[ppiindia] BUMN akan Steril dari Kepentingan Politik

[Ambon]

Media Indonesia
Selasa, 10 Mei 2005 15:39 WIB



BUMN akan Steril dari Kepentingan Politik
Penulis: Syamsul Azhar

JAKARTA--MIOL: Menteri Negara BUMN Sugiharto mengaskan pemilihan direksi dan 
komisaris BUMN tidak akan ada keterkaitan dengan kepentingan politik. Hal itu 
juga telah menjadi komitmen Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini diungkapkan Sugiharto, Selasa(10/5) di Jakarta. Tidak ada, dalam BUMN 
Summit Presiden telah mengatakan BUMN disterilkan dari kepentingan politik. 
Saya juga ditunjuk menjadi menteri sebagai profesional. Karena itu Kementrian 
BUMN harus steril dari politik, itu kata Presiden, juga Wakil Presiden, kata 
Sugiharto.

Di depan peserta seminar Lima Tahun Pelaksanaan UU No 5 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli, dan Persaingan Usaha tidak sehat, Sugiharto, mengatakan pada 
Selasa pagi dia sudah melakukan beberapa rapat di rumahnya, dalam rangka 
penegakkan persaingan usaha, dan mempersiapkan calon direksi dan komisaris BUMN.

Kami ingin tinggalkan masa lalu, kami berusaha untuk melaksanakan Keppres No.8 
Tahun 2005 tentng TPA. Dimasa lalu, kami dengar ada pungli-pungli untuk duduk 
di jabatan BUMN.

Sekarang lanjut Sugiharto, dalam pemilihan direksi BUMN dia mencoba untuk 
menghindari terulangnya kejadian masa lalu. Jika orang yang duduk di jabatan 
dengan sogokan, itu akan cacat lahir. kebijakannya akan cacat juga.

Untuk menciptakan good corporate governance di lingungan BUMN, kementerian BUMN 
mencoba mengurangi kolusi, terutama dibidang pengadaan barang, dan tender di 
bawah US$5000 akan masuk sistem elektronik.


Tak optimal

Pada kesempatan itu, Sugiharto juga mengungkapkan, dari 11 eselon I di 
lingkungan BUMN, susunannya harus diperbaiki. Hanya 30% dari mereka yang full 
time, ada yang mengundurkan diri, pensiun, dll.

Tapi penggantian eselon I itu belum terlaksana karena belum mendapat 
persetujuan dari Tim Penilai Akhir(TPA).

Kalau tidak bisa menciptakan corporate leader, kami khawatir target lima tahun 
mendatang tidak optimum, katanya. (OL-1)

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Dying to be thin?
Anorexia. Narrated by Julianne Moore .
http://us.click.yahoo.com/FLQ_sC/gsnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Genealogi Korupsi di Indonesia

[Ambon]

Media Indonesia
Selasa, 10 Mei 2005



Genealogi Korupsi di Indonesia
Boni Hargens, peneliti Pusat Kajian Ilmu Politik FISIP UI, Depok



HEBOH dugaan korupsi di KPU dengan ditahannya anggota komisi itu, Mulyana W 
Kusumah dan pejabat di KPU, kian meneguhkan bahwa urusan penilapan uang bisa 
dilakukan oleh siapa saja. Tidak ada person dan lembaga yang dapat 
dikonotasikan bersih, bahkan imun terhadap tindak pidana korupsi.

Kasak-kusuk tentang korupsi di lembaga penyelenggara KPU itu, sebenarnya telah 
muncul sejak Agustus 2004 ketika sejumlah LSM mengangkat persoalan tersebut ke 
ruang publik. Dalam temuannya, secara rinci koalisi LSM mencatat dugaan korupsi 
seperti Rp170,04 miliar (distribusi logistik), Rp56,468 miliar (surat suara), 
Rp2,775 miliar (pengadaan mobil operasional KPUD), Rp31,207 miliar (pengadaan 
kotak suara), Rp80,10 miliar (pembengkakan kotak suara), Rp6,2 miliar 
(pengadaan bilik suara), Rp28,554 miliar (pembengkakan bilik suara). Semua 
temuan itu sebelumnya telah dilaporkan ke KPK untuk dilakukan penyidikan lebih 
lanjut.

Runutan cerita itu menggambarkan bahwa pembongkaran isu korupsi di KPU oleh KPK 
bukan karena kebetulan. Jelas juga bukan karena ada tindak pidana penyuapan 
yang dilakukan Mulyana W Kusumah terhadap staf BPK, tetapi merupakan buah dari 
proses panjang penyidikan yang dilakukan secara tersembunyi. Memang ada yang 
bilang bahwa telah terjadi konspirasi antara BPK dan KPK untuk 'mematikan' 
manuver para aktivis sekelas Mulyana. Tuduhan itu dikuatkan oleh adanya surat 
perintah penahanan yang diduga sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi ada juga 
yang bilang bahwa konspirasi itu adalah bagian dari wewenang kerja KPK untuk 
memberantas korupsi sehingga tidak ada masalah dengan surat perintah penahanan 
itu.

Saya pikir, ada atau tidaknya konspirasi, adalah masalah lain yang mesti 
dipisahkan dengan masalah dugaan korupsi. Hanya, yang perlu ditelusuri lebih 
jauh adalah apakah itu korupsi kolektif ataukah personal supaya Mulyana tidak 
dikambinghitamkan secara konyol.

Kalau memang terbukti anggota KPU entah personal ataupun kolektif telah 
melakukan tindak pidana korupsi, sebagai bangsa kita patut berduka karena hal 
ini menandakan hilangnya keteladanan moral dalam menjalankan jabatan publik di 
negeri ini. Lebih jelasnya, kejadian ini memunculkan skeptisisme baru bahwa 
jabatan publik yang semestinya dipertanggungjawabkan kepada kebaikan publik, 
kini didagangkan untuk ambisi dan keuntungan diri. Ini pertanda buruk tentang 
kebangkrutan moral para pejabat publik di negeri yang demokrasinya prematur.

Geneologi korupsi
Jika terbukti secara hukum, dengan tetap berpegang pada asas praduga tak 
bersalah, kasus ini mendesak kita untuk berpikir ulang tentang genealogi 
korupsi di bangsa ini, apa sebetulnya akar korupsi di bangsa ini?

Ada yang bilang bahwa penyakit korupsi berkembang dalam tiga tahap, yaitu 
elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi 
patologi sosial yang khas di lingkungan para elite/pejabat. Pada tahap endemik, 
korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, 
ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit 
penyakit yang serupa. Boleh jadi bangsa ini telah mencapai tahap sistemik itu.

Suatu studi yang mendalam tentang akar korupsi, agaknya urgen dilakukan agar 
kita bisa merumuskan suatu solusi pemberantasan dan pencegahan yang efektif. 
Ide Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) tentang pemberantasan korupsi 
melalui strategi detektif dan strategi represif sebetulnya sudah berjalan 
dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi ternyata, adanya KPK dan 
sejumlah LSM yang menangani isu yang sama, korupsi justru semakin 
tersistematisasi dan meluas.

Mengapa? Barangkali karena mekanisme pemberantasan korupsi yang dijalankan 
selama ini ibarat memangkas dahan duri tanpa mencabut akarnya.

Tiga wilayah akar korupsi
Lebih jelasnya, ada tiga wilayah penting yang menjadi lokus bertumbuhnya akar 
korupsi. Pertama, wilayah individu. Di wilayah ini, perilaku korup tidak hanya 
ditautkan dengan moralitas personal yakni menyangkut nilai-nilai yang diserap 
seseorang, tetapi juga menyangkut hal situasional seperti adanya peluang 
korupsi atau juga faktor kemiskinan. Dalam konteks ini barangkali kita bisa 
menemukan titik terang mengapa korupsi bisa meluas di negeri yang tidak begitu 
menghargai kaum intelektualnya dan mengapa jabatan publik sering kali dipandang 
sebagai ajang mencari keuntungan ekonomis. Jelas sebetulnya bahwa ketika 
jabatan publik hanya ditakar secara ekonomis, seluruh harapan luhur tentang 
moral jabatan dan etika politik menjadi sirna. Perilaku korupsi persis 
berkembang subur dalam iklim yang demikian.

Kedua, wilayah sistem. Kredo dasar kaum institusionalis adalah bahwa perilaku 
individu ditentukan oleh sistem. Implikasi dari paradigma institusionalisme ini 
adalah bahwa korupsi dipahami sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak 
efektif. 

[ppiindia] Menguak Prahara Korupsi KPU

[Ambon]

Media Indoensia
Selasa, 10 Mei 2005



Menguak Prahara Korupsi KPU
Mohammad Yasin Kara, anggota Komisi II DPR dari F-PAN


KORUPSI di negeri ini telah kian menggurita, bagaikan jamur yang tumbuh subur 
di musim penghujan. Oleh karena itu, kasus dugaan korupsi terhadap anggota 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah beserta koleganya perlu diusut 
tuntas sehingga kebenaran dapat ditampilkan apa adanya. Dan yang paling penting 
adalah bagaimana setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik 
secara individual maupun secara institusional.

Penangkapan dan penahanan Mulyana W Kusumah di Hotel Ibis, Jumat (8/4), atas 
dugaan penyuapan terhadap tim investigasi auditor Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) menyangkut pengadaan logistik Pemilu 2004, kini telah menjadi opini 
publik dan menyita perhatian masyarakat secara luas.

Persoalannya adalah dugaan korupsi itu kini telah menjadi semacam bola liar 
yang terasa sulit untuk dikendalikan. Dan yang paling dikhawatirkan adalah 
terjadinya politisasi karena ketidakjelasan persepsi mengenai kasus dugaan 
korupsi tersebut. Jika demikian yang terjadi, jelas misi suci untuk memberantas 
korupsi akan menjadi sangat absurd dan absurd. Mulyana W Kusumah mengaku 
dirinya diperas dan dijebak.

Setelah dugaan korupsi sesuai dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
selesai dan diserahkan ke DPR, kontroversi pun tidak dapat dihindari. Ada 
sebagian kalangan yang berpendapat bahwa untuk mengungkap kasus ini penting 
dibentuk sebuah panitia khusus (pansus), sedangkan sebagian yang lain 
berpendapat tidak perlu. Adalah Ketua Komisi III DPR Teras Narang menyatakan 
ketidaksetujuannya dibentuk pansus itu.

Menurutnya, DPR tidak perlu melakukan pengkajian lagi terhadap laporan BPK itu, 
dan laporan BPK itu mestinya langsung diteruskan ke aparat hukum, yakni 
kejaksaan dan kepolisian karena materi yang disampaikan ke DPR itu merupakan 
hasil audit investigasi yang sudah dilakukan secara komprehensif. Untuk itu, 
tidak perlu dibentuk pansus (Media Indonesia, 2/5/2005).

Dari pernyataan Teras Narang yang menolak tegas pembentukan pansus dan 
diperiksanya kembali laporan hasil audit BPK itu telah menggerakkan penulis 
untuk menuangkan gagasan ini dengan sebuah pertanyaan besar, ada apa dibalik 
cerita korupsi di KPU itu? Tegasnya, kenapa Komisi III DPR yang diwakili Teras 
Narang menolak usulan itu? Adakah kemungkinan anggota Dewan atau pejabat negara 
lainnya yang terlibat atau paling tidak ada terselubung kepentingan politik 
tertentu di balik prahara dugaan korupsi itu? Semua kemungkinan bisa saja 
terjadi.

Namun demikian, kami dari Komisi II DPR, seperti sering kali ditegaskan 
Pimpinan Komisi Ferry Mursyidan Baldan, tetap pada pendirian bahwa DPR 
berdasarkan permintaan Komisi II DPR periode 1999-2004 dalam dengar pendapat 
dengan KPU dan Panwaslu 2 Mei 2002 berkewajiban untuk mengkaji laporan 
investigasi BPK secara proporsional dengan menyertakan klarifikasi dari KPU. 
Hal ini penting dilakukan.

Pertama, perlu ditegaskan bahwa para anggota BPK itu diangkat berdasarkan hasil 
seleksi DPR. Oleh karena itu, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan sebagai representasi masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, bukan 
sekadar itu, BPK bukanlah lembaga absolut. Di dalamnya terdapat manusia-manusia 
yang secara teoretis memiliki potensi besar untuk melakukan berbagai kesalahan. 
Oleh karena itu, kebenaran yang mereka temukan menjadi sangat nisbi. Di sinilah 
letak pentingnya pemeriksaan kembali itu.

Seperti juga ditegaskan anggota Panitia Anggaran DPR Emir Moeis bahwa divisi 
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam laporan BPK 
harus ditelaah lebih lanjut karena bisa jadi penyimpangan yang ditemukan adalah 
kesalahan administratif, bukan tindak pidana. Untuk itu pun kita bertanya: 
benarkah Mulyana itu korupsi? Tidakkah terselubung kepentingan lain di dalamnya?

Memang, pesimisme banyak kalangan masyarakat tidak bisa kita nafikan. Banyak 
orang sangat trauma dengan perilaku para anggota Dewan atau pejabat negara 
selama ini. Dalam sejarah pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini selalu menghilang ditelan hiruk pikuknya 
wacana politik lain yang terus bergulir ke arena publik.

Tentu saja pansus adalah baik daripada tidak sama sekali. Yang terpenting, 
jangan ada politisasi karena pansus membutuhkan anggaran, yang kalau diukur 
dengan kondisi kehidupan berbangsa yang sangat miskin kini, sangat besar. 
Jangan pernah dahulukan kepentingan pribadi dengan semata mengharap keuntungan 
bersifat finansial, sementara masyarakat kita pada umumnya menderita kelaparan 
dan seterusnya.

Rencana DPR membentuk pansus KPU itu sebenarnya kalau kita kaji dengan akal 
sehat juga mengandung sisi yang sangat positif, di antaranya (seperti telah 
disebutkan) dapat berfungsi sebagai mediasi untuk mempertemukan kedua belah 
pihak antara BPK di satu sisi dan KPU pada sisi yang lain. Adapun KPK adalah 
sisi lain 

[ppiindia] Babak Baru Skandal Korupsi KPU

[Ambon]

Media Indonesia
  Selasa, 10 Mei 2005



  Babak Baru Skandal Korupsi KPU 
  Saldi Isra, pengajar Universitas Andalas, Padang 
 
   
 
 KASUS korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasuki babak 
baru. Perkembangan itu ditandai dengan mencuatnya informasi terbaru yang 
menyebutkan bahwa dana taktis KPU yang diperoleh dari rekanan selain dibagi 
kepada kalangan internal juga dibagikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Departemen Keuangan, hal ini membuka 
lembaran baru kasus korupsi yang terjadi di KPU.



Ibarat cerita berseri, pengungkapan skandal korupsi di KPU dimulai 
dari adegan penangkapan Mulyana W Kusumah (8/4) oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Peristiwa itu terjadi ketika Mulyana berupaya menyuap salah 
seorang auditor BPK yang sedang melakukan audit investigatif penggunaan 
anggaran KPU. Untuk mengungkap skenario yang ada di belakang penyuapan itu, KPK 
menggeledah kantor KPU.



Berpegang pada postulat bahwa tindak pidana korupsi hampir selalu 
melibatkan banyak aktor (baik perorangan maupun lembaga), kasus korupsi KPU 
memasuki babak selanjutnya. Untuk menindaklanjuti hasil penggeledahan di atas, 
KPK memeriksa sebagian besar figur kunci di KPU yang dianggap mengetahui aliran 
dana selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004. Tidak hanya orang-orang 
KPU, KPK juga meminta keterangan dari sejumlah rekanan KPU. Klimaks episode 
ini, KPK menahan beberapa orang figur kunci di sekretariat KPU.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada banyak 
cara yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan sebuah tindak pidana. Misalnya, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) KUHAP bahwa untuk kepentingan 
penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan. Pasal 1 angka 3 KUHAP 
menegaskan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
sehingga dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi. Di 
samping itu, pengumpulan bukti-bukti tidak hanya dimaksudkan memperjelas tindak 
pidana yang terjadi tetapi juga guna menemukan pelaku tindak pidana. Bahkan, 
penahanan juga dapat dilakukan kalau ada kemungkinan tersangka akan 
menghilangkan atau merusak barang bukti.



Barangkali, dengan alasan itu pula KPK menahan Mulyana dan beberapa 
orang figur kunci di sekretariat KPU. Sampai sejauh ini, langkah penahanan 
mulai berhasil mengungkapkan fakta baru: setiap anggota KPU menerima dana 
taktis senilai US$105 ribu (atau hampir Rp1 miliar). Proses penyerahannya 
dilakukan empat tahap secara tunai usai pemilu presiden tahap kedua. Tidak 
hanya itu, bagi-bagi uang panas juga untuk para pejabat BPK, DPR, dan 
Departemen Keuangan. Sekali lagi, kalau itu benar, menurut Editorial Media 
Indonesia (9/5), misalnya DPR kemungkinan kepentingannya agar permintaan 
tambahan anggaran KPU disetujui lembaga wakil rakyat itu. Sedangkan untuk 
anggota BPK, apa lagi kalau bukan agar auditnya licin.



Sebagai sebuah babak baru, skandal korupsi KPU pasti akan lebih 
menarik dan menegangkan. Kalau pada babak sebelumnya KPK berhadapan dengan KPU, 
maka pada episode sekarang muncul pihak lain dengan otoritas politik yang amat 
besar yaitu DPR. Otoritas politik itu muncul karena hampir semua pengisian 
lembaga-lembaga negara melalui proses politik di DPR. Dalam kasus korupsi KPU 
ini, semua lembaga yang menjadi aktor penting (KPU, KPK, dan BPK) diseleksi 
oleh DPR.



Dengan disebut-sebutnya DPR dalam kasus korupsi KPU, dapat menjadi 
pisau bermata dua. Pada salah satu sisi, anggota lembaga perwakilan rakyat ini 
dihadapkan kepada tantangan untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka tidak 
menerima uang sebagaimana yang diberitakan. Sementara di sisi lain, dengan 
posisi politik yang dimiliki DPR, bukan tidak mungkin ada skenario 
mengambangkan kasus korupi yang terjadi di KPU. Gejala ke arah ini sudah mulai 
terlihat dengan adanya perbedaan pandangan antara beberapa kalangan di DPR 
dalam merespons hasil audit investigatif BPK atas penggunaan anggaran KPU.



Satu-satunya cara untuk membersihkan DPR dari berita miring itu, 
semua anggota lembaga perwakilan rakyat harus mendorong KPK membongkar skandal 
korupsi KPU sampai tuntas. Terkait dengan hal itu, menarik menyimak pendapat 
Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif dan Ketua Komisi III DPR Teras Narang yang 
meminta Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amien menyebut nama anggota DPR yang 
menerima dana taktis dari KPU. Penyebutan itu menjadi penting agar tidak 
menjadi fitnah bagi anggota DPR yang tidak mengetahui soal itu (Media 
Indonesia, 9/5).



Untuk memperjelas posisi DPR, anggota DPR harus menggunakan 
otoritas lembaga mereka untuk membongkar dan memberantas praktik korupsi. Dalam 
kasus KPU, anggota DPR wajib menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang 
menghendaki kasus tersebut dibongkar secara 

[ppiindia] Indonesian Embassy Wants Miyati Case Reinvestigated

[Ambon]

http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=63534d=10m=5y=2005

Tuesday, 10, May, 2005 (01, Rabi` al-Thani, 1426)




  Indonesian Embassy Wants Miyati Case Reinvestigated
  Maha Akeel, Arab News 

  JEDDAH, 10 May 2005 - After visiting Nour Miyati at the 
hospital, the Indonesian Embassy recommends reinvestigating her case. I found 
her physically better now than when she was first brought to the hospital in 
Shumaisi but mentally she seems to be unstable, M. Sukiarto, labor attache at 
the Indonesian Embassy, told Arab News.

  The investigative committee commissioned by the Riyadh 
Municipality came out with its report earlier this week after two months of 
investigating the case of Miyati who accused her sponsor and his wife of 
torture. In March, Miyati was taken to a Riyadh hospital by her sponsor in 
critical condition with severe injuries causing gangrene to her fingers, toes 
and part of her right foot. She has had some of her fingers amputated as a 
result. 

  Her case received wide media attention and caused public 
outrage. She was transferred to the Riyadh Specialist Hospital for better 
medical treatment upon orders from Crown Prince Abdullah. At first she claimed 
that her sponsor tied her up for a month in a bathroom and beat her severely 
injuring her eyes and knocking several of her teeth out. 

  In the committee's report, Miyati has retracted her earlier 
accusations about being tied up. When Arab News spoke with Sukiarto to comment 
on the report, he expressed surprise at the findings especially that the 
embassy and the lawyer it hired for Miyati was denied access to her throughout 
the investigation.

  During the past two days Sukiarto and the lawyer has visited 
Miyati at the Specialist Hospital and found her mentally unstable. She didn't 
recognize us even after we introduced ourselves and couldn't remember what she 
had for breakfast, said Sukiarto to Arab News. I think it is necessary to 
reinvestigate the case after she fully recovers from her injuries physically 
and mentally because her current condition might have caused her to change her 
statements, he said. 

  She is being charged now with making false accusations and 
her sponsor and his wife are charged with assault and mistreatment. I think 
her mental condition is the result of her suffering and we should wait until 
she recovers before charging her, he said. The lawyer will follow up on the 
case in the meantime to ensure fairness.

  The National Society for Human Rights, which became involved 
with the case from the start, has not seen Miyati yet at the Riyadh Specialist 
Hospital.

  We have not visited her yet so I don't know what her current 
physical and mental condition is, said Thuraya Abid Sheikh from the NSHR to 
Arab News.

  She did not seem to be suffering from any mental problem 
when we visited her at Shumaisi and neither does the medical report by the 
investigative committee mention anything about that so I don't know why she is 
having a problem now, she said when asked about what Sukiarto observed.

  If the Indonesian Embassy wishes us to look into the case 
again we will but they haven't contacted us yet, said Sheikh.
 
   
 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Does he tell you he loves you when he's hitting you?
Abuse. Narrated by Halle Berry.
http://us.click.yahoo.com/aFQ_rC/isnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] What Put Lid on Women Chefs' Display?

[Ambon]

http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=63535d=10m=5y=2005

Tuesday, 10, May, 2005 (01, Rabi` al-Thani, 1426)



  What Put Lid on Women Chefs' Display?
  Ebtihal Mubarak, Arab News 

  JEDDAH, 10 May 2005 - What was supposed to be a pioneering exhibition of 
the talents of new women chefs has essentially vaporized. Although organizers 
maintain it's due to a mistake in permit applications, some of the young women 
involved believe conservative authorities quashed the event after seeing a 
photograph in a local newspaper. 

  At any rate, the attempt to include and expand women's participation in 
food services was suddenly halted at the Food, Hotel and Propac Arabia 
Exhibition that was held at Al-Harithy Hall recently.

  Female chefs from Jeddah Institute of Culinary Arts (JICA) were supposed 
to cook and show their culinary skills at the chef auditorium in front of a 
female audience during the four-day exhibition. The first-of-its-kind in the 
Kingdom, the institute tries to fill the gap in a highly demanding domain.

  Our job is to supply the local market with well trained Saudi chefs, 
said Reda Gazawi, owner and the general manager of the institute. 

  However, the show was canceled after two days when a girl's picture was 
shown on the front page of a local newspaper. Although Bandar Abo Al-Hamayel, 
the institute's public relations manager, attributes the cancellation to delays 
in obtaining necessary permits, a number of frustrated girls trace the 
cancellation to the media coverage. 

  Reda Gazawi declined to discuss the issue. Okaz reported that the Khadija 
Bint Khowailed Center, the women's section at the Jeddah Chamber of Commerce 
and Industry, was sponsoring the institute. But when Arab News sought a comment 
from Dr. Nadia Baeshen, general manager of the center, she denied sponsoring 
the institute, saying that the center offers only economic advice to 
businesswomen. 



  Responding to Arab News inquiries, Dr. Baeshen said that the cancellation 
was either due to permit problems or other administrative reasons. With the 
limited job market for women in the Kingdom, the 19 female chefs who trained at 
Jeddah Institute of Culinary Arts carefully searched for a respectable 
profession to earn a living. 



  A number of the girls hold bachelor degrees; others have multiple 
diplomas that range from computer programming to cosmetology. 

  Regardless of the certificates, none of the students had even a shred of 
hope in finding a job. Sawsan Bargawi, an Islamic studies graduate who's been 
jobless for three years, discovered her hidden cooking skills at the institute.



  I would like to send a message to Saudi graduate girls to explore new 
fields boldly and not to look down at manual jobs or be intimidated by new 
ideas, she said.



  Bargawi's youngest sister, Samar, who just graduated from high school 
last year considered herself fortunate that she found the institute already 
established in order to pursue her dreams. I want to be a famous chef and own 
my restaurant with my friends in the future, said Samar.



  Chasing personal dreams is not the only reason for enrolling at the 
institute. Haya Al-Dosari, who holds computer and cosmetology diplomas, told 
Arab News that she joined the institute to take responsibility for her 
financial needs and to help out her family.



  The girls' reaction to the mysterious cancellation was an unexpected 
shock. The students' expectation of receiving acknowledgments after the event 
could have been a plus on our resumes when applying for a job, as one of the 
students commented, is gone with the wind. 
 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Dying to be thin?
Anorexia. Narrated by Julianne Moore .
http://us.click.yahoo.com/FLQ_sC/gsnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:

Re: Kok Orang Kristen yang Pusing? - Re: [ppiindia] Re: Kontroversi shalat Bahasa Indonesia ( POLITEISME DALAM AJARAN KRISTEN )

[Ambon]

Anda mengulangi ulasan Ahmad Deedat yang pernah disiarkan di mlist ini. Tema 
sekarang adalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa shalat, bukan 
trinitas atau tinitus.

- Original Message - 
From: eledri  [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, May 10, 2005 11:00 AM
Subject: RE: Kok Orang Kristen yang Pusing? - Re: [ppiindia] Re: Kontroversi 
shalat Bahasa Indonesia ( POLITEISME DALAM AJARAN KRISTEN )


 POLITEISME DALAM AJARAN KRISTEN
 TRINITAS VERSUS ALKITAB


 Kaum misionaris Kristen senantiasa mengajarkan bahwa Tuhan itu terdiri 
 atas
 tiga pribadi dalam satu substansi atau yang lebih dikenal dengan istilah
 Trinitas atau Tritunggal (Bapa, Anak/Yesus, dan Roh Kudus). Dari manakah
 dasar ajaran dan keyakinan ini? Adakah tertulis dalam Alkitab/Bibel?

 Pada bagian ini kita akan mencermati apa yang dikatakan Alkitab tentang
 konsep ketuhanan dengan mengkonfrontasikannya dengan ajaran/doktrin
 Trinitas. Tentu saja dalam pembahasan ini kita harus memisahkan antara
 ajaran dan keyakinan tentang Trinitas dengan apa saja yang dikatakan 
 Alkitab
 tentang konsep ketuhanan.

 1. Bapa/Allah.

 Perjanjian Lama secara tegas menyatakan bahwa tidak ada tuhan-tuhan lain
 bagi umat Israel kecuali Allah.

 Akulah Tuhanmu, yang telah membebaskanmu dari negeri Mesir, keluar dari
 tempat perbudakan; engkau tidak ada memiliki tuhan-tuhan lain selain Aku.
 (Keluaran 20:2-3 - al. Douay-Rheims Bible 1582 M  King James Version 1611
 M)

 Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada
 yang lain kecuali Dia. (Ulangan 4:35)

 Bahkan, dalam Perjanjian Baru,  Yesus sendiri menyatakan secara tegas 
 bahwa
 Tuhan itu hanyalah Allah saja.

 Jawab Yesus: Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, 
 Tuhan
 Allah kita, Tuhan itu esa. (Markus 12:29)

 Jawab Yesus: Mengapa engkau memanggilku Guru yang baik?  Hanya Satu yang
 baik, yaitu Allah. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup,
 turutilah segala perintah-Nya. (Matius 19:17 - al. Douay-Rheims Bible 1582 
 M
  King James Version 1611 M)

 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
 satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah 
 Engkau
 utus. (Yohanes 17:3)

 Konsep ketuhanan dan keesaan Allah ini sangat jelas dikatakan oleh 
 Alkitab.


 2. Anak Allah.

 Frasa anak Allah banyak ditemukan dalam Alkitab. Namun demikian, Alkitab
 tidak pernah menyatakan bahwa anak Allah, siapa pun dia, memiliki
 kesetaraan dengan Allah. Tampaknya, Alkitab hanya ingin menggambarkan 
 bahwa
 siapa saja yang memiliki hubungan kedekatan secara spiritual dengan Allah
 dianugerahi gelar sebagai anak Allah.

 Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi
 mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat, bahwa
 anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil 
 isteri
 dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
 (Kejadian 6:1-2)

 Menurut ayat di atas, disiratkan bahwa sebelum Allah menciptakan manusia,
 anak-anak Allah telah terlebih dahulu diciptakan, hingga ketika jumlah
 manusia bertambah banyak, konon anak-anak Allah tersebut tertarik kepada
 anak-anak perempuan manusia lalu mengambil istri dari antara
 perempuan-perempuan itu dan melahirkan keturunan bagi mereka (Kejadian 
 6:4).


 Simak juga anak-anak Allah yang lain berikut ini:

 Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel
 ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung; (Keluaran 4:22)

 Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa 
 mereka;
 Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana
 mereka tidak akan tersandung; sebab Aku telah menjadi Bapa Israel, Efraim
 adalah anak sulung-Ku. (Yeremia 31:9)

 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. (Markus 1:1)

 anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. (Lukas 3:38)

 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut 
 anak-anak
 Allah. (Matius 5:9)

 Selain itu, Alkitab juga menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki
 hubungan kedekatan secara sepiritual dengan Allah dianggap menjadi satu
 kesatuan dengan Allah. Yesus berkata:

 Bapaku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, 
 dan
 seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa 
 adalah
 satu. (Yohanes 10:29-30)

 Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang,
 yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi
 satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
 agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang
 telah mengutus aku ... Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya
 mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah
 mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau
 mengasihi aku ... dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada 

Re: [ppiindia] Al-Farabian Epistemology

[Ambon]

Pada tahun berapa hidup Al-Faraby?

- Original Message - 
From: imuchtarom [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, May 10, 2005 8:46 PM
Subject: [ppiindia] Al-Farabian Epistemology




beberapa butir dari bagian tulisan di bawah ini
yang mungkin dapat digaris bawahi:

= 3 karya tulis Al-Faraby dalam bidang Epistemology
... ( ilmu mengenai sumber dari 'pengetahuan' manusia )

__ (1)  kitab ihsa'al-ulum
__ (2)  risala fi'l-'aql
__ (3)  kitab al-huruf

= adanya 6 kemampuan dasar intelektual:

__ (1)  discernment/prudence = kemampuan dalam
_   membedakan hal yang 'baik' dari hal yang
_  ' buruk' (overlap dgn. kategori kemampuan
_   intelektual yang ke-4 di bawah ini)

__ (2)  common sense (akal-sehat)
__ (3)  natural perception
__ (4)  conscience (hati nurani) : lihat butir
_   (1) di atas
__ (5)  potential intellect, actual intellect,
_   acquired intellect dan agent atau active
_   intellect
__ (6)  Devine reason: God Himself, as the source
_   of all intellectual energy and power

=( ihm )=


http://www.muslimphilosophy.com/ip/rep/H021.htm



3. Epistemology


Farabian epistemology has both a Neoplatonic and an Aristotelian
dimension. Much of the former has already been surveyed in our
examination of al-Farabi's metaphysics, and thus our attention
turns now to the Aristotelian dimension. Our three primary Arabic
sources for this are al-Farabi's Kitab ihsa' al-'ulum, Risala
fi'l-'aql and Kitab al-huruf.

It is the second of these works, Risala fi'l-'aql, which provides
perhaps the most useful key to al-Farabi's complex theories of
intellection. In this work he divides 'aql (intellect or reason)
into six major categories in an attempt to elaborate the various
meanings of the Arabic word 'aql. First, there is what might be
termed discernment or prudence; the individual who acts for the good
is characterized by this faculty, and there is clearly some overlap
with the fourth kind of intellect, described below. The second of
al-Farabi's intellects is that which has been identified with
common sense; this intellect has connotations of 'obviousness'
and 'immediate recognition' associated with it. Al-Farabi's third
intellect is natural perception. He traces its source to Aristotle's
Posterior Analytics, and it is this intellect which allows us to
be certain about fundamental truths. It is not a skill derived from
the study of logic, but it may well be inborn. The fourth of the
six intellects may be characterized as 'conscience': this is drawn
by the philosopher from Book VI of Aristotle's Nicomachean Ethics.
It is a quality whereby good might be distinguished from evil and
results from considerable experience of life (see Aristotle §§18-21).

Al-Farabi's fifth intellect is both the most difficult and the
most important. He gives most space to its description in his
Risala fi'l-'aql and considers it to be of four different types:
potential intellect, actual intellect, acquired intellect and
agent or active intellect. 'Aql bi'l-quwwa (potential intellect)
is the intellect which, in Fakhry's words, has the capacity 'of
abstracting the forms of existing entities with which it is
ultimately identified' (Fakhry 1983: 121). Potential intellect
can thus become 'aql bi'l-fi'l (actual intellect). In its
relationship to the actual intellect, the third sub-species of
intellect, 'aql mustafad (acquired intellect) is, to use Fakhry's
words again, the 'the agent of actualization' to the actualized
object. Finally, there is the 'aql al-fa''al (agent or active
intellect), which was described in §2 above and need not be
elaborated upon again.

The sixth and last of the major intellects is Divine Reason or
God himself, the source of all intellectual energy and power.
Even this brief presentation of Farabian intellection must appear
complex; however, given the complexity of the subject itself,
there is little option.

The best source for al-Farabi's classification of knowledge is
his Kitab ihsa' al-'ulum. This work illustrates neatly al-Farabi's
beliefs both about what can be known and the sheer range of that
knowledge. Here he leaves aside the division into theological and
philosophical sciences which other Islamic thinkers would use, and
divides his material instead into five major chapters. Through
all of them runs a primary Aristotelian stress on the importance
of knowledge.

== Chapter 1 deals with the 'science of language',
== Chapter 2 formally covers the 'science of logic'
== Chapter 3 is devoted to the 'mathematical sciences'
== Chapter 4 surveys physics and metaphysics, and the
___ final chapter encompasses 'civil science' (some prefer
___ the term 'political science'), jurisprudence and
___ scholastic theology. A brief examination of these chapter
___ headings shows that a total of eight main subjects are
___ covered;

Not surprisingly, there are further subdivisions as well. To give
just one 

Fw: [ppiindia] Al-Farabian Epistemology

[Ambon]

- Original Message - 
From: Ambon [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, May 10, 2005 8:55 PM
Subject: Re: [ppiindia] Al-Farabian Epistemology


 Pada tahun berapa hidup Al-Faraby?


Pertanyaan ini ditarik kembali.

 - Original Message - 
 From: imuchtarom [EMAIL PROTECTED]
 To: ppiindia@yahoogroups.com
 Sent: Tuesday, May 10, 2005 8:46 PM
 Subject: [ppiindia] Al-Farabian Epistemology




 beberapa butir dari bagian tulisan di bawah ini
 yang mungkin dapat digaris bawahi:

 = 3 karya tulis Al-Faraby dalam bidang Epistemology
 ... ( ilmu mengenai sumber dari 'pengetahuan' manusia )

 __ (1)  kitab ihsa'al-ulum
 __ (2)  risala fi'l-'aql
 __ (3)  kitab al-huruf

 = adanya 6 kemampuan dasar intelektual:

 __ (1)  discernment/prudence = kemampuan dalam
 _   membedakan hal yang 'baik' dari hal yang
 _  ' buruk' (overlap dgn. kategori kemampuan
 _   intelektual yang ke-4 di bawah ini)

 __ (2)  common sense (akal-sehat)
 __ (3)  natural perception
 __ (4)  conscience (hati nurani) : lihat butir
 _   (1) di atas
 __ (5)  potential intellect, actual intellect,
 _   acquired intellect dan agent atau active
 _   intellect
 __ (6)  Devine reason: God Himself, as the source
 _   of all intellectual energy and power

 =( ihm )=


 http://www.muslimphilosophy.com/ip/rep/H021.htm


 
 3. Epistemology
 

 Farabian epistemology has both a Neoplatonic and an Aristotelian
 dimension. Much of the former has already been surveyed in our
 examination of al-Farabi's metaphysics, and thus our attention
 turns now to the Aristotelian dimension. Our three primary Arabic
 sources for this are al-Farabi's Kitab ihsa' al-'ulum, Risala
 fi'l-'aql and Kitab al-huruf.

 It is the second of these works, Risala fi'l-'aql, which provides
 perhaps the most useful key to al-Farabi's complex theories of
 intellection. In this work he divides 'aql (intellect or reason)
 into six major categories in an attempt to elaborate the various
 meanings of the Arabic word 'aql. First, there is what might be
 termed discernment or prudence; the individual who acts for the good
 is characterized by this faculty, and there is clearly some overlap
 with the fourth kind of intellect, described below. The second of
 al-Farabi's intellects is that which has been identified with
 common sense; this intellect has connotations of 'obviousness'
 and 'immediate recognition' associated with it. Al-Farabi's third
 intellect is natural perception. He traces its source to Aristotle's
 Posterior Analytics, and it is this intellect which allows us to
 be certain about fundamental truths. It is not a skill derived from
 the study of logic, but it may well be inborn. The fourth of the
 six intellects may be characterized as 'conscience': this is drawn
 by the philosopher from Book VI of Aristotle's Nicomachean Ethics.
 It is a quality whereby good might be distinguished from evil and
 results from considerable experience of life (see Aristotle §§18-21).

 Al-Farabi's fifth intellect is both the most difficult and the
 most important. He gives most space to its description in his
 Risala fi'l-'aql and considers it to be of four different types:
 potential intellect, actual intellect, acquired intellect and
 agent or active intellect. 'Aql bi'l-quwwa (potential intellect)
 is the intellect which, in Fakhry's words, has the capacity 'of
 abstracting the forms of existing entities with which it is
 ultimately identified' (Fakhry 1983: 121). Potential intellect
 can thus become 'aql bi'l-fi'l (actual intellect). In its
 relationship to the actual intellect, the third sub-species of
 intellect, 'aql mustafad (acquired intellect) is, to use Fakhry's
 words again, the 'the agent of actualization' to the actualized
 object. Finally, there is the 'aql al-fa''al (agent or active
 intellect), which was described in §2 above and need not be
 elaborated upon again.

 The sixth and last of the major intellects is Divine Reason or
 God himself, the source of all intellectual energy and power.
 Even this brief presentation of Farabian intellection must appear
 complex; however, given the complexity of the subject itself,
 there is little option.

 The best source for al-Farabi's classification of knowledge is
 his Kitab ihsa' al-'ulum. This work illustrates neatly al-Farabi's
 beliefs both about what can be known and the sheer range of that
 knowledge. Here he leaves aside the division into theological and
 philosophical sciences which other Islamic thinkers would use, and
 divides his material instead into five major chapters. Through
 all of them runs a primary Aristotelian stress on the importance
 of knowledge.

 == Chapter 1 deals with the 'science of language',
 == Chapter 2 formally covers the 'science of logic'
 == Chapter 3 is devoted to the 'mathematical sciences'
 == Chapter 4 surveys physics and metaphysics, and the
 ___ final chapter

[ppiindia] No room for political Islam in Syria

[Ambon]

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GE10Ak01.html
May 10, 2005 
  

 No room for political Islam in Syria 
By Sami Moubayed 


DAMASCUS - At the gates of the popular as-Sehour Mosque in Aleppo (north Syria) 
a sign reads, No to explosions! showing a bomb with a red line going through 
it. This is a sign of Syria's willingness to cooperate with moderate Islam that 
does not encourage terrorism. It is also a signal that Washington and Damascus 
have a common enemy in Islamic fundamentalism. 

Further south in the capital Damascus, a regime-friendly moderate Muslim cleric 
named Mohammad Habash stands as a member of the Syrian parliament, advocating 
the abolition of law No 49, which says that membership in the Syrian Muslim 
Brotherhood is a capital offense, punishable by death. 

This law was passed when in June 1980 members of the Brotherhood tried to 
assassinate president Hafez Assad. By calling for a rapprochement, Habash wants 
to absorb the Brotherhood, and other Muslim groups, to make them 
regime-friendly. Ending the extremism of yet another radical Islamic group 
would serve the interests of both Syria and the United States. Habash, who came 
to parliament in March 2003 while war was raging in neighboring Iraq, has 
served as a liaison between the Syrian government and the Islamic opposition, 
embodied by the outlawed Brotherhood. His calls on the government so far have 
been responded to favorably, and it is expected that law 49 will be abolished 
during the upcoming Ba'ath Party conference, scheduled for June. 

Syria, which is facing increased pressure from the US, realizes that the only 
way to avoid isolation is to create a united front at home, where the 
Ba'athists and all their traditional enemies (the Brotherhood included) can 
work together for a united and strong Syria. Since pressure increased on 
Damascus in 2003, Syria has stressed that it wants to reach out to what it 
describes as nationalist opposition, men who are not funded, allied, or in 
support of a US-engineered regime change in Syria, like the US-based Farid 
al-Ghadri. One week after the fall of Baghdad, the Doha-based al-Jazeera TV 
interviewed members of the Syrian Muslim Brotherhood, and all of them called 
for dialogue with the regime, rather than confrontation, stressing that there 
was no Ahmad Chalabi among the Syrian opposition, and pointing out that they 
would never side with the US against Syria, despite their history of conflict 
with the Ba'athists. The message was noted, and highly appreciated by the 
Syrian government. 

Reconciliation with the Brotherhood
When President Bashar Assad came to power in July 2000, long before Syria's 
relations plummeted with Washington, he raised the motto: More friends for 
Syria, and less enemies. On July 22, five days into his constitutional term as 
president, 40 Islamic leaders in the Arab world published an open letter to 
Assad in the Jordanian daily al-Dustur, calling on him to turn a new page in 
his relations with the outlawed Muslim groups in Syria. It was signed by the 
leaders of the Syrian, Egyptian, and Jordanian Muslim Brotherhood. Five days 
later, on July 27, Assad responded promptly and released 30 members of the 
Muslim Brotherhood from jail, who had tried and failed to launch a rebellion 
against his father in 1982. He also released members of the Brotherhood's 
allies, the Islamic Liberation Party (Hizb al-Tahrir al-Islami) and the 
Lebanese Islamic group Haraket al-Tawhid al-Islami (Movement of Islamic 
Unification), which had launched an insurrection against the Syrian army 
stationed in Tripoli in 1986. 

Other gestures included the return of Abu al-Fateh Baynouni, the brother of the 
Brotherhood's leader, Ali Sadr al-Din al-Baynouni, from exile in September 2001 
and permission to publish and sell some of the books of the Syrian 
Brotherhood's founder, ideologue, and scholar, Mustapha al-Sibaii, after having 
been on the Ba'ath blacklist for over four decades. 

Assad's greatest gesture was a general amnesty in which 600 political prisoners 
were set free in 2000, 90% of whom were from the Brotherhood. In November 2001, 
Assad released another 113, most of whom had been arrested in 1979 for a 
massacre conducted on Ba'ath Party cadets in Aleppo. In December 2004, Assad 
released another 112 members of the Brotherhood, and most recently, 55 
prisoners were set free, mostly from the Brotherhood, on February 12. In turn, 
the Brotherhood supported the new leader by issuing statements praising his 
promised reforms, claiming that he was not responsible for the mistakes of the 
past. In May 2001, they issued a National Honor Pact, articulating their 
demands, but also recognizing the legitimacy of the Ba'athist regime, something 
they had refused to do since the party came to power in 1963. 

The Brotherhood found more reason to cooperate when in 2001, Assad refused to 
join in the US-led war on Afghanistan, and in 2003, in the war on Iraq. They 

[ppiindia] Indonesia's island of hope

[Ambon]

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GE10Ae02.html
May 10, 2005 
  

 Indonesia's island of hope
By George Leopold 

BATAM - Ismeth Abdullah fidgets in his chair as he talks about his life's work: 
an industrial development authority designed to attract foreign investment to 
this region of Southeast Asia where poverty and modernity coexist in eerie 
contrast. Abdullah, who works 18-hour days and flies daily between here and the 
Indonesian capital of Jakarta, embodies the aspirations of a region largely 
misunderstood by the West and struggling to bring jobs and hope to its more 
than 240 million inhabitants. 

If the Batam Industrial Trade Authority succeeds, more of the manufacturing 
jobs flowing to Asia could end up on this dusty island of stark contrasts. For 
now, Indonesia's unemployment hovers around 17%, Abdullah said, and average 
wages are $120 a month. The island has been investing heavily in training and 
education, such as Politeknik Batam, a program to train the engineers and 
technical managers of the future. The strategy is to offer Western companies an 
alternative to other industrial and free trade zones in the region, including 
Penang in Malaysia and Shenzhen in China. 

Let Batam become a model that shows we can compete with other regions, said 
Abdullah, who also serves as acting governor of Indonesia's Riau Islands 
province, across the Strait of Malacca from Singapore. Frustrated by Jakarta's 
policies, he is campaigning to become the full-time provincial governor, 
running on a reform platform that includes tax exemptions for overseas 
investment and the extension of land titles from 30 years to 90. The trade 
authority, meanwhile, has sought to diversify by creating a regional office in 
Japan. We don't want to depend too heavily on Singapore-based companies, 
Abdullah said. 

Batam has been largely untouched by recent catastrophic earthquakes in the 
region. But this former Dutch colony, once known for its rubber plantations, 
faces man-made obstacles as it woos investors. The trade authority is launching 
a marketing campaign to burnish Batam's image as an island immune to the 
instability seen elsewhere in Indonesia and firmly allied with 
investor-friendly Singapore, the self-styled Switzerland of Asia. Indonesia's 
Muslim majority, however, is an issue for some in the West. 

Local officials bristle at the idea that Indonesia is a monolithic Muslim 
culture. We're not a Muslim country; we are a country with a Muslim majority, 
said one ethnic-Chinese executive here. But at the same time, the executive 
warned reporters not to identify US companies operating here, citing terrorism 
concerns. More convincing are the expats who've moved to Batam from other parts 
of Southeast Asia. They are betting the island will emerge as a viable 
alternative to Singapore and China as more companies move manufacturing 
offshore. 

One established manufacturing segment here is semiconductor packaging and 
testing. Advanced Interconnect Technologies has operated on Batam for decades 
and has expanded its operations while gearing up to handle 300-mm wafers. 
Companies like AIT receive regular wafer shipments that must be cut, packaged 
and tested. Cycle times are critical, and company managers claim the Batam 
plant's proximity to customers in Singapore gives it an advantage over 
powerhouses like Taiwan, which ships finished wafers to mainland China for 
processing. It's China versus Southeast Asia when it comes to fast back-end 
operations, said Michael McKerreghan, AIT's chief operating officer here. 

Despite Batam's sprawling industrial parks hosting familiar names like 
Infineon, Thomson and Philips, Abdullah expressed frustration with laws that 
limit investment and siphon revenues needed for infrastructure improvements, 
training, education and development. Indonesia is a member of the Organization 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), for example, but has been 
importing oil for months as it copes with aging refineries and struggles under 
energy subsidies that have sapped the national economy. The oil-rich nation 
continues to generate electricity using diesel fuel, while burning off huge 
quantities of natural gas that would produce cheaper electricity with less 
pollution. 

Meanwhile, corruption is a persistent problem that has extended as far as the 
alleged murder by poisoning of a human rights activist aboard a flight of the 
state-owned airline. In recent weeks, pirates thought to be hiding along 
Indonesia's Sumatran coast attacked a Japanese tanker in the Malacca Strait. 
But there is hope that projects like the Batam industrial zone will be a 
catalyst for lifting the island's economy. Island officials stressed that 
electronics manufacturing will continue to be a key employer. Officials at the 
Batamindo Industrial Park said 41% of its tenants manufacture electronics for 
parent companies in Singapore. The plan now is to attract manufacturers from 
other 

[ppiindia] Kepedulian Kita Kepada Bahasa Indonesia

[Ambon]

http://www.indomedia.com/bpost/052005/11/opini/opini1.htm
Selasa, 10 Mei 2005 22:32


Kepedulian Kita Kepada Bahasa Indonesia
Oleh: Fachrur Rozy

Kata provinsi itu, ditulis dengan v (provinsi) ataukah p (propinsi), tanya 
seorang teman lewat telepon kepada saya. Saya jawab: Provinsi dengan 
menggunakan v seperti kata victory. Memang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) ada dua cara penulisan, yakni propinsi dan provinsi, tetapi yang baku 
adalah provinsi. Alasannya, kata tersebut berasal dari province (Inggris).

Selain itu dalam KBBI kata provinsi-lah yang mendapat penjelasan tentang makna 
kata. Kata province ini, menurut Webster's New World Dictionary adalah: 1) any 
of the outside territories controlled dan ruled by ancient Rome; 2) an 
administrative divission of a country; specif., any of the ten main 
administrative divission of Canada; 3) a territorial district; territory. 
Demikian antara lain beberapa makna dari kata province.

Saya bertanya, mengapa teman saya itu menanyakan ihwal penulisan kata provinsi 
tersebut. Ia menjelaskan, bahwa ia berdebat dengan seorang temannya ketika 
membuat sebuah laporan/tulisan. Temannya menulis kata propinsi. Oleh teman saya 
ini, penulisan propinsi tersebut dikoreksinya menjadi provinsi. Kata teman saya 
itu, penulisan yang benar adalah provinsi. Namun, temannya itu membantah, bahwa 
penulisan yang benar adalah propinsi, bukan provinsi.

Temannya itu kemudian menceriterakan, ketika ia menulis skripsi ia menulis 
provinsi, dan dosen pembimbingnya mencoret kata itu dan mengganti dengan 
propinsi. Menurut dosennya penulisan kata provinsi itu keliru. Malam harinya, 
teman saya ini menelepon saya untuk menanyakan ihwal penulisan yang benar dari 
kata provinsi. Karena, katanya, ia ingat bahwa saya pernah mengatakan penulisan 
kata provinsi yang baku adalah provinsi. Itulah latar belakang mengapa teman 
saya menelepon saya menanyakan penulisan kata provinsi.

Penulisan kata propinsi ataukah provinsi memang tampaknya hanya hal remeh. 
Demikian pula seperti dikeluhkan Drs. Werhan Asmin, S.H, M,H. M.Div. (BPost 
3/05) tentang penggunaan titik pada singkatan PT (Perseroan Terbatas). Ada yang 
menulis PT. ABCD, atau P.T. ABCD. Menurut Werhan, penulisan yang benar adalah 
PT ABCD (tanpa titik setelah huruf P). Apa yang dikemukakan oleh Werhan adalah 
betul.

Untuk mendukung argumentasinya Werhan merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan, cara 
penulisan singkatan bagi Perseroan Terbatas adalah PT tanpa tanda baca titik, 
disusul nama perseroan tersebut. Misalnya PT ABCD. Werhan mendukung 
argumentasinya dengan contoh perbandingan, penulisan singkatan SD untuk sekolah 
dasar dan MA untuk Mahkamah Agung juga tanpa tanda baca titik di akhir 
singkatan.

Sebetulnya, mengenai penggunaan tanda titik atau tidak pada singkatan seperti 
PT, SD, dan MA diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan (selanjutnya disingkat PUEBI), yakni dalam penulisan singkatan 
dan akronim. Dalam butir b ditulis: Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan 
ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen yang resmi yang 
terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti 
tanda titik.

Jika kita cermati judul dan tulisan pada rubrik Hot Line BPost 3 Mei 2005 
tersebut, terdapat penulisan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PUEBI, 
yakni Penggunaan Titik Pada Singkatan PT, Surat Terbuka Untuk Distamben 
Kotabaru (garis bawah dari penulis), penulisan Undang-undang No 1 Tahun 1995, 
dan Drs Werhan Asmin SH MH MDiv.
Menurut PUEBI, judul di atas seharusnya ditulis Penggunaan Titik pada Singkatan 
PT, Surat Terbuka untuk Distamben Kotabaru, sedangkan Undang-undang No 1 Tahun 
1995 seharus ditulis Undang-Undang No.1 Tahun 1995, dan Drs Werhan Asmin SH MH 
MDiv seharusnya ditulis Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div.

Argumentasi saya untuk mengatakan, penulisan huruf P kapital pada judul 
Penggunaan Titik pada Singkatan PT dan U kapital pada Surat Terbuka untuk 
Distamben Kotabaru adalah ketentuan tentang pemakaian huruf kapital yang diatur 
dalam PUEBI: Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk 
semua unsur kata ulang sempurna) di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan 
judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang 
tidak terletak pada posisi awal.

Memang pada contoh yang dikemukakan PUEBI tersebut, tidak ada kata pada, tetapi 
statusnya sama dengan kata di. Penulisan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tidak 
ditulis Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Berdasarkan ketentuan PUEBI: Huruf 
kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang 
terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen 
resmi. Penulisan gelar misalnya, dikemukakan dalam PUEBI: Huruf kapital dipakai 
sebagai huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Sedangkan 
penggunaan tanda baca 

[ppiindia] Pembacaan Tuntutan Makar Rusuh

[Ambon]

http://www.indomedia.com/bpost/052005/11/nusantara/nusa1.htm



Pembacaan Tuntutan Makar Rusuh

Jayapura, BPost 
Puluhan orang, baik massa maupun aparat keamanan serta pegawai pengadilan, 
kemarin (10/5) mengalami luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi pada saat 
pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Abepura, Jayapura, terhadap Philip 
Karma dan Yusack Pakage yang mengkoordinir penaikan bendara Bintang Kejora 1 
Desember 2004.

Selain itu, tiga mobil yang sedang diparkir juga mengalami kerusakan antara 
lain kacanya pecah-pecah dan badan mobil penyok-penyok. 

Wartawan harian ini di Jayapura melaporkan, beberapa kaca di PN Abepura juga 
pecah akibat melayangnya berbagai benda yang dilempar massa.

Menurut seorang saksi mata, kerusuhan terjadi saat kedua terdakwa yang dituntut 
lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, hendak keluar dari Pengadilan 
Negeri sekitar pukul 11.00 WIT.

Namun mobil yang membawa kedua terdakwa dihadang oleh ratusan massa yang berada 
di dalam halaman gedung pengadilan negeri maupun berada luar halaman. 

Tiba-tiba terjadi aksi saling lempar antara massa dengan aparat keamanan. 
Jumlah aparat keamanan yang ada sekitar tiga satuan setingkat kompi. Setelah 
insiden mereda, para korban yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit 
terdekat. 

Menurut pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, ada 11 orang dari 
puluhan korban luka-luka yang dirawat. Para korban kerusuhan yang dirawat 
adalah Dekcy Y (25), Alfius E (23), Yan Kayame (32), Herman Wanimbo (22), 
Kanepa Abol (24), Anjar Mea (25), Melki Gobay (20), Marten Mote (23), Amos 
Pigome (20), Mika Sieb (23), dan Petrus Tenud (21). Dokter jaga di UGD RSUD 
Jayapura, dr Made Heri mengatakan ke-11 pasien tersebut tidak ada yang 
mengalami luka tembak. 

Sementara itu, jumlah petugas yang dirawat di RS Bhayangkara milik Polda Papua 
hingga kemarin sore belum diketahui. Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) 
Jayapura AKBP Son Ani tidak bersedia memberi keterangan mengenai jumlah korban. 
Ia juga belum mengizinkan wartawan meliput di RS tersebut. Saat minta jangan 
diganggu dulu karena mereka masih dirawat, kata Kapolres. 

Kapolresta menambahkan, dengan adanya insiden itu pihaknya akan lebih 
memperketat pengamaan di LP Abepura yang menjadi tempat tahanan kedua terdakwah.

Sementara itu Jaksa Penuntutut Umum yang menangani kasus tersebut Yulius SH 
secara terpisah mengatakan pihaknya menunut lima tahun penjara karena kedua 
terdakwa melanggar pasal 110 Junto 106 KUHP.

Setelah kedua terdakwa berhasil di bawah kembali ke LP Abepura, situasi di 
penagdilan Negeri Jayapura berangsur-angsur pulih karena sebagian massa sudah 
meninggalkan lokasi.ant



Copyright © 2003 Banjarmasin Post

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Ever feel sad or cry for no reason at all?
Depression. Narrated by Kate Hudson.
http://us.click.yahoo.com/LLQ_sC/esnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] SBY Cium Kening Pak Harto

[Ambon]

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/5/11/n5.htm
Rabu Pon, 11 Mei 2005 
 Nusantara



SBY Cium Kening Pak Harto 

Jakarta (Bali Post) -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjenguk mantan Presiden Soeharto. 
Namun, ketika ditanya seputar proses hukum yang dilakukan pendahulunya itu, 
Presiden Yudhoyono tampak memberikan jawaban dengan meninggikan nada suaranya 
dan keduanya tangannya ditunjukkan ke atas. Presiden tampak  sedikit emosional 
dengan raut muka yang tegang. ''Tidak dalam waktu dan kondisi yang tepat untuk 
menanyakan hal itu saat ini,'' tegas Kepala Negara usai memberikan pidato 
singkat, Selasa (10/5) kemarin.

Presiden Yudhoyono tiba di RSPP Jakarta sekitar pukul 16.45 WIB didampingi 
Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Jubir Presiden Andi Malarangeng. Presiden 
dan rombongan meninggalkan tempat Soeharto dirawat sekitar pukul 17.05 WIB. 

Dalam keterangan persnya, Presiden Yudhoyono mengaku menjenguk Soeharto karena 
penguasa orde baru itu sedang dirawat lantaran penyakit yang cukup serius 
dideritanya. Ini tentu sebuah kewajiban kemanusiaan yang harus dijalankan untuk 
menghormati para pemimpin yang telah memimpin negara ini di masa lalu. Tradisi 
yang baik untuk menjalankan misi kemanusiaan dan menghormati senior yang dulu 
pernah memimpin negeri ini adalah sebuah tradisi yang baik dan perlu dijaga 
kelestariannya.

Presiden datang dengan pengawalan yang sangat ketat dari regu Paspampres. 
Pengamanan terlihat sejak dari pintu depan RSPP hingga ke lift yang membawa ke 
lantai VI, kamar 604, tempat penguasa orde baru itu dirawat. Bali Post juga 
menyaksikan sejumlah staf dan dokter RSPP yang mendiskusikan masalah kedatangan 
Presiden ini serta kesehatan Pak Harto. Mereka dijaga ketat oleh Paspampres 
berseragam biru gelap itu. 

Apa yang dilakukan Presiden ketika menjenguk Soeharto?  Menurut dr. Djoko 
Rahardjo -- dokter kepresidenan yang ikut masuk menemani Presiden -- Presiden 
datang langsung menuju kamar 604.  Di kamar tampak tiga putri Pak Harto, yakni 
Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut), Siti Hediati Hastuti Soeharto (Titiek), 
dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). ''Presiden menyalami Pak Harto, 
lantas mencium keningnya, pipi kanan dan kiri,'' tegas Djoko. Pak Harto  hanya 
senyum-senyum dan mengucapkan terima kasih.

Presiden tampak terharu dengan kondisi penyakit yang diderita mantan panglima 
tertinggi ABRI itu. ''Presiden lantas mendoakan Pak Harto agar cepat sembuh,'' 
terangnya.  Dalam kesempatan itu, menurut dr. Djoko, Presiden tidak menyinggung 
masalah penyidikan kasus korupsinya, terutama kepada tiga putri Pak Harto. Juga 
tidak dibicarakan masalah-masalah lain, baik politik maupun hukum. Anak-anaknya 
juga tidak menanyakan perihal masalah kasus hukum ayahnya.  

Kondisi terakhir Pak Harto, kata Djoko, hingga saat ini perdarahan di usus 
belum bisa dihentikan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan gangguan terhadap 
stroke yang pernah diderita Pak Harto. ''Kondisinya masih sama dengan yang 
kemarin, masih dalam kondisi dubia (fifty-fifty),'' tegasnya. 

Transfusi darah terus diberikan tim dokter. Ini  dilakukan guna menghindari 
kekurangan darah dan menjaga stabilitas HB-nya. Hingga kemarin, HB Pak Harto 
turun lagi hingga ke kisaran 10 gram per deciliter.  Dua hari lalu, HB Pak 
Harto mencapai 10,8 gram per deciliter. Padahal, hari ini saja, Pak Harto sudah 
menjalani transfusi darah sekitar 300 cc.  

Harus Dituntaskan  

Secara terpisah, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Soehandojo mengatakan, secara 
yuridis kasus Soeharto tetap harus dituntaskan demi kepastian hukum bagi yang 
bersangkutan. ''Itu merupakan bentuk dukungan moral dan bisa dipahami. Tetapi 
yang lebih penting dari aspek yuridis penyelesaiannya harus dituntaskan dan ada 
kepastian,'' kata Soehandojo. 

Sejauh ini, kata Soehandojo, kejaksaan belum bisa melanjutkan proses hukum 
terhadap Soeharto. Sebab, kejaksaan mengemban amanat dari MA untuk merawat 
Soeharto sampai sembuh, dan setelah itu baru bisa dilanjutkan proses hukumnya. 
(010/kmb7/kmb3/kmb4)


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
What would our lives be like without music, dance, and theater?
Donate or volunteer in the arts today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/MCfFmA/SOnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, 

[ppiindia] Membersihkan Lantai Kotor dengan Sapu Kotor?

[Ambon]

http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisherop=viewarticleartid=9470
Selasa, 10-Mei-2005, 08:59:16

  Membersihkan Lantai Kotor dengan Sapu Kotor? 
 
  Oleh: Sigit Rachmat 
  
 
 
 
 
  Membaca tak perlu mengernyitkan kening untuk membaca arti judul di atas. 
Jika, judul tulisan memang benar-benar sebuah pertanyaan dalam arti yang 
sebenarnya atau yang tersurat. Pertanyaan itu akan dengan mudah dijawab 
siapapun, apalagi bagi yang terbiasa atau pernah membersihkan lantai dengan 
sapu. Bagi mereka tentu akan menjawab tidak. Apakah mereka juga akan menjawab 
tidak, jika menjawab yang tersirat dalam pertanyaan itu? Dalam hal terkait 
dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang gencar-gencarnya 
dilaksanakan pemerintah. Mari kita jawab bersama. 

  Tindak pidana korupsi yang seperti sudah menggurita di semua sektor di 
Indonesia, agaknya benar-benar membuat pemerintah Indonesia yang dipimpin 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) geram, dan mungkin juga bingung untuk 
mengatasinya. Korupsi yang sudah puluhan tahun tumbuh subur itu, sangat sulit 
untuk memberantasnya. 
  Meskipun berbagai Undang-Undang (UU), dan peraturan tentang pemberantasan 
korupsi sudah cukup banyak. 

  Beberapa lembaga anti korupsi juga sudah dibentuk, yang tujuannya untuk 
memperkuat aparatur penegak hukum yang sudah ada. Seperti kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan. Namun, korupsi seperti sebuah virus AIDS yang belum 
ada obatnya. 

  Mungkin melihat kinerja penegakan hukum untuk memberantas korupsi masih 
belum juga maksimal. Maka, beberapa hari lalu, Presiden SBY membentuk tim 
Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). 

  Pembentukan tim ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) 
nomor 11 tahun 2005. Di depan tim yang baru dibentuk itu, presiden dengan 
tegas, menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. 

  Sekali roda, dan mesin pemberantasan korupsi telah berputar, jangan 
pernah berhenti, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

  SBY terlihat begitu menggebu memberantas korupsi di Indonesia. Mungkinkah 
keinginannya itu, dan keinginan sebagian besar rakyat Indonesia tersebut bisa 
tercapai? Mungkin, dan bisa juga masih antara ya atau tidak. Karena itulah, SBY 
masih merasa perlu membentuk Tim KPTPK. 

  Meskipun kita semua tahu, bahwa di Indonesia sudah ada aparatur penegak 
hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, 
dan pengadilan. Jika boleh diibaratkan sapu, merekalah penyapu segala tindak 
kejahatan. Termasuk tindak pidana korupsi. Lalu kenapa presiden masih membentuk 
Tim KPTKP ? 

  Menarik untuk disimak pendapat Guru Besar dan Direktur Pasca Sarjana 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Musa Asyarie (Kompas, Jumat 
6/5). 

  Menurutnya, korupsi yang membuncah di mana-mana mewujudkan situasi yang 
anomalik. Yang bisa mengakibatkan pengusutan korupsi justru menjadi komoditas, 
dan ladang subur korupsi baru. Pendapat Musa seakan memberikan jawaban, bahwa 
untuk membersihkan lantai yang kotor diperlukan sapu yang bersih, bukan sapu 
yang kotor. 

  Senang tidak senang, suka tidak suka, inilah wajah kita semua sekarang. 
Korupsi seakan bukan dianggap sebagai kejahatan. Bahkan, korupsi seakan sudah 
menjadi sebuah kebanggaan yang pantas untuk dipamerkan kepada siapa saja. Sebab 
itu, seorang presiden sekalipun, bisa merasakan betapa sulitnya memberantas 
korupsi itu. 

  Padahal, seorang presiden memiliki kekuasaan untuk memimpin, dan 
menjalankan pemerintahan yang bersih. Bayangan sulitnya untuk membersihkan sapu 
kotor, maka lebih baik membuat sapu yang baru, dan bersih. 

  Bangga Bisa Korupsi 
  Korupsi memang sudah menggejala seperti gurita di semua sektor di 
Indonesia, dan sudah dianggap sebagai sebuah perbuatan biasa. Bahkan 
membanggakan, dan harus dipamerkan. Bisa dalam bentuk mobil, tanah atau rumah 
megah berharga miliaran rupiah. Walaupun, pemiliknya hanya seorang pegawai 
negeri biasa. 

  Tapi, memiliki kewenangan karena jabatannya untuk mengurus hal-hal yang 
bersifat finansial atau berhubungan dengan uang. Korupsi saat ini tidak hanya 
dilakukan sendiri-sendiri, dan sudah bersifat lembaga. Sehingga, terkesan 
bangga jika bisa melakukan korupsi. 
  Pendapat yang disampaikan budayawan, Jacob Sumarjdo (Kompas, Sabtu 7/5), 
menegaskan hal itu. 

  Disampaikannya, pelaku korupsi bangga, dan seolah-olah bisa korupsi itu 
hak istimewanya. Karenanya, korupsi tak perlu disembunyikan tetapi dipamerkan 
lewat pembelian mobil, tanah, dan rumah. 

  Jika disimak kondisi di sekeliling kita, pendapat Jacob ini benar adanya. 
Cukup hanya dengan menjabat jabatan yang basah sekitar dua atau tiga tahun 
saja, si pejabat sudah mampu memiliki semua yang dikatakan Jacob itu. Fakta 
juga menunjukkan, mereka tidak menyembunyikannya, dan justru bangga 
memilikinya. Kesannya, urat malunya sudah putus. 

 

[ppiindia] Jika Terpilih, Mega makin tak Populer

[Ambon]

http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2005/3/27/n3.html

Jika Terpilih, Mega makin tak Populer 
Jakarta (Bali Post) -
Popularitas Megawati Soekarnoputri akan terus melorot jika terpilih sebagai 
ketua umum dalam Kongres PDI-P, 28 Maret sampai dengan 2 April 2005. ''Sekarang 
Mega hanya mendapat 30 persen dukungan publik. Artinya, kepemimpinan PDI-P 
dipegang siapa pun, rakyat bisa terima,'' kata Direktur Soegeng Sarjadi 
Syndicated, Sukardi Rinakit, di Jakarta, Sabtu (26/3) kemarin.

Sukardi meramalkan Megawati tetap unggul dalam kongres mendatang. Kalau dilihat 
dari hasil polling, Megawati lebih unggul tetapi tidak lagi mendominasi 
pendapat publik sepenuhnya seperti tahun 1999 yang mendapat dukungan 99 persen. 
Meski gerakan pembaruan mencoba menghadang, Sukardi mengatakan posisi Mega 
makin kuat dan berpeluang besar memimpin partai ini lagi.

Ia melihat peta kekuatan masing-masing. Gerakan pembaruan hanya didukung 
sekitar 800 orang, sedangkan 1.000 dari 1.800 peserta kongres mendukung 
Megawati. Terhadap keinginan sejumlah pihak agar hak prerogatif dan formatur 
tunggal dipertahankan, Sukardi menilai jika itu dipertahankan maka 
demokratisasi di tubuh PDI-P akan terancam. ''Kalau Mega tetap dengan hak 
prerogatif dan formatur tunggal, demokrasi akan hancur. Artinya, Mega berperan 
mengkerdilkan demokrasi partai mungkin secara nasional,'' kata pengamat politik 
ini.

Sementara itu, Koordinator Barisan Pendukung Mega Arnold MP Manurung mengatakan 
kongres kali ini merupakan jembatan emas untuk mengantarkan PDI-P menuju partai 
modern yang berwatak kerakyatan. Atas dasar itulah, kata Arnold, pihaknya 
mendukung secara penuh aspirasi akar rumput yang mengamanatkan kembali kepada 
Mega untuk menjadi ketua umum. Selain itu, mendesak Megawati untuk mempercepat 
penyempurnaan partai menjadi partai modern yang berwatak kerakyatan. (010)

  



[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Is there a place for intolerance in Islam?

[Ambon]

http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20050326.F05irec=4

Is there a place for intolerance in Islam? 
Sukidi Mulyadi, Cambridge, Massachusetts, USA

In his book, The Place of Tolerance in Islam, (2002:22-33), Khaled Abou El 
Fadl, a distinguished Islamic scholar at the University of California, Los 
Angeles, makes a clear statement about the close interaction between the Koran 
as the text and the Muslim as the reader and interpreter in the construction of 
intolerance in Islam. If the reader is intolerant, hateful, or oppressive, he 
argues, so will be the interpretation of the text.

In particular, the intolerant interpretation of Islam is then attributed to the 
Muslim puritans and extremists who read and interpret the Koran strictly, 
literally, and ahistorically. In support of his thesis, Khaled points to a 
number of these puritans and extremists in the course of Islamic history. 

First, intolerance in Islam, as Khaled postulates, may be traced back to the 
formation of the Kharijites (Arabic, pl. Khawbrij; s. Khawbrijn) in the first 
century of Islam. The Kharijites were commonly considered seceders, rebels, 
or revolutionary activists,, because they seceded and fought against the 
leadership of the fourth caliph, Ali b. Abi-Talib (r. 656-61), cousin and 
son-in-law of Muhammad. 

According to Khaled, the Kharijites were responsible for the assassination of 
Ali b. Abi-Talib by one of their members, Ibn-Muljam, in 661, and the deaths of 
both Muslims and non-Muslims at that time. He regards such historical events as 
examples of intolerance and fanaticism in the first century of Islam. Before 
the rise of the Kharijites, however, Khaled disregards several earlier examples 
that could also be taken to demonstrate intolerance in the course of Islamic 
history. One of these incidences involved the assassination of the third 
caliph, Uthman b. Affan (r. 644-56), at Madina by the mutineers -- a modern 
term for religious extremists -- who broke into Uthman's house and killed him 
in the year 656. 

Second, intolerance in the modern period is often associated with the rise of 
fanatics and extremist groups such as the jihad organizations -- al-Qaeda and 
the Taliban. Khaled argues that their theological foundations draw upon the 
so-called intolerant puritanism of the Wahhabi creed. The Wahhabi creed is a 
puritan form of Islamic teaching and propagation that is based mainly upon a 
strictly literal interpretation of the Koran and the Hadith. The founder of its 
movement, Muhammad b. Abd al-Wahhab (1703-1791), was a typical puritan Muslim. 

However, it seems to me that Khaled fails to trace the line connecting the 
teachings of Abd al-Wahhab back to the tradition of Ibn Taymiyyah (1263-1328). 
I believe it is essential to describe him briefly in order to get a proper 
understanding about the origins of the sort of intolerant interpretations of 
Islam that can be traced back to Ibn Taymiyyah. Born in Harran in Mesopotamia 
and trained in the Hambali tradition, Taymiyyah attempted to reinforce the 
doctrines of sharia using a strictly literal method, and declared that the 
Mongols and their descendants, regardless of their profession of faith in 
Islam, were infidels and apostates, because they paid more attention to the 
propagation of the Yasa than Islamic sharia. 

His literalist and intolerant view of Islam led him to regard the development 
of Islamic practices after the death of the Prophet Muhammad and the four 
rightly guided caliphs as unauthentic Islam, including popular Sufism, 
Shi'ism, and the veneration of saints' tombs. As a consequence, Taymiyyah began 
to oppose all forms of popular Sufism, cultic forms of worship, and the 
veneration of saints' tombs, in favor of purifying Islamic belief and practices 
from such religious deviations. 

Having been influenced by Taymiyyah's exclusivist and intolerant 
interpretations of Islamic sharia, Abd al-Wahhab also reinforced the Islamic 
sharia with a strictly literal approach, and began to purify Islamic doctrines 
and practices from corrupting customary Islam. Accordingly, forms of customary 
Islam were considered unauthentic Islam as they were characterized by a 
combination of Islamic values and doctrines adapted to shared characteristics 
of identity, local tradition and ancestral heritage. 

Similar to Ibn Taymiyyah, Abd al-Wahhab, as Marshall G.S. Hodgson (1974:161) 
argues, was not the first to denounce most other Muslims as infidels to be 
killed, but the Wahhabi state built up by the Sa'ud family proved effectively 
powerful ... to destroy all the sacred tombs, including the tomb of Muhammad, 
to massacre the Muslims of the holy cities, and to impose their own standards 
on future pilgrims. As such, Saudi Arabia's state version of Wahhabi Islam 
is founded on a strictly literal interpretation of the Koran and the Hadith, 
and an intolerant view of both Muslims and non-Muslims alike. 

Given such brief historical 

[ppiindia] Menhan Diprotes DPR

[Ambon]

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detailid=4712

Menhan Diprotes DPR

Sabtu, 26 Mar 2005,
 

Karena Beberkan Nilai Anggaran Operasi Ambalat Rp 5 Triliun
JAKARTA - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono kini menghadapi hari-hari sulit. 
Selain menghadapi persoalan internal di Dephan karena keberaniannya menolak 
usul pejabat eselon I yang ingin meremajakan mobil dinasnya, kini Juwono menuai 
protes dari para anggota Komisi I DPR. 

Protes para politisi Senayan itu tidak terkait mobil dinas itu, tapi menyangkut 
masalah pengungkapkan dana tambahan untuk operasi Ambalat. Sejumlah anggota 
Komisi I DPR menyatakan keberatannya kepada Juwono yang begitu saja membeberkan 
akan ada tambahan dana Rp 5 triliun untuk operasi TNI. Apalagi, sebagian besar 
dana itu dialokasikan untuk membiayai operasi militer di perairan Blok Ambalat. 

Anggota Komisi I Djoko Susilo (FPAN, dapil Jatim I) menilai, Juwono telah 
melanggar kesepakatan antara Panitia Anggaran DPR, Pokja Pertahanan Komisi I 
DPR, dan Dephan. Ketiga pihak telah sepakat merahasiakan besaran usul anggaran 
tambahan untuk pengembangan kekuatan TNI itu, termasuk berbagai alternatifnya. 

Sikap protes juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Effendy Choirie (FKB, dapil 
Jatim IX). Jumlah anggaran belum boleh disampaikan kepada masyarakat karena 
ketiga pihak belum sepakat. Lagi pula, Malaysia jangan sampai tahu dulu ada 
kenaikan anggaran. Kalau ada yang membocorkan, ya artinya melanggar 
kesepakatan, tegasnya kepada koran ini kemarin. 

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Rabu lalu, setelah mengikuti Rakor 
Polhukam, Juwono kepada wartawan mengungkapkan bahwa pemerintah mengusulkan 
penambahan anggaran 2005 untuk TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Lauat Rp 5 
triliun. Sebagian anggaran itu digunakan untuk membiayai kegiatan TNI di 
Ambalat. 

Effendy tidak menjelaskan lebih jauh konsekuensi yang akan diterima Juwono 
karena membeberkan rahasia dana pertahanan itu kepada pers. 

Yang pasti, menurut dia, Dephan memang mengajukan secara khusus anggaran untuk 
operasi TNI di Ambalat. Tapi, usul itu belum bisa dibahas DPR karena operasi 
militer di Ambalat baru inisiatif pemerintah. DPR belum memberikan kesepakatan 
secara resmi dan tertulis atas penggunaan dan gelar kekuatan TNI di Ambalat. 
Meskipun sejumlah anggota komisi I sudah mendukung inisiatif itu. 

Seharusnya, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memanggil presiden dalam forum 
rapat konsultasi untuk menjelaskan operasi militer Ambalat. Kalau disepakati, 
anggaran yang diajukan bisa disetujui. TNI bisa cepat-cepat membeli rudal, 
roket, atau bom, jelasnya. 

Effendy mengungkapkan, nilai Rp 5 triliun yang disebutkan Juwono hanya satu di 
antara sekian banyak alternatif anggaran pengembangan TNI dan operasi militer 
di Ambalat. Dia menolak merinci besaran alternatif itu dengan alasan masih 
rahasia. Tapi, sumber koran ini di DPR mengungkapkan bahwa alternatif besaran 
anggaran tambahan untuk TNI, antara lain, paket Rp 1 triliun, paket Rp 5 
triliun, dan paket Rp 23 triliun. Kalau disetujui, anggaran tersebut akan masuk 
paket APBN Perubahan atau dana darurat. 

Kepala Dinas Penerangan TNI-AU Marsekal Pertama Sagoem Tamboen pernah 
mengungkapkan bahwa pada 2005, pihaknya menyampaikan usul penambahan alutsista 
(alat utama sistem persenjataan). Yang mendesak, misalnya, enam unit pesawat 
tempur Sukhoi, suku cadang pesawat angkut Hercules C-130, maritime aircraft 
sebagai pesawat intai, penambahan pesawat latih Wing B, dan beberapa unit 
radar. 

Kepala Dinas Penerangan TNI-AL Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf mengatakan, 
beberapa alutsista yang dibutuhkan, antara lain, kapal selam, rudal, dan 
beberapa kapal cepat.


Reaksi Kalla 

Sementara itu, sumber kuat koran ini di Dephan mengungkapkan, usul anggaran 
operasi TNI di Ambalat masuk ke Komisi I DPR tersebut tanpa sepengetahuan 
Menhan Juwono Sudarsono. Tapi, itu disampaikan salah seorang pejabat eselon I 
yang sebentar lagi diganti. 

Masuknya usul penambahan anggaran itu membuat Wapres Jusuf Kalla berang. Kalla 
memerintah Juwono supaya mengingatkan bawahannya itu. 

Mengapa Wapres berang? Sebab, permintaan kenaikan anggaran ke Komisi I DPR 
menyalahi prosedur. Seharusnya itu diajukan ke Depkeu terlebih dahulu. Wapres 
bertanya-tanya, apa ada broker anggaran? terang sumber yang meminta nama dan 
jabatannya tidak dikorankan. 

Sumber koran ini mewanti-wanti supaya nama pejabat eselon I yang disebutkan 
tidak diungkap dahulu di koran. Sebab, saat ini hubungan Menhan dengan sejumlah 
Dirjen sedang renggang. Apalagi sejak pembatalan rencana pembelian mobil dinas 
baru terkuak ke publik. Juwono sendiri dikabarkan bakal mendiamkan saja surat 
desakan klarifikasi dari Sekjen Dephan Suprihadi yang diteken sejumlah pejabat 
eselon I pada Kamis lalu. 

Sejak Juwono kembali memimpin Dephan, kata sumber itu, jajaran pejabat eselon I 
merasa gerah. Mereka tidak lagi bebas bermain dan melakukan pengadaan 
barang/jasa yang kental dengan indikasi mark up. 

Selama 

[ppiindia] Sophan: Mega Harus Ditantang

[Ambon]

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detailid=4711

Sabtu, 26 Mar 2005,

Sophan: Mega Harus Ditantang 

JAKARTA - Kongres II PDIP (28 Maret-2 April) bakal ramai. Penantang Megawati 
Soekarnoputri untuk merebut kursi ketua umum partai berlambang banteng moncong 
putih itu semakin merapatkan barisan. Sophan Sophiaan, salah satu penantang 
kuat Mega, menegaskan tak akan surut dari gelanggang pencalonan pucuk pimpinan 
partai. 

Hal itu diucapkan putra Manai Sophiaan tersebut kepada wartawan di kediaman 
cendekiawan Nurcholish Madjid, di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kemarin 
siang, Sophan memang membesuk Cak Nur -nama akrab Nurcholish Madjid. Dia datang 
semobil dengan Arifin Panigoro yang juga deklarator gerakan pembaruan PDIP.

Saya jalan terus. Tapi, saya tidak mau berpolitik seperti sekarang dengan 
menggunakan janji, menggunakan uang, dan membujuk, katanya. 

Saya punya cita-cita memperbaiki PDIP karena kemauan. Memperbaiki PDIP sebagai 
kesadaran, lanjut suami aktris Widyawati itu. 

Dia menegaskan, dirinya maju menantang Megawati dan Guruh Soekarno Putra karena 
diminta teman-temannya sesama kader PDIP. Saya melihat PDIP ini stagnan. Tak 
ada orang yang berani melangkahi Bu Mega. Kalau pegang asas demokratisasi, 
setiap anggota itu kan punya hak untuk maju, sambungnya. 

Karena itu, ketika ditanya apakah dirinya berani menantang Mega, dia menjawab 
berani. Kalau ditanya motivasinya, dengan diplomatis dia menjawab, Motivasi 
saya, yakni untuk memotivasi teman-teman untuk berani maju.

Pendukung Anda siapa saja? Ditanya demikian, Sophan memilih menjawab panjang 
lebar. Menurut dia, dalam PDIP itu, ada kepentingan formal dan informal. Nah, 
dalam kaitan informal, lanjut Sophan, banyak orang yang ingin melakukan 
pembaruan, banyak orang yang ingin supaya PDIP tidak dipimpin oleh orang-orang 
yang seperti sekarang. Bagian inilah yang mendukungnya.

Saat ditanya soal posisi Mega yang masih kuat dan kelihatannya bakal menang 
lagi, Sophan menerangkan bahwa soal itu merupakan tanggung jawab semua kader 
PDIP. Apakah ingin PDIP didukung publik atau tidak. Sebab, di mata Sophan, 
jangan harap ada perubahan kalau Mega kembali menjadi ketua umum. 

Alasannya, belum apa-apa Mega tetap menghendaki hak prerogratif, Mega tetap 
menghendaki formatur tunggal. Ini kan pilihan jauh dari demokrasi. Ini semua 
tanggung jawab semua kader PDIP.

Jika di kongres nanti status quo (Mega) menang, gerakan pembaruan PDIP 
bagaimana? Apa mau bikin PDIP-P atau apa? Seorang kader partai itu masuk 
partai karena kesadaran. Kalau partai tersebut tidak bisa lagi menampung dan 
menyalurkan aspirasi saya, saya akan keluar dari partai itu, jawabnya. Dan 
terus terang, sampai saat ini, aspirasi saya dengan PDIP sudah berbeda. Kita 
lihat nanti setelah kongres, tambahnya. 

Sementara itu, Arifin menyatakan pendapatnya secara singkat, Saya akan dukung 
Sophan. Selesai kan. (naz)




[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Sepanjang 400 Kilometer Jalan Lintas Tengah Sumatera Rusak

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/26/utama/1643128.htm

Sepanjang 400 Kilometer Jalan Lintas Tengah Sumatera Rusak 

Baturaja, Kompas - Kerusakan parah jalan lintas Sumatera tidak hanya terjadi di 
lintas timur. Jalan lintas tengah juga rusak berat di banyak lokasi, memanjang 
hingga sekitar 400 kilometer mulai dari Kabupaten Lampung Utara hingga 
Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Menurut pengamatan Kamis pagi hingga Jumat (25/3) mulai dari Bandar Lampung 
hingga ke Lahat, kerusakan di sepanjang jalan lintas tengah (jalinteng) 
Sumatera umumnya berupa lubang-lubang yang dalam. Kedalaman lubang bervariasi, 
dari 0,1 meter sampai lebih dari 0,5 meter.

Di banyak lokasi lubang kecil dan dalam terdapat di hampir semua lebar jalan. 
Akibatnya, mobil dan sepeda motor yang melintas harus berjalan pelan agar dapat 
menghindari lubang atau melintasinya dengan perlahan-lahan sehingga kendaraan 
tidak terguncang, terbalik, atau rusak.

Kerusakan jalan yang ditemui di banyak lokasi tampak parah. Lubang menganga 
besar dan dalam selebar badan jalan. Kondisi seperti itu menyebabkan pengemudi 
kendaraan membawa kendaraannya dengan hati-hati supaya tidak mengalami 
kecelakaan. Kondisi ini mengakibatkan semua kendaraan berjalan merayap.

Gara-gara rusak parahnya jalinteng sepanjang ratusan kilometer sebagian besar 
sopir truk, bus, dan mobil pribadi lebih memilih jalan lintas timur (jalintim) 
Sumatera. Sepanjang Kamis siang lalu kendaraan roda empat yang melintas di 
jalinteng tampak jauh lebih sedikit daripada yang melintas di jalintim sehari 
sebelumnya.

Kondisi jalintim sendiri, meskipun rusak parah di kawasan perbatasan Sumatera 
Selatan (Sumsel) dan Lampung, tetap dipilih pengendara karena di beberapa 
lokasi lainnya jalan sudah mulus. Kerusakan di jalintim hanya terdapat di 
kawasan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sejauh 20 kilometer 
serta di kawasan Lempuing dan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel.

Kerusakan jalintim di perbatasan Sumsel dan Lampung juga parah. Agar bisa 
melewati jalan rusak, semua kendaraan harus berjalan bergantian dengan terlebih 
dulu antre. Pada Rabu lalu antrean di jalintim mencapai sekitar 10 kilometer 
(Kompas, 24/3).

Semua rusak

Rusak parahnya jalintim dan jalinteng menyebabkan kendaraan yang hendak menuju 
ke berbagai daerah di Sumatera kini tidak punya pilihan melewati jalan dengan 
kondisi baik. Kondisi seperti itu dikeluhkan pengemudi kendaraan, terutama para 
sopir truk dan bus yang kerap melewati dua jalan negara tersebut.

Pemerintah payah, masak sekarang ini semua jalan lintas Sumatera rusak parah. 
Kami, sopir, serba salah. Mau lewat jalintim harus antre sehari atau lebih, 
sedangkan untuk lewat jalinteng kerusakan terjadi di sepanjang jalan. Bahkan, 
di beberapa lokasi jalan benar-benar telah hancur, ujar Suhardi, sopir truk 
dari Padang, Sumatera Barat, dengan tujuan Jakarta, ketika ditemui di tepi 
jalinteng di kawasan hutan antara Baturaja dan Muara Enim Kamis petang.

Saat itu truk Suhardi dan mobil yang dikendarai Kompas harus menepi dan 
berhenti karena menunggu beberapa truk besar dari arah berlawanan melintas. 
Akibat jalan di tikungan dan menanjak itu rusak parah, mobil yang hendak lewat 
dari dua arah harus berjalan secara bergantian.

Kondisi ruas jalinteng antara Baturaja dan Muara Enim betul-betul parah. Jalan 
berlubang besar dan dalam tersebar di ruas jalan sepanjang lebih kurang 100 
kilometer itu.

Ruas jalan yang sebagian melewati kawasan hutan tersebut selama ini juga 
dikenal sebagai jalan yang rawan aksi perampokan. Itulah sebabnya pada Kamis 
petang jalan tampak lengang dari kendaraan yang melintas.

Kondisi jalan

Kerusakan jalinteng dari arah Bandar Lampung mulai terjadi sekitar 18 kilometer 
sebelum Kotabumi, ibu kota Kabupaten Lampung Utara. Lokasi itu terletak 88 
kilometer (KM 88) dari Bandar Lampung. Kerusakan terus memanjang hingga Bukit 
Kemuning (KM 151). Lima kilometer setelah kota kecamatan itu jalan tergolong 
mulus dan ada pula perbaikan jalan yang tengah dilakukan. Namun, selepas itu 
jalan rusak tampak di banyak lokasi hingga perbatasan Sumsel (KM 231).

Selepas perbatasan tetap banyak jalan rusak yang ditemui di sepanjang jalan 
hingga Baturaja, ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu (KM 270). Di lokasi ini 
kerusakan parah terjadi sepanjang tiga kilometer dan, menurut pengamatan, 
kondisinya sama seperti dua tahun lalu. Kerusakan dengan kondisi lebih parah 
berlanjut di ruas antara Baturaja hingga Muara Enim (KM 383).

Pemakai jalan agak merasa lega selepas wilayah Muara Enim karena jalan-yang 
belum lama ini diperbaiki-mulus. Akan tetapi, jalan mulus itu hanya sepanjang 
17 kilometer. Setelah itu, hingga memasuki kota Lahat (KM 426), jalan kembali 
rusak parah karena penuh lubang besar dan dalam.

Jalan rusak parah kembali menghadang pemakai jalan ketika ia melalui ruas 
jalinteng antara Lahat dan Tebing Tinggi sepanjang 70 kilometer. Kerusakan di 
ruas ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun 

[ppiindia] Baku Hantam akibat Fulus sampai Beda Pendapat

[Ambon]

MEDIA INDONESIA

  Minggu, 27 Maret 2005

  FOKUS MINGGU

  Baku Hantam akibat Fulus sampai Beda Pendapat
 
  JUTAAN pasang mata pasti terkesima di depan layar kaca, ketika pada Rabu 
(16/3) lalu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nyaris terlibat 
baku hantam. Mungkin bila tidak ada yang melerai, bukan mustahil Ketua DPR 
Agung Laksono akan jadi bulan-bulanan koleganya yang marah.

  Aksi yang menjurus pada perkelahian itu, bukan tanpa sebab. 
Ketidaktegasan DPR dalam bersikap menolak atau menerima kenaikan harga bahan 
bakar minyak (BBM), dianggap sebagai pemicunya. Terlebih sikap Agung yang 
dianggap telah terkooptasi dengan kebijakan pemerintah.

  Toh soal adu argumentasi hingga baku hantam antaranggota Dewan, 
sebetulnya bukan sesuatu yang aneh pasca-Orde Baru. Semua itu selalu 
mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sehingga kalau kemudian bermuara pada baku 
hantam, barangkali, ya sah-sah saja.

  Soal perdebatan yang mengarah pada caci maki hingga pemukulan, bukan 
monopoli sejumlah anggota DPR pusat saja. Di beberapa daerah, adu argumentasi 
malah berlanjut ke jenjang perkelahian.

  Di Jambi pada Mei 2001 misalnya. Anggota DPRD Muarajambi terlibat saling 
lempar papan nama sebelum berbaku hantam. Pemicunya adalah aksi Wakil Ketua 
DPRD Muarajambi Husin Effendi yang dinilai tidak menghormati paripurna.

  Husin datang terlambat di ruang sidang pembahasan pemilihan ulang Bupati 
Muarajambi. Kalau cuma terlambat lantas duduk sih mungkin tidak akan ada 
kericuhan. Tapi, Husin tetap berdiri sambil bertolak pinggang di hadapan 
anggota Dewan. Jelas saja situasi itu memancing kemarahan sejumlah koleganya.

  Atau buka ingatan kita sejenak pada Juni 2002, saat terjadi baku pukul 
antarsesama anggota DPRD Kota Depok. Pemicunya, tudingan anggota Komisi D Toni 
Hutapea terhadap rekannya, anggota Komisi C Dadang Ibrahim, yang dianggap 
menerima uang muka Rp15 juta dari pembeli besi baja eks bongkaran Pasar Agung 
di Depok Timur, dari total nilai Rp175 juta.

  Persoalan fulus ternyata menjadi salah satu penyebab kenapa beberapa 
wakil rakyat ini jadi ringan tangan. Bukan cuma di Depok, di Surabaya malah 
sangat transparan. Pada Desember 2002, dua anggota F-PDI Perjuangan DPRD Kota 
Surabaya Isman dan Baktiono terlibat perkelahian di ruang Komisi A DPRD 
Surabaya.

  Penyebabnya, Isman yang kini berada di Partai Nasionalis Banteng 
Kemerdekaan (PNBK), menuntut hak-haknya selama menjadi anggota PDIP seperti 
uang sidang, uang bantuan Pemkot Surabaya, tabungan, serta tunjangan. Namun, 
upaya Isman mendapatkan hak-haknya itu agaknya dipersulit Baktiono.

  Sejumlah kelakuan minus anggota Dewan itu, dalam pandangan sosiolog dan 
Direktur Center for East Indonesia Affairs (CEIA) Ignas Kleden, dipicu oleh 
banyaknya monolog yang simpang siur sehingga masing-masing anggota Dewan tidak 
bisa menerima pendapat lain.

  ''Sebab dalam rapat paripurna, tidak terjadi pertukaran argumentasi 
antaranggota Dewan. Banyak monolog yang simpang siur. Akibatnya tidak ada 
dialog dan interaksi dua arah yang seimbang. Karena itu masing-masing anggota 
Dewan tidak bisa menerima pendapat lain,'' jelas Ignas.

  Kalau Kleden lebih menyoroti soal kemacetan interaksi komunikasi di 
antara anggota Dewan, beda dengan Butet Kertaredjasa. Menurut Budayawan dari 
Yogyakarta ini, sikap nyleneh anggota Dewan menunjukkan adanya persoalan 
kejiwaan.

  ''Perdebatan pendapat yang sengit antaranggota Dewan itu wajar. Tetapi 
menjadi tidak wajar ketika hal elementer dalam politik tidak terekspresikan 
yaitu sopan santun, karena manusia harus punya etika sosial. Berarti secara 
kejiwaan ada yang salah pada mereka,'' kata Butet, Rabu (23/3).

  Sikap berbudaya itu setidaknya merupakan pencerminan watak dari seorang 
anggota Dewan. Kalau memang masing-masing memiliki iktikad dan moral yang baik, 
rasanya tidak mungkin terjadi baku hantam antarsesama anggota.

  Cuma, menurut pakar politik dari UGM Mochtar Mas'oed, kericuhan di DPR 
itu tidak ada kaitannya dengan demokrasi, dan bukan sebuah budaya politik. 
''Tingkatannya jauh di bawah demokrasi, tak ada kaitannya dengan demokrasi, dan 
itu juga bukan budaya politik,'' tegas Mochtar. Namun, menurut anggota DPR dari 
Fraksi Partai Demokrat Adjie Massaid, kejadian tersebut merupakan kemajuan 
proses demokratisasi politik di Indonesia.

  Masyarakat pun bukan mustahil akan melupakan sejenak kepahitan hidup 
dengan melihat reality show tersebut. ''Seru melihat anggota Dewan saling 
dorong, tuding dan maki, bahkan ada yang melompat dari meja dan jatuh 
terjerembab. Lumayan tontonan reality show begini, menurut saya sih, 
menggelikan sekali,'' kata Doni, seorang pegawai negeri sipil di Jakarta. Kalau 
pendapat anggota masyarakat sudah begini, lantas bagaimana sebaiknya? 
(Lng/SA/IA/M-6)

 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor 

[ppiindia] Partai Pisang, Rambutan, dan Kelapa

[Ambon]

http://padangekspres.com/mod.php?mod=publisherop=viewarticleartid=7467PHPSESSID=4abcad4b780160a469f7be71422fb753


Partai Pisang, Rambutan, dan Kelapa
Oleh Muhammad Qodari
Oleh Redaksi
Sabtu, 26-Maret-2005, 12:15:3257 klik


Ada berapa jenis partai politik di Indonesia? Kalau pertanyaan itu diajukan 
pada seorang peneliti dan pengamat politik yang hobi makan buah-buahan, 
jawabannya mungkin hanya tiga: partai pisang, rambutan, dan kelapa.

Kesannya main-main, tapi boleh jadi pohon buah-buahan itu dapat menjadi analogi 
tepat untuk mengggambarkan kondisi partai politik kita. Pohon pisang, misalnya. 
Pohon tersebut memiliki kekhasan, yakni hanya berbuah sekali seumur hidupnya. 
Pohon pisang cuma berbuah sekali, setelah itu mati. Siklus pohon pisang pun 
pendek. Tidak ada pohon pisang yang hidup tahunan. 

Pohon rambutan tidak seperti pohon pisang, mampu berbuah berkali-kali. Umurnya 
juga panjang, bisa mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Tapi, pohon rambutan 
cuma mampu berbuah setahun sekali. Kita tidak bisa menikmati rambutan segar 
setiap hari karena rambutan adalah buah musiman. Ia hanya berbuah pada waktu 
tertentu. 

Bagaimana pohon kelapa? Tak seperti rambutan, mangga, atau buah musiman lain, 
kelapa berbuah tak mengenal musim. Ia terus menghasilkan buah sepanjang tahun. 
Tidak seperti pisang atau rambutan yang menunggu tua baru enak dimakan, kelapa 
muda sama bergunanya dengan kelapa tua. 

Uniknya, hampir semua bagian pohon kelapa berguna untuk manusia. Air dan daging 
kelapa muda untuk obat dahaga. Air kelapa tua diolah menjadi nata de coco. 
Dagingnya diparut dan diperas menjadi santan. Sabutnya dapat menjadi bahan 
bakar pengganti minyak tanah yang semakin mahal. Pelepahnya dibuat lidi atau 
anyaman. Batang pohonnya banyak dijadikan bahan bangunan yang kokoh. 

Partai pisang, seperti halnya pohon pisang, cuma sekali berarti dan sudah itu 
mati. Di antara partai-partai yang ada sekarang ini, Partai Demokrat potensial 
menjadi partai jenis tersebut. Pada pemilu 2004 lalu, partai itu membuat 
kejutan dengan langsung menduduki peringkat kelima dalam klasemen pemilu 
legislatif nasional. 

Partai Demokrat adalah pohon pisang yang berbuah subur. Bukan hanya meraih 56 
kursi di DPR, partai berlogo bintang tiga itu bahkan berhasil mengantarkan 
kadernya, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi presiden keenam Indonesia. Tapi, 
ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan bahwa partai tersebut bakal jadi partai 
gurem pada Pemilu 2009. 

Mengapa? Penyebab utamanya adalah konflik yang dalam dan berlarut antara kubu 
Ketua Umum S. Budhisantoso dan Wakil Ketua Umum Vence Rumangkang. Keduanya sama 
kuat. Tak ada yang mau mengalah. Karena konflik itu, roda organisasi macet 
total. Tidak ada program kerja dan kaderisasi yang jalan. Yang ada cuma 
gontok-gontokan. Saling pecat dan berebut jabatan. Jangan-jangan partai 
tersebut bubar sebelum Pemilu 2009. 

Seperti pohon rambutan, partai rambutan adalah partai musiman. Eksistensi 
partai hanya terasa pada musim-musim tertentu. Apalagi, kalau bukan pada musim 
pemilu. Seperti rambutan yang merah menggoda warnanya, partai rambutan tampil 
menor habis-habisan di masa kampanye. Di musim pemilu, partai rambutan tampil 
sebagai pembela rakyat, penyaji janji-janji pembangunan yang muluk. Intinya 
menjadi sangat perhatian kepada rakyat. 

Partai rambutan adalah tipologi umum partai politik Indonesia. Banyak partai 
besar yang berperilaku menyerupai partai rambutan. Partai-partai, seperti 
Golkar, PDIP, PKB, PPP, dan PAN, mungkin bisa dimasukkan kategori itu. 

PDIP, misalnya, pada Pemilu 1999 memproklamasikan diri sebagai partai wong 
cilik yang membela rakyat Indonesia. Berkat wong cilik, PDIP menjadi partai 
terbesar Pemilu 1999. PDIP kemudian berhasil mengantarkan ketua umumnya menjadi 
wakil presiden dan kemudian presiden Indonesia. 

Namun, apa yang terjadi setelah itu? PDIP gagal memenuhi janji-janjinya yang 
terdahulu. Nasib tenaga kerja Indonesia di luar negeri, misalnya, banyak 
terbengkalai. Banyak TKI di Malaysia yang melarikan diri karena dikejar-kejar 
aparat keamanan Malaysia hingga telantar di berbagai pelabuhan. Tapi, Presiden 
Megawati tidak mengunjungi TKI pengungsi. Padahal, Menteri Tenaga Kerja Jacob 
Nuwawea berasal dari PDIP. 

PDIP baru berusaha keras menyapa rakyat lagi ketika Pemilu 2004 datang. Namun, 
rakyat telanjur kecewa sehingga PDIP terjungkal tiga kali dalam setahun, pemilu 
legislatif, pemilu presiden I, dan pemilu presiden II. 

Adapun partai kelapa, sifat-sifatnya seperti pohon kelapa. Berbuah setiap saat 
dan setiap bagiannya berguna bagi masyarakat. Pohon kelapa banyak tumbuh di 
negeri ini, tapi entah mengapa tanah Indonesia tidak subur untuk partai kelapa. 
Saat ini, mungkin hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang layak disebut 
partai kelapa. Sejak bernama PK, PKS mampu tampil sebagai partai yang 
kehadirannya tidak hanya menonjol pada masa pemilu. Jika terjadi musibah atau 
bencana alam, kader-kader PKS turun tangan membantu. 

[ppiindia] Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

[Ambon]

http://padangekspres.com/mod.php?mod=publisherop=viewarticleartid=7411

Pendidikan Antikorupsi di Sekolah
Oleh Sabiqul Khair Syarif S.
Oleh Redaksi
Selasa, 22-Maret-2005, 03:55:46114 klik


Pelbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik-praktik 
korupsi yang sangat parah terjadi di negeri ini. Aksen plan yang dilakukan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, untuk memberantas korupsi sampai 
perlu dibuat Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi.

Hanya, proses itu cenderung mendapat keluhan atau tanggapan negatif dari 
beberapa kalangan. Mereka beranggapan bahwa mengakarnya mafia peradilan yang 
bercokol di tingkat kejaksaan dan kepolisian semakin membuat proses penegakan 
hukum menjadi pesimistis. 

Tak Membalik Telapak 

Siapa pun harus mengakui bahwa proses percepatan pemberantasan korupsi bukan 
seperti membalik telapak tangan. Lebih dari itu, harus ada kerja-kerja keras 
yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Juga 
harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu 
melakukan korupsi. 

Kini muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang 
sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat negeri ini, selain melalui 
mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan 
nilia-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. 

Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai 
pendidikan dan sikap antikorupsi. Melalui pembelajaran sikap mental dan 
nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, generasi baru Indonesia diharapkan 
memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. 

Ketua MPR Hidayat Nurwahid berpendapat bahwa pendidikan perlu dielaborasi dan 
diinternalisasikan dengan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Pendidikan 
antikorupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi 
muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. 

Gagasan yang kali pertama dilontarkan Koalisi Antarumat Beragama (KAUB) itu 
perlu diapresiasi secara elegan sehingga akan terbangun sebuah sinergi atau 
garis demarkasi yang secara riil dapat meminimalisasi praktik korupsi di negeri 
Indonesia. 

Hanya, memberikan pendidikan antikorupsi bukan hal mudah. Persoalannya, korupsi 
sering dianggap bukan hal yang paling krusial untuk diberantas. 

Bahkan, lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan 
yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah mainstream atau paradigma 
berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat. Termasuk, di sekolah-sekolah di 
negeri ini. 

Misalnya, guru menerangkan hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran, menabung 
pangkal kaya, tetapi realitanya banyak guru yang korupsi, seperti korupsi 
waktu. Korupsi berupa absen mengajar tanpa izin kelas. Hal itu juga dapat 
memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia pendidikan. 

Pengenalan Bentuk Korupsi 

Terlepas dari apakah pendidikan juga mengalami distorsi makna dan fungsi, yang 
jelas pendidikan tentang filosofi bebas korupsi dan antisegala bentuk praktik 
korupsi -terutama di sekolah- tetap perlu dikenalkan dan ditanamkan. 

Penciptaan virus baru antikorupsi perlu diakumulasikan dengan penyebaran dari 
pelbagai macam lini, baik kultural, ekonomi, maupun sosiopolitik. 

Dengan demikian, virus nilai-nilai antikorupsi diharapkan dapat menjadi benteng 
kukuh dalam melakukan perubahan mendasar untuk memerangi segala macam korupsi 
di negeri ini. Pemetaan penyebaran virus antikorupsi dalam pendidikan harus 
dilakukan secara masif. 

Pakar pendidikan J. Drost, S.J. selalu menampik tujuan utama sekolah adalah 
mendidik. Artinya, yang ingin diperjelas di sini bahwa antara pengajaran dan 
pendidikan sering tidaklah sama. 

Akan tetapi, banyak orang yang mencampur aduk dan menganggap sama. Itulah 
kerancuannya. Tugas utama dan terutama sekolah adalah pengajaran, bukan 
pendidikan. Tugas pengajaran yang dilakukan sekolah dalam proses 
belajar-mengajar adalah membantu anak mengembangkan kemampuan intelektual yang 
dimilikinya. 

Sementara itu, pendidikan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai ke dalam 
budi anak-anak. Sebenarnya, hal tersebut merupakan tugas utama orang tua, 
sekolah hanya membantu. 

Dari ungkapan itu, kita dapat mengambil beberapa kerangka berpikir yang 
mendasar dan lebih mendalam bahwa penyebaran virus antikorupsi jangan hanya 
berhenti pada ranah sekolah atau perguruan tinggi. 

Lebih jauh dari itu, orang tua dan keluarga juga harus ikut berperan serta 
dalam menyemaikan virus antikorupsi. Dengan kata lain, seharusnya pendidikan 
antikorupsi sudah dimulai dari lingkungan keluarga. Keluargalah yang harus 
turut aktif menanamkan nilai-nilai moral bebas korupsi. 

Jika hal itu terbangun, akan terjadi sinergi yang saling mengisi. Proses 
tersebut akan mengakselerasikan pemberantasan segala macam bentuk praktik 
korupsi di lingkungan keluarga 

[ppiindia] Kompensasi BBM dan Social Welfare

[Ambon]

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=103736

Kompensasi BBM dan Social Welfare
Sri Adiningsih
Ekonom Universitas Gajah Mada Yogyakarta 


Senin, (14-03-'05)
Urgensi dan keadilan subsidi BBM yang menjadi beban berat APBN mulai 
dimasalahkan sejak era Presiden Gus Dur. Tim ekonomi pemerintah saat itu 
mencoba mengerem kemarahan publik terkait kenaikan harga BBM melalui pengucuran 
dana kompensasi sosial. Pengalihan dari subsidi komoditas ke subsidi langsung 
kepada masyarakat paling bawah ini diharapkan mampu meminimalisasi dampak 
kenaikan harga BBM. Sejak itulah istilah dana kompensasi BBM mulai dikenal. 

Pengalihan subsidi komoditas menjadi subsidi langsung ke masyarakat dimaksudkan 
untuk menjaga agar sumber dana terbatas benar-benar diberikan kepada masyarakat 
yang memerlukan. Namun mengingat pelaksanaan program kompensasi BBM selalu 
bersifat ad hoc, potensi penyimpangan pun cukup besar dan juga sulit diawasi. 

Kontroversi sekitar dana kompensasi tidak harus terjadi jika kita memiliki peta 
yang baik mengenai di mana, siapa, dan apa kebutuhan utama masyarakat miskin. 
Sayangnya, informasi yang diperlukan tidak dimiliki dengan baik sehingga 
berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif 
maupun lembaga lain yang berkepentingan dalam menangani masalah kemiskinan, 
khususnya terkait dengan subsidi. 

Perlu dibuat kerangka kebijakan integral terkait dengan kebijakan energi dan 
juga kebijakan menyangkut harga komoditas tersebut. Apakah kita akan mengikuti 
harga pasar internasional, atau perlu kebijakan yang mengondisikan harga 
dipatok pada kisaran tertentu. Dengan itu, kalau terjadi lonjakan harga yang 
tajam - namun diperkirakan sementara - beralasan diberikan subsidi untuk 
meminimalisasi guncangan dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. 

Perubahan kebijakan dari subsidi komoditas ke subsidi langsung itu sendiri 
memang harus dilakukan. Meski demikian, perubahan yang dilakukan perlu bertahap 
agar tidak menimbulkan keguncangan dalam ekonomi maupun dalam kehidupan 
masyarakat. Demikian pula kebijakan kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi 
langsung perlu dilakukan bertahap. Di lain pihak, pemerintah perlu menyiapkan 
semua pendukungnya agar keguncangan akibat kebijakan tersebut jadi minimal. 

Subsidi komoditas kepada BBM sebenarnya masih digunakan oleh banyak negara, 
seperti Malaysia, Myanmar, juga Brunei Darussalam. Sedangkan negara seperti 
Vietnam, Pilipina, dan Thailand memberikan subsidi pada beberapa jenis BBM 
tertentu. Tapi kenaikan harga BBM yang tajam akhir-akhir ini telah membuat 
negara-negara tersebut menjaga stabilitas harga BBM dengan memberikan subsidi 
agar tidak menimbulkan gejolak harga, di samping meredam dampak negatif dalam 
perekonomian. 

Indonesia tidak sendirian. Namun subsidi BBM yang tahun lalu mencapai Rp 60 
triliun lebih tentu tidak mungkin terus dilanjutkan. Karena itu, pencabutan 
subsidi harus dibarengi dengan berbagai pengaman agar masyarakat yang sudah 
miskin tidak semakin menderita. 

Demikian juga sejalan dengan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan sistem 
pendidikan nasional, sudah saatnya pemerintah membangun social welfare ala 
Indonesia dengan modal dasar dana kompensasi BBM. Ini agar kebijakan ad hoc 
yang mudah disalahgunakan dan sulit dikontrol tidak terjadi lagi. Demikian juga 
program subsidi bagi masyarakat miskin dapat terbangun lebih baik dan dapat 
ditingkatkan dari tahun ke tahun. Semoga. *** 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Czechs' hero? The people's choice is a joke

[Ambon]

Bung Bismo,
Any comments to this story?

--


Czechs' hero? The people's choice is a joke 
 
By Ladka M. Bauerova International Herald Tribune 
 Saturday, March 26, 2005


PRAGUE He was the hidden Czech genius behind key European discoveries, 
inventions, and musical and literary masterpieces, forgotten merely because he 
never made it to the patent office on time. 
.
He served as a consultant to Einstein, Chekhov, Eiffel and Johann Strauss. He 
was beloved by his countrymen, and still is, judging by the flood of 
nominations he received when a contest to choose the greatest Czech in history 
kicked off on television in January. 
.
But the belated triumph of Jara Cimrman (pronounced YAH-ra TSI-mer-mahn), Czech 
hero, was not to be. 
.
The network running the contest has thrown out his nomination because of what 
most Czechs would consider to be a petty detail: Jara Cimrman is a fiction. He 
was an ingenious, well, loser, who never existed, except in theater and film. 
.
A beloved comic character, Jara Cimrman was created in the 1960s by a troupe of 
actors and writers based in Prague. He has since come to occupy a special 
position in Czech cultural life, as shown by the initial results of Czech TV's 
Greatest Czech contest, based on a popular BBC program. 
.
Although Czech TV will not disclose the figures, an executive, Tereza 
Typoltova, described support for Cimrman as massive in the contest's 
nomination phase, which took place in January. Ten finalists will be chosen, 
with the winner to be announced on June 11. 
.
Other countries with similar contests using the BBC format have elected war 
heroes or great statesmen: Winston Churchill was chosen in Britain, Nelson 
Mandela in South Africa, Konrad Adenauer in Germany. 
.
That Czechs preferred a fictional character is perhaps fitting in a country 
that elected a playwright, Vaclav Havel, as its president and that has produced 
such masters of the absurd as Franz Kafka and Milan Kundera. 
.
But why would Czechs look up to a man who, real or not, managed to blow every 
opportunity to become famous in his fictional lifetime? Why admire a bungler - 
a brilliant bungler, but a bungler nonetheless - who missed becoming the first 
person to reach the North Pole by a mere 7 meters, or 23 feet? 
.
Of Cimrman's brilliance there can be little doubt. This was the man who 
suggested to Anton Chekhov that two sisters were not enough for a full-fledged 
play. It was he who showed Gustave Eiffel how to stabilize his famous tower. 
.
Cimrman's spiritual fathers, Ladislav Smoljak and Zdenek Sverak, were not 
surprised by their creation's popularity. He is the perfect type for the 
greatest Czech, Smoljak said. He was not appreciated in his lifetime. He 
embodies the desire of a small nation to be greater, more famous and more 
respected. 
.
Sverak added: People chose humor, because humor saved our nation several times 
already. Indeed, humor was often the only recourse left to a people whose 
lands were occupied for centuries - by the Hapsburg dynasty, then by the Nazis 
- and who in recent times lived under a Communist dictatorship. 
.
Perpetual lack of control over destiny creates a special mind-set. The Czechs 
know what it is to have victory within their grasp, only to see it snatched 
away. That is why Jara Cimrman, a misunderstood genius who never received his 
due, strikes such a chord here. 
.
Czechs, wary of grand nationalistic gestures, preferred to turn patriotism into 
a joke. But this did not mean they would not fight for their hero's rights. 
.
After Czech TV announced that it could not consider Cimrman a candidate, his 
fans started an Internet petition drive, collecting more than 38,000 
signatures. Finally the BBC stepped in and allowed the creation of a special 
category for fictional characters for the Czech Republic, one of eight 
countries where the format has been licensed. 
.
In addition, Czech TV promised to prepare a documentary about Cimrman modeled 
on those being produced about the 10 finalists. 
.
This solution leaves many Cimrman supporters dissatisfied. I think all 
historical figures are fictional, said Jiri Rak, a historian and author of the 
book Former Czechs: Czech Historical Myths and Stereotypes. 
.
All those great figures are of their time, Rak said, and the different 
epochs projected their own ideals onto them, violating the real people in the 
process. History as such is a fiction that we keep rewriting every day. 
.
Comparing a medieval monarch with a 19th-century artist or a modern-day 
scientist is simply nonsense, added Rak, a fan of Jara Cimrman. In his view, 
the Czechs identify with a loser because, throughout recent history, they were 
always on the losing side. 
.
The Jara Cimrman Theater emerged from the heady cultural brew of the 1960s. As 
the hard-line Stalinist doctrine began to lose its grip on Czechoslovakia, a 
new generation of writers, actors and comedians emerged. Among them 

[ppiindia] The martyr of El Salvador New Feature

[Ambon]

http://www.iht.com/articles/2005/03/25/opinion/edhiggins.html

The martyr of El Salvador New Feature

 By Richard Higgins The Boston Globe 
 Saturday, March 26, 2005

Archbishop Oscar Romero 

In San Salvador 25 years ago, on a Monday at 6:45 p.m., a lone man in the rear 
of a small chapel with a high-power rifle fired one shot at the 62-year-old 
priest raising his arms over the altar. Archbishop Oscar Romero fell dead to 
the marble floor, his vestments soaked in blood. 
.
The primate of the Salvadoran Catholic Church from 1977 to 1980, Romero was 
killed because he supported the right of poor Salvadorans to equal citizenship 
in their own society, and he tried to end the use of repression and violence to 
thwart it. 
.
The last quarter-century has not been kind to the broader liberation theology 
movement that Romero found inspiring. But his star burns bright. To liberals, 
Christians, and supporters of human rights and peace around the world, he is a 
figure of iconic, even mythological, proportions. 
.
Romero is recalled as someone who pursued and achieved a measure of change not 
through an elitist agenda, social theory, hatred of the rich or fury at 
injustice. Rather he displayed the fundamental truth that valuing and loving 
others builds the foundation of justice. He was that rare person in a powerful 
position who sought to bring down the high and raise the low. 
.
Romero triumphed in failure. His murder was a crippling, even humiliating, loss 
to his supporters in 1980. To be shot dead while saying Mass was an unnerving 
exclamation point. To add to their dismay, the killing escalated El Salvador's 
12-year civil war. 
.
Yet what the mourners did not see was that it was really too late to end his 
work. Romero had already sown the seeds of hope in countless others. When El 
Salvador's warring parties made peace in 1992, so many proponents of the accord 
cited Romero's legacy that even cynics had to wonder about the archbishop's 
remark, early in 1980, that if he was killed, he would rise again in the 
Salvadoran people. 
.
Romero's life was drenched in irony. Although he was personable and 
well-spoken, he was no firebrand at first, politically or theologically. He was 
viewed as a bland company man in the Salvadoran hierarchy and, upon being named 
archbishop, was expected to continue his conservative, helicopter-blessing 
ways. 
.
But as fellow priests, friends and others were killed and as Romero consoled 
mourners and listened to witnesses, the company he kept changed him. It led him 
to do outrageous things. He named names in his weekly sermons broadcast over 
national radio. He asked Jimmy Carter to cut off American military aid. He went 
around military leaders and appealed directly to the soldiers carrying out the 
violence: I beg you, I beseech you, I order you, put down your arms. In the 
name of God, stop the repression. 
.
But he could not end the violence, which not only took his life but also marred 
his funeral. In the throng that choked Metropolitan Cathedral that day, 30 died 
in a bombing and stampede. 
.
All this has been known. Last fall, a federal judge in California confirmed 
what has also been suspected. In a ruling in a lawsuit brought under a 1789 
law, the U.S. court found that a retired Salvadoran military official, Alvaro 
Rafael Saravia, plotted the murder and was liable for civil damages. Saravia, 
who lives in Modesto, was an aide to Roberto D'Aubuisson, the founder of El 
Salvador's ruling right-wing party. 
.
Romero's legacy can afflict those people whom one would expect to be comforted 
by it, such as leaders of the Catholic Church in El Salvador and Rome. This is, 
perhaps, the mark of a prophet. 
.
At a ceremony marking Romero's assassination three years ago, the current 
archbishop of San Salvador said that while the event was horrific and 
sacrilegious, Romero was lucky to die in the best way a priest can die, at 
the altar. 
.
Archbishop Fernando Saenz's remark appears less strange in light of the purge 
of liberal priests and liberal Catholic practices that he has championed since 
he was chosen in 1995 to be one of Romero's successors. Indeed, the Catholic 
Church has enjoyed some success in controlling Romero's legacy and appeal to 
young Catholics. 
.
But history suggests that any effort to curb his influence or end his work will 
be limited. Romero's remark a few weeks before he died that his spirit would 
rise in the Salvadoran people struck many people as audacious at the time. It 
may turn out to be the opposite, however: that Romero, by specifying people in 
his country, actually understated how widespread his spirit would be. 
.
.
.


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM

[ppiindia] Pundit sees end of U.S. as model

[Ambon]

Spotlight: And now, the European Dream New Feature

 By Eric Sylvers International Herald Tribune 
 Saturday, March 26, 2005


Pundit sees end of U.S. as model 

MILAN He stares you straight in the eyes as he tells you the world can be a 
better place and that the European Union has the best chance of making it 
possible. He says it with such conviction that you know he believes it and he 
gesticulates with just enough emphasis that you find yourself believing it, 
too. 
.
So it goes with Jeremy Rifkin, consultant to companies and governments on both 
sides of the Atlantic, a best-selling author and president of the 
Washington-based Foundation on Economic Trends research institute. Rifkin's 
books are as varied as they are plentiful - there are almost 20. But for more 
than a decade he has railed against globalization and the widening income 
inequality between rich and poor countries and within the United States. 
.
In a frontier economy, unfettered capitalism makes sense, Rifkin said in a 
recent interview in Turin, where he participated in a conference organized by 
the World Political Forum to mark 20 years since the beginning of perestroika, 
the series of liberalization measures undertaken by Mikhail Gorbachev in the 
final phase of the Soviet Union. 
.
But times have changed and Adam Smith's dictum of everybody pursuing their 
self-interest doesn't make sense anymore now that everything and everybody are 
interconnected. 
.
Rifkin embraces that interconnectedness and says Europe should do the same to 
protect its way of life - long vacations, universal health care, strong pension 
plans and more developed workers' rights - and avoid joining the United States 
on the road to increased income inequality and uncontrolled capitalism. He 
wants a more integrated Europe that uses its massive internal market to dictate 
its own terms and avoid being drawn into competition with the United States and 
Asia based on lower wages and fewer workers' benefits. 
.
Rifkin, 60, was born in Colorado one day before the Soviet Army liberated 
Auschwitz, a coincidence that does not leave him indifferent. He takes it as a 
cue to ponder Europe then and now. 
.
When I was born, they were still putting people to death in German 
concentration camps, he said, almost incredulous that the two events could 
have happened contemporaneously. That was Europe when I was born. 
.
His latest efforts, and book, The European Dream, are dedicated to informing 
the world that the American Dream is dying and that there is a European Dream, 
and way of life, that can become a permanent reality. 
.
This is nothing new for Rifkin, who has been pontificating about the European 
Dream since his book came out in September. Only now he is getting the ear of 
European leaders, including Chancellor Gerhard Schröder of Germany, who made 
reference to Rifkin's work in a recent speech. On March 23, Rifkin spoke at a 
hearing of the Social Democrats, Schröder's party, in Berlin and then in April 
he will debate with Foreign Minister Joschka Fischer on the merits of the 
American and European Dreams. 
.
If this all sounds a bit too fuzzy and academic for the real world, it is only 
because Rifkin uses the question of the dreams as a pretext to begin a 
discussion on where the United States and Europe are headed and what can be 
done to get them on what he maintains is the right road. 
.
Many Europeans think they must give up their way of life and move toward the 
U.S. model, or else they won't be able to compete, said Rifkin, who has lived 
the past 34 years in Washington but spends about a third of his time in Europe. 
These people say, 'Yes, the American model is brutal, draconian, but we must 
do it.' I don't see it like that. 
.
The American model is not working and globalization under American stewardship 
has failed totally. 
.
But looking for answers in Rifkin's vision of the European Dream while trying 
to make European policies the default for the rest of the world is a cure some 
economists say will bring more bad than good. 
.
Income inequality in the U.S. is a problem, but following European practices 
is not the answer, said Michael Plummer, an economics professor at Johns 
Hopkins University's School of Advanced International Studies in Bologna. Many 
European policies, including labor laws, actually exacerbate inequality. There 
is no easy fix to income inequality, and it is naïve to think that Europe has 
all the answers. 
.
Rifkin does note that Europe is plagued by its own problems, including bloated 
welfare programs, a rigid labor market and an aging population. But he says 
that can be solved, at least in the short term, with more vigorous integration 
of the European Union. 
.
That will not be easy, he concedes, because the nation-state remains the 
paramount governmental institution. But it is possible if the member countries 
begin to see the region's 25 countries like the 50 states are seen in the 
United States, he says. 

[ppiindia] New changes of multinationals in China

[Ambon]

http://english.peopledaily.com.cn/200503/24/eng20050324_178093.html
UPDATED: 16:08, March 24, 2005

New changes of multinationals in China

China, through over 20 years of reform and opening to the outside world has not 
only become a processing workshop for world manufacturing industry endowed with 
quite some competitiveness but also an arresting world market. 

Say, if China's opening to the outside was under the guidance of policies 
before its entry into the World Trade Organization, but now after 3 years of 
its entry into the WTO it has turned out a country opened to the outside that 
can be predicted under the framework of the law. Over the past 3 years, many 
famous multinationals in China have adjusted their development strategies in 
China in view of the new situations here. 

Change 1, expansion of investment 

Multinationals have taken China one after another into their strategies for 
global development and expanded their business operation goals in China. The 
expansion of investment constitutes the necessary measures for the realization 
of their new strategic goals in China. The actions taken by many multinationals 
have turned out a new round of heated investment here in the country. 
As investigation indicates, many famous multinationals have vying with one 
another extended their investment scales in China since its entry into the WTO. 
Among them the Japanese enterprises stand out relatively prominent. During the 
past quite a few Japanese enterprises took China only as its processing 
workshop for export but now they've taken China for a market which can be 
actively developed. 

Change II, Extending their industry chains 

In 1990s, the invested projects by multinationals in China were mostly focused 
on manufacturing industry. Among them a considerable foreign invested 
enterprises took China only as their processing bases instead of their markets. 
During this period the investment by multinationals in China was mainly 
centered on shifting their assembling and processing links into China as the 
labor-cost was low in China, namely shifting the links of the lowest added 
value to China. They put up a great number of modernized factories in China. 
However, after entering into the 21st century more and more multinationals have 
not only taken China as their processing bases but also as their newly-boomed 
markets of the greatest potentials. Under the circumstances multinationals 
began to adjust their ideas for business operations in China. 

In view of their experiences both positive and negative the multinationals came 
to realize if they engaged only in production and manufacturing industry 
without a complete network for goods distribution and circulation in China it's 
quite difficult for them to expand their market here, nor is it easy for them 
to get over others only by introducing in some new products from alien lands 
without engaging themselves in researches for development. To carry on research 
work in China is not only near the bases but also apt to the development of 
products for the Chinese market. This can not only help themselves reduce the 
cost for research work but is also good for raising the competitiveness in the 
Chinese market. 

On entering into the new era, the production competition carried out by 
multinationals in China has been further intensified, being raised from only 
one industrial link to the whole production links. Confronted with the 
competition of other multinationals and of local Chinese enterprises that are 
on the boom the multinationals began to carry out the competition along the 
whole industrial links while increasing their investment. They've begun to 
extend their industrial links, namely on the one hand to proceed to the upper 
reaches for doing researches and development and the core accessories of the 
manufacturing industries and on the other for developing goods distribution and 
circulation along the lower reaches of the industrial links. 

Change III, Integrated adjustment of enterprise groups 


In recent years, many multinationals, while adjusting their strategies 
operations here have been making adjustments in their management structures in 
China. They aim at an integrated adjustment and harmonization of all their 
resources in China, for instance, setting up headquarters for coordinating and 
harmonizing all the operational bodies into an integrated entity for taking 
part in the competition, namely to make the several independent and 
decentralized enterprises of the past into enterprise groups with a unified 
goal, uniformed strategy and unified brands, in a word a harmonized one in 
action. 

By People's Daily Online

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!

[ppiindia] Eye on Saudi Maids Reveals Child Abuse

[Ambon]

http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=61121d=27m=3y=2005

Sunday, 27, March, 2005 (16, Safar, 1426)

  Eye on Saudi Maids Reveals Child Abuse
  Majed Al-Kinani, Asharq Al-Awsat 

  JEDDAH, 27 March 2005 - Many Saudi families have installed secret cameras 
in their homes in order to monitor the behavior of their maids. The families 
are supposedly interested in seeing how the maids treat their children, 
especially since violence against children is increasing in the Kingdom.

  Umm Sultan, a Saudi mother working in the educational sector, has had 
more than eight maids in the past few years. She has had to change them because 
of abuse of her children.

  She said: I suspected that my maid was abusing my child when he always 
ran to me and said he didn't want to be with her. Umm Sultan decided to take a 
friend's advice and install a camera to see what was going on. She said: The 
maid left my child crying for hours while she took a bath or watched TV. When 
the child was hungry, she took the bottle, shouted at him and then threw the 
bottle at him. In the end my child cried himself to sleep. I could not watch 
the tape so I called my husband and showed it to him. The maid was deported the 
same day.

  Umm Sultan's story is generally typical of what the secret cameras reveal.

  Maids, on the other hand, strongly object to being secretly filmed. They 
said it was an invasion of their privacy. An Indonesian maid stated, Nobody 
has the right to film me or any other maid. We refuse to have our private lives 
filmed. I will not agree to being filmed.

  Foreign consular offices in the Kingdom have different opinions. Muhammad 
Salheen, from the Indonesian Consulate, understands the motives that drive many 
Saudi families to install secret cameras. At the same time, he pointed out: 
Just as Saudis are entitled to their privacy, so are maids. Saudis could avoid 
the stress and violence which may come from their maids by specifying exact 
work times and rest times. Many maids are driven to violence as a result of 
stress because of the absence of laws and regulations related to their work.

  Ahmad Ali believes that secret cameras are important in every house where 
there are maids. He described his experience when he discovered that his maid 
was beating his young child.

  He said: Thank God I discovered how my maid was beating my child, 
because of secret cameras.

  The secret camera business has brought huge profits to stores which sell 
them. Ahmad Al-Shawi, the manager of a big camera observation company, said the 
number of Saudi families asking for the service is increasing every month. He 
said: Secret camera prices vary. They run from about $550 to $1,300. The price 
also depends on the size as most Saudi families prefer the smaller ones that 
cannot be seen or discovered.
 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Tidak Mampu Bayar, Murid Putus Sekolah

[Ambon]

http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/03/27/brk,20050327-06,id.html

Bekasi

Tidak Mampu Bayar, Murid Putus Sekolah
Minggu, 27 Maret 2005 | 06:52 WIB 

TEMPO Interaktif, Bekasi:Sebanyak 27 murid madrasah tsanawiyah negeri di 
Kecamatan Jatiasih, Bekasi, putus sekolah selama 2005 ini karena faktor ekonomi 
keluarga.

Mereka putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga. Rata-rata mereka berasal 
dari keluarga miskin (gakin), kata Kepala Seksi Pembangunan Tenaga Teknis dan 
Kesiswaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi, Ida Sahida, kepada 
Tempo, Sabtu (26/3).

Ida memastikan murid yang putus sekolah pada 2005 ini sudah banyak. Angka putus 
sekolah yang sesungguhnya belum diketahui oleh Dinas P dan K Kota Bekasi. 
Tapi, paling tidak dengan adanya contoh-contoh seperti itu, sepertinya di 
sekolah-sekolah lain di Kota Bekasi masih banyak, imbuh Ida.

Untuk sekolah yang berasal dari keluarga miskin ini, kata Ida, sudah ada 
bantuan khusus dari anggaran kompensasi bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun. 
Alokasi anggaran beasiswa kompensasi BBM untuk semester satu sudah diterima 
pada Oktober 2004 lalu sebesar Rp 1.761.720 milyar.

Program beasiswa dari kompensasi BBM 2004 diberikan secara bertahap, terbagi 
dalam dua semester (semester satu Juli-Desember 2004 dan semester dua 
Januari-Juni 2005). Saat ini, baru bantuan beasiswa semester satu yang sudah 
disalurkan pemerintah pusat ke daerah. Untuk semester dua, turun April nanti, 
kata dia. 

Ida mengaku, kondisi murid yang putus sekolah itu menjadi pekerjaan rumah dan 
sangat menohok Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Memang di samping kuota gakin 
harus ditambah. Besaran beasiswa itu untuk kondisi saat ini sebenarnya sudah 
tidak layak, tutur dia.





[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Hugo Chávez and Petro Populism (1/3)

[Ambon]

http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20050411s=parenti

Posted March 24, 2005

Hugo Chávez and Petro Populism
by Christian Parenti

Research support was provided by the Investigative Fund of The Nation 
Institute. 

The views from the slopes of Barrio San Agustín del Sur are spectacular. Tight 
passageways frame Caracas and the lush, cloud-draped Avila Mountain beyond. 
Along the neighborhood's rough cement steps, teenagers lounge around, flirting, 
arguing or lost in the cheap text-messaging functions of their cell phones. 
Ascending a nearby cliff is a small garbage dump. From afar its refuse looks 
like the sand in some ominous urban hourglass. 

Illiteracy, violence, disease and the listlessness of endemic unemployment have 
shaped the life of this barrio since landless squatters from the countryside 
first settled it about forty years ago. But much of that could be changing. 
ADVERTISEMENT Even though we have had problems, we are moving forward, says 
Carmen Guerrero, a woman in her late 40s who is one of San Agustín's most 
dedicated activists. Here, we are all with President Chávez. Everybody except 
for maybe six families. 

On the yellow walls of her living room are masks in the form of fashionable 
ladies' faces, a clock, a mirror and a small picture of Venezuela's populist 
president, Hugo Chávez Frías. Guerrero explains that she and her neighbors are 
studying in several government-created programs called missions and organizing 
themselves into committees to deal with everything from local and national 
election campaigns to sanitation and legalization of land titles. 

Like most slums in Caracas, this community also has a state-owned, subsidized 
market, a soup kitchen, a number of small-scale cooperative businesses and a 
little two-story, octagonal, red-brick medical center. Upstairs two Cuban 
doctors live in cramped quarters; downstairs is a small waiting room and 
clinic. 

Guerrero's neighbor, a young man named Carlos Martinez, is showing me around; 
he works with the local construction cooperative. They have a contract from the 
mayor's office to lay new drainage pipe in the barrio. Given the recent 
flooding, it is an important task. Later he shows me where a patch of 
ranchos--dirt-floored shacks made of corrugated tin and wood--are being 
replaced at government expense by solid, two-story brick homes. 

For this little barrio and a thousand others like it, such changes mean a lot. 
Like two generations of Venezuelan politicians before him, Chávez has pledged 
sembrar el petróleo--to sow the oil. That is, to invest its profits in a way 
that transforms the very structure of Venezuela's economy. But what would that 
entail? Are social programs enough? 

Lately Chávez has been talking about a revolution within the revolution, 
about transcending capitalism and about building a socialism for the 
twenty-first century. It is a discourse that frightens his enemies, 
electrifies his base and inspires the left throughout Latin America. After two 
decades of the US-promoted Washington Consensus--a cocktail of radical 
privatization, open markets and severe fiscal austerity--Latin America is an 
economic disaster marked by increasing poverty and inequality. 

Taken as a whole and controlling for inflation, Latin America has grown little 
since the mid-1980s and hardly at all in the past seven years. With the entire 
region primed for social change, a new breed of populists and social democrats 
is coming to power. Brazil, Argentina and Uruguay, in addition to Venezuela, 
have leftist governments of some sort, while Colombia, Ecuador, Mexico, 
Nicaragua and Peru will hold presidential elections in 2006. 

But a closer look at Venezuela reveals just how vexing and complicated a 
political and economic turn to the left can be, even in a country that is rich 
with oil and not deeply indebted.

 Thus far, Venezuela's Bolivarian Revolution, named for South America's 
nineteenth-century liberator, Simón Bolívar, has deepened and politicized a 
pre-existing tradition of Venezuelan populism. Despite Chávez's often radical 
discourse, the government has not engaged in mass expropriations of private 
fortunes, even agricultural ones, nor plowed huge sums into new collectively 
owned forms of production. In fact, private property is protected in the new 
Constitution promulgated after Chávez came to power. What the government has 
done is spend billions on new social programs, $3.7 billion in the past year 
alone. As a result, 1.3 million people have learned to read, millions have 
received medical care and an estimated 35-40 percent of the population now 
shops at subsidized, government-owned supermarkets. Elementary school 
enrollment has increased by more than a million, as schools have started 
offering free food to students. The government has created several banks aimed 
at small businesses and cooperatives, redeployed part of the military to do 
public works and is building several new subway 

[ppiindia] Hugo Chávez and Petro Populism (2/3)

[Ambon]

2/3 

Hugo Chávez and Petro Populism

Guerrero started supporting Chávez in 1992, on that fateful day when the 
then-unknown 37-year-old colonel launched a failed coup of his own. When defeat 
appeared imminent, Chávez surrendered. To avoid a bloodbath he went on 
television and asked his compatriots who were still holding two cities to put 
down their weapons. 

During that short live broadcast Chávez did two things that electrified the 
Venezuelan imagination. First, he took personal responsibility for the botched 
coup. This seemed to many viewers like a significant break from the standard 
political tradition of lying and blaming others for failure. Then, in 
explaining the defeat, Chávez said, For now, the objectives that we have set 
for ourselves have not been achieved. 

During the next two years, while Chávez was in prison studying, that key 
phrase--for now, or por ahora in Spanish--became a rallying cry, a slogan of 
defiance painted on walls, a talisman of hope in an otherwise squalid and 
corrupt political landscape. 

Guerrero's sentiments, down to the details about the coup and the por ahora 
speech, were echoed again and again in dozens of interviews throughout some of 
Caracas's poorest slums. The majority of people here--ranging from formerly 
apolitical housewives to hard-core veterans of the urban guerrilla movements of 
the 1970s--revere President Chávez. They view him as a political saint, a 
savior, the embodiment of a new national ideal. 

But through Guerrero's open front door we can see the Modernist towers of 
offices, banks, hotels and luxury apartments in the other Caracas, a city that 
has grown fat on the vast oil fortunes flowing from Venezuela's subsoil. 

It is this contrast between rich and poor--a contrast so visually obvious as to 
make the landscape of Caracas feel almost didactic--that animates Venezuelan 
politics. And in the other Caracas, the one with the country clubs, the 
citizens hate Chávez with an ardor as strong as the devotion one finds for him 
in the barrios. Just as the urban poor and campesinos love Chávez because of 
his swarthy, indigenous looks, tight curly hair and his rough, down-to-earth 
talk, so too are the wealthier classes driven apoplectic with rage by the fact 
that their president looks likes a construction worker or cab driver. 

For six years Chávez and his supporters have battled this opposition, an enemy 
that Chávez has nicknamed los escuálidos, or the weaklings. But the 
opposition has not always been so weak. It includes the privately owned mass 
media, which have been virulently and propagandistically hostile to the 
government, devoting days at a time to commercial-free attacks on it as 
totalitarian and Castro communist. There was the armed coup, then the oil 
strike, which cost the economy an estimated $7.5 billion and led to severe 
shortages of gas, food and beer. As one consultant in the Planning Ministry 
said in all seriousness: I thought the day we ran out of beer would be the day 
the country fell into anarchy and civil war. 

There was also a prolonged public protest by a group of respected former 
generals who urged active soldiers to rebel. Then there was a series of violent 
protests by rightist street fighters calling themselves the Guarimbas, who set 
up burning barricades during early 2004. 

Despite all this, Chávez and his political allies have won seven national 
ballots, including the approval of a new Constitution, an overhaul of the 
notoriously corrupt judiciary, two national legislative elections, two 
presidential elections and one attempted presidential recall. 

Through it all, occasional armed clashes between hard-core Chavistas and 
opposition militants have left about twenty people on both sides dead or 
seriously wounded. And the Chávez government has enacted a media law that 
punishes slander with jail time and prohibits broadcast of the 
twenty-four-hour-a-day video loops that were an opposition favorite, drawing 
sharp criticism from press-freedom advocates. But there has been no major 
government campaign of repression, not even against the architects of the coup, 
many of whom are at liberty and still in Venezuela.

The barrio 23 de Enero (January 23) is to the Venezuelan left what Compton is 
to hip-hop: the home of its hard core. The barrio's eponym is the date of a 
popular uprising that took place in 1958 against dictator Marcos Pérez Jiménez. 
Tucked into a Caracas valley and flowing over a few hillsides, 23 de Enero is a 
mix of 1950s-era cement tower blocks and the usual cinder-block homes wedged 
along winding staircases and walkways. 

The ten- and fifteen-story tower blocks are adorned in an improbable and 
tatterdemalion layer of colorful laundry hanging from external drying racks or 
barred windows. Behind the clothes and the bars one can see lush potted plants, 
caged and squawking birds or household items stacked up in the tiny, 
overcrowded apartments. On the back sides of the 

[ppiindia] Hugo Chávez and Petro Populism (3/3)

[Ambon]

Hugo Chávez and Petro Populism

T he organized opposition to Chávez is rather thin on the ground these days, 
having been largely discredited by the right-wing extremism of their coup and 
the economic devastation caused by their oil strike. So I visit the offices of 
the right-wing tabloid Así Es la Noticia, owned by one of Venezuela's 
top-circulation dailies, El Nacional. 

Look, Chávez won the referendum. People have to accept that, says the editor, 
Albor Rodriguez. She is in her early 30s, an escuálido all the way, but she 
respects the facts. 

Standing erect at her desk, one black-clad shoulder tipped forward, she takes 
long drags on her cigarette between comments. There is no 'Castro communist' 
here. That's ridiculous. They say there are Cubans in the government and the 
security. But there is no proof. However, does Chávez have autocratic 
tendencies? Yes! He comes from the military. Does his government, or he 
himself, know what they are doing? No! His head is a mix--a marmalade of 
notions and slogans. He speaks without thinking. He makes innuendoes about 
Condoleezza Rice being in love with him. That's insane. He's totally erratic. 

Albor, to my surprise, is almost as harsh on the opposition: They lost because 
Chávez has a deep emotional connection with the people, and they have no 
connection with the people. Also, he has spent a lot of money on the barrios. 
He pours money into the barrios. 

She explains that when her paper reported on the real work of the missions, 
some readers accused her of lying and having gone to the moon to find these 
things. She explains: The opposition lied to itself. They were deluded and 
now they are smashed. With that rather definitive summation, she puts out her 
cigarette and invites me to lunch. 

There are some in the opposition whose critique focuses less on Chávez's 
supposed abuses of power and more on the government's alleged mismanagement and 
left-wing economic tomfoolery. Oscar Garcia Mendoza is president of Banco 
Venezolano de Credito, a very old and conservative bank. He's what Chávez would 
call an oligarch, the official enemy: a capitalist financier. But when I meet 
him in his beautiful corner office on the ninth floor of a Modernist highrise, 
he is beaming. He wears a dark blue suit, his gray hair is cropped stylishly 
short and he has that healthy look that seems to come from being rich and 
relaxed. 

Classical music filters out from speakers in the ceiling; on the table are fine 
Cuban cigars. We sit in bent plywood and leather Herman Miller chairs, and gaze 
out across the city through a glass wall lined with thick green plants. 

Business has never been better, says Garcia. This government is totally 
incompetent. They have no idea what they are doing. The head of their land 
reform, Eliezer Otaiza, is a former male stripper. And did you see they just 
appointed Carlos Lanz, a former terrorist kidnapper, a communist, as head of 
Alcasa, our largest aluminum company? Through it all, Garcia wears a slightly 
suppressed grin as if he thinks the whole thing is hilarious. I mean, can you 
imagine that? 

In a way, Lanz's appointment is not so outrageous: Another former guerrilla, 
Ali Rodriguez Araque, once minister of mining and energy, then head of OPEC, is 
now foreign minister and widely respected as a level-headed negotiator. 

Garcia also has some very concrete criticisms. He says that the current 
economic boom is a chimera based on oil prices. In 2004 government spending 
jumped 47 percent, much of which went to pay for healthcare and education--the 
missions. But despite the oil windfall, the government has had to borrow 
heavily. Instead of turning to international financiers, it has increased its 
internal debt to Venezuelan banks. 

Garcia says that in the past four years this internal debt has gone from $2 
billion to more than $27 billion. The Finance Ministry confirms these figures 
and says that 60 percent of this debt is held in government bonds. 

But what makes this really crazy, says Garcia, is that the government is 
depositing all its oil revenue in the same banks at about 5 percent, then 
borrowing it back at 14 percent. It's a very easy way for bankers to make 
money. That's why I say this is a government for the rich. 

Last year Venezuelan banks made $1.38 billion in profits, just a bit more than 
they did the year before. And most of that money came from lending to the 
Chávez government and trading in special government-approved, 
dollar-denominated bonds, a legal loophole in the new currency-control law. 
Garcia's bank actually does no business with the government, but the huge 
increase in oil revenues has doubled his loan portfolio. The economy is awash 
in money: Growth was 17.3 percent in 2004. 

So if the economy is booming, why does Garcia dislike Chávez? 

These people are crooks, he says. Look, Venezuela has always been corrupt, 
but these guys are the worst. When I point out that the government 

[ppiindia] Masa Depan PDI-P---PDI-P Maunya seperti Apa?

[Ambon]

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/28/p5.htm

Masa Depan PDI-P---  PDI-P Maunya seperti Apa?
Oleh I Ketut Putra Erawan, Ph.D 
Masa depan partai politik di Indonesia oleh banyak pihak dianggap kurang 
menjanjikan. Partai dikritik hanya aktif berfungsi dalam aktivitas merebut, 
mempertahankan, dan membagi kekuasaan. Dinamikanya kentara pada saat pemilu, 
kongres, munas, pembagian jatah kabinet, dan yang pasti pilkada langsung nanti. 
Partai dikritik tidak banyak berperan dalam menjalankan fungsi utama sebuah 
kekuatan politik yaitu mempersiapkan pejabat publik (bukan hanya merekrut 
saja), memberi arah bagi jalannya pemerintahan dan menjadi suluh bagi 
masyarakat (ketika muncul isu-isu yang kontroversial). Fungsi ini bahkan telah 
banyak diambil alih oleh kelompok sosial kemasyarakatan yang ada, baik itu 
lembaga swadaya, media massa, kampus, dan lain-lainnya. Partai jarang 
menawarkan solusi tetapi mempertontonkan intrik, manipulasi dan perpecahan. 
Partai menjadi kekuatan nyata yang kurang relevan bagi pendukung, masyarakat 
maupun proses demokratisasi. Partai sepertinya ada, namun tiada. Bagaimana 
dengan PDI-P yang berkongres di Bali mulai Senin ini sampai Sabtu depan?

INI ironis mengingat betapa banyaknya harapan yang dibebankan pada partai 
pascakejatuhan rezim orde baru. Apakah dengan demikian eksistensi partai sudah 
obsolete atau kedaluwarsa? Ia bukan lagi solusi tetapi problema bagi proses 
demokrasi? Tulisan ini berpendapat tidak sepesimis itu. Seberapa pun situasi 
partai saat ini, partai tetap merupakan aset utama politik. Partai adalah darah 
bagi hidupnya proses politik, pemerintahan dan demokrasi. Dengan demikian, 
salah satu tantangan terbesar bagi proses politik dekade ini, menurut saya, 
adalah membantu partai-partai politik yang ada menemukan jati dirinya dan 
kemudian tumbuh dewasa. Tantangan itu termasuk membantu partai 
mendemokratisasikan dirinya dan selanjutnya mendinamisasi sistem. Dalam bahasa 
jargonnya, menjadikannya partai modern.

Tulisan ini adalah upaya awal ke arah tersebut. Fokus pembahasan kali ini 
adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Tulisan ini akan membahas 
tiga pilihan masa depan bagi PDI-P. Masing-masing pilihan mensyaratkan 
penajaman arah reformasi dalam tubuh PDI-P. Di samping itu, masing-masing 
pilihan mengandung konsekuensi bagi partai ini selanjutnya. 



Kondisi Kini

Tulisan ini hendak membahas persoalan eksistensial partai, mau menjadi partai 
seperti apakah PDI-P sepuluh tahun lagi? Alasan memilih sepuluh tahun adalah 
pertimbangan strategis bahwa partai perlu cukup waktu untuk menata masa 
depannya. Kalau kita mengacu pada argumen Katz and Mair (1992), bahwa ada tiga 
wajah partai: partai pada akar rumput, partai pada level pemerintahan, dan 
partai pada tingkat pusat. Katakanlah fokus penataan pada masing-masing level 
memerlukan waktu dua tahun, maka untuk semua level dibutuhkan enam tahun. 
Sedangkan untuk pengorganisasian dan penataan hubungan antartiga level itu 
dibutuhkan paling sedikit dua tahun. Kalau partai harus mengkonsentrasikan diri 
setahun untuk menghadapi pemilu lima tahunan, maka partai membutuhkan waktu dua 
tahun selama satu dekade. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk menata tiga 
level partai, hubungan antarlevel, serta mempersiapkan pemilu adalah sepuluh 
tahun.  

Pembahasan terhadap tema-tema di atas untuk PDI-P yang tengah menyelenggarakan 
kongresnya di Bali mulai 28 Maret hingga 2 April adalah relevan untuk beberapa 
alasan. Pertama, partai ini adalah salah satu partai terbesar di Indonesia yang 
ikut menentukan konstelasi politik nasional dan daerah, sehingga konsekuensi 
dinamikanya akan berpengaruh terhadap proses politik dan pemerintahan secara 
umum. Kedua, adanya dinamika baru dalam kongres kali ini yang mengisyarakatkan 
perlunya demokratisasi internal partai. Persoalannya adalah belum tercapainya 
kesepakatan tentang siapa formaturnya (Megawati, Guruh, dan lain-lainnya), 
bentuk formaturnya (tunggal atau jamak), dan aturan main prerogatif atau tidak 
ada prerogatif (prosedur pengambilan kebijakan). Tetapi dalam banyak pertemuan, 
kalangan partai sendiri masih menyadari perlunya perubahan-perubahan dalam 
tubuh partai. Kekalahan dalam pemilu legislatif dan presiden 2004, misalnya, 
adalah pemicu kesadaran baru itu. Ketiga, persoalan-persoalan yang dihadapi 
oleh PDI-P juga dihadapi oleh partai-partai lainnya. Upaya PDI-P, misalnya 
dalam mengurangi personalitas/figur, money politics, premanisme, intimidasi, 
dan lainnya akan mudah dicontoh oleh partai-partai lainnya.  

Momentum kongres adalah wahana untuk menentukan kepemimpinan terpilih yang 
representatif. Terlebih lagi pertemuan besar dan seserius kongres mestinya juga 
menjadi momen refleksi bagi partai ini untuk merenungkan eksistensi dirinya. 
Mau menjadi partai seperti apakah PDI-P sepuluh tahun lagi? Kepemimpinan 
terpilih, menurut saya, bisa menjadi figur-figur transisional yang akan membawa 
partai ini ke masa depan. Energi 

[ppiindia] Kemiskinan di Balik Kemegahan Jakarta

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/28/utama/1645325.htm

 
Kemiskinan di Balik Kemegahan Jakarta 


JAKARTA Kota indah dan megah

Di situlah aku dilahirkan

Rumahku di salah satu gang

Namanya Gang Kelinci

SEPOTONG bait lagu berjudul Gang Kelinci yang dinyanyikan Lilis Suryani itu 
amat populer sebelum tahun 1970, baik di kalangan orang tua maupun anak-anak.

Liriknya sederhana, yang mungkin mengundang tawa, menggambarkan citra sebuah 
ibu kota negara yang saat itu sudah dihiasi gedung-gedung bertingkat macam 
hotel, perkantoran, Jembatan Semanggi, jalan mulus, patung-patung dengan 
berbagai desain, yang melengkapi kemewahan Sang Metropolitan.

Di balik pembangunan infrastruktur itu juga diingatkan, Jakarta justru 
menyimpan persoalan luar biasa berupa tekanan penduduk yang bertambah sepanjang 
tahun. Hal itu membuat penghuninya hidup berjubel, berdesakan mendirikan rumah 
di pinggir kali hingga gang sempit lagi kumuh, kemudian berkompetisi mengangkat 
taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Apa yang tersurat dalam lagu tadi tidaklah terlalu melenceng jika melihat 
kemiskinan di pusat kota! Sebutlah Talhah (54), warga Kramat Sawah, RT 09 RW 
08, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat. Janda tanpa anak ini tinggal di areal 
seluas 100 meter persegi.

Di atas tanah warisan orangtuanya itu dibangun rumah yang dibagi menjadi enam 
ruangan, beratap seng bercampur genteng, berdinding papan dan tripleks, 
berlantai semen yang di atasnya dilapisi plastik.

Dengan kamar tamu, ruang tidur, dan dapur yang nyaris menyatu, rumah itu 
dilengkapi satu pintu tanpa jendela, sirkulasi udara pun hampir tidak ada. 
Penghuni maupun warga lain yang umumnya bermata pencarian sopir bajaj, tukang 
ojek, dan pekerja kasar terbiasa menghirup bau kurang sedap menusuk hidung yang 
bersumber dari air got di depan rumah itu.

Hanya satu ruang dari deretan kamar rumah itu yang menjadi jatah saudara 
lelaki Talhah disewakan sebesar Rp 1,5 juta setahun. Dari uang sewa itu Talhah 
disubsidi hidupnya ala kadarnya oleh saudaranya.

Kini keperluan makan-minum Talhah dibantu saudaranya yang tinggal di ruang 
sebelah, termasuk uang pengobatan sakit kanker yang mulai lagi menyerang 
tubuhnya.

Di atas seputar payudaranya sebelah kiri-yang hilang setelah dioperasi akibat 
penyakit yang sama-tumbuh lagi benih-benih kanker.

Dia sempat dibantu biaya pengobatan dan operasi dari sumbangan pembaca harian 
Kompas melalui Dana Kemanusiaan Kompas. Penyakitnya sembuh selama setahun, 
tetapi tujuh bulan terakhir kanker itu muncul kembali. Jangankan operasi, 
untuk biaya rontgen saja saya tidak mampu, ujar Talhah tentang biaya rontgen 
sebesar Rp 12 juta.

Kini Talhah mengobati penyakitnya dengan minum jamu, yang dia beli seharga Rp 
30.000 untuk dikonsumsi selama satu minggu. Uang pembelian jamu itu merupakan 
bantuan saudara-saudaranya.

PERSOALANNYA, saudaranya yang membantu juga memerlukan biaya hidup bagi 
keluarganya. Misalnya, Ida Farida, sang adik, cuma mengharapkan gaji suaminya, 
Suyanto, petugas satuan pengamanan pada sebuah apartemen, Rp 800.000 sebulan. 
Padahal, suami-istri ini menanggung empat anak yang memerlukan biaya sekolah. 
Anaknya yang tertua (perempuan) adalah siswa kelas I sekolah menengah kejuruan 
(SMK) negeri, menunggak membayar biaya sekolah selama Januari, Februari, dan 
Maret sebesar Rp 80.000 per bulan.

Anak sulungnya itu mestinya duduk di kelas II, tetapi terpaksa istirahat satu 
tahun karena tidak mampu bayar sekolah. Bahkan, kini, anaknya yang bungsu 
(putri) menderita tuberkulosis. Pokoknya, lama kelamaan isi rumah saya habis 
untuk biaya sekolah dan pengobatan anak-anak saya, ucap Farida.

Farida bukanlah tipe orang yang hanya berkeringat saat makan, tetapi enggan 
bersimbah peluh saat melaksanakan pekerjaan. Saya mau jualan untuk bantu 
penghasilan suami, tapi tidak ada modal. Saya pun mau jadi tukang cleaning 
service kalau ada lowongan, katanya.

KESEMPATAN kerja, itulah soalnya. Apalagi kebanyakan pencari kerja di Jakarta 
adalah tamatan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan 
sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) tanpa memiliki keterampilan guna merebut 
segmen kerja yang dibutuhkan. Kalaupun lowongan kerja itu terisi, maka yang 
bisa diraih adalah pekerjaan kuli, buruh, dan sejenisnya.

Sebutlah Hasyim, lulusan SLTA, petugas Masjid Agung Sunda Kelapa di Jalan 
Madiun. Dengan jam kerja pukul 09.00-17.00, honor Hasyim rata-rata Rp 200.000 
sebulan yang didapat dari sumbangan jemaah yang menitipkan sandal dan sepatu 
saat mereka melaksanakan shalat.

Upah itu agaknya tidak cukup buat biaya hidup bersama istri dan seorang 
anaknya. Karena itu, Hasyim menjual jasa sebagai tukang servis barang 
elektronik atau tukang ojek sepeda motor. Saya ngojek karena terpaksa saja, 
sebab banyak kejadian sih, pengojek ditodong, dirampok, ucapnya.

Kesadaran tentang sumber rezeki itu pula yang mendorong Nyonya Ratna (40) 
menjadi tukang cuci dan setrika pakaian. Warga Kramat Sawah RT 08 RW 08, 
Kelurahan Senen, itu 

[ppiindia] Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Dipaksakan

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/28/opini/1644209.htm

 
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Dipaksakan 

Oleh M Sadli

IKATAN Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI minggu lalu telah menggelar sidang 
pleno tahunan selama dua hari di Hotel Nikko, dengan tema umum Percepatan 
Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru. Banyak masalah 
dibahas, baik dari segi ekonomi makro maupun mikro atau sektoral.

Yang penting adalah presentasi Dr Miranda Goeltom pada hari pertama, sesi 
pertama, sehingga papernya bisa dipandang sebagai referensi utama. Judul 
papernya adalah Mengapa Stabilitas Makro Telah Tercapai namun Sangat Lambat 
dalam Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi? Cara analisisnya adalah konvensional, 
yang juga sudah sering dilakukan penulis ini. Walaupun Sdr Miranda di sidang 
pleno ISEI ini bicara dalam kedudukan pribadinya, ia menjabat Deputi Senior 
Gubernur Bank Indonesia (BI), sehingga pandangannya kiranya sejajar dengan 
kebijakan moneter yang resmi.

Sdr Miranda senantiasa memberi tekanan kepada misi utama Bank Indonesia di 
zaman reformasi ini, yakni misi tunggal menjaga nilai rupiah, yang secara 
operasional juga bisa disebut menjaga rendahnya inflasi (misi resmi sekarang 
adalah inflation targeting). Ia juga beberapa kali menyebut good governance 
sebagai pedoman pokok.

Sdr Miranda membuka papernya dengan kalimat: Evaluasi secara umum terhadap 
kondisi makro-ekonomi hingga triwulan I 2005 menunjukkan bahwa stabilitas 
perekonomian yang telah mulai dicapai dalam kurun waktu dua tahun terakhir 
masih dapat dipertahankan sebagaimana tercermin pada indikator utama 
makro-ekonomi seperti perkembangan besaran moneter, suku bunga, nilai tukar, 
inflasi, dan indikator kinerja perbankan.

Perkembangan besaran moneter, diukur dengan M-zero (base money) maupun dengan 
ukuran M1 dan M2, semuanya masih ada dalam kisaran yang aman dan stabil. Suku 
bunga Sertifikat Bank Indonesia satu bulan menunjukkan penurunan konsisten dari 
sekitar 17 persen pada awal 2002 menjadi sekitar 7,4 persen pada awal 2005. 
Penurunan suku bunga itu diikuti oleh penurunan suku bunga kredit walaupun 
dengan pola penurunan yang relatif lambat. Nilai tukar rupiah selama beberapa 
periode terakhir bergerak relatif stabil dengan tingkat volatilitas yang cukup 
rendah. Secara tahunan, inflasi terus mengalami penurunan yang konsisten, dari 
12,55 persen pada tahun 2001 menjadi 6,4 persen pada akhir 2004.

Masalah inflasi

Inflasi di Indonesia bak penyakit endemis (seperti malaria) dan berakar di 
sejarah. Tingkat inflasi di Malaysia dan Thailand senantiasa lebih rendah. 
Inflasi di Indonesia tinggi sekali di zaman Presiden Soekarno karena kebijakan 
fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent (kalau perlu uang, cetak saja). 
Di zaman Soeharto pemerintah berusaha menekan inflasi, tetapi tidak bisa di 
bawah 10 persen setahun rata-rata, antara lain oleh karena Bank Indonesia masih 
punya misi ganda, antara lain sebagai agent of development, yang bisa 
mengucurkan kredit likuiditas tanpa batas.

Baru di zaman reformasi, mulai di zaman Presiden Habibie, fungsi BI 
mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karena sejarah dan karena 
inflationary expectations masyarakat (yang bertolak ke belakang, artinya 
bercermin kepada sejarah), maka inflasi inti masih lebih besar daripada 5 
persen setahun. BI sekarang punya sasaran untuk menekan angka inflasi ini.

Di level teknis sudah ada kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia 
untuk membawa tingkat inflasi jangka panjang ke kisaran 3 persen setahun. Untuk 
tahun 2005, sasaran BI adalah 6 persen plus-minus 1 persen; untuk tahun 2006, 
5,5 persen plus-minus 1 persen, dan untuk tahun 2007, 5 persen plus-minus 1 
persen. Maka yang menjadi taruhan adalah inflasi tahun 2005 ini yang dibayangi 
oleh kenaikan harga BBM.

Menurut Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, akan ada tambahan inflasi sekitar 1 persen, tetapi ada 
pakar ekonomi lainnya yang memperkirakan 3 persen, bahkan pakar Badan Pusat 
Statistik memasang angka 12 persen. Pengalaman sejarah menunjukkan pengaruh 
kenaikan harga BBM kepada inflasi dalam kisaran 1-2 persen setahun.

Pengendalian inflasi masih menghadapi risiko intern dan ekstern yang cukup 
besar. Dari dalam negeri ada pengaruh politik untuk mengucurkan dana perbankan 
yang lebih besar ke sektor riil, terutama ke sektor usaha mikro, kecil, dan 
menengah, dengan suku bunga rendah. BI juga tidak dapat mengendalikan 
perkembangan M-zero secara sempurna karena perbankan komersial harus melayani 
keperluan uang para nasabahnya, yang bisa dipengaruhi oleh inflationary 
expectations.

Risiko dari sektor ekstern timbul kalau harga minyak bumi masih terus naik, 
atau nilai rupiah mengalami depresiasi. Belakangan ini bahkan beberapa 
komoditas pertanian, seperti beras dan gula, mengalami kenaikan harga 
internasional, yang semuanya akan menjadi imported inflation bagi Indonesia.

Sdr Miranda menyebut beberapa fundamental 

[list_indonesia] [ppiindia] Perangkap Neoliberal

[Ambon]

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/28/opini/1644248.htm


Perangkap Neoliberal=20
Oleh A Prasetyantoko

BAGI ahli sejarah setiap kejadian adalah unik. Sebaliknya, minat para ekono=
m menemukan kejadian-kejadian yang berulang dalam sejarah. Sejarah bersifat=
 partikular dan ekonomi bersifat general. Begitu kata Charles Kindelberger =
(1978).

Para ekonom tengah memperdebatkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Eko=
nomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) tentang dampak penguran=
gan subsidi bahan bakar minyak/BBM (baca: kenaikan harga BBM) terhadap angk=
a kemiskinan. Kisahnya agak lain dari sekadar perdebatan akademis di kampus=
.

Kali ini, secara terbuka angka-angka temuan penelitian dipampang untuk meya=
kinkan orang akan sebuah kebijakan. Dengan angka-angka itu pula sekelompok =
intelektual merasa memiliki legitimasi moral untuk merekomendasi sebuah keb=
ijakan kepada pemerintah melalui sebuah iklan. Yang terpenting, angka-angka=
 hasil penelitian tersebut telah menjadi referensi penting dari kebijakan y=
ang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tim LPEM-UI meyakini pencabutan subsidi BBM yang disertai dengan pemberian =
kompensasi subsidi (pangan, pendidikan, dan kesehatan) akan berdampak pada =
penurunan angka kemiskinan. Sementara itu, sama-sama menggunakan model comp=
utable general equilibrium (CGE), Rina Oktaviani dari Fakultas Ekonomi dan =
Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB) memiliki hasil perhitungan yan=
g berbeda. Kompensasi subsidi hanya akan mendongkrak daya beli masyarakat s=
ebesar 0,6 persen, sementara dampak pencabutan subsidi BBM akan mendorong i=
nflasi sebesar 2,80-3,02 persen (Kompas, 14/3).

Tim Indonesia Bangkit mempersoalkan legitimasi penelitian LPEM-UI. Terlepas=
 dari masalah metodologis yang tengah diperdebatkan itu, tampaknya ada pula=
 persoalan epistemologis di dalamnya. Selain dari sudut pandang metodologis=
, sebuah penelitian umumnya dikaji dari sudut pandang perumusan konsep yang=
 berhubungan dengan sebuah kriteria kebenaran tertentu (relatif). Karena =
pada prinsipnya, sebuah metode (model) bisa diatur untuk melayani (mengguga=
t atau menguatkan) sebuah konsep kebenaran tertentu.

Neoliberal

Daoed Joesoef (Kompas, 16/3) membuat analogi pernyataan Menteri Koordinator=
 Perekonomian tentang ketidakmampuan rakyat membeli elpiji dengan kata-kata=
 sinis Ratu Marie Antoinette (istri Raja Louis XVI) di hadapan rakyat Paris=
 yang lapar. Kita tahu, Antoinette-putri Raja Francois I dari Austria-harus=
 menemui ajal secara mengenaskan di papan guillotine. Dia berada di dalam s=
istem kekuasaan yang diidamkannya pada saat yang tidak tepat. Rakyat sedang=
 kelaparan, negara sedang dilanda krisis keuangan yang parah, sementara war=
ga Paris tengah marah pada simbol kekuasaan yang mewah.

Di mata sejarah setiap kejadian penting dan kita bisa banyak belajar dariny=
a. Kisah tragis Ratu Antoinette bisa bertutur banyak atas kejadian aktual d=
i masa sekarang ini. Sayangnya, para ekonom hanya peduli pada kejadian yang=
 berulang karena di sana bisa ditemukan model guna memprediksi masa depan.

Di mata ekonom krisis tak lebih dari sekadar kejadian yang berulang, bisa t=
erjadi kapan saja dan di mana saja. Studi Tornell  Westernmann (2004) menu=
njukkan, krisis yang melanda negara sedang berkembang merupakan efek sampin=
g (by product) dari liberalisasi sektor finansial. Meskipun ada risiko kris=
is, liberalisasi sektor finansial tetap diperlukan bagi perekonomian karena=
 dia mendorong pertumbuhan.

Di negeri kita sebagian besar ekonom juga meyakini krisis disebabkan oleh t=
idak bekerjanya sistem pasar dengan baik. Jadi, solusinya: deregulasi, libe=
ralisasi, dan privatisasi (Washington Concensus). Sama halnya dengan Dana M=
oneter Internasional (IMF) yang datang dengan rumus yang klasik: krisis har=
us diakhiri dengan cara menaikkan suku bunga, menurunkan defisit serta mela=
kukan gerak stabilisasi dan privatisasi.

Dalam logika ini setiap kegagalan liberalisasi hanya bisa dipecahkan dengan=
 kebijakan liberalisasi yang lebih maju. Sejarah pun terus berulang; libera=
lisasi terus-menerus dijalankan sebagai proyek berkesinambungan. Dalam kasu=
s pencabutan subsidi BBM tampaknya kita terperangkap dengan logika ala neol=
iberal ini. Masalahnya, pencabutan subsidi BBM terkait langsung dengan masa=
lah rakyat yang lapar dan kali ini proyek liberalisasi justru menyeret ki=
ta pada masalah politik dan sosial yang kompleks.

Bernard Walleser (2000), dosen di EHESS-Paris, dalam bukunya L'=E9conomie C=
ognitive mengkritik pendekatan ekonomi atas dua ketimpangan utama; rasional=
itas individual dan keseimbangan kolektif. Pendekatan utama (mainstream) il=
mu ekonomi terlalu meyakini, secara individu manusia memiliki rasionalitas =
yang sempurna dan akibatnya, secara kolektif akan selalu terjadi keseimbang=
an umum (general equilibrium).

Pada dasarnya, rasionalitas manusia bersifat 

[ppiindia] Deplu tidak Tahu-menahu Pertemuan Kingsburry-Kalla

[Ambon]

Media Indonesia

  Senin, 28 Maret 2005

  POLITIK DAN KEAMANAN

  Deplu tidak Tahu-menahu Pertemuan Kingsburry-Kalla
 
  JAKARTA (Media): Departemen Luar Negeri tidak tahu-menahu masuknya 
penasihat GAM Damien Kingsburry ke Indonesia, termasuk aktivitasnya selama 
berada di Indonesia.

  Hal tersebut disampaikan juru bicara Deplu Marty Natalegawa ketika 
dihubungi Media, kemarin. Ditegaskan Marty, pihak Deplu baru akan terlibat 
bersama departemen lain dalam proses perizinan visa, bila memang ada perhatian 
khusus terhadap orang asing tertentu yang akan masuk ke Indonesia.

  ''Biasanya kami turut melakukan pemantauan, sifatnya lintas departemen, 
terhadap orang yang perlu mendapat perhatian dalam proses pengurusan izin visa. 
Tapi khusus Damien, saya secara pribadi ataupun institusional tidak tahu. 
Karena secara umum, untuk orang asing yang masuk Indonesia, prosesnya melalui 
Imigrasi,'' paparnya.

  Sebagaimana diinformasikan sumber Media, penasihat GAM yang sekaligus 
merupakan dosen di Universitas Deakin, Melbourne, Australia, tersebut tiba di 
Jakarta pada Selasa (22/3).

  Selama dua hari di Jakarta, Kingsburry menginap di Hotel Hilton, Jakarta 
dan selama berada di hotel tersebut, menurut sumber itu, Kingsburry tidak 
melakukan aktivitas apa pun di luar tempatnya menginap.

  Hanya saja, menurut sumber lain, Kingsburry mengaku sempat bertemu dengan 
Wakil Presiden Jusuf Kalla di lokasi tempatnya bermalam. Menteri Hukum dan HAM 
Hamid Awaluddin disebut-sebut juga ikut dalam pertemuan. Kedatangan Kingsburry 
ke Indonesia juga berdasarkan rekomendasi dari pejabat Indonesia.

  Ketika hal tersebut dikonfirmasi wartawan kepada Wapres Kalla, di 
sela-sela kunjungannya di Pelabuhan Uleuleu, Banda Aceh, NAD, pada akhir pekan 
lalu, dia hanya berujar, ''Tahu aja.''

  Sebagaimana pernah diberitakan, sebagai penasihat GAM, Kingsburry secara 
aktif terlibat dalam perundingan delegasi RI dengan delegasi GAM di Helsinki, 
Finlandia, beberapa waktu lalu.

  Bahkan, sempat dikabarkan bahwa melunaknya sikap GAM dari tuntutan 
merdeka menjadi 'pemerintahan sendiri', tidak terlepas dari masukan Kingsburry 
kepada para petinggi GAM yang bermukim di Swedia.

  Tiga tuntutan

  Sementara itu, sempat juga beredar kabar bahwa dalam pertemuan tertutup 
dengan Wapres Kalla, Kingsburry menyampaikan tiga tuntutan dari GAM. 
Masing-masing, gencatan senjata, konsesi perkebunan (tanpa disebutkan lokasi 
dan luasnya), serta uang senilai Rp800 miliar.

  Menanggapi kabar pertemuan itu, sejumlah anggota Komisi I DPR mengaku 
prihatin dan sekaligus menyesalkannya. Mereka bahkan menilai, pertemuan 
tersebut sebagai bentuk dari pelanggaran kesepakatan atas penyelesaian masalah 
Aceh.

  Tindakan yang dilakukan pejabat Indonesia itu dinilai oleh sebagian 
anggota DPR sebagai aksi yang membahayakan eksistensi bangsa. Lantaran itulah 
sempat beredar kabar, hal itu membuat gusar sejumlah pejabat di Deplu.

  Pernyataan tidak tahu-menahu juga disampaikan Menkominfo Sofyan Djalil. 
Kendati, sambung dia, dirinya sempat bertemu dengan Wapres Kalla, Rabu (23/3).

  ''Jadi saya kira tidak adalah pertemuan rahasia itu,'' kata Sofyan, yang 
kaget terkejut ketika ditanya kebenaran adanya rekomendasi Wapres untuk 
kedatangan Kingsburry, ''Masak sih, saya tidak tahu itu,'' katanya, usai 
membuka seminar tentang peran media penyiaran dalam penanganan bencana alam di 
Hotel Millenium, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. (Nur/P-6)
 



[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] PDIP (makin) Mengkhawatirkan

[Ambon]

Media Indonesia

  Senin, 28 Maret 2005

  OPINI

  PDIP (makin) Mengkhawatirkan

  Asrinaldi A; Pengajar Universitas Andalas, Padang
 
  KONDISI PDIP menjelang kongres di Bali (28/3) semakin mengkhawatirkan. 
Konflik internal di dalam tubuh kepengurusan DPP PDIP semakin menampakkan 
wujudnya. Tak terelakkan lagi perseteruan kelompok-kelompok tersebut sudah 
mengarah pada upaya jegal-menjegal calon ketua umum pada kongres mendatang. 
Masing-masing kelompok berupaya berebut pengaruh DPD dan DPC agar mendapat 
dukungan di kepengurusan mendatang. Kondisi ini diperburuk oleh berbagai intrik 
politik yang dilakukan kelompok tertentu seperti menyusun skenario deadlock 
dalam kongres (Media, 14/3) hingga edaran DPP PDIP tentang status peninjau 
dalam kongres (Media, 17/3).

  Setidaknya ada tiga kelompok yang saling berseberangan. Pertama, adalah 
kelompok yang menginginkan adanya perubahan yang sangat fundamental dalam 
kepengurusan PDIP. Kelompok ini menginginkan mekanisme dalam pengambilan 
keputusan strategis dan bentuk kepemimpinan PDIP ke depan harus direformasi. 
Dari tawaran gagasan dan ide yang dikemukakan, mereka adalah kelompok yang 
mengusulkan adanya pemurnian kembali perjuangan PDIP. Ada beberapa tokoh 
penting PDIP di balik kelompok ini di antaranya Kwik Kian Gie dan Roy BB Janis. 
Kelompok ini juga di dukung oleh kelompok lain yang satu visi melihat masa 
depan PDIP yaitu kelompok pembaruan. Kelompok ini dimotori oleh Sukowaluyo 
Mintoraharjo dan Laksamana Sukardi. Kedua, adalah kelompok yang cenderung 
pro-status quo yang memiliki pengaruh besar dalam lingkaran elite PDIP. Yang 
pasti kelompok ini masih menganggap bahwa kondisi partai sekarang tetap 
dipertahankan. Kalaupun ada perubahan sifatnya inkremental dan tidak perlu 
diubah secara mendasar. Kelompok ini tentunya terdiri dari Megawati 
Soekarnoputri, serta the gang of three menurut versi kelompok pertama yaitu 
Gunawan Wirosarojo, Sutjipto dan Pramono Anung. Ketiga, adalah kelompok yang 
turut berjasa dalam membesarkan PDIP yang memandang masalah perseteruan 
kelompok reformis dan pro-status quo ini perlu dicarikan solusinya. Kelompok 
ini tetap berpegang pada idealisme PDIP agar kejayaan partai pada masa lalu 
akan tetap terulang. Di antara tokoh dalam kelompok ini adalah Abdul Madjid VB 
da Costa dan Armin Arjoso.

  Perpecahan dalam tubuh PDIP tampaknya menjadi keniscayaan sejarah terkait 
dengan jatuh bangunnya partai politik di republik ini. Perpecahan ini bermula 
dari kekalahan PDIP pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004 yang lalu. 
Suara PDIP yang terjun bebas dari pemilu 1999 yang memperoleh 33 juta menjadi 
21 juta pada pemilu 2004 adalah bukti adanya masalah serius di tubuh DPP PDIP. 
Keadaan ini semakin diperburuk dengan kekalahan Megawati Soekarnoputri dalam 
pemilihan presiden. Kenyataan ini memunculkan reaksi yang beragam dari elite 
PDIP. Mulai dari gaya kepemimpinan ketua umum yang tidak mencerminkan kedekatan 
dengan rakyat hingga pilihan kebijakan yang tidak sesuai dengan misi PDIP.

  Gerakan pemurnian dan pembaruan yang dimotori oleh Kwik Kian Gie dkk 
menuding bahwa kekalahan PDIP dalam pemilu tersebut tidak lepas dari peran the 
gang of three. Kelompok reformis ini menuntut tanggung jawab akibat kekalahan 
itu dari Pramono Anung dkk. Dari reaksi yang ditampilkan sepertinya gerakan 
pembaruan menargetkan agar the gang of three terlempar dari lingkaran kekuasaan 
DPP PDIP pada kepengurusan mendatang. Tentunya, tudingan dan reaksi tersebut 
tidak diterima begitu saja oleh the gang of three. Konsolidasi politik pun 
dilakukan oleh Pramono Anung dkk agar target kelompok reformis tersebut tidak 
kesampaian.

  Melihat realitas di kepengurusan PDIP selama ini, terasa sekali adanya 
sekat yang menghambat komunikasi antarkelompok elite di tubuh PDIP. Komunikasi 
aktif yang idealnya diperankan Megawati sebagai ketua umum gagal dijalankan. 
Akibatnya yang timbul justru kecurigaan sesama elite. Masing-masing kelompok 
mengklaim apa yang dilakukan kelompoknya adalah tepat untuk kemajuan partai. 
Sementara kelompok lain, menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok 
tersebut adalah upaya mereka untuk merealisasikan kepentingan tertentu (vested 
interest). Selama ini yang terjadi ternyata kedekatan the gang of three dengan 
ketua umum dalam hal ini Megawati Soekarnoputri dimanfaatkan terutama dalam 
memengaruhi cara pandang dan sikap ketua umum terhadap suatu kebijakan 
strategis. Peran Megawati sebagai agregator politik terutama dalam mengumpulkan 
pendapat kelompok elite di lingkaran kekuasaannya tidak pula berjalan dengan 
baik, sehingga banyak pendapat yang berasal dari banyak pihak untuk kebaikan 
PDIP hilang begitu saja. Tragisnya ini bermuara pada friksi antar kelompok.

  Di sisi lain, ketergantungan elite PDIP terutama yang prostatus quo pada 
Megawati juga semakin terasa. Ketidakpercayaan kelompok pro-status quo ini 
terhadap kemampuan kader lain untuk 

[ppiindia] Perseteruan Di Balik Kongres PDI-P

[Ambon]

Suara Karya

Perseteruan Di Balik Kongres PDI-P
Oleh FS Swantoro 


Senin, (28-03-'05)
Suasana menjelang Kongres PDIP Bali, yang akan digelar tanggal 28 Maret-2 
April, sudah terasa panas; meski sebenarnya, Kongres Bali ini diperkirakan 
hanya tinggal ketok palu, terutama menyangkut pemilihan ketua umum. Kemungkinan 
yang panas, saat menanggapi pertanggunganjawaban Mega atas kekalahannya dalam 
Pemilu 2004, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Selain itu, saat 
pemilihan formatur untuk memilih ketua umum dan menyusun fungsionaris DPP bisa 
menjadi rebutan daerah. Jika kader kritis seperti Kwik Kian Gie, Suko Waluyo, 
Arifin Panigoro Cs tidak masuk DPP, bisa semakin panas. Atau, kalau DPP hanya 
diisi oleh mereka yang dikonotasikan, kelompok 'status quo' (gang of three). 

Karena untuk pemilihan Ketua Umum, dapat dipastikan Megawati akan melenggang 
kembali. Kemungkinan tinggal ketok palu. Sementara kandidat lain, seperti Guruh 
Sukarno Putra, Sophan Sophiaan, Laksamana Soekardi dan Roy BB Janis, masih jauh 
tertinggal di belakang Mega. Lain halnya jika pemerintah melakukan intervensi 
melalui agen mereka di PDIP , dengan membagi uang ke utusan cabang-cabang, 
ceritanya akan lain. Kecenderungan itu sudah dibantah SBY dan Jusuf Kalla. Dari 
hitungan angka, mayoritas cabang, sekitar 65% masih mendukung Mega menjadi 
Ketua Umum. Persoalannya, jika Mega terpilih kembali, bagaimana mengisi 
fungsionaris DPP membawa gerbong partai menghadapi Pemilu 2009. 

Tantangan Ke Depan


Terhadap kemungkinan apakah Mega terpilih kembali dalam Kongres Bali. 
Jawabannya sudah sangat jelas, Megawati pasti terpilih kembali. Karena 
mayoritas cabang, menghendaki Mega memimpin kembali PDIP, periode 2005-2009. Di 
luar Megawati, masih sulit mencari kandidat pimpinan partai yang mampu 
menyaingi popularitas Megawati. Harus diakui, dalam PDIP sekarang hampir tidak 
ada tokoh yang kharismanya melebihi Megawati. Dengan demikian, jika ada elite 
partai yang tidak setuju dengan Megawati, mereka sulit untuk mengatakan 
tidak. Dan, jika ada yang berani menentang, mereka dicap pembangkang. Dalam 
hal ini, Megawati mirip Pak Harto, sulit menerima ada matahari kembar dalam 
partai dan keras kepala. 

Contoh yang disebutkan terakhir, keluarnya Eros Djarot dan Dimyati Hartono dari 
PDIP, karena berani menentang Mega akhirnya keluar mendirikan partai sendiri. 
Sifat keras kepala dan tidak mau berdamai, seperti dikumandangkan sendiri oleh 
Mega di Wonogiri, beberapa waktu lalu bahwa pintu rekonsiliasi dengan PDI 
Soerjadi sudah tertutup. Ucapan itu secara politis tidak taktis. Mengapa? 
Karena Mega belum sadar bahwa menghadapi Pemilu Presiden 2009 butuh dukungan 
luas dari seluruh komponen masyarakat, termasuk PDI-nya Soerjadi. Harus diingat 
bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. Terkesan, Mega dalam memimpin 
partai masih seperti memimpin perusahaan pribadi. Seharusnya, Mega lebih rendah 
hati, mau merangkul semua komponen, baik di struktural partai maupun simpatisan 
partai. 

Meski dapat dipastikan Megawati akan terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP 
dalam Kongres Bali 2005, namun untuk memilih fungsionaris DPP butuh kader-kader 
yang tidak hanya AMS (Asal Mega Senang) . Selain itu, perlu dipikirkan 
pentingnya landasan pijak partai terutama dalam pengungkapan pandangan partai 
tentang pokok-pokok tatanan politik, ekonomi, hukum, hankam dan sosial-budaya 
yang berkembang di negeri ini. 

Pembaruan Partai


Terhadap usulan gerakan pembaharuan dan pemurnian partai yang dimotori Suko 
Waluyo dan Kwik Kian Gie cs tentang posisi Mega menjadi Ketua Dewan Pengarah 
dan tentang peran gang of three (Sutjipto, Pramono Anung, dan Gunawan 
Wirosarojo) cukup reaslistik, dalam artian untuk memperbaiki kinerja partai. 
Meski Mega, tidak bersedia menjadi Ketua Dewan Pengarah Partai seperti 
diusulkan Suko Waluyo, namun Mega harus bijak mencari solusinya. 

Sebagai jalan tengah, perlu dipikirkan bagaimana Kongres Bali nanti, bisa 
menghasilkan DPP dan program yang dimengerti rakyat. Karena, negara ini 
dijalankan oleh partai politik. Sehingga, kalau partai politik tidak berjalan 
(letoi) maka negara pun akan demikian. Sehingga, perlu dilakukan gerakan 
pembaharuan partai. 

Langkah konkrit yang perlu diputuskan dalam Kongres PDIP di Bali, antara lain; 
perlu penegasan tentang aturan main internal partai dalam hal penetapan 
pimpinan partai, melalui AD/ART menyangkut siapa-siapa yang berhak duduk dalam 
pimpinan struktural, persyaratan menjadi fungsionaris dan anggota pimpinan 
menurut jenjang, pengalaman tugas dan kecakapan kerja. Termasuk perlu 
disepakati hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan anggota baru dari luar 
partai, terutama bila yang bersangkutan diusulkan menjadi pimpinan (struktural) 
partai. Ini perlu diputuskan, karena di PDIP banyak pendatang baru seperti 
Pramono Anung langsung menduduki posisi puncak dan jajaran struktural Partai 
Banteng Moncong Putih. 

Selain itu, terhadap penolakan Megawati menjadi Ketua 

[ppiindia] Illness splits an Indonesian village New Feature

[Ambon]

http://www.iht.com/articles/2005/03/27/news/indo.html

Illness splits an Indonesian village New Feature
 By Jane Perlez The New York Times 
 Monday, March 28, 2005


BUYAT BAY BEACH, Indonesia This is a simple village, where the fishermen's 
families live on the sea in wooden shacks lighted by oil lamps and most 
everyone knows one another. But the people are divided by more than just the 
sandy track that passes for Main Street. 
.
Nearly all here agree that there is illness: mysterious lumps, skin rashes, 
dizziness and other ailments. 
.
But arguments over whether the cause is pollution from a nearby gold mine and 
whether the government should relocate the residents has pitted neighbor 
against neighbor as that intimate suffering is played out on a broader stage. 
.
Today, Buyat Bay is the center of an expanding dispute being fought punch by 
counterpunch from the courts and government offices of Indonesia to the worn 
quarters of environmental groups and the lofty Denver base of the mine's 
operator, Newmont Mining, the world's largest gold producer. 
.
That fight now includes criminal and civil cases brought by the government 
against Newmont, a legal wrangle that has startled Indonesia's foreign 
investors and placed Newmont in an unwelcome spotlight. 
.
More than that, the cases have sown deep animosity and division as Newmont and 
the environmental groups mobilize opposing camps in what is shaping up as a 
signal battle for each side. A government lawsuit seeking $117 million was 
announced March 9. 
.
Most troubling to Newmont, six of its executives, including two Americans, face 
criminal charges of polluting this tropical bay. 
.
The executives, who vigorously deny the accusations, have been prohibited by 
the court from leaving Indonesia since last October, when five of them were 
jailed for a month. 
.
In a setback to Newmont, the Supreme Court in Jakarta, the capital, ruled March 
17 that the criminal case could go ahead. 
.
Newmont denies that its operations polluted the area or affected the health of 
local people. In particular, it disputes a November government report, which 
forms the basis of the civil suit, that said mercury and arsenic had entered 
the food chain from about five million tons of mine waste deposited in the bay 
over several years. 
.
Such denials have not stalled a parade of accusers, as health problems continue 
to arise among local people. The residents say they have little choice but to 
eat the fish from their bay and drink the water from their wells, despite 
warnings in the government report that doing so may be unsafe. 
.
In February, residents of Buyat Bay Village, a town of several thousand behind 
this beach community, added their voices to the health complaints, citing the 
mysterious death of a child last November and warning in a letter to President 
Susilo Bambang Yudhoyono that what is occurring in Buyat Bay Village mirrors 
the circumstances of Buyat Bay Beach, only on a bigger scale. 
.
Nowhere has the heat of the dispute been felt more sharply than on the little 
verandas and in the tiny rooms of this beach community. 
.
Sharp words, glares, sullen expressions and constant worry about health pervade 
virtually every conversation. 
.
One of the most outspoken people is Andi Lensun, the father of Andini, a baby 
whose death last July set off the charges that the villagers' illnesses were 
related to heavy-metal poisoning. 
.
Adding to the bitterness over the death of his baby, Lensun - whose porch is 
decorated with a handmade sign that reads Relocation Yes - said that Newmont 
had fired him from a modest job cleaning the beach. He said he had been told, 
We'll hire you back if you are no longer associated with the environmental 
groups. 
.
The company says that the work was run by a subcontractor and that Newmont had 
no control over hiring. 
.
Some neighbors, who favor the mine, dismissed the health complaints. 
.
Hendrik Pontoh, a leader of the pro-mine faction who said he was working on a 
project for Newmont planting mangrove trees, said he did not believe that the 
illnesses were related to the mine, or even that all of them were real. 
.
People are expecting millions by saying they are sick, Pontoh said. The case 
is blown up because of the nongovernmental organizations. They are the brains 
behind the action against the mine. 
.
The intensity of the feelings is overwhelming, he said. Now people are going 
to kill each other over the differences. 
.
This month, Pontoh, other villagers and local officials flew to Jakarta under 
the banner of a pro-mine group, Communications Forum, for a meeting with the 
health minister, Siti Fadilah Supari. 
.
Soon afterward, the minister canceled a visit to the bay that would have 
generated publicity about the poor health. They told me things were normal and 
it was unnecessary to come, the minister said in an interview. 
.
The local government doctor, Sandra Rotty, a fierce defender of the mining 
company 

Re: [ppiindia] Sistem berbahaya Re: Re: Demi Judi, Saya Rela Masuk Neraka

[Ambon]

Dalam klik militer yang merebut kekuasaan tentu saja ada pertentangan. 
Sebagain  terpakai oleh si babe dan sebahagian lagi ditolak. Contohnya 
Jenderal Nasution yang bersama-sama menegakan orde baru tak terpakai, hanya 
dikasi posisi sebagai ketua MPR.

Mungkin ada benarnya si babe tak suka yang populer, tetapi  apa 
kepopulerarnnya?  Sejumlah perwira yang tak dipakai oleh si babe lalu 
membentuk petisi 50. Rupanya yang mereka ributkan ialah karena tidak 
kebagian rejeki, sebab kalau dilihat pada  masa ganas-ganasnya pembunuhan di 
Indonesia, apakah petisi 50 ini tuurt  bersuara supaya pembunuhan dihentikan 
dan hukum yang beradab diterapkan sebagaimana mestinya?

- Original Message - 
From: Lina Dahlan [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Monday, March 28, 2005 9:54 AM
Subject: [ppiindia] Sistem berbahaya Re: Re: Demi Judi, Saya Rela Masuk 
Neraka


 gitu juga yang aku denger. Anti suapnya itu juga krn bang Ali memang
 datang dari keluarga yang udah berada, gak perlu ngemis ke cukong.

 Makanya aku tanya apa yang menyebabkan bang Ali turun jabatan?
 karena ku dengar lagi juga itu karena dia terlalu populer dan babe
 gak suka orang yang terlalu populer...he..he...kalah pamor...

 he..he..masih i'lmi yaqin belum ainul yaqin...apalgai haqul yaqin


 --- In ppiindia@yahoogroups.com, Carla Annamarie
 [EMAIL PROTECTED] wrote:

 just for ur irritation..:))..kidding..

 actually..Bang Ali itu anti disuap..itu kata org2 dulu.apalagi klo
 ada
 tender2 yg gak jelas n nantinya bisa ngerugiin rakyat kecil.(gak
 tau bener
 ato gak bcs i wasnt even born yet at that time..)





 [EMAIL PROTECTED]

To:
 ppiindia@yahoogroups.com
   03/28/2005 01:26
 cc:
   PM   Subject:  Re:
 [ppiindia] Sistem berbahaya Re: Re: Demi
   Please respond to Judi, Saya Rela
 Masuk Neraka

 ppiindia











 fakta yang jelas juga beliau walaupun katanya berhasil dan sukses
 membawa
 jakarta lebih baik dari segi materiil,  ternyata beliau tidak bisa
 berkuasa
 terus
 untuk menjadikan jakarta lebih baik,  kepemimpinan beliau tidak
 dapat terus
 dipertahankan,   dan jakarta  itu maju bukan karena bang ali
 sadikin,
 jakarta
 maju karena banyak cukong  ...   coba tanyain berapa sih tanah-
 tanah yang
 dikuasai
 oleh orang indonesia asli di jakarta  ...  paling-paling bang ali
 hanya
 sebagai
 bemper aja buat mereka,  supaya usaha mereka maju dan duitnya buat
 judi
 karena bingung duitnya mau di kemanain,  jadi buat judi aja,
 tanah sih
 gampang
 bang ali kan bisa di kasih traktor buat gusurin itu rakyat  ...
 maka
 jatuhlah bang
 ali dari kekuasaan di jakarta  ...  itu  berkat rakyat
 juga   ...kan
 

 salam,









 Butuh informasi leih jelas lagi, Bang Ali turun jadi Gubernur
 karena
 apa sih??? Apa bener karena obsesinya akan judi ato emang babe dah
 gak
 suka karena terlalu populer..dia itu...

 Faktanya dia adalah satu2nya gubernur DKI yang sukses membawa
 Jakarta
 lebih baik secara materiil

 Nah selain dia itu Jakarta jalan ditempat doang. Materill gak,
 rohani
 juga gak!

 --- In ppiindia@yahoogroups.com, [EMAIL PROTECTED] wrote:
 
  demikian juga dengan habibie ketika banyak orang menyatakan bahwa
  yang berhak memimpin bangsa indonesia ini adalah orang jawa
 ternyata
  ternyata mitos itu luntur dengan sendirinya,  demikian pula
 dengan
 ali
  sadikin
  beliau telah menjadi gubernur dari ibukota republik ini,
 sejarahlah
 yang
  telah menunjuk beliau,  tapi sejarah juga harus menghentikan
  kepemimpinannya
  ketika judi sudah merajalela.  walaupun obsesi beliau tentang
 judi
 yang
  mendatangkan pemasukan yang besar terhadap jakarta masih
 menggebu-
 gebu.








 *
 **
 Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju
 Indonesia yg
 Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org

 *
 **

 _
 _
 Mohon Perhatian:

 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg
 otokritik)
 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan
 dikomentari.
 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]

 Yahoo! Groups Links














 __

 Disclaimer :
 - This email and any file transmitted with it are confidential and
 are intended solely for the use of the individual or entity whom
 they are addressed, if you are not the original recipient, please
 delete it from your system.
 - Any views or opinions expressed in this email are those of the
 author only.
 __



 

[ppiindia] Pembunuh Munir Tak Akan Dihukum Mati

[Ambon]

http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2005/03/28/brk,20050328-43,id.html

Pembunuh Munir Tak Akan Dihukum Mati
Senin, 28 Maret 2005 | 17:47 WIB 

TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, menjamin tidak akan 
menghukum mati pembunuhan Direktur Imparsial, Munir, sepanjang sesuai dengan 
prosedur hukum Indonesia. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan seusai 
memimpin serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur dari 
M Huzaini kepada MS Rahardjo di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo 
Surabaya, Senin (28/3). 

Seperti diberitakan, pemerintah Belanda akan memberikan bukti-bukti hasil 
penyelidikan terhadap kasus tewasnya Munir asalkan pemerintah Indonesia 
menjamin pembunuhnya tidak dihukum mati. Menteri Kehakiman Belanda meminta 
agar tersangka tidak dihukum mati,ujarnya.

Jika tersangka pembunuh Munir terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati, 
Jaksa Agung berjanji akan mengurus sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia 
agar tidak dijatuhi hukuman mati. Apakah nanti pengadilan setuju, atau 
Presiden memberikan grasi atau tidak, itu urusan lain,katanya.

Jaksa Agung mengaku bahwa Kejaksaan Agung bersama Departemen Luar Negeri sudah 
dua kali mengirim surat ke pemerintah Belanda meminta bukti-bukti tewasnya 
munir. Ia mengakui awalnya kesulitan karena pemerintah Belanda meminta jaminan 
tersangka tak dihukum mati. Kita minimal nanti desak presiden agar tidak 
menghukum mati,katanya.

Ia berharap permintaan Pemerintah Belanda ini tidak diartikan sebegai bentuk 
intervensi Belanda pada hukum di Indonesia. Sebab Pemerintah Belanda bersama 
negara-negara uni Eropa yang lain telah menandatangi konvensi anti hukuman 
mati. Jadi negara-negara tersebut menolak memberikan bantuan hukum pada 
negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati seperti Indonesia,kata Arman.

Karena itu, formulasi surat permintaan bukti-bukti atas kasus tewasnya Munir 
pada Pemerintah Belanda, disusun bersama antara Jaksa Agung dan Departemen Luar 
Negeri. Agar tidak ada kesan yang timbul bahwa Pemerintah Belanda mencampuri 
urusan hukum Indonesia, atau kita tunduk pada tekanan Belanda. Jadi surat itu 
bunyinya begitu netral, dan tetap kita yang menentukan,ujarnya.

Adi Mawardi



[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Medan bangun Masjid 7 Lantai

[Ambon]

http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_contenttask=viewid=1762Itemid=1


  Medan bangun Masjid 7 Lantai  



  Medan akan memiliki masjid 7 lantai di tanah seluas 13.860 m2. 
Berkapasitas mencapai 8.600 dibangun dengan biaya Rp 59 Miliar Lebih

  Hidayatullah.com--Masjid Agung di Jl Pangeran Diponegoro segera dibangun 
dan direnovasi. Sesuai cetak biru (blue print) pembangunannya, masjid itu akan 
berdiri tujuh lantai. Empat lantai ke atas dan tiga lantai ke bawah (basement) 
dengan menelan biaya Rp59 miliar lebih.

  Gubsu HT Rizal Nurdin melalui Walikota Medan Drs H. Abdillah, Ak, MBA, 
Minggu (20/3), telah mengekspos rencana ini kepada Wakil Presiden HM Jusuf 
Kalla di Masjid Agung. Tanda akan dibangunnya masjid tersebut, Walikota 
menyerahkan blue print dan berkas terkait rencana pembangunan dan renovasi 
masjid itu kepada Gubsu kemudian diserahkan kepada Wapres selaku ketua 
penasehat panitia pelaksana pembangunan Masjid Agung. 


  Walikota memaparkan pembangunannya dilaksanakan dalam waktu dekat. Tujuh 
lantai terdiri tiga lantai basement seluas 3.775 m2, empat lantai ke atas 
seluas 10.085 m2 sedangkan total bangunan seluas 13.860 m2. Walikota 
menjelaskan kapasitas jamaah bisa ditampung mencapai 8.600 orang setelah 
direnovasi, sebelumnya 1.600 orang tidak termasuk pelataran. Rinciannya luas 
lantai I dapat menampung 2.000 jamaah dengan luas 1666 m2. Luas lantai 2 
menampung 1067 jamaah dengan luas 1.281 m2, luas lantai 3 dapat menampung 1127 
jamaah dengan luas 1352 m2. Sedangkan basement 1 berfungsi sebagai gedung 
serbaguna dan perpustakaan, basement 2 dan 3 berfungsi sebagai parkir. 


  Menurut Walikota, pembangunan ini, dengan membuat bangunan baru di 
pelataran masjid, tidak mengurangi nilai dan merusak bangunan yang ada. Dan 
bangunan yang baru menjadi satu kesatuan dengan yang lama. Inilah harapan dari 
umat Islam. Sebelumnya sudah kita bicarakan dengan gubernur, ulama, pihak 
Yayasan Masjid Agung, semua saran kita tampung dan bakal kita wujudkan bersama 
di kota ini, katanya dikutip Harian Waspada. 


  Dalam sambutannya, Wapres setuju masjid harus dibangun besar-besar di 
tengah kota, terutama di Kota Medan. Tuntutan itu realistis karena kapasitas 
jamaah yang shalat jauh lebih besar umat Islam dibanding agama lainnya, 
terutama dilihat dari jadwal shalat pada hari tertentu dan waktu ibadahnya 
sama. 


  Saya mendukung pengembangan Masjid Agung ini. Kenapa masjid itu harus 
selalu besar? Karena masjid itu dipakai secara berjamaah dan secara serentak 
seperti shalat Jumat. Berbeda dengan rumah ibadah gereja. Walau secara 
berjamaah, ibadahnya tidak serentak dan dibagi dalam beberapa jam, kata Wapres 
di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat yang hadir dalam acara itu. 
Sedangkan kehadiran Wapres ke Masjid Agung bagian dari kunjungan kerjanya 
selama dua hari (19-20/3) di Medan. 


  Menanggapi rencana ini, Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Drs H Abdul 
Halim Harahap mendukung sepenuhnya karena merupakan bagian dari memakmurkan 
masjid dan meningkatkan kehormatan Islam melalui pengembangan masjid di tengah 
kota. 


  Namun, Harahap belum bisa memberi penjelasan secara rinci atas nama 
yayasan menyangkut gambar rencana pembangunan yang disampaikan Walikota. 
Katanya, masih menunggu penjelasan dari ketua umum yayasan Masjid Agung. 
(wpd/cha)
 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] I Love Jesus and Aceh

[Ambon]

http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_contenttask=viewid=1651Itemid=1


I Love Jesus and Aceh 

Tulisan di kaos lengan pendek warna abu-abu muda itu bisa bikin mesem-mesem, I 
love Jesus because I'm a Muslim and so is he (Saya mencintai Yesus karena saya 
seorang Muslim begitu pula dia). Oleh-oleh isteriku dari Melbourne itu 
sederhana, tapi mengesankan. 

oleh Dzikrullah *

Kaos yang dibuat oleh IISNA, Islamic Information and Service Network of 
Australasia, itu pesannya sesuatu yang sudah jelas, dan difahami ratusan juta 
Muslimin Indonesia sejak kanak-kanak. Tapi berapa orang dari kita yang pernah 
mengatakannya kepada teman-teman kita penganut agama Kristen? Bahwa Jesus alias 
Nabi Isa As. adalah seorang Muslim, inti ajaran yang dibawanya sama dengan yang 
dibawa Nabi Muhammad Saw. yaitu tauhid, menolak penyembahan dan pengabdian 
selain kepada satu Ilah. 

Penyimpangan terjadi setelah dirinya diangkat oleh Allah Swt. Beberapa muridnya 
berkompromi dengan Paulus --orang yang selama hidupnya sama sekali tak pernah 
berjumpa Jesus--, yang tadinya sangat anti-ajaran Jesus tapi kemudian berbalik 
jadi penda'wah utama ajaran Kristen. Catatan-catatan pribadinya bahkan kini 
jadi bagian penting kitab suci Kristen (Bible). 

Pauluslah yang mengakomodasi kepercayaan pagan Romawi --bahwa tuhan lebih dari 
satu, dan menyepakati tiga unsur tuhan yang merupakan kesatuan (trinitas): 
tuhan Bapa, tuhan anak (Jesus), dan roh kudus. Distorsi ini kemudian mencapai 
puncaknya, ketika Kaisar Konstantin Agung, raja superpower Romawi waktu itu, 
menyelenggarakan Konsili Nicea tahun 325 M. Kongres besar Kristen ini memilih 
teologi Paulus sebagai teologi resmi Gereja, dan menganggap semua aliran 
Kristen yang lain sebagai heresy (kekafiran). Di Konsili ini, aspek-aspek 
Ketuhanan Jesus diputuskan lewat pemungutan suara (voting). 

Tahun 392 M Kaisar Theodosius mengeluarkan Edict of Theodosius, yang meresmikan 
Kristen sebagai agama negara bagi Kekaisaran Romawi. Ketika Kristen secara 
resmi jadi agama Romawi --yang dicampur-aduk dengan paganisme, resmi pulalah 
penyelewengannya dari ajaran tauhid Jesus.

Kaos itu sebuah cara sederhana untuk mendudukkan perkara sebenarnya dari 
pandangan Islam. Jesus adalah nabi. Telah mendahului sebelum dia nabi-nabi lain 
yang diutus Allah Swt. dengan pesan yang sama: mengingatkan kembali siapa 
manusia, siapa Penciptanya, dan bagaimana manusia bersikap tahu diri kepada 
Penciptanya.

Ngomong-ngomong tentang Jesus, ada berita di harian The Washington Post yang 
menggelikan. Evangelis terkenal Jerry Falwell yang berteman dekat dengan 
Presiden W Bush bilang begini, Rakyat di kawasan itu (Aceh) belum pernah 
mendengar nama Jesus disebut, jadi tak ada salahnya misionaris menyebarkan 
ajaran Bible sambil membawa bantuan kemanusiaan. Ia menanggapi kritik terhadap 
gerakan Kristenisasi di balik bantuan bagi korban Tsunami di Aceh. Lucunya, 
wartawan penulis berita itu sendiri yang membantah Falwell, Tidak benar itu. 
Sebagai Muslim orang Aceh sudah mengenal Jesus karena nama itu tertera di dalam 
al-Quran bahkan sejak mereka mempelajarinya di waktu kecil. Di dalam al-Quran, 
nama Nabi Isa As. alias Jesus disebut jauh lebih banyak daripada nama Nabi 
Muhammad Saw.

Yang sering lupa justeru umat Muslim sendiri, bahwa salah satu misi utama Islam 
adalah meluruskan berbagai ajaran yang bengkok, terutama pada kaum yang 
menamakan dirinya Yahudi dan Nasrani. Al-Ikhlash yang bagi banyak orang sering 
biasa disebut surat Qulhu turun di masa-masa sangat awal kenabian Muhammad, 
sudah menohok ulu hati teologi yang menyimpang itu, Dia tidak beranak dan 
tidak diperanakkan... Tapi, untuk sekedar menjelaskan kebengkokan itu kepada 
teman-teman Kristen pun umat Muslim Indonesia cenderung enggan. Sebagian karena 
nggak mau ribut, sebagian karena memang nggak tahu harus bicara apa, karena tak 
cukup percaya diri.

Jadi, jika kini umat Muslim Indonesia ---khususnya yang bekerja membantu Aceh-- 
tak bersikap jelas menghadapi Kristenisasi lewat bantuan kemanusiaan, ya wajar 
saja. 

Di Pulau Aceh, di seberang Pulau We di mana Sabang berada, Catholic Relief 
Service (CRS) kabarnya sudah mendapat lampu hijau langsung dari Presiden SBY, 
untuk menangani pembangunan lebih dari 100 rumah penduduk. Lobinya lewat 
Menkokesra Alwi Shihab. Pulau itu konon sudah lama dikenal sebagai salah satu 
basis gerakan separatis. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah naik helikopter, 
mengunjungi daerah-daerah terpencil Aceh, dipandu oleh dua orang petugas dari 
Obor Berkat Indonesia (OBI), organisasi yang rajin membungkus obat dengan 
kantong plastik bertuliskan pesan-pesan gereja. Lebih dari 70 LSM dari Vatikan 
ditenteng mendarat oleh dubesnya sendiri masuk ke pedalaman garis pantai Aceh 
Barat siap mendirikan sekolah-sekolah. Truk-truk logistik World Vision beroda 
12 merajai jalan-jalan Banda Aceh.

Apakah rakyat Aceh diam saja, karena mereka sedang butuh bantuan? Tidak. Di 
lapangan kita mulai mendengar berbagai keresahan 

[ppiindia] Human Rights Group Probes Maid Torture Case

[Ambon]

http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=61162d=28m=3y=2005

Monday, 28, March, 2005 (17, Safar, 1426)

  Human Rights Group Probes Maid Torture Case
  Hassan Adawi, Arab News 



Nour Miyati

  JEDDAH, 28 March 2005 - As the Indonesian government awaits the 
application of Saudi justice, the National Society for Human Rights has 
intervened on behalf of a guest worker who was brutalized and tortured by her 
employer.

  Indonesian maid Nour Miyati is currently undergoing intensive medical 
treatment to prepare her for multiple amputations of gangrenous fingers and 
toes after being tied up, beaten and imprisoned in a bathroom for a month.

  Dr. Lubna Al-Ansari, a member of the human rights society, told Arab News 
that fellow members, Suraya Abid Sheikh and Noura Al-Jumaih, had visited Miyati 
at the hospital and were following up on her case. They submitted a report to 
Dr. Rashed Al-Mubarak, the society's president in Riyadh, yesterday morning. 
The report included inquiries about the status of the accused - whether he was 
imprisoned - and the woman's fate after the surgeries.

  Suraya Abid Sheikh said they contacted police investigating the case. The 
accused, the sponsor, has denied any connection with what had happened to 
Miyati, claiming the maid was bitten by an insect.

  It seems he's naive because forensic specialists have proven that she's 
been subjected to torture, said Suraya Abid Sheikh. She confirmed that it is 
the woman's right to be compensated for the damages inflicted upon her and that 
the sponsor would not escape punishment.

  The 25-year-old woman will be returning to her country with permanent 
disabilities.

  Suraya Abid Sheikh said all observations related to laborers will be 
submitted to appropriate government sectors, adding that a large number of 
maids contact the society after running away from their sponsors. She added 
that this was the first maid case the society is dealing with in the Kingdom.

  She said the society is not dealing with the case as an individual 
(personal) case but that it is an issue that concerns and affects the entire 
community. The society's tenets hold that no person, native or foreign, should 
be subjected to torture whatsoever.

  The human rights society members have requested Miyati's medical file to 
follow up the case. The association is ready to provide cooperating lawyers to 
pursue the case if the police do not follow through.

  M. Sukiarto, labor attache at the Indonesian Embassy in Riyadh, told Arab 
News that his nation's diplomatic mission is following the case as closely as 
Saudi police.

  After the hospital report, she will undergo operations. Then the case 
will be looked into, Sukiarto said. If there is no development in the case, 
the embassy will appoint a lawyer to represent the maid so that she may receive 
her financial rights and dues as well as her moral rights.

  The Indonesian government remains concerned by this horrific incident. 
Over the past years, sponsor problems had lessened; however, during the last 
three years, the problems have begun to increase with maids, Sukiarto said. 
This incident is the first of its kind in the Kingdom with a sponsor so 
cruelly inflicting punishment.
 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] How to Influence Muslim Minds and Capture the Arab Hearts

[Ambon]

http://www.arabnews.com/?page=7section=0article=61190d=28m=3y=2005

Monday, 28, March, 2005 (17, Safar, 1426)

  How to Influence Muslim Minds and Capture the Arab Hearts
  Ibtissam Al-Bassam, Arab News 

  A few days ago the White House nominated Dina Powell to the post of 
deputy undersecretary of state for public diplomacy and assistant secretary of 
state for educational and cultural affairs. 

  Mrs. Powell is a 31-year-old Egyptian borne-American woman. She is a 
graduate of the University of Texas, a mother to a three-year-old girl and the 
daughter of a former captain in the Egyptian Army. 

  Her mother was educated at the American University in Cairo. Her parents 
immigrated to America when she was four years of age. In Dallas, her father 
drove a bus and opened a convenience store.

  According to the American press, Mrs. Powell is pretty, eloquent, 
attractive, confident and intelligent (a profile which many lucky members of 
the fair sex are blessed with). She is fluent in Arabic and English and is 
eager to share with the world her American experience and the American values 
that she dearly cherishes.

  Of the pretty Arab-American rising star, Andrew Card Jr., the White House 
chief of staff says,  She is attractive, very competent, well-spoken, young, 
she's got quiet confidant, and she is task-oriented. In other words, she gets 
the job done.

  Joshua Bolton, White House budget director, is confident that people will 
be taken by surprise when this young, attractive, really well-spoken person in 
both English and Arabic makes a presentation on behalf of the president. That 
sends really a strong message.

  The attractive, bright, highly accomplished lady has been selected to 
perform the task of polishing American image around the globe and marketing 
American values in the Arab and Muslim world. Arabs and Muslims realize the 
seriousness of the mission she will be entrusted with and appreciate the 
enormity of the burden that fall on her young shoulders. They are aware of the 
many challenges she will face and the many obstacles she will have to surmount. 
No doubt Mrs. Powell will need every help when she walks in a bumpy road, 
where angels fear to tread (sincere apologies to E.M. Forster for borrowing 
his words without permission). 

  Mrs. Powell left Egypt when she was a tiny, little child. Early childhood 
is the most beautiful, yet the least remembered phase of one's life. Arabs and 
Muslims should not feel disappointed if Mrs. Powell has very faint 
recollections of her years in the land of the Pharaohs. They should not look 
for traces of the impact of the Arab culture on her well- developed character. 
They should be generous with hints as to how best she can succeed in carrying 
out her difficult mission.

  The following suggestions might be of help to Mrs. Powell and to American 
friends, who are genuinely interested in reviving the shattered confidence of 
Arabs and Muslims in Western democracy and Western values.

  The world is told that Mrs. Powell speaks Arabic fluently. Arabs will 
have ample opportunity to judge for themselves the extent of her mastery of the 
language. 

  They do expect Mrs. Powell to speak the musical Egyptian dialect and they 
sincerely hope that she will not flavor it with a foreign accent

  Arabs and Muslims will not be impressed if Mrs. Powell uses their 
language with the sole purpose of marketing Western values and Western ideas. 
They will welcome her with open arms if they find that she is familiar with 
their culture and their history, possesses a good understanding of their values 
and has great respect for their religions and traditions.

  Since Arabs have little tolerance for people who criticize their faith or 
disparage their culture, Mrs. Powell should refrain from any criticism of the 
way Arab and Muslim men women and children eat, live, think or dress. She 
should avoid stating, or insinuating that Western values are superior to Muslim 
and Arab values. She should never recommend that they exchange their cherished 
identity for a Western one.

  Arab hearts and Muslim minds are at present shut against Western-style 
democracy and Western freedom. It is highly recommended that Mrs. Powell 
postpone any discussion of these two sensitive concepts until she has won 
enough trust and has had sufficient chance to participate in brainstorming 
sessions with Arabs and Muslims.

  Mrs. Powell should be aware that Arabs and Muslims do not trust Sawa 
and Al-Hurra. They consider them pure propaganda instruments. 

  The effort of Mrs. Powell will be greatly appreciated if she succeeds in 
repairing the shattered bridges of friendship and confidence between America 
and the Muslim world and if she erases the erroneous, unfair impression many in 
her adopted country have of Arabs and Muslims,

  May the young Egyptian-born American succeed where others 

[ppiindia] Moderate Muslims using Koran to wage against radicals' interpretation of Islam

[Ambon]

http://www.jordantimes.com/sun/news/news6.htm 
   Sunday, March 27, 2005

Moderate Muslims using Koran to wage against radicals' interpretation of Islam 
By Brian Murphy 
The Associated Press  
  
CAIRO - The e-mail messages from Muslims began moments after release of a 
religious edict condemning Al Qaeda. They came from every corner of the world. 
Soon they were tumbling in too fast to handle. 

I couldn't even read them all. There's at least 1,000. 

Maybe more, said Mansur Escudero, secretary general of the Islamic Commission 
of Spain. The tone was nearly all the same: `It's about time someone did it. 
Bravo!' The fatwa, issued on the anniversary of the Madrid train bombings that 
claimed 191 lives, was believed to be the first cleric-sanctioned condemnation 
directly against Osama Ben Laden and Al Qaeda. But it highlights a wider, 
critical dialogue emerging across the Islamic world. 

Moderate Muslims are increasingly turning to Islam's sacred core - the Koran 
and the laws and traditions it inspires - to defend their views and discredit 
radicals as part of a counter-jihad for Islamic hearts and minds. 

Terrorist attacks by Al Qaeda and other militant groups add urgency to the 
ideological debate, which challenges the long dominance of Saudi Arabia's 
fundamentalist Wahhabist strain that has used its wealth and influence to mute 
moderate Islamic voices. 


The long and painful silence of moderate theologians and experts in Islam 
jurisprudence - who had been bought off or intimidated into silence - is 
finally starting to break apart, said Khaled Abou El Fadl, an authority on 
Islamic law at the University of California, Los Angeles (UCLA). We are seeing 
signs of a counter-jihad. The March 11 fatwa by Spain's highest Muslim 
authority and the deluge of support messages appeared to touch the frustration 
among mainstream Muslims. But the response was dominated by those outside the 
Middle East, suggesting the centres of moderate influence reside outside 
traditional Muslim areas. 


From Canada: Thank you for taking a stand. From the United States: I'm glad 
that someone of authority in Islam is taking a stand and demanding their 
religion back from the terrorists who have hijacked it. From Australia: This 
is important. This has the possibility for real impact. From Mexico: All 
good Muslims are with you. This shows the Muslim world is tired of the harm 
that radicals and terrorists are doing to Islam, said Escudero, whose 
declaration carried the support of Muslim leaders in Morocco, Algeria and 
Libya. We hope this will inspire others to speak out. But this, however, 
risks even more friction with radical fringe, who have long used their own 
Koranic interpretations to justify attacks on non-Muslims and others. 

A group calling itself Al Qaeda in Iraq - the name militant Abu Mussab Zarqawi 
gave his organisation after he aligned himself with Ben Laden - mocked the 
Spanish fatwa and ridiculed a four-day international counterterrorism 
conference held in Madrid. 

Allah has promised us victory. ... Terrorizing enemies of God is our faith and 
religion, which is taught to us by our Koran, said a statement purportedly 
posted by the group on a Islamic website March 12. 
But the Koran is open to interpretations on many levels. 

No issue presents more of a conundrum than suicide attacks. Most Islamic 
scholars categorically denounce taking one's life, citing the clear Koranic 
dictum: Do not kill yourself. But deep divisions occur over what is justified 
martyrdom in Islam's defence. The debate winds through such flash points as 
the Palestinian Intifada, the insurgency in Iraq and suicide bombings linked to 
Al Qaeda around the world. 


There needs to be an awakening that radicals are manipulating the Koran for 
their own narrow motives, said Omid Safi, professor of philosophy and religion 
at Colgate University. 

In a far corner of a Cairo mosque recently, a scholar read from the 57th sura, 
or chapter, that urges Muslims to spend freely to defend the faith. In one 
verse, martyrs are blessed for achieving their reward and their light. In 
another, non-Muslims are called the owners of hell fire. What do you make of 
this? the reader, Abdul Abdullah, asked a group of young men in a far corner 
of the grand Azhar Mosque. The students began to bicker. A defence for 
Palestinian suicide bombers, a few said. Nonsense, argued others, who called it 
outdated allusions to Islam's early struggles. 
They cited a line saying compassion and mercy rise above all other virtues. 

The message, Abdullah said, is to be both a lamb and a lion when it is 
needed. This is the balance. Less than a month later in New York, Amina Wadud, 
a female professor of Islamic studies, challenged Muslim traditions of male-led 
worship by leading Friday prayers to draw attention to her belief that the 
Koran puts men and women on equal footing and needs reinterpretation. 

Many Islamic leaders, however, decried the 

[ppiindia] A fresh US attack on Cuba

[Ambon]

   24 - 30 March 2005
  Issue No. 735
  International  


   
  Published in Cairo by AL-AHRAM established in 1875 


http://weekly.ahram.org.eg/2005/735/in10.htm



Document: A fresh US attack on Cuba

Below is the text of an appeal signed by a large number of prominent world 
intellectuals, artists and political figures protesting US attempts to push 
anti-Cuba resolutions at the UNCHR 



The 61st session of the United Nations Commission on Human Rights takes place 
from 14 March to 22 April in Geneva, where the United States government will 
once again try to pass a resolution against Cuba.

This is a manipulated and selective treatment of the topic aimed to justify the 
intensification of the policy of blockade and aggression by the world's sole 
superpower against a small country, and is in violation of international law. 
The commission must represent every UN member state and ensure respect for the 
rights of all women and men worldwide. It is significant, however, that during 
last year's sessions in the commission it was impossible to evaluate -- or even 
debate -- the atrocious violations of human rights taking place in US prisons 
in Abu Ghraib, Iraq, and Guantanamo, Cuba.

The US government has no moral authority to establish itself as a judge of 
human rights in Cuba, where there is not a single case of missing persons, 
torture or extra judicial killing and where internationally recognised high 
levels of health, education and culture have been achieved -- despite the 
US-imposed blockade.

We request the countries represented in the commission not to allow it to be 
used to legitimise the Bush administration's anti-Cuba position. This is a 
critical time for Cuba since an eventual escalation of Washington's aggressive 
policies may have very serious consequences. We also call on journalists, 
writers, artists, professors, school teachers and social activists to address 
their governments and ask them to pressure the US to stop their attacks against 
Cuba. 

Signatories to the appeal include:

Danielle Mitterand, political activist and widow of former French president 
François Mitterand, France; Eduardo Galeano, writer and political activist, 
Uruguay; Harry Belafonte, singer and actor, USA; Howard Zinn, university 
professor, writer and political activist, USA; Ignacio Ramonet, writer and 
editor in chief of Le Monde Diplomatique, co- founder of the French branch of 
the anti-globalisation movement Attaq; Jose Saramago, literature Nobel 
laureate, Portugal; Nadine Gordimer, literature Nobel laureate, South Africa; 
Ramsey Clark, former US attorney-general, writer and political activist, USA; 
Rigoberta Menchu, physicist and peace Nobel laureate, Guatemala; Tareq Ali, 
writer and journalist, England

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Gempa Bumi

[Ambon]

Menurut US geological survey,  beberapa menit lalu terjadi gempa bumi  yang 
episentrurmnya south south east of of Banda Aceh. Kekuatannya RS 8,2 

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Strong quake hits Indonesia coast

[Ambon]

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4388579.stm

Last Updated: Monday, 28 March, 2005, 18:13 GMT 19:13 UK  

Strong quake hits Indonesia coast 
 
A major quake in the Indian Ocean has hit the coast of the Indonesian 
tsunami-hit island of Sumatra, triggering alerts across the region. 
It struck just before midnight local time, with an estimated magnitude of 8.2, 
and caused widespread panic. 
The epicentre was located at about 200 km (125 miles) off the mainland. 
US monitors warned of a widely destructive tsunami and the quake was felt as 
far away as Malaysia. 
Authorities in those regions should be aware of this possibility and take 
immediate action, the Pacific Tsunami Warning Center said in a statement on 
its website. 
It comes three months after a major earthquake and subsequent tsunami in the 
Indian Ocean on 26 December caused major damage and killed tens of thousands of 
people in the region. 
Russ Evans, a seismologist from the British Geological Survey, told the BBC 
that Monday's tremor quake was almost certainly an after-shock of the earlier 
quake, which had a magnitude of 9. 
A new tsunami was certainly possible, he said, but on a smaller scale. 
'I heard my neighbours screaming' 
The quake struck between the Sumatran cities of Padang and Medan at around 2315 
local time (1615 GMT) and lasted up to three minutes, said Ramlan of 
Indonesia's Meteorological and Geophysics Office. 
Power blackouts and major panic ensued, local officials told AFP news agency. 
Residents of Banda Aceh, which was ruined on 26 December, were reported to be 
fleeing from their homes as reports of the earthquake spread. 
The quake was felt across the region with people in the Malaysian capital, 
Kuala Lumpur, some 500km away, evacuating high-rise buildings and running out 
into the streets. 
I was getting ready for bed, and suddenly, the room started shaking, said 
Kuala Lumpur resident Jessie Chong. 
I thought I was hallucinating at first, but then I heard my neighbours 
screaming and running out. 
Thailand, which was also hit by the 26 December disaster, has issued an tsunami 
alert and there are reports the quake was also felt in India. 

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Pseudo Heroisme Anggota Dewan

[Ambon]

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/29/o3.htm

Pseudo Heroisme Anggota Dewan
Oleh Muh. Kholid AS 

RAPAT paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyikapi polemik kenaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM) terbukti hanya sandiwara politik. Disertai 
dengan aksi walk out (WO) oleh seluruh anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) 
dan Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (F-PDIP), akhirnya DPR secara institusi 
''mendukung'' kebijakan tersebut. Dalam artikulasi politik selama satu minggu 
tersebut, terlihat betapa ''dinamika'' wakil rakyat memang begitu cair. Kendati 
beberapa fraksi pada awalnya ''bergelora'' untuk menolak kebijakan menaikkan 
harga BBM, dalam sekejap sikap tersebut berubah menjadi mendukung.



Lahirnya keputusan DPR tersebut menjadikan parade sandiwara DPR sebagai pembela 
''palsu'' kepentingan telah berakhir dengan kekalahan rakyat. Sebagai 
protagonis serial sandiwara tersebut, sebelumnya mereka berlomba-lomba 
menunjukkan eksistensinya sebagai ''pembela kebenaran''. Bukan sekadar adu 
argumentasi saja yang ditunjukkan, tetapi kompetisi ''panco'' juga dijadikan 
sebagai uji material.

Sebagai legislator yang dipilih ''langsung'' oleh rakyat, mereka menampilkan 
parade adegan reality show sebagai trustee dan delegate rakyat yang 
proporsional. Hingga lembaga parlemen yang normatifnya mengandalkan oral dalam 
manajemen artikulasi perbedaan pendapat harus menyertakan praktik upper cut, 
sebagaimana yang dipraktikkan oleh preman jalanan.

Melihat kronologi tawuran anggota Dewan per 16 Maret lalu, adalah wajar jika 
penonton (rakyat) akan terpesona dengan ''perjuangan'' mereka. Kendati rakyat 
hampir sekarat menghadapi kehidupan pascakenaikan harga BBM, justru 
wakil-wakilnya di parlemen terus mempolitisasi persoalan tersebut tanpa 
memberikan solusi yang esensial. Bayangkan saja, untuk memilih dua opsi, antara 
menolak dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut, waktu setengah bulan 
ternyata tidak cukup sebagai ajang bernegosiasi. 

Kendati persoalan BBM hanya terletak pada kesalahan prosedural lembaga 
eksekutif, nyatanya anggota legislatif mempergunakannya sebagai kesempatan 
bermonuver untuk kepentingan partai politik (parpol) tempatnya bernaung. Adu 
gengsi dua lembaga ini justru menjadi media dalam mendongkrak citra beberapa 
parpol yang sebelumnya telah tenggelam. Kebijakan pemerintah yang kurang 
populis tersebut dipolitisasi sedemikian rupa untuk dijadikan momentum menanam 
investasi politik pragmatis. Hanya, lagi-lagi term rakyat dicomot sebagai 
legitimator atas keinginan primordialis-sektarian tersebut.



Kecerobohan Dewan

Jika dicermati secara seksama, pokok persoalan perseteruan tersebut merupakan 
imbas kecerobohan anggota Dewan sendiri yang tidak melaksanakan wewenang dan 
hak-hak konstitusionalnya. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam 
membela kepentingan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945 pasal 20 A (1) maupun Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 pasal 
26 (1), tidak dilaksanakan secara elegan oleh anggota Dewan. Kontroversi 
kenaikan harga BBM sudah dibahas oleh eksekutif-legislatif sebelum penetapan 
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 per 1 Maret lalu. Pasalnya, sebelum 
kebijakan tersebut benar-benar ditetapkan oleh pemerintah, polemik persoalan 
ini sudah menjadi perdebatan umum dalam masyarakat.

Dalam tataran normatif, seharusnya anggota Dewan sudah mengetahui kondisi rial 
rakyat yang keberatan dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Prediksi fluktuasi 
meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, mahalnya biaya pendidikan, serta 
seabrek masalah sosial lainnya, seharusnya sudah terdeteksi oleh wakil rakyat 
bila mereka benar-benar aspiratif. Bukan sebaliknya, Dewan justru melakukan 
aksi reaktif pascamaraknya berbagai demonstrasi yang menentang kebijakan 
tersebut.

Melihat kronologi di atas, sesungguhnya apa yang diperlihatkan oleh anggota 
Dewan, menolak ataupun memahami kenaikan harga BBM, sebagai usaha pembelaan 
kepentingan rakyat adalah bullshit. Bagi yang menolak, sikap tersebut tampaknya 
lebih banyak dilandasi oleh upaya mendelegitimasi kedudukan eksekutif, sebagai 
kompensasi tersingkirnya mereka dalam ranah tersebut. Sedangkan bagi yang 
mendukung, sikap tersebut tidak lain adalah upaya untuk mempertahankan status 
quo kekuasaan yang didapatnya. Singkatnya, dualitas opsi tersebut sebenarnya 
tidak jauh-jauh dari persoalan memperkukuh cakar kekuasaan di berbagai lembaga 
negara dan hedonisme anggota Dewan.

Suara apa pun yang dikumandangkan oleh anggota DPR dalam menyikapi polemik ini, 
tidak akan mempunyai akses yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan 
hidup rakyat. Monuver wakil rakyat tersebut tidak akan membawa perubahan 
signifikan terhadap kondisi kehidupan rakyat menuju iklim yang lebih baik. 
Keputusan DPR apa pun yang lahir dari rapat paripurna tersebut tidak akan 
mempunyai kekuatan hukum untuk menganulir Peraturan Presiden 22 Tahun 2005 yang 

[list_indonesia] [ppiindia] Dilema Peran Kaum Intelektual

[Ambon]

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

Republika
Senin, 28 Maret 2005

Myth of the Bad Scientists 
Dilema Peran Kaum Intelektual 
Oleh : 
Pradana Boy ZTF
Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) dan Mahasiswa
The Australian National University (ANU)

Dalam sejarah perkembangan sains, seringkali disebutkan bahwa pada abad 
pertengahan, pernah terjadi perselingkuhan antara penguasa dan ilmuwan. Kondisi 
itu kemudian populer dengan istilah myth of the bad scientists. Mitos ilmuwan 
durhaka adalah sebuah konteks di mana para ilmuwan bersatu padu dalam 
memproduksi gagasan-gagasan yang justru memihak penguasa. Sederhananya, apa 
yang dilakukan oleh para ilmuwan adalah melegitimasi setiap tindakan penguasa, 
sehingga tindakan itu terkesan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Fakta sejarah ini menarik untuk diketengahkan di tengah kondisi di mana tidak 
sedikit kaum intelektual di negeri ini yang belakangan disinyalir menjadi 
bagian dari kekuasaan. Karena menjadi bagian dari kekuasaan itu, maka 
konsekwensinya adalah melakukan pembenaran terhadap tindakan penguasa, meskipun 
tindakan penguasa itu, tidak sejalan dengan kebenaran pada tataran intelektual. 
Kendatipun, dalam tataran akademis masih terjadi perdebatan menyangkut istilah 
dan hakikat the knowers, seperti intelektual, ilmuwan, dan filosof; tetapi 
tulisan ini tidak bermaksud mengungkap perbedaan-perbedaan itu.

Peran intelektual
Perdebatan seputar intelektual dan peran yang harus dimainkan dalam konteks 
bermasyarakat dan politik, memang hampir tidak pernah usai. Asumsi umum yang 
berkembang di kalangan masyarakat adalah bahwa intelektual semestinya tidak 
terlibat dalam aktivitas politik, terlebih jika aktivitas itu adalah dalam 
bentuk penciptaan kerangka ilmiah untuk mendukung tindakan penguasa. Karena 
intelektual seringkali didefinisikan sebagai sekelompok manusia pecinta ide dan 
gagasan. 

Idealnya, intelektual adalah komunitas knowers yang dalam tindakan-tindakan dan 
refleksinya bermuara pada pemihakan kepada masyarakat. Edward Shils dalam 
Encyclopedia of the Social Sciences mendefinsikan kaum intelektual sebagai 
kumpulan orang-orang dalam suatu masyarakat yang menggunakan simbol-simbol umum 
dan referensi abstrak mengenai manusia, masyarakat, alam, dan kosmos dalam 
komunikasi dan ekspresi mereka dengan frekuensi yang lebih tinggi dari sebagian 
besar anggota masyarakat lain. Seringnya penggunaan simbol-simbol seperti itu 
mungkin merupakan fungsi dari kecenderungan subjektif mereka sendiri atau dari 
kewajiban sebuah peran pekerjaan. 

Sementara Edward Said (1994: 11) menyatakan bahwa intelektual adalah individu 
yang dianugerahi kemampuan menggambarkan, mewujudkan, dan menyampaikan suatu 
pesan. Dan peran ini punya batas serta tidak bisa dimainkan tanpa adanya rasa 
menjadi seseorang yang seharusnya secara terbuka mengajukan pertanyaan yang 
memalukan, melawan sistem ortodoks dan agama. Karena hakikat intelektual yang 
demikian sulit disimpulkan inilah, sehingga Arthur M Melzer dalam Public 
Intellectual: Between Politics and Philosophy (2003) menyimpulkan bahwa 
berkaitan dengan sikap dan posisinya dalam masyarakat, kaum intelektual 
sebenarnya memainkan peran yang kontradiktif. Intelektual memainkan peran yang 
mulia dan sekaligus nista. 

Dalam diri seorang intelektual terjadi inner tension atau kontradiksi antara 
isu krusial menyangkut teori dan praktik, kontemplasi dan aksi. Kaum 
intelektual juga mengklaim pengetahuan nonteknis dan sekular dari dunia politik 
dan budaya, yang dengannya kemudian diidentifikasi bahwa kaum intelektual pada 
saat yang bersamaan bersifat politis dan apolitis. Sehingga dalam diri seorang 
intelektual melekat apa yang diistilahkan oleh Melzer dengan sifat detached 
attachment.

Pemihakan kaum intelektual terhadap kebenaran memang sesuatu yang tidak bisa 
dihindarkan. Tetapi ketika menyangkut kekuasaan dan penguasa, hubungan antara 
penguasa dan rakyat, maka kebenaran menjadi sangat ambigu. Dalam struktur 
masyarakat di mana berlangsung pola politik ruling bargain antara masyarakat 
dan negara, di mana negara menjamin keamanan fisik dan nasional, penyediaan 
barang-barang dan jasa (Kamrava, 2005), maka ketergantungan masyarakat pada 
negara menjadi sangat kuat.

Dimana kebenaran?
Dalam konteks semacam ini, lalu di manakah letak kebenaran? Apakah kebenaran 
ada di pihak rakyat ataukah di pihak penguasa? Kesan yang berlangsung selama 
ini adalah masyarakat selalu menjadi representasi dari kebenaran, sementara 
penguasa selalu menjadi representasi dari kesalahan. Dengan sendirinya, setiap 
gagasan dan tindakan intelektual yang mendukung keputusan kalangan penguasa, 
dengan sendirinya, kalangan intelektual itu akan dipersepsi sebagai intelektual 
durhaka (bad intellectuals). Sebaliknya, sebrutal apapun tindakan masyarakat, 
dan bahkan ketika tindakan itu salah, maka kaum intelektual yang berdiri di 
belakangnya akan dipersepsikan sebagai intelektual luhur 

[ppiindia] World's most beautiful women reveal their secrets

[Ambon]

http://funreports.com/2005/03/21/58738.html

2005-03-21 16:05:00

World's most beautiful women reveal their secrets

These beautiful women make men's hearts beat faster and leave other women 
envious of their beauty. What is the secret of their success and charm? Like 
many other women they were beautiful and smart, but each of them also had her 
own peculiarity. Was Homer's Helena as beautiful and alluring as Diane Kruger 
in Troy? Helen Smarty was said to have caused the Troy War. Hippocrates 
invented a special recipe that helped maintain beauty, and the invention was 
very popular in Ancient Greece. 

In Homer's time, guests were offered to do ablution with further rubbing with 
aroma oils before they were offered to sit down to table. Poet Anacreon 
recommended rubbing chest and the region of heart with aroma, as he believed 
that pleasant smells were sedative. Epicure made aromas also very popular, as 
he stated they helped fight hard hangover. 

The bust of the enigmatic pharaoh's wife Nofretete (supposedly living in 
1367-1338 B.C.) reveals her wonderful and long neck. Nofretete cared so much 
for the neck; it is said she applied compresses with rare oils to her neck. 

The wife of Pharaoh Akhnaton liked wigs and had a large collection of wigs. 
Women in Ancient Egypt had short haircuts like men and were wearing wigs to 
protect heads from hot sunrays. Egyptians considered hairy Asiatic men untidy 
and uncivilized. 

People in Egypt loved fresh flowers and widely used them at feasts. Guests were 
wearing lotus garlands; goblets with wine were coiled around with crocus and 
saffron garlands; the floor and tables at feasts were strewed with fragrant 
flowers, and the flower scent mixed with incense. 

Roman historian Plutarch wrote that the beauty and complaisance of Egyptian 
Queen Cleopatra (lived in 69-30 B.C.) captivated Julius Caesar. Later, Marcus 
Antonius was also charmed with her beauty. Cleopatra regularly took a bath with 
warm jennet milk that made her skin soft and matt. Today, women can take a bath 
with one liter of cow milk to have nice skin. 

Aromas and cosmetics were widely adopted in Ancient Egypt under Cleopatra. The 
wasteful queen widely used aromas. Aroma substances are good protection from 
epidemics of diseases. A legend says that some four robbers invented a recipe 
of aroma vinegar to rob dead and dying people during a plague epidemic in 
Marseilles and still remain healthy. 

The beautiful diva of the 1950s, Marilyn Monroe (1926-1962) was sure that 
gentlemen loved blonds and, being brown-haired, always dyed her hair with 
hydrogen peroxide. It was said that Marilyn purposefully made her heels shorter 
to make her step sexier. She said that Chanel #5 was the only thing she would 
wear being in bed with a man. 

It was for about two decades that Elizabeth Taylor (born in 1932) was 
considered one of the world's most beautiful women. Men particularly loved her 
eyes. The actress applied violet shades under the lower eyelids and violet 
mascara to the ends of the lashes to emphasize her blue eyes. 

Brigitte Bardot (born in 1934), who is sometimes called BB or Bebe, was a sex 
symbol of an entire epoch. People knew her by wasp-like waist, sexy lips and 
coiffure that was later called a la Bardot. Everyday 10-minute physical 
exercises helped Bardot looked wonderful. The actress applied light lipstick on 
her sexy lips and finished the makeup slightly touching the lips with vaseline. 

Superstars always look stunning in public. What are the secrets of their 
beauty? 

Catherine Zeta-Jones, 34, always appears in public smiling. She says her teeth 
are white not thanks to some widely advertised toothpaste but because of 
strawberry. The actress brushes her teeth with strawberry at least once a week. 

Cameron Diaz, 32, is suffering from acne that we cannot see thanks to her 
perfect makeup. The actress is forbidden to do aggressive peeling; she is 
rubbing her face with powdered milk every day to make the skin very soft. 

Naomi Campbel, 34, says well-milled coffee is a wonderful thing to fight 
cellulitis. She rubs her hips with well-milled coffee once a week and then 
wraps her problem areas with foil. 

Yasmina Filali, 29, follows Cleopatra's example and takes a bath with one liter 
of milk at least once a week. At that, her bath is never hotter than 38 
degrees. 

Christina Aguilera, 23, rubs her face with a raw potato and then sunbathes 
every day. 

Goldie Hawn stays young with the aid of a cream normally used to shrink 
haemorrhoids. She rubs it under her eyes to get rid of puffiness. 

Cindy Crawford, 38, applies a fresh potato to her eyelids before coming out, 
which helps her get rid of wrinkles and dark circles under the eyes. If nothing 
helps, Cindy puts on sunglasses. 

Ornella Muti, 48, loves a face pack made of kiwi. She recommends to add some 
honey and yogurt to kiwi mass, stir it up and apply to the face for 20 minutes. 

Sandra Bullock, 38, believes the 

[ppiindia] A Muslim-Hindu movie kiss? Outrageous, some Pakistanis say

[Ambon]

 A Muslim-Hindu movie kiss? Outrageous, some Pakistanis say  





By Salman Masood The New York Times  
Monday, March 28, 2005 





ISLAMABAD, Pakistan With her sultry good looks and her slinky dance moves, the 
Pakistani star who calls herself Meera has won the adoration of moviegoers 
here. 
.
But now she is afraid for her life. Her crime: The Indian news media reported 
that she had kissed an Indian actor onscreen while starring in an Indian film. 
To top it off, the actor in question, Ashmit Patel, is a Hindu. 
.
The film, Nazar, by the Indian director Soni Radzan and her husband, the 
producer Mahesh Bhatt, has not yet been released, but the report that Meera 
kisses Patel in the film, which hit the news media last month, has brought a 
storm of criticism. 
.
Local news channels repeatedly flashed snippets of the movie: him leaning 
toward her, their lips coming closer, her letting out a heavy sigh. But then, 
because censors do not permit a kiss to be shown on Pakistani television, the 
picture turns fuzzy and the rest is left to the imagination. 
.
Conservative Islamists are incensed at the thought of a Muslim woman's kissing 
a Hindu. Some have called for an apology; others have filed a lawsuit, 
demanding that she be censured for an immoral scene, though it is unclear 
what the court could do if it agreed. Still others have issued death threats. 
.
Meera, who says she is 24, acknowledged in a telephone interview that she had 
kissed the actor, though she has indicated in other interviews that she did 
not. She denied, though, that there are any vulgar or bold scenes in the 
movie. It is a baseless controversy, she said in the interview from Karachi, 
the southern port city where she has been staying since her return from India 
on March 9. 
.
Her own actions in the movie, she insisted, were in keeping with what her 
character demanded. Acting means freedom of expression, she said. 
.
Trouble dogged her in India last week, too, as she landed at an airport in New 
Delhi on Wednesday, at the invitation of Bhatt, who also wrote the film's 
script, only to be told by the immigration authorities that her visa was valid 
for arrival only in Mumbai. She was detained for several hours, then allowed to 
stay. 
.
Meera, who has starred in 56 Pakistani films since her start in the movie 
business in 1996, is no stranger to steamy scenes. Pakistani films, like Indian 
ones, are rife with suggestive song-and-dance numbers in which the heroine, 
sometimes wrapped in a wet sari, makes provocative, hip-thrusting moves. 
.
Maybe they wanted me to work in the movie wearing a burka, she said, 
referring to the head-to-toe cloak worn by some Muslim women. 
.
I have an open mind. I don't have to ask people what to do, what to wear, what 
hairstyle to keep. 
.
Nevertheless, she and her family, who live in Lahore, say they have received 
countless intimidating phone calls in the last month. She has said she will not 
return to Lahore unless Pakistan's president, General Pervez Musharraf, 
guarantees her safety. I need protection, she said. I am scared to go to 
Lahore. 
.
Officially, it is illegal to show Indian movies in Pakistan's theaters, but 
there is a huge black market for them. People watch them on cassettes or DVDs, 
and Indian film stars are household names. 
.
The few Pakistani movie theaters that have not already been turned into 
shopping malls are pressing for the right to show Bollywood pictures. Theater 
owners are threatening to go on strike over the issue. 
.
Some Pakistanis have expressed surprise that the reports about Meera's film 
have caused so much criticism. 'Nazar' frankly contained nothing more 
licentious than any Pakistani film, Hasan Zaidi wrote this month in Dawn, an 
English-language daily. 
.
.

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* 

[ppiindia] Politik Kewahyon

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/29/opini/1646121.htm


Politik Kewahyon 
Oleh Sukardi Rinakit

SEANDAINYA Megawati Soekarnoputri mengatakan, Saya yakin, saya pasti akan 
terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI-P. Tetapi justru karena itu, saya 
memutuskan untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan pada kader muda partai, siapa 
pun dia!

Jika dari Bali Megawati mengayunkan langkah politik itu, sama seperti langkah 
yang dilakukan Nelson Mandela (juga akan dilakukan oleh Amien Rais), maka bukan 
saja ia akan meninggalkan keteladanan yang luar biasa bagi generasi penerus, 
tetapi juga nama harum. Rakyat akan menilai bahwa cita-cita Megawati ternyata 
jauh lebih besar dari dirinya sendiri.

Tetapi jika Megawati melakukan langkah politik sebaliknya, bahkan memaksakan 
kehendak untuk bekerjanya sistem formatur tunggal dan hak prerogatif ketua 
umum, ia bukan saja akan mengerdilkan partai yang dicintainya, tetapi juga 
membonsai pohon teduh demokrasi.

Pendeknya, apa pun bentuknya, masa depan PDI-P ada di tangan kearifan Megawati. 
Kalau Megawati bersikap bijaksana, ada peluang bagi kader PDI-P, siapa pun dia, 
untuk didekati oleh wahyu kekuasaan pada pemilu mendatang.

DALAM pendekatan budaya politik, wahyu kekuasaan cenderung tidak bisa diputar 
balik dan ditarik-tarik untuk kembali mendekat. Hampir tidak ada catatan di 
Nusantara yang menggambarkan bahwa seorang raja bisa berkuasa kembali setelah 
ia lengser atau ditumbangkan lawan politiknya. Salah satu sebab dari menjauhnya 
wahyu tersebut adalah karena sang penerima dan orang-orang yang ada di 
jejaringnya tidak resolved. Padahal wahyu itu hanya bertahan dengan senang hati 
apabila sang penerima tetap bisa terharu, prihatin, menangis dan bekerja keras 
demi kepentingan rakyat. Tanpa sikap itu, wahyu kekuasaan akan cepat hilang 
diserap kembali oleh suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi 
vox Dei).

Sejak reformasi bergulir, tongkat kekuasaan telah estafet di tangan empat tokoh 
(Habibie, Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY). Apakah para 
pemimpin Republik tersebut adalah tokoh-tokoh yang kewahyon (menerima wahyu 
kekuasaan)? Jika jawabannya ya, mengapa kehidupan rakyat kok tidak juga membaik 
sampai hari ini?

Di pedesaan Jawa dan kampung-kampung kumuh perkotaan, euforia pemilu sudah 
mulai mengering saat ini. Orang-orang tua, meskipun hanya berbisik-bisik dan 
tidak berteriak lantang ala mahasiswa, mulai ragu dengan eksistensi pasangan 
SBY-Jusuf Kalla sebagai pemimpin yang mendapatkan wahyu kekuasaan sejati. 
Mereka meraba-raba bahwa banyaknya masalah bangsa mulai dari kecelakaan, 
bencana alam, mencuatnya konflik perbatasan dan kelaparan merupakan tanda-tanda 
bahwa jangan-jangan dwitunggal SBY-JK sebenarnya tidak lebih dari sekadar 
presiden dan wakil presiden. Mereka hanya pemegang kekuasaan administratif dan 
bukan pemimpin yang kewahyon.

Bisik-bisik seperti itu secara hipotesis akan semakin sulit dibendung apabila 
kenaikan harga BBM ternyata justru akan memukul masyarakat kelas bawah dan 
bukan membuat mereka menjadi lebih sejahtera meskipun tersedia dana kompensasi 
(yang baru dikucurkan tiga bulan setelah kenaikan harga BBM). Keraguan akan 
wahyu kekuasaan itu juga terjadi karena kurang bijaknya komentar-komentar 
sebagian penguasa. Aburizal Bakrie, misalnya, dengan enteng mengatakan, Kalau 
tidak bisa beli gas ya jangan beli. Sedangkan SBY dengan mantap mengatakan, I 
don't care (with my popularity) dan Jusuf Kalla menantang, BBM naik, kita 
tunggu demonstrasinya.

Karena karakter masyarakat kita adalah paternalistik, maka seperti obat nyamuk 
bakar, komentar-komentar seperti itu cepat merambat ke lingkaran luar, yaitu 
jajaran birokrasi yang lebih rendah. Kini Menteri Keuangan Jusuf Anwar sudah 
mengatakan I don't care mengikuti SBY (seperti akhiran -ken dan kata 
mangkin yang dipakai Soeharto dan latah ditirukan pejabat-pejabat lain). 
Besok akan semakin banyak birokrat yang akan mengucapkan kalimat yang sama 
untuk mempertahankan kepentingan masing-masing.

Pergantian empat kali presiden tanpa menghasilkan peningkatan kesejahteraan 
rakyat merupakan suatu ironi dalam praktik kekuasaan politik. Mungkin betul apa 
yang dikatakan Frans Seda (Kompas, 24/3) bahwa semua persoalan di Republik 
bersumber pada birokrasi. Dengan demikian, mempunyai presiden yang baik saja 
tidak cukup tanpa dukungan birokrat yang bersih. Tetapi birokrat yang bersih 
saja tidak ada artinya apabila mereka tidak mempunyai perasaan bernegara.

Sulit untuk mengatakan bahwa birokrat kita mempunyai perasaan bernegara. 
Buktinya, dari dulu sungai tetap kotor, selokan mampet, bus kota tidak 
manusiawi, trotoar rusak, warung-warung asal tempel, illegal logging jalan 
terus dan impor gula ilegal tidak terbendung. Padahal, rumah mereka dipelihara 
untuk tetap bersih dan mewah. Tetapi sikap memiliki seperti itu tidak 
diterapkan dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kita menjadi miris 
karena jangan-jangan para menteri, direktur 

[nasional_list] [ppiindia] Megawati Dinilai Masih Ingin Jadi Presiden

[Ambon]

** Mailing List Nasional Indonesia PPI India Forum **


http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/28/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Megawati Dinilai Masih Ingin Jadi Presiden
 

Pembaruan/Nyoman Mardika 

DUKUNG MEGAWATI - Pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar aksi di depan 
Hotel The Grand Bali Beach Sanur sambil membentangkan spanduk mendukung Mega 
terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres PDI-P II di Bali, Senin (28/3). 

JAKARTA - Sikap keras Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang ingin 
kembali memimpin parpol itu menunjukan bahwa mantan presiden tersebut mempunyai 
keinginan menjadi orang nomor satu di republik ini pada Pemilu 2009 mendatang. 
Hanya, sejarah politik dunia mencatat, tidak ada seorang pun calon yang pernah 
gagal menjadi kepala negara berhasil terpilih dalam periode berikutnya. 

Saya menduga keinginan Megawati untuk menjadi presiden pada tahun 2009 sangat 
kuat sehingga dia bersikeras untuk memimpin kembali PDI-P. Padahal, sejarah 
politik dunia mencatat tidak ada calon yang pernah gagal berhasil terpilih pada 
periode pemilihan berikutnya. Sebaiknya Megawati berani mengambil sikap 
bijaksana dan legawa serta tampil sebagai figur pemersatu partai dan 
mempersiapkan kader partainya yang benar-benar menjadi tokoh pembaharu dan akan 
ditampilkan pada Pemilu 2009 mendatang, ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial 
Politik Universitas Indonesia, Prof Dr Harsono Suwardi, kepada Pembaruan di 
Jakarta, Senin (28/3). 

Dikatakan, konflik internal berkepanjangan di tubuh partai tersebut justru akan 
semakin mengerdilkan dan menjauhkan partai tersebut dari para konstituennya. 
Jika ini terjadi, jelas merupakan bencana dan membuat massa PDI-P semakin marah 
melihat ulah para pemimpin partainya sehingga mereka dapat menyeberang ke 
partai lain yang dianggap mampu membawa suara mereka. 

Bagi pengembangan demokrasi di tubuh parpol, memang sebaiknya hak prerogatif 
dari ketua umum perlu dicabut. 

Mengenai keputusan Arifin Panigoro dan Sophan Sophiaan, dua tokoh PDI-P yang 
memutuskan untuk mengundurkan dari dari pencalonan ketua partai, hal itu 
sebetulnya tidak perlu dilakukan. Jika mereka memang mempunyai kemampuan dan 
dipercaya untuk menjadi ketua, kenapa harus mundur. Mereka masih dapat 
melakukan sesuatu untuk PDI-P di masa depan meskipun untuk berada di dalam 
tubuh kepengurusan partai akan mendapatkan tantangan lebih besar. Atau mungkin 
mereka mempunyai agenda dan target strategis lainnya di balik pengunduran 
tersebut, ujarnya. 


Konspirasi 

Dari Bali, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Sutjipto mensinyalir, 
Gerakan Pembaruan PDI-P yang dimotori Arifin Panioro, sebagai sebuah konspirasi 
dengan penguasa untuk mengintervensi PDI-P. Kecurigaan itu muncul dengan 
bergabungnya Laksamana Sukardi yang dulu dekat dengan Megawati hingga menjadi 
menteri. 

Sutjipto sesaat sebelum menemui Megawati di Inna Grand Bali Beach Hotel  Spa 
Minggu (27/3) malam dalam perbincangan dengan Pembaruan melontarkan sinyalemen 
tersebut. 

Ditanya soal indikasi adanya konsfirasi Gerakan Pembaruan PDI-P dengan 
penguasa, Sutjipto mengatakan, munculnya Laksamana Sukardi di kubu Gerakan 
Pembaruan PDI-P, patut dicurigai. Alasannya, Laksamana selama ini dikenal dekat 
dengan Megawati dan menjadi menteri ketika Megawati menjadi Presiden, tetapi 
sekarang mau menggoyang Megawati. 

Sutjipto juga mengaitkan-ngaitkan bergabungnya Laksamana Sukardi dengan sorotan 
masyarakat ketika kader PDI-P itu menjadi menteri dengan tuduhan korupsi kolusi 
dan nepotisme (KKN). Namun, Sutjipto tidak memerinci apakah yang dimaksud 
adalah bahwa Laksamana memanfaatkan Gerakan Pembaruan untuk menyelamatkan 
dirinya dari sorotan masyarakat soal dugaan KKN tersebut. 

Sumber Pembaruan lainnya Minggu malam di Denpasar mengatakan, Gerakan Pembaruan 
tidak lain adalah sebuah konspirasi antara orang-orang yang mau mencari selamat 
dengan cara menghancurkan PDI-P. Sumber tersebut menyebutkan, Arifin Panigoro 
yang memotori Gerakan Pembaruan, saat ini posisinya di ujung tanduk dan sedang 
disandera Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan ancaman 
kasusnya akan dibuka di Kejaksaan Agung. 

Arifin Panigoro dan Laksamana Sukardi lanjut sumber tersebut, kemungkinan besar 
dimanfaatkan penguasa untuk menjatuhkan Megawati dan menggantinya dengan 
orang-orang yang bisa menjadi boneka pemerintah. Konsesinya adalah, kasus 
Arifin Panigoro dan sorotan masyarakat atas dugaan KKN Laksamana Sukardi, tidak 
lagi dipersoalkan. 

Skenarionya adalah pemerintah melalui Gerakan Pembaruan melakukan manuver 
menguasai PDI-P dengan target utama mengganti Megawati. Setelah mendudukkan 
orang-orangnya, pemerintah bisa leluasa menguasai PDI-P yang saat ini telah 
menyatakan diri sebagai opisisi terhadap pemerintah. 

Sementara itu, Permadi salah seorang kader PDI-P pro Megawati yang dimintai 
tanggapan soal keberadaan Gerakan Pembaruan mengatakan, tidak yakin dengan 
klaim-klaim yang menyatakan, Megawati bisa dibuat bernasib 

[list_indonesia] [ppiindia] Gereja Bait Eden di Ambon Nyaris Dibom

[Ambon]

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/28/sh07.html


Gereja Bait Eden di Ambon Nyaris Dibom


Ambon, Sinar Harapan
Warga Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Minggu (27/3)=
 malam sekitar pukul 19.00 WIT dibuat panik menyusul penemuan sebuah benda =
yang diduga sebagai bom yang diletakkan di depan Gereja Bait Eden, Jemaat G=
ereja Protestan Maluku (GPM) Imanuel, Klasis GPM Kota Ambon.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Komisaris Endro Prasetyo ya=
ng dihubungi SH, Senin (28/3) mengaku, berdasarkan penjelasan dari masyarak=
at setempat terungkap benda yang dicurigai sebagai bom itu ditemukan pada p=
ukul 19.00 WIT dan diletakkan di depan pintu Gereja Bait Eden.

Benda yang diduga sebagai bom tersebut dirakit dari sebuah termos berwarna=
 putih - merah muda. Warga yang menemukannya kemudian melaporkan ke Polres =
Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease yang kemudian menerjunkan Tim Jihandak Po=
lda Maluku ke tempat kejadian perkara yang tiba pada pukul 20.20 WIT, kata=
nya.

Setelah diperiksa oleh personel Tim Jihandak Polda Maluku ternyata ditemuka=
n adanya unsur logam dan diduga kuat merupakan sebuah bom aktif. Sehingga =
kemudian tim Jihandak memutuskan untuk meledakkannya pada pukul 20.45 WIT,=
 demikian Endro.=20

Aktivitas masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) hanya terhent=
i antara pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIT, namun setelah itu aktivitas ma=
syarakat kembali normal. Teror ini pun tidak mengganggu situasi dan kondisi=
 keamanan di Kota Ambon secara umum dan aktivitas masyarakat tetap berlangs=
ung secara normal pada Senin (28/3) ini.=20

Kasus Granat di Angkot
Sementara itu, hingga sepekan setelah insiden peledakan granat di kawasan B=
atu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yan terjadi Senin (21/3) malam sek=
itar pukul 21.35 WIT lalu, pihak Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease t=
erus berupaya untuk mengungkap identitas dua orang tidak dikenal yang melem=
parkan granat ke dalam angkot jurusan Ambon-Passo dan berakibat 19 warga me=
nderita luka-luka.

Kami terus menyelidiki dan menyidik di lapangan berdasarkan hasil olah tem=
pat kejadian perkara (TKP) maupun keterangan sejumlah saksi yang diperiksa,=
 jelas Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ajun Komisaris Besar Po=
lisi (AKBP), Leonidas Braksan ketika diminta konfirmasi SH di Ambon, Senin =
(28/3).

Dua orang tidak dikenal itu melemparkan granat tangan ke dalam angkot nomor=
 polisi DE-307-AU jurusan Ambon-Passo yang mengangkut 14 penumpang, namun b=
erhasil ditendang keluar dan meledak mengakibatkan lima warga yang berada d=
i pinggir jalan mengalami luka-luka.

Ledakan itu berdampak menyulut emosi warga sekitar Tempat kejadian Perkara =
(TKP) dengan mengejar angkot tersebut yang akhirnya berhenti di kawasan Kap=
aha yang berjarak sekitar 500 meter dari TKP, di mana mobil bersama penumpa=
ngnya menjadi sasaran amuk massa hingga 14 penumpangnya luka-luka.

Kapolres mengakui, berdasarkan hasil olah TKP maupun keterangan dari 12 ora=
ng saksi serta para korban, oknum pelempar granat itu yakni dua orang yang =
berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis RX King dan menggunakan =
jaket serta helm masker.=20

Sejumlah penumpang mengaku bahwa dua pengendara motor itu telah membuntuti=
 angkot yang mereka tumpangi sejak dari kawasan Citra, Kecamatan Sirimau Ko=
ta Ambon atau sekitar 1 km sebelum TKP yang hanya berjarak sekitar 600 mete=
r dari lokasi kejadian. Begitu tiba di TKP pelakunya mencoba mendahului dan=
 kemudian orang yang berada di boncengan melemparkan granat ke dalam angkot=
, jelas Kapolres.

Kapolres juga menegaskan, pihaknya akan terus berusaha keras menuntaskan ka=
sus ini, di mana motif dan implikasinya hampir sama dengan yang terjadi di =
kawasan Lateri II, Kecamatan Baguala, 5 Maret lalu, mengakibatkan tiga warg=
a luka-luka, guna mengacaukan situasi dan kondisi keamanan di Ibu Kota Prov=
insi Maluku itu yang semakin kondusif. (izc)=20
=20=20
Copyright =A9 Sinar Harapan 2002=20
=20

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~--=20
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources=20
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~-=20

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg=
 Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg

[ppiindia] We Can Do It and We Will

[Ambon]

Refleksi: Membaca berita ini apa tanggapan Anda sehubungan dengan hiruk pikuk 
overdosis agama yang menimpa wilayah Nusantara?


http://www.arabnews.com/?page=7section=0article=61237d=29m=3y=2005

Tuesday, 29, March, 2005 (18, Safar, 1426)

  We Can Do It and We Will
  Khaled Almaeena, [EMAIL PROTECTED] 

  In Algiers last week I met a foreign correspondent who asked me, Why? 
To which I replied: Why what?

  Why does the Arab world lag behind almost every part of the world except 
of course sub-Saharan Africa?

  Good question, I thought. The man was reasonable. I have met him several 
times in the past. His question, however, did make me think. The total GDP of 
the Arab world is about $500 billion. This amount is less than that of Spain 
that was until recently one of the poorest European economies.

  What is wrong with the Arab world?

  Many things, I answered. And then I began the litany. First of all the 
region has been rocked by wars and conflicts. Israel is another matter 
altogether. Its occupation, suppression and oppression of the Palestinians have 
caused tension, anger and frustration and will continue to do so. Anger and 
frustration, if unaddressed, will produce problems of their own and what is 
often worse, their own attempts at solution.

  I quickly added, however, that we Arabs must not use Israel as an excuse 
for our failures and shortcomings. We have enough problems that we ourselves 
have created and for which the Israelis, guilty as they are of so much, are not 
responsible. The takeover of power by colonels and generals, the brutal 
suppression of the Arab people by their own dictators, the lack of freedom and 
the absence of transparency and accountability have deprived us of the fruits 
of success.

  When I read about how so many of these leaders, with their legions of 
fawning and parasitic sycophants, have wreaked havoc and caused grief among 
their own people, I find the answer to why the Arabs have lagged so far behind. 
Add to this the rampant and unchecked corruption and waste, the misuse and 
squandering of revenues and you begin to see not only the magnitude of the 
problem but also the superhuman efforts that will be required to change the 
status quo in most Arab countries.

  My listener then asked, But why did you allow this to happen? Where was 
your media? Why didn't it alert you to what was going on?

  A deep sigh escaped me.

  Where was the media, I asked myself. I dreaded the answer to the question 
that was, I realized, worse than no answer at all. It was silent, I replied. It 
overlooked barbaric practices; it did not trouble itself to report brutalities 
and crimes against the innocent. I remember when I wrote many years ago, in a 
very mild way, about the attack on Halabja. A fellow editor of another paper 
rebuked me, saying I was propagating Zionist propaganda. I can only say that 
what happened at Halabja was a crime and a grotesquely inhuman one at that; it 
was not, blinkered as we are and however much we don't like the truth, Zionist 
propaganda.

  I could fill pages with events and other matters that were conveniently 
blocked from being written about by the Arab media. Don't ask me the reason; it 
is painful to remember our failings and even more painful to have to 
acknowledge them. I can say that I do now sincerely think many of these things 
belong to the past.

  Are you optimistic? he inquired.

  Yes, a Muslim or a Momin (faithful person) has to be optimistic. We can 
go ahead if we will only learn from our mistakes, accept differing views, be 
tolerant and empower others. In the Arab world there is no lack of talent. What 
is lacking is the opportunity to develop and use it. Our young men and women 
are intelligent, dedicated and have the will to realize their goals and visions 
which will put them on par with their contemporaries in Asia, Europe and the 
US. We could become tigers, just like the Asian ones but in order to do so, we 
must have the right atmosphere and that means an atmosphere conducive to 
progress. And an atmosphere conducive to progress will only be produced by a 
civil society free from religious extremism, free from the imposition of only 
one view or interpretation and free of intolerance toward all who are different 
in any way.

  We must do away with the excessive red tape and bureaucracy that stifles 
everything and remove the suspicion that exists in the minds of the public 
sector about the role of the private one. 

  Look for a minute at the young entrepreneurs in the Arab world. Despite 
all the restrictions and obstacles - political, social and economic - they have 
managed to brand themselves. Let them flower. Do not snuff the life out of 
them. Economic necessities should decide our future and good economics, they 
say, make good politics.

  But can you people do it? Can you carry it off? he wondered.

  Yes, the 

Re: [ppiindia] Re: Re: Re: Medan bangun Masjid 7 Lantai

[Ambon]

Katanya surga itu penuh kemegahan. Jadi manusia penganut agama surgawi 
sesuai imagenya guna memuliakan kemegahan surga dibuat gedung-gedung agama 
super hebat. Apakah ada gunanya bangunan-bangunan itu dibandingkan dengan 
kebutuhan urgen duniawi seperti rumah sakit, sekolah, perumahan rakyat, 
mempunyai cukup air bersih dan sehat etc tergantung kepada kesadaran dan 
perspektif pandangan masing-masing untuk membuat penilaian.

- Original Message - 
From: Arriko Indrawan [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, March 29, 2005 12:12 PM
Subject: [ppiindia] Re: Re: Re: Medan bangun Masjid 7 Lantai




 1. Mesir membangun Spinx dan Piramid untuk sesembahan bangsa Mesir
 2. Orang Katolik membangun Gereja St. Peter untuk sesembahan umat Katolik
 3. Umat Islam membangun Masjid Al aqsa dan masjid2 yg lain juga untuk
 sesembahan
   umat Islam..

 Jadi...?? setali tiga uang. Untuk sesembahan harus yg terbaik khan??

 ==

 Message: 22
   Date: Tue, 29 Mar 2005 00:14:26 -0800 (PST)
   From: abu abdurrahman [EMAIL PROTECTED]
 Subject: Re: Re: Medan bangun Masjid 7 Lantai

 drpada bikin patung., mungkin yang di maksud ama bapak Mulyadi
 karena masih dalam konteks perbandingan dengan jaman firaun. kan jaman si
 firaun patungnya gede2..ada si spinx, macem2 deh...itu mungkin 
 yang
 buang2 duid. lah kalo bikin masjid buat ibadah, kan itu penting
 juga...buat umat juga, jadi ga buang2 duid. kalaupun baru rame
 pas hari raya.ya itu bagaimana kita memahami dien aja. kalo dien cuma
 berlaku pas hari raya.ya mungkin masjid cuma rame pas hari
 raya. kalo dien kepake tiap hari...ya mestinya masjid juga
 rame tiap hari. barangkali saudara kami -semuslim-( kalo kondisi 
 masjidnya
 hanya ramai pas hari raya) belum begitu tahu betapa pentingnya sholat
 wajib jamaah di masjid. dan itu merupakan salah satu target dakwah...ceile
 bahasanya.

 Carla Annamarie [EMAIL PROTECTED] wrote:
 Lebih bagus bangun mesjid dari pada bangun patung
 what the maksud pak.., bisa dijelasin gak logical relevansinya..?




 ***
 Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia 
 yg Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
 ***
 __
 Mohon Perhatian:

 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]

 Yahoo! Groups Links






 



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Sesuatu di Balik Demo BBM

[Ambon]

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_cid=163924
Selasa, 29 Mar 2005,



Sesuatu di Balik Demo BBM
Oleh Mohammad Ilham B.*

Kontroversi kebijakan pemerintah untuk menarik subsidi BBM berimbas pada 
bergulirnya bola salju aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Terlepas 
dari pro dan kontra yang terjadi di tataran ekonom di Indonesia terkait 
kebijakan tersebut dan imbasnya terhadap perekonomian nasional, kebijakan itu 
mampu menyatukan sejenak gerakan mahasiswa yang selama ini berserak dan 
kehilangan isu sentral.

Beragam apresiasi publik terhadap kenaikan harga BBM menunjukkan, masyarakat 
semakin kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Meski, daya kritis itu 
belum serta-merta diikuti kapabilitas dalam memilah akibat jangka panjang suatu 
kebijakan.

Demo mahasiswa dan elemen masyarakat lain guna menolak kenaikan harga BBM 
cenderung dilakukan secara emosional dan belum bersandar pada sebuah kesadaran 
dan refleksi kritis terhadap lahirnya sebuah kebijakan pemerintah. 

Buruknya lagi, mungkin saja isu kenaikan harga BBM yang terus didengungkan 
pendemo disebabkan isu itulah yang saat ini sedang populis di tataran publik.

Kemudian, populisnya isu tersebut sengaja dijadikan komoditas untuk sekadar 
mengumpulkan dan mempersatukan kembali gerakan mahasiswa yang kehilangan isu 
sentral. Penyikapan-penyikapan politik yang cenderung sporadis merupakan 
realitas gerakan mahasiswa pascareformasi. Jika menilik sejarah gerakan 
mahasiswa, pola-pola gerakan seperti itu tidak akan melahirkan sebuah perubahan 
yang mendasar, hanya riak kecil di tengah kondisi masyarakat yang semakin 
terpuruk. 

Tanpa harus berdiri pada pihak yang pro ataupun kontra terhadap kebijakan 
tersebut, isu kenaikan harga BBM telah mengalami politisasi yang luar biasa 
dahsyat. Itu terbukti dengan terjadinya perdebatan hebat di gedung parlemen 
yang tidak mampu menghasilkan perubahan berarti bagi masyarakat umum. 

Perlu diperhatikan, berembus kencangnya isu penolakan kenaikan harga BBM itu 
memungkinkan diambil keuntungan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan 
rezim yang berkuasa. Sikap kritis mahasiswa dalam menggalang aksi dengan isu 
tersebut sangat mungkin dimanfaatkan pihak-pihak itu. Hal tersebut sering 
kurang diperhatikan berbagai elemen yang menggalang demo anti kenaikan BBM. 

***

Tidak dapat dinafikkan bahwa aksi demonstrasi identik dengan gerakan mahasiswa, 
sekalipun tidak semua demonstrasi dilakukan mahasiswa. Terkait dengan hal itu, 
lazim kiranya kita menilik kondisi gerakan mahasiswa beberapa tahun terakhir. 

Gerakan mahasiswa dapat kita pahami sebagai komunitas sosial yang menjalankan 
aktivitas untuk memainkan perannya dalam proses politik, terlepas dari skala 
dan metode pengerahan massa yang dilakukannya -berskala besar (luas) maupun 
kecil dilihat dari segi kuatitas peserta aksi kolektif mereka, melalui aksi 
parlemen jalanan ataupun apel akbar. Serta, terlepas dari keberhasilan dan 
kegagalannya dalam menciptakan perubahan politik. 

Beberapa tahun terakhir (pascareformasi), gerakan mahasiswa mengalami 
polarisasi yang luar biasa, kehilangan isu sentral, hanya bergerak secara 
sporadis sehingga sekadar menjadi riak kecil dalam perjalanan sejarah bangsa 
ini.

Bahkan, banyak aktivis mahasiswa yang terjebak pada ruang-ruang politik praktis 
atau sekadar menjadi kaki tangan elite politik. Hal itu dapat kita saksikan 
pada momentum Pemilu 2004. Pada saat itu, banyak di antara mereka yang terlibat 
dalam upaya dukung-mendukung dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Kondisi yang dipaparkan di atas perlu menjadi perhatian bagi kalangan aktivis 
gerakan yang masih teguh berpegang pada idealismenya. 

Di luar itu, hilangnya isu sentral pasca jatuhnya rezim Soeharto telah 
memberikan dampak yang luar biasa bagi gerakan mahasiswa. Padahal, kita ketahui 
bersama bahwa selama ini gerakan mahasiswa dapat bersatu dan mampu melakukan 
sebuah perubahan bila dipersatukan sebuah isu sentral.

Perlu kita tilik sejarah keberhasilan gerakan mahasiswa, pada masa pra 
kemerdekaan, mahasiswa dipersatukan isu nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. 
Gerakan mahasiswa angkatan 1966 disatukan isu penggulingan rezim Orde Lama dan 
pembersihan PKI. 

Gerakan mahasiswa angkatan 1998 disatukan isu menjatuhkan rezim Orde Baru yang 
totaliter. Kemudian, apa isu sentral yang digagas gerakan mahasiswa saat ini? 

Jika kemudian isu kenaikan BBM diupayakan menjadi sebuah isu sentral bagi 
gerakan mahasiswa saat ini, tentu saja itu pemikiran yang naif. Isu tersebut 
tidak cukup kuat untuk mempersatukan kembali gerakan mahasiswa, bahkan hanya 
menjadi momentum penyatuan sejenak dan kemudian berserak kembali.

Hanya, yang patut diapresiasi bahwa mahasiswa tidak kehilangan daya kritisnya 
terhadap pemerintah yang berkuasa. Di tengah ingar-bingar gaya hidup hedonis 
dan sikap apatis yang melingkupi mahasiswa saat ini, demo yang digalang 
mahasiswa dengan membawa isu penolakan terhadap kenaikan harga BBM ibarat oase 
di 

[ppiindia] Demo Massa Antikorupsi Dibubarkan Gerombolan

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/29/daerah/1652125.htm


Demo Massa Antikorupsi Dibubarkan Gerombolan 

Palembang, Kompas - Upaya masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemberantasan 
korupsi kembali dikebiri. Pada Senin (28/3) siang kemarin, demonstrasi 
antikorupsi yang dilakukan mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang, 
Sumatera Selatan, dibubarkan segerombolan laki-laki yang tidak jelas 
asal-usulnya.

Tindakan sewenang-wenang itu terjadi di halaman Kantor Gubernur Sumatera 
Selatan (Sumsel).

Pada awalnya, aksi unjuk rasa berjalan tertib. Sekitar 30 orang mahasiswa dari 
Komite Aksi Mahasiswa (KAM) Palembang berjalan kaki dari kampus menuju kantor 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel-di sebelah kantor gubernur. Mereka tidak bisa 
masuk kompleks kejaksaan karena diblokir polisi.

Setelah berorasi mendesak aparat kejaksaan proaktif mengusut tuntas indikasi 
korupsi pada pengelolaan proyek di Kabupaten Musi Banyuasin, mereka lalu menuju 
ke Kantor Gubernur Sumsel.

Mereka menggelar spanduk bertuliskan, Gubernur Jangan Lindungi Koruptor, Usut 
Kasus Korupsi di Musi Banyuasin.

Tiba-tiba dua unit mobil masuk dan sejumlah laki-laki turun. Mereka 
berteriak-teriak. Kalian bukan mahasiswa dari Muba (Musi Banyuasin). Kalau 
benar dari sana, coba tunjukkan KTP. Kalau mau menuntaskan kasus korupsi tidak 
perlu demo, masih banyak cara lain untuk menyelesaikannya, seru salah seorang 
dari rombongan itu.

Seorang laki-laki bertubuh tegap yang mengenakan kacamata hitam tiba-tiba 
merampas spanduk yang dibentangkan mahasiswa. Situasi menjadi tidak terkendali. 
Gerombolan laki-laki itu mengejar-ngejar massa mahasiswa yang berhamburan 
keluar halaman kantor gubernur. Pengejaran baru berhenti setelah seorang 
petugas keamanan menembakkan pistol ke udara dua kali. Kelompok laki-laki itu 
dibiarkan saja oleh polisi.

Koordinator aksi unjuk rasa, Herdian Wicaksono, menyesalkan insiden tersebut. 
Kami protes keras. Lagi-lagi cara premanisme digunakan untuk menekan. 
Sedihnya, aparat penegak hukum juga tidak mampu berbuat apa-apa, padahal ini 
terjadi tepat di depan hidung mereka, ujarnya. (dot)



[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Data Kemiskinan dan Kemiskinan Data

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/30/opini/1653469.htm
Rabu, 30 Maret 2005 


Data Kemiskinan dan Kemiskinan Data 
Oleh Harry Seldadyo

DENGAN menganggap bahwa kenaikan harga BBM saat ini adalah fakta yang given, 
adakah jaminan bahwa dana kompensasi akan tepat sasaran? Pertanyaan ini 
merupakan pertanyaan kunci karena di sinilah letak pesimisme publik yang 
didasarkan pada sejarah dan pengalaman kegagalan poverty targeting policy. 
Klaim pemerintah dan lingkaran pendukungnya bahwa pencabutan subsidi BBM mampu 
menurunkan angka kemiskinan perlu diuji dengan pertanyaan itu.

Tulisan Pak Mubyarto di Kompas (21/3) bisa memberi gambaran kepada kita di mana 
letak kegagalan eksekusi berbagai kebijakan poverty targeting pada tingkat 
riil. Banyak faktor yang bisa dibicarakan di sini. Namun, di antara sejumlah 
faktor lain, misalnya, faktor institusional dan sosiologis, tulisan ini hanya 
akan menyoroti satu faktor teknis, yakni kemiskinan data.

Kita memang nyaris tak punya data andalan yang bisa dipakai sebagai instrumen 
bagi kebijakan subsidi terfokus semacam itu. Jadi, kemiskinan data sebetulnya 
sudah self-explained, apakah kebijakan kompensasi BBM yang ditelurkan akan 
sukses atau gagal.

Apa yang kita punya?
Hingga saat ini memang kita hanya mengandalkan dua sumber data ketika 
kemiskinan dibicarakan: data Susenas BPS dan data Keluarga (Pra-)Sejahtera 
BKKBN. Betapapun kedua data ini punya limitasi tinggi, kita tak punya pilihan 
lain kecuali menggunakannya. Paling sedikit, statistik ini bisa menjadi 
tongkat pembimbing ke arah kegelapan-meminjam istilah Prof AH Nasution dalam 
pidato pengukuhan guru besarnya di IPB dulu. Jadi, masih lebih baik punya 
informasi- biarpun itu salah-daripada tanpa informasi sama sekali. Ini tindakan 
minimal.

Sayangnya, data BPS dan BKKBN tidak bisa dipakai untuk poverty targeting yang 
bisa melacak siapa sesungguhnya yang berhak atas dana kompensasi itu. Data BPS 
secara inheren dirancang untuk melihat kecenderungan umum kemiskinan yang 
diukur melalui suatu garis kemiskinan. Jadi, orang miskin di sini menjadi 
anonim. Data ini tidak berguna untuk pengambilan kebijakan yang kental 
mengandung tujuan targeting. Sementara itu, data BKKBN bermasalah dalam 
penetapan definisi kemiskinan. Kendati data ini memiliki disagregasi yang lebih 
baik daripada data BPS, indikator dan metodologi yang dipakainya debatable. 
Akibatnya, dispute sering kali terjadi di lapangan ketika data ini dipakai 
untuk memisahkan kelompok miskin dan tak miskin dari target kebijakan.

Di atas itu semua, kedua sumber data ini juga memiliki limitasi kembar: mereka 
tak mampu menangkap karakter kemiskinan itu sendiri. Jadi, kedua data ini tidak 
tepat dipakai untuk menanggulangi problem kemiskinan jangka panjang. Padahal, 
isu kemiskinan adalah isu jangka panjang. Sejarah menunjukkan tidak ada proses 
instant dalam penanggulangan kemiskinan.

Data kemiskinan BPS hanyalah peta umum kemiskinan, sedangkan data BKKBN barulah 
kompas untuk menelusuri peta itu. Berhasilkah kita menemukan orang miskin 
melalui program-program targeting itu dengan alat-alat itu? Untuk program 
dadakan ala JPS kemarin, data itu mau tak mau memang menjadi peta dan kompas 
kita. Namun, untuk menyelesaikan kemiskinan jangka panjang, sayang sekali, 
tidak. Peta dan kompas barulah necessary condition-nya. Masih diperlukan 
sufficient condition-nya: bertanya pada si miskin. Melalui syarat terakhir ini 
kita akan berurusan dengan indikator lokal-indikator yang dibangun oleh dan 
untuk kepentingan orang miskin di tingkat mikro.

Makro vs mikro
Dua isu penting bisa kita catat dalam relasi data dan kebijakan. Pertama, data 
tidak melulu dipakai untuk keperluan analisis. Sebaliknya, juga tak elok 
membuat kebijakan tanpa data. Melalui data, kita bisa melakukan mainstreaming 
isu kemiskinan dalam lingkaran kebijakan.

Kedua, pertautan antara analisis dan kebijakan targeting haruslah di tingkat 
lokal dan mikro. Patut dicatat, karakter kemiskinan dahulu jauh berbeda 
dibandingkan dengan sekarang. Pada zaman Pelita I, kalau kita mendistribusikan 
beras murah secara random kepada 10 orang, kita tak perlu khawatir salah 
sasaran karena tujuh di antaranya adalah orang miskin. Jadi, probabilitas 
tepat-sasaran-nya cukup tinggi walaupun waktu itu kita miskin data.

Sekarang ini situasinya terbalik. Tanpa data andal di tangan, distribusi beras 
yang anonim hanya akan memakmurkan tujuh orang yang bukan miskin karena 
probabilitas untuk menemukan si miskin makin rendah. Artinya, tanpa disagregasi 
yang andal, kita tak bisa mengenal orang miskin.

Bergerak dengan dua isu di atas, kita bisa mencatat hal penting yang harus ada 
di jantung setiap analis dan pengambil kebijakan: rasa lapar, kurang gizi, dan 
tak mampu menyekolahkan adalah persoalan hidup nyata bagi si miskin; bukan soal 
angka tanpa jiwa. Data mengenai orang miskin harus menjadi identitas si miskin 
itu sendiri, bukan data yang anonim. Dengan catatan ini, kita membutuhkan 
informasi 

[ppiindia] MK Gagal Mengawal Demokrasi

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/30/opini/1653503.htm
Rabu, 30 Maret 2005 

MK Gagal Mengawal Demokrasi 
Oleh Refly Harun

KEBERADAAN Mahkamah Konstitusi atau MK yang diadopsi melalui Perubahan Ketiga 
UUD 1945 (2001) tidak sekadar sebagai penjaga konstitusi (the guardian of 
constitution) atau penafsir konstitusi (the sole interpreter of constitution). 
Lebih jauh dari itu, MK juga dibebani kewajiban untuk melindungi hak asasi 
manusia (the protection of human rights) dan mengawal demokrasi (the guardian 
of democracy) dalam kerangka negara hukum (the rule of law).

Fungsi seperti itulah sebenarnya yang dibebankan kepada lembaga MK di mana pun 
di dunia ini.

Ujian untuk mengawal demokrasi tersebut telah didapatkan MK pada saat pengujian 
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), khusus mengenai 
beberapa materi mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada 
langsung). Sayangnya, saya nilai, MK gagal dalam ujian pertama tersebut.

Pada pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, Selasa (22/3), MK 
memang mengabulkan sebagian materi yang dimintakan dua kelompok pemohon, 
kelompok pemantau pemilu (Cetro dan kawan-kawan) dan kelompok komisi pemilihan 
umum daerah (KPUD). MK telah memutuskan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada 
langsung, KPUD tidak bertanggung jawab kepada DPRD, melainkan langsung kepada 
rakyat. KPUD hanya melaporkan pelaksanaan pilkada kepada DPRD. Hal ini untuk 
menjamin independensi KPUD dalam menyelenggarakan pilkada.

Dalam hal ini MK telah memutus belitan rantai parlemen lokal terhadap KPUD 
sebagai penyelenggara pilkada akibat desain UU Pemda. Karena putusan MK, KPUD 
menjadi bebas dan independen terhadap kekuatan-kekuatan politik lokal yang 
terjelma dalam DPRD. Sayangnya, lembaga penjaga konstitusi itu tidak 
menyambungkan kembali pertalian antara KPUD dan KPU yang dipaksa putus oleh 
parlemen pusat yang mendesain UU Pemda. MK juga tidak bernyali memutuskan 
ancaman cengkeraman pemerintah pusat dalam proses pilkada dengan membunuh hak 
eksklusif pemerintah nasional sebagai regulator pilkada.

Argumentasi MK mengenai independensi penyelenggara pilkada terbelah. Di satu 
sisi menyatakan, KPUD harus dijamin independensinya dari pengaruh DPRD. Namun, 
di sisi lain menyatakan, peran regulasi pemerintah pusat dalam pilkada tidak 
bertentangan dengan konstitusi. Padahal, peran regulasi itu dinilai banyak 
pihak akan berpengaruh besar terhadap independensi penyelenggaraan pilkada. 
Pengaruh itu, misalnya, akan dirasakan ketika pos-pos anggaran pilkada dalam 
APBN dikontrol pemerintah dan KPUD sebagai penyelenggara pilkada harus mau 
berkompromi apabila menginginkan dana itu digelontorkan ke bawah.

Putusan MK jadinya terasa seperti bola tanggung dalam mengawal demokrasi. 
Tidak heran bila Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyatakan 
kekecewaannya terhadap putusan tersebut dan Smita Notosusanto, salah seorang 
pemohon, menganggap putusan tersebut banci (Media Indonesia, 23/3).

Rezim pemilu
Pemohon telah menyodorkan satu soal krusial kepada MK, apakah pilkada termasuk 
ke dalam rezim pemilu atau tidak. Jawaban atas pertanyaan ini paling tidak akan 
berpengaruh pada tiga hal, (1) penyelenggara pilkada, (2) independensi 
penyelenggaraan pilkada, dan (3) siapa yang berhak menjadi pengadil dalam 
sengketa hasil pilkada.

Pemohon (pemantau pemilu dan KPUD) tegas menyebut pilkada masuk ke dalam rezim 
pemilu. Karena itu, terhadap tiga hal di atas, skenarionya akan menjadi sebagai 
berikut. Pertama, penyelenggara pilkada adalah KPU yang bersifat nasional tetap 
dan mandiri. KPUD (KPU provinsi dan KPU kota/kabupaten) adalah bagian dari KPU 
yang diberi mandat melaksanakan pilkada. Kedua, penyelenggaraan pilkada harus 
dijauhkan dari campur tangan pihak-pihak lain di luar penyelenggara pemilu yang 
independen. Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah lokal) dan 
legislatif (baik legislatif pusat maupun legislatif daerah) tidak boleh campur 
tangan dalam urusan penyelenggaraan pilkada. Mereka cukup jadi pemain, tetapi 
tidak boleh menjadi wasit. Ketiga, sesuai dengan amanat konstitusi, maka 
sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan MK, bukan Mahkamah Agung (MA).

Ada banyak alasan untuk menyebut pilkada adalah pemilu. Salah satunya adalah 
melihat kaitan sistematis antara pasal- pasal dalam UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4) 
menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sedangkan Pasal 22E Ayat 
(2) menyatakan pemilu dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden 
serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perlu dicatat pesan Pasal 22E Ayat (1) yang 
menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), 
jujur, dan adil (jurdil).

Makna dipilih secara demokratis dalam Pasal 18 Ayat (4) memberikan alternatif 
bagi pembuat UU untuk memilih cara memilih kepala daerah. Ketika pembuat UU 
memilih cara pemilihan langsung, apalagi kemudian mengadopsi asas-asas pemilu 
luber dan jurdil, adalah sangat beralasan untuk 

[ppiindia] Sudah Lima Bulan Warga Tidak Menerima Raskin

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/30/daerah/1653849.htm


 Sudah Lima Bulan Warga Tidak Menerima Raskin 



Serang, Kompas - Warga Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 
yang terpaksa mengonsumsi nasi aking karena sering kehabisan beras, sudah lima 
bulan terakhir tidak menerima bantuan beras untuk rakyat miskin atau raskin. 
Selain terbatasnya kuota raskin, hal itu juga disebabkan seringnya terjadi 
penyelewengan raskin.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Banten H Kurdi Matin di 
Serang, Selasa (29/3), mengatakan, kuota raskin yang dialokasikan untuk Banten 
tidak mencukupi kebutuhan warga miskin di wilayah itu. Ini diperparah oleh 
penyaluran yang sering tidak tepat sasaran.

Ini tidak lepas dari mentalitas pejabat yang menyalurkan raskin. Untuk itu, 
monitoring dan evaluasi penyaluran raskin harus diperketat, katanya. Ia 
menambahkan, warga yang mengonsumsi nasi aking itu adalah warga yang tak 
memiliki lahan sawah untuk digarap.

Menurut Halim Permana, Ketua RT 4/4, Kampung Menggerong, Desa Sawah Luhur, 
Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, warga di kampungnya sudah lama tidak 
menerima bantuan raskin. Terakhir kali mereka mendapat raskin pada pertengahan 
Oktober 2004.

Ia menyangkal tuduhan bahwa warga di kampungnya sering menunggak pembayaran 
raskin karena mereka selalu membayar sesuai harga sebelum menerima raskin. 
Adanya tunggakan pembayaran itu sering dijadikan alasan untuk menghentikan 
bantuan raskin.

M Syamsuri, warga Kasemen lainnya, mengatakan, hingga kini bantuan pangan yang 
diterima warga dari Pemerintah Kabupaten Serang hanya berupa enam kuintal beras.

Ketika disalurkan, bantuan beras itu menjadi rebutan warga karena jumlahnya 
yang tidak sesuai dengan besarnya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Perubahan status Bulog

Berdasarkan data penyaluran raskin untuk Kabupaten Serang tahun 2004, dari 
440.598 kepala keluarga (KK) yang direncanakan menerima raskin, baru 400.409 KK 
yang mendapat bantuan itu. Dengan realisasi sebesar 90,88 persen, hal ini 
berarti masih ada 40.189 KK di Kabupaten Serang yang belum menerima raskin.

Kurdi menambahkan, salah satu upaya untuk mengatasi terbatasnya kuota raskin di 
wilayahnya, Gubernur Banten Djoko Munandar telah mengusulkan kepada Direktur 
Utama Perum Bulog agar mengubah status Subdivisi Regional (Subdivre) Wilayah 
Banten menjadi Divisi Regional Banten.

Selain untuk meningkatkan volume pembelian gabah petani, usulan itu juga 
dimaksudkan untuk memperbesar kuota raskin di Banten, katanya. Namun, usulan 
tersebut ditolak oleh Perum Bulog dengan memasukkan Subdivre Banten menjadi 
bagian dari Divre Bulog DKI Jakarta. (sam)



[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Sejumlah Daerah Mulai Ekspose Buruknya Kondisi Pendidikan

[Ambon]

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/30/0401.htm


Sejumlah Daerah Mulai Ekspose Buruknya Kondisi Pendidikan
Menjelang Digulirkannya Dana Subsidi BBM 

PURWAKARTA, (PR).-
Menjelang digulirkannya dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah 
khususnya untuk sektor pendidikan, kini sejumlah daerah mulai melakukan 
publisitas tentang kondisi persoalan pendidikan di daerahnya masing-masing. 
Namun, disinyalir tak jarang dari data yang diekspose itu sengaja 
dibesar-besarkan agar mendapat dana yang besar pula.

Dari Kab. Purwakarta dilaporkan sebanyak 2.000 anak usia 7-12 tahun hingga saat 
ini belum menikmati bangku sekolah. Hal itu terjadi akibat ketidakmampuan orang 
tua dalam membiayai sekolah mereka. Bila kondisi itu dibiarkan, maka dipastikan 
akan menurunkan tingkat angka partisipasi murni (APM) bagi anak seusia itu 
dalam memasuki pendidikan sekolah dasar (SD). Padahal, APM SD di Kab. 
Purwakarta tahun 2004 lalu dinilai masih relatif baik hingga mencapai 92,40%. 

Seharusnya 2.000 anak seusia 7-12 tahun itu berada di sekolah. Tapi 
dikarenakan orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah sehingga terpaksa 
anak-anak tersebut diam di rumah atau turut membantu pekerjaan orang tuanya. 
Secara tidak langsung, kondisi ini akan mempengaruhi tingkat APM SD. Padahal 
yang namanya tingkat APM ini sifatnya wajib. Artinya anak seusia itu wajib 
mendapatkan pendidikan dasar, kata Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta, 
Drs. Ir. H. Didin Sahidin, NJ. MSP., ketika ditemui di Pendopo Pemda 
Purwakarta, Selasa (29/3).

Untuk membantu biaya sekolah, lanjutnya anak-anak yang belum menikmati 
pendidikan dasar, Pemkab Purwakarta kini tengah memprioritaskannya dari bantuan 
subsidi BBM di bidang pendidikan. Meski tahun ini belum diketahui jumlah dana 
serta jumlah penerima manfaatnya, namun diperkirakan pencairan dananya akan 
lebih besar dibanding tahun lalu. 

Akan tetapi, kata Didin, penyaluran subsidi BBM untuk pendidikan tahun 2004 
lalu bagi murid SD hingga SMU berupa beasiswa pendidikan, tak hanya murid yang 
tak mampu saja melainkan bagi murid yang berprestasi. Adapun besarannya, murid 
SD mendapatkan beasiswa per orang Rp 20.000,00., SMP Rp 25.000,00. dan SMU 
sebesar Rp 30.000,00. Selain itu bantuan bagi murid SMP tak mampu dari 
pemerintah provinsi sebesar Rp 1 juta/orang/tahun yang jumlahnya mencapai 4.659 
siswa. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk menyukseskan wajib belajar 
pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun, katanya. 

Lebih jauh ia menyebutkan, selain subsidi BBM itu akan dialokasikan bagi 2.000 
anak usia 7-12 tahun yang tidak mampu sekolah, juga akan diberikan kepada 7.000 
murid SD dan SMP yang terancam drop out (DO). Jumlah murid yang terancam DO 
sebanyak itu, masing-masing SD 1.592 orang dan SMP 5.408 orang. 

Ia menambahkan, bantuan pendidikan lainnya yakni diambil dari APBD tahun 2005 
Rp 6,12 miliar. Bantuan tersebut untuk membantu biaya SD/MI, SLB dan SMP/MTs, 
termasuk membebaskan SPP bagi semua murid SD. Cuma kalau subsidi untuk SPP 
gratis murid SD ini disamaratakan Rp 6.000 per siswa baik sekolah di kota 
maupun di desa, anggaran sebesar itu masih kurang. Harus ditambah lagi Rp 2 
miliar. Kalau yang tahun lalu kan tidak begitu, subsidi SPP gratis ini dipatok 
dari Rp 3.500,00 hingga Rp 7.500,00 per siswa disesuaikan besaran SPP sekolah 
yang ada di kota dan di desa, katanya.

Di Kab. Kuningan

Sementara itu, menurut informasi yang diperoleh PRdari kab. Kuningan, Selasa 
(29/3), menunjukkan sedikitnya 3.500 siswa SD di Kuningan, tahun 2005 ini 
dipastikan terancam tidak bisa melanjutkan ke jenjang SLTP atau mengalami putus 
sekolah. Hal itu, diketahui dari jumlah pendaftar lulusan SD ke SLTP, dari 
20.000 siswa, diperkirakan hanya 16.500.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana. perkiraan itu 
didasarkan kepada prosentase tingkat melanjutkan sekolah dari tahun ke tahun. 
Selain itu, juga dikaitkan dengan jumlah lulusan, serta kondisi ekonomi para 
siswa lulusan SD tahun 2005 ini.(A-67/A-98)***

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip 

[ppiindia] Islamic Jihad has attended a meeting of the Palestine Liberation Organisation for the first time

[Ambon]

http://english.aljazeera.net/NR/exeres/6CFD8E95-679B-4558-8ACC-FB156CA9C828.htm

Tuesday 29 March 2005, 22:00 Makka Time, 19:00 GMT

Islamic Jihad has attended a meeting of the Palestine Liberation Organisation 
for the first time, as part of President Mahmud Abbas' efforts to coax 
resistance groups to join his organisation.


But prominent Islamic group Hamas stayed away from Tuesday's meeting.

Definitely, there is a possibility that we can reach an agreement on basic 
political common denominators, Abbas said after a meeting of his PLO Executive 
Committee attended by Islamic Jihad leader Muhammad al-Hindi.

Abbas' efforts appeared to represent an attempt to bring Hamas and Islamic 
Jihad - groups behind dozens of anti-Israel attacks during a four and a half 
year uprising - into the political mainstream to help his peace efforts with 
Israel.

However, Israel has called on Abbas to dismantle resistance groups rather than 
embrace them.

Hamas and Islamic Jihad, opposed to Israeli-Palestinian negotiations, hold to a 
vision of an Islamic state incorporating what is now Israel.

Talks on whether the two factions would join the PLO kicked off last month in 
Cairo, where resistance groups agreed to extend a ceasefire with Israel until 
the end of the year.

Hamas reticence

But after the Gaza meeting, al-Hindi said a long time and much effort is 
needed before Islamic factions can agree to membership of the PLO.

Abbas's organisation, an umbrella group of secular factions, is the 
Palestinians' main policy-making body.

 
  Mahmud Abbas wants resistance
  groups to join the mainstream
 
Hamas, the most powerful resistance faction, said it had not sent a 
representative to the meeting due to technical reasons.

However, Abbas said Hamas is expected to attend a meeting next month that will 
include committee members and Islamic Jihad.

He gave no time-frame on how long the membership process might take.

Both Islamic groups have long boycotted the PLO, citing its peace moves with 
Israel. But they have recently declared a readiness in principle to join if a 
series of conditions are met.

Al-Hindi said membership talks should focus first on reforming the PLO.

The charter of the PLO, founded by Arafat in the 1960's, calls for creation of 
a Palestinian state only in territories captured by Israel in the 1967 Middle 
East war.


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Women's Passport Rules Unchanged

[Ambon]

http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=61283d=30m=3y=2005

Wednesday, 30, March, 2005 (19, Safar, 1426)

  Women's Passport Rules Unchanged
  Maha Akeel, Arab News 

  JEDDAH, 30 March 2005 - Despite reports to the contrary, there have been 
no changes in the procedures for issuing passports to women, a source at the 
Passport Department told Arab News. 

  Okaz newspaper reported yesterday that women must obtain a personal ID 
card in order to have a new passport issued for them. The newspaper also 
claimed that the director of Passport Department for Makkah Region said that 
the women's sections in the major cities would begin applying this new system 
within a few days through the Civil Status Department. 

  According to Okaz, the changes were made for security reasons to prevent 
fraud.

  This is not true, and no changes were made in the system for issuing 
passports to women, said Capt. Firas Al-Tewayan, director of public affairs at 
the Passport Administration. Any changes in the system follow a procedure and 
have to be approved by the Council of Ministers; it is not done through 
internal administrative revisions, he added.

  The present system requires women to submit their applications and all 
necessary identification documents to the Passport Department in their city or 
to the women's section of the Passport Department's offices in Riyadh or Jeddah 
until sections are opened in other cities.

  However, once all the documents, including the consent of the woman's 
guardian or mahram, are handed to the women's section and checked for 
completeness and authentication they are sent to the men's section for 
processing and then returned to the women's section for pickup.

  Consent by the guardian is still required for a woman to have a 
passport, said Capt. Al-Tewayan. Earlier this month, Arab News reported 
quoting Asharq Al-Awsat, a sister publication, that a Saudi woman who had a 
valid passport could apply and obtain her ID card without needing a male 
guardian. Only in the case of a Saudi woman not owning a passport, does she 
need a male guardian to verify her identity. However, an official gave Arab 
News a different explanation. 

  A Saudi woman's passport without the approval of a male guardian would 
only suffice in a case when she doesn't have any male guardian, said Turki 
Mohammad Al-Malafekh, director general of Jeddah Civil Status Department. 
Other than that a male guardian must come in person and apply, provide 
approval and verify her identity by signing on the back of her photograph, he 
added. 

  I'm not aware that there will be any changes to the current system 
anytime soon or any consideration or discussion about changing it, Capt. 
Al-Tewayan told Arab News.

  In a related development, Nasser Al-Hanaya, undersecretary at the 
Interior Ministry for Civil Affairs, said plans are under way to use 
fingerprints instead of photos for IDs of both men and women. We don't know 
for sure whether we could replace photos with fingerprints because the project 
is still in the experimental stage, Al-Madinah quoted him as saying.

  Hanaya also spoke on the possibility of linking the Civil Department with 
private and public hospitals to register births and deaths. 

  This would help transfer correct information quickly and is important 
for security reasons, he said.
 


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Re: [ppiindia] Re: Re: Re : Gempa Bumi

[Ambon]

Seandainya Yesus dipilih untuk dianggap sebagai Tuhan, begitu pun bagi yang 
tidak mengakui,  atau tidak mengenal apakah dilarang?  Apakah tidak 
sebaiknya masalahnya diserahkan saja kepada Allah untuk kemudian menentukan 
siapa yang benar atau keliru dan yang tidak benar di masukan ke nereka atau 
diampuni itu terserah kepadaNya.

Kalau yang mengangkatNya sebagai Tuhan atau yang tidak mengakuiNya dimasukan 
ke neraka apakah ada yang bisa menolong untuk menyelamatkan dari neraka 
untuk dimasukan ke surga??

Diskusi agama antara  aliran  tentang kebeneran aliran akan hanya berkisar 
pada saling kutib ayat-ayat dari Kitab masing-masing. Jadi dari pada 
merepotkan diri  dengan bahan yang tak ada solusinya, apakah tidak sebaiknya 
bekerja sama dalam harmoni untuk memerangi kesengasaraan, kemelaratan serta 
keterbelakangan dalam kehidupan sehari-hari  untuk bisa hidup sebagai 
manusia yang berharga sesuai peta dan teladaNya yang tersurat, mungkin saja 
Alloh akan senang dan berkat pun dilimpahkan berlipat ganda.

Sebuah dongengan yang tak mungkin terlaksana??

- Original Message - 
From: MULYADI [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, March 30, 2005 7:49 AM
Subject: Re: [ppiindia] Re: Re: Re : Gempa Bumi



  Paulus sendiri tidak pernah ketemu dengan Yesus...
  Insider kah dia?

  Kenapa baru 300 tahun kemudian Yesus divoting jadi Tuhan oleh manusia? 
 Kok
 kayak milih presiden aja?

  Kalo masih perlu makan, masih perlu tidur, masih nginjak bumi ya -maaf-
 dipandanganku bukan Tuhan...

  Beliau kami hormati sebagai nabi2 terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw...

  Lihat peringatan Alquran di bawah ini:

  (5:75)
  Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah
 berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar,
 kedua-duanya biasa memakan makanan [433]. Perhatikan bagaimana Kami
 menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami),
 kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan
 ayat-ayat Kami itu).

  (5:76)
  Katakanlah: Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang
 tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfa'at ?
 Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

  (5:77)
  Katakanlah: Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui
 batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti
 hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan
 Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka
 tersesat dari jalan yang lurus.



  - Original Message -
  From: Arriko Indrawan [EMAIL PROTECTED]
  To: ppiindia@yahoogroups.com
  Sent: Tuesday, March 29, 2005 7:06 PM
  Subject: [ppiindia] Re: Re: Re : Gempa Bumi


  
  
  
   Itu artinya.. alam terguncang.. begitu roh Allah keluar dari jasad
 Yesus...
   Yesus itu sendiri bagi orang Kristen adalah Allah yg menjelma menjadi
   manusia..
   Bukan sekedar nabi.
  
   Kalo yg pak Yustam bilang adlh menurut Islam...
   tapi di dlm Islam Nabi Isa tdk pernah disalib
  
   Iman orang Kristen bersumber dari kesaksian orang-orang terdekat 
 Yesus..
   para rasulNya dan para muridNyadari insider
  
   Kisah di dlm Alquran ttg Yesus bersumber dari outsider
  
   Percaya yg mana?? terpulang kepada anda masing-masing
  
  
   Salam,
  
   Arriko I
  
  
   =
  
   Message: 3
  Date: Tue, 29 Mar 2005 15:55:24 +0700
  From: [EMAIL PROTECTED]
   Subject: Re: Re : Gempa Bumi
  
  
  
   ini bukan ngarang tapi facts,  saya juga heran kenapa, gempa
  
   sesudah paskah, biasanya sesudah natal     mungkin tuhan
  
   mulai bosan kah  .   mungkinkah peringatan buat umat manusia
  
   akan ke-muna  yang mengkhianati nabi Isa    kalo di Passion-nya
  
   mel gibson sih  ...  pada saat Yesus meninggal dunia terjadi gempa  ...
  
   apakah ini sebagai tanda saja   bahwa ada kekuasaan yang tertinggi
  
   di atas bumi ini karena pengkhianatan terhadap nabiNya yang mulia  
 ?
  
  
  
   di atas kekuasaan masih ada kekuasaan yang lebih tinggi  
  
  
  
  
  
   salam, gempa paskah
  
  
  
  
  
 ***
   Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju 
 Indonesia
 yg Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
  
 ***
  
 __
   Mohon Perhatian:
  
   1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg
 otokritik)
   2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
   3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
   4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
   5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
   6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
  
   Yahoo! Groups Links
  
  
  
  
  
  
  
  





 

[ppiindia] Teologi Memahami Alam

[Ambon]

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/29/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Teologi Memahami Alam
Oleh Happy Susanto 

TRAGEDI kembali menimpa bumi pertiwi. Gempa berkekuatan 8,7 pada skala Richter 
terjadi di sebelah barat Pulau Sumatera, tepatnya di laut antara Pulau Nias dan 
Pulau Simeulue, mengguncang pada Senin (28/3) tengah malam. Ratusan orang 
diperkirakan menjadi korban dan ribuan rumah hancur. 

Gempa yang bisa dirasakan hingga ratusan kilometer dari pusatnya itu telah 
membuat panik penduduk yang tinggal di Sumatera Utara maupun Aceh. Selain rumah 
roboh dan sebagian terbakar, bangunan infrastruktur juga banyak yang rusak. 
Kepanikan akibat gempa juga mengakibatkan kecelakaan kendaraan. Kesengsaraan 
bertambah dengan padamnya aliran listrik dan turunnya hujan. 

Alam rupanya sedang mengingatkan kita. Silih berganti bencana alam menerpa 
bangsa ini. Masih segar dalam ingatan kita, akhir Desember 2004, gempa dan 
tsunami yang menimpa Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara telah menelan 
korban ratusan ribu jiwa. 

Menyusul kemudian pada akhir Januari, gempa terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, 
yang menyebabkan trauma akan datangnya tsunami di daerah itu. Pada pertengahan 
Februari, gempa terjadi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang menimbulkan trauma 
yang sama akan datangnya tsunami. 

Sudah saatnya kita perlu secara serius merefleksikan teguran alam yang telah 
berkali-kali menimpa bangsa ini. Peradaban modern yang hanya berusaha 
menawarkan tantangan pada alam, bukan malah mengajaknya bekerjasama adalah 
akibat dari seluruh bencana yang terjadi selama ini. 

Arogansi dan dominasi manusia terhadap alam perlu diperbaiki melalui kesadaran 
baru, salah satunya adalah dengan perspektif teologis (agama) yang pro-alam. 

Kosmologi Baru 

Sains alam modern selalu berbicara pada dataran empirik, positivistif, dan 
kuantitatif. Segala fenomena alam selalu diukur secara materialistik. Padahal, 
di dalam setiap kerja alam pasti menyimpan misteri ilahi akan proses 
penciptaan. Bencana gempa dan tsunami adalah salah satu bukti akan adanya 
misteri ini. 

Kosmologi lama yang berupaya memahami alam semesta secara spekulatif dan 
menganggap bahwa alam semesta ini bersifat statis, telah digantikan oleh 
kehadiran kosmologi baru. Kosmologi yang berkembang belakangan ini didasarkan 
atas teori Big Bang, yang menjelaskan bahwa alam semesta bukan sesuatu yang 
bersifat kekal, melainkan berawal dan berkembang secara evolusioner sejak 15 
miliar tahun lalu, dari titik kepadatan luar biasa dan tingkat kepanasan amat 
tinggi tak terbayangkan. 

Temuan kosmologi baru ini bertentangan dengan pernyataan terkenal Steven 
Weinberg, fisikawan peraih Nobel 1979, nampaknya semakin alam semesta ini 
dapat dipahami, semakin nyata pula bahwa alam semesta ini nampaknya tak 
mempunyai maksud dan tujuan apa-apa. 

Para kosmolog sekarang ini memiliki bukti bahwa asal-usul alam semesta bukanlah 
kejadian teknis alami yang bersifat kebetulan, tapi sesungguhnya proses alam 
semesta ini sungguh menakjubkan, penuh misteri, dan bukan tanpa tujuan apa pun. 

Pendekatan kosmologi ini juga bisa dijadikan sumber rujukan dalam melihat 
fenomena alam di dalam tubuh bumi. Karena bumi adalah bagian dari tata kosmos 
universal. Dan sesungguhnya temuan kosmologi baru ini memberikan ruang bagi 
permenungan teologis dan metafisis. 

Menurut J Sudarminta (2003), implikasi teologis dari temuan ini memberikan 
justifikasi bahwa semua proses alam telah terjadi dan demikian terjadi, bukan 
karena harus demikian, tetapi karena tindakan bebas Tuhan terdorong oleh cinta. 
Semua itu terjadi karena rencana dan kehendak Tuhan yang bekerja secara 
imanen dalam proses evolusi alam semesta. 

Bila dilihat dalam perspektif Islam, kata alam di dalam al-Qur'an lebih 
banyak disebut dengan kata kerja khalaqa (menciptakan) selama 200 kali 
dibandingkan dengan bentuk kata benda yang hanya sejumlah 53 kali. Dengan 
demikian, alam sangat berhubungan dengan Tuhan dan merupakan hasil dari 
tindakan-Nya yang masih akan terjadi. 

Menurut Seyyed Hossein Nasr (The Encounter Man and Nature, 1984), sesungguhnya 
alam semesta memiliki aspek sakral. Kosmos berbicara pada manusia, dan semua 
fenomenanya memiliki makna. 

Kosmos adalah simbol dari realitas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Stuktur 
kosmis mengandung sebuah pesan spiritual bagi manusia karena memang tatanan 
kosmos adalah wahyu yang sumber asalnya adalah sama dengan agama itu sendiri. 


Dengan demikian, bencana alam seperti gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut 
mempunyai pesan spiritual bagi manusia untuk lebih perduli pada eksistensi alam 
dan mengakui akan penciptaan Tuhan yang maha besar. 

Bencana itu adalah hukum alam yang terjadi karena regularitas dan pergerakan 
alam yang selalu bergerak dan berproses. Sedangkan, intervensi Tuhan dalam 
kerja alam itu adalah untuk memberikan peringatan k1 


Teologi Pemihakan 

Betapa manusia sekarang ini begitu sombongnya dalam menapakkan kakinya di muka 
bumi ini. 

[ppiindia] Agama dan Mati Hidup Manusia

[Ambon]

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/29/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
WashWatch

Agama dan Mati Hidup Manusia
 

Christianto Wibisono 

SAYA berada di Tokyo untuk mengikuti 19th World Congress of the International 
Association for the History of Religions, yang diikuti 1.700 pakar ilmu 
perbandingan agama dari selu-ruh dunia. Tema kongres adalah Agama; Konflik dan 
Perdamaian. 

Panitia mengundang enam pembicara dari Indonesia, di antaranya Prof Alef Theria 
Wasim dari Yogyakarta yang menjadi salah satu anggota Komisi Program. Dari 
Aceh, Prof Zulkarnaini Abdullah menyampaikan makalah Religion amidst the 
Catastrophe; Rescue and Activities in Banda Aceh. 

Simposium pertama hari Kamis bertema Religious and Dialogue among 
Civilizations. 

Prof Dr Hans JA van Ginkel dari United Nations University Tokyo, Prof Maria 
Luchetti Bingemer dari Brasil, Prof Yoshiko Oda dari Kansai University, dan 
Prof Tu Wei-ming, Confucianis dari Harvard University, tampil selaku panelis. 

Sidang pleno kedua pada Jumat pagi, 25 Maret, bertopik Religious Dimension of 
War and Peace. Penulis buku Terror in the Mind of God, Prof Mark Juergensmeyer 
dari UCLA Santa Barbara, tampil sebagai pemakalah dengan dua pembahas, Prof 
Gerrie ter Haar dari Institute of Social Studies di The Hague Netherland dan 
Profesor Manabu Watanabe dari Nanzai University Nagoya, Jepang. Moderatornya, 
Prof Rosalind Hackett dari University of Tennessee, yang juga akan menjadi 
moderator dari simposium tentang Proselytization. 

Sidang pleno ketiga, Sabtu pagi, menampilkan Prof Ibrahim Moosa yang berasal 
dari Afrika Selatan dan sekarang berkarya di Duke University di North Carolina 
AS. Prof William Lafleur dari Pennsylvania University dan Prof Haruko Okano 
menjadi pembahas makalah berjudul Technology, Life and Death. 

Kongres masih akan berlangsung hingga Rabu petang, tetapi saya hari Senin sudah 
akan menuju Nagoya untuk meninjau Aichi Expo 2005. Kongres ke-19 IAHR itu tentu 
tidak bisa melepaskan diri dari kondisi politik aktual seperti demokrasi dan 
juga pro dan kontra euthanasia yang menimpa Terri Schiavo di AS tidak luput 
dari pembahasan. 

Ketika membahas Moosa, Lafleur menyatakan, sudah tiba waktunya manusia mengakui 
dan menyerah kepada fakta bahwa kematian tidak terhindarkan. Menurut Lafleur, 
arogansi manusia untuk menciptakan manusia sempurna dengan teori eugenic sudah 
menghasilkan monster fasisme dan holocaust Nazi Jerman. Karena itu, kalau 
sekarang ini manusia takut mati dan tidak mau mati dengan berusaha menciptakan 
segala macam peralatan teknologi, atau membuat manusia seperti robot, itu 
adalah bertentangan dengan kodrat yang lebih baik dilupakan. 

Memang jika manusia mengalami dilema seperti kasus Schiavo, maka pilihan antara 
euthanasia dengan tetap pasif membiarkan manusia hidup dalam kondisi vegetatif, 
memang sangat berat. Mantan Menlu Singapore S Rajaratnam sudah lama menyatakan 
sebagai surat wasiat, bahwa jika sudah tiba waktunya ia harus meninggal dan 
melalui kondisi koma, ia tidak mau dirawat menjadi vegetatif, lebih baik 
memakai cara euthanasia saja. 

Masalah Terri Schiavo menjadi sulit karena pasien itu memang dari awal sudah 
tidak normal, tidak sadar, dan kondisi mental terbelakang. Sedang orang 
intelektual seperti Rajaratnam masih mempunyai kesadaran untuk memilih 
euthanasia jika kondisi fisik biologisnya memang darurat. Jadi, masalah surat 
wasiat yang dipilih oleh pasien secara langsung barangkali tidak ada masalah. 

Kisah Schiavo menjadi heboh karena suaminya menginginkan proses euthanasia, 
sedang orangtuanya ingin tetap mempertahankan kondisi vegetatif yang sebetulnya 
juga memilukan. * 

* 

Barangkali dilema euthanasia itu harus diterapkan juga dalam perang melawan 
terorisme. Apakah dunia akan membiarkan teroris merajalela dan mempunyai 
peluang mempergunakan nuklir menghancurkan dunia? Atau dilakukan upaya 
preventif dan preemptive untuk memukul lebih dulu calon teroris yang bisa 
melakukan bunuh diri massal secara global? Kalau manusia normal menunggu dan 
memberi kesempatan teroris model Mohamad Atta mempergunakan nuklir, maka 
pencegahan akan terlambat bila nuklir itu sudah diledakkan. 

Dari diskusi terungkap, tuntutan politik Atta dan Osama bin Laden adalah 
religiusasi politik atau politik yang diagamakan, sehingga mencari pembenaran 
untuk pembantaian lawan politik, termasuk rakyat yang tidak berdosa. 

Politisasi agama dan pembajakan Tuhan dalam gerakan terorisme mengakibatkan 
agama menjadi alat politik dan alat teroris yang malah melenyapkan sama sekali 
faktor perdamaian dari konotasi agama. Ada juga peserta dari Malaysia yang 
menuntut agar kongres mengeluarkan resolusi mengecam serangan AS ke Irak. Tentu 
saja agitasi itu kurang bergema dan tidak ditanggapi, sebab para pakar agama 
itu justru sedang tergugah untuk memikirkan betapa dunia dan agama menjadi 
tidak ramah setelah 911 (Peristiwa Teror 11 September, Red). 

Seorang biku (biksu) mempertanyakan kenapa Taliban 

[ppiindia] Benarkah Pulau-pulau Perbatasan Terancam Hilang?

[Ambon]

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/30/opi01.html


Benarkah Pulau-pulau Perbatasan Terancam Hilang?
Oleh SUHANA

Dalam sebulan terakhir media masa nasional maupun internasional ramai menyoroti 
konflik perbatasan laut Indonesia-Malaysia, khususnya di Blok Ambalat. Konflik 
tersebut akibat adanya klaim Malaysia terhadap landas kontinen di perairan 
Ambalat. Pemerintah Malaysia 16 Februari 2005 memberikan konsesi kepada Shell 
dan Petronas Carigali di Blok ND6 dan ND7. Padahal sebelumnya pemerintah 
Indonesia telah memberikan konsesi pengusahaan migas di perairan tersebut 
kepada beberapa pengusaha perminyakan tanpa ada keberatan dari negara tetangga 
termasuk Malaysia.
Selama ini media massa maupun pejabat di Indonesia ini menyoroti konflik 
perbatasan tersebut secara kurang benar dan belum menyentuh permasalahan 
utamanya. Misalnya, konflik tersebut diasumsikan akan mengancam hilangnya 
pulau-pulau kecil yang ada di wilayah perbatasan. 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan 
yang menyebutkan konflik perbatasan tersebut akan mengancam hilangnya 12 pulau 
kecil di wilayah perbatasan (Kompas, 12 Maret 2005). 
Menurut Hasjim Djalal dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta beberapa waktu 
lalu, sebenarnya secara hukum tidak ada pulau kecil yang akan hilang dalam 
konflik wilayah perbatasan. Misalnya, Pulau Miangas yang selama ini selalu 
dikatakan rawan diklaim oleh Filipina sebenarnya tidak benar, karena Filipina 
sendiri sudah mengakui pulau tersebut milik Indonesia berdasarkan keputusan 
Mahkamah Arbitrase Internasional.

Kalau kita cermati, penyebab utama konflik perbatasan tersebut adalah 
ketidakjelasannya batas-batas wilayah laut Indonesia dan negara tetangga. Hal 
ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah Indonesia sendiri yang sampai saat ini 
belum menetapkan batas wilayahnya di laut sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. 
Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCLOS tersebut tahun 1986, tetapi sampai 
saat ini belum terlihat adanya upaya yang serius dalam menetapkan batas-batas 
wilayah laut tersebut. 

Apabila pemerintah Indonesia serius dalam memperhatikan batas-batas wilayahnya 
di laut, misalnya dengan cara menetapkan dan mendepositkannya titik-titik batas 
wilayahnya tersebut ke Sekjen PBB supaya diakui secara internasional, mungkin 
konflik di wilayah perbatasan dapat diminimalisasi. 

Pulau Perbatasan
Makna hilangnya sebuah pulau dapat dipandang dari tiga sudut: ekonomi, politik, 
dan hukum. Secara ekonomi pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila 
dikelola negara lain padahal secara hukum pulau tersebut milik Indonesia. Pulau 
kecil tersebut bisa saja didapat secara legal dari pemerintah Indonesia, 
misalnya dengan cara menyewa, bisa juga secara ilegal. 
Secara politik pulau-pulau kecil dapat dikatakan hilang apabila masyarakatnya 
lebih mengakui negara lain dari negaranya sendiri. Misalnya Miangas. Secara 
hukum pulau itu milik Indonesia tetapi secara politik milik Filipina karena 
bahasa yang dipakai bahasa Tagalog, bukan bahasa Indonesia. Juga mata uang yang 
dipakai masyarakat Peso, bukan Rupiah. 
Pulau-pulau kecil juga dapat dikatakan hilang apabila ada keputusan secara 
hukum internasional yang menyatakan pulau-pulau kecil tersebut merupakan milik 
negara lain. Ini memerlukan waktu yang lama karena harus melalui perundingan 
internasional dan bahkan peperangan. Selain itu juga memerlukan bukti-bukti 
ilmiah yang dapat menunjukan keberadaan pulau-pulau kecil tersebut di 
wilayahnya. 

Dengan tiga gambaran di atas, pemerintah dapat mencarikan solusinya secara 
benar. Artinya jangan sampai pemerintah mengatasi perbatasan laut dengan cara 
yang dapat menimbulkan permasalahan baru, misalnya memberikan hak secara legal 
kepada pihak investor asing untuk mengelola pulau kecil tersebut. 

Indikasi ke situ sangat kental dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan. 
Hal ini dapat dilihat dari ngototnya departemen itu mendesak Presiden 
menanda-tangani Keppres tentang pengelolaan 92 pulau kecil di perbatasan. 
Padahal pengelolaan sumber daya alam di pulau-pulau kecil tersebut jelas 
merupakan kewenangan pemerintah daerah, seperti diatur dalam UU No 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Ekonomi Lokal 
Alangkah bijak bila pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya 
alam di pulau-pulau kecil lebih terfokus pada penumbuhan kekuatan ekonomi lokal 
yang dikelola masyarakat di wilayah tersebut. Juga mempercepat pengembangan 
armada transportasi antarpulau di wilayah perbatasan. Hal ini untuk 
menghilangkan keterisoliran masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut. 
Pemerintah hendaknya lebih fokus pada: 

Pertama, secepatnya merevisi kembali UU No. 1 Tahun 1973 agar Indonesia 
mempunyai dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatur Landas Kontinen Indonesia. 
Hal ini disebabkan pengertian landas kontinen berdasarkan kedalaman air 200 
meter (UNCLOS 1958) dengan pengertian hukum landas kontinen yang berlaku 
sekarang (UNCLOS 1982) 

[ppiindia] Pemerintah Terbuka untuk Bantuan Asing

[Ambon]

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/30/sh01.html


Pemerintah Terbuka untuk Bantuan Asing
Korban Tewas di Nias Mencapai 1.000 Orang 


Gunung Sitoli, Sinar Harapan
Diperkirakan 1.000 orang tewas dalam gempa bumi berkekuatan 8,7 skala Richter 
yang melanda Nias Senin (28/3) malam, demikian Gubernur Sumatra Utara Teungku 
Rizal Nurdin, Rabu (30/3) pagi di Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatra 
Utara. 

Gubernur juga mengatakan bantuan asing akan diterima baik demi memulihkan 
wilayah-wilayah yang hancur akibat gempa, hanya tiga bulan setelah bencana 
tsunami.
Menurut pengamatan SH di Gunung Sitoli, saat ini warga melakukan evakuasi mayat 
sendiri karena belum ada alat berat yang sangat diperlukan untuk proses 
evakuasi mayat. 

Bahkan tim relawan juga masih sangat sedikit yang tiba di lokasi bencana 
dibandingkan dengan jumlah korban, sehingga warga juga tampak mengangkat 
sendiri seluruh peralatan yang diperlukan.
Sementara itu warga dan LSM mengatakan bahwa jumlah mayat yang telah ditemukan 
mencapai 400. Warga mengharapkan agar Posko Penanggulangan tidak ditempatkan di 
Sibolga tetapi di Nias, karena membutuhkan dari Sibolga ke Nias membutuhkan 
waktu lama. Helikopter yang saat ini ada di Nias baru enam unit, dua 
diantaranya heli TNI sedangkan empat lainnya milik Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB).

Ribuan pengungsi saat ini berada di tiga lokasi pegunungan, yaitu di Lasara, 
Gunung Ilihati dan Megahili. Sejauh ini penduduk yang selamat masih berusaha 
menolong para kerabat yang masih hidup dan tertimbun reruntuhan bangunan. 
Dilaporkan di sebuah lapangan sepakbola 13 pasien bermalam di bawah bangunan 
darurat beratap seng menunggu diangkut helikopter ke Sibolga. 


Namun karena cuaca buruk, hujan dan berawan, menyulitkan helikopter mendarat.
Ada tiga pasien dalam kondisi kritis, mengalami pendarahan dalam dan patah 
tulang, namun tidak terangkut helikopter, kata seorang relawan PMI, Ahmad 
Haris. Semua ingin keluarga mereka dibawa ke rumah sakit, namun harus ada 
sistemnya. Saat ini tergantung pada siapa yang bisa dilobi. 

Gubernur mengatakan dia telah berbicara dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang 
mengatakan bantuan asing, termasuk militer, disambut baik pada tahap tanggap 
darurat ini. Sejauh ini sejumlah negara seperti Australia, Jepang, AS, Selandia 
Baru telah menawarkan mengirim pasukan mereka yang kebetulan masih berada di 
sekitar perairan Indonesia dalam perjalanan pulang dari Aceh.

Saat ini jenazah para korban yang berhasil digali dari reruntuhan rumah dan 
digeletakkan di depan gereja-gereja atau masjid. Di Gunung Sitoli, masjid besar 
yang ada di kota itu dijadikan tempat penampungan mayat, sekurangnya ada 21 
jenazah di sana. Di sebuah tenda di luar masjid, dr Lucas Sapto, seorang 
relawan, merawat anak-anak yang cedera.
Di sebuah kelenteng, terlihat 20 jenazah digeletakkan. Kami menunggu kereta 
jenazah. Kalau nanti datang saya bisa mengubur anak perempuan saya dan dua cucu 
saya ini, kata Lukmin, 74, seorang keturunan Tionghoa beragama Buddha. 

Kekurangan Pangan
Sementara itu, warga Kota Gunung Sitoli, Ibu Kota Kabupaten Nias kini mulai 
kekurangan makanan serta air bersih pascagempa yang mengguncang wilayah 
tersebut, Senin (28/3) tengah malam lalu. Hingga Rabu (30/3) pagi ini warga 
mengaku belum mendapat bantuan apa pun. 

Sementara itu gempa susulan sepanjang pagi ini terus terjadi sehingga membuat 
warga panik. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke perbukitan dengan 
membawa bekal seadanya. Upaya aparat TNI dan Polri setempat untuk menenangkan 
warga tidak membuahkan hasil. 

Keterangan yang diperoleh SH, Rabu pagi ini menyebutkan, gempa susulan pertama 
terjadi sekitar pukul 07.30 WIB disusul gempa berikutnya sekitar pukul 08.00 
WIB dan pukul 09.00 WIB. Ketika terjadi gempa susulan pertama, warga hanya 
keluar rumah. Namun ketika terjadi gempa yang kedua dan ketiga, sebagian dari 
mereka bergegas ke wilayah-wilayah perbukitan di Laserna, Bilinaa, Tumon dan 
sekitar RM Lestari. 

Warga takut terjadi tsunami seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, sehingga 
mereka langsung pergi ke bukit-bukit tanpa membawa bekal apa pun, kata Ny. 
Ina, salah seorang warga ketika SH menghubunginya melalui telepon tadi pagi.
Dia melukiskan kondisi di beberapa sudut Kota Gunung Sitoli saat ini masih 
belum berubah. Reruntuhan bangunan rumah penduduk menjadi pemandangan 
pascagempa Senin (28/3) tengah malam tersebut. Alat-alat berat yang ada belum 
berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara bau mayat yang belum sempat 
terevakuasi dari bawah reruntuhan bangunan sudah mulai menyengat.

Fandel, warga Jalan Diponegoro, Gunung Sitoli yang dihubungi SH melalui telepon 
mengemukakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat bantuan apa pun padahal 
bahan pangan dan air bersih sudah mulai menipis. Minyak tanah yang digunakan 
untuk memasak juga tidak ada sama sekali. Warga sudah mulai menderita karena 
bahan pangan simpanannya sudah mulai habis. Air bersih juga tidak ada karena 
PAM 

[list_indonesia] Re: [ppiindia] Re: Re: Re: Re : Gempa Bumi

[Ambon]

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

Bila berbeda fundamental, mengapa ditulis dalam Al Quran bahwa Al Quran 
diturunkan untuk membenarkan Kitab-Kitab sebelumnya


- Original Message - 
From: Arriko Indrawan [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, March 30, 2005 8:52 AM
Subject: [ppiindia] Re: Re: Re: Re : Gempa Bumi


 inilah perbedaan fundamental antara islam dan kristen,  di islam di yakini
 bahwa al masih pada saat penangkapan dengan  izin Allah diangkat
 ke surga sedangkan pengkhianat  yudas eskoriat di samakan wajahnya
 dengan Isa al Masih, artinya islam terhadap oknum Isa atau Yesus ini
 di MULIAkan oleh Allah sang pencipta, sebagai seorang utusan untuk
 membawa kasih dan kedamaian di atas bumi ini.  dan ini disebut muzizat
 =

 Betul pak... ini perbedaan fundamental antara Islam dan Kristen..
 mengenai kisah Yesus

 Rasanya, anggapan bahwa orang benar tdk dpt tersentuh oleh orang jahat
 yg menjadi ilham cerita Yesus dlm Alquran...
 meskipun pada kenyataannya tdklah selalu demikian adanya

 Sedangkan dlm Cerita di Injil lebih di-ilhami dengan konsep Kurban
 dlm tradisi Yahudi


 dan pada saat itu, terjadilah gempa yang meluluh lantakkan
 kerajaan herodes  sang penguasa kerajaan romawi saat itu  ...
 (tul  nggak yah  ? )
 =
 Nggak pak Kerusakan mungkin ada tapi tdk hancur...
 Kalo saya tdk salah, kehancuran kerajaan Herodes baru k/l th. 70-an M
 karena serangan serdadu Romawi yg menyebabkan bangsa Yahudi
 tercerai-berai...

 Herodes itu Penguasa lokal, berbeda dg Gubernur Jendral dari Romawi.



 dalam islam berita ini bukan dari outsider,  tapi itu adalah berita dari
 sang
 maha Pencipta Allah SWT, yang maha Kuasa, yang dapat membuat
 alam ini terguncang  ...  karena dari Dia-lah datangnya muzizat  

 ===

 Ini kalau dilihat dg kacamata iman Islam.
 yg menganggap Alquran adlh sabda Allah seluruhnya...saya setuju

 Kalau ditinjau dari ilmu sejarah asal muasal cerita dlm Alquran
 ini bisa jadi kajian yg menarik

 Penutup :
 Silakan dengan iman masing-masing mempercayai ceritanya masing-masing
 karena toh kita tdk melihat langsung peristiwanya
 yg penting adlh outputnya akhlak yg mulia... betul begitu pak??


 salam, muzizat Ilahi


 ===

 Message: 9
   Date: Wed, 30 Mar 2005 10:36:58 +0700
   From: [EMAIL PROTECTED]
 Subject: Re: Re: Re: Re : Gempa Bumi


 memang interpretasi bermacam-macam  ... tapi actualnya kan  siapa yang
 tahu keinginan pencipta alam semesta ini.

 inilah perbedaan fundamental antara islam dan kristen,  di islam di yakini
 bahwa al masih pada saat penangkapan dengan  izin Allah diangkat
 ke surga sedangkan pengkhianat  yudas eskoriat di samakan wajahnya
 dengan Isa al Masih, artinya islam terhadap oknum Isa atau Yesus ini
 di MULIAkan oleh Allah sang pencipta, sebagai seorang utusan untuk
 membawa kasih dan kedamaian di atas bumi ini.  dan ini disebut muzizat


 tapi interpretasi yang lain, adalah Isa al Masih menjadi korban, akibat
 kekuasaan,  adanya kecemburuan  sebagai penguasa dan merasa
 kekuasaannya di langkahi sehingga banyak orang yang mendengar
 kata-kata bijak dari nabi Isa al Masih dari penguasa saat itu, sehingga
 dengan berbagai upaya untuk menangkap utusan tuhan itu dan
 menghina nya pada saat akan di bawah ke bukit untuk di salibkan, sebagai
 pelajaran bagi siapa saja yang berani mengangkat dirinya sebagai
 raja dan penguasa saat itu.

 dan pada saat itu, terjadilah gempa yang meluluh lantakkan
 kerajaan herodes  sang penguasa kerajaan romawi saat itu  ...
 (tul  nggak yah  ? )

 dalam islam berita ini bukan dari outsider,  tapi itu adalah berita dari
 sang
 maha Pencipta Allah SWT, yang maha Kuasa, yang dapat membuat
 alam ini terguncang  ...  karena dari Dia-lah datangnya muzizat  


 salam, muzizat




 ***
 Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia 
 yg Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
 ***
 __
 Mohon Perhatian:

 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]

 Yahoo! Groups Links






 



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

Re: [ppiindia] Re: Re: Re : Gempa Bumi

[Ambon]

Pertanyaan saya tidak dijawab, koq lari ke kepalsuan . Apakah tidak sinting 
berdiskusi demikian? Dari mana tahu bahwa itu palsu?? Dari kermurkaan Tuhan 
sendri atau bisikan orang lain?

Titik gerak harus berpijak pada pihak diri sendiri, koq dicampur aduk dengan 
injil palsu. Palsu atau tidak bukan urusan Anda, tetapi urusan yang memiliki 
kepercayaan yang dimaksudkan.

Orang Kristen atau Yahudi juga bisa bilang macam-macam, lalu akhirnya repot 
tinggal mutar-mutar pada masalah yang sama yaitu palsu, kafir, murtad, entah 
apa lagi.

Soal diskusi agama ini bukan baru sekarang, tetapi sudah sejak lahir agama 
timbul diskusi dan debat yang tak pernah selesai, sebab dalam Kitab-Kitab 
agama semitik bukan saja terdapat banyak ayat-ayat yang sama nandanya, 
tetapi juga ada saling bertentangan satu dengan yang lain, jadi tergantung 
kepada para pemakainya. Kalau berhati baik maka dipakai ayat-ayat yang juga 
baik untuk kehidupan bersama, tetapi kalau culas nan overdosis maka dipakai 
ayat-ayat yang mengabdi keculasannya. Keculasan ini kita lihat sendiri dalam 
masyarakat, jadi tinggal pilih dan pakai mana yang cocok dengan kepentingan 
kepuasan pribadi.

- Original Message - 
From: givingnewhope [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, March 30, 2005 1:12 PM
Subject: [ppiindia] Re: Re: Re : Gempa Bumi




 Masalahnya ada juga ayat yang mengatakan bahwa injil skrg telah
 dipalsukan. Tetapi ketika ditanya injil asli itu seperti apa, yach
 tidak bisa dijawab.
 Mau gak mau yach harus terima kalo injil skrg ini adalah injil asli.
 heheheheh


 --- In ppiindia@yahoogroups.com, Ambon [EMAIL PROTECTED] wrote:
 Bila berbeda fundamental, mengapa ditulis dalam Al Quran bahwa Al
 Quran
 diturunkan untuk membenarkan Kitab-Kitab sebelumnya


 - Original Message - 
 From: Arriko Indrawan [EMAIL PROTECTED]
 To: ppiindia@yahoogroups.com
 Sent: Wednesday, March 30, 2005 8:52 AM
 Subject: [ppiindia] Re: Re: Re: Re : Gempa Bumi
 
 
  inilah perbedaan fundamental antara islam dan kristen,  di islam
 di yakini
  bahwa al masih pada saat penangkapan dengan  izin Allah diangkat
  ke surga sedangkan pengkhianat  yudas eskoriat di samakan wajahnya
  dengan Isa al Masih, artinya islam terhadap oknum Isa atau Yesus
 ini
  di MULIAkan oleh Allah sang pencipta, sebagai seorang utusan untuk
  membawa kasih dan kedamaian di atas bumi ini.  dan ini disebut
 muzizat
  =
 
  Betul pak... ini perbedaan fundamental antara Islam dan Kristen..
  mengenai kisah Yesus
 
  Rasanya, anggapan bahwa orang benar tdk dpt tersentuh oleh orang
 jahat
  yg menjadi ilham cerita Yesus dlm Alquran...
  meskipun pada kenyataannya tdklah selalu demikian adanya
 
  Sedangkan dlm Cerita di Injil lebih di-ilhami dengan konsep
 Kurban
  dlm tradisi Yahudi
 
 
  dan pada saat itu, terjadilah gempa yang meluluh lantakkan
  kerajaan herodes  sang penguasa kerajaan romawi saat itu  ...
  (tul  nggak yah  ? )
  =
  Nggak pak Kerusakan mungkin ada tapi tdk hancur...
  Kalo saya tdk salah, kehancuran kerajaan Herodes baru k/l th. 70-
 an M
  karena serangan serdadu Romawi yg menyebabkan bangsa Yahudi
  tercerai-berai...
 
  Herodes itu Penguasa lokal, berbeda dg Gubernur Jendral dari
 Romawi.
 
 
 
  dalam islam berita ini bukan dari outsider,  tapi itu adalah
 berita dari
  sang
  maha Pencipta Allah SWT, yang maha Kuasa, yang dapat membuat
  alam ini terguncang  ...  karena dari Dia-lah datangnya
 muzizat  
 
  ===
 
  Ini kalau dilihat dg kacamata iman Islam.
  yg menganggap Alquran adlh sabda Allah seluruhnya...saya
 setuju
 
  Kalau ditinjau dari ilmu sejarah asal muasal cerita dlm
 Alquran
  ini bisa jadi kajian yg menarik
 
  Penutup :
  Silakan dengan iman masing-masing mempercayai ceritanya masing-
 masing
  karena toh kita tdk melihat langsung peristiwanya
  yg penting adlh outputnya akhlak yg mulia... betul begitu
 pak??
 
 
  salam, muzizat Ilahi
 
 
  ===
 
  Message: 9
Date: Wed, 30 Mar 2005 10:36:58 +0700
From: [EMAIL PROTECTED]
  Subject: Re: Re: Re: Re : Gempa Bumi
 
 
  memang interpretasi bermacam-macam  ... tapi actualnya kan  siapa
 yang
  tahu keinginan pencipta alam semesta ini.
 
  inilah perbedaan fundamental antara islam dan kristen,  di islam
 di yakini
  bahwa al masih pada saat penangkapan dengan  izin Allah diangkat
  ke surga sedangkan pengkhianat  yudas eskoriat di samakan wajahnya
  dengan Isa al Masih, artinya islam terhadap oknum Isa atau Yesus
 ini
  di MULIAkan oleh Allah sang pencipta, sebagai seorang utusan untuk
  membawa kasih dan kedamaian di atas bumi ini.  dan ini disebut
 muzizat
 
 
  tapi interpretasi yang lain, adalah Isa al Masih menjadi korban,
 akibat
  kekuasaan,  adanya kecemburuan  sebagai penguasa dan merasa
  kekuasaannya di langkahi sehingga banyak orang yang mendengar
  kata-kata bijak dari nabi Isa al Masih dari penguasa saat itu,
 sehingga
  dengan berbagai upaya untuk

Re: [ppiindia] Re: Re : Gempa Bumi

[Ambon]

Di ayat mana dalam Al Quran disebut bahwa injil sekarang [abad 21] itu 
palsu?

- Original Message - 
From: givingnewhope [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, March 30, 2005 3:24 PM
Subject: [ppiindia] Re: Re : Gempa Bumi




 Korelasinya kan begini:

 Al quran turun untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya termasuk
 injil.

 Namun pada kenyataannya dalam al quran dikatakan bahwa injil skrg ini
 telah dipalsukan. Injil yang sebenarnya yach tidak diketahui menurut
 klaim mereka. Trus si kresten balik nanya: lalu injil asli menurut al
 quran itu seperti apa sih?!

 Nah, giliran si islamnya kagak bisa jawab. Mau gak mau, yach si
 islam 'terpaksa' harus mengakui bahwa injil yang ada sekarang ini
 adalah injil asli. Artinya Kematian dan Kebangkitan ISA juga harus
 diakui kebenarannya.

 Namun, itu 'sinting' yang sebenarnya. Karena bertentangan dengan
 ajaran Al Quran itu sendiri.

 Disinilah perbedaan fundamental yang sebenarnya itu, dimana ajaran si
 kresten tsb, puncak dari segala kepenuhan wahyu ada di kematian dan
 kebangkitan Kristus, sedangkan si islam mengajarkan bahwa agama islam
 adalah 'kuncup bunga' yang telah mencapai pemekarannya yang sempurna
 melalui nabi Muhammad saw.

 Meskipun dalam tujuan diakui bahwa semua agama memiliki kesamaan,
 namun dalam permasalahan teologis tetap memiliki perbedaan yang
 fundamental. Di lain pihak, meski al quran membenarkan kitab2
 sebelumnya, namun tidak demikian halnya dengan injil. Injil tidak
 membenarkan al quran.

 Nah, apa yang bung ambon capek2 tulis itu adalah masalah 'praksis',
 bagaimana seseorang mengimplementasikan dalam kehidupan real apa yang
 diyakininya sebagai kebenaran.

 Masak begini saja harus dijelaskan kembali?! Seharusnya orang timur
 bisa berpikir beberapa langkah jauh ke depan.


 giving
 (lg tertarik sama tulisan cak nur tentang inklusivitas islam)


 --- In ppiindia@yahoogroups.com, Ambon [EMAIL PROTECTED] wrote:
 Pertanyaan saya tidak dijawab, koq lari ke kepalsuan . Apakah tidak
 sinting
 berdiskusi demikian? Dari mana tahu bahwa itu palsu?? Dari
 kermurkaan Tuhan
 sendri atau bisikan orang lain?

 Titik gerak harus berpijak pada pihak diri sendiri, koq dicampur
 aduk dengan
 injil palsu. Palsu atau tidak bukan urusan Anda, tetapi urusan yang
 memiliki
 kepercayaan yang dimaksudkan.

 Orang Kristen atau Yahudi juga bisa bilang macam-macam, lalu
 akhirnya repot
 tinggal mutar-mutar pada masalah yang sama yaitu palsu, kafir,
 murtad, entah
 apa lagi.

 Soal diskusi agama ini bukan baru sekarang, tetapi sudah sejak
 lahir agama
 timbul diskusi dan debat yang tak pernah selesai, sebab dalam Kitab-
 Kitab
 agama semitik bukan saja terdapat banyak ayat-ayat yang sama
 nandanya,
 tetapi juga ada saling bertentangan satu dengan yang lain, jadi
 tergantung
 kepada para pemakainya. Kalau berhati baik maka dipakai ayat-ayat
 yang juga
 baik untuk kehidupan bersama, tetapi kalau culas nan overdosis maka
 dipakai
 ayat-ayat yang mengabdi keculasannya. Keculasan ini kita lihat
 sendiri dalam
 masyarakat, jadi tinggal pilih dan pakai mana yang cocok dengan
 kepentingan
 kepuasan pribadi.

 - Original Message - 
 From: givingnewhope [EMAIL PROTECTED]
 To: ppiindia@yahoogroups.com
 Sent: Wednesday, March 30, 2005 1:12 PM
 Subject: [ppiindia] Re: Re: Re : Gempa Bumi


 
 
  Masalahnya ada juga ayat yang mengatakan bahwa injil skrg telah
  dipalsukan. Tetapi ketika ditanya injil asli itu seperti apa, yach
  tidak bisa dijawab.
  Mau gak mau yach harus terima kalo injil skrg ini adalah injil
 asli.
  heheheheh
 
 
  --- In ppiindia@yahoogroups.com, Ambon [EMAIL PROTECTED] wrote:
  Bila berbeda fundamental, mengapa ditulis dalam Al Quran bahwa Al
  Quran
  diturunkan untuk membenarkan Kitab-Kitab sebelumnya
 
 
  - Original Message - 
  From: Arriko Indrawan [EMAIL PROTECTED]
  To: ppiindia@yahoogroups.com
  Sent: Wednesday, March 30, 2005 8:52 AM
  Subject: [ppiindia] Re: Re: Re: Re : Gempa Bumi
  
  
   inilah perbedaan fundamental antara islam dan kristen,  di
 islam
  di yakini
   bahwa al masih pada saat penangkapan dengan  izin Allah
 diangkat
   ke surga sedangkan pengkhianat  yudas eskoriat di samakan
 wajahnya
   dengan Isa al Masih, artinya islam terhadap oknum Isa atau
 Yesus
  ini
   di MULIAkan oleh Allah sang pencipta, sebagai seorang utusan
 untuk
   membawa kasih dan kedamaian di atas bumi ini.  dan ini disebut
  muzizat
   =
  
   Betul pak... ini perbedaan fundamental antara Islam dan
 Kristen..
   mengenai kisah Yesus
  
   Rasanya, anggapan bahwa orang benar tdk dpt tersentuh oleh
 orang
  jahat
   yg menjadi ilham cerita Yesus dlm Alquran...
   meskipun pada kenyataannya tdklah selalu demikian adanya
  
   Sedangkan dlm Cerita di Injil lebih di-ilhami dengan konsep
  Kurban
   dlm tradisi Yahudi
  
  
   dan pada saat itu, terjadilah gempa yang meluluh lantakkan
   kerajaan herodes  sang penguasa kerajaan romawi saat itu  ...
   (tul  nggak yah

[ppiindia] Pilkada Dan Pematangan Demokratisasi

[Ambon]

http://www.indomedia.com/bpost/032005/31/opini/opini1.htm

Kamis, 31 Maret 2005 00:40

Pilkada Dan Pematangan Demokratisasi
Oleh: Suaidi Asyari

Sebentar lagi Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) akan dipraktikkan, yang ditandai dengan pendaftaran bakal kandidat 
kepala daerah.

Penerapan UU No 32 ini merupakan praktik prosedural tahap ketiga proses 
pematangan demokratisasi di Indonesia, setelah Pemilu Legislatif dan Pemilu 
Presiden 2004 lalu sukses dilaksanakan. Sukses tidaknya pilkada di berbagai 
propinsi, khususnya yang secara kebetulan melaksanakan pilkada lebih awal, akan 
sangat menentukan perjalanan demokrasi bangsa kita. Tidak saja Indonesia, dunia 
internasional pun menunggu prosesi perhelatan demokrasi ini.

Proses demokratisasi tidak saja diukur oleh menangnya seorang elit kandidat 
yang berkompetisi (elite-focused approach), sebagai mana yang terjadi pada masa 
Orde Baru. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah penerapan nilai normatif 
demokrasi, yang dapat dikatakan nilai universal kedua setelah Islam. Penerapan 
nilai demokrasi ini seharusnya dimulai dari proses awal pilkada sesuai UU No 
32, dilanjutkan dengan proses pengawasan jalannya roda pemerintahan penguasa 
terpilih sampai pada evaluasi akhir ketika penguasa terpilih mengakhiri masa 
baktinya.

Oleh karena itu, aktor pemain sekaligus penentu arah sebuah demokrasi bukan 
saja calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Tetapi termasuk 
KPUD dan Panwas Pilkada, DPRD, mahasiswa, LSM, kelompok masyarakat dan yang 
paling penting adalah 'tuhan' demokrasi yaitu insan pers.

Adalah sebuah kekeliruan besar adanya anggapan sementara orang, bahwa proses 
demokrasi itu hanya ditentukan oleh cagub dan cawagub, seperti disinyalir dari 
aksi demo kelompok anggota masyarakat tertentu.

Tahap Awal I
Aspek terpenting pada tahap awal adalah apakah seorang bakal calon sudah 
memenuhi segala persyaratan sesuai UU yang berlaku. Dalam hal ini, KPUD, Panwas 
Pilkada yang didukung penuh insan perslah yang paling berkompeten untuk 
menggali informasi, mencari tahu apakah cagub/cawagub sudah memenuhi 
persyaratan yuridis formalnya.

Aspek terpenting kedua adalah track record cagub/cawagub. Track record sangat 
diperlukan untuk dijadikan landasan asumsi, apakah yang bersangkutan 
diperkirakan cakap untuk memangku jabatan yang sedang diperebutkan.

Di negara yang sudah sangat maju dalam berdemokrasi, seperti India, Amerika dan 
Australia, track record ini sangat ditentukan oleh adanya kerjasama antara 
kelompok masyarakat dengan pers. Kelompok masyarakat termasuk LSM dapat 
memberikan informasi akurat yang akan dipublikasikan oleh pers melalui medianya.

Informasi tentang track record ini bisa berisikan keberhasilan atau kegagalan 
leadership yang pernah dialami oleh seorang bakal calon. Tapi idealnya tidak 
bersifat rumor atau fitnah. Akan tetapi mengangkat kegagalan seseroang yang 
didukung data akurat, tidak dianggap sesuatu yang tabu. 

Dalam sebuah masyarakat yang matang dalam berdemokrasi di mana berita di media 
merupakan konsumsi harian mereka, rumor dan fitnah tidak begitu berpengaruh 
dalam menentukan sikap pemilih. Hal ini disebabkan kematangan mereka dalam 
membedakan antara opini (pendapat) yang masih membutuhkan pembuktian dan fact 
(kenyataan). Tetapi dalam masyarakat yang masih sangat muda dalam berdemokrasi 
seperti Indonesia, rumor dan fitnah bisa menjadi alat ampuh sebagai pembunuh 
karakter (character assassinator) seseorang. Karena itu, character 
assassination sangat kontra-produktif untuk menuju cita-cita demokrasi ideal.

Aspek ketiga terpenting adalah modal dukungan publik sebelum pemilihan. 
Persyaratan dalam UU bahwa bakal calon harus mempunyai modal dukungan publik 
dengan prosentase tertentu, tidak boleh dimaknai untuk menghambat seseorang 
dalam berkompetisi. Tetapi untuk menghindari pemborosan dalam berdemokrasi.

Seseorang yang dinyatakan oleh polling (yang memenuhi standar ilmiah) tidak 
atau kurang mendapat modal dukungan awal, akan lebih bijak mengundurkan diri 
sebelum berkompetisi jika hampir dapat dipastikan akan kalah. Namun perlu 
dicatat, polling yang tidak memenuhi standar ilmiah belum tentu bisa menjamin 
akurasi dukungan publik. Kasus polling media tertentu sebelum Pilpres 2004 
lalu, sangat bermanfaat untuk dijadikan rujukan dalam hal ini.

Di samping menghindari pemborosan dalam demokrasi, minimnya modal dukungan 
publik akan berdampak penyesalan yang bisa saja mempunyai implikasi lain lebih 
jauh bagi yang bersangkutan seperti tekanan psikologis dan sejenisnya. Selain, 
bisa juga mejadi trauma politik bagi peminat kekuasaan pada proses demokrasi di 
lain waktu. 

Tahap Awal II
Tahap awal II adalah proses kampanye, pemilihan pada hari H dan tahap akhir 
pemilihan. Faktor penentu pengamalan nilai demokrasi pada hari kampanye di 
antaranya adalah setiap kontestan memperoleh fasilitas, waktu dan perlakuan 
sama, serta menaati segala rambu yang disepakati. Tidak 

[ppiindia] Perbedaan Karakteristik Gempa di Sumatera dan Bali

[Ambon]

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/31/o2.htm

Berdasarkan catatan gempa merusak di Bali sejak tahun 1800-an zone subduksi 
megathrust di selatan Bali belum pernah menimbulkan gempa besar yang merusak. 
Tsunami juga belum pernah terjadi akibat penyusupan lempeng Indo-Australia ke 
bawah Bali. Seringnya Bali diguncang gempa dengan intensitas III-IV MMI yang 
tidak menyebabkan kerusakan menunjukkan bahwa kondisi tektonik kawasan Bali 
sangat rapuh dan tidak elastis. Sehingga ketika mendapat stres langsung patah 
dan dilepaskan yang dimanifestasikan sebagai gempa dengan magnitude kecil. 
Keadaan ini justru baik karena justru tidak akan terjadi akumulasi energi yang 
akan dilepaskan dalam bentuk gempa besar yang merusak.

Perbedaan Karakteristik Gempa di Sumatera dan Bali
Oleh Daryono, S.Si., M.Si. 

GEMPA bumi yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 dan di Nias pada 28 Maret 
2005 lalu memiliki magnitude besar dengan kedalaman dangkal di zone penyusupan 
lempeng. Bagaimana dengan aktivitas gempa bumi di zone penyusupan lempeng 
samudera di selatan Bali? Ada perbedaan karakteristik gempa dan tektonik antara 
Sumatera dan Bali berdasarkan data kegempaan yang ada.



Besar kemungkinan, gempa yang terjadi di Nias, Senin (28/3) malam lalu adalah 
gempa baru yang dipicu oleh gempa Aceh pada 26 Desember tahun lalu. Gempa ini 
bukan merupakan gempa susulan Aceh, namun masih berada dalam satu rangkaian 
lempeng kerak bumi.

Pusat gempa Nias berada di zone penyusupan megathrust di sebelah selatan gempa 
Aceh dan masih berada dalam jalur banturan lempeng Samudera Hindia dengan 
lempeng Eurasia. Jadi gempa ini bukan gempa susulan, tetapi memang terpicu oleh 
gempa Aceh, di mana energi yang dilepaskan gempa Aceh menyebabkan gaya-gaya 
yang bekerja mencari kesetimbangan dengan membuat titik-titik rawan lain 
menjadi lebih tegang.

Pada kejadian gempa kali ini, gelombang tsunami tidak muncul karena perubahan 
kerak bumi tidak terlalu mempengaruhi permukaan lantai samudera. Sebab, 
meskipun gempanya besar, deformasi yang terjadi di lantai samudera kecil, 
sehingga permukaan laut di atasnya tidak terlalu bergoyang dan berosilasi untuk 
bisa terjadi tsunami.



Tektonik Sumatera

Berdasarkan data historis, sekitar 121 tahun lalu, di sekitar kawasan ini 
memang pernah terjadi gempa besar berkekuatan 9 skala Richter, tepatnya di 
perairan Kepulauan Mentawai, Smatera Barat. Guncangan akibat gempa megathrust 
yang dahsyat itu menimbulkan gelombang tsunami yang menerjang wilayah pesisir 
barat Pulau Sumatera. Bahkan, pengaruhnya dirasakan sampai Singapura dan 
Malaysia.

Memang, tak ada data pasti tanggal kejadian gempa itu dan kerusakan yang 
ditimbulkannya. Namun, berdasarkan beberapa laporan, gempa yang dirasakan 
sampai di Singapura tersebut terjadi pada tanggal 24 November 1833. Gempa pada 
1833 ini bukanlah rekaan. Gempa besar yang magnitudonya hampir sama, juga 
terjadi pada tahun 1608 dan 1381. Diyakini, siklus gempa besar itu terjadi 
dalam kurun waktu 200-300 tahun.

Seringnya terjadi gempa di Kepulauan Mentawai dan Nias di sebelah barat pesisir 
Sumatera bersumber di zone gempa besar, yaitu Zone Subduksi Lempeng yang 
terletak di bawah Kepulauan Mentawai dan Kepulauan Nias. Zone ini mempunyai 
potensi gempa yang sangat tinggi sebagai generator gempa merusak.

Sumber gempa tektonik di Aceh dan Nias merupakan segmen (gempa bumi) paling 
utara pada Zone Subduksi Sumatera, yang membentang sampai ke Selat Sunda dan 
berlanjut hingga selatan Pulau Jawa. Khusus di pantai barat Sumatera, terdapat 
6 zone subsuksi yang sangat berpotensi sebagai gempa besar yang biasanya 
diikuti tsunami, yaitu segmen Simeulue, Nias, Kepulauan Batu, Siberut, Sipora, 
Pagai, dan Bengkulu.

Subsuksi ini mendesak lempeng Eurasia di bawah Samudera Hindia ke arah barat 
laut di Sumatera dan frontal ke utara terhadap Pulau Jawa, dengan kecepatan 
pergerakan yang bervariasi. Puluhan hingga ratusan tahun, dua lempeng itu 
saling menekan. Namun lempeng Indo-Australia dari selatan bergerak lebih aktif.

Pergerakannya yang hanya beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter per 
tahun ini memang tidak terasa oleh manusia. Karena dorongan lempeng 
Indo-Australia terhadap bagian utara Sumatera kecepatannya hanya 5,2 cm per 
tahun, sedangkan yang di bagian selatannya kecepatannya 6 cm per tahun. 
Pergerakan lempeng di daerah barat Sumatera yang miring posisinya ini lebih 
cepat dibandingkan dengan penyusupan lempeng di selatan Jawa.

Akibat dorongan lempeng Indo-Australia tersebut, Pulau Sumatera terbelah 
menjadi dua bagian yang memanjang. Patahan yang terbentuk itu sangat populer 
disebut sebagai Patahan Semangko yang merupakan generator gempa merusak di 
daratan Sumatera. Belahan Sumatera yang kecil di bagian barat daya bergerak ke 
barat laut, berlawanan dengan belahan yang besar di timur laut.

Selama puluhan sampai ratusan tahun, tekanan lempeng Samudera Hindia ini akan 
terus meningkat sampai melampaui kekuatan elastisitas batuan, 

[ppiindia] Lebih Baik Awasi Penyaluran Subsidi

[Ambon]

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_cid=164294

Kamis, 31 Mar 2005,

Lebih Baik Awasi Penyaluran Subsidi

Oleh Widya Wibisono *


Dengan diumumkannya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 1 Maret 2005 yang 
tertuang dalam Peraturan Presiden No 22/2005, mulai saat itulah pro- dan 
kontra- semakin mencuat, baik dari kalangan masyarakat maupun kaum intelektual, 
termasuk mahasiswa. Naiknya harga BBM secara otomatis menimbulkan efek domino, 
yaitu harga BBM yang semakin melambung akan diikuti kenaikan harga kebutuhan 
pokok lain.

Kebijakan yang sama selalu diambil pada era sebelum kepemimpinan SBY-Kalla. 
Alasan yang diberikan pun hampir sama, yaitu keuangan negara sudah tidak mampu 
lagi menyubsidi sektor BBM. Bedanya, pada pemerintahan SBY-Kalla, kenaikan 
harga BBM juga dipicu naiknya harga minyak dunia. 

Pemerintah mencontohkan, asumsi harga minyak dunia dalam APBN USD 24 per barel. 
Namun kenyataanya saat ini, harga minyak dunia USD 52 per barel. Karena itu, 
dengan melonjaknya harga minyak dunia, pemerintah terpaksa menyesuaikan harga 
minyak melalui kebijakan menaikkan harga BBM dalam negeri.

Tapi, alasan yang dilontarkan pemerintah itu mendapat respons lain dari 
kalangan mahasiswa. Mahasiswa menyebutkan, kelangkaan minyak di pasaran 
disebabkan adanya penimbunan minyak oleh cukong-cukong hitam dan bakal dijual 
ke luar negeri untuk mencari keuntungan besar. Toh, pemerintah tidak berani 
menangkap para mafia minyak tersebut. Terkait dengan pro- dan kontra- tersebut, 
toh pemerintah tetap teguh pada pendiriannya untuk menaikkan harga BBM. 

Tampaknya, aksi demo yang dilakukan mahasiswa untuk menentang kenaikan harga 
BBM tidak akan mengubah kebijakan yang telanjur diambil pemerintah. Saat ini, 
yang seharusnya dilakukan mahasiswa adalah mengawal dan mengawasi janji 
pemerintah mengenai pengalokasian dana kompensasi BBM. Sebagaimana disebutkan 
pemerintah, pencabutan subsidi untuk BBM akan dialihkan pada bidang pendidikan, 
kesehatan, dan penghidupan yang layak. 

Pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM saat ini telah salah sasaran karena yang 
menikmatinya adalah kalangan ekonomi menengah ke atas. Karena itu, dengan 
dicabutnya subsidi BBM, pemerintah berharap agar subsidi tersebut bisa 
dimanfaatkan masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu.

Dana program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM yang mencapai Rp 17 
triliun bukanlah sedikit. Dari jumlah itu, pemerintah mengalokasikan Rp 5,6 
triliun untuk bidang pendidikan dan mulai April akan dikucurkan. Sebanyak Rp 
3,3 triliun akan digunakan untuk dana desa tertinggal yang berjumlah 11.400 
desa di 419 kabupaten atau kota dan 31 provinsi. Dengan demikian, masing-masing 
desa akan mendapatkan Rp 200 juta-Rp 300 juta. 

Selain dua sektor tersebut, dana kompensasi BBM akan dialokasikan untuk sektor 
lain, seperti penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin (raskin) Rp 765 
miliar, subsidi pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) Rp 400 milliar, usaha 
mikro bergulir Rp 200 miliar, pelayanan kontrasepsi untuk keluarga berencana 
(KB) Rp 100 milliar, dan beberapa sektor lain.

Pengalokasian itulah yang seharusnya menjadi fokus perhatian. Belajar pada 
pengalaman sebelumnya, ternyata dalam penyaluran dana kompensasi, telah terjadi 
banyak penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut meliputi: Pertama, 
alokasi dana yang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, pada tahun lalu, 22 
persen penerima raskin bukan termasuk keluarga miskin. Selain itu, dari dana 
yang tersedia, seharusnya tiap keluarga mendapat jatah Rp 30 ribu per bulan, 
namun kenyatannya yang diterima rata-rata hanya Rp 7.500 per bulan/KK. 

Kedua, tidak tepat waktu. Untuk kasus pada 2001, dana kompensasi BBM baru cair 
lima bulan setelah harga BBM naik. 

Ketiga, penyaluran dana yang rumit. Seolah sudah menjadi kebiasaan pemerintah, 
segala urusan selalu dipersulit dengan berbagai macam prosedur yang tidak 
efektif dan efisien. 

Untuk program pengalokasian dana kompensasi BBM, pemerintah masih mensyaratkan 
adanya konsultan, pendamping, kontraktor, yang sebenarnya tidak perlu.

Akibatnya, selain jalur penyalurannya lebih panjang, dananya tidak langsung 
diterima keluarga miskin. Jadi, kemungkinan untuk menyelewengkan dana yang ada 
sangat besar.

Di situlah sebenarnya, fungsi mahasiswa sebagai agent of change sangat 
dibutuhkan. Jadi, fungsi mahyasiswa tidak hanya mendemo atau menolak kebijakan 
yang diambil pemerintah. 

Tapi yang tidak kalah penting, bagaimana mahasiswa dapat berperan serta 
mengawasi kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah 
dibuat. Bagaimana roda bangsa bisa berputar bila tiap keputusan yang diambil 
pemerintah selalu di tentang. 

Juga perlu diingat bahwa segala sesuatu, termasuk pembangunan, memerlukan 
proses. Tanpa adanya proses, kita tidak mungkin bisa menikmati hasil 
pembangunan.


* Widya Wibisono, mahasiswa FISIP Universitas Jember






[Non-text portions of this message have been removed]

[ppiindia] Indonesia, Bangsa yang Malas Belajar

[Ambon]

  MEDIA INDONESIA
  Kamis, 31 Maret 2005

  OPINI


  Indonesia, Bangsa yang Malas Belajar

  Siswono Yudo Husodo, Mantan Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan
 
  BANGSA Indonesia kembali menitikkan air mata, meratapi kematian secara 
paksa ratusan warga akibat gempa 8,7 pada Skala Richter di Sumatra Utara 
(Minggu, 27/3). Di pagi buta, rakyat ramai-ramai ke luar rumah dan berlari ke 
tempat yang tinggi, takut gempa akan diikuti gelombang tsunami. Beruntung pusat 
gempa berada di daratan, sehingga tsunami tidak terjadi. Rakyat Aceh, Nias, 
Padang dan lainnya telah memetik pelajaran amat mahal dari gempa dan tsunami 
yang terjadi di Aceh dan Nias (26/12-2004).

  Setiap kali musim hujan, selalu berulang, kita kewalahan menghadapi wabah 
demam berdarah dengue (DBD). Terkesan, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh 
untuk meniadakannya, padahal sebab-musababnya diketahui, yaitu nyamuk Aedes 
Aegypti yang berkembang biak di genangan air. Ketika saya berkunjung ke 
Singapura, di rumah teman saya di kawasan Changie, teman saya kaget karena 
menerima surat harus membayar denda 100 dolar Singapura kepada Badan Pengawas 
Lingkungan Singapura, karena petugasnya menemukan ada pot tanaman di halaman 
rumahnya, yang di bagian bawahnya tidak ada lubang. Pot semacam itu, di musim 
hujan akan terisi genangan air tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti. 
Singapura dan masyarakatnya telah memetik pelajaran dari kealpaannya di masa 
lalu.

  Pembelajaran di segala aspek kehidupan amat penting untuk membangun masa 
depan yang lebih baik; juga di bidang politik. Sebagai suatu negara bangsa, 
kita telah mengalami banyak peristiwa politik yang kaya dengan pelajaran.

  Kita telah mengalami demokrasi terpimpin di masa Orde Lama, lalu 
demokrasi Pancasila di masa Orde Baru, dan pengembangan demokrasi saat ini. 
Bangsa kita juga pernah mengalami pemberontakan PRRI, Permesta, RMS, DI/TII, 
G-30-S/PKI yang telah mengorbankan puluhan ribu nyawa rakyat. Kita juga pernah 
mengalami masa sebagai negara federal. Pernah mengalami pemerintahan yang 
dipimpin oleh satu orang presiden selama tiga puluh dua tahun. Kita pun telah 
mengalami pergantian presiden sebanyak lima kali dalam kurun waktu enam tahun 
(1998-2004) dari Presiden Soeharto ke Pak Habibie, ke Gus Dur, ke Ibu Megawati, 
lalu Pak Susilo Bambang Yudhoyono.

  Dalam hal demokratisasi politik, kita telah mengalami loncatan kemajuan 
yang sangat pesat melalui Pemilu 2004 yang lalu dengan ditandai beberapa hal. 
Pertama, menyusutnya jumlah partai politik peserta pemilu dari 48 parpol di 
Pemilu 1999 menjadi 24 di Pemilu 2004, melalui mekanisme persyaratan partai 
politik yang diperketat secara demokratis.

  Penyusutan jumlah partai politik tersebut, diharapkan dapat membuahkan 
proses politik yang lebih efisien. Kedua, ditandai dengan pemilihan secara 
langsung anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan presiden dan wakil 
presiden. Kemajuan demokratisasi ketiga, ditandai dengan munculnya kreativitas 
dan aktivitas masyarakat luas untuk ikut membendung munculnya politisi 
bermasalah di lembaga-lembaga politik kita. Keempat, adanya partai politik yang 
menyatakan diri sebagai partai oposisi bagi pemerintah, walaupun ada pula 
partai politik yang selalu ada dalam pemerintahan yang telah berganti-ganti 
karena banyaknya kader partai yang beraktivitas di bidang politik untuk 
mengejar kekuasaan semata. Semua itu mengandung pelajaran amat berharga bagi 
kita untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

  ***

  Di bidang ekonomi, penegakan hukum dan HAM, serta pemberantasan korupsi, 
premanisme, dan penyelundupan; sebagai suatu negara bangsa kita belum mengalami 
kemajuan yang berarti. Bahkan terkesan tidak mampu memetik pelajaran dari 
kesalahan dan kealpaan di masa lalu; membuat kesalahan yang sama berkali-kali.

  Belum lagi kasus pembobolan BNI 46 yang merugikan negara Rp1,7 triliun 
selesai, kita dikagetkan dengan kejahatan perbankan dalam kasus Bank Global 
dimana pemerintah harus mengganti uang tabungan/deposito masyarakat dengan 
kerugian negara hampir Rp1 triliun.

  Sementara para penjahat perbankannya yang telah menerbitkan surat 
berharga fiktif, yaitu Irawan Salim sebagai Direktur Utama Bank Global buron. 
Hingga saat ini, lebih dari sepuluh orang penjahat bank pengemplang uang rakyat 
buron. Dan setiap kali terkesan buronnya begitu mudah. Bahkan ada yang buron, 
yang pergi ke luar negerinya dijamin oleh Jaksa Agung yang sudah mantan. Dalam 
hal ini, terkesan pemerintah belum mampu belajar dari pengalaman pahit masa 
lalu tersebut. Sampai kapan kita akan dikemplang terus-menerus oleh para 
perampok negara berkerah putih tersebut ?

  Niat baik pemerintah untuk melindungi uang masyarakat dari kejahatan 
perbankan lebih baik diganti dengan sistem asuransi, yang banknya harus memikul 
risiko yang besar. Deposan juga harus membayar premi asuransi. Pinjaman 
antarbank juga tidak perlu dijamin 

[list_indonesia] [ppiindia] In Africa, marriage can kill

[Ambon]

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

Nicholas D. Kristof: In Africa, marriage can kill 

Nicholas D. Kristof The New York Times 
Thursday, March 31, 2005

LIVINGSTONE, Zambia Sex kills all the time, particularly here in Africa. But 
prudishness can be just as lethal. 
.
President George W. Bush is focusing his program against AIDS in Africa on 
sexual abstinence and marital fidelity, relegating condoms to a distant third. 
It's the kind of well-meaning policy that bubbles up out of a White House 
prayer meeting but that will mean a lot of unnecessary deaths on the ground in 
Africa. 
.
The stark reality here is that what kills young women here is often not 
promiscuity, but marriage. Indeed, just about the deadliest thing a woman in 
southern Africa can do is get married. 
.
Take Kero Sibanda, a woman I met in a village in Zimbabwe. Sibanda is an 
educated woman and lovely English-speaker who married a man who could find a 
job only in another city. She suspected that he had a girlfriend there, but he 
would return to the village every couple of months to visit her. 
.
I asked him to use a condom, she said, but he refused. There was nothing I 
could do. 
.
He died two years ago, apparently of AIDS. Now Sibanda worries that she and her 
beautiful 2-year-old daughter, Amanda, have the AIDS virus as well. 
.
Encouraging more use of male and female condoms might reduce such tragedies, 
for there's a disdain for condoms in many countries that social marketing might 
change (there's an African saying: Who wants a sweet with the wrapper still 
on?). 
.
The fact is that condoms have played a crucial role in the campaigns against 
AIDS that have been relatively successful, from Thailand's 100 percent condom 
program to the efforts in Uganda, Cambodia and Senegal. And condoms don't 
cause sex any more than umbrellas cause rain. 
.
In theory, everybody agrees on how to prevent AIDS: the ABC method, which 
stands for abstinence, being faithful and condoms. But the Bush administration 
interprets this as ABc. New administration guidelines stipulate that 
U.S.-financed AIDS programs for young people must focus on abstinence or, for 
those who are already sexually active, returning to abstinence. 
.
Here in Livingstone, Zambia, I visited Corridors of Hope, a U.S.-financed 
center for young people that has proved cheap and effective in reducing HIV 
among prostitutes and long-distance truck drivers. One prostitute in the 
program is Mavis Sitwala, an orphan (probably because of AIDS) who is 
supporting her five siblings and one child. She says that truck drivers pay $1 
for sex with a condom or $4 for sex without. 
.
At times, you need food or money to pay the rent, she said, and so even if 
he won't use a condom, you agree. 
.
Encouraging Sitwala to return to abstinence isn't likely to get far, but 
encouraging more use of condoms might save her life, the lives of her clients 
and the lives of her clients' wives. Indeed, the Bush administration recognizes 
that, allowing condoms to be handed out to prostitutes in programs like 
Corridors of Hope - but not to society as a whole. 
.
There's a bit of wiggle room in the administration guidelines. But the U.S. 
Center for Health and Gender Equity reports that in several countries, the 
United States is already backing away from effective programs that involve 
condoms. 
.
The irony is that Bush's plan to tackle AIDS in Africa - spending far more than 
any previous administration - could be one of his most important legacies. It 
tackles one of the world's most important humanitarian challenges: At present 
infection rates in Zimbabwe, 85 percent of today's 15-year-olds will die of 
AIDS. 
.
So I wish Bush would reach out beyond the ideologues to a real expert, like 
Loveness Sibanda. I met Sibanda (no relation to the other Sibanda) and her 
child in her village in Zimbabwe. She is 26, and her husband works in the city 
of Bulawayo, where she has heard that he has a girlfriend. Every few months he 
comes back to the village and insists on sleeping with her, without a condom. 
She now dreads these visits. 
.
Perhaps the White House thinks it has the moral high ground when it preaches, 
completely irrelevantly, to women like Sibanda about the need to be faithful. 
But it strikes me as hypocritical to pontificate about virtue while pursuing an 
ideological squeamishness about condoms that risks condemning Sibanda and 
millions like her to die of AIDS. 
.
.


[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. 

Re: [ppiindia] Re: Re : Gempa Bumi

[Ambon]

Anda bukan orang yang malas adu ayat, karena kalau malas tidak lari ke soal 
Nabi Isa/Yesus anak Maria/Miryan. Masalahnya bukan adu ayat, tetapi 
pertanyaan:Di ayat mana dalam Al Quran disebut bahwa injil sekarang [abad 
21]
itu  palsu. Pertanyaan ini timbul karena Anda sendiri menyatakan:Namun 
pada kenyataannya dalam al quran dikatakan bahwa injil skrg ini telah 
dipalsukan.

Karena tidak bisa ditunjukan saya kira ditutup saja diskusi.

Cheers!

- Original Message - 
From: givingnewhope [EMAIL PROTECTED]
To: ppiindia@yahoogroups.com
Sent: Thursday, March 31, 2005 12:26 AM
Subject: [ppiindia] Re: Re : Gempa Bumi




 Saya sebenaranya malas ngadu ayat. Tapi baiklah om ambon, mari kita
 jajal:


 Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan
 janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.
 Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan
 (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada
 Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada
 Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan:(Ilah itu)
 tiga, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.
 Sesungguhnya Allah Ilah Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai
 anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya.
 Cukuplah Allah sebagai Pemelihara. (QS. 4:171)

 Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan:Bahwanya Allah
 salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Ilah (yang
 kelak berhak disembah) selain Ilah Yang Esa. Jika mereka tidak
 berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang
 kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (QS. 5:73)

 dan karena ucapan mereka:Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih,
 Isa putera Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan
 tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang
 diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang
 berselisih paham
 tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang
 yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang
 dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak
 (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (QS. 4:157)


 KALO KITAB SEKARANG TIDAK PALSU, SILAHKAN KAUM MUKMIN MENGAKUI KALO
 ISA PUTERA MARYAM VERSI KRISTEN ADALAH YANG BENAR.



 Tambahan/ekstra:
 Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku (QS. 109:6)

 Kalo ayat ini benar-benar diamalkan, maka tidak ada yang namanya
 pembakaran/penutupan gereja di Indonesia





 --- In ppiindia@yahoogroups.com, Ambon [EMAIL PROTECTED] wrote:
 Di ayat mana dalam Al Quran disebut bahwa injil sekarang [abad 21]
 itu
 palsu?

 - Original Message - 
 From: givingnewhope [EMAIL PROTECTED]
 To: ppiindia@yahoogroups.com
 Sent: Wednesday, March 30, 2005 3:24 PM
 Subject: [ppiindia] Re: Re : Gempa Bumi


 
 







 ***
 Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia 
 yg Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
 ***
 __
 Mohon Perhatian:

 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]

 Yahoo! Groups Links






 



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Gebrakan Amina Wadud

[Ambon]

http://islamlib.com/id/index.php?page=articleid=783

Gebrakan Amina Wadud
Oleh Luthfi Assyaukanie
28/03/2005
Saya menganggap isu imam perempuan adalah bagian dari tradisi keagamaan 
semata, dan bukan fondasi asasi dari agama. Ulama sejak lama berdebat soal ini, 
sama seperti mereka memperdebatkan soal jilbab, bunga bank, eutanasia, dan 
kawin beda agama. Adapun jika reaksi terhadap isu ini begitu besar, itu karena 
Amina Wadud merupakan perempuan pertama yang berani menarik masalah ini dari 
perdebatan fikih ke ruang nyata.

Kontroversi Amina Wadud, seorang intelektual muslimah yang mengimami shalat 
Jum'at pekan lalu (18/3) tampaknya masih terus berlanjut. Reaksi kaum Muslim 
dan para ulama terus bermunculan. Seingat saya, tak pernah ada reaksi dari para 
ulama dan tokoh agama di Timur Tengah yang begitu keras sejak novel Ayat-Ayat 
Setan karya Salman Rushdi beberapa tahun silam. 
Dr Yusuf Qardhawi, seorang alim yang bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia, 
mengecam Amina telah menyimpang dari tradisi Islam yang telah berjalan 14 abad. 
Sementara Abdul Aziz al-Shaikh, Mufti Agung Arab Saudi, menganggap Amina 
sebagai musuh Islam yang menentang hukum Tuhan (Associated Press, 19/3). 
Beberapa koran di Mesir dan Arab Saudi menempatkan berita itu di halaman utama, 
dan menganggap Amina sebagai wanita sakit jiwa yang berkolaborasi dengan 
Barat kafir untuk menghancurkan Islam (Associated Press, 19/3).

Mengikuti gelombang reaksi terhadap Amina Wadud saya merasa kecewa, karena kaum 
Muslim ternyata masih belum berubah: paranoid dalam menyikapi setiap perubahan 
dalam tradisi agama mereka. Saya katakan paranoid karena reaksi itu bersikap 
kolosal dan berlebihan. Amina bukan hanya dicaci-maki dan dikecam, tapi juga 
diancam bunuh karena dianggap telah merusak Islam (Daily Times, 23/3).

Saya menganggap isu imam perempuan adalah bagian dari tradisi keagamaan 
semata, dan bukan fondasi asasi dari agama. Ulama sejak lama berdebat soal ini, 
sama seperti mereka memperdebatkan soal jilbab, bunga bank, eutanasia, dan 
kawin beda agama. Adapun jika reaksi terhadap isu ini begitu besar, itu karena 
Amina Wadud merupakan perempuan pertama yang berani menarik masalah ini dari 
perdebatan fikih ke ruang nyata.

Reaksi berlebihan kaum muslim menunjukkan bahwa mereka tak pernah berkaca pada 
sejarah. Bagi yang mengikuti perkembangan pemikiran Islam pasti tahu bagaimana 
para ulama awal abad ke-20 hampir serempak mengharamkan bunga bank, mengecam 
wanita karir, menghujat keluarga berencana, dan melarang beberapa produk 
teknologi. Mereka melakukan semua itu atas nama agama. Tapi, perkembangan 
sejarah membuktikan bahwa pandangan kolot itu tak cukup kuat melawan arus 
perubahan dalam tubuh umat Islam.

Saya kira, penerimaan kaum muslim terhadap imam perempuan hanyalah soal waktu 
saja. Masalah itu kini boleh dihujat, sama seperti para ulama Mesir pernah 
menghujat Muhammad Abduh, tokoh reformis Islam, karena menghalalkan bunga bank, 
atau menghujat Ali Abd al-Raziq karena menganggap bahwa sistem khalifah bukan 
bagian dari Islam. Suatu saat nanti, saya meyakini, bahwa imam perempuan bisa 
diterima, sama seperti sebagain besar kaum muslim kini menerima pandangan 
kontroversial Abduh dan Ali Abd al-Raziq itu.

Sekarang pun, sebagian intelektual muslim dan ahli fikih yang mengkaji secara 
tekun sudah sepakat bahwa masalah imam perempuan adalah masalah konstruk 
sosial-budaya semata yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat Arab yang 
patriarkis. Dengan kata lain, ia bukan merupakan bagian dari doktrin agama yang 
benar-benar datang dari Tuhan. Dr Khaled Abou el-Fadl, ahli fikih dari UCLA, 
misalnya menegaskan bahwa tak ada larangan dari al-Qur'an tentang masalah ini. 
Sementara K.H. Husein Muhammad, kiai asal Cirebon, meyakini bolehnya perempuan 
mengimami shalat di depan jamaah campuran (laki-laki dan perempuan).

Keberatan sebagian ulama bahwa percampuan laki-laki dan perempuan dalam satu 
ruang shalat pun sesungguhnya kurang memiliki pijakan, semata-mata karena 
tempat paling suci di dunia ini, yakni Masjidil Haram (di mana ka'bah berada), 
laki-laki dan perempuan shalat berjamaah bersama-sama tanpa ada dinding pemisah 
sama sekali. Tak pernah ada ulama yang keberatan dengan bercampurnya kaum 
laki-laki dan perempuan dalam shalat di mesjid ini.

Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Amina Wadud adalah bahwa kaum 
muslim masih sulit menerima perbedaan pendapat, khususnya menyangkut agama 
mereka. Fakta bahwa shalat Jum'at yang diimami Amina diselenggarakan di 
Amerika, negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, menunjukkan bahwa 
peristiwa ini hampir mustahil dilakukan di negara-negara muslim. Bahkan di 
Amerika pun, Amina harus melakukan ritual shalat itu di sebuah gereja dengan 
penjagaan cukup ketat, semata-mata karena adanya ancaman dari kaum 
fundamentalis muslim.

Saya kira, perjuangan Amina patut didukung. Saya melihat bukan shalatnya benar 
yang penting, tapi bagaimana sebuah pemahaman agama bisa 

[ppiindia] Rekonstruksi Sejarah Masuknya Islam Ke Jawa

[Ambon]

http://islamlib.com/id/index.php?page=articleid=582

Buku
Rekonstruksi Sejarah Masuknya Islam Ke Jawa
Oleh Muhammad Husnil
26/05/2004
Eksistensi Cina-muslim pada awal perkembangan Islam di Jawa tidak hanya 
ditunjukkan oleh kesaksian-kesaksian para pengelana asing, sumber-sumber Cina, 
teks lokal Jawa maupun tradisi lisan saja, melainkan juga dibuktikan pelbagai 
peninggalan purbakala Islam di Jawa. Ini mengisaratkan adanya Pengaruh Cina 
yang cukup kuat, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pada bentangan abad ke-15/16 
telah terjalin apa yang disebut Sino-Javanese Muslim Culture.



 
  a.. Sejauh ini, perbincangan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia 
masih didominasi dua teori yang sudah klasik dan klise, serta disinyalir 
penulis buku ini mengandung penanaman ideologi otentisitas. Bias ideologi 
otentisitas itu kira-kira menyatakan, kalau Islam yang datang ke Nusantara 
bukan berasal dari tanah Arab atau Timur Tengah, maka nilai kesahihan dan 
ke-afdhal-annya akan dipertanyakan. Makanya, teori pertama tentang datangnya 
Islam di Nusantara menyatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para 
pedagang yang berasal dari Arab/Timur Tengah. Teori ini dikenal sebagai teori 
Arab, dan dipegang oleh Crawfurd, Niemann, de Holander. Bahkan Fazlur Rahman 
juga mengikuti mazhab ini (Rahman: 1968). Kedua adalah teori India. Teori ini 
menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara berasal dari India. Pelopor 
mazhab ini adalah Pijnapel yang kemudian diteliti lebih lanjut oleh Snouck, 
Fatimi, Vlekke, Gonda, dan Schrieke (Drewes: 1985; Azra: 1999).
Terlepas dari dua teori di atas, para sejarahwan umumnya melupakan satu 
komunitas yang juga memberikan kontribusi cukup besar atas berkembangnya Islam 
di Nusantara, khususnya Jawa. Mereka adalah komunitas Cina-muslim. Meskipun 
selama ini terdapat beberapa kajian tentang muslim Cina di Jawa, tapi uraiannya 
sangat terbatas, partikular dan spesifik (hanya menyakup aspek-aspek tertentu 
saja) di samping sumber-sumber yang dipakai untuk merekonstruksi sejarah juga 
masih terbatas. Makanya, sampai kini bisa dikatakan, belum ada satu karya 
ilmiah yang membahas secara ekstensif mengenai kontribusi muslim Cina di 
Indonesia. 

Padahal, eksistensi Cina-muslim pada awal perkembangan Islam di Jawa tidak 
hanya ditunjukkan oleh kesaksian-kesaksian para pengelana asing, sumber-sumber 
Cina, teks lokal Jawa maupun tradisi lisan saja, melainkan juga dibuktikan 
pelbagai peninggalan purbakala Islam di Jawa. Ini mengisaratkan adanya Pengaruh 
Cina yang cukup kuat, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pada bentangan abad 
ke-15/16 telah terjalin apa yang disebut Sino-Javanese Muslim Culture. Ukiran 
padas di masjid kuno Mantingan-Jepara, menara masjid pecinaan Banten, 
konstruksi pintu makam Sunan Giri di Gresik, arsitektur keraton Cirebon beserta 
taman Sunyaragi, konstruksi masjid Demak --terutama soko tatal penyangga masjid 
beserta lambang kura-kura, konstruksi masjid Sekayu di Semarang dan sebagainya, 
semuanya menunjukkan pengaruh budaya Cina yang cukup kuat. Bukti lain dapat 
ditambah dari dua bangunan masjid yang berdiri megah di Jakarta, yakni masjid 
Kali Angke yang dihubungkan dengan Gouw Tjay dan Masjid Kebun Jeruk yang 
didirikan oleh Tamien Dosol Seeng dan Nyonya Cai. 

Nah, pelacakan Sumanto dalam buku ini tidak berhenti di situ. Ia mendapati 
bahwa pada nama tokoh yang menjadi agen sejarah, ternyata telah terjadi 
verbastering dari nama Cina ke nama Jawa. Nama Bong Ping Nang misalnya, 
kemudian terkenal dengan nama Bonang. Raden Fatah yang punya julukan pangeran 
Jin Bun, dalam bahasa Cina berarti yang gagah. Raden Sahid (nama lain Sunan 
Kalijaga) berasal dari kata sa-it (sa = 3, dan it = 1; maksudnya 31) sebagai 
peringatan waktu kelahirannya di masa ayahnya berusia 31 tahun. 

Dengan ditemukannya beberapa fakta sejarah di atas, seharusnya etnis Cina 
mendapatkan perlakukan yang proposional dari pihak pribumi, khususnya warga 
muslim. Sikap ramah perlu mereka tunjukkan kepada mereka, sebagaimana sikap 
terhadap warga negara Indonesia asli keturunan Arab, India, atau Eropa. Namun 
yang terjadi sepanjang sejarah dan saat ini justru sebaliknya. Pada etnis Cina 
sebagai komunitas etnis, di mata masyarakat telah melekat sifat-sifat yang 
mengandung unsur peyoratif seperti kikir, eksklusif, hingga identik dengan 
Konghuchu. Inilah sebagian pandangan yang diwariskan pihak Belanda kepada 
masyarakat Jawa di saat institusi kolonial itu mulai mengukuhkan hegemoninya di 
negeri ini. Sikap antipati yang diwarisi dari Belanda itu berawal dari hubungan 
harmonis yang terjalin antara masyarakat Jawa dengan etnis Cina, baik di bidang 
ekonomi, sosial, maupun politik pada zaman Belanda mulai menjajah Indonesia. 
Demi melihat itu semua, kontan Belanda merasa tersaingi, terutama di dalam 
bidang perdagangan. Puncaknya, Jendral Andrian Valckeiner, mengadakan 
pembantaian massal atas etnis Cina, yang kemudian dikenal dengan chinezenmoord 
(pembantaian orang Cina) yang terjadi pada 

[ppiindia] Air Bisa Jadi Sumber Kerawanan Sosial

[Ambon]

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/31/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Air Bisa Jadi Sumber Kerawanan Sosial
JAKARTA - Pengelolaan air bersih yang saat ini masih dirasakan belum menjadi 
masalah, diperkirakan akan menjadi sumber kerawanan sosial pada sepuluh tahun 
mendatang, jika tidak diterapkan pengelolaan yang baik. Saat ini beberapa 
wilayah di Indonesia sudah mengalami krisis air, seperti Pulau Jawa, karena 
upaya konservasi air bersih tidak dilakukan secara maksimal. 

Sejumlah lahan yang seharusnya menjadi lokasi konservasi air telah rusak dan 
tidak bisa menjalankan fungsinya. Belum lagi masalah pemenuhan hak atas akses 
air bersih kepada masyarakat yang baru dipenuhi 25 persen dari seluruh penduduk 
Indonesia. Kondisi ini akan mengancam kehidupan masyarakat dan berpotensi 
menimbulkan masalah sosial. 

Deputi Infrastruktur dan Fasilitas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) Suyono Dikun, seusai menghadiri acara Seminar Towards a Sustainable 
Development of Water dan Wastewater Management di Jakarta, Rabu (30/3) 
menyebutkan semua infrastruktur pendukung konservasi air mengalami penurunan 
yang sangat dahsyat. Pengairan banyak yang rusak, kemudian biaya (yang 
dikeluarkan) juga sangat kecil untuk memperbaiki hal itu. Jadi kondisinya 
memang sangat kritis, dan perlu ada kebijakan yang sangat luar biasa untuk 
mengubah kondisi yang ada, jelasnya. 

Air menjadi hal yang penting dalam masyarakat, sebab selain untuk air minum, 
air juga berfungsi pada sektor lain, terutama ketahanan pangan di bidang 
pertanian. Masalah yang terjadi di lokasi krisis air, seperti Pulau Jawa, 
adalah konservasi air yang tidak berfungsi. Pada musim hujan terjadi banjir 
sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan, hingga sejumlah lahan sawah 
gagal panen. 

Mengenai krisi air yang mengancam Indonesia, Sekretaris Sumber Daya Air dari 
Kedutaan Besar Belanda Jaco Mebius menyatakan pemerintah Indonesia harus segera 
membuat kebijakan untuk mengantisipasi krisis air. Masyarakat Indonesia harus 
disadarkan mengenai kondisi air yang ada saat ini. 

Menurutnya saat ini masyarakat Indonesia masih belum menyadari tentang krisis 
air yang sedang terjadi. Padahal sebenarnya krisis air dapat terlihat di lokasi 
yang padat penduduknya. Selain itu, krisis air bersih juga terlihat pada 
kualitas air yang dikonsumsi oleh warga. 

Mengenai masalah ini Suyono Dikun menjelaskan pemerintah sendiri mengalami 
kesulitan yang cukup besar untuk memperbaiki masalah yang ada. Masalahnya 
sudah sangat kompleks, seperti masalah pengadaan air minum, masalah irigasi. 
Pengadaan air minum saja bermasalah besar berantakan. Banyak Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) kita yang bermasalah, seperti finansial dan sebagainya. Jadi 
memang perlu ada langkah yang bagus, ujarnya. 

Untuk memperbaiki infrastruktur air diperlukan dana yang cukup besar. Seluruh 
pembangunan dan perbaikan infrastruktur membutuhkan dana antara Rp 500 triliun 
hingga Rp 600 triliun. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur air saja, 
kira-kira dibutuhkan 25 persen dari jumlah tersebut. 

''Pemerintah tidak memiliki dana sebesar itu untuk pembangunan infrastruktur 
air. Tetapi dengan melepas langsung kepada pihak lain juga akan menjadikan 
masalah yang baru. Jadi memang harus disiapkan mekanismenya, kata Suyono 
Dikun. (K-11) 


Last modified: 31/3/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Indonesia wins a round against corruption

[Ambon]

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/GD01Ae02.html
 April 1, 2005

Indonesia wins a round against corruption
By Bill Guerin 

JAKARTA - Judges at the South Jakarta District Court have jailed a swindler for 
life for his part in the embezzlement of Rp1.2 trillion (US$126 million) from 
state-controlled Bank Negara Indonesia (BNI). The sentence - the only salutary 
life sentence to be issued during President Susilo Bambang Yudhoyono's 
administration - comes as a major boost to the credibility of the president, 
who has vowed to fight corruption and boost investment in the country. 

On Wednesday, the panel of judges, presided over by Judge Roki Pandjaitan, 
found Adrian Waworuntu legally and convincingly guilty of the criminal act of 
corruption by receiving Rp1.2 trillion from fictitious letters of credit. The 
judges also ordered the defendant to pay a restitution of Rp300 billion to the 
state and fined him Rp1 billion. 

Only days after being installed as president, Yudhoyono urged Attorney General 
Abdul Rahman Saleh to handle major outstanding court cases quickly, including 
cases of graft, and reportedly asked for periodic updates on the status of 
major cases, such as the BNI fraud. 

I fully trust you to deal with such cases completely, and you have to trust me 
as well, Yudhoyono reportedly told Saleh. 

The scandal at BNI, the country's second-largest bank in terms of assets, first 
made headlines in October 2003. The bank's Kebayoran Baru branch in South 
Jakarta had granted export credits to subsidiaries of the Gramarindo Group, a 
group
holding company parlty owned by Waworuntu, using 41 letters of credit (L/C) 
issued by banks in Kenya, Switzerland and the Cook Islands as collateral. 

The bills attached to the L/Cs were fictitious, as the goods were never 
imported, but the branch went ahead anyway and disbursed the credits, between 
December 2002 and July 2003, without conducting any formal assessments or 
checks. 

No shortage of laws
Numerous existing laws allowed police, prosecutors and judges to go the last 
mile in pursuing the case. They include Laws No 3/1977, 31/1999 and 20/2001 on 
corruption, article 263 of the Criminal Code on document forgery, Law No 
10/1998 on banking and Law No 15/2002 on money laundering. 


Pandjaitan, reading from the verdict, said the judges had decided to impose the 
heaviest possible sentence as the defendant's acts had severely hurt the 
country's economy and the nation's morals. 

Those people involved in corruption should be punished as severely as possible 
because the act of corruption has been proven to turn the country poor, the 
judge said. 


The credits went to PT Petindo and the Gramarindo Group. PT Sagared is the 
holding company for all the subsidiaries of the Gramarindo Group. The 
subsidiaries implicated in the scandal are PT Bassomasindo, PT Bhinekatama 
Pacific, PT Gramarindo Mega Indonesia, PT Magnetique Usaha Esa Indonesia, PT 
Triranu Caraka Pasifik, PT Pan Kifros, PT Ferry Masterindo and PT Metrantara. 


The court said Waworuntu had acted as an investment consultant for Gramarindo 
and these subsidiaries. He also held shares in some of them, though the 
companies were seen simply as fronts for the grand scam. When the verdict was 
announced, Waworuntu looked shocked and said he would appeal. His lawyer, Yan 
Juanda Saputra, accused the judges of ignoring the facts presented during the 
case and merely siding with the prosecution. 


Safety in Singapore 
The main suspect in the case, Maria Pauliene Lumowa, is still at large. Lumowa, 
a Dutch citizen and a commissioner at Gramarindo, left the country before the 
investigation began and is reportedly living in Singapore. 

The government is unable to bring her back into the country because Indonesia 
does not have an extradition treaty with Singapore. The chairman of the 
Corruption Eradication Commission (KPK), Taufiqurrahman Ruki, had earlier 
called for an in absentia trial for Lumowa so the government could recoup the 
bulk of the money. He argued that by holding such a trial the government would 
have a legal basis for an immediate move to seize all of Lumowa's assets, 
including the flow of funds on her behalf. 

It seems the efforts to get her back here are difficult as she is not an 
Indonesian citizen, but we could ask for an in absentia trial that will provide 
a legal base to seize her assets, Ruki said. 

Unproven political aspects
Alleged political dimensions to the case surfaced just as campaigning for last 
year's presidential election got under way. Rumor had it during that time that 
three presidential candidates from the opposition Golkar Party received money 
from individuals implicated in the scandal. 

Golkar Party chairman at the time, Akbar Tanjung, coordinating minister for 
people's welfare Jusuf Kalla, now the country's vice president, and the new 
leader of the Golkar Party, General Wiranto, all denied the allegations. 

A letter leaked to the press 

[ppiindia] The Republicans: Distracted by religion

[Ambon]

The Republicans: Distracted by religion
 John C. Danforth The New York Times 
 Thursday, March 31, 2005

ST. LOUIS, Missouri By a series of recent initiatives, Republicans have 
transformed our party into the political arm of conservative Christians. The 
elements of this transformation have included advocacy of a constitutional 
amendment to ban gay marriage, opposition to stem cell research involving both 
frozen embryos and human cells in petri dishes, and the extraordinary effort to 
keep Terri Schiavo hooked up to a feeding tube. 
.
Standing alone, each of these initiatives has its advocates, within the 
Republican Party and beyond. But the distinct elements do not stand alone. 
Rather they are parts of a larger package, an agenda of positions common to 
conservative Christians and the dominant wing of the Republican Party. 
.
Christian activists, eager to take credit for recent electoral successes, would 
not be likely to concede that Republican adoption of their political agenda is 
merely the natural convergence of conservative religious and political values. 
Correctly, they would see a causal relationship between the activism of the 
churches and the responsiveness of Republican politicians. In turn, pragmatic 
Republicans would agree that motivating Christian conservatives has contributed 
to their successes. 
.
High-profile Republican efforts to prolong the life of Schiavo, including 
departures from Republican principles like approving congressional involvement 
in private decisions and empowering a federal court to overrule a state court, 
can rightfully be interpreted as yielding to the pressure of religious power 
blocs. 
.
In my state, Missouri, Republicans in the General Assembly have advanced 
legislation to criminalize even stem cell research in which the cells are 
artificially produced in petri dishes and will never be transplanted into the 
human uterus. They argue that such cells are human life that must be protected, 
by threat of criminal prosecution, from promising research on diseases like 
Alzheimer's, Parkinson's and juvenile diabetes. 
.
It is not evident to many of us that cells in a petri dish are equivalent to 
identifiable people suffering from terrible diseases. I am and have always been 
pro-life. But the only explanation for legislators comparing cells in a petri 
dish to babies in the womb is the extension of religious doctrine into 
statutory law. 
.
I do not fault religious people for political action. Since Moses confronted 
the pharaoh, faithful people have heard God's call to political involvement. 
Nor has political action been unique to conservative Christians. Religious 
liberals have been politically active in support of gay rights and against 
nuclear weapons and the death penalty. In America, everyone has the right to 
try to influence political issues, regardless of his religious motivations. 
.
The problem is not with people or churches that are politically active. It is 
with a party that has gone so far in adopting a sectarian agenda that it has 
become the political extension of a religious movement. 
.
When government becomes the means of carrying out a religious program, it 
raises obvious questions under the First Amendment. But even in the absence of 
constitutional issues, a political party should resist identification with a 
religious movement. While religions are free to advocate for their own 
sectarian causes, the work of government and those who engage in it is to hold 
together as one people a very diverse country. At its best, religion can be a 
uniting influence, but in practice, nothing is more divisive. For politicians 
to advance the cause of one religious group is often to oppose the cause of 
another. 
.
Take stem cell research. Criminalizing the work of scientists doing such 
research would give strong support to one religious doctrine, and it would 
punish people who believe it is their religious duty to use science to heal the 
sick. 
.
During the 18 years I served in the Senate, Republicans often disagreed with 
each other. But there was much that held us together. We believed in limited 
government, in keeping light the burden of taxation and regulation. We 
encouraged the private sector, so that a free economy might thrive. We believed 
that judges should interpret the law, not legislate. We were internationalists 
who supported an engaged foreign policy, a strong national defense and free 
trade. These were principles shared by virtually all Republicans. 
.
But in recent times, we Republicans have allowed this shared agenda to become 
secondary to the agenda of Christian conservatives. As a senator, I worried 
every day about the size of the federal deficit. I did not spend a single 
minute worrying about the effect of gays on the institution of marriage. Today 
it seems to be the other way around. 
.
The historic principles of the Republican Party offer America its best hope for 
a prosperous and secure future. Our current 

[ppiindia] Mengapa Tidak Bisa Diminimalisasi?

[Ambon]

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_cid=164458
Jumat, 01 Apr 2005,


Mengapa Tidak Bisa Diminimalisasi?
Soal Dampak Gempa di Nias 
Oleh Herry Kurniawan *


Gempa bumi berkekuatan 8,7 pada skala richter terjadi Senin (28/3) malam, pukul 
23.09, di dasar laut antara Pulau Nias (Sumatera Utara) dan Pulau Simeulue 
(Nanggroe Aceh Darussalam). Gempa hebat yang sangat terasa hingga ke Malaysia, 
Sri Lanka, India, dan Thailand itu mengakibatkan kepanikan luar biasa warga 
Medan dan Banda Aceh. 

Di layar televisi, terlihat banyak warga berhamburan ke luar rumah untuk 
menyelamatkan diri, sedangkan listrik dan telepon di banyak tempat putus. 
Ketakutan akan terjadinya tsunami kedua membuat mereka bergegas pergi. 

Kerumunan warga, antara lain, tampak di atas Jembatan Simpang Surabaya, Banda 
Aceh. Diperkirakan, jumlah korban tewas akibat gempa bumi tektonik Senin (28/3) 
di Nias mencapai seribu. Dan, 80 persen bangunan rusak parah.

Masyarakat di sekitar Pulau Nias dan Pulau Simeulue dianjurkan untuk sementara 
tidak kembali mendiami rumahnya yang rusak akibat gempa tersebut. Pasalnya, 
gempa susulan diprediksi akan terjadi di pulau-pulau itu. Gempa terjadi pada 
posisi 2,1`derajat Lintang Utara - 97 derajat Bujur Timur dengan kedalaman 30 
kilometer akibat gesekan antara patahan Indo-Australia dengan Euro Asia. 
Patahan ini berbeda dengan gempa-tsunami yang terjadi 26 Desember 2004. 

Ketua Tim Peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang 
melakukan riset pascatsunami itu mengatakan, gempa hebat Senin (28/3) malam 
terjadi karena beberapa kemungkinan. Dan kemungkinan yang terbesar, gempa 
tektonik itu terjadi akibat normal fault yang memanjang pascagempa 26 Desember 
2004. 

Normal fault dimaksud adalah terjadinya rekahan pascatumbukan lempeng Euro Asia 
dan lempeng Indo-Australia yang menimbulkan gempa-tsunami. Para ahli 
memperkirakan, kini telah terjadi rekahan bumi sepanjang 1.660 km di bawah 
perairan Mentawai hingga ke arah Kepulauan Andaman.


Analisis Alamiah

Mengacu data Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) 
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, daerah-daerah yang kini rawan gempa 
bumi yakni Aceh, Sumatera Utara-Simeulue, Sumatera Barat-Jambi, Bengkulu, 
Lampung, Banten-Pandeglang, Jawa Barat-Bantar Kawung, DI Jogjakarta, Lasem, 
Jawa Timur-Bali, NTT, NTB, Kepulauan Aru, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sangihe Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, 
Kalimantan Timur, Jayapura, Nabire, Wamena, dan Kepala Burung Papua.

Indonesia termasuk negara rawan gempa karena terletak di antara tiga lempeng 
Euro Asia, Pasifik, dan Indo-Australia. Ada empat faktor penyebab yang 
memungkinkan terjadinya gempa bumi di Indonesia. 

Pertama, karena lempengan itu selalu bergerak 3-4 cm per tahun. Karena 
pergerakan tadi, terjadi gesekan antara satu lempeng bumi dan lempeng lainnya. 
Bila tingkat elastisitas satu lempeng tidak kuat menahan gesekan, akan terjadi 
patahan lempeng yang mengakibatkan gempa bumi. 

Kedua, karena produksi energi yang terjadi dari panas di pusat bumi menimbulkan 
pelepasan energi, lalu menekan lapisan-lapisan kulit dekat permukaan bumi. 

Ketiga, pelepasan energi juga bisa melalui aliran konvektif yang perlahan dari 
material dalam bumi. Itu semua merupakan sebuah proses yang oleh para ahli 
geofisika diyakini ikut mendorong menjauhnya antara benua-benua. 

Keempat, ketegangan juga bisa dilepas pasca-keretakan mendadak kerak bumi, atau 
gerakan patahan-patahan kerak bumi. Gerakan di sepanjang patahan ini 
memancarkan energi ke luar dan memunculkan gempa bumi.

Menurut para ahli, pelepasan energi ketegangan dari dalam bumi ini, yang 
mewujud dalam gempa besar, cenderung terjadi di dua sabuk utama. Sabuk pertama, 
tempat terjadinya pelepasan sekitar 85 persen energi dalam bumi, melewati 
kawasan Pasifik, dan lazimnya mengenai negara-negara yang garis pantainya 
berbatasan dengan Samudera Pasifik, seperti Jepang dan pantai barat Amerika 
Utara. 

Sabuk kedua, melewati Laut Tengah, terus ke timur, ke Asia dan bertemu dengan 
sabuk pertama di Indonesia. Di sepanjang kedua sabuk inilah, gempa-gempa besar 
terjadi dengan frekuensi yang bervariasi, sementara Indonesia termasuk wilayah 
rawan gempa. 

Gempa besar, khususnya yang berpusat di dekat lepas pantai, berpotensi 
menimbulkan gelombang pasang tsunami seperti yang terjadi di wilayah NAD dan 
Sumut, Minggu (26/12-04).


Sarat Pengalaman

Minimalisasi dampak gempa Indonesia sebenarnya sarat pengalaman gempa. Selain 
dampak terbesar gempa 26 Desember 2004 yang menimbulkan tsunami dahsyat, 
belakangan ini juga sudah banyaknya korban jiwa maupun parahnya kerusakan 
bangunan di Pulau Nias dan Pulau Simeulue. 

Karena itu, selain mempelajari proses terjadinya gempa bumi, kita masih harus 
banyak belajar dari pengalaman masa lalu agar mampu meminimalisasi dampak gempa 
bumi.

Jika kita belajar dari gempa-tsunami di wilayah NAD dan Sumut 26 Desember 2004, 

[ppiindia] Budaya Malas Sudah Mengakar

[Ambon]

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_cid=164454

Jumat, 01 Apr 2005,
Gagasan


Budaya Malas Sudah Mengakar


Budaya malas yang mengakar di masyarakat kita sulit dihapus. Pepatah Jawa 
nrimo ing pandum sangat mempengaruhi pola pikir kita dalam berusaha atau 
bekerja. Di era Orde Baru kita dininabobokkan dengan harga-harga murah tanpa 
tahu bahwa untuk membiayai itu semua, dananya didapatkan dari hasil utang luar 
negeri.

Begitu Orde Baru runtuh, kita kaget dengan jumlah pinjaman luar negeri yang 
sangat besar, tetapi tidak tahu ke mana larinya utang itu. Tetapi, bukannya 
kita sadar bahwa untuk membayar utang itu, kita harus bekerja ekstrakeras dan 
berhemat semua biaya operasional.

Tragisnya, di tengah situasi banyak utang itu, ada saja orang yang memanfaatkan 
kesempatan untuk menumpuk kekayaan pribadi. Bahkan, masih juga berharap subsidi 
pemerintah diteruskan agar harga barang-barang tetap murah.

Saya berpendapat sudah saatnya kita sadar. Kita perlu kencangkan ikat pinggang. 
Kita singsingkan lengan untuk membangun bangsa ini.


ARIEF WIRYAWANTO, Jl Sidodadi Tangkis 38, Wage, Sidoarjo





[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Susunan DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2005 -2010

[Ambon]

Harian Komentar
01 April 2005

  Susunan DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2005 -2010 
 


Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jenderal : Pramono Anung
Wakil Sekjen Bidang Internal : Mangara Siahaan
Wakil Sekjen Bidang Eksternal : Agnita Singedekane
Wakil Sekjen Bidang Fungsi Pemerintahan : Sutradara Ginting
Bendahara : Philips Wijaya
Wakil Bendahara Bidang Dana : Daniel Budi Setiawan
Wakil Bendahara Bidang Iventarisasi Kekayaan : Dewi Jaksa

Bidang Internal (Ketua-ketua)
Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu : Tjahjo Kumolo 
Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Suwarno 
Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Alex Litaay 
Bidang Sumber Daya dan Dana : Murdaya Poo 
Bidang Hubungan Masyarakat dan Media : Panda Nababan
Bidang Eksternal (Ketua-ketua)
Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga : Maruarar Sirait 
Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan : Jacob Nuwawea 
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : Guruh Soekarnoputra 
Bidang Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi : Mindo Sianipar 
Bidang Agama dan Kerohanian : Hamka Haq 
Bidang Organisasi Kemasyarakatan : Dudie Makmun Murod 
Bidang Informasi dan Komunikasi : Daryatmo 
Bidang Lingkungan Hidup dan Pengabdian Masyarakat : Sonny Keraf
Bidang Fungsi Pemerintahan (Ketua-ketua)
Bidang Keamanan dan Pertahanan : Theo Syafei 
Bidang Kesejahteraan Rakyat : Adang Ruchiatna 
Bidang Ekonomi dan Keuangan : Emir Moeis 
Bidang Luar Negeri : Arif Budimanta 
Bidang Dalam Negeri/Otonomi Daerah : Sutjipto 
Bidang Hukum dan HAM : Firman Jaya 




[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks  Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

[ppiindia] Korupsi, Koruptif

[Ambon]

Harian Komentar
1 April 2005

Korupsi, Koruptif
Oleh: Tonny Mangundap 

 

Pemahaman makna korupsi di Indonesia sering dibelokkan dengan maksud 
terselubung untuk melakukan pembenaran atas perilaku diri sendiri, kelompok, 
atau aparat pe-nyelenggara negara. kelompok ini memaknakan korupsi ha-nya 
sebagai tindak pidana korupsi, dengan kata lain hanya mengakui dan menganggap 
ada korupsi apabila seseorang diambil tindakan hukum ber-dasarkan undang-undang 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh 
Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-undang nomor 31 tahun 1999. 

Tolok ukur pemberantasan korupsi semata-mata adalah rangkaian tindakan hukum 
oleh aparat yang mengguna-kan perangkat undang-un-dang pemberantasan korupsi 
dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta peradilan terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi. Area penanganan korupsi dalam arti ini berada di 
seputar kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, 
serta pengadilan. Se-bagai akibatnya para pelaku dengan mudah bersembunyi atau 
pun membebaskan diri di balik undang-undang formal dan prosedural dengan 
meng-andalkan asas praduga tak bersalah (rule of law) putusan belum memperoleh 
kekuatan hukum tetap, proses hukum yang sedang berjalan dan lain-lain. 


Dengan demikian seluruh perbuatan yang belum berada pada area aparat penegak 
hukum tidak masuk hitungan sebagai korupsi atau dengan kata lain bentuk 
permintaan imbalan, suap, sogok, serta perilaku koruptif lainnya bukan termasuk 
korupsi. Menurut hemat kami hal ini merupakan kekeliruan men-dasar oleh karena 
menimbul-kan kondisi yang sebagian rupa sehingga masyarakat merasakan korupsi 
di mana-mana dan kapan saja, namun aparatur negara menangga-pinya bahwa hal itu 
harus dibuktikan lebih dulu. 


Korupsi, koruptif dan tindak pidana korupsi seharusnya dipahami secara sama 
dalam arti serta hakikat yang tidak boleh dibeda-bedakan. Meng-artikan serta 
meninjau ko-rupsi seharusnya tidak sema-ta-mata berdasarkan perun-dang-undangan 
saja, karena jika demikian nanti akan ter-bentuk oleh masalah interpre-tasi 
unsur-unsur pembuktian serta prosedur penanganan. Bahwa hukum tidak 
meng-akomodir perilaku koruptif hal mana ternyata dari rumusan undang-undang 
tindak pidana korupsi yang hanya mencakup tiga elemen, yaitu: 

1. Secara melawan hukum memperkaya diri.
2. Menyalahgunakan kewe-nangan/jabatan.
3. Merugikan negara.


Betapa besar perbedaan persepsi mengenai korupsi hal mana dapat dirasa dalam 
menyikapi suap; di negara-ne-gara maju, suap identik de-ngan korupsi. Di sini 
korupsi identik dengan mengambil uang negara. Berdasarkan per-sepsi yang 
berbeda tersebut maka perbuatan suap disikapi secara lemah karena dianggap 
bukan korupsi. Lebih para lagi ketika kita menyikapi peni-laian dunia 
international bah-wa Indonesia adalah salah sa-tu negara paling korup di dunia 
(tahun 2005 peringkat keempat dari 102 negara dan tahun 2003 peringkat keenam 
dari 133 negara). 

Mengapa Indonesia ter-masuk dalam rangking negara paling korup? Sebabnya:
1. Secara kuantitatif yang di-rasakan oleh banyak orang dalam masyarakat memang 
memberikan petunjuk adanya praktik-praktik koruptif yang berada pada banyak 
tempat serta sektor-sektor masya-rakat dalam proses meperoleh pelayanan.
2. Secara substantif suasana korupsi banyak kita rasakan ketika masyarakat 
sulit me-misahkan antara suatu tin-dakan yang kenyataannya membebani masyarakat 
namun warta tidak dapat ber-buat lain karena warga terse-but harus memperoleh 
pela-yanan tertentu. Pembebanan dilakukan dengan dalih antara lain untuk 
perbaikan fasilitas, tidak adanya anggaran, atau untuk kepentingan umum. Lebih 
dari itu kemudian di berbagai penyimpangan ini dilegatimasi melalui suatu 
produk yang tertulis sehingga penyimpangan tersebut resmi berlaku secara 
mengikat atau sebagai suatu kebijakan, de-ngan kata lain disini kita sulit 
membedakan antara suatu penyimpangan/kejahatan dengan suatu kebijakan/aturan 
perundang-undangan.
3. Salah satu indikasi suatu koruptif di Indonesia adalah banyaknya 
penyelenggara ne-gara yang memegang jabatan rangkap baik dalam peme-rintahan, 
institusi kenegaraan, swasta, organisasi secara se-rentak, sehingga tentunya 
da-pat menimbulkan potensi con-flict of interest dalam melak-sanakan berbagai 
jabatan secara bersamaan. Akibat dan konflik kepentingan ini selain 
kecendurungan terjadinya penyimpangan, juga dapat berupa kebijakan dan atau pun 
tindakan yang bersifat koruptif. Korupsi yang semula bersifat personal 
(individual) kemudian merambah ke arah yang ber-sifat struktural. Lebih dari 
itu telah menjadi kultural atau membudaya, bahkan kemu-dian menjadi sistemik. 
Dikata-kan personal karena hampir selalu disebut bahwa pelaku-nya adalah 
oknum/perseora-ngan dan bukan instusional. Ia mewakili dirinya sendiri, 
ber-tindak untuk kepentingan pribadi dan bukan atas nama organisasi/instansi 
tempat ia bekerja.


Bersifat struktural karena ternyata penyelewengan korupsi 

[ppiindia] OPINI Achmad Gunawan

[Ambon]

  Lampung Post
  Kamis, 31 Maret 2005 
 
  OPINI 
 
 
 
* Achmad Gunawan, Alumnus Administrasi Negara FISIP Unila, Bekerja di 
Sekretariat Negara 

  Menarik sekali mengikuti perdebatan kenaikan harga BBM. Pertimbangan 
baik-buruknya kenaikan harga BBM diargumentasikan dengan logika yang berbeda. 
Dari persoalan etika pemerintah di tengah kesulitan rakyat, persoalan latar 
belakang kebijakan dan juga argumentasi tentang metodologi kebijakan kenaikan 
harga BBM dan relevansinya terhadap kemiskinan.

  Dalam konteks yang terakhir, hal itu dilakukan dalam bentuk kajian 
akademis yang dipublikasikan luas. Perdebatan aspek metodologis kebijakan 
publik secara akademik di media massa yang seperti itu menunjukkan akademisi 
juga adalah aktor yang membentuk karakter sebuah kebijakan. Akademisi juga 
bertanggung jawab terhadap arah kebijakan.

  Perdebatan akademis tersebut dapat dirunut dari Fredom Institute yang 
dengan didukung logika meyakinkan dan didasari suatu kajian, akhirnya mendukung 
kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Demikian juga dengan LPEM FEUI yang 
secara tak langsung mengumumkan kompensasi BBM merupakan kebijakan yang welfare 
improving.

  LPEM FEUI meneliti menggunakan dua model independent secara bertahap, 
yaitu model CGE dan model sistem persamaan permintaan, sedangkan Indef kemudian 
mengkritiknya karena model yang digunakan tidak lazim. Pada dasarnya semuanya 
tetap menggunakan model ekonomi yang berupa hitung-hitungan matematis. Semuanya 
tetap berkutat pada angka-angka.

  Semua fakta-fakta sosial seperti kemiskinan dan prilaku birokrat 
direpresentasikan dalam bentuk angka untuk selanjutnya diolah dalam hitungan 
matematis, yang kemudian hasilnya berupa angka yang pada akhirnya diartikan 
kualitatif.

  Sebab itu, kemudian muncul kritik yang membahas siapa sesungguhnya 
kelompok miskin yang pantas menjadi kelompok sasaran kompensasi BBM. Kritik 
terhadap penentuan kelompok miskin berdasarkan data-data kuantitatif tersebut 
berdasarkan miskin bukan hanya masalah kurang kalori, rumah geribik atau tidak 
berpenghasilan.

  Pendapat ini sejalan dengan Chamber (1983) yang menyatakan bahwa 
kemiskinan terkait erat dengan kelemahan jasmani, keterisolasian, 
ketidakberdayaan, kerentanan, yang secara keseluruhan disebut sebagai 
deprivation trap. Selain itu kemiskinan juga dipandang sebagai masalah 
kultural; budaya bertani, budaya kerja, budaya berkonsumsi juga menjadi 
pertimbangan dalam membicarakan kemiskinan. Dengan demikian, standar miskin 
yang hanya berbasis house hold, menjadi riskan digunakan sebagai dasar 
penentuan kelompok sasaran penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM.

  Sangat riskan menilai kemiskinan seseorang atau rumah tangga hanya dengan 
angka, sungguhpun angka itu berdasarkan model yang mapan. Padahal menurut 
Friedman, model ekonomi baru bisa diterima jika sejalan dengan bukti empiris.

  Unik memang, ketika berbicara tentang angka dalam model ekonomi kemudian 
kita berbicara tentang kemiskinan yang sangat naif jika kemudian diangkakan. 
Secara tidak langsung kita dituntut untuk menemukan model yang 
komprehensif,tapi dapat digeneralisasi menjadi satu kesimpulan yang berlaku 
dalam semua kejadian serupa. Hal yang mustahil tentunya dalam ilmu sosial yang 
selalu berlaku kebenaran relatif.

  Namun, lebih mustahil lagi mengambil generalisasi dari data-data yang 
bersifat mewakili yang tidak mungkin diwakili. Data-data di lapangan ternyata 
lebih banyak fakta kualitatif yang sulit sekali diangkakan. Ada beberapa hal 
tentang ini yang perlu dijelaskan.

  Pertama, fakta-fakta di lapangan selalu menghasilkan data-data yang sulit 
sekali diangkakan. Sebagai contoh, sebagian besar kantong-kantong kemiskinan 
berada di perdesaan, di situ pula lebih banyak tersebar individu-individu 
miskin yang seharusnya menjadi kelompok sasaran kompensasi BBM.

  Lalu bagaimana ketika kita ketahui ia mengonsumsi gaplek yang bahan 
dasarnya singkong yang mudah ditanam dimana saja sebagai makanan pokok dan 
memasak menggunakan kayu. Kemudian, anaknya sekolah tanpa menggunakan kendaraan 
bermotor, angkutan umum sekalipun, selain itu juga sekolah desa yang penuh 
dengan berbagai pemakluman.

  Prinsipnya, mereka tidak merasa sangat miskin mengingat kondisi 
sekitarnya tidak jauh berbeda (kemiskinan relatif). Atau dalam ungkapan warga, 
bantuan tidak terlalu dibutuhkan karena biasanya tanpa bantuan pun mereka bisa 
survive.

  Pertanyaannya, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kelompok 
paling miskin itu? Perlu penjelasan kualitatif yang panjang tentunya. Namun 
yang pasti kita tak tahu angka seperti apa yang dapat mewakili kondisi tersebut.

  Kedua, fakta-fakta mengenai efektivitas yang disempitkan. 
Kenyataan-kenyataan mengenai efektivitas kompensasi tidak bisa dipersentasikan 
tanpa mendalami apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Apalagi mengasumsikan 
kompensasi BBM efektif 

[ppiindia] Simeulue Ternyata Belum Tersentuh...

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/01/utama/1656882.htm
Jumat, 01 April 2005 

Simeulue Ternyata Belum Tersentuh... 

SMONG..., smong..., smong, teriakan itu terdengar bersahut-sahutan di tengah 
kegelapan, Senin (28/3) sekitar pukul 23.10 di Pulau Simeulue. Mendengar kata 
smong itu semua penduduk Simeulue, terutama mereka yang tinggal di daratan 
dekat pantai, berlari ke perbukitan yang jauh dari bibir pantai.

MEREKA memang harus lari dan menghindar dari pantai sebab smong merupakan 
kata-kata mukjizat yang membuat warga Simeulue bisa selamat dari amukan 
gelombang dahsyat, tsunami, yang biasanya terjadi menyusul gempa dahsyat. Oleh 
karena itu, begitu gempa berkekuatan 8,7 pada skala Richter membuat tanah Pulau 
Simeulue terasa diayun- ayun di tengah kedalaman Samudra Hindia Senin tengah 
malam itu, teriakan smong pun bergema kembali di seantero daratan Simeulue.

Bagi warga Simeulue, teriakan smong tidak perlu dijawab dan juga tidak perlu 
diperdebatkan siapa yang berhak menyuarakannya. Namun, begitu mendengar 
teriakan smong, lazimnya semua warga Simeulue seolah dikomando harus berlari 
ke luar rumah menuju satu titik, yakni perbukitan.

Kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun oleh tetua Simeulue sejak 
ratusan tahun lalu itu ternyata bisa membuat warga Simeulue selamat dan 
terhindar dari bahaya tsunami sejak dulu sampai sekarang. Smong memang 
menakutkan sebab bagi warga Simeulue kata itu berarti tsunami.

Sejak teriakan smong Senin itu sampai sekarang ribuan warga Simeulue bertahan 
di pengungsian, yakni di kawasan di perbukitan. Bisa dibayangkan, betapa panik 
dan hiruk- pikuknya warga Simeulue menjelang tengah malam itu, ungkap Bupati 
Simeulue Darmili yang dihubungi Kompas melalui telepon kemarin.

Bersyukur, tsunami tidak terjadi. Namun, seperti diakui Bupati Darmili, 
setidaknya lebih dari 20.000 warga Pulau Simeulue yang hingga tiga hari 
pascagempa masih terus bertahan hidup dengan bekal seadanya di berbagai lereng 
perbukitan.

Mengapa warga Simeulue tetap mengungsi di bukit? Menurut Darmili, ada dua 
alasan pokok. Pertama, umumnya ribuan warga mengungsi akibat rumah-rumah mereka 
tidak bisa dihuni lagi karena roboh diguncang gempa. Kedua, warga trauma dan 
takut akan terjadi tsunami, seperti tanggal 26 Desember 2004.

Gempa susulan yang terus terjadi dan isu bakal munculnya smong dahsyat memang 
telah memaksa warga setempat untuk terus mengungsi di tenda-tenda plastik di 
perbukitan.

Meski data konkret belum ada, Bupati Simeulue memastikan, sekitar 80 persen 
bangunan permanen terutama di kota Sinabang kini hancur. Pertokoan, rumah 
bertingkat, dan bangunan perkantoran di ibu kota Kabupaten Simeulue itu ambruk 
dan rata.

Jumlah korban tewas-dalam bencana kali ini-yang sudah diangkat dari reruntuhan 
sebanyak 17 orang dan puluhan korban lain yang luka-luka dirawat seadanya. 
Sebab, bangunan vital rumah sakit daerah kabupaten setempat juga rusak parah.

Dibandingkan dengan tsunami akhir tahun 2004, kerusakan fisik dan jumlah 
korban jiwa akibat gempa 28 Maret lalu saya pastikan jauh lebih parah. Korban 
jiwa diprediksi akan bertambah karena sekitar 90 persen bangunan yang roboh 
sama sekali belum disentuh, ujar Darmili.

Ketika gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004, di Simeulue tercatat tujuh 
orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Bangunan yang rusak berat 3.793 unit 
dan rumah penduduk yang hilang diterjang tsunami 1.625 unit.

KENDATI dalam bencana kali ini terjadi kerusakan fisik (bangunan) yang cukup 
parah dan ada korban jiwa, hingga Kamis kemarin lokasi bencana di Pulau 
Simeulue masih belum tersentuh, terutama dalam hal evakuasi para korban dan 
pasokan bantuan.

Menurut Darmili, kondisi geografis Kabupaten Simeulue yang berada di Samudra 
Hindia membuat wilayah ini sulit dijangkau. Akses transportasi ke Pulau 
Simeulue selama ini terbatas. Wilayah seluas 198.021 hektar yang dihuni 78.128 
jiwa itu sejak dulu hanya bisa ditembus melalui laut atau via udara dengan 
menggunakan pesawat ukuran kecil, seperti jenis Cassa. Frekuensi penerbangan 
dan kedatangan kapal feri ke sana dua kali seminggu. Itu pun kerap tak pasti 
karena tergantung cuaca.

Di saat normal saja Simeulue sudah begitu sukar dicapai. Apalagi sekarang 
setelah Bandar Udara Lasikin dan dermaga Pelabuhan Sinabang rusak akibat gempa, 
sudah pasti pulau ini makin terisolasi. Faktor inilah kini yang membuat proses 
evakuasi para korban gempa dan pendistribusian bantuan ke Simeulue masih 
tersendat, tutur Darmili.

Di tengah kesulitan akses transportasi, masyarakat Simeulue makin tidak berdaya 
karena pasokan bahan bakar minyak (BBM) sudah terhenti sejak hari Selasa lalu. 
Alat transportasi tidak bisa jalan karena tidak ada yang menjual BBM. Alat 
berat untuk evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan dan 
menyingkirkan reruntuhan tersebut pun tidak bisa dioperasikan karena tidak ada 
BBM.

Kami punya ekskavator, truk, ambulans, dan lain-lain yang bisa dikerahkan 
untuk mengevakuasi, tetapi 

[ppiindia] Hidup di Negara Rawan Bencana

[Ambon]

 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/01/opini/1656589.htm
Hidup di Negara Rawan Bencana 

Oleh Lily Yulianti Farid

TELAH menjadi pengetahuan umum bahwa dua pertiga dari wilayah Nusantara rawan 
gempa. Dan gempa paling akhir yang melanda Pulau Nias dan Pulau Simeulue pada 
Senin (28/3) malam makin menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat 
rawan bencana. Hanya tiga bulan setelah gempa dan tsunami 26 Desember, kita 
kembali menyaksikan murka alam yang menelan korban ratusan/ribuan jiwa dan 
kerugian material triliunan rupiah.

Memang harus diakui bahwa tenaga, pikiran, dan dana telah terkuras untuk 
membangun Aceh dan Sumatera Utara pascatsunami 26 Desember sehingga pertanyaan 
tentang bagaimana persiapan menghadapi kemungkinan munculnya gempa berskala 
besar dalam waktu dekat sepertinya tidak dianggap tepat untuk dikemukakan. 
Jadi, wajarlah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab menjawab 
pertanyaan semacam ini sebulan setelah gempa dan tsunami Aceh dengan kalimat, 
Jangan dululah berandai-andai akan ada bencana lagi, sekarang yang penting 
bagaimana kita berkonsentrasi membangun kembali Aceh. (NHK World Service, 
25/1).

Padahal, dalam rentang waktu antara gempa dan tsunami 26 Desember dengan gempa 
Nias, tercatat terjadi gempa berkekuatan dahsyat di sejumlah daerah, antara 
lain yang terjadi di Palu dan Bau-Bau di awal tahun ini. Jadi, adalah alamiah 
apabila di negara rawan bencana seperti Indonesia pertanyaan tentang bencana 
alam yang bisa terjadi kapan saja, patut dikemukakan setiap saat, termasuk 
mempertanyakan bagaimana cara terbaik bertahan hidup di daerah rawan bencana.

Dari gempa Nias kita melihat bagaimana masyarakat secara sadar telah 
mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang cara tercepat menyelamatkan diri 
dengan mencari tempat tinggi agar terhindar dari tsunami. Radio dan televisi 
pun dengan segera menyiarkan gempa ini serta berinisiatif mengumumkan bahaya 
tsunami. Media internasional seperti BBC, CNN, dan NBC, yang segera menyebarkan 
informasi gempa 28 Maret ini, memberikan pujian khusus bagi kecepatan media 
Asia, kewaspadaan penduduk, dan tindakan penyelamatan darurat yang berlangsung 
segera, serta kesigapan petugas mengevakuasi penduduk, dalam menghadapi gempa 
kali ini.

Apa yang kita saksikan dalam gempa Nias itu menjadi indikasi telah tumbuhnya 
kesadaran dan pola pikir masyarakat yang hidup di negara bencana meskipun baru 
pada tahap awal. Artinya, masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, media, 
elemen lainnya telah bergerak hampir secara bersamaan memberi respons awal pada 
saat terjadi bencana. Langkah semacam ini bisa dikatakan sebagai tahap awal 
disaster awareness karena setelah gempa dan tsunami 26 Desember, hampir seluruh 
masyarakat boleh dikatakan telah memiliki pengetahuan umum tentang hal penting 
yang harus dilakukan bila terjadi gempa: secepat mungkin keluar dari dalam 
rumah/gedung, berlari ke tempat yang tinggi, dan memantau ketinggian air laut 
untuk mengetahui datangnya tsunami.

Namun, perlu dicatat bahwa tindakan seperti ini baru dikategorikan sebagai 
tindakan reaktif, yang pada dasarnya masih sangat jauh dari memadai untuk 
konteks negara rawan bencana, seperti Indonesia.

DI Jepang, salah satu negara paling rawan bencana di dunia, disaster awareness 
mencakup pemberian pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak sekadar melakukan 
tindakan reaktif, tetapi yang lebih penting adalah melakukan tindakan 
antisipatif yang terkoordinasi pada saat terjadinya bencana. Pengetahuan 
praktis semacam ini termuat secara terperinci di dalam buku penduduk yang 
dibagikan gratis untuk setiap rumah tangga.

Informasi yang tersedia mencakup lokasi pengungsian darurat terdekat di 
lingkungan tempat tinggal kita, lokasi radio darurat terdekat untuk 
mendengarkan perkembangan bencana, serta saran untuk menyiapkan ransel bencana 
berisi air minum dan obat-obatan, yang harus senantiasa diperbarui isinya.

Tentu saja langkah antisipatif seperti yang dilakukan di Jepang membutuhkan 
intervensi kebijakan langsung dari pemerintah dan tidak bisa diharapkan hanya 
tumbuh secara alamiah di tengah masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana. 
Jepang sendiri baru mampu membangun sistem manajemen bencana yang memadai 
setelah terjadinya gempa Hanshin Awaji di kota Kobe, Provinsi Hyogo pada awal 
1995, yang berkekuatan 7,2 pada skala Richter dan menelan korban jiwa kurang 
lebih 6.000 orang. Gempa Kobe inilah yang menjadi titik tolak manajemen bencana 
di mana Pemerintah Jepang membentuk Kementerian Negara Urusan Bencana yang 
menjadi pelaksana teknis Dewan Pusat Penanganan Bencana yang didukung oleh 37 
badan publik, mulai dari badan meteorologi, badan penyiaran, perusahaan gas, 
perusahaan telepon, dan lain-lain.

Untuk Indonesia dan negara- negara di sekitar Samudra Hindia, tsunami 26 
Desember 2004 tentunya menjadi titik tolak untuk membangun sistem manajemen 
bencana yang memadai meskipun sebenarnya di Indonesia usulan-usulan manajemen 
bencana 

[ppiindia] Proyek Pemilu di Indonesia

[Ambon]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/01/opini/1656587.htm

Proyek Pemilu di Indonesia 
Oleh Riswandha Imawan

SIKAP hati-hati tidak selalu identik dengan ketelitian dan kesempurnaan. 
Pengaturan tentang pilkada 2005 membuktikannya. Kesemrawutan yang terjadi 
antara UUD 1945, UU No 32/2004, dan PP No 6/2005 memaksa Mahkamah Konstitusi 
atau MK turun tangan. Namun, keputusan yang diambil memanjangkan masalah 
sekaligus membuka kemungkinan intervensi pemerintah dalam pilkada.

Kata Mendagri, kelambanan Presiden menandatangani PP No 6/2005 semata- mata 
agar ketelitian dan kesempurnaan dalam proses pembuatan PP Pilkada langsung 
terjamin sehingga tidak menimbulkan multitafsir di lapangan (Kompas, 22/2). 
Namun, begitu PP No 6/2005 dikeluarkan, banyak kontradiksi logika terjadi yang 
mengarah ke multitafsir di lapangan.

Pangkal soalnya adalah dasar pelaksanaan pilkada. Apakah Pasal 18 Ayat (4) UUD 
1945 yang menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis, ataukah Pasal 
22E yang menyatakan pemilu legislatif, DPD, dan pilpres dilaksanakan oleh KPU. 
Sebetulnya kaitan dua pasal ini sudah jelas. Pasal 18 Ayat (4) menegaskan 
substansi demokrasi dari pemilu, yakni freedom and fairness. Pasal 22E Ayat (5) 
menyatakan KPU sebagai pelaksananya.

Terhadap persoalan ini sikap MK sangat ambigu. MK mengakui asas pilkada sama 
dengan asas pemilu, tetapi sepakat dengan pandangan pemerintah bahwa pilkada 
bukan pemilu. Sangat sulit memahami sikap ini. Di alam demokrasi pengisian 
semua jabatan publik yang mensyaratkan legitimasi politik harus dilakukan lewat 
pemilu. Jabatan kepala daerah masuk dalam kategori ini. Hingga sangat jelas 
bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu.

Anehnya MK menolak uji materi terhadap Pasal 1 Ayat (21) tentang KPUD sebagai 
pelaksana pilkada, tetapi mengabulkan Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 67 Ayat 1 
Huruf (e) yang sebenarnya merupakan penjabarannya. Akibatnya hubungan antara 
KPUD dan KPU tetap terputus. Logisnya, MK mengembalikan hubungan KPU dengan 
KPUD mengingat KPUD dibentuk dan disahkan oleh KPU. Namun, sikap MK kembali 
rancu. KPU bertanggung jawab ke publik, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud 
publik itu serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya.

MK hanya memberi petunjuk bahwa dalam melaksanakan tugasnya KPUD mengacu pada 
peraturan pemerintah, dalam hal ini PP No 6/2005. Repotnya, PP ini tidak cukup 
rapih. Banyak pasal dari UU No 12/2003 tentang Pemilu dan UU No 32/2004 yang 
diturunkan begitu saja dengan fasilitas copy and paste tanpa menyimak unit 
analisis dari pasal-pasal itu.

SIMAK saja. Ada perbedaan yang sangat prinsip antara judul PP No 6/2005 dengan 
judul penjelasannya. Judulnya, Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Judul penjelasannya, 
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah. Tampaknya sepele, hanya beda kata Tata Cara. Namun, 
ini membawa konsekuensi hukum yang sangat berat. Bisa saja PP ini dinilai cacat 
hukum. Padahal ia dijadikan landasan pelaksanaan pilkada.

Berbagai kontradiksi pun mengalir. Paling krusial adalah Pasal 61 Ayat (1) yang 
menyebutkan: Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang 
melibatkan: (a) hakim pada semua peradilan; (b) pejabat BUMN/BUMD; (c) pejabat 
struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; (d) kepala desa. Pasal 61 Ayat 
(2) menyebutkan, Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak berlaku 
apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jelas sekali Ayat (2) menihilkan eksistensi Ayat (1) dari Pasal 61 PP No 
6/2005. Artinya, pejabat dipersilakan memobilisasi hal-hal yang dilarang pada 
Ayat (1). Ini kontradiksi paling fatal yang terjadi, yang berpotensi melahirkan 
tidak saja multitafsir bahkan pelanggaran aturan pemilu. Akibat berantainya 
adalah maraknya judicial review, penundaan pelantikan kepala daerah yang 
definitif dan berujung pada tersendatnya pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Selain persoalan yang secara eksplisit ada di PP No 6/2005, setting sosial dan 
politik lokal yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada tampaknya tidak 
diantisipasi. PP 6/2005 tampaknya didasari pandangan yang sangat legalistik, 
kurang mencermati dinamika politik yang berkembang dalam masyarakat.

Misalnya, perjanjian kultural antarsuku-suku bangsa yang ada dalam satu 
daerah. Sebut saja Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tiga suku besar yang ada, 
Mollo, Amanuban, Amanatu, membuat perjanjian kultural bahwa kepala daerah 
digilir dari ketiga suku itu. Perjanjian kultural inilah yang membangun 
stabilitas politik di sana (George Bella, 2004). Sekarang, melalui pilkada, 
terbuka kemungkinan rotasi pergantian menjadi tidak teratur.

Demikian pula klaim tokoh daerah sebagai kader partai, sekalipun dia tidak 
pernah ikut partai itu, maupun kebiasaan masyarakat menampilkan calon tunggal 
untuk menjaga harmoni sosial (Widiyahseno, 2004) merupakan persoalan lain yang 

[list_indonesia] [ppiindia] Menanti Keberanian Menghukum Koruptor

[Ambon]

** Mailing-List Indonesia Nasional Milis PPI-India www.ppi-india.da.ru **

Media Indonesia

EDITORIAL Jum'at, 01 April 2005

Menanti Keberanian Menghukum Koruptor

MENGHUKUM koruptor di Indonesia bukanlah perkara mudah. Hukum dan peraturan 
perundang-undangan boleh saja ada dan lengkap. Akan tetapi, penerapannya rumit 
luar biasa.

Selalu saja ada celah hukum yang membuka argumen bagi pembenaran tindakan 
korupsi, baik oleh pengusaha, pejabat, maupun politisi. Polisi, jaksa, hakim, 
dan pengacara adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penegakan 
hukum. Tetapi mereka juga adalah lingkaran yang membuat hukum tidak tegak.

Maka, dari waktu ke waktu kita dipertontonkan dengan berbagai keanehan. Ada 
koruptor yang divonis penjara, tetapi tidak pernah bisa dimasukkan ke dalam 
sel. Ada koruptor yang setiap hari bermain golf, tetapi mendadak sakit begitu 
kasusnya diproses. Dan, mereka dengan mudah memperoleh surat keterangan sakit 
dari dokter.

Ada pula koruptor yang sudah dimasukkan ke dalam penjara, tetapi kemudian 
dengan mudah diantar ke gerbang untuk melarikan diri. Dan, masih banyak lagi 
bentuk-bentuk persekongkolan yang menyebabkan koruptor menikmati impunity, 
termasuk manipulasi putusan pengadilan. Inilah yang membedakan korupsi di 
Indonesia dengan korupsi di negara lain.
Korupsi, memang, penyakit manusia di mana saja di dunia ini. Akan tetapi, 
bedanya, di Indonesia--negara dengan tingkat korupsi tertinggi--sangat sedikit 
koruptor yang dipenjara, negara lain banyak koruptor dimasukkan ke dalam 
penjara. Di China hampir tiap bulan ada saja koruptor yang ditembak mati 
berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam suasana ketidakpercayaan publik terhadap kesungguhan penegakan hukum di 
Indonesia, khususnya terhadap koruptor, kita mendengar tentang vonis seumur 
hidup kepada Adrian Herling Waworuntu, tersangka utama pembobolan dana Bank BNI 
senilai Rp1,214 triliun.

Kasus Adrian Waworuntu adalah salah satu contoh betapa rumitnya proses 
pengadilan terhadap tersangka korupsi. Berbagai peluang untuk memperoleh 
impunity dimanfaatkan sebesar-besarnya. BAP Adrian tercatat lebih dari tujuh 
kali mondar-mandir dari tangan kejaksaan kepada kepolisian. Adrian pernah 
ditahan, tetapi kemudian dibebaskan karena masa penahanannya habis. Sempat 
dicekal, tetapi sempat pula melarikan diri ke luar negeri melalui pintu keluar 
yang hingga kini tidak diketahui. Proses penanganan Adrian pun makan korban. 
Sejumlah pejabat polisi kena sanksi karena menerima suap.

Dari gelagat proses hukum terhadap Adrian Waworuntu dan dari catatan penanganan 
terhadap korupsi selama ini--terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan--publik menduga Adrian Waworuntu bakal divonis bebas atau diganjar 
hukuman ringan. Tetapi PN Jakarta Selatan membuktikan bahwa tidak semua 
koruptor bisa tersenyum di sana.
Adrian, bahkan divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Kita, tentu, tidak 
bergembira hanya karena Adrian dihukum berat. Kegembiraan kita lebih disebabkan 
karena para hakim mulai berani menghukum berat para koruptor yang merugikan 
negara. Entah itu Adrian, entah siapa lagi.

Untuk menyelamatkan bangsa ini, tidak ada pilihan lain kecuali memerangi 
korupsi. Polisi, hakim, dan jaksa adalah pahlawan bagi penegakan hukum. Adalah 
malapetaka bila para pahlawan penegakan hukum ini terlibat dalam pelanggaran 
hukum.

Polisi, hakim, dan jaksa masih harus membuktikan bahwa mereka bekerja 
sungguh-sungguh demi penegakan hukum. Adrian Waworuntu adalah contoh keberanian 
itu. Akan tetapi, keberanian yang amat didambakan publik itu masih terlalu 
sedikit diperlihatkan para penegak hukum. Wajah hukum kita masih didominasi 
oleh bopeng-bopeng memalukan. 

[Non-text portions of this message have been removed]



 Yahoo! Groups Sponsor ~-- 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
~- 

***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your 

[ppiindia] Memahami Kerancuan Orientasi Budaya

[Ambon]

Media Indonesia
Jum'at, 01 April 2005

Memahami Kerancuan Orientasi Budaya
Mudji Sutrisno, Budayawan

KONDISI kacau acuan nilai dan persaingan guru-guru kultural yang ikut 
menentukan pembentukan identitas keindonesiaan harus dicermati dan diterima 
sebagai penyadaran akan realitas nyata. Kacau acuan nilai menggejala dalam 
beberapa fenomena.

Fenomena pertama. Disorientasi mengenai apa yang baik, yang indah dan yang 
benar berubah dahsyat dari komunalisme pembatinan nilai-nilai secara personal 
yang dilakukan lewat dongeng sebelum tidur, permainan afektif dan narasi 
kepahlawanan yang dikisahkan kakek-nenek ke cucu atau orang tua ke anak dalam 
tradisi agraris yang akrab menyentuh telah digeser oleh tradisi lisan kedua 
yang anonim lewat 'presenter' dalam citraan-citraan yang meleburkan antara 
bayangan dan kenyataan. Sehingga tangkapan visual yang masuk ke imaji tak 
pernah mendapatkan ruang pengolahan, pendalaman dan pengendapan.

Fenomena kedua. Berdampingnya produsen barang dagang konsumtif dari makan minum 
sampai aksesoris gengsi dan gaya hidup dengan produsen makna dan simbol-simbol 
dari agama, pendidikan, cerlang budaya (local genius) yang kerap bersaing untuk 
dipilih hingga bingung mana yang pembendaan dan mana yang pembatinan.

Fenomena ketiga. Ketika nilai sebuah hasil karya kreatif manusia dari nilai 
intrinsik estetis guna dibendakan hanya menjadi nilai tukar dalam wujud uang, 
maka terjadilah apa yang disebut oleh Gramsci (dan kemudian dilanjutkan Marx) 
sebagai materialisasi/pembendaan dan fetisisme/pemberhalaan serta 
reifikasi/pereduksian dari yang otentik guna spiritual menjadi sekadar enak 
dipakai, tak enak dibuang. Pada fenomena inilah pendulum ekstrem spiritualisasi 
sebagai upaya untuk tidak krisis dalam yang serbamaterial mau diberi wujud 
fundamentalisme dan eskapisme dari dunia nyata yang mengancam ke ritual-ritual 
yang ekstasis lepas dari kepedulian soal-soal sosial dunia.

Fenomena keempat. Pudarnya sentralisme penafsiran kebenaran menuju 
desentralisasi perayaan keragaman tafsir kebenaran dan keabsahan keanekaan 
penghayatan hidup menurut keyakinannya masing-masing. Gejala ini muncul 
bersamaan dengan pemikiran post-strukturalis yang berpendapat bahwa konstruksi 
bahasa membentuk keragaman arti dan meaning of life dari keragaman sudut 
pandang tiap orang yang menafsirkan kehidupan sebagai teks. Artinya tidak ada 
kemutlakan makna pusat dan arti hidup yang paling benar karena yang ada ialah 
bacaan tiap orang; tiap lembaga yang dengan kekuasaan menafsir lewat kuasanya 
mengenai yang benar, yang baik dan yang indah.

Fenomena kelima. Kebudayaan dan media masa menjadi lebih berkuasa dan 
menentukan dalam hidup masyarakat daripada sebelumnya. Guru-guru nilai 
beringsut dari orang tua di keluarga menuju sekolah lalu ke guru-guru informasi 
tulis, elektronik dan tayangan virtual. Perbedaan pokok dengan yang sebelumnya 
yaitu hilangnya sentuhan pribadi dan afektif dari sang guru hingga yang terjadi 
hanyalah mekanisasi dan visualisasi yang serba di permukaan.

Fenomena keenam. Imaji dan ruang pencecapan dan pengenalannya bergeser antara 
konstruksi narasi dan sejarah menuju antisejarah dan antinarasi. Artinya yang 
lalu dicampur dengan yang sekarang, mimpi dan kenyataan diramu menjadi ironi 
dan parodi dengan menampilkan campur baur selera pop yang menekankan eksotisme 
hari ini yang terus diperpanjang. 

Akibatnya lagi untuk memancing ingin tahu dan selera serbabaru dibuatlah 
tayangan dari yang keras, lebih keras dan sangat keras dengan bumbu horor dan 
masokisme sadis agar terjadi suspens kala melihat darah mengucur. 
Konsekuensinya adalah dampak bagi publik yang tidak siap menyeleksi dan membuat 
filter nilai akan kebanjiran imaji yang mencampur antara eksotisme dan sadisme 
hanya untuk menyedot rating publik.
Fenomena ketujuh. Hidup ekonomi dan sosial dipusatkan pada konsumsi simbol dan 
gaya hidup lebih daripada produksi barang untuk kebutuhan sehari-hari menurut 
yang diperlukan. I consume therefore I exist menjadi gaya hidup yang dipacu 
oleh naluri purba yang terus diprovokasi iklan hingga bukan kebutuhan yang jadi 
patokan, melainkan selera basic instinct yang menjadi dasar. Proses 
identifikasi kepribadian macam apakah yang akan terjadi?

Fenomena kedelapan. Terjadinya hibrida klasifikasi dan penggolongan kultural 
yang menggantikan batas-batas kaku dan klasifikasi ketat dalam wujud campuran 
mestizo model Brasil dimana perayaan karnaval tidak hanya merupakan katarsis 
dan ekstasis sensual, kultural, tetapi juga ungkapan identitas campurnya 
asal-usul keturunan darah, tradisi budaya maupun warna kulit. Contoh lain 
adalah perpaduan ke-indo-an antara kuno dan baru, modern dan tradisional, lokal 
dan global.
Dari delapan fenomena di atas, bila seluruh anggota masyarakat sebuah bangsa 
serius mengambil bagian sebagai peserta dan bertanggung jawab untuk identitas 
keindonesiaan, pasti akan menempuh tiga jalan yang oleh para Indonesianis dan 
budayawan seperti Zoetmulder, 

[ppiindia] Jualan Ambalat dan Blok Lain

[Ambon]

MEDIA INDONESIA
Jum'at, 01 April 2005

Jualan Ambalat dan Blok Lain
Ashadi Siregar, Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogya, 
Yogyakarta.

DARI mana datangnya semangat Ganyang Malaysia (GM) yang tiba-tiba meruyak lewat 
aksi massa di berbagai daerah belakangan ini? Kondisi sekarang jauh berbeda 
dengan tahun 1960-an, saat semangat itu membakar massa di Indonesia. Adapun 
seruan GM sebagai agitasi dari Dwikora dicanangkan Bung Karno menentang 
pembentukan perserikatan Malaysia yang terdiri atas Semenanjung Malaya, Pulau 
Singapura, dan kawasan di Kalimantan Utara.

Semangat GM dibangun melalui media massa, terutama RRI sebagai medium utama 
bagi Presiden Soekarno. Saat itu siaran televisi pemerintah terbatas hanya di 
Jakarta, sedang surat kabar biasanya memiliki rasionalitas dengan perspektif 
yang beragam, sehingga medium radio sangat pas untuk menampung retorika yang 
menggugah emosi. Bung Karno selaku Pemimpin Besar Revolusi menjadi sumber dari 
seluruh dinamika politik emosional yang diperlukan untuk berperang.

Bung Karno yang tidak pernah menjadi tentara, melihat perang dengan kacamata 
romantika politik. Romantika politik ini merupakan pendorong bagi agitasinya 
melawan kolonialisme dan imperialisme sebagai suatu entitas ideologis, namun 
akan membawa konsekuensi fatal jika digunakan untuk menghadapi realitas empiris.

Perang yang memiliki makna 'sakral' hanyalah perang kemerdekaan, melepaskan 
diri dari penjajahan dan melawan jika penjajahan kembali masuk. Perang semacam 
ini digerakkan dengan semangat kolektif dari rakyat sendiri. Di luar itu, 
setiap perang terbuka harus dinyatakan oleh presiden atas persetujuan DPR 
(Pasal 11 UUD 1945).
***

Semangat GM yang menggerakkan massa pada tahun 2005 ini tentunya berbeda. Sebab 
tidak ada sumber agitasi semacam Bung Karno. Lalu 'hantu' mana gerangan yang 
merasuki para pengunjuk rasa itu? Saat ini pemerintah, dalam hal ini Presiden 
SBY, kendati berlatar belakang tentara, bukan tipe agitator haus perang. Tidak 
sekali pun pernah ada pernyataan yang mencerminkan agresivitas.

Keberadaan publik dalam konteks ruangnya (public-sphere) pada dasarnya adalah 
lewat media massa. Dengan kata lain, keterlibatan publik kepada ruang publiknya 
secara psikis maupun fisik bertolak dari informasi yang diperoleh dari media 
massa.

Sedangkan faktor yang 'menyulut' massa untuk anti-Malaysia sampai membakar 
bendera nasional negara tetangga serumpun itu pada tahun 2005 ini, tentulah 
lebih kompleks. Boleh jadi keterlibatan publik tidak semata-mata bermula dari 
kasus kapling minyak dasar laut (blok) Ambalat. TKI yang disakiti di Malaysia, 
bersama sanak keluarganya tentunya kalau jadi pengunjuk rasa, akan 
berkobar-kobar semangat kebenciannya.

Tetapi bagaimana jika berasal dari DPR sendiri? Terbaca sebagai banner headline 
yang ditulis dengan huruf kapital koran Yogyakarta begini: SBY DIDESAK 
MAKLUMATKAN PERANG: KAPAL MALAYSIA KIAN NEKAT. Koran itu mengutip pernyataan 
Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif, antara lain: Mendesak Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, agar tak segan-segan segera mengeluarkan maklumat perang dengan 
Malaysia. Sebab dinilai Malaysia telah mempersiapkan berbagai skenario matang 
untuk merongrong kedaulatan RI''.

Selanjutnya Zainal Ma'arif mengatakan, ''Tidak perlu ada diplomasi lagi dengan 
Malaysia yang nyata-nyata telah melecehkan harga diri kita sebagai bangsa yang 
berdaulat. Setelah menyakiti para TKI yang telah diperas tenaganya untuk 
membangun negerinya, kini Malaysia akan mencaplok wilayah 
Indonesia.''(Kedaulatan Rakyat, (14/3).

Apakah fraksi-fraksi di DPR diasumsikan akan mendorong dan menyetujui agar 
presiden membuat pernyataan (maklumat) perang? Konsekuensi status belligerent 
dalam hukum internasional tentulah sangat dipahami oleh setiap anggota 
parlemen. Kalau untuk konflik yang berasal dari kasus bisnis minyak di suatu 
blok kawasan negara sampai menjadi perang antarnegara, entah macam apa jadinya 
politik luar negeri yang harus dijalankan. Apalagi jika bagi parlemen, urusan 
TKI dapat menjadi pemicu dari perang karena dianggap merongrong kedaulatan 
negara, sungguh gampang nantinya negara RI terlibat dalam perang.

Media massa menjual kasus Ambalat, dengan fokus ketegangan militer.

Judul-judul yang mengisi halaman depan koran seperti: Menghadapi Permainan 
Domino Malaysia: TNI Bertekad Habis-habisan, Empat Kapal Malaysia Tetap 
Berpatroli di Ambalat, dan judul senada lainnya. Kalau publik tergugah dengan 
judul-judul provokatif, dapat dimaklumi. Sedang anggota parlemen tentunya punya 
akses informasi yang lebih luas dan spesifik, bahkan yang tertutup bagi publik, 
sehingga keputusan kenegaraan bertolak dari informasi yang dibahas secara 
rasional.
***

Urusan kedaulatan negara jelas merupakan masalah prinsipal. Tetapi apakah kasus 
Ambalat memang menyangkut kedaulatan negara? Sebelum menjadi isu politik media 
sudah memberitakannya dalam konteks bisnis. Urusannya di blok Ambalat adalah 
segi tiga: 

[ppiindia] Kompensasi BBM dan Pendidikan Gratis

[Ambon]

Suara Karya

Kompensasi BBM dan Pendidikan Gratis
Oleh Sabaruddin Siagian 

Jumat, (01-04-'05)
Ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla (MJK) 
masing-masing terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, ada harapan yang 
besar dari masyarakat bahwa permasalahan bangsa, khususnya permasalahan 
perekonomian, dapat lebih tertangani dengan baik. Besarnya harapan masyarakat 
tersebut bisa dimengerti, karena pasangan SBY-MJK pada masa kampanye pemilihan 
presiden sangat banyak menabur janji-janji bahwa akan ada perubahan yang besar 
bila mereka memimpin negeri ini. 

Besarnya harapan akan adanya perubahan dalam pengelolaan negara, khususnya di 
dalam pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), membuat 
kalangan dunia usaha pun meningkatkan laju usahanya. Meningkatnya laju dunia 
usaha tersebut sudah terlihat pada kinerja perekonomian kita pada 2004 yang 
cukup memuaskan, pertumbuhannya mencapai 5,13 persen. Begitu juga perbankan 
nasional telah melakukan ekspansi kredit sebesar 27 persen. 

Tetapi, ketika menjalankan pemerintahan, khususnya di dalam masa 100 hari, 
kinerja pemerintahan SBY dan MJK masih jauh dari memuaskan. Apa yang mereka 
janjikan pada masa kampanye, yakni adanya perubahan dalam pengelolaan negara, 
belum terlihat pada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan mereka. 

Lebih mengenaskan lagi, walaupun kinerja pemerintahan mereka masih jauh dari 
memuaskan dan masa pemerintahan mereka belum mencapai 5 bulan, SBY-MJK masih 
berani menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 29 persen. Tentunya 
kita bertanya, apa dasar pemerintahan SBY-MJK sampai berani menaikkan harga 
BBM? Apakah benar kebijakan dana kompensasi BBM dapat mengurangi jumlah orang 
miskin? Dan, ke manakah dana kompensasi BBM disalurkan supaya efektif 
penggunaannya? Hal-hal ini penulis bahas pada tulisan ini. 

Orang Miskin Berkurang?


Dilihat dari sisi perhitungan ekonomi, kebijakan menaikkan harga BBM memang 
tepat sekali. Karena kalau harga BBM tidak dinaikkan, maka beban subsidi BBM 
yang akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin 
besar, dapat mencapai Rp 60 triliun. Dan, bila subsidi BBM tidak dikurangi, 
tentu hal ini akan menggangu kesinambungan pembangunan nasional dan 
terganggunya pelayanan kepada masyarakat. 

Tetapi, bila dilihat dari sisi kinerja pemerintahan dan masa pemerintahan 
SBY-MJK, maka pemerintah belum tepat menaikkan harga BBM sekarang ini. Untuk 
menaikkan harga BBM, sebaiknya pemerintahan SBY-MJK menunjukkan dulu 
kinerjanya, khususnya dalam pemberantasan KKN. 

Sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah harus mempersiapkan secara matang 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Khususnya, merencanakan ke mana dana kompensasi 
BBM tersebut disalurkan. Sehingga, dengan adanya persiapan yang matang, 
masyarakat tidak terlalu besar merasakan dampak dari kebijakan kenaikan harga 
BBM. 

Salah satu dari ketidakmatangan persiapan pelaksanan kebijakan kenaikan harga 
BBM tercermin dari pernyataan pemerintah mengatakan, kebijakan kenaikan harga 
BBM tidak menimbulkan jumlah orang miskin, tetapi sebaliknya akan menurunkan 
orang miskin. Dasar pemerintah mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM 
akan menurunkan orang miskin karena pemerintah akan mengalihkan pencabutan dana 
subsidi BBM ke dalam bentuk dana kompensasi BBM untuk membiayai pengurangan 
jumlah orang miskin. 

Pemerintah mengambil kesimpulan bahwa dana kompensasi BBM akan menurunkan 
jumlah orang miskin merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lembaga 
Penyelidikan Ekonomi dan Masyakarat (LPEM) Universitas Indonesia. Hasil kajian 
LPEM tersebut telah diiklankan oleh Freedom Institute di Harian Kompas sebelum 
kebijakan kenaikan harga BBM diambil oleh pemerintah. 

Dari hasil penelitiannya, LPEM UI mengambil kesimpulan, bahwa dengan kenaikan 
harga BBM sebesar 29 persen, jumlah orang miskin akan meningkat dari 16,2 
persen menjadi 16,5 persen. Tetapi, dengan adanya penyaluran dana kompensasi 
BBM tersebut, maka jumlah orang miskin akan berkurang, dari 16,2 persen menjadi 
13,7 persen. 

Akan tetapi, hasil penelitian Institute for Development of Economics and 
Financial (Indef) dan Studi Hamonangan Ritonga (SHR) berbeda dengan hasil 
penelitian yang dilakukan LPEM. Menurut Indef dan SHR, kendatipun seluruh dana 
kompensasi BBM disalurkan sebesar Rp 18,77 triliun, akan tetap ada peningkatan 
jumlah orang miskin sebesar 2 persen. Dengan demikian, menurut IndefF dan SHR, 
jumlah orang miskin meningkat menjadi sebesar 18,7 persen dari 16,7 persen. 

Selain penelitian Indef dan SHR, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Smeru, 
Brighten Institute juga mengadakan penelitian mengenai dampak kebijakan 
kenaikan harga BBM dan dampak pemberian dana kompensasi BBM. Penelitian mereka 
menyebutkan bahwa kebijakan kenaikan BBM akan meningkatkan jumlah orang miskin 
meskipun dana kompensasi BBM disalurkan. 

Penyebab utama perbedaan hasil penelitian tersebut terletak pada asumsi 
penyaluran dana 

[ppiindia] Dana Pendidikan Kompensasi BBM

[Ambon]

http://padangekspres.com/mod.php?mod=publisherop=viewarticleartid=7636PHPSESSID=29767f7504ffb21038ba5505c137e165


Dana Pendidikan Kompensasi BBM
Oleh Prof Dr Ki Supriyoko MPd
Oleh Redaksi
Kamis, 31-Maret-2005, 14:23:4338 klik


Pendidikan nasional akan mendapat durian runtuh, yaitu berupa dana kompensasi 
BBM yang besarnya sekitar 5,6 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan 
jumlah anggaran pendidikan tahun 2004 yang 15,2 triliun rupiah, besarnya dana 
kompensasi BBM untuk pendidikan tersebut cukup signifikan, yaitu di atas 36,8 
persen atau lebih dari sepertiga anggaran yang lalu.

Meskipun masih jauh dari kebutuhan, dana 5,6 triliun rupiah tersebut terhitung 
besar untuk bidang pendidikan. Karena itulah, kemudian muncul berbagai pendapat 
masyarakat tentang penggunaan dan/atau pengelolaannya. 

Ada anggota masyarakat yang berpendapat, sebaiknya dana tersebut digunakan 
untuk merenovasi gedung-gedung sekolah -terutama gedung SD yang sudah bobrok-, 
menyekolahkan guru-guru yang berkualitas rendah, melengkapi kebutuhan sekolah 
seperti alat-alat laboratorium yang masih tidak lengkap, membantu biaya 
pendidikan penduduk miskin, sampai dengan menggratiskan pendidikan. 

Ibaratnya, sebuah keluarga miskin yang jarang pegang uang banyak, ketika 
keluarga tersebut tiba-tiba mendapatkan uang yang jumlahnya cukup banyak, maka 
segala keinginan terus muncul. Dan keluarga itu tidak tahu bahwa uang yang 
diperoleh secara tiba-tiba tersebut -meskipun jumlahnya relatif banyak- menjadi 
sedikit ketika dibandingkan dengan keinginannya. 

Pendapat sebagian masyarakat tentang penggunaan dana untuk merenovasi dan 
bahkan mendirikan gedung baru SD yang sudah bobrok itu kiranya memang sangat 
beralasan. Sebab, sekarang ini banyak sekali gedung SD yang rusak; dari rusak 
ringan hingga rusak berat. Gedung SD yang terkesan lusuh, cat temboknya pada 
mengelupas, atapnya bocor, dindingnya bengkah, temboknya ada yang miring, 
dan/atau sebagian konstruksi atasnya keropos merupakan pemandangan sehari-hari. 

Mari sekarang kita bicara konkret. Dari data Balitbang Depdiknas dalam 
Indonesia Educational Statistics in Brief 2002/2003 (2003) dapat diketahui 
karakter SD kita sbb: jumlah sekolah mencapai 146.052 lembaga yang terdiri atas 
988.597 kelas dan menampung murid 25.918.898 anak, serta diasuh oleh 1.234.927 
guru. Angka itu khusus untuk SD dan tidak termasuk madrasah ibtidaiyah (MI). 

Adapun jumlah fisik ruang kelas mencapai 865.258 ruang dengan kondisi sbb: 
364.440 atau 42,12 persen berkondisi baik, 299.581 atau 34,62 persen mengalami 
kerusakan ringan, dan 201.237 atau 23,26 persen mengalami kerusakan berat. 
Kalau kondisi MI diperhitungkan, angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi 
MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. 

Berapa biaya yang diperlukan untuk merenovasi gedung SD yang rusak tersebut? 
Katakanlah, dana yang diperlukan untuk merenovasi gedung yang rusak berat itu 
50 juta per ruang. Angka ini diambil dari standar imbal swadaya untuk 
mendirikan ruang baru. Logikanya, dana untuk merenovasi ruang yang rusak berat 
disamakan dengan membangun ruang baru karena sering justru dana renovasi lebih 
mahal. 

Selanjutnya, untuk merenovasi ruang SD yang rusak berat diperlukan dana sekitar 
10 triliun rupiah (dari 201.337 ruang dikalikan 50 juta rupiah). Untuk 
merenovasi ruang yang rusak ringan ditaksir 20 juta rupiah per ruang. Jadi, 
untuk merenovasi gedung SD yang rusak ringan diperlukan dana sekitar 6 triliun 
rupiah (dari 299.581 ruang dikalikan 20 juta rupiah). 

Jadi, untuk merenovasi gedung SD saja, diperlukan dana 16 triliun rupiah, belum 
termasuk gedung MI. Jadi, dana kompensasi BBM yang 5,6 triliun rupiah itu 
menjadi kecil nilainya ketika dihadapkan pada kebutuhan konkret yang ada. 

Koreksi Terhadap Pemerintah 

Dalam mengelola dana kompensasi BBM untuk pendidikan tersebut, tampaknya, 
pemerintah sudah memilih prioritas, yaitu untuk memberikan beasiswa kepada 
siswa dari golongan rakyat miskin. Dengan 5,6 triliun rupiah di tangan, 
diharapkan sekitar 9,6 juta anak sekolah dari golongan rakyat miskin akan 
terselamatkan. 

Soal pemilihan prioritas tersebut tak perlu dipermasalahkan. Nyatanya, di 
negeri yang konon gemah ripah loh jinawi ini, ternyata masih sangat banyak anak 
yang tidak sekolah dan anak yang putus sekolah disebabkan alasan ekonomi, baik 
yang bersifat langsung (directly effect) maupun yang bersifat tidak langsung 
(indirectly effect). 

Banyak anak yang terpaksa tidak dapat sekolah dan putus sekolah karena orang 
tua tidak dapat membayar uang sekolah dan/atau kebutuhan pendidikan lainnya 
(langsung). Di sisi lain, banyak anak yang terpaksa tidak dapat sekolah dan 
putus sekolah karena diminta membantu pekerjaan orang tua untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya (tidak langsung). 

Tanpa bermaksud mempermasalahkan, prioritas pemerintah kiranya perlu dikoreksi. 
Dari sisi perundangan, dalam konteks SD dan SMP di mana dua satuan pendidikan 
ini adalah satuan yang diwajib-belajarkan, maka