
HEHEHE,DOKTER NYOO,INIH PASTI ORANG SANGKIT. yang memangke ayat ayat byble untuk menepu sesamanyah. Padahal udah kujelasken, PERPULITIKAN ITUH BUSUK. Sakhingga deungeun dikutip kutipnyah ayat2 ituh, mangka berobahlah ayat ayat ituh, JADI AYAT AYAT SETAN, YANG MERASUPIN PARA OPORTUNIST UNTUK MENEPU DAN MENYELEWENGKEN SESAMANYAH!!! --- In CIKEAS@yahoogroups.com, DPK PDS KOREA [EMAIL PROTECTED] wrote: Syaloom teman teman semua, Kita bisa bangga sedikit bahwa Tuhan Yesus telah membimbing kita dengan penuh KASIH yang AGAPE, sehingga dari kemelut yang begitu dahsyat itu, akhirnya lahir juga PARTAI DAMAI DAN SEJAHTERA yang dipimpin oleh Bapak Ketua Umum Bonar Simangunsong, dan pada attachment ini kita bisa melihat wajahnya bersama Ir. H.L. Njoo dari PDS di Korea, marilah kita selalu memanjatkannya dalam doa, semoga dengan telah dibentuknya PARTAI DAMAI DAN SEJAHTERA ini, kita bisa memenangkan PEMILU serta mengentaskan INDONESIA dari segala macam kesulitan yang telah terjadi. Melalui 1 Korintus 1:10 AKU MENASIHATKAN KAMU, SAUDARA SAUDARA, DEMI NAMA TUHAN KITA YESUS KRISTUS, SUPAYA KAMU SEIA SEKATA DAN JANGAN ADA PERPECAHAN DI ANTARA KAMU, TETAPI SEBALIKNYA SUPAYA KAMU ERAT BERSATU DAN SEHATI SEPIKIR 2 kORINTUS 2 : 10 - 11 sebab barangsiapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. sebab jika aku mengampuni, - seandainya ada yang harus kau ampuni -, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan KRISTUS, supaya Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya Semoga ayat ayat Alkitab tersebut diatas dapat ikut mendampingi anda sekalian pada saat masih hidup di atas bumi ini, Amin Salam dalam kasihNYA Ir. H.L. Njoo Ketua DPK PDS DI KOREA -- 1 Korintus 1:10 aku menasihatkan kamu, saudara saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Corinthians 1 : 10 Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory for ever. Amen (Romans 11:36) - Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story. Play Sims Stories at Yahoo! Games. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Re: Ki Djoko Sutedjo Mengajak Anak Cinta Wayang
Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: Refleksi: Apakah Ki Djoko tidak akan dikatakan mau memurtadkan anak-anak? Betul, Syariah Islam melarang segala bentuk wayang. Jadi kalo sekarang mereka tidak membuat pernyataan yang tegas se-mata2 hanyalah akal2an agar masyarakat bisa menerima Syariah Islam dulu, kalo sudah resmi Syariah Islam berlaku, barulah penegakkan yang main tebas itu berlangsung. Hal seperti ini sebetulnya diajarkan dalam berdakwah, yaitu sembunyikan yang buruk, tunjukkan saja yang kelihatan bagus2nya. Wayang dan Islam sudah jelas merupakan musuh yang tidak mungkin bisa tinggal dibawah satu atap. Bagi umat Islam itu wayang harus dimusnahkan karena merupakan bagian dari penyembahan berhala. Seharusnya pemerintah maupun MUI berlaku jujur, apakah Islam Indonesia itu melarang wayang atau tidak, karena kalo menganggap Islam itu diseluruh dunia sama, dan Islam di Indonesia itu sama dengan Islam yang di Arab, maka otomatis sudah dipastikan bahwa Wayang itu harus ditumpas, padahal wayang itu merupakan salah satu dari identitas bangsa Indonesia !!! Lalu kalo identitasnya saja sudah dimusnahkan, mana adalagi bangsa Indonesia ??? Ny. Muslim binti Muskitawati. http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=405 Minggu, 24 Juni 2007 Ki Djoko Sutedjo Mengajak Anak Cinta Wayang Oleh : owo Kecintaannya pada wayang membuatnya bertindak. Ki Djoko Sutedjo tak ingin anak-anak bangsa melupakan peninggalan budaya ini. Maka, kemampuannya melukis ia pakai untuk mengenalkan wayang kepada anak-anak. Ruang berukuran 2,5x4 meter ia manfaatkan sebagai sanggar. Tentu tak bisa menampung banyak anak asuh. Awalnya, memang hanya beberapa anak, namun kini peminatnya terus bertambah, ujar Ki Djoko saat ditemui Republika di sanggarnya, di Jl Arteri Soekarno-Hatta 156, Palebon, Semarang, Selasa (12/6). Sejak mendirikan Sanggar Seni Lukis Wayang Paku Budaya pada 4 Desember 2005, ia telah mengajarkan melukis 100 tokoh wayang, dari 400 tokoh yang ada. Anak asuhnya dari usia prasekolah hingga usia kelas enam SD. Sembari mengajar melukis ataupun mewarnai, ia mengenalkan sosok wayang itu. Para anak asuh ini, sampai saat ini tak ia pungut biaya. Bahkan, ia merasa perlu menyediakan berbagai kebutuhan mereka selama di sanggar, seperti makanan ringan kesukaan anak-anak. Termasuk pula peralatan melukis dan mewarnai. Sehingga, di sanggar mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, kata Ki Djoko. Menurut Ki Djoko, selama setahun bergelut dengan wayang di sanggar membuat anak-anak asuhnya bisa mencintai wayang. Mereka mengenal karakter tokoh wayang yang mereka gambar dari mulut Ki Djoko. Secara tidak langsung mereka akan memahami nilai-nilai kehidupan yang bisa diterapkannya dalam berperilaku sehari-hari. Baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah, kata Ki Djoko. Ki Djoko mengharapkan anak-anak asuhnya meneladani sosok-sosok baik dari dunia perwayangan itu. Saya mengajarkan kepada mereka tentang sikap-sikap ksatria para Pandawa Lima, dan sikap pengabdian, kepatuhan, serta lucunya tokoh-tokoh Punakawan, ujar Ki Djoko. Sekarang, anak-anak asuhnya bisa mengerti mengapa tokoh-tokoh wayang tersebut bisa digambarkan dengan warna wondo (wajah) yang berbeda. Misalnya, Bima dengan wajah warna hitam, berarti sudah tua. Sebaliknya, Arjuna yang diwarnai putih, menunjukkan ia masih muda. Agar anak-anak ini menikmati kegiatan melukis wayang, Ki Djoko menerapkan konsep bimbingan kepada mereka. Dengan cara ini, ia mengajak anak-anak bermain-main dengan wayang. Untuk pewarnaan tokoh wayang, ia tetap mengajarkan sesuai pakem. Namun, untuk pewarnaan latar belakang dan gambar pendukung, ia membebaskan anak-anak berimajinasi dengan warna. Buku panduan Ki Djoko mulai melukis wayang sejak usia 10 tahun di kampung halamannya, di Klego, Boyolali, Jawa Tengah. Dulu waktu mewarnai wayang saya menggunakan kunyit untuk warna kuning dan merah, arang untuk warna hitam, daun pepaya untuk warna hijau, dan temu ireng untuk warna ungu, ujar pelukis yang memamerkan karyanya pertama kali di Balai Rakyat Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ini. Di masa kecilnya, untuk tertarik wayang Ki Djoko merasa tak mengalami kesulitan, karena saat itu belum ada hal-hal yang menandingi wayang. Sekarang? Banyak sosok pahlawan imajinatif dari Amerika dan Jepang yang membanjiri dunia anak-anak. ''Anak- anak ini juga butuh pengenalan tentang wayang yang merupakan produk budaya asli kita,'' ujar Ki Djoko. Untuk membumikan wayang di era modern ini, menurutnya, perlu upaya yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Pengenalan lewat kegiatan melukis, adalah salah satu upaya yang disesuaikan dengan kondisi zaman itu. Ki Djoko menegaskan upaya dia seorang diri tak akan berpangaruh banyak untuk memperbanyak jumlah anak yang mencintai wayang. Ia menyatakan butuh kepedulian masyarakat luas. Ia beruntung. Kegiatannya ini mendapat respons dari berbagai pihak. Di antaranya, ada Pemerintah Kota Semarang, IKIP PGRI Semarang, dan
CiKEAS Komersialisasi Pendidikan
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/062007/26/0901.htm Komersialisasi Pendidikan Oleh SOEROSO DASAR KOMERSIALISASI pendidikan sudah bukan bahaya melainkan kenyataan, yang lebih mencolok dalam gejala yang disebut pajak atas kebodohan. Cukup banyak perguruan tinggi yang uang pangkalnya berbanding lurus dengan ketidakpintaran (kebodohan) calon mahasiswanya. Makin besar angka peringkatnya, semakin bodoh dan semakin besar pula uang pangkal yang harus dikeluarkan. Dari pada tidak diterima (karena memang tidak mampu menempuh seleksi masuk perguruan tinggi), ia dibujuk dengan uang pangkal yang tinggi, tentu saja jumlahnya jutaan rupiah. Jadi, ia didenda berat karena ada kekurangan yang melekat padanya. Yang pasti, kegugurannya masuk seleksi perguruan tinggi secara normal, di siasati dengan berbagai cara. Saat ini, populer dengan sebutan program jalur. Banyak orang dibujuk membayar tinggi untuk menebus kegagalannya. Kalau realitasnya demikian, manusiawikah tindakan seperti itu? Begitu tulis J. Drost S.J. pada majalah Prisma dengan judul Untuk Apa Perguruan Tinggi Didirikan. Kegalauan Drost yang muncul tahun 90 itu, seperti luka yang tidak sembuh-sembuh. Rekomendasinya adalah perguruan tinggi baru bisa berperan apabila unsur paling dasar kehidupan akademik, harus membawa serta nilai. Karena, nilai berarti ada harganya. Sesuatu yang dihargai, sering membuat pengorbanan. Kehidupan manusia tanpa nilai, bukan kehidupan insani. Karena, nilai menentukan mutu dan martabat hidup. Diskusi Kualitas Pendidikan Indonesia, Dilihat dari Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (PR, 12 Mei 2007), kembali menguak masalah komersialisasi pendidikan. Diskusi yang dilakukan di salah satu ruangan di Unpad itu, salah seorang pembicara mempertanyakan bagaimana kaum duafa mampu memperoleh pendidikan tinggi, apabila biaya pendidikan semakin mahal. Dengan berbagai jalur, perguruan tinggi mampu menyerap dana segar dari masyarakat. Pledoi (pembelaan) yang dikedepankan oleh perguruan tinggi, tentu saja sudah dapat ditebak yakni subsidi silang. Dana segar dengan jalur tertentu yang disedot oleh perguruan tinggi diinvestasikan kembali, dengan harapan mahasiswa dari keluarga duafa yang masuk pada jalur yang lain dapat menikmati fasilitas tersebut. Kondisi ini, dipicu oleh dana untuk dunia pendidikan yang dikucurkan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah belum mampu melaksanakan amanat yang tertuang pada UUD 45 pasal 7 ayat 4. Tetapi, di antara ketidakmampuan pemerintah itu, decak kagum kita sampaikan kepada Pemkot Tangerang yang telah mengucurkan dana pendidikan sebesar 42% dari APBD pada tahun 2005 dan 31% pada tahun 2006. Dari persentase itu pun di luar gaji guru. Sungguh suatu kebijakan yang luar biasa. Mungkin kegalauan para pengamat pendidikan dan sosial adalah, benarkah subsidi silang dari dana segar itu dilaksanakan secara benar. Jangan-jangan sebagian dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak mempunyai signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kekhawatiran itu wajar-wajar saja karena dana yang diserap relatif sangat berarti. Di salah satu universitas negeri saja, untuk Fakultas Kedokteran biaya pengembangan pendidikan mencapai Rp 175 juta, Fakultas Ekonomi Rp 40 juta, FKG Rp 40 juta, Farmasi Rp 35 juta, belum lagi fakultas lainnya. Kalau dijumlahkan semuanya akan muncul juga angka yang fantastis. Tetapi, penulis tetap berprasangka baik (khusnuzon) kepada para pengelolanya. Seperti wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya: bergaullah dengan orang-orang berilmu, karena Allah menghidupkan hati mereka melalui cahaya hikmah. Pendidikan yang selama ini cenderung hanya bertakhta pada otak manusia dan kurang mengiraukan aspek keadilan serta nilai-nilai Ilahi, telah membuat sepertiga planet bumi menjadi orang kaya, sedangkan sisanya (dua pertiga) adalah penduduk miskin. Bahkan, Indonesia pada saat sekarang ini dengan kriteria Bank Dunia penduduk miskinnya lebih dari seratus juta orang. Konon, semuanya ini adalah produk-produk orang yang mengenyam pendidikan tinggi, karena di pundak merekalah strategi pembangunan, kebijakan, dan keputusan diletakkan. Gaya pendidikan yang cenderung hanya mengembangkan otak kiri tanpa memperdulikan pengembangan otak kanan, juga telah menghasilkan generasi kronis dan terjadinya split personality. Tidak ada keseimbangan antara akal dan batin yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, sehingga tidak ada integrasi antara otak dan hati. Negeri ini yang lebih menekankan nilai akademik, kurang memberikan bobot kepada masalah kecerdasan emosi yang mengajarkan tentang integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, prinsip-prinsip kepercayaan, penguasaan diri, atau sinergi, telah membentuk manusia Indonesia seperti yang kita saksikan saat ini. Satu kualitas sumber daya manusia yang patut dipertanyakan. Manusia yang buta hati, dengan krisis moral yang tajam. Pada sisi lain pendidikan
CiKEAS Re: Setiap Tahun, Seribu TKI di Malaysia Mendapat Perlakuan Buruk
Sunny [EMAIL PROTECTED] wrote: http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=297916kat_id=23 Setiap Tahun, Seribu TKI di Malaysia Mendapat Perlakuan Buruk Selama ini seleksi TKW kriterianya mengharuskan calon2 yang berwajah baik, akibatnya mendapatkan perlakuan buruk. Kalo kriteria nya dibalik dengan mengharuskan calon2 yang berwajah buruk, bukan tidak mungkin berakibat mendapatkan perlakuan yang baik. Hal ini perlu dipikirkan karena juga terkait dengan masa depan kita dalam memperbaiki genotip keturunan bangsa ini. Ny. Muslim binti Muskitawati. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Mengkritisi Amendemen UUD 1945
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/062007/26/0902.htm Mengkritisi Amendemen UUD 1945 Oleh T. SUBARSYAH, S.H., S.Sos., C.N. UPAYA keras menggolkan perubahan (amendemen) kelima UUD 1945 yang digalang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, sepertinya masih harus menahan napas, setelah komponen anggota MPR dari unsur DPR beramai-ramai menarik dukungannya. Amendemen UUD 1945 itu bertujuan tidak lain untuk memperkuat DPD guna menjawab persoalan rakyat di daerah. Penguatan DPD sekaligus mengutuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena memberikan kesempatan setiap daerah untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis melalaui perwakilannya di DPD. Memahami adanya kehendak kuat dari rakyat terhadap amendemen UU 1945, dibuktikan antara lain dengan munculnya dukungan gubernur, karena upaya tersebut dirasa sangat penting dan merupakan masalah fundamental yang memiliki implikasi luas, mengingat aspeknya bisa menjadi diskursus dalam kehidupan politik di Indonesia. Oleh karena itu, seyogyanya prinsip bahwa amendemen ini benar-benar harus mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat serta semuanya perlu dijaga bersama. Dengan demikian, sedianya agar lebih memiliki daya harus ada peninjauan lebih komprehenship, di samping harus sudah ditelaah dengan melibatkan lembaga kajian dan pihak lain, sehingga arah amendemen yang dikehendaki rakyat berjalan dengan benar dan tepat sasaran. Oleh karenanya, boleh jadi proses untuk melakukan amendemen UUD 1945 seperti yang diusulkan DPD, masih membutuhkan waktu panjang karena masih ada aturan teknis yang perlu dipenuhi. Untuk itu, pengusul amendemen selayaknya berkonsentrasi juga untuk lebih memerhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Masalahnya, mengenai perlu tidaknya UUD 45 diamendemen tetap harus dikembalikan dan mengacu pada empat parameter sebagai penuntun perubahan, yakni pertama, semakin melindungi seluruh warga negara Indonesia, kedua, menyejahterakan rakyat di semua aspek, ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, Indonesia tetap menjadi bahagian perdamaian dunia. Jika demikian keadaannya, betapa pentingnya amendemen UUD 1945 dan khusus untuk DPD bila juga mampu berpegang pada empat paremater tadi, maka sangat mungkin eksistensi DPD pastinya sangat dibutuhkan terutama untuk mampu menjaga keutuhan negara dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap daerah tanpa disertai potensi keinginan untuk berbeda arah, ekstremnya memberontak justru karena DPD refresentatif mewakili daerah, maka DPD pantas di posisi terdepan untuk melakukan pendidikan politik secara terus menerus dan aktual kepada rakyat di daerah. Terutama untuk memajukan daerah-daerah agar lebih memiliki posisi tawar yang sebanding. Itulah sebabnya inisiatif yang dinamis dan berkembang saat ini di dalam pemikiran anggaran DPD atau berbagai tindakannya yang aktual-substatif adalah bukti berfungsinya DPD yang patut diapresiasi secara penuh harapan oleh segenap daerah. Pada sisi lain ada yang secara holistic harus diwaspadai memang, yakni ketika mengemas wacana amendemen kelima UUD 1945 yaitu bahwa amendemen harus mampu masuk pada orbit politis-yuridis yang lebih luas dan mendasar. Artinya bahwa amendemen tidak terbatas untuk sekadar manambah kewenangan DPD, tetapi lebih dari itu harus pula merupakan artikulasi kebutuhan berbangsa dan bernegara untuk perbaikan fungsi legislasi. Dengan mengusung ide yang lebih luas dan mendasar itu, maka secara otomatis dan menjadi kemestian bahwa kewenangan DPD tentunya harus diformat ulang, termasuk dalam hal hubungannya dengan DPR. Harus diakui secara obyektif bahwa beberapa bagian dalam UUD 1945 memang harus disempurnakan. Contohnya, dalam fungi legislasi menyangkut, check and balances tentunya tidak akan pernah jalan optimal bila mana hubungan DPD dan DPR tidak seimbang apalagi secara sengaja diabsorpsi kepentingan di luar konstitusi. MPR sendiri, sebenarnya telah berusaha maksimal menuntaskan amendemen yang dilandasi dengan lima kesepakatan fraksi-fraksi, Pertama pembukaan dipertahankan, kedua mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketiga mempertahankan sistem presidensial, keempat amendemen sebagai adendum, dan kelima norma dalam penyelarasan dimasukkan dalam pasal. Bertolak dari lima dasar kesepakatan itu, mudah dipahami bahwa yang diinginkan arahnya sudah sangat jelas yakni bukan untuk terjadinya konstitusi baru, di samping juga tentu tak diharapkan sejarah kembali berulang bahwa amendemen UUD 1945 mengalami kegagalan seperti yang pernah terjadi tahun 1955 yang lalu. Dari situlah, kemudian disetujui Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI/I/ 2002 yang berfungsi sebagai panglima pengawalnya. Namun begitu, patut diwaspadai bersama tentang pernyataan politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar), Pinantun Hutasoit, yang menyatakan bahwa
CiKEAS Peserta Belajar Mengolah Sagu ke Ambon, Dilepas
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=622ses= 26 Juni 2007 03:35:39 Peserta Belajar Mengolah Sagu ke Ambon, Dilepas YAHUKIMO-Sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, akhirnya program pengiriman masyarakat Dekai untuk belajar mengolah Sagu ke Ambon/Sisarua terwujud. Kepastian itu, seiring dengan telah dilakukannya pelepasan peserta pelatihan (Belajar) mengolah sagu oleh Bupati Ones Pahabol SE, MM di depan kantor Bupati Yahukimo di Dekai, kemarin. Jumlah peserta pelatihan mengolah sagu ke Ambon ini berjumlah 36 orang. Sem,entara itu intuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan semisal ada peserta yang sakit atau tidak mau diatur, maka pada program pelatihan ke Ambon ini menyertakan pendamping yang antara lain terdiri dari tenaga medis, aparat keamanan dan panitia. Bupati Yahukimo, Ones Pahabol SE, MM mengaku, senang dengan program ini. Karena itu, ia mengharapkan agar para peserta bersatu dan serius untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. ''Kalian semua ini akan menjadi contoh, karena apa yang anda dapatkan di sana nanti harus ada masukannya dan bisa dibuat di Dekai ini,''pesan bupati. Pemberangkatan kali ini adalah sebagai pilot projek, sehingga jika memang para peserta bisa mengikuti secara baik apa yang disampaikan instruktur (Pemandu) pengolahan sagu, dan ketika tiba di Dekai nanti bias mengimplementasikan ilmunya yang baru itu, maka akan dikembangkan terus menerus. ''Diharapkan kedepan ada kegiatan lain untuk magang keluar daerah seperti ini juga,''ujarnya. Bukan hanya itu, tapi diharapkan, suatu saat nanti ada orang berkunjung ke Dekai, dapat menikmatisagu khas Dekai. ''Kalau sudah demikian, maka ada manfaat ekonomi masyarakat,''katanya. Usai pelepasan peserta, Ketua Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Yahukimo, Gasper Liauw MSi kepada Cenderawasih Pos kembali menegaskan bahwa program ini lahir dari sebuah potret realita terhadap potensi sumber ekonomi/kehidupan masyarakat lokal dan bagaimana membalik opini bahwa dengan adanya pemekaran hanya untuk kepentingan pejabat yang naik Garuda, dalam artian masyarakat jangan hanya sebagai penonton, karena pada esensinya uang adalah milik rakyat. Menurut Gasper, setelah dilepas bupati kemarin, peserta akan meninggalkan Dekai 27 Juni ke Wamena, selanjutnya 28 Juni ke Jayapura dan 30 Juni berangkat ke Ambon. Adapun kegiatan ini baru akan selesai 5 Juli nanti dan sekitar 9 Juli baru sampai di Dekai. ''Dana yang kami gunakan untuk pembiayaan kegiatan ini dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA Bappeda) di Bappeda Yahukimo. Kenapa dari Bappeda, karena terkait dengan bidang sosial budaya dan merupakan pilot projek,''ujarnya. Selama di Ambon, mereka bukan hanya mendapatkan teori cara mengolah sagu, tapi akan melihat langsung bagaimana cara mengolah sagu yang baik, sehat, hingga menjadi aneka kue. (jk [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Jangan berpikir bodoh
http://www.indomedia.com/poskup/2007/06/25/edisi25/opini.htm Jangan berpikir bodoh (Awasan untuk Charles Beraf) Oleh Fidel Hardjo *TULISAN Charles Beraf dengan judul Jangan Bertindak Bodoh yang dimuat di Harian Pos Kupang (18/6/2007) memang sangat menukik. Menarik untuk dicermati lebih serius. Letak keseriusannya, hemat saya, bukan karena judulnya yang yang vulgar atau terlalu sensasi tetapi apakah isi tulisan itu mengontribusi nilai pencerahan kepada publik atau tidak. Inilah persoalannya. Kita boleh sepakat bahwa problematik industri ekstraktif di Lembata merupakan pelajaran berharga untuk mendesain demokrasi kita secara arif dan proposional. Beraf dalam tulisannya menguraikan hal itu secara sistematis. Menurutnya, prinsip diskursus demokrasi: semakin kuat antitese, semakin kuat pula diskursus demokrasi yang terbangun di tengah masyarakat. Itu benar. Dan itulah faktum yang sedang berbicara di Lembata sebenarnya. Dengan kata lain, semakin derasnya protes dan gelombang demonstrasi (baca:antitese) dari rakyat atas proyek pertambangan ini (baca:tese), maka semakin terkukuhnya pendirian demokrasi (baca:sintese). Lalu, mengapa Beraf berteriak jangan bertindak bodoh kalau memang antitese-antitese itu adalah logika substansial demokrasi. Ataukah Anda yang mengsinterpretasi secara keliru (error interpretation) atas upaya demokratis rakyat kecil seperti ini. Kecemerlangan ide Anda mengalami peruntuhan mutlak di sini ketika tese, antitese dan sintese yang Anda bangun terkontradiktif an sich. Biarlah rakyat menentukan sendiri wajah demokrasi mereka. Sudah lama zona demokrasi mereka dipasung dan dipenjara. Sejauh, mereka tidak mengusung antitese dalam bentuk kekerasan fisik. Demokrasi butuh proses. Apa pun alasan dasar di balik pro-kontra proyek industri ekstraktif Lembata, yang pasti demokrasi terus berproses menjadi (in the making) menuju kematangan. Alex Inkeles (Introduction: On Measuring Democracy, 1990), demokrasi ibarat pengembara di padang pasir, yang dalam perjalanannya mencapai tanjakan-tanjakan kecil, terkadang lintasan terjal berliku, hingga akhirnya mencapai ketinggian tertentu. Kita boleh katakan, demokratisasi di Lembata baru ada pada level terjal. Itu berarti perjalanan demokrasi dan tantangannya semakin luas dan kompleks. Saya angkat jempol kepada penulis warga Takaplager ini, karena ia juga mengusung UU No. 23 /1997 tentang pengelolaan lingkungan, sebagai kerangka acuan proyek pertambangan Lembata. Setidaknya, menurut Charles, ada tiga tahap AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Saya berpikir, ini hal yang penting. Eksplorasi kekayaan alam harus dimbangi dengan pemeliharaan (duty of care) atas alam itu sendiri. Hanya rakyat kecil (kontra) tidak tega menunggu proses itu. Kasus Freeport dan Lapindo adalah guru paling berharga bagi mereka. Kalau Charles melihat kasus Lapindo dan Freeport berakar pada soal ketidakcermatan survai, maka saya menepis pendapat Anda dalam ranah ini. PT Lapindo atau Freeport merupakan industri ekstraktif yang terbesar dan lebihterprofesional di negeri ini. Tentunya, para ahli dengan segala keahlihan dan kecermatan sudah melakukan survai. Bahkan, mereka mengikuti kerangka acuan AMDAL, RKL, dan RPL seperti apa yang juga dimutlakkan oleh Charles atas proyek pertambangan Lembata. Atas hasil survai para ahli ini pun maka palu pun diketuk tanda proyek segera dimulai. Sayangnya, hasil survai para ahli profesional (baik ahli asing maupun pribumi) kedua PT besar ini berujung pada situasi yang mencekam. Bukan hanya habitus envioromental yang rusak tapi manusia itu sendiri terancam: kesengsaraan, pengungsian, kesakitan bahkan kematian. Lagi-lagi siapa yang bertindak bodoh? Saya kira rakyat tidak terlalu bodoh untuk menunggu pertambangan Lembata berakhir dengan drama ratap tangis' seperti apa yang dialami oleh saudara-saudarinya di Papua atau di Jawa. Kalaupun kita menunggu, taruhannya sangat mahal. Antara mati atau hidup! Saya merasa heran dengan pemimpin kita, seakan-akan tanpa pertambangan ini kita tidak akan bisa hidup lagi. Rakyat sudah lama hidup tanpa industri tambang seperti ini, toh mereka masih bisa hidup. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Kearifan rakyat kecil yang kerap dicap bodoh perlu dicontohi oleh para pemimpin atau siapa saja, termasuk penulis Takaplager yang menulis opini Jangan Bertindak Bodoh. Kalau saja Hobbes bisa diajak bicara sekarang, maka teorinya tentang Leviathan di mana rakyat dengan natural liar berperilaku biadab perlu ditertibkan akan ditentang habis-habisan. Yang perlu ditertibkan sekarang adalah tabiat pemimpin yang tidak beres. Pemimpin yang tidak mendengarkan orang lain, yang semestinya didengari yaiturakyatnya sendiri. Kebiadaban tahbiat ini meluas dengan praktik kecolongan mulut kotor termasuk mencap orang lain yang berseberangan pendapat: bodoh, sampah, binatang dan boleh anda tambah sendiri yang
CiKEAS Menjadikan rakyat sebagai objek?
http://www.indomedia.com/poskup/2007/06/25/edisi25/opini.htm Menjadikan rakyat sebagai objek? (Umpan balik untuk Charles Beraf) Oleh Thomas Uran * REAKSI pro- kontra tentang rencana penambangan di Leragere-Lembata sungguh menarik untuk didiskusikan. Yang unik-menarik yaitu menempatkan kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Lembata di satu sisi dan membandingkannya dengan kondisi riil kehidupan ekonomi rakyat di sisi lain. Kondisi ini bisa diibaratkan bagai tikus mati di lumbung padi. Mungkin dengan realitas ini, Pemkab Lembata sedikit berani menjadikan kerja sama investasi sebagai bagian dari program strategisnya. Langkah selanjutnya yaitu dikeluarkannya SK Bupati No. 37 Tahun 2005 tentang kerja sama untuk kegiatan investasi pertambangan. Sebuah surat sakti yang akhirnya menuai badai pro dan kontra. Terhadap reaksi ini, Saudara Charles Beraf akhirnya mengajaksidang pembaca dan siapa saja yang peduli, bahkan terlibat dalam diskusi ini, hendaknya mengajukan tesis dan antitesis secara logis, tidak serta merta menolak dengan argumentasi yang irasional atau sekedar membandingkan dengan kasus di tempat lain seperti Lumpur Lapindo, Freeport, dan lain-lain. Argumentasinya yaitu penambangan di sana baru memasuki tahapan eksplorasi. Sebuah ajakan sekaligus tantangan buat bapa-ibu petani di Leragere dan sekitarnya. Demikian buah pikiran Saudara Charles Beraf dalam opini di bawah judul Jangan Bertindak Bodoh (Pos Kupang, Senin 18 Juni 2007). Terlepas dari tesis dan antitesis merupakan sebuah tuntutan logis dalam tataran para intelektual dan kaum terpelajar, hemat saya keseluruhan alur berpikir yang nantinya melahirkan sikap dan tindakan, hendaknya juga tidak mengabaikan rakyat dalam domain analisis. Pertanyaan yang paling mendasar, entahkah rakyat di Leragere dijadikan subyek dalam bingkai investasi? Lebih jauh lagi, apabila rakyat petani di sana sudah dilibatkan secara aktif sejak awal rencana investasi, mengapa mereka begitu getol menuntut untuk dibatalkan?Mengapa sosialisasi? Dari pemberitaan media, kita semua pasti mengetahui ada begitu banyak komentar yang menegaskan bahwa reaksi kontra masyarakat lebih disebabkan oleh lemahnya sosialisasi dari pemerintah. Melalui kata sosialisasi itu sendiri bisa ditebak cara pandang seseorang yang masih menempatkan rakyat sebagai obyek. Pertanyaannya, mengapa sosialisasi dan bukan perencanaan yang partisipatif? Pengalaman sejarah mengungkapkan bahwa ketika rakyat masih dianggap sebagai obyek, maka secara tidak sadar kita telah menegasikan bahwakemiskinan rakyat disebabkan oleh rakyat sendiri (komunitas lokal) yang malas, bodoh dan lain-lain; tetapi bukan disebabkan oleh kita para pihak di luar rakyat. Dan anggapan ini sebenarnya agak bertolak belakang dengan apa yang tengah dialami rakyat. Sebuah analisis yang menakjubkan, hasil pemikiran rakyat yang sempat terungkap pada saat deklarasi Jaringan Petani Wulan Gitan beberapa waktu lalu di Hokeng-Flores Timur. Dalam kertas posisi yang diberi judul Epu Boit Gelekat Gewayan : Sebuah Upaya Menegakkan Kedaulatan Petani, para deklarator dengan tegas menyampaikan bahwa kemiskinan rakyat bukan disebabkan oleh alam, bukan pula oleh kebodohan dan kemalasan rakyat, melainkan disebabkan oleh pembodohan dari kaum sekolahan, penindasan oleh penguasa dan pengisapan oleh kaum pemodal. Itulah penyebab kemiskinan rakyat hasil refleksi rakyat berdasarkan pengelaman yang mereka alami dan rasakan selama ini. Dengan dasar pemikiran seperti ini, rakyat sebenarnya mau menuntut bahwa mereka tidak boleh lagi dipandang sebagai obyek, melainkan ditempatkan sebagai subyek. Itu berarti proses pembebasan semacam apa pun, hendaknya melibatkan rakyat sebagai subyek yang mestinya bisa memutuskan sendiri. Pendekatan pembebasan dengan cara apa pun harus diputuskan oleh rakyat. Pemerintah, lembaga agama, LSM, pemodal dan pihak lain adalah sebagai pihak yang membantu tetapi bukan sebagai pengambil keputusan. Terhadap alasan ini kita hendaknya mulai belajar untuk bisa omong dengan rakyat, bukan sekedar omong tentang rakyat. Oleh karena itu, sosialisasi bukanlah sebuah pendekatan pemberdayaan, melainkan intervensi karena kepentingan pihak luar. Ketika berbicara problem rakyat, saya teringat akan pengalamanbersama Gunawan Wirady, salah satu anggota tim perumus UUPA No 5 Tahun 1960. Dalam sebuah pelatihan agraria ketika beliau sebagai fasilitator, mengawali materinya beliau meminta kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Sebelum mengakhiri lagu, beliau sudah menangis sesunggukan. Setelah itu baru ia menjelaskan bahwa spirit dari lagu tersebut sudah sangat jelas bahwa bangunlah dulu jiwanya (rakyat), barulah bangun badan. Namun realitas yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Orang-orang yang mengaku sebagai pahlawan rakyat hanya mampu membangun badan, tapi tidak mampu membangun jiwa. Dan ketika konsep membangun badan selalu diutamakan tanpa memperhatikan aspek membangun jiwa
CiKEAS Ditemukan fosil gajah purba
http://www.indomedia.com/poskup/2007/06/25/edisi25/floresa.htm Di Liang Bua, Manggarai Ditemukan fosil gajah purba Ruteng, PKTim Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional (Puslitbang Arkenas) berhasil menemukan pygmy stegodon atau gajah purba kate ketika melakukan proses eskavasi di Gua Liang Bua, Desa Liang Bua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Kamis (21/6/2006). Fosil berupa tulang tengkorak dan gigi geraham itu ditemukan pada sore hari menjelang akhir eskavasi sekitar pukul 15.32 Wita. Lokasi penemuan persis di kotak Sektor XII pada spit 29 atau kedalaman sekitar 2,93 meter. Eskavasi dilakukan antara lain menggunakan teknik spit dengan interval kedalaman 10 sentimeter (cm) tiap spit. Demikian informasi dari Liang Bua. Wartawan Kompas, Samuel Oktora, ikut menyaksikan proses eskavasi, Kamis (21/6/2007) dan Jumat (22/6/2007). Disebutkannya, ketika memasuki spit 29 itu warga yang membantu penggalian tiba-tiba merasakan benda keras, dan terlihat gundukan fosil berupa tulang. Ketua Tim Peneliti Puslit Arkenas, Emanuel Wahyu Saptomo lalu mengambil gambar fosil itu. Saptomo menunjukkan hasil jepretan kamera kepada anggota tim, Rokhus Due Awe yang mempunyai keahlian mengklasifikasi temuan berupa tulang belulang. Betul, itu steg (fosil stegodon). Diperkirakan stegodon usia muda, sebab dari struktur gerahamnya nampak belum aus, ujar Rokhus Due Awe, ketika mengecek fosil tersebut. Menurut Awe, temuan fosil stegodon ini merupakan yang ke-48 di Liang Bua dalam kurun waktu 2001-2004. Penelitian tahun 2001 kerja sama antara Puslit Arkenas yang dipimpin RP Soejono dengan University of New England dengan tim dari Australia yang dipimpin Mike Morwood. Dari penelitian kurun waktu itu ditemukan 47 individu stegodon, bahkan juga temuan yang menghebohkan dunia berupa fosil manusia hobbit yang diklaim sebagai temuan spesies manusia purba. Temuan fosil manusia cebol itu kemudiaan dinamai Homo floresiensis. Fosil tersebut diperkirakan dalam lapisan Pleistocen, dan diperkirakan hidup lebih 11.000 tahun yang lalu, tutur Saptomo. Sebelumnya, Rabu (20/6/2007) kepada Pos Kupang Penanggungjawab tim peneliti, Emanual Wahyu Saptomo mengatakan penelitian yang dilakukan sejak 7 Juni 2007 sampai 31 Juli 2007 bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan karakteristik situs Liang Bua sebagai hunian yang berkelanjutan mulai dari fase awal hingga penghunian akhir. Selain itu, penelitian dimaksudkan untuk mengetahui potensi sumber daya lingkungan di sekitar Liang Bua yang diduga sebagai daya dukung kehidupan manusia di situs Liang Bua di masa lalu. Tim Puslit Arkenas terdiri dari delapan orang, yang juga melibatkan empat ahli dari luar negeri, yakni Michael John Morwood dan Kira Westaway dari University of Wollongong Australia, Carol Lentfer dari University of Queensland Australia, dan Mark Moore dari University of New England Australia. (lyn [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Arab Saudi Akan Pekerjakan Perempuan Negeri Itu Sebagai Pembantu
http://beritasore.com/2007/06/25/arab-saudi-akan-pekerjakan-perempuan-negeri-itu-sebagai-pembantu/ Arab Saudi Akan Pekerjakan Perempuan Negeri Itu Sebagai Pembantu Juni 25th, 2007 in International | Riyadh ( Berita ) : Arab Saudi berencana mempekerjakan perempuan negeri itu sebagai pengurus rumah tangga setelah beberapa negara Asia menaikkan ketentuan upah minimum bagi pembantu yang dipekerjakan di negara Teluk tersebut, demikian laporan harian Arab Saudi, Minggu (24/06). Arab Saudi, yang kaya dan pengeksport terbesar minyak dunia, mempekerjakan satu juta pembantu rumah tangga dari negara Asia dan Afrika dan pembantu bahkan telah menjadi norma bagi keluarga berpenghadilan rendah. Namun seringnya laporan mengenai aksi kekerasan telah membuat sebagian negara Asia memberlakukan pengawasan yang lebih ketat atas perempuan yang dipekerjakan di rumah oleh lembaga penerima tenaga kerja untuk bekerja di negara gurun tersebut. Surat kabar Al-Hayat dengan mengutip keterangan pejabat setempat melaporkan kementerian urusan sosial dan tenaga kerja sedang berusaha menemukan pengurus rumah tangga Arab Saudi -ungkapan untuk menghindari istilah yang lazim dalam bahasa Arab khadimah, atau pelayan-untuk membantu keluarga Arab Saudi yang memerlukan pembantu rumah tangga. Mempekerjakan perempuannya sendiri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga akan membawa perubahan besar bagi Arab Saudi, yang konservatif, tempat kebiasaan dan hukum agama yang ketat membatasi kebebasan perempuan untuk bekerja dan bahkan melarang mereka mengemudikan mobil. Para pejabat Mesir telah membantah laporan bahwa Arab Saudi ingin mempekerjakan ribuan perempuan Mesir untuk bekerja sebagai pembantu. Harian Al-Hayat melaporkan pemerintah di Riyadh sedang berusaha membujuk Indonesia agar memperlunak kenaikan gaji untuk mempekerjakan seorang perempuan Indonesia sebesar 500 riyal (133 dolar AS) menjadi 4.500 riyal. Tindakan Indonesia disambut dengan kemarahan oleh media Arab Saudi, yagn menyatakan itu adalah tindakan sepihak. (ant/rtr) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Behind the Scenes: Chilled by words of hatred
http://beta.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/06/25/btsc.rivers/index.html Behind the Scenes: Chilled by words of hatred a.. Story Highlights b.. Accused Indonesian terror leader gives interview to CNN c.. Tells correspondent he could be target just because he is British d.. Suspect smiles often even while discussing mass killings b.. VIDEO By Dan Rivers CNN Editor's note: In our Behind the Scenes series, CNN correspondents share their experiences in covering news and analyze the stories behind the events. YOGYAKARTA, Indonesia (CNN) -- I thought it was a joke when I first got the e-mail. CNN's Jakarta producer contacted me to say that the recently captured Indonesian terrorist suspect, Abu Dujana, was willing to do an interview. I felt like saying Yes, well let's see if Osama's available too, and we can see if we can get them on Larry King as a double act. CNN's Dan Rivers was taken to meet Abu Dujana in secret. 1 of 2 But she insisted the police had sanctioned a face-to-face meeting with Jemaah Islamiyah's military commander, at a secret location somewhere in Java. We scrambled to the airport and less than 24 hours later I found myself nervously pacing up and down an empty, echoing corridor of a police building, waiting for a convoy carrying the most dangerous terrorist in Southeast Asia. He appeared in silhouette initially. He was dressed in white and flanked by armed plainclothes police officers. As he approached I could see a slightly built, wiry man, who looked younger than the 37 years old police said he was. He smiled as the officers took off his handcuffs. I was alarmed at the apparently lax security. The door was a few feet away and there was no one guarding it. I thought for a moment that he might make a run for it. But he didn't. He seemed resigned now to his fate. He is facing the death penalty if convicted on terrorism charges. The police think Abu Dujana was involved in some way with just about every major terrorist attack in Indonesia in the last five years, rising through the ranks of Jemaah Islamiyah to become the pre-eminent military commander. Face to face Dan Rivers talks to an accused terror chief on AC 360°. 10 p.m. ET. see full schedule » He is a veteran of Afghan terrorist training camps and even boasts he once met Osama Bin Laden. Our interview was conducted in a conference room. As the camera crew made final adjustments to the shot, I tried to make small talk with the alleged mass murderer sitting in front of me. It was difficult. What do you chat about with someone who has dedicated their life to an organization that believes in indiscriminate mass murder? The weather? The price of rice? The latest football results? In the end, I explained that he could talk in Indonesian, but my questions would be in English, that he should look at me, not the translator and that he should try to stay still in his chair. Careful, yet nihilistic He seemed affable, but had piercing brown eyes. He exuded a calm disdain for me. A gentle, inner mocking resonated from his face, which frequently cracked into a broad smile. He spoke softly and with obvious intelligence. Don't miss a.. Suspect warns of more attacks He was careful not to implicate himself directly in any attacks, claiming they were carried out by a splinter cell, which had become alienated from Jemaah Islamiyah. But on broader philosophical questions, he was unremittingly nihilistic. He believes in the utter supremacy of Sharia law, and that hard-line Islamic rules should be imposed on everyone, regardless of the faith. Abu Dujana sees Americans as legitimate targets, because of the United States intervention in Iraq and backing of Israel. He laughed as he said I, too, was a legitimate target simply for being British. He seemed unconcerned about his own life or those of his wife and children, saying God would make the only judgment that mattered. After 40 minutes, I was getting increasingly irritated by his fascistic nonsense and he too was also growing weary with reciting dogmatic answers. He said he had to pray, and the interview ended. He was led away to a small office to face Mecca. I waited in the corridor outside. When his conversation with God over, he was handcuffed and gently escorted to a waiting car, leaving me chilled by his words of hatred -- words that were often said with a smile. All About Indonesia . Terrorism [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS 15. Tawaran Mentas di New York
= Seri : Membangun Keluarga Indonesia = [EQ] CHRISYE : SEBUAH MEMOAR MUSIKAL [Naga Legendaris INDONESIA] Oleh : Alberthiene Endah Bermimpilah, sebab harapan akan memberi hidup Berkaryalah, sebab seni akan memberi makna [Naga belajar . . . sampai menutup mata] 15. Tawaran Mentas di New York Tawaran mentas di New York adalah titik penting dalam sejarah karier saya. Sebab di situ saya melakukan satu keputusan paling besar dalam hidup. Yakni mempercayai musik sebagai tujuan hidup saya. Mempercayai sesuatu yang dianggap tak meyakinkan bagi kebanyakan orang, rasanya seperti becermin di air keruh. Saya tidak melihat bayangan yang jernih. Bagusnya sulit terlihat, buruknya pun luput dari pandangan. Tawaran yang datang dari Pontjo seperti nyanyian merdu yang asyik di telinga. Tapi, di sisi lain, dengung kalimat Papi yang melecut saya untuk kuliah juga seperti genderang yang - walau tak enak di telinga - tapi nyaringnya selalu terdengar. Saya dihadapkan pada dua pilihan yang teramat sulit. Gairah menyambut pintu gerbang yang makin terbuka lebar pada musik, dan janji masa depan yang ditawarkan bangku kuliah. Keputusan yang saya ambil? Saya nekat. Musik menjadi pilihan saya yang mantap. Pikiran saya sederhana saja. Hidup ini, susah maupun senang, bergantung pada keputusan Tuhan dan sikap kita. Apa pun harapan setiap orang, dua hal tadi akan menentukan basil akhirnya. Apakah kita punya tekad dan perjuangan konkret? Setelah itu, apakah Tuhan mengizinkan? Inilah titik yang luar biasa penting dalam sejarah karier saya. Ketika keyakinan saya susah payah dibentuk oleh emosi, perasaan gelisah, gambling akan sesuatu yang tak pasti, sekaligus mimpi [bersambung] SONETA INDONESIA www.soneta.org Retno Kintoko Hp. 0818-942644 Aminta Plaza Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan Ph. 62 21-7511402-3 - Boardwalk for $500? In 2007? Ha! Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS SAD Menolak Keberadaan Kebun Sawit
http://www.kompas.co.id/ Sumatera Bagian Selatan Selasa, 26 Juni 2007 SAD Menolak Keberadaan Kebun Sawit Jambi, Kompas - Masyarakat Suku Anak Dalam atau SAD di Desa Markanding, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, menentang pembukaan lahan perkebunan sawit di atas tanah adat mereka. Pasalnya, pihak perusahaan tidak menepati janji untuk membangun infrastruktur jalan di daerah itu. Unjuk rasa masyarakat yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut berlangsung sejak pukul 08.00 di Kantor Badan Pertanahan Negara Provinsi Jambi, Senin (25/6). Dialog kemudian digelar Bagian Penyelesaian Sengketa Agraria BPN Jambi Khaerul hingga berakhir sekitar pukul 15.00. Untuk informasi lebih lanjut http://serikat-tani-nasional.blogspot.com/2007/06/jambi-sad-menolak-keberadaan-kebun.html Salam, /donny pradana wr -- --- Komite Pimpinan Pusat - Serikat Tani Nasional [Sementara] Jl. Bogin A 2 Perumahan Budi Agung Bogor 16133 Mobile +62 856 807 5066 Email : [EMAIL PROTECTED] Blog : http://serikat-tani-nasional.blogspot.com/ ---
