Re: [Keuangan] Risiko Besar dalam Redenominasi Rupiah
*Mata Uang yang Paling Tak Bernilai** Vietnam dong 19.095 Sao Tome dobra 18.655 Turkmenistan manat 14.250 Iran riyal 10.000 Indonesia rupiah 8.957 Laos kip 8.243 Guinea franc 5.150 Paraguay guarani 4.770 Zambia kwacha 4.870 Kamboja riel 4.233 **) per dolar AS Sumber: yahoo.com* Redenominasi tidak mempengaruhi daya beli uang, sangat beda jauh dengan sanering yang memotong daya beli uang tsb. Saya sangat setuju dengan redenominasi, tentu pelaksanaannya harus diawali dengan sosialisasi yang masif dahulu agar masyarakat tidak salah paham mengerti perbedaan antara redenominasi sanering. Mengenai fungsi intermediasi bank dalam meningkatkan sektor riil, dengan atau tanpa adanya redenominasi, tentu harus terus ditingkatkan. Salam, Falah Pada 9 Agustus 2010 20.21, Habibie Nugroho Wicaksono habibie.nugroho.wicaks...@gmail.com menulis: Artikel ini juga dapat dibaca di : untaianmakna.wordpress.com Saat saya tengah asik-asiknya membaca milis yang masuk dalam email saya, saya kaget dengan adanya informasi dari salah satu rekan saya bahwa BI berencana melakukan redenominasi rupiah. Seakan tak percaya, saya segera menyalakan televisi saya dan saya dapati pemberitaan di salah satu televisi berita mengenai hal ini. Jujur saja, saya kaget dengan wacana ini. Di tengah kondisi moneter yang relatif tidak berbahaya kok mendadak ada rencana seperti ini. Indonesia saat ini bisa dibilang cukup stabil dalam hal moneter, meskipun memiliki potensi besar untuk digoyang bila sewaktu-waktu bila hot money dalam pasar modal kita berpindah. Melihat bagaimana wacana ini dilontarkan oleh seorang Gubernur Bank Indonesia, saya jadi teringat banyak kisah rontoknya perusahaan multinasional raksasa ketika akhirnya ada fraud yang tidak bisa disembunyikan lagi dan mulai bocor katup pengamanannya yang ditandai dengan pemberitaan kecil yang aneh seperti ini. Seringkali, wacana nyeleneh seperti ini menunjukkan adanya ketidakberesan. Tetapi sudahlah, saya tidak akan berspekulasi apa-apa tentang hal ini karena saya sendiri juga tidak mengerti dapur BI dan saya pun berharap bahwa tulisan saya di atas tadi hanyalah sebuah keparanoidan saya dalam melihat sebuah wacana digulirkan. Risiko Redenominasi Yang perlu saya soroti adalah potensi besar bila redenominasi dilakukan. Saya sangat khawatir akan terjadi rush besar-besaran di perbankan dan di pasar modal. Perlu diingat komposisi 5%:95%, yakni 5% penduduk menguasai 95% uang di suatu negara. Kita harus sadar bahwa si 5% ini memiliki kemampuan untuk memindahkan uangnya dari Indonesia (tentu saja setelah mengkonversinya terlebih dahulu ke dalam mata uang lain atau dalam bentuk emas dan aset riil lainnya). Begitu juga dengan hot money yang saat ini ada di pasar modal kita. Nasabah dan investor kelas kakap ini saya prediksi memilih langkah aman ini untuk menghindari seandainya redenominasi tidak berjalan mulus, yakni ketika jumlah nilai rupiah yang dipotong tidak singkron dengan turunnya harga. Dan saya rasa, sudah banyak yang tahu apa yang akan terjadi bila rush ini menjadi kenyataan. Sektor perbankan mengalami krisis likuiditas sehingga mengakibatkan tersendatnya sektor riil. Tersendatnya sektor riil akan meningkatkan jumlah pengangguran yang akan menurunkan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat akan menurunkan konsumsi yang ujung-ujungnya menurunkan penjualan dan memaksa semakin banyak sektor riil gulung tikar. Apakah Redenominasi Dapat Dilakukan? Melihat penjelasan Anggito Abimanyu dalam sebuah acara di televisi swasta, saya memang sependapat dengan beliau bahwa bila redenominasi memang akan dilakukan maka sekaranglah saatnya. Melakukan redenominasi di kala kondisi perekonomian sedang tidak dalam krisis memang opsi terbaik karena di saat seperti ini kepercayaan terhadap rupiah bukan sebuah masalah. Sehingga, kunci pentingnya ada di sosialisasi. Tapi, kembali saya akan bertanya, sejauh apakah manfaat dari redenominasi. Apakah penyederhanaan dalam pembayaran (sebagaimana pendapat beberapa ahli) sepadan dengan risiko yang saya paparkan. Memang, risiko di atas adalah kondisi ekstrim, yaitu bila redenominasi gagal total. Dan yang namanya risiko tentu saja belum tentu akan terjadi. Namun, risiko tetaplah risiko, yang memiliki peluang untuk terjadi. Solusi untuk Membuat Rp 1,00 Berarti Menurut saya, tindakan terbaik yang dapat dilakukan oleh BI beserta pemerintah bukanlah melakukan redenominasi secara langsung, tapi buatlah kebijakan untuk meredenominasi rupiah secara alamiah, yakni kebijakan yang bisa menekan inflasi tanpa membuat likuiditas moneter yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi terganggu. Memang, kebijakan seperti ini tidak akan membuat rupiah berkurang nominalnya secara instan, tapi kebijakan seperti ini akan membuat struktur perekonomian kita lebih stabil dan kuat. BI perlu belajar dari sejarah mengapa rupiah bisa menjadi selemah ini dan segera merevisi kebijakannya dalam pencetakan uang.
[Keuangan] Sri Mulyani dan 2 Jabatan Internasional Penting
Menkeu mendapat jabatan baru sebagai direktur pelaksana World Bank per 01 Juni 2010. Ia akan menjadi direktur Bank Dunia untuk 3 wilayah yakni ; Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Timur dan Pasifik. Sebuah jabatan prestisius yang sukar untuk ditolak. ... Bila diambil maka kemungkinan ia harus melepas jabatannya sebagai Menkeu. Good luck buat Ibu Ani, seorang wanita cerdas, tegas berani mengambil keputusan ..:-) Rabu, 05/05/2010 11:52 WIB Sri Mulyani dan 2 Jabatan Internasional Penting *Nurul Qomariyah* - detikFinance *Jakarta* - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan segera menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia mulai 1 Juni 2010. Ini adalah jabatan internasional penting kedua bagi Sri Mulyani. Seperti diketahui, sebelum ditunjuk sebagai Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas pada tahun 2002, Sri Mulyani pernah ditunjuk sebagai Direktur IMF. Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara selama tahun 2002-2004. Tuntas menjadi Direktur IMF, Sri Mulyani selanjutnya menjadi Menneg PPN/Kepala Bappenas. Namun jabatan itu tidak dipegangnya terlalu lama karena pada tahun 2005, Presiden SBY menunjuknya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Kepercayaan yang diberikan Presiden SBY kepada Sri Mulyani terus bertambah karena pada Juni 2008 hingga 2009, tugas Sri Mulyani bertambah dengan menjadi Plt Menko Perekonomian. Jabatan Menko Perekonomian kosong setelah Boediono ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jabatan Menteri Keuangan untuk Sri Mulyani dilanjutkan ketika pemerintahan SBY berlanjut untuk periode tahun 2009-2014. Namun jabatan itu tampaknya akan berakhir pada 1 Juni 2010, ketika Sri Mulyani akan menduduki sebuah jabatan penting di Bank Dunia. Bank Dunia pada Rabu (5/5/2010) telah mengumumkan penunjukannya sebagai Direktur Pelaksananya. Sri Mulyani akan menjadi direktur Bank Dunia untuk 3 wilayah yakni Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Timur dan Pasifik. Sri Mulyani juga akan mengurusi masalah Information System Group. Wanita kelahiran Tanjung Karang, 26 Agustus 1962 ini merupakan jebolan FE UI dan mendapatkan gelar PhD di bidang ekonomi dari University of Illinois, AS. Sri Mulyani berkali-kali juga masuk dalam daftar 100 Wanita Berpengaruh versi Majalah Forbes karena kemampuan dan pengaruhnya dalam menggawangi perekonomian Indonesia melewati krisis. Atas perannya itu juga, Bank Dunia akhirnya menawari Sri Mulyani sebuah jabatan yang penting di institusinya. Pemilihan Sri Mulyani itu dilakukan setelah Bank Dunia melakukan proses pencarian secara internasional. * (qom/qom)* [Non-text portions of this message have been removed]
Re: Bls: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
Om Daniel, dari hasil investigasi saya di kitab google (bukan kitab kuning, he..he..) investasi saham itu diperbolehkan, khususnya pada saham yang tercantum pada Jakarta Islamic Index (JII). Karena saham-saham tersebut sudah dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah Danareksa Invesment Management. Tapi ada jenis transaksi saham yang tidak diperkenankan karena bisa digolongkan sebagai judi riba, misalnya option, short selling margin trading. Untuk jelasnya bisa dilihat di link bawah ini atau monggo browsing lebih jauh lagi di kitab google ..: http://anggiawan23.blogspot.com/2009/03/bermain-di-bursa-haram.html http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Ekonomi%20Islam/Ekonis-Seri2.pdf Tapi sekali lagi saya bukan praktisi atau pengamat ekonomi syariah, mungkin ada teman lain yang memang benar-benar menguasai bidang ini Pada 8 April 2010 12:03, daniel marsan denici...@yahoo.com menulis: quote : bisa putus kongsi ndak kalau yang didanai pakai sukuk itu ternyata tidak menjalankan bisnisnya secara benar dan transparan. kan ada underlying assetnya, jadi bisa donk, diambil bagian underlying assetnya, terus di jual Pertanyaan yg menarik... Kebetulan pernah belajar dikit tentang syariah, secara konsep ekonomi syariah menarik walaupun itu bagi yang bukan muslim. Intinya sih seperti yg sudah disebut di tanggapan2 sebelumnya. Mungkin sy mau bertanya tambahan ( konsep ekonomi syariah ). klo investasi di saham hitungannya haram ato halal dan mohon penjelasannya. Sy pernah menawarkan invest di saham ke teman yg muslim tapi ditolak mentah2 karena katanya itu sama dengan judi walau sudah sy jelaskan sesuai dengan pengetahuan saya tentang ekonomi syariah. Salam Daniel = Millis AKI mendukung kampanye Stop Smoking = Alamat penting terkait millis AKI Blog resmi AKI: www.ahlikeuangan-indonesia.com Facebook AKI: http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 Arsip Milis AKI online: http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : Untuk kenyamanan bersama, agar diperhatikan hal-hal berikut: - Dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan kirim ke ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahooahlikeuangan-indonesia-owner%40yahoogroups.comYahoo! Groups Links [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: Bls: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
Saya yakin dasar Muhammadiyah menetapkan haramnya bunga bank, sebagaimana juga merokok, bukan karena motif ekonomi, tapi semata karena dalil yang mereka yakini menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya haram. Kalau motifnya ekonomi tentu lebih menguntungkan untuk merapat ke kubu yang menghalalkan rokok. Karena perusahaan rokok mempunyai dana yang sangat besar untuk urusan promosi. Bahkan iklan di media massa juga banyak didominasi oleh mereka, meskipun iklan rokok sudah dibatasi sedemikian rupa. Masalah kesiapan industri perbankan syariah tentu menjadi PR mereka agar bisa bersaing dengan yang konvensional, apalagi mereka sudah diuntungkan dengan fatwa tersebut. PR tersebut misalnya prosedur yang lebih njelimet, penamaan produk yang terkesan tidak familiar, bahkan bagi seorang muslim, inovasi serta agresivitas, dll. Saya setuju dengan pendapat bahwa perbankan syariah hendaknya tumbuh bukan semata karena alasan ideologis tapi juga harus dibarengi dengan kualitas produk pelayanan. Karena bila ternyata kualitas produk pelayanannya jelek maka akan menjadi bumerang mencemarkan setiap yang berembel-embel syariah lainnya. Falah Pada 7 April 2010 14:26, oka oka.wid...@indosat.net.id menulis: Saya mengamati industri perbankan syariah di Indonesia, mungkin sudah 10 tahun terakhir ini. Bukan merupakan kebetulan, jika saya kenal secara pribadi dengan beberapa penggiat dan manajemen perbankan syariah di Indonesia. Bottom line, saya skeptis dengan fatwa Muhammadyah ini, sebagaimana saya skeptis dengan fatwa MUI sebelumnya, perihal pengharaman bunga bank. Nasabah dan bisnis bank secara general terbagi menjadi 2 (dua), yaitu deposan (nasabah yang menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan, Deposito, Giro maupun produk sejenis lainnya) dan debitur (nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit komersial, corporate, personal, kartu kredit dll). Saya merasa bahwa dasar pengambilan keputusan fatwa ini, lebih banyak dari kacamata deposan. Sehingga memang, implementasi fatwa ini serta merta dapat dilakukan untuk nasabah deposan, toh return dari produk simpanan bank (konvensional maupun syariah) terlalu kecil. Banyak media investasi lain yang sudah ditawarkan lembaga keuangan non bank yang returnnya lebih tinggi. Hanya menurut saya, Muhammadyah baru membatasi fatwanya pada bunga bank, bagaimana dengan produk2 investasi dari lembaga keuangan non bank ini? Ketika MUI beberapa tahun lalu juga mengeluarkan fatwa yang sama, lagi2 sudut pandang deposan lebih menjadi pertimbangan dari pada sudut pandang debitur. Padahal keduanya sama-sama menggunakan produk bank (nasabah). Jika memandang dari sudut debitur, implementasi fatwa ini pastilah jauh lebih sukar. Debitur adalah orang yang membutuhkan kredit atau pembiayaan. Produk-produk kredit bank syariah, menurut saya, lebih kompleks daripada bank konvensional. Terutama, dalam hal persyaratan dokumentasi pada saat penarikan kredit. Persyaratan yang lebih njelimet ini, sayangnya, tidak diimbangi dengan biaya bank (bunga) yang lebih murah. Bahkan dalam hal jaminan (collateral), sami mawon, dengan bank konvensional. Nasabah debitur, lebih rasional dan lebih pragmatis daripada nasabah deposan. Itulah, saya kira kunci jawaban, kenapa bank syariah di Indonesia belum bisa berkembang sebagaimana diharapkan. Sudah benar jargon dan iklan bank syariah, yang memberikan image, walau namanya bank syariah, tapi bank ini untuk semua kalangan. Sebagai contoh, dipakainya Susi Suusanti sebagai ikon iklan bank syariah. Akan tetapi bahwa produk kredit (pembiayaan) bank syariah masih tidak debtor friendly harus diakui. Pengalaman sebelumnya ketika MUI mengeluarkan fatwa haram, pengaruh terhadap perkembangan bank syariah tidaklah significan. Apakah dengan adanya fatwa Muhammadyah ini hasilnya akan berbeda? saya yakin jawabannya TIDAK. Oka Catatan : - Ketika Muhammadyah mengeluarkan fatwa haram merokok, sebagai moderator saya langsung merubah tag millis ini menjadi Millis AKI-stop smoking. Sayangnya ketika, organisasi ini mengeluarkan fatwa haram bunga perbankan, saya tak bisa mengubah tag millis ini menjadi Millis AKI-No to bank's interest, tidak juga menjadi Millis AKI-Yes to bank's interest. [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
Ekonomi Syariah itu berupa sistem, sedangkan pelaksanaanya tergantung orangnya. Contoh kasus Dubai World, meskipun mereka memakai sistem syariah (itupun belum tentu secara full, bisa jadi campuran), berhasil tidaknya tergantung si pengelola. Bisa jadi mereka buruk dalam manajemen cash flownya, sehingga saat jatuh tempo tidak mampu membayar atau hutang yang terlalu besar karena nafsu hedonisme ingin membangun bangunan super mewah tanpa memperhitungkan tingkat pengembalian investasi, dsb. Berarti bank syariah pun bukan tidak mungkin bisa bangkrut juga jika tidak dikelola dengan baik. Dalam bertransaksi, selain masalah rasional terkadang ideologi saya juga bermain, sebelum rokok diharamkan saya sudah mengharamkan diri saya untuk merokok karena secara rasional rokok membahayakan diri saya juga orang di sekitar saya. Sementara untuk bunga bank, sebelumnya saya memakai bank konvensional, tapi begitu keluar fatwa haram bunga bank, maka saya pindah ke yang syariah. Mudah-mudahan rekan-rekan yg bekerja di perbankan syariah bisa terus memperbaiki diri Falah Pada 7 April 2010 16:15, Ari Condro masar...@gmail.com menulis: lha, dubai world kemarin bankrut, dan sukuknya kena default lho. mas prastowo bukannya ikutan pas diskusi rame rame kemarin. sekarang pun kalau kredit rumah dan kendaraan bermotor pakai akad syariah, jatuhnya lebih mahal. lha piye ... kalau muhammadiyah memang ekonominya main di kota kecil, dan kuat karena basis pendukungnya di kota kecil, seperti ponorogo misalnya, lumayan fanatik, begitu buka supermarket surya, misalnya, jamaah muhammaidyah di ponorogo belanjanya hanya ke sana. salam, Ari 2010/4/7 prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com Pendapat berbeda dikemukakan ekonom Danareksa, Purbaya Yudhi Sadewa dan ekonom BNI Tony Prasetyantono. Menurut kedua beliau ini, meski akan ada pertumbuhan, tapi tidak akan pesat. Dan eksodus nasabah dari bank konvensional ke bank syariah dalam waktu dekat tidak akan banyak. Memang semua masih harus ditunggu. Yang menarik adalah argumennya, bahwa bank konvensional lebih menarik. Bank syariah tumbuh pesat juga tidak menjadi masalah menurut saya, sejauh pertumbuhannya juga tidak sekedar mengandalkan fatwa tetapi kinerja yang memang meyakinkan dan menarik bagi calon nasabah. Seperti pertumbuhan sukuk di berbagai belahan dunia yang tidak sekedar dilambari doktrin atau hukum tertentu melainkan kinerjanya memang bagus. Tapi saya sendiri punya keyakinan, masa depan islamic finance akan cerah, karena dalam sistem ini kepercayaan ( trust ) mendapat tempat yang baik, pengaturan yang jelas, dan harus diakui asumsi akhlak juga memengaruhi. Amatan saya yang awam, tugas intelektual dan ekonom muslim mungkin mempromosikan bank syariah ini dengan cerdas dan bijak, karena bagaimana pun masih ada bayang-bayang seram jika kita bicara syariah, akibat pemahaman sempit kelompok tertentu yang belum-belum secara mudah mengasalkan apa pun pada syariah sebagai solusinya. Padahal syariah jauh lebih luas dan kompleks dari sekedar nostalgia2 itu. salam, pras Dari: herisetiono004 herisetiono...@yahoo.com.sgherisetiono004% 40yahoo.com.sg Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia% 40yahoogroups.com Terkirim: Sel, 6 April, 2010 06:47:56 Judul: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah Herdaru Purnomo - detikFinance Jakarta - Fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah diharapkan bisa membuat industri perbankan syariah Indonesia tumbuh subur. Industri ini pun menanggapi positif fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia akan semakin berkembang, ujar Vice President Sharia Banking Head PT Bank Danamon Indonesia,Tbk Prayudha Moeljo kepada detikFinance di Jakarta, Senin (05/04/2010) . Menurut Prayudha, bunga bank konvensional memang bisa dikategorikan riba, yang haram hukumnya. Riba itu Haram juga bukan karena ada atau tidaknya fatwa tersebut, tetapi di dalam Al Quran dan Hadist sudah sangat tegas sekali dinyatakan Riba adalah Haram bahkan dalam Injil pun dinyatakan serupa, ungkap Prayudha. Seperti diketahui, Muhammadiyah baru saja secara resmi mengeluarkan fatwa haram bunga bank pada Sabtu 3 April 2010. Fatwa haram terhadap bunga bank tersebut sebenarnya sudah diputuskan pada Musyawaran Nasional Muhammadiyah pada tahun 2006 lalu. Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan hukum haram bunga bank pada tahun 2003. Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamamdiyah Fatah Wibisono sebelumnya mengatakan, bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Tambahan imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. Selain
Re: Bls: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
Saya pernah jalan-jalan ke suatu pantai di Manado. Saat waktu makan saya menemukan kesulitan mencari tempat makan yang halal karena sebagian besar warung makan di sana menjual makanan yang diharamkan (maaf, babi atau anjing), karena meskipun saya hanya memakan bubur manado tapi bila wajan atau alat dapur yang dipergunakan untuk memproses makanan tersebut dipakai bersama-sama maka makanan halal tersebut menjadi tercemar kehalalannya. Akhirnya saya berhasil menemukan tempat makan yang halal karena di situ khusus menjual sea food. Meskipun yang punya adalah orang Nasrani (ada simbol keagamaan di dindingnya). Tapi sebelumnya saya tanyakan dulu ke pemilik warung apakah makanannya dicampur ang ciu atau tidak, dia bilang tidak, yah udah bismillah saya makan. Tentu akan lebih aman afdhal lagi bila saya membeli makanan pada pemilik warung yang memakai kopiah haji ..:-) karena pasti halal semuanya. Sistem perbankan syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional bisa dilakukan bila ada pemisahan pengelolaan prosesnya (wajan atau alat dapurnya harus terpisah). Bila bercampur maka menjadi ikutan haram. Makanya unit syariah juga membuat laporan keuangan tersendiri yang menunjukkan kinerjanya secara terpisah (tidak bercampur). Baru setelah itu dibuatkan konsolidasinya. Unit syariah atau bank syariah bisa saja didirikan oleh yang non muslim tapi dalam prosesnya harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS inilah yang akan mengawasi sistem prosesnya apakah sesuai dg syariah atau tidak. Tentu lebih aman afdhal lagi bila bank syariah nya didirikan oleh lembaga Islam (misal Muhammadiyah or NU) tapi di sana tetap harus ada DPS nya. [?] Saat ini saya sedang belajar untuk menerima segala ketentuan (syariah) dari Nya dengan sikap langsung taat. Tentu saja saya boleh memelihara sikap kritis saya, tapi sikap kritis tersebut bukan berupa pertanyaan nih syariah kok gitu banget, nggak cocok dengan kondisi sekarang. Tapi pertanyaan yang akan saya keluarkan adalah Ya Tuhan, apa hikmah di balik aturan Engkau, ilmu hamba masih terlalu cetek untuk memahami semua ini, berilah hamba kemampuan untuk menangkap kebaikan dari aturan yang telah Engkau turunkan.[?] Kalau topi yang saya miliki kekecilan atau kebesaran dibanding kepala saya maka saya akan menyesuaikan topi tersebut dengan kepala saya, atau bisa jadi saya akan mengganti dengan topi baru bukan kepala saya yang saya sesuaikan dengan topi yang saya punya. Topi di sini adalah kemampuan ilmu saya yang masih cetek sementara kepala adalah segala ketentuan dariNya. Wah jadi berpanjang lebar. Tapi nggak apa-apa khan [?] Rgds, Falah [Non-text portions of this message have been removed]
Re: Bls: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
Om Ari, saya nggak kerja di bank atau lembaga keuangan apa pun. Pengetahuan syariah saya masih cetek banget (itu pun cuma lewat browsing sekali-sekali) ..:-) Setahu saya dalam syariah itu diharuskan menyerahkan suatu urusan itu pada ahlinya, kalau sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya (hadits Nabi). Selain itu harus punya sifat amanah (dapat dipercaya) bukan khianat (curang). Termasuk dalam sifat amanah adalah mematuhi akad yang sudah ditandatangani bersifat transparan. Mungkin saja instrumen yang dipakai adalah instrumen syariah tapi kalau pengelola instrumen tersebut bukan ahlinya tidak amanah bisa kejadian kaya Dubai World. Mungkin si Dubai World ini salah dalam manajemen cash flownya sehingga tidak mampu membayar hutang secara on time, hutangnya kegedean karena sifat hedonisme ingin mendirikan bangunan super megah tanpa mempertimbangkan return on invesmentnya dengan tepat, dll. Terus gimana underlying assetnya ? Yah kalo si Dubai investornya nggak menemukan kata sepakat (misalnya reschedul hutang, dll) mau nggak mau tuh asset harus dilepas sesuai akad. Terus gimana kalo ada lembaga syariah baru yang masih apa adanya (misalnya spt kata Om Ari, internet masih lewat listrik). Saya melihat ini sebagai usaha untuk merintis suatu kebaikan, meskipun dengan kondisi yang serba terbatas. Tentu tidak akan seimbang bila melihat pertandingan bola antara Barcelona yang super kaya dengan klub anak-anak muda yang baru belajar sepakbola, meskipun mungkin klub itu mempunyai sistem pelatihan yang bagus. Dibutuhkan waktu agar anak-anak itu bisa benar-benar menerapkan sistem tersebut dengan baik sehingga mereka bisa mahir. Btw, ente udah nggak ikhwan lagi ? akhwat kah ? he..he.. Pada 8 April 2010 11:51, Ari Condro masar...@gmail.com menulis: konsepnya bagus, inget waktu masih ikhwan :) btw, kang. kerja di bank kan diminta untuk prudent, meskipun itu bank syariah. nah, bisa kejadian bobol seperti dubai world atau icon plus yang belum kelihatan hasil kerjanya (internet liwat listrik) sekarang ini bagaimana yah ? bisa putus kongsi ndak kalau yang didanai pakai sukuk itu ternyata tidak menjalankan bisnisnya secara benar dan transparan. kan ada underlying assetnya, jadi bisa donk, diambil bagian underlying assetnya, terus di jual misalnya lho, yah ... 2010/4/8 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com Saya pernah jalan-jalan ke suatu pantai di Manado. Saat waktu makan saya menemukan kesulitan mencari tempat makan yang halal karena sebagian besar warung makan di sana menjual makanan yang diharamkan (maaf, babi atau anjing), karena meskipun saya hanya memakan bubur manado tapi bila wajan atau alat dapur yang dipergunakan untuk memproses makanan tersebut dipakai bersama-sama maka makanan halal tersebut menjadi tercemar kehalalannya. Akhirnya saya berhasil menemukan tempat makan yang halal karena di situ khusus menjual sea food. Meskipun yang punya adalah orang Nasrani (ada simbol keagamaan di dindingnya). Tapi sebelumnya saya tanyakan dulu ke pemilik warung apakah makanannya dicampur ang ciu atau tidak, dia bilang tidak, yah udah bismillah saya makan. Tentu akan lebih aman afdhal lagi bila saya membeli makanan pada pemilik warung yang memakai kopiah haji ..:-) karena pasti halal semuanya. Sistem perbankan syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional bisa dilakukan bila ada pemisahan pengelolaan prosesnya (wajan atau alat dapurnya harus terpisah). Bila bercampur maka menjadi ikutan haram. Makanya unit syariah juga membuat laporan keuangan tersendiri yang menunjukkan kinerjanya secara terpisah (tidak bercampur). Baru setelah itu dibuatkan konsolidasinya. Unit syariah atau bank syariah bisa saja didirikan oleh yang non muslim tapi dalam prosesnya harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS inilah yang akan mengawasi sistem prosesnya apakah sesuai dg syariah atau tidak. Tentu lebih aman afdhal lagi bila bank syariah nya didirikan oleh lembaga Islam (misal Muhammadiyah or NU) tapi di sana tetap harus ada DPS nya. [?] Saat ini saya sedang belajar untuk menerima segala ketentuan (syariah) dari Nya dengan sikap langsung taat. Tentu saja saya boleh memelihara sikap kritis saya, tapi sikap kritis tersebut bukan berupa pertanyaan nih syariah kok gitu banget, nggak cocok dengan kondisi sekarang. Tapi pertanyaan yang akan saya keluarkan adalah Ya Tuhan, apa hikmah di balik aturan Engkau, ilmu hamba masih terlalu cetek untuk memahami semua ini, berilah hamba kemampuan untuk menangkap kebaikan dari aturan yang telah Engkau turunkan.[?] Kalau topi yang saya miliki kekecilan atau kebesaran dibanding kepala saya maka saya akan menyesuaikan topi tersebut dengan kepala saya, atau bisa jadi saya akan mengganti dengan topi baru bukan kepala saya yang saya sesuaikan dengan topi yang saya punya. Topi di sini adalah kemampuan ilmu saya yang masih cetek sementara kepala adalah
Re: [Millis AKI- stop smoking] Re: AMERIKA SERIKAT EMAS PAPUA
Saya ingat saat Pak Harto masih berkuasa, Amin Rais pernah menulis di kolom resonansi Republika, yang isinya mempertanyakan sumbangan Freeport bagi Indonesia, karena tambang raksaksa tersebut ternyata tidak muncul sebagai pembayar pajak terbesar dan tulisan ini sempat menjadi bahasan di kala itu. beberapa waktu kemudian barulah freeport muncul sebagai pembayar pajak terbesar. Kalau pemerintah benar-benar mempunyai nasionalisme yang tinggi, mereka seharusnya melakukan audit menyeluruh (termasuk potensi yang sebenarnya dari tambang tersebut) dengan memakai auditor internasional yg kredibel (kalau perlu *dengan meng-hire professional dari beberapa pesaing freeport*). Setelah itu lakukan lelang / tender bagi siapa saja yang ingin mengelola freeport (termasuk BUMN) minta mereka membangun industri pengolahannya juga di Indonesia. Kalau freeport complain soal kontrak, tinggal tunjukkan saja hasil auditnya, laporkan ke penegak hukum di Indonesia negara asal freeport bahwa mereka sudah melakukan penipuan. Di Indonesia sudah banyak orang pintar, sayang kepintaran tersebut kurang dilengkapi dengan rasa nasionalisme keberanian yang tinggi. :-) Pada 13 Maret 2010 21:38, oka oka.wid...@indosat.net.id menulis: Saya sih simple saja, apakah operasional Freeport tunduk pada UU Pertambangan yang berlaku, sebagaimana umumnya KP lain? ayau dia memiliki keistimewaan, sehingga ada UU khusus Freeport atau KepMen atau apapun namanya? apakah Freeport membayar pajaka sesuai ketentuan yang berlaku? dst dst... Mineral yang ada di papua itu milik NKRI...kalo kita merasa Freeport bayar royalty kekcilan ya ubah UU nya... atau Freeport bisa nyuri emas/berlian/uranium atau apapaun tanpa kita tahu...bmosok kita sebodoh itu...atau aparat disuap? Kalo ada penjagaan militer di Freeport, ya sama saja lah...dimana22...even di Kaltim ditambang batubara milik rakyat, kalo ada gerombolan bersenjata ya pasti dijagain tentara Lagian laporan Keuangan Freeport bisa diakses kok via internet...tinggal dilihat saja, emang berapa besar sih keuntungannya sampai bisa dibilang Amerika dibangun dari emas di Papua? Oka Widana --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com, Muh. Nurul Falah matfa...@... wrote: dari salah satu milis ... *NEGARA AMERIKA SERIKAT DIBANGUN DARI EMAS PAPUA* http://mediakata.blogdetik.com/2010/03/10/negara-amerika-serikat-dibangun-dari-emas-papua/ http://mediakata.blogdetik.com/2010/03/10/negara-amerika-serikat-dibangun-dari-emas-papua/ [image: pp] http://mail.google.com/mail/?ui=2ik=732da97774view=attth=12746ad7e2a08e28attid=0.1disp=embzw Freeport adalah pertambangan emas terbesar di dunia! Namun termurah dalam biaya operasionalnya. Sebagian kebesaran dan kemegahan Amerika sekarang ini adalah hasil perampokan resmi mereka atas gunung emas di Papua tersebut. Freeport banyak berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para politisi busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta dengan memiskinkan bangsa ini. Mereka ini tidak lebih baik daripada seekor lintah! Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport.†Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan. Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan [Non-text portions of this message have been removed]
[Millis AKI- stop smoking] AMERIKA SERIKAT EMAS PAPUA
dari salah satu milis ... *NEGARA AMERIKA SERIKAT DIBANGUN DARI EMAS PAPUA*http://mediakata.blogdetik.com/2010/03/10/negara-amerika-serikat-dibangun-dari-emas-papua/ http://mediakata.blogdetik.com/2010/03/10/negara-amerika-serikat-dibangun-dari-emas-papua/ [image: pp]http://mail.google.com/mail/?ui=2ik=732da97774view=attth=12746ad7e2a08e28attid=0.1disp=embzw Freeport adalah pertambangan emas terbesar di dunia! Namun termurah dalam biaya operasionalnya. Sebagian kebesaran dan kemegahan Amerika sekarang ini adalah hasil perampokan resmi mereka atas gunung emas di Papua tersebut. Freeport banyak berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para politisi busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta dengan memiskinkan bangsa ini. Mereka ini tidak lebih baik daripada seekor lintah! Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport.” Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959. Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan. Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya. Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata. [image: bb]http://mail.google.com/mail/?ui=2ik=732da97774view=attth=12746ad7e2a08e28attid=0.2disp=embzw Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut. Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. Ketika itu
Re: [Keuangan] Tamatan SD Lebih Bisa Jadi Wirausaha Dibanding Sarjana
Mengutip ucapan Purdi Chandra di salah satu seminarnya : Kalau kuliah jangan sampai dapat IPK yg gede, tapi bergaullah dengan mereka yang ber IPK gede. Setelah lulus, rekrut mereka menjadi karyawan Anda. Karena kalau Anda ber IPK gede, maka bawaannya ingin menjadi karyawan perusahaan saja. [?] Seorang kawan sempat berpikir untuk membakar seluruh ijasahnya (mulai SD s/d master) dengan harapan dia tidak lagi mengandalkan ijasah tersebut benar-benar full all out dalam berwiraswasta... entahlah apakah ini jadi dilaksanakan olehnya atau tidak [?] Pada 10 Februari 2010 13:11, Ical Moci ical.m...@gmail.com menulis: Buat saya, menjadi karyawan atau berwirausaha itu hanyalah masalah pilihan hidup. Tapi kalau melihat data makronya, kok jadi malu nih sama diri sendiri :-( === Rabu, 10/02/2010 11:53 WIB *Tamatan SD Lebih Bisa Jadi Wirausaha Dibanding Sarjana * *Suhendra* - detikFinance ** * Jakarta* - Kementerian Pendidikan Nasional mencatat tren penciptaan lapangan kerja oleh para lulusan sekolah dasar (SD) lebih tinggi dari pada lulusan perguruan tinggi dan SLTA. Padahal lulusan pendidikan tinggi justru diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan menarik kesempatan kerja bagi orang lain. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam acara Temu Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (10/2/2010). Ternyata anak-anak tamatan SD lebih mampu memberikan pekerjaan bagi orang lain, katanya. Hal ini sungguh ironis, menurutnya semakin tinggi pendidikan seseorang seharusnya bisa mampu menciptakan pekerjaan dan membawa orang lain untuk bekerja. Kemana larinya lulusan perguruan tinggi kita? Kebanyakan menjadi guru dan karyawan, katanya. Ia menyatakan pengangguran di tingkat lulusan SLTA/SMK saat ini mencapai 25 juta orang, untuk tingkat lulusan diploma mencapai 3 juta orang dan lulusan sarjana mencapai 3,8 juta orang. Sedangkan untuk lulusan SD justru lebih fleksibel dengan bisa menciptakan pekerjaan atau paling tidak menganggur dengan bekerja di sektor informal. Tingkat pengangguran di SMK dan SMA cukup besar,walaupun tahun 2009 turun, kecuali yang SMA. Yang menakutkan justru pengangguran di tingkat pendidikan tinggi, ucapnya. Menurutnya penciptaan kewirausahaan menjadi solusi bagi para lulusan pergurun tinggi atau SLTA yang masih mengganggur. Diharapkan dengan demikian rasio kewirausahaan Indonesia yang saat ini masih 0,8% dari jumlah penduduk bisa terus meningkat. Ke depannya yang saat ini 0,8% paling tidak bisa naik menjadi 2%, hingga menjadi 5%, katanya. *(hen/dnl)* Source: http://www.detikfinance.com/read/2010/02/10/115311/1296581/4/tamatan-sd-lebih-bisa-jadi-wirausaha-dibanding-sarjana [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] OOT : JPK Gakin akan dicabut bagi perokok
Ada terobosan bagi nich dari PEMDA DKI. Para perokok tidak akan menerima lagi JPK Gakin, secara 22 % budget para perokok dihabiskan untuk membeli rokok. Mudah-mudahan bener terlaksana. Rgds, Falah Selasa, 09/02/2010 13:49 WIB Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin Perokok Akan Dicabut *Hery Winarno* - detikNews ** *Jakarta* - Merokok merusak kesehatan. Karena itulah pecandu rokok dari kalangan miskin di Jakarta harus segera menghentikan hobi buruk itu. Lebih-lebih Pemprov DKI mempertimbangkan untuk mencabut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK GAKIN) dari mereka yang merokok. “Kami akan rumuskan langkah ketidakberpihakan terhadap para perokok tersebut. Percuma saja Pemprov menyediakan biaya yang tidak sedikit untuk para perokok itu melalui program Gakin,” tegas Gubernur DKI Fauzi Bowo di Balaikota, Selasa (9/2/2010). Menurut Fauzi kebijakan tersebut terpaksa dilakukan karena tingginya jumlah pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok. Sebanyak 22 persen dari total pengeluaran sebulan keluarga miskin dihabiskan untuk rokok, tambah pria yang akrab disapa Foke ini. Untuk bisa memuluskan niatnya tersebut, Foke berencana akan menggandeng beberapa pihak terkait agar sosialisasi anti rokok kepada masyarakat DKI bisa massif. “Mereka akan menyosialisasikan larangan merokok di sekolah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komite sekolah, dan rohis,” pungkasnya. *(her/nrl)* [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
weleh ..weleh, udah bagus ada TKI kita yang laku di luar negeri, menghasilkan devisa mengurangi kewajiban pemerintah menyediakan lapangan kerja, Kok malah diribetin prosesnya. pake diancem penjara lagi ..:(- Ibarat ekspor import, Seharusnya proses ekspor TKI ini dipermudah semudah-mudahnya. Kalo impor tenaga kerja asing kudu diperketat tegas aturannya. Sekarang ini ada nggak tenaga kerja asing illegal yang dipenjara 5 tahun or denda 5 M ? [?] Tapi barangkali maksud pemerintah buat mendata jumlah keberadaan TKI di luar negeri sehingga bisa memberikan perlindungan yg optimal (mudah2 an). Mungkin juga nantinya di-link khan dg dirjen pajak krn TKI bisa jadi obyek pajak yg potensial. [?] Pada 24 Januari 2010 19:21, Oka Widana o...@ahlikeuangan-indonesia.commenulis: Ini contoh kebijakan yg menurut saya, dikeluarkan seseorang atau suatu institusi, supaya bisa dianggap sebagai Pemerintah. Oka Penjara 5 Tahun Bagi TKI Tak Miliki KTKLN Kamis, 7 Januari 2010 - 06:05 wib JAKARTA – Tenaga Kerja Indonesia diwajibkan memegang Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) atau akan dikenakan sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Djumhur Hidayat mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran mengenai kewajiban kepemilikan KTKLN oleh TKI. Kewajiban tersebut bersifat mengikat karena dalam UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dalam pasal 51 disebutkan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang diantaranya KTKLN. Sementara pada pasal 103, lanjutnya, setiap TKI yang melanggar pasal 51 atau tidak memiliki KTKLN dapat dipidana dengan ancaman minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar. “Mengapa wajib, karena KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri,” jelas Jumhur di Jakarta kemarin.. Djumhur menegaskan, kewajiban ini juga dikenakan kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). PPTKIS, tandasnya, tidak boleh menempatkan calon TKI di negara manapun jiika belum ada KTKLN. Item mengenai larangan itu sendiri tertulis di pasal 64 UU 39/2004. Bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran maka sesuai dengan pasal 104 dapat dikenakan sanksi kurungan badan antara satu bulan hingga satu tahun. Sementara denda yang wajib dibayar mencapai Rp100 juta hingga paling banyak Rp1 miliar. “Penerapan dari surat edaran kewajiban kepemilikan KTKLN ini akan mulai diterapkan pada 11 Januari mendatang,” tegasnya. Penerbitan kartu tersebut akan dilakukan diseluruh kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di seluruh Indonesia. Djumhur mengklaim, proses penerbitan tidak memakan waktu lama, cukup satu hari saja. Dirinya juga menjamin, setiap TKI yang memegang KTKLN akan bebas fiscal. KTKLN sendiri dianggap Djumhur dapat mencegah human trafficking dan buruh migrant illegal.(Neneng Zubaidah/Koran SI/ram) Powered by Telkomsel BlackBerry® = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Made in China...most welcome
Indonesia seperti murid yang tidak mengerjakan PR nya. Begitu tiba waktunya untuk dikumpulkan, jadi kelabakan sendiri.[?] Bakalan nambah banyak pengangguran nich. haiyya ...[?] Pada 6 Januari 2010 16:38, Oka Widana oka.wid...@indosat.net.id menulis: FTA mulai 01 Januari 2009, tapi gaungnya hilang ditelan issue Century, buku Gurita Cikeas dan gelar pahlawan bagi alm Gus Dur. Biasalah orang Indonesia, selalu salah fokus, terlambat bereaksi dan pandai menyalahkan orang lain. Issue FTA, kan mestinya sudah menjadi perhatian 10 tahun lalu (diawali kunjungan Gus Dur ke China dan aktanya ditanda-tangani ketika jaman ibu Mega) Sudah ada 8 sektor industri yang minta perlindungan antara lian Besi Baja, Makanan Minuman, Kimia karbon, Textile dan produk textile, alas kaki dll. Rata-rata memang industri padat karya yang bernilai sedikit added value, pasti akan langsung terbantai dengan produk2 China ini, artinya dalam jangka pendek kemungkinan akan ada gelombang PHK. Topik yang menarik, bukan dari kacamata konsumen, saya kira. Tetapi dari pembinaan industri dalam negeri dan pada akhirnya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oka Widana Pedagang Pasar: FTA ASEAN China Untungkan Ritel Moderen Suhendra - detikFinance Foto: dok.detikFinance Jakarta - Para pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Asosiasi Pedagagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) merasa para ritel moderen sangat diuntungkan dengan diberlakukannya perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China. Peritel-peritel asing seperti Giant dan Carrefour dituding lebih memilih melakukan impor langsung untuk produk-produk seperti alas kaki, pakaian, makanan dan minuman dari China karena dianggap lebih murah. Walhasil, langkah ini membuat pedagang pasar resah karena dipastikan barang-barang impor itu lebih murah dan mengancam persaingan usaha pelaku pasar tradisional. Di sisi lain para pedagang pasar untuk melakukan impor secara langsung tidak memungkinkan, paling-paling hanya mengandalkan jalur rantai distribusi yang panjang dari importir sehingga harganya kompetitif. Sekretaris Jenderal APPSI Ngadiran mengatakan impor langsung oleh peritel moderen itu berdampak pada harga yang lebih miring hingga 20% dari produk lokal. Maklum saja para pedagang pasar mengklaim justru lebih banyak menjual barang-barang lokal yang dianggap kurang kompetitif. Adanya FTA ini toko ritel moderen diuntungkan, karena bisa impor langsung pastinya harganya lebih murah dari kita, kata Ngadiran saat dihubungi detikFinance , Rabu (6/1/2009). Ia mengatakan berdasarkan laporan dari anggotanya di tingkat grosir di beberapa Pasar Tanah Abang,Pasar senen, Pasar Jatinegara barang-barang impor eks China seperti alas kaki, pakaian jadi, makanan dan minuman sudah sangat cepat masuk ke pasar dalam negeri per tanggal 5 Januari lalu. Padahal kata dia, berlakunya FTA baru berlangsung per tanggal 1 Januari 2010, itu pun diselingi oleh libur panjang. Makanya saya kaget kok bisa secepat itu, katanya. Sementara itu salah satu pelaku ritel moderen seperti Carrefour melalui Director Corporate Affairs PT Carrefour Irawan D Kadarman mengakui selama ini pihaknya malakukan langkah impor langsung terhadap beberapa jenis produk yang dijual Carrefour. Namun impor langsung tersebut relatif sangat sedikit dari total porsi barang impor. Itu pun hanya produk-produk yang hanya dibuat diluar negeri. Selain itu, impor langsung lebih efektif jika barang-barang itu berasal dari negara jaringan Carrefour dalam hal ini barang-barang impor dari Perancis. Yang kita jual itu 95% adalah barang-barang produksi lokal,sisanya barang-barang impor karena memenuhi permintaan konsumen, kata Irawan. Ia menjelaskan barang-barang impor yang ada di Carrefour selain diimpor langsung oleh pihak Carrefour, namun mayoritas lebih banyak diperoleh pemasok dari importir lain. Barang-barang yang diimpor langsung oleh Carrefour lebih banyak pada produk yogurt, produk-produk pangan dan lain-lain. Ritel boleh melakukan impor langsung, asalkan ada izinnya, jelasnya. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Made in China...most welcome
Yang pasti pemerintahnya. Infrastruktur masih lambat (jalan, PLN, pelabuhan,dll), pemerintahan masih korup sehingga perijinan jadi lambat biaya tinggi, kepastian hukum yg lemah, koordinasi antar departemen, dll, dll. Tentu produsen juga punya PR tersendiri (harus lebih kreatif, inovatif efisien). Tapi PR mereka hanya sebatas yg bisa mereka kendalikan, diluar itu faktor pemerintah sangat dominan (penciptaan iklim berusahan yg kondusif, pengendalian makro, kepastian hukum yg adil, aparat yg bersih cekatan, dll). Kalo konsumen sih asyik-asyik aja. Dapet lebih banyak pilihan dg harga kualitas yg bersaing. Padahal sebenarnya mata pencarian konsumen juga sedang terancam dg semakin banyaknya barang impor. Kira-kira bidang pekerjaan apa yah yg masih tetep eksis (or bahkan semakin dibutuhkan) di era free trade skrg ? Pada 6 Januari 2010 17:38, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com menulis: Yg dimaksud Indonesia ini siapanya? Konsumennya? Produsennya? Pemerintah? Distributornya? Dan kira kira bagaimana PR ini seharusnya dikerjakan? Ditengah segala isu bank ambruk, amerika ambruk, cadangan dolar melorot, rekapitalisasi perbankan 10 tahun lalu, demo-demo gak karuan, listrik yang byar-pet... dll dan dll lainnya? 2010/1/6 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com matfaleh%40gmail.com Indonesia seperti murid yang tidak mengerjakan PR nya. Begitu tiba waktunya untuk dikumpulkan, jadi kelabakan sendiri.[?] Bakalan nambah banyak pengangguran nich. haiyya ...[?] P [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Menurut Menpan Prioritasnya adalah Reformasi Birokrasi , budgetnya ?
Kalau gaji menteri lebih kecil dari direktur BUMN memang kurang sehat, bisa-bisa tiap BUMN diwajibkannyetor ke menteri tersebut. Sebaiknya kenaikan gaji dikaitkan dengan KPI (kinerja) tiap menteri. Kalo nggak salah SBY udah mewajibkan menandatangani kontrak kinerja untuk tiap menterinya. Tinggal dibuat lagi aja lebih detil target tiap tahunnya. Misalnya untuk Menteri Perdagangan : ekspor untuk komoditi x harus meningkat 10 %, kebocoran anggaran maksimum 5 %, dsb. Nanti tinggal menteri membreakdown kan ke masing-masing pejabat di bawahnya. Yang lebih menyakitkan adalah bila ada BUMN yang merugi terus, sering ada kebocoran (mungkin tidak diungkapkan secara resmi tapi tampak kasat mata oleh masyarakat) tapi pejabat pegawainya bergaji besar dengan fasilitas berlimpah (rumah, kendaraan, kesempatan melanjutkan pendidikan, dll). Harus ada KPI yang jelas untuk seluruh aparat pemerintah (bukan hanya menteri). Dan ada direktorat khusus di tiap kementerian yg memantau KPI tersebut (syukur-syukur melibatkan pihak external yang profesional). Di samping itu juga harus ada ditingkat MENPAN. Saya sangat ingin melihat aparat kita bergaji besar, bisa makmur dengan penghasilan resminya dari negara. Sehingga mampu menarik para lulusan terbaik dari perguruan tinggi di dalam negeri luar negeri. Karena bila aparat makmur maka semestinya masyarakat sebagai yang menggaji mereka bisa lebih makmur lagi. Pada 26 Oktober 2009 23:17, devry bonte devryiskan...@yahoo.com menulis: Menaikkan gaji kan perlu anggaran yang besar, darimana uangnya ? Utang lagi ? atau genjot pajak ? --- On Mon, 10/26/09, Muluk Wijaya muluk_wij...@yahoo.co.idmuluk_wijaya%40yahoo.co.id wrote: From: Muluk Wijaya muluk_wij...@yahoo.co.id muluk_wijaya%40yahoo.co.id Subject: Bls: [Keuangan] Menpan: Prioritasnya adalah Reformasi Birokrasi, Bukan Naik Gaji To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com Date: Monday, October 26, 2009, 9:30 PM Dear Pak Anton rekan Milis Akue Indo, Sebenarnya jika berbicara masalah gaji yang diterima oleh pekerja baik sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri, buruh, dan lainnya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan akan timbul pro dan kontra. Siapa sih yang tidak mau mengalami kenaikan gaji ? pastinya semua orang normal akan mau terlepas dari berprestasi atau tidak berprestasi atas kinerja yang telah mereka lakukan, berdedikasi tinggi-kah mereka atas tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Siapa juga sih orang yang mau mengalami pengurangan gaji ? tentunya semua orang normal tidak ada yang mau karena seiring dengan adanya kenaikan gaji tentunya menyesuaikan dengan semakin bertambahnya kebutuhan hidup atau gaya hidup yang harus dipenuhi atau diinginkan oleh ybs. Malah mungkin saja ada yang pengeluarannya lebih besar dari penerimaan yang mereka peroleh setiap bulannya. Dan jika berbicara reformasi birokrasi tentunya mencakup keseluruhan bukan hanya dilihat dari sisi tugas dan tanggung jawabnya saja, tapi bidang lainnya juga perlu direformasi dari sisi sumber daya manusia yang ada ditiap departmen, karena secara tidak langsung jika gaji menteri saja mengalami kenaikan tentu gaji pejabat dan staf ahli didalam setiap departemen yang mereka pimpin akan mengalami kenaikan juga. Sehingga berpengaruh kepada kebijakan anggaran negara atas gaji pegawai yang ada. Bagi 36 orang yang sudah terpilih untuk duduk dijajaran kabinet SBY sebagai menteri tentunya bisa berbangga dan berbesar hati karena mereka adalah termasuk kedalam sekian orang terbaik yang terpilih dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. Mungkin saja bukan hanya sekedar mengharapkan gaji yang besar dengan segala tunjangan plus fasilitas akomodasi yang serba mewah untuk ukuran umumnya masyarakat Indonesia. Tapi ada hal lainnya, bisa saja sebagai ajang aktualisasi diri, rasa ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain dan mudah-mudahan bukan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun mencari nilai-nilai plus lainnya dibalik jabatan sebagai menteri, karena toh sebelumnya semua orang pilihan tersebut adalah kumpulan orang-orang yang sukses dibidangnya masing-masing, dari sisi materi lebih dari cukup bahkan sangat berlebih. Mengingat jutaan orang menggantungkan harapan yang tinggi akan kinerja yang lebih baik kepada tim kabinet pemerintahan baru untuk program kerja lima tahun kedepan. Tentu sudah sepatutnya mereka semua mampu dan wajib memberikan yang terbaik bukan hanya sekedar cukup , karena toh isu kebijakan kenaikan gaji para menteri bagaikan bola salju yang menggelinding kebawah semakin lama semakin membesar hingga membentur bebatuan terjal dipegunungan dan pecah berantakan atau jatuh kedalam jurang yang dalam hingga menyentuh dasar yang berimbas dengan pecahan salju besar keras, serpihan salju kecil nan tajam menimpa lingkungan sekitarnya. Kini tinggal masalah waktu yang berjalan untuk membuktikan prestasi kerja mereka semua. Semoga saja. Salam,
Re: [Keuangan] OOT
Kalau suatu institusi tidak bisa dikontrol oleh pihak luar maka akan cenderung menjadi kerajaan kecil atau bisa dibilang negara dalam negara. Semoga kabinet nanti terpilih orang yang bersih, berani cerdas, khususnya di lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian MA). Pada 19 Oktober 2009 15:52, oka.widana o...@ahlikeuangan-indonesia.commenulis: Ini mungkin katagori OOT saja ya. Tapi kok saya gemas dengan statement pak Polisi berbintang satu ini. Eksplisit bahwa tak ada koordinasi antar lembaga penegak hukum. Masing2 mengibarkan ego institusi masing2. Bagaimana mau maju, pembrantasan korupsi di negara ini. Belum lagi komentarnya mengnai Singapurabener ngak sih? Mosok Brigjen Polisi komentarnya sperti itu, secara terbuka dimedia massa.. Saya bisanya cuma geleng-geleng kepala... Oka = Senin, 19/10/2009 15:19 WIB Anggoro Tak Ditangkap Polri: Anggoro Bukan Tersangka Kita, Dia Tersangka di KPK Didit Tri Kertapati - detikNews foto: Anggoro Widjojo Jakarta - Isyarat perseteruan antara KPK dan Polri mulai kentara. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan pihak kepolisian terkait buron KPK Anggoro Widjojo. Pihak Mabes Polri sudah menemui Anggoro di Singapura, tapi tidak melakukan penangkapan. Apa Alasannya? Karena dia bukan tersangka kita, kan waktu itu dia tersangka KPK. Tidak tersangka dalam kasus yang sedang kita usut, kata Kadiv Binkum Mabes Polri Irjen Pol Ariyanto Sutadi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (19/10/2009). Karena itu dia membantah bila pertemuan yang dilakukan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji dengan Anggoro pada 10 Juli itu, sebagai sebuah pelanggaran, meski pada 7 Juli KPK sudah resmi menyatakan Anggoro buron. Ngggak ada pelanggaran. Masalahnya kalau Anggoro ketemunya di luar negeri, kita tidak punya kewenangan apa-apa. Kalau ketemu di Indonesia pasti ditangkap kalau DPO. Kalau kita di luar negeri ya kita seperti rakyat biasa, jelas Ariyanto. Belum lagi, dengan Singapura, Indonesia tidak punya perjanjian apa-apa sehingga tidak bisa meminta bantuan. Ketemuan di sana tidak ada pelanggaran yang dilakukan, ketemuan di sana kita tidak bisa nangkap, kilahnya. Apalagi, Singapura tidak akan mau bila diminta bantuan untuk melakukan penangkapan. Ditangkap satu saja, Singapura tidak punya income. Singapura kalau mau menangkap rugi negaranya, di sana tempat pelarian semua. Singapura kan surganya pelarian bagi orang-orang itu, tutupnya. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Kredit Tanpa Agunan
Rekans, ada yang bisa bantu kasih pencerahan atas pertanyaan di bawah ini ? Biar nggak penasaran aja nich .. Pada 9 Oktober 2009 16:14, Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com menulis: Saya sering lihat iklan di koran yang berbunyi : Bila Anda punya masalah dengan pembayaran Kartu kredit / KTA silakan menghubungi kami, legal Barangkali ada diantara teman yang punya pengalaman or mungkin ada orang dalam : 1. Apakah maksud iklan tersebut mereka menawarkan penghausan hutang atau kita boleh membayar sejumlah persentase tertentu ke bank atau bagaimana. 2. Kemudian sisanya apakah berarti hutang kita di-write off ? 3. Kenapa mereka bilang legal ? 4. Bagaimana dengan nama kita didatabase BI, apakah dianggap lunas atau dianggap macet ? 5. Mungkinkah ada permasalahan dikemudian hari, misalnya hutang yang semula kita duga dianggap lunas ternyata beberapa waktu kemudian ditagih lagi, siapa tahu kredit yg semula macet dijual kembali ke debt collector :-( Mohon pencerahan rekan-rekan. PS : Saya tidak bermaksud pengen melakukannya lho .. bagi saya, hutang adalah hutang yang harus dibayar, kecuali kalo mereka ikhlas, he..he.. Thanks, Pada 9 Oktober 2009 16:01, Oka Widana oka.wid...@indosat.net.id menulis: Yah ini memang harus ditertibkan. Saya sendiri ngak terlalu ngerti bagaimana cara kawan2 dari consumer banking berjualan. Tapi bocornya data (nama dan nomor telpon) bisa datang dari mana saja. Kalo tka salah ingat, dari dulu, sales kartu kredit sudha di outsource. Mungkin saja, data bisa bocor disini, mengingat perusahaan outsource juga memegang data kan? Kemudian ketika teleselling mulai marak, data-data ini diberjual belikan diantara para outsourcing coy ini. Banking pada dasarnya hanya menerima aplikasi kredit (Kartu kredit atau KTA saja), sedangkan data tidak disediakan pihak banking. Mengani resiko, ya emang resikonya besar sekali. Makanya bank juga mengenakan risk premium yg tinggi banget. bayangkan bunga commercial barangkali sekarang sudah 12-13%? Sedangkan bunga KTA masih dilevel 30-36%..mitigasinya? selain mengenakan risk premium yang tinggi.. Sekarang BI telah membuat sistem informasi, dimana semua data nama, jenis facility, collectability kredit, termasuk KK dan KTA. Seluruh bank punya akses kesini. Jadi kalo ada nasabah yang macet disuatu tempat, selama dia masih menggunakan nama atau NPWP, atau tanggal lahir atau alamat yang sama, maka dia ngak akan bisa mengambil kredit di bank lain. Bank akan mengecek ke sistem ini sebelum dia menyetujui kredit yg diajukan. Bahkan beberapa bank menggunakan data yang sama untuk menilai kredibilitas pengurus nasabah perusahaan. Jadi kalo Anda pengurus perusahaan, yang kemungkin akan atau sudah mengajukan kredit, hati2 dengan KK atau KTA yang barangkali Anda punya. Jadi dengan berjalannya waktu, yes akan timbul NPL dibank, yang dicover dengan risk premium. Namun arahnya jelas, bahwa yg bisa mengajukan kredit KK atau KTA, bahkan jenis kredit lainnya, hanya orang2 yang baik2 saja. Oka Recent Activity - 1 New Membershttp://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/members;_ylc=X3oDMTJmY2ZpdnEzBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyNzQ2NDEEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDQzNjk1BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZtYnJzBHN0aW1lAzEyNTUwNzg5MjU- Visit Your Group http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia;_ylc=X3oDMTJlazU3cW1zBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyNzQ2NDEEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDQzNjk1BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTI1NTA3ODkyNQ-- Ads on Yahoo! Learn more now.http://us.ard.yahoo.com/SIG=14hgc6qgm/M=493064.12016308.12445700.8674578/D=groups/S=1705043695:NC/Y=YAHOO/EXP=1255086125/L=/B=sEGHFEPDhFA-/J=1255078925988357/K=aRmW5i8PxAM0KUMMfFbD2w/A=3848643/R=0/SIG=131q47hek/*http://searchmarketing.yahoo.com/arp/srchv2.php?o=US2005cmp=Yahooctv=Groups4s=Ys2=s3=b=50 Reach customers searching for you. Y! Messenger Want a quick chat?http://us.ard.yahoo.com/SIG=14hou7lso/M=493064.12016274.12445679.8674578/D=groups/S=1705043695:NC/Y=YAHOO/EXP=1255086125/L=/B=sUGHFEPDhFA-/J=1255078925988357/K=aRmW5i8PxAM0KUMMfFbD2w/A=3848583/R=0/SIG=11umg3fun/*http://us.rd.yahoo.com/evt=42403/*http://messenger.yahoo.com Chat over IM with group members. Weight Management Group on Yahoo! Groupshttp://us.ard.yahoo.com/SIG=14i7i2fdo/M=493064.12016300.12445692.11323196/D=groups/S=1705043695:NC/Y=YAHOO/EXP=1255086125/L=/B=skGHFEPDhFA-/J=1255078925988357/K=aRmW5i8PxAM0KUMMfFbD2w/A=5170420/R=0/SIG=11b5gu1oe/*http://new.groups.yahoo.com/specialKgroup Join the challenge and lose weight. . [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Kredit Tanpa Agunan
Thanks atas pencerahannya Pak. Saya sendiri Alhamdulillah tidak punya hutang yang bermasalah. Tapi memang saya penasaran pengen tahu, apakah bank mau menerima mereka mewakili nasabahnya apa lagi dalam hal penghapusan / pengurangan hutang ? Atau jangan-jangan mereka hanya bermaksud menipu debitur yg sedang pusing tujuh keliling dibelit hutang. 1. Apakah maksud iklan tersebut mereka menawarkan penghapusan hutang atau kita boleh membayar sejumlah persentase tertentu ke bank atau bagaimana. 2. Kemudian sisanya apakah berarti hutang kita di-write off ? 3. Kenapa mereka bilang legal ? 4. Bagaimana dengan nama kita didatabase BI, apakah dianggap lunas atau dianggap macet ? 5. Mungkinkah ada permasalahan dikemudian hari, misalnya hutang yang semula kita duga dianggap lunas ternyata beberapa waktu kemudian ditagih lagi, siapa tahu kredit yg semula macet dijual kembali ke debt collector :-( Pada 12 Oktober 2009 22:03, Jemitra Tjahjono jemi...@yahoo.com menulis: Jemitra Saya sering lihat iklan di koran yang berbunyi : Bila Anda punya masalah dengan pembayaran Kartu kredit / KTA silakan menghubungi kami, legal Saya pikir, daripada penasaran coba telepon langsung saja. Yang saya tahu : Bank hanya akan menjual kepada pihak ketiga (debt collector), apabila kredit yang macat tersebut sudah dapat penggantian dari asuransi. Penggantian dari Asuransi hanya sebesar pokok yang tertunggak. Kemudian Asuransi akan menjual kredit tersebut ke Debt Kolektor sebagai bagian dari recovery menurunkan claim ratio. Apabila tidak ada, maka Bank hanya akan membayar komisi ke debt collector untuk menagih dan sita jaminan. Kalau memang bapak punya hutang dan bermasalah, ya sudah minta saja restrukturisasi hutangnya. Tinggal pinter-pinter nego deh. Bank sendiri juga repot kok kalau pinjamannyaada yang macet, karena bank harus membentuk provisi atas pinjaman yang macet tersebut. Data SID di Bank Indonesia hanya akan dihapus apabila sudah ada penyelesaian pembayaran, entah dari Asuransi atau lego jaminan. Bank mengenal penghapusan : Hapus Buku dan Hapus Tagih. Selama cuma hapus buku, pasti masih akan ditagih. Connect with others. Dalam . [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Kredit Tanpa Agunan
Kawan saya bekerja dioutsource bank asing yg jual KTA di Tangerang. Dia biasa merekayasa slip gaji usaha. Dia pernah menggolkan beberapa client yg seharusnya tidak layak, misalnya tukang jualan bubur ayam, dll. Bank tersebut memasang target peningkatan KTA di tiap kantornya. Kantor kawan saya ini pernah jadi the best di Tangerang mereka semua piknik ke luar negeri. Sekarang kantor tersebut tidak lagi menyalurkan KTA, Sales forcenya di-cut. Aktivitas kantor bank asing tersebut sekarang adalah khusus menagih kredit. Pada 9 Oktober 2009 08:59, Ari Condro masar...@gmail.com menulis: kalau menurut saya sih kartu kredit, KTA dan KPR bisa menjadi jalan menuju krisis di indonesia. 1. problemnya dimulai dari tenaga pemasaran (baik outsourcing maupun permanent) yang gayanya sekarang ini bisa upgrade slip gaji (bikin slip aspal). gaji suami istri 5 juta bisa di upgrade ke 8-10 juta, dan seterusnya 2. baik kartu kredit, KTA dan KPR, merata semua, gaya seperti di atas dipakai. tinggal nunggu ada goncangan perekonomian saja, dan semua data tidak valid itu akan menampakkan wajah aslinya 2009/10/8 Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com gajahpelanduk%40gmail.com kalau begitu resiko gagal bayar-nya ditanggung siapa? Bank atau outsource nya? 2009/10/8 Jemitra Tjahjono jemi...@yahoo.com jemitra%40yahoo.comjemitra% 40yahoo.com KTA itu dijual melalui outsourcing Bank termasuk pula proses verifikasi data sampai dengan usulan persetujuan kredit. Prinsipnya Bank hanya memberikan persetujuan apabila syarat dipenuhi, menyiapkan dana, dan melakukan analisa risiko kredit (portofolio kredit). Jemitra [Non-text portions of this message have been removed] -- salam, Ari [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Pengelolaan wilayah tertentu secara outsource oleh negara lain, mungkinkah ?
Mr Wong, sebenarnya hal ini sudah dilaksanakan pemerintah namun dengan cara yang lebih halus. Dibawah ini ada artikel mengenai pulau Bintan yang sebagiannya dikelola oleh Singapura. Untuk mengelola wilayah seluas itu tentu bukan hanya B2B tapi juga G2G, untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. kalau wacana nyelenehini memang lebih luas lagi terpadu dari yg ada di artikel bawah, artinya si outsourcer akan memaksimalkan segala potensi yg ada di wilayah tersebut. Tujuan saya melempar wacana ini adalah agar diperdebatkan, siapa tahu nanti akan muncul hasil yang lebih brilian, bisa jadi hasilnya malah sangat berbeda dari wacana awalnya (modifikasi / koreksi dari wacana nyeleneh' ini 'setelah melalui proses perdebatan). Karena saya juga tidak mengerti banyak tentang hukum khawatir kena tuduhan makar (lebih berat dari korupsi teroris Bro ..), maka saya permisi juga... Singapura Jual Pariwisata Bintan di Australia By Republika Newsroom Selasa, 08 September 2009 pukul 13:52:00 BRISBANE--Pariwisata Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dipasarkan Majalah Infinity Holidays sebagai bagian dari daerah tujuan wisata Singapura lewat berbagai biro perjalanan utama Australia. Koresponden ANTARA di Brisbane, Selasa, mendapati majalah Infinity Holidays 2009:10 Asia itu menjadi bagian dari sumber informasi wisata andalan biro-biro perjalanan seperti Flight Center dan Student Flights. Pulau Bintan yang terletak sekitar 40 kilometer dari Singapura itu dipasarkan sebagai daerah tujuan tambahan bagi para wisatawan mancanegara yang berlibur di negara kota tersebut. Pariwisata bahari dan sejarah di pulau terbesar di gugusan pulau yang ada di Provinsi kepulauan Riau itu bahkan dimasukkan sebagai satu dari 10 tempat atraktif bagi para wisatawan asing yang mengunjungi Singapura. Di Bintan, para wisatawan tidak hanya disuguhi keindahan pantai pasir putih eksotis, air laut yang jernih, aneka warna batu karang laut, dan berbagai olahraga bahari tetapi juga resor istirahat yang menawan. Bahkan operator pariwisata Singapura menjual Bintan sebagai tempat berlibur yang tepat bagi para wisatawan yang mengunjungi berbagai daerah wisata Asia denga kapal pesiar SuperStar. Di areal resor wisata Pulau Bintan seluas 23 ribu hektar, setidaknya ada lima resor yang ditawarkan Singapura, yakni Mayang Sari, Nirwana Gardens, Bintan Lagoon, Angsana, dan Banyan Tree dengan tawaran harga menginap per malam mulai dari 101 dolar Australia hingga 325 dolar Australia. Sepanjang 2008, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI menargetkan 380 ribu wisatawan Australia yang datang ke Indonesia atau meningkat dibandingkan tahun 2007 yang tercatat 314.432 orang. Pada 7 Oktober 2009 13:28, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com menulis: Sebaiknya anda perhatikan masalah hukumnya dulu. Yang satu hukum tata negara, yang kedua hukum internasional, dan ketiga bincang-bincang dulu dengan ABRI yang umumnya adalah barisan paling depan dalam hal kedaulatan negara. Takutnya semakin jauh dibahas, penyerahan daerah/penduduk pada negara lain bisa termasuk diskusi makar. Mudah-mudahan tidak. Untuk sementara jangan diperpanjang dulu lah, cari tau bagaimana hubungan ilmu-ilmu tersebut dan pandangannya tentang negara dalam negara. Saya hampir yakin tentang negara dalam negara ini adalah salah satu penunjuk goyangnya pemerintahan yang semakin lama akan semakin merongrong kedaulatan negara asal. Akibatnya tambah lama semakin banyak daerah yang minta diatur oleh negara lain yang akibat akhirnya seluruh daerah terpecah-pecah jatuh ke segala macam negara. Jadi walaupun anda ingin membahas secara ilmu finansial atau apalah, yang mendasarnya perlu diperjelas lebih dulu. Kelihatannya sih ini cuma pikiran awal anda yang belum anda pikirkan matang-matang. Yang paling penting adalah tentang kedaulatan negara indonesianya itu, bukan masalah ekonominya atau perasaan bangsa. Saya mundur diri dari membahas masalah ini. saya tidak tertarik. Recent Activity - 5 New Membershttp://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/members;_ylc=X3oDMTJmaDlqcThlBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyNzQ2NDEEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDQzNjk1BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZtYnJzBHN0aW1lAzEyNTQ4OTY5MjQ- Visit Your Group http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia;_ylc=X3oDMTJlam92cXV0BF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyNzQ2NDEEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDQzNjk1BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTI1NDg5NjkyNA-- Give Back Yahoo! for Goodhttp://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTJtNXVidDlmBF9TAzk3MzU5NzE0BF9wAzEEZ3JwSWQDMjI3NDY0MQRncnBzcElkAzE3MDUwNDM2OTUEc2VjA25jbW9kBHNsawNicmFuZARzdGltZQMxMjU0ODk2OTI0;_ylg=1/SIG=11314uv3k/**http%3A//brand.yahoo.com/forgood Get inspired by a good cause. Y! Toolbar Get it Free!http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTJva2ljZjNyBF9TAzk3MzU5NzE0BF9wAzIEZ3JwSWQDMjI3NDY0MQRncnBzcElkAzE3MDUwNDM2OTUEc2VjA25jbW9kBHNsawN0b29sYmFyBHN0aW1lAzEyNTQ4OTY5MjQ-;_ylg=1/SIG=11c6dvmk9/**http%3A//toolbar.yahoo.com/%3F.cpdl=ygrps easy 1-click access to your
Re: [Keuangan] Ekonomi Syariah dalam tataran Makro
Kalo menurut saya, selama sistem ekonomi syariah tersebut diterapkan dengan konsekuen maka siapa pun pemimpin nya, akan berhasil. Maaf kalau agak dogmatis, orang Islam akan maju selama berpegang teguh pada aturan-Nya di berbagai bidang. Dalam konsep syariah juga dikenal bahwa pemimpin itu harus amanah, memberikan tauladan, bersifat melayani bukan menguasai (Sayyidul qaumi khadimuhum : pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka), dll Dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia, tentunya aturan yang bersifat universal lah yang harus diperjuangkan menjadi pedoman bersama sebagai bangsa. Misalnya berantas KKN, membela yang lemah, kesempatan berusaha yang adil, dll. Saya sendiri hanya sedikit tahu tahu tentang ekonomi syariah, tapi saya yakin bila aturan dari-Nya diterapkan, akan tercipta suasana yang kondusif. Rgds, Falah Pada 8 Oktober 2009 09:01, Oka Widana oka.wid...@indosat.net.id menulis: Kalo keberhasilan sistem ekonomi tergantung pemimpinnya, susah dong mas..kalo pendapat Anda ini benar maka ekonomi syariah = ekonomi sentralistik, model Soviet jaman dulu atau China jaman dulu. Tauladan pemimpin tidak berhubungan dengan keberhasilan ekonomi. Saya bilang bahwa pemimpin yang bisa jadi tauladan karena kesederhanaannya mungkin Ahamadinejaad, tapi apakah Iran menunjukkan keberhasilan ekonomi yang patut ditauladani? atau mungkin pendapat Anda berdasarkan sesuatu yg belum exist juga, karena tak ada Negara diera sekarang ini yang menerapkan ekonomi syariah secara murni dan konsewen... From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com [mailto:AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com] On Behalf Of Jemitra Tjahjono Sent: Wednesday, October 07, 2009 5:28 PM To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] Ekonomi Syariah dalam tataran Makro Namun, pendapat saya : keberhasilan ekonomi syariah sangat tergantung pada siapa pemimpinnya, dan bagaimana pemimpin tersebut mampu menjadi tauladan. Jemitra . Image removed by sender. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Ekonomi Syariah dalam tataran Makro
Setuju pak Oka, ekonomi syariah memang bukan hanya untuk muslim saja. Karena intinya adalah berlaku adil, tidak memeras, dll yang kesemuanya itu diperlukan oleh kita. Saya sendiri cenderung kurang sepakat bila penamaan produk perbankan syariah berbau arab, misalnya tabungan mudharabah, dll. Untuk tahap awal mungkin bisa dipakai guna merebut market share utama mereka yg Islam (padahal tdk semua org Islam tahu apa itu artinya). Mbo ya dipakai nama produk yg umum or lebih trendi, misalnya tabungan profit sharing, sama-sama untung, dll. Agar yg non muslim ( juga sebagian muslim) tidak menjadi segan untuk bertanya menjadi nasabah. Sedangkan untuk yg teknis sudah ada beberapa yg diterapkan oleh negara, misalnya obligasi syariah (harus ada under lying assetnya), dll. Sekali lagi saya hanya tahu sedikit tentang ini (mudah-mudahan menjadi pemicu saya untuk mempelajarinya). Pada 8 Oktober 2009 10:01, Oka Widana oka.wid...@indosat.net.id menulis: Dogmatis boleh, siapa yang berhak melarang? Tapi suatu sistem ekonomi kan seharusnya bukan hanya untuk pemeluk agama tertentu. Kalo benar bahwa cikal bakal ilmu ekonomi modern, berasal dari pemikiran para ahli dimasa Islam permulaan, maka saya yakin merekapun menyusunnya bukan hanya untuk pemeluk Islam saja. Anda bilang bahwa Tuhan membuat aturan2. Benar tapi itu dalam Kitab Suci, namun kan belum bersifat teknis, tetapi berupa pokok2 atau prinsip-prinsip. Manusialah yang membuat intepretasi (istilahnya ijtihad, kan?) membuat rumusan lebih rinci yang lebih teknis. Nah pertanyaannya, apakah ini sudah ada dalam ekonomi syariah? Atau kalo kita kembali ke tulisan rekan Andi sebelumnya bahwa ilmu ekonomi modern berasal dari ilmuan Islam, artinya ekonomi modern yg kita kenal saat ini sebenarnya ekonomi syariah? Kalopun tidak tepat benar atau melenceng, kan gampangnya tinggal dibuat teori ekonomi atau apalah namanya sebagai koreksi paham atau mazhab atau teori ekonomi yang sekarang ada? Artinya sebenarnya penamaan ekonomi syariah itu tak perlu..toh kalo diberi nama syariah seolah2 itu hanya ilmu ekonomi untuk umat islam, padahal yang namanya ilmu ya untuk seluruh umat manusia. Toh, pemikir2 Islam pertama kalipun mengembangkan pemikirian berdasar Kitab Suci dan...filsafat Yunani, yang buku2nya banyak diterjemahkan pada saat itu. Intinya manfaat penerapan ilmu haruslah untuk kemaslahatan umat manusia. Termasuk, aplikasinya dalam perbankan syariah. Selama masih dikonotasikan, bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam, makan perbankan syariah tak akan pernah maju, gini-gini aja. Walau sudah ada satu dua nasabahnya yg non muslim, ah itu baru satu dua.. Oka Recent Activity - 3 New Membershttp://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/members;_ylc=X3oDMTJmZ3NxdGY4BF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyNzQ2NDEEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDQzNjk1BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZtYnJzBHN0aW1lAzEyNTQ5NzA5MTM- Visit Your Group http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia;_ylc=X3oDMTJlanZzNTBnBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyNzQ2NDEEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDQzNjk1BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTI1NDk3MDkxMw-- Give Back Yahoo! for Goodhttp://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTJtNmUxaXFqBF9TAzk3MzU5NzE0BF9wAzEEZ3JwSWQDMjI3NDY0MQRncnBzcElkAzE3MDUwNDM2OTUEc2VjA25jbW9kBHNsawNicmFuZARzdGltZQMxMjU0OTcwOTEz;_ylg=1/SIG=11314uv3k/**http%3A//brand.yahoo.com/forgood Get inspired by a good cause. Y! Toolbar Get it Free!http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTJvOXJncGJuBF9TAzk3MzU5NzE0BF9wAzIEZ3JwSWQDMjI3NDY0MQRncnBzcElkAzE3MDUwNDM2OTUEc2VjA25jbW9kBHNsawN0b29sYmFyBHN0aW1lAzEyNTQ5NzA5MTM-;_ylg=1/SIG=11c6dvmk9/**http%3A//toolbar.yahoo.com/%3F.cpdl=ygrps easy 1-click access to your groups. Yahoo! Groups Start a grouphttp://groups.yahoo.com/start;_ylc=X3oDMTJvZWhtdnI1BF9TAzk3MzU5NzE0BF9wAzMEZ3JwSWQDMjI3NDY0MQRncnBzcElkAzE3MDUwNDM2OTUEc2VjA25jbW9kBHNsawNncm91cHMyBHN0aW1lAzEyNTQ5NzA5MTM- in 3 easy steps. Connect with others. . [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Pengelolaan wilayah tertentu secara outsource oleh negara lain, mungkinkah ?
Maaf saya kurang tertarik membicarakan hal-hal yang berbau teori, baik itu ekonomi kapitalis, ekonomi komunis, ekonomi pancasila, dll. Dalam pandangan saya Teori apa pun yang bisa mewujudkan tujuan negara (di pembukaan UUD) maka bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila sbg dasar negara. Jadi kita bisa mengambil the best practises dari berbagai sistem ekonomi tersebut dimodifikasi sesuai dengan kondisi kita. Saya ingin mengemukakan wacana yang mungkin dianggap ''nyeleneh' oleh sebagian kalangan. Tapi paling tidak mudah-mudahan dari wacana nyeleneh ini bisa diperdebatkan ketemu hasil yang lebih elegan. Bagaimana bila beberapa wilayah di negeri kita yang teramat luas ini pengelolaannya dioutsourse khan saja ke negara lain ? Ini terinspirasi dari majunya Hongkong setelah dikelola Inggris (kalau tidak salah 99 tahun) sekarang sudah kembali ke China. Bila kita mengikuti cara tersebut (tentu dengan berbagai modifikasi yang elegan) maka dalam jangka waktu 50 - 100 tahun ke depan Indonesia akan memiliki puluhan wilayah seperti Hongkong. Contoh wilayah yang mungkin dioutsource Sabang, Bintan, Batam, Bitung (Sulut), Merauke, Bangka Belitung, dll. Atau bisa juga daerah yang penduduknya sangat jarang kebutuhan akan tenaga kerja di daerah yang akan dikelola asing tersebut harus di ïmpor dari daerah lain Indonesia (misal Jawa yang padat) bukan dari negara lain. Wilayah tersebut kita serahkan pengelolaannya ke negara lain dengan perjanjian yang saling menguntungkan. Bisa saja misalnya Sabang ke Inggris, Batam ke Jepang, Merauke ke Singapura, dll. Tujuannya agar kita punya perbandingan di antara negara tersebut. Kalau mau simple, serahkan saja ke penjajah baik hati yaitu Inggris, yang terbukti sudah bisa memajukan Hongkong proses pengalihan yang mulus. Dalam teknis pelaksanaanya kita harus menetapkan target tertentu ke pada negara tersebut, misalnya : 1. Dalam jangka waktu tertentu pendapatan per kapita minimal USD 30.000, jumlah jalan yg dibangun 10.000 km, pengangguran 5 %, biaya pendidikan kesehatan gratis, dll. 2. Maksimal tenaga kerja asing 5 % (misalnya), sehingga mereka harus memaksimalkan tenga kerja dari wilayah Indonesia lainnya. 3. Angka buta hurup maksimal 5 % 4. Budaya lokal tetap dipertahankan bisnis yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, misalnya Casino dilarang. 5. Ada penerimaan yang diterima Indonesia saat pertama kali perjanjian disepakati ada juga penerimaan yang diterima setiap periode tertentu. 6. Bila di daerah tersebut ada sumber daya alam (misal tambang) maka aturan mainnya beda lagi. Ditetapkan persentase bagi hasil tertentu. 7. dll. Apakah ini sama dengan menggadaikan kedaulatan kita ke negara lain ? Menurut saya tidak juga, karena negara tersebut tetap dalam wilayah NKRI. Kalau pun pengelolaannya diserahkan ke negara lain, tapi sudah berdasarkan analisis perjanjian yang bisa membawa manfaat baik bagi penduduk daerah tersebut maupun Indonesia keseluruhan. Sebagai perbandingan ekstrim dengan kondisi sekarang, misalnya daerah Papua yang kaya tambang, pemerintah pusat daerah menerima banyak pendapatan tapi hasilnya, penduduk Papua masih terbelakang. Ini cara simple kita untuk mengembangkan wilayah Indonesia yang luas masih banyak yang penduduknya sangat jarang. Khawatir terlalu panjang, sampai disini dulu pendahuluannya. Any comment ? Rgds, Falah [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Pengelolaan wilayah tertentu secara outsource oleh negara lain, mungkinkah ?
Sangat banyak sumber pendapatan yang bisa digali dari negeri yang kaya letaknya strategis ini. Contohnya Batam Bintan bisa dijadikan pelabuhan transit terbesar di Asia menjadi hub berbagai transaksi. kalau Singapore yang secuil saja bisa masa Batam Bintan yang lebih luas tidak bisa ? Serahkan pengelolannya pada negara yang mempunyai ambisi menyaingi Singapore, misalnya UEA, Jepang, dll. Itu baru bisnis pelabuhan yang menggiurkan belum jasa lainnya. Untuk daerah yang agak di dalam (bukan di persimpangan lalu lintas internasional) bisa saja menjadi daerah wisata (Bangka Belitung), Industri, dll. Segala potensi di daerah tersebut akan dimaksimalkan oleh mereka ( dengan sumberdaya dari mereka ! ). Beda dengan sekarang, kalau kita ingin membangun jalan raya yang mulus di suatu daerah sementara penduduk daerah tersebut hanya 300 orang, apakah efisien ? Kalau dioutsource khan maka si outsoucer akan memaksimalkannya. Kurang SDM / penduduk ? tinggal buka lowongan bagi penduduk daerah lain. Pada 6 Oktober 2009 15:00, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com menulis: buat negara yang outsource dikasih apa pak? 2009/10/6 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com matfaleh%40gmail.com Maaf saya kurang tertarik membicarakan hal-hal yang berbau teori, baik itu ekonomi kapitalis, ekonomi komunis, ekonomi pancasila, dll. Dalam pandangan saya Teori apa pun yang bisa mewujudkan tujuan negara (di pembukaan UUD) maka bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila sbg dasar negara. Jadi kita bisa mengambil the best practises dari berbagai sistem ekonomi tersebut dimodifikasi sesuai dengan kondisi kita. Saya ingin mengemukakan wacana yang mungkin dianggap ''nyeleneh' oleh sebagian kalangan. Tapi paling tidak mudah-mudahan dari wacana nyeleneh ini bisa diperdebatkan ketemu hasil yang lebih elegan. Bagaimana bila beberapa wilayah di negeri kita yang teramat luas ini pengelolaannya dioutsourse khan saja ke negara lain ? Ini terinspirasi dari majunya Hongkong setelah dikelola Inggris (kalau tidak salah 99 tahun) sekarang sudah kembali ke China. Bila kita mengikuti cara tersebut (tentu dengan berbagai modifikasi yang elegan) maka dalam jangka waktu 50 - 100 tahun ke depan Indonesia akan memiliki puluhan wilayah seperti Hongkong. Contoh wilayah yang mungkin dioutsource Sabang, Bintan, Batam, Bitung (Sulut), Merauke, Bangka Belitung, dll. Atau bisa juga daerah yang penduduknya sangat jarang kebutuhan akan tenaga kerja di daerah yang akan dikelola asing tersebut harus di ïmpor dari daerah lain Indonesia (misal Jawa yang padat) bukan dari negara lain. Wilayah tersebut kita serahkan pengelolaannya ke negara lain dengan perjanjian yang saling menguntungkan. Bisa saja misalnya Sabang ke Inggris, Batam ke Jepang, Merauke ke Singapura, dll. Tujuannya agar kita punya perbandingan di antara negara tersebut. Kalau mau simple, serahkan saja ke penjajah baik hati yaitu Inggris, yang terbukti sudah bisa memajukan Hongkong proses pengalihan yang mulus. Dalam teknis pelaksanaanya kita harus menetapkan target tertentu ke pada negara tersebut, misalnya : 1. Dalam jangka waktu tertentu pendapatan per kapita minimal USD 30.000, jumlah jalan yg dibangun 10.000 km, pengangguran 5 %, biaya pendidikan kesehatan gratis, dll. 2. Maksimal tenaga kerja asing 5 % (misalnya), sehingga mereka harus memaksimalkan tenga kerja dari wilayah Indonesia lainnya. 3. Angka buta hurup maksimal 5 % 4. Budaya lokal tetap dipertahankan bisnis yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, misalnya Casino dilarang. 5. Ada penerimaan yang diterima Indonesia saat pertama kali perjanjian disepakati ada juga penerimaan yang diterima setiap periode tertentu. 6. Bila di daerah tersebut ada sumber daya alam (misal tambang) maka aturan mainnya beda lagi. Ditetapkan persentase bagi hasil tertentu. 7. dll. Apakah ini sama dengan menggadaikan kedaulatan kita ke negara lain ? Menurut saya tidak juga, karena negara tersebut tetap dalam wilayah NKRI. Kalau pun pengelolaannya diserahkan ke negara lain, tapi sudah berdasarkan analisis perjanjian yang bisa membawa manfaat baik bagi penduduk daerah tersebut maupun Indonesia keseluruhan. Sebagai perbandingan ekstrim dengan kondisi sekarang, misalnya daerah Papua yang kaya tambang, pemerintah pusat daerah menerima banyak pendapatan tapi hasilnya, penduduk Papua masih terbelakang. Ini cara simple kita untuk mengembangkan wilayah Indonesia yang luas masih banyak yang penduduknya sangat jarang. Khawatir terlalu panjang, sampai disini dulu pendahuluannya. Any comment ? Rgds, Falah [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan
[Keuangan] Pengelolaan wilayah tertentu secara outsource oleh negara lain, mungkinkah ?
Swasta sepertinya lebih profit oriented dibandingkan negara. Disamping itu negara mempunyai lebih banyak sumber daya (uang, SDM, dll) pengalaman. Karena target yang ditetapkan tidak hanya berupa kewajiban setoran ke pemerintah pusat tapi juga target pengembangan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut (penurunan angka pengangguran, income per kapita, dll). Jadi bersifat multisektor, mikro makro. Pada 6 Oktober 2009 14:39, heriseti...@ahlikeuangan-indonesia.com menulis: Pertanyaan saya adalah kenapa harus negara? Tidak bisakah diberikan ke badan swasta? Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Pengelolaan wilayah tertentu secara outsource oleh negara lain, mungkinkah ?
Mr. Wong, jaman sekarang tidak mudah suatu negara mencaplok (aneksasi) negara lain, karena akan ditentang negara lain (PBB, ASEAN, dll) kecuali bila penguasanya berwatak Hitler (contoh George W Bush di Irak Afghanistan), itupun dengan penentangan dari banyak negara di dunia. Untuk kasus seperti ini, tidak perlu mereka harus meng-outsorce kita dulu, kalau mereka ingin aneksasi bisa langsung dilakukan (seperti Irak). Kalau dibilang nanti daerah tersebut akan menjadi seperti koloni negara lain, sekarang saja negeri kita sudah menjadi koloni bagi produk Jepang, Eropa Amerika. Bila cara ini terwujud maka akan banyak produk di Indonesia yang buatan Batam, Merauke, dll. Ini bukan masalah kepercayaan diri tapi masalah bagaimana kita memanfaatkan kemampuan negara lain untuk diri kita (yang mempunyai banyak keterbatasan, baik dana, ilmu, pengalaman, sikap mental aparat, dll). Semua tertuang dalam perjanjian yang saling menguntungkan. Kalau perlu kita tender diantara beberapa peminat yang berkualitas.. ;-) Semua bisa dikemas agar terlihat elegan tidak mencederai kehormatan sebagai bangsa. Hayo siapa lagi ? saya lebih senang ke arah praktis seperti ini dari pada berdebat soal teori yang dalam penerapannya akan banyak bias.: :-) Pada 6 Oktober 2009 16:38, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com menulis: Apa yang membuat anda yakin mereka tidak akan me-makan Indonesia? Setelah dijadikan daerah kekuasaannya mereka, mereka kan bisa bikin apa saja. Apa sejarah penjajahan dulu belum cukup buat mengajar bangsa agar lebih bersifat percaya diri. Masih saja selalu merasa bangsa lain lebih hijau dari rumput bangsa sendiri? 2009/10/6 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com matfaleh%40gmail.com Sangat banyak sumber pendapatan yang bisa digali dari negeri yang kaya letaknya strategis ini. Contohnya Batam Bintan bisa dijadikan pelabuhan transit terbesar di Asia menjadi hub berbagai transaksi. kalau Singapore yang secuil saja bisa masa Batam Bintan yang lebih luas tidak bisa ? Serahkan pengelolannya pada negara yang mempunyai ambisi menyaingi Singapore, misalnya UEA, Jepang, dll. Itu baru bisnis pelabuhan yang menggiurkan belum jasa lainnya. Untuk daerah yang agak di dalam (bukan di persimpangan lalu lintas internasional) bisa saja menjadi daerah wisata (Bangka Belitung), Industri, dll. Segala potensi di daerah tersebut akan dimaksimalkan oleh mereka ( dengan sumberdaya dari mereka ! ). Beda dengan sekarang, kalau kita ingin membangun jalan raya yang mulus di suatu daerah sementara penduduk daerah tersebut hanya 300 orang, apakah efisien ? Kalau dioutsource khan maka si outsoucer akan memaksimalkannya. Kurang SDM / penduduk ? tinggal buka lowongan bagi penduduk daerah lain. Pada 6 Oktober 2009 15:00, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.comgajahpelanduk%40gmail.com menulis: buat negara yang outsource dikasih apa pak? 2009/10/6 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com matfaleh%40gmail.commatfaleh% 40gmail.com Maaf saya kurang tertarik membicarakan hal-hal yang berbau teori, baik itu ekonomi kapitalis, ekonomi komunis, ekonomi pancasila, dll. Dalam pandangan saya Teori apa pun yang bisa mewujudkan tujuan negara (di pembukaan UUD) maka bisa diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila sbg dasar negara. Jadi kita bisa mengambil the best practises dari berbagai sistem ekonomi tersebut dimodifikasi sesuai dengan kondisi kita. Saya ingin mengemukakan wacana yang mungkin dianggap ''nyeleneh' oleh sebagian kalangan. Tapi paling tidak mudah-mudahan dari wacana nyeleneh ini bisa diperdebatkan ketemu hasil yang lebih elegan. Bagaimana bila beberapa wilayah di negeri kita yang teramat luas ini pengelolaannya dioutsourse khan saja ke negara lain ? Ini terinspirasi dari majunya Hongkong setelah dikelola Inggris (kalau tidak salah 99 tahun) sekarang sudah kembali ke China. Bila kita mengikuti cara tersebut (tentu dengan berbagai modifikasi yang elegan) maka dalam jangka waktu 50 - 100 tahun ke depan Indonesia akan memiliki puluhan wilayah seperti Hongkong. Contoh wilayah yang mungkin dioutsource Sabang, Bintan, Batam, Bitung (Sulut), Merauke, Bangka Belitung, dll. Atau bisa juga daerah yang penduduknya sangat jarang kebutuhan akan tenaga kerja di daerah yang akan dikelola asing tersebut harus di ïmpor dari daerah lain Indonesia (misal Jawa yang padat) bukan dari negara lain. Wilayah tersebut kita serahkan pengelolaannya ke negara lain dengan perjanjian yang saling menguntungkan. Bisa saja misalnya Sabang ke Inggris, Batam ke Jepang, Merauke ke Singapura, dll. Tujuannya agar kita punya perbandingan di antara negara tersebut. Kalau mau simple, serahkan saja ke penjajah baik hati yaitu Inggris, yang terbukti sudah bisa memajukan Hongkong proses pengalihan yang mulus. Dalam
Re: [Keuangan] Pengelolaan wilayah tertentu secara outsource oleh negara lain, mungkinkah ?
Mr. Wong, kalau rasa nasionalisme Anda merasai tercederai dalam membahas wacana ini, it's good ! Tetapi tercederai pulakah nasionalisme Anda saat mengetahui hal di bawah ini : 1. Banyak pesawat asing yang melintasi RI tapi kita tak kuasa menghalaunya atau bahkan tak mengetahui bahwa mereka sudah melintasinya. 2. Dari 10 bank swasta terbesar, berapa yang masih dikuasai Indonesia ? 3. Banyak kapal nelayan asing yang mengeruk ikan diperairan Indonesia sementara jutaan nelayan kita bahkan tak bisa melaut ketika cuaca buruk karena kapalnya yang masih tradisional. 4. Koruptor yang dibawa ke KPK tapi mereka melambaikan tangan ke pemirsa TV seolah seorang selebritis melambaikan tangan ke para fansnya. 5. dan lain - lain yang seharusnya juga menggugah nasionalisme kita ..:-) Negeri kita KATANYA luas, panjangnya dari Turki ke Inggris, penduduknya juga terbesar ke 4 di dunia. Tapi tahukan Anda bahwa dari ratusan juta penduduk pulau Jawa, berapa orang yang sudah pernah menginjakkan kakinya untuk * jalan-jalan* ke tanah Papua, Manado or Aceh ? Bagaimana mereka mengetahui bahwa negeri ini luas bila tidak pernah merasakan perjalanan naik pesawat 4 jam dari Jakarta ke Manado ? Keluasan negeri ini menjadi tidak bermakna bagi sebagian besar rakyat karena bahkan hidup mereka sejak lahir sampai meninggal hanya berkutat di radius beberapa ratus km dari tempat mereka lahir :(- Kalau pun ada yang pernah menginjak tanah tersebut maka sebagian di antaranya karena urusan dinas bukan untuk jalan-jalan. Mungkin ada yang mencap saya tidak nasionalis. Absolutely wrong bro ! Saya bisa membuktikan bahwa darah saya berwarna merah tulang saya berwarna putih, he..he.. Anggap saja wacana nyeleneh ini sebagai pemikiran yang ''out of the box. Tentu saja outsourcing nanti tidak dikemas dengan kata-kata karena ketidakmampuan kita maka wilayah tersebut diserahkan ke negara lain tapi bisa dikemas misalnya dengan bahasa kerjasama pengelolaan wilayah. Sebenarnya bisa juga dibentuk semacam suatu badan otorita yang dipimpin oleh expatriat yang capable, misalnya Mahathir Muhammad (menyinggung lagi nggak yah ..?) Tapi kalau modus seperti ini maka sumber daya lainnya adalah kita yang menyediakan (dana, dll) selain itu kemampuan si expat tersebut tentu lebih kecil dibandingkan kemampuan negara outsourcer (misal pengalaman, network, dll). Biar merata, di tiap 5 pulau besar harus ada beberapa yang dioutsource. Nanti akan muncul beberapa daerah unggulan dunia di Indonesia, misalnya Industri keuangan di Banjarmasin, Pelabuhan transit di Batam, Industri Mobil Cendrawasih di Merauke, dll. Walah, semakin jauh nich mimpinya ... but it's ok kadang kita harus bermimpi siapa tahu bisa terwujud or mungkin dari mimpi tersebut bisa muncul ide lain yang lebih brilian... Sekedar sharing, curhat seorang nasionalis, syukur-syukur kalau ada yang benar, kalo salah maapin yah, mumpung masih di bulan syawal .:-) Pada 6 Oktober 2009 17:16, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com menulis: Contoh elegan dan tidak mencederainya bagaimana ya... Sekarang membahas ini saja saya sudah agak cedera tuh... 2009/10/6 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com matfaleh%40gmail.com Mr. Wong, jaman sekarang tidak mudah suatu negara mencaplok (aneksasi) negara lain, karena akan ditentang negara lain (PBB, ASEAN, dll) kecuali bila penguasanya berwatak Hitler (contoh George W Bush di Irak Afghanistan), itupun dengan penentangan dari banyak negara di dunia. Untuk kasus seperti ini, tidak perlu mereka harus meng-outsorce kita dulu, kalau mereka ingin aneksasi bisa langsung dilakukan (seperti Irak). Kalau dibilang nanti daerah tersebut akan menjadi seperti koloni negara lain, sekarang saja negeri kita sudah menjadi koloni bagi produk Jepang, Eropa Amerika. Bila cara ini terwujud maka akan banyak produk di Indonesia yang buatan Batam, Merauke, dll. Ini bukan masalah kepercayaan diri tapi masalah bagaimana kita memanfaatkan kemampuan negara lain untuk diri kita (yang mempunyai banyak keterbatasan, baik dana, ilmu, pengalaman, sikap mental aparat, dll). Semua tertuang dalam perjanjian yang saling menguntungkan. Kalau perlu kita tender diantara beberapa peminat yang berkualitas.. ;-) Semua bisa dikemas agar terlihat elegan tidak mencederai kehormatan sebagai bangsa. Hayo siapa lagi ? saya lebih senang ke arah praktis seperti ini dari pada berdebat soal teori yang dalam penerapannya akan banyak bias.: :-) Pada 6 Oktober 2009 16:38, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.comgajahpelanduk%40gmail.com menulis: Apa yang membuat anda yakin mereka tidak akan me-makan Indonesia? Setelah dijadikan daerah kekuasaannya mereka, mereka kan bisa bikin apa saja. Apa sejarah penjajahan dulu belum cukup buat mengajar bangsa agar lebih bersifat percaya diri. Masih saja selalu merasa bangsa lain lebih hijau dari rumput bangsa sendiri? 2009/10/6 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com
Re: [Keuangan] Pengelolaan wilayah tertentu secara outsource oleh negara lain, mungkinkah ?
Pendapatan di Papua memang tinggi tapi harga-harga juga tinggi karena sebagian besar dibuat diluar Papua atau karena ongkos transpot yang besar disana. Di sinilah perlunya untuk menciptakan sentra kemajuan baru di sana di berbagai bidang, sehingga nantinya semen tidak harus dibawa dari Makassar, gula pasir dari Jawa, dll. Perjalanan dalam satu kabupaten juga tidak perlu harus naik pesawat tapi cukup bis or kereta api. Bila misalnya daerah Merauke, Biak, Kepala Burung, dikelola secara outsouce maka disana bisa dibuat berbagai Industri yang mensupport sebagian kebutuhan rakyat Papua ( Australia), kalau kurang SDM tinggal panggil rakyat Tangerang, Bekasi, dll Saya pernah baca di Kompas bahwa untuk membedakan orang asli Papua yang punya uang atau tidak adalah bila mereka tergeletak tidur di pinggir jalan berarti mereka kemungkinan sedang punya uang, tertidur karena habis mabuk. Sedangkan bila jalan-jalan saja berarti kemungkinan tidak punya uang. Saya tidak tahu apakah benar demikian. Memang tidak mudah untuk mengubah kultur seseorang, perlu pendekatan khusus agar mereka bisa bangkit tanpa menyinggung kehormatannya. Sekedar sharing tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Pada 6 Oktober 2009 21:07, winarto sugondo sugondo.wina...@gmail.commenulis: BOT diaktifkan kembali dengan batasan pada wilayah terbelakang di Indonesia. Rencana Outsourcingnya pasti sukses. Kalau kita berbicara di Papua, saya tanya siapa yang pernah ke Papua / camp freeport? Berapa harga 1 potong ayam dan sapi disana? Berapa harga gudang garam 1 filter satu bungkus disana? Siapa yang bilang disana ngga bisa maju, cuman keenakan ongkang-ongkang kaki dapat uang jadinya malas. Capek dikitlah, pasti lebih maju daripada Jakarta. Sekedar pendapat. Salam, Winarto Sugondo 2009/10/6 Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com gajahpelanduk%40gmail.com Contoh elegan dan tidak mencederainya bagaimana ya... Sekarang membahas ini saja saya sudah agak cedera tuh... 2009/10/6 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.com matfaleh%40gmail.commatfaleh% 40gmail.com Mr. Wong, jaman sekarang tidak mudah suatu negara mencaplok (aneksasi) negara lain, karena akan ditentang negara lain (PBB, ASEAN, dll) kecuali bila penguasanya berwatak Hitler (contoh George W Bush di Irak Afghanistan), itupun dengan penentangan dari banyak negara di dunia. Untuk kasus seperti ini, tidak perlu mereka harus meng-outsorce kita dulu, kalau mereka ingin aneksasi bisa langsung dilakukan (seperti Irak). Kalau dibilang nanti daerah tersebut akan menjadi seperti koloni negara lain, sekarang saja negeri kita sudah menjadi koloni bagi produk Jepang, Eropa Amerika. Bila cara ini terwujud maka akan banyak produk di Indonesia yang buatan Batam, Merauke, dll. Ini bukan masalah kepercayaan diri tapi masalah bagaimana kita memanfaatkan kemampuan negara lain untuk diri kita (yang mempunyai banyak keterbatasan, baik dana, ilmu, pengalaman, sikap mental aparat, dll). Semua tertuang dalam perjanjian yang saling menguntungkan. Kalau perlu kita tender diantara beberapa peminat yang berkualitas.. ;-) Semua bisa dikemas agar terlihat elegan tidak mencederai kehormatan sebagai bangsa. Hayo siapa lagi ? saya lebih senang ke arah praktis seperti ini dari pada berdebat soal teori yang dalam penerapannya akan banyak bias.: :-) Pada 6 Oktober 2009 16:38, Wong Cilik gajahpelan...@gmail.comgajahpelanduk%40gmail.com gajahpelanduk%40gmail.com menulis: Apa yang membuat anda yakin mereka tidak akan me-makan Indonesia? Setelah dijadikan daerah kekuasaannya mereka, mereka kan bisa bikin apa saja. Apa sejarah penjajahan dulu belum cukup buat mengajar bangsa agar lebih bersifat percaya diri. Masih saja selalu merasa bangsa lain lebih hijau dari rumput bangsa sendiri? 2009/10/6 Muh. Nurul Falah matfa...@gmail.commatfaleh%40gmail.commatfaleh% 40gmail.commatfaleh% 40gmail.com Sangat banyak sumber pendapatan yang bisa digali dari negeri yang kaya letaknya strategis ini. Contohnya Batam Bintan bisa dijadikan pelabuhan transit terbesar di Asia menjadi hub berbagai transaksi. kalau Singapore yang secuil saja bisa masa Batam Bintan yang lebih luas tidak bisa ? Serahkan pengelolannya pada negara yang mempunyai ambisi menyaingi Singapore, misalnya UEA, Jepang, dll. Itu baru bisnis pelabuhan yang menggiurkan belum jasa lainnya. Untuk daerah yang agak di dalam (bukan di persimpangan lalu lintas internasional) bisa saja menjadi daerah wisata (Bangka Belitung), Industri, dll. Segala potensi di daerah tersebut akan dimaksimalkan oleh mereka ( dengan sumberdaya dari mereka ! ). Beda dengan sekarang, kalau kita ingin membangun jalan raya yang mulus di suatu daerah sementara penduduk daerah tersebut hanya 300 orang, apakah
Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi...
Janganlah kita memadamkan harapan di dalam hati kita. Karena harapan itulah yang membuat kita tetap punya daya juang. Menghilangkan korupsi 100 % dari negeri ini memang mustahil, tapi paling tidak indeks korupsinya bisa dikecilkan seminimal mungkin (harus significant). Komando pemberantasan korupsi tentu ada pada penguasa karena mereka yang mempunyai sumber daya terbesar (aparat, dana, pembuatan aturan, dll). Pada kondisi yang sudah sangat parah seperti saat ini diperlukan cara yang extraordinary, diantaranya : 1. Penggantian aparat yang bobrok secara massal (contoh yg sudah berjalan adalah rekrutmen pegawai KPK yang benar-benar fresh. Sehingga karyawan baru tidak terkontaminasi oknum karyawan lama yang korup. Kalau pun ada penyelewengan tapi sangat kecil dibandingkan institusi lainnya). = Kalau yang dipilih hanya menteri yang bersih maka akan sukar untuk merubah departementnya yang rusak parah. Karena ia hanya seorang diri. Seperti kata mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh yang mengatakan bahwa ia seperti ustadz di sarang penyamun. Menteri terpilih bisa membawa gerbong pasukan elit anti korupsi yang ditempatkan diberbagai pos strategis rawan korupsi. 2. Hukuman tegas berlipat bagi aparat. Terapkan hukuman mati umumkan setiap koruptor di media massa. = kalau di TV suka ada acara infotainment, kenapa tidak ada acara khusus yang menyorot perilaku pejabat publik yang korup, misalnya kemewahan rumah, mobil, kehidupan malam, dll. Kalau perlu pakai cara investigatif kamera tersembunyi. Setahu saya Cina yang komunis itu belakangan ini menerapkan hukuman mati bagi para koruptor hasilnya lumayan efektif menurunkan korupsi disana. 3. Perlu berbagai terobosan dalam mengkampayekan anti korupsi. Misalnya, memberi insentif khusus (misalnya keringanan pajak atau hadiah tertentu) bagi masyarakat yang bisa melaporkan aparat yang korup. Hal ini akan membuat masyarakat akan berlomba untuk menangkap koruptor seperti perlombaan petani menangkap tikus di sawah (saya pernah melihat di daerah tertentu ada perlombaan seperti itu). Hal ini juga akan membuat oknum aparat yang nyeleneh menjadi tidak berani neko-neko. 4. Pembuktian terbalik. Aturan ini sangat ditentang oleh oknum yang tidak bersih. Tapi bagi yang bersih tentunya dengan santai akan mengatakan : Monggo Mas ... 5. Korupsi di swasta juga harus diberantas. Tapi fokus tetap di pemerintahan. Karena di swasta ownernya akan berjuang sangat kuat agar assetnya tidak dikorupsi. Sementara di pemerintahan, tidak jelas siapa yang dianggap owner sehingga harus menjaga asset mati-matian agar tidak dikorupsi. Atau malah sense of belonging nya sangat tinggi sehingga merasa bisa` mengambil seenaknya, he..he.. kidding ... 6. Dan lain - lain Harapan itu masih ada Saudaraku ... :-) Mengenai sistem ekonomi yang tidak bisa dicampur dalam penerapannya, saya kurang sependapat. Cina sudah mulai menerapkan ekonomi bebas di sektor tertentu, Amerika yang kapitalis mempunyai sistem jaminan sosial yang baik, dll. Mulailah dari tujuan negeri ini apa ? (tercantum dalam mukaddimah UUD). Ambil the best practises dari berbagai sistem yang ada yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Kalau perlu kita modifikasi sesuai dengan kondisi disini. Sistem atau teori apa pun yang bisa mewujudkan tujuan negeri kita bisa kita pakai. Ini hanya pendapat pribadi. Salam hormat saya untuk para anggota milist yang berkarya di pemerintahan (juga swasta) yang tetap menjaga integritasnya sehingga hanya memberi nafkah keluarga dari yang halal. Insya Allah ini akan membawa keberkahan. Harapan itu masih ada Saudaraku ... Rgds, Falah Pada 4 Oktober 2009 10:54, Rinaldi rina...@polychemindo.com menulis: Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Reksa, mana mungkin negara yang kita cintai ini bebas dari korupsi, sementara sebagian besar rakyatnya lebih menginginkan hal itu terjadi. . [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi...
Menurut saya suatu kondisi dianggap parah bila korupsi dianggap sebagai hal yang biasa. Bila ingin lancar, cepat, dapat proyek, menang perkara maka lakukanlah korupsi. Kurang lebih seperti itu persepsi yang ada di masyarakat saat ini. KPK sangat penting membawa pengaruh dalam pencegahan korupsi. Bila aparat hendak korupsi maka rasanya mereka akan bilang ke rekannya awas ketahuan KPK, bukan awas ketahuan polisi atau jaksa. Tapi negeri ini membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari KPK. Karena setahu saya jumlah staff di KPK sangat terbatas dibandingkan dengan aparat yang diawasi luasnya negeri ini. Sehingga korupsi yang ditangani KPK pun hanya terbatas untuk jumlah tertentu banyak pengaduan ke KPK yang dilimpahkan ke kepolisian kejaksaan setempat. Kita butuh tim elit anti korupsi seperti KPK. Tapi dalam jumlah yang lebih besar ditempatkan di tiap departement (juga di TNI Polri) kantor gubernur (syukur-syukur juga di kabupaten). Tim ini harus rekrutmen baru yang bisa bertindak keras tapi tanpa khawatir dibongkar aibnya (karena kartu As nya sudah diketahui koruptor). Tempatkan tim ini di posisi strategis rawan terhadap korupsi. Hanya pendapat pribadi, untuk sharing tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Rgds, Falah Pada 4 Oktober 2009 15:30, Gianto Setiadi giantoseti...@gmail.com menulis: Saya setuju bahwa untuk menghilangkan korupsi di negara kita adalah mustahil, sehingga yang perlu dilakukan adalah menurunkan tingkat korupsi sampai seminimal mungkin. Dibawah ini disebutkan bahwa: Pada kondisi yang sudah sangat parah seperti saat ini., bisa tolong dijelaskan kondisi yang sudah sangat parah itu seperti apa, apa ukurannya, dan kalau kondisi saat ini sudah sangat parah, bagaimana kondisi sebelumnya pada waktu belum ada KPK? Ataukah yang dimaksud adakah kondisi saat ini lebih buruk dari kondisi sebelumnya? Mohon pencerahan. BR, Gianto Powered by Telkomsel BlackBerryŽ = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links [Non-text portions of this message have been removed]
Re: Budaya Korupsi Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi...
Salah satu PMA asal Eropa yang beroperasi di Indonesia menerapkan zero tolerarance untuk korupsi, baik berhubungan dengan internal external. Hasilnya ? Order PMA tersebut dari customer di Indonesia turun drastis ! Karena direbut oleh PMA lainnya (terutama asal China). Tapi PMA tersebut tetap pada prinsipnya semula zero tolerance untuk corruption lebih menekankan pada kredibilitas jangka panjang. Seperti sy kemukakan di email terdahulu, pemberantasan korupsi harus dikomandoi oleh penguasa (tentu yang bersih berani). Karena masyarakat bisa saja kompak mogok untuk tidak menyogok, tapi kalau oknum aparat juga kompak untuk memperlambat pelayanan maka lama-lama masyarakat terpaksa juga meyogok (pastinya dengan menggerutu). Beda bila aparat yang kompak : untuk tidak menerima sogokan, maka masyarakat mau tidak mau harus ikut aturan. Ini menunjukkan peran aparat yang sangat besar. Negara yang korup, meskipun kelihatannya maju, tinggal tunggu saja kebangkrutannya. Karena lama kelamaan kesabaran masyarakat akan habis ekonomi negara tersebut akan keropos ! Tapi memang pemimpin suatu kaum / bangsa adalah cermin dari keadaan masyarakatnya. Bila pemimpinnya korup maka berarti sebagian besar masyaraktnya juga korup. Apalagi di sistem demokrasi langsung seperti sekarang. Kita tidak boleh berkecil hati untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Kalau kita kompak melakukan gerakan anti korupsi (minimal di lingkungan kita), maka Insya Allah di jaman anak kita korupsi akan sangat minimal kita bisa mewariskan Indonesia yang lebih baik pada mereka. Harapan itu masih ada Saudaraku ..:-) Rgds, Falah Pada 4 Oktober 2009 18:58, Andi MF Avandy link2ha...@gmail.com menulis: Bagaimana seandainya hukuman koruptor dibuat cacat fisik aja misalnya dipotong jarinya? Tiap terbukti korupsi minimal 5 juta jarinya dipotong satu mulai dari kelingking tangan kiri. Dibanding hukuman mati, saya pikir ini lebih efektif karena ada saksi hidup yaitu bukti hukuman melekat di tangan. Akan ada rasa malu buat pelaku dan rasa takut buat calon koruptor. Bayangkan kalo korupsinya sepuluh kali! Habis semua jarinya. Kesannya sadis tapi hanya itu cara paling rasional. Selama ini kan eks napi koruptor bebas lenggang kangkung bahkan calonin diri jadi ketua umum partai pula. Andi MF Avandy Sent from my BlackBerry® smartphone [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Sistem Ekonomi Boleh Apa Saja
Numpang nimbrung dikit. Apapun sistem ekonomi di indonesia, selama korupsi masih merajalela, maka yang terjadi adalah sistem ekonomi yang diterapkan tersebut akan menjadi rusak namanya. Kalau sekarang maka orang luar negeri ( juga kita) bisa bilang, ekonomi Pancasila payah karena gagal memakmurkan rakyat. Padahal intinya karena korupsi yang merajalela, biaya ekonomi jadi tinggi, penguasaan sumber ekonomi oleh mereka yang bisa menyogok penguasa, tidak ada kepastian hukum (karena hukum bisa dibeli), dll. Jadi yang juga harus didahulukan adalah seleksi pengawasan penyelenggara negara yang kompeten berintegritas serta sanksi yang tegas berlipat bila aparat melanggar hukum Sistem ekonomi bisa kita comot dari sana sini. Ambil kelebihan dari sistem komunis / sosialis (penguasaan aset / BUMN penting oleh negara), Kapitalis (kesempatan berusaha yang adil tapi tetap ada keberpihakan pada yang lemah) sistem lainnya Sistem bisa kita ubah bila kondisi ternyata juga berubah (setahu saya semua sistem juga berevolusi). Tapi satu hal yang harus tetap diterapkan : Say No to Corruption ! Ini ada joke tentang Korupsi di negeri tercinta ini. ** *DI INDONESIA NGGAK ADA KORUPSI..!!* Di depan gerbang surga, banyak manusia yg mengantri untuk diadili oleh Tuhan, sambil mengantri, manusia yg baru pertama kali ke depan gerbang surga itu pun takjub.. melihat di tembok gerbang surga terdapat JAM dan label negara-negara di dunia tapi ada yg aneh dari jam tersebut, setiap negara mempunyai kecepatan putaran yg berbeda dengan jam negara lainnya melihat hal yg unik itu, salah seorang dari mereka bertanya, Orang Filipina : Malaikat, knapa tuh kok jamnya beda-beda muternya? Malaikat : Oh kecepatan putaran itu bedasarkan tingkat korupsi negara anda, semakin cepat berarti semakin besar tingkat korupsi di negara anda. Orang Filipina : Ooohhh begitu... (sambil berbisik ke yg lain) emang bener kata orang si Estrada korupnya gila gilaan.. tuh jam jadi bukti.. Orang Thailand : wah brengsek! ternyata Somchai Wongsawat juga korupsi! pantes negara gue miskin! Orang Singapore : Hahahah jam negara gw slow bgt... kebukti negara gw bersih dari yg namanya korupsi... Buahahaha Orang Indonesia : (melihat sekeliling)Orang Indonesia : (nga menemukan jam negaranya) lalu dia pun bertanya, Malaikat, kenapa jam negara saya nga ada Malaikat : Maaf, anda dari negara mana? Orang Indonesia : Indonesia Malaikat : sebelumnya saya minta maaf atas ketidaksopanan ini, tapi Jam negara anda, kami pakai di dapur sebagai KIPAS ANGIN... [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi...
Apapun sistem ekonomi di indonesia, selama korupsi masih merajalela, maka yang terjadi adalah sistem ekonomi yang diterapkan tersebut akan menjadi rusak namanya. Kalau sekarang maka orang luar negeri ( juga kita) bisa bilang, ekonomi Pancasila payah karena gagal memakmurkan rakyat. Padahal intinya karena korupsi yang merajalela, biaya ekonomi jadi tinggi, penguasaan sumber ekonomi oleh mereka yang bisa menyogok penguasa, tidak ada kepastian hukum (karena hukum bisa dibeli), dll. Jadi yang juga harus didahulukan adalah seleksi pengawasan penyelenggara negara yang kompeten berintegritas serta sanksi yang tegas berlipat bila aparat melanggar hukum. Sistem ekonomi apapun hanya akan menjadi macan kertas selama tidak diberangi dengan perang terhadap korupsi secara masif. Sistem ekonomi bisa kita comot dari sana sini. Ambil kelebihan dari sistem komunis / sosialis (penguasaan aset / BUMN penting oleh negara), Kapitalis (kesempatan berusaha yang adil tapi tetap ada keberpihakan pada yang lemah) sistem lainnya Ambil the best practises dari berbagai sistem ekonomi untuk dimodifikasi sesuai dengan cita-cita negara kita. Sistem bisa kita ubah bila kondisi ternyata juga berubah (setahu saya semua sistem juga berevolusi). *Tapi satu hal yang harus tetap diterapkan : Say No to Corruption ! * [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Inti Sari Diskusi...
Makanya harus tegas konsisten dalam pemberantasan korupsi. Aparat yang melanggar harus diberi *sanksi tegas berlipat.* Apalagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, KPK), kalau perlu dihukum mati di depan umum agar menimbulkan efek jera. Kalau ini dilakukan, apa pun permintaan negara, rakyat tidak akan sungkan untuk berkorban. Kalau sekarang khan prinsipnya, kalau bisa bayar pajak sekecil mungkin. Tujuan Tax Planning itu khan meminimalkan pajak tanpa melanggar aturan yang ada. Yang diperlukan adalah revolusi dalam hal pemberantasan korupsi. Kalau sistem ekonomi sudah terlalu banyak modelnya. Orang pinter di negeri ini juga tidak terhitung, baik lulusan kapitalis, komunis, syariah, dll. Perlu kekompakan semua lapisan masyarakat untuk melakukannya. Menangkap koruptor di negeri tercinta ini seperti menangkap tikus di sarang tikus, sangat mudah ditemukan ! Kalau perlu dikeluarkan aturan, barangsiapa yang bisa melaporkan aparat yang korupsi maka akan mendapatkan insentif tertentu (misalnya keringan pajak, hadiah, dll). Aparat yang ketangkep diproses secara tegas di liput media secara nasional. Biar masyarakat tahu bahwa kita sedang berperang terhadap korupsi. Kalau perlu siaran langsung seperti siaran langsung penggerabekan teroris di temanggung. Maaf kalau saya agak sewot dengan Musuh Besar Indonesia ini. Rgds, Falah Pada 4 Oktober 2009 04:57, Andi MF Avandy link2ha...@gmail.com menulis: Semua sistem berevolusi sebagaimana juga korupsi berevolusi baik kualitas maupun kuantitasnya. Andi MF Avandy Sent from my BlackBerryŽ smartphone [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Vacancy - Finance Accounting Manager
Dear Moderators, Mohon ijin untuk menginformasikan lowongan sebagai Finance Accounting Manager berikut : Rgds, Falah We are a growing holding company, as a result of our robust growth and expansion, we seek a self-motivated individual to fill the following position: *Finance Accounting Manager* ** Requirements : - Male / Female max. 42 years old - S1 degree of Accounting or Finance from Reputable University, GPA 3 preferably a CPA. - Excellent written and oral communication skill in both Bahasa Indonesia and English - Experience at least 3 years in similar position - Having comprehensive knowledge of Indonesian Tax regulation and general accepted accounting principles and Audit Procedures - Capable to prepare financial reports to board of directors : Balance Sheet, Cash Flow Statement, preparing evaluating annual budget and conducting financial analysis and performance - Good time management, honest, excellent interpersonal skill, strong sense of urgency, problem solving, self motivation leadership skills. - Strong computer skill in MS Word, Excel, Power Point and understand other finance or accounting programs - Responsible for the review of existing internal control procedures and participation in internal audits to ensure compliance of Group policies Please send your comprehensive resume recent photograph *with* *current expected salary* not longer than 2 weeks to: * Edward Liu (recruitment.kantorpu...@gmail.com)* [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Info Buku Baru
Wah selamat yah Pak .. Btw, buku ini sudah ada di Gramedia belum ? Rgds, Falah Pada 28 September 2009 09:30, prastowo prastowo sesaw...@yahoo.commenulis: Mohon maaf numpang promosi dan pemberitahuan. Telah terbit buku berjudul Panduan Lengkap Pajak penerbit : Penebar Swadaya Group Penulis : Yustinus Prastowo Harga: Rp 65.000,- ( lk. 265 hlm + CD ) Terbit: September 2009 Buku ini ditulis dengan pendekatan populer, memposisikan diri sebagai wajib pajak, terutama wajib pajak baru yang masih awam bersentuhan dengan ikhwal perpajakan. Berurusan dengan institusi pajak tidak mudah, terlebih banyaknya aturan yang diandaikan harus dimengerti dan kompleksnya sistem administrasi yang ada. Untuk menghindari berbagai kesalahan dan kekeliruan yang berujung pada kerugian adalah tujuan utama buku ini. Di dalamnya dikupas soal apa itu pajak, dasar hukum dan sejarahnya, pengertian subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak, hingga pengusaha kena pajak. Juga dibahas tentang pembukuan dan pencatatan, pemahaman penghasilan sebagai objek pajak dan biaya sebagai pengurang, konsep dasar SPT. Juga diulas dengan sistematis pemeriksaan pajak, termasuk proses keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Juga secara detail dicermati penagihan pajak. Hal yang paling rumit seperti Withholding Tax dibahas secara terpisah dan menyeluruh. Tidak lupa materi yang juga menjadi bagian keseharian kita seperti PBB dan BPHTB juga dikupas. Dan di bagian akhir dilengkapi dengan bab tentang Perencanaan Pajak, yaitu bagaimana kita membuat sebuah perencanaan yang baik, untuk menghemat beban pajak secara legal. Yang membedakan buku ini dengan berbagai buku panduan sejenis yang telah ditulis adalah strategi menyiangi gagasan yang rumit dengan meminimalisasi rujukan aturan yang terlampau teknis. Di tiap akhir bab juga disajikan semacam 'tip dan trik' dalam berurusan dengan petugas pajak maupun ranah permasalahan yang sedang dihadapi agar hak dan kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan baik dan benar. Tidak lupa disertakan sebuah CD berisi installer e-SPT PPh Pasal 21 dan PPN, beberapa aturan terbaru, daftar penyusutan, Tabel Norma, Kode MAP, Klasifikasi Lapangan Usaha, Formulir2 SPT Masa dan Tahunan, Daftar Alamat KPP se-Indonesia, dan Pedoman Teknis Penghitungan PPh Pasal 21. Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. salam, pras Akses email lebih cepat. Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Fwd: Informasi Ujian CPMA
Selamat Pagi Temans, FYI, barangkali ada yang ingin mengikuti ujian CPMA (Certified Professional Management Accountant) yang diadakan oleh Institut Akuntan Manajemen Indonesia (d/h IAI Kompartemen Akuntan Manajemen). Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi sekretariat IAMI (karena brosur tidak bisa dilampirkan di milis ini) : Hub. Sekretariat IAMI : Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021-31904232 eks. 311 Flexy. 021- 68980114 Fax. 021- 7245078 Attn. Titi Rgds, Falah -- Pesan terusan -- Dari: cpma.kam cpma@iaiglobal.or.id Tanggal: 11 Agustus 2009 13:55 Subjek: Informasi Ujian CPMA Ke: hka...@plasa.com Berikut kami lampirkan informasi mengenai ujian CPMA Pembayaran biaya ujian yang dilakukan pada tanggal 29 September 2009 – 09 Oktober 2009, akan mendapat *potongan 15%.* Tabel untuk waktu ujian, pendaftaran dan pembatalan ujian : Waktu Ujian *18 - 19 November 2009* Periode Pendaftaran 29 September – 06 November 2009 Batas Akhir Pendaftaran Langsung 06 November 2009 Batas Akhir Pendaftaran via Pos 30 Oktober 2009 Masa Potongan Harga 15% 29 September – 09 Oktober 2009 Pembatalan dikenakan Denda: - 25% dari biaya ujian - 50% dari biaya ujian - 100% dari biaya ujian s.d. 21 Oktober 2009 22 Oktober – 11 November 2009 Setelah 11 November 2009 Pengambilan Kartu Ujian 09 – 13 November 2009 Harga Buku Panduan : Rp. 50.000,- Biaya Pendaftaran : Rp. 250.000,- Biaya Ujian : Rp. 2.000.000 [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Keuangan] Pengawasan BI Lemah (KOMPAS tgl1)Mohon Pencerahan
Menurut saya, disinilah letaknya perbedaan kepemimpinan seseorang. Pemimpin harus melihat berdasarkan rasa keadilan masyarakat, kalau keadilan terusik (ada penipuan besar-besaran di bank pemimpin tertinggi harus bertanggung jawab) khawatir mereka kabur ke negeri Jiran yang biasa menampung kriminal koruptor, maka langkah cepat harus diambil. Hukum mungkin masih ada kelemahannya atau karena eksekutornya tidak berani memutuskan tapi rasa keadilan bersifat universal. Pada 2 September 2009 10:45, madjmudin m maj_mu...@yahoo.co.uk menulis: Apakah pernyataan BI dalam menjawab JK, penangkapan RT (owner Bank Century) tidak memilik dasar hukum mengapa tidak memiliki dasar hukum ya? Alasannya apa? http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/01/0320330/pengawasan.bi.lemah Selasa, 1 September 2009 | 03:20 WIB Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, masalah yang terjadi di Bank Century merupakan tindakan kriminal murni, yaitu berupa perampokan bank oleh pemiliknya sendiri akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. dst. Wapres mengatakan, saat Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono melapor ke Istana Wapres, ia telah meminta Boediono melaporkan kasus Bank Century ke Kepolisian Negara RI (Polri).”Saya minta Gubernur BI melaporkan ke Polri untuk menangkap Robert Tantular (pemegang saham) dan anggota direksi lainnya, tetapi BI tidak berani karena mengaku tidak ada dasar hukumnya. Saya ambil alih dan saya instruksikan langsung Kepala Kepolisian Negara RI untuk menangkap Robert Tantular dalam waktu tiga jam. Dalam waktu tiga jam itu Robert akhirnya ditahan Polri,” papar Wapres. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
