[GELORA45] MD Kartaprawira - DEMI KEBENARAN, KEADILAN DAN KETERBUKAAN (Masalah Mahid-eksil di luar negeri)
DEMI KEBENARAN, KEADILAN DAN KETERBUKAAN (Masalah Mahid-eksil di luar negeri) Oleh; MD Kartaprawira FB, 16 February 2020 0009Dewasa ini telah berviral status-status tentang mahid yang tidak bisa pulang kembali ke tanah air, karena dicabut paspornya oleh rejim orba/Suharto berkaitan kasus 1965. Status-status tersebut menyatakan bahwa sudah 50 tahun kasus mahid tidak dikutak-kutik (tidak ditangani) oleh Negara. Hal tersebut tidak benar dan tidak tepat, justru menyesatkan. Kita harus obyektif terhadap fakta yang ada, yang putih harus dikatakan putih, yang hitam harus dikatakan hitam.Seperti kita ketahui, bahwa sebagai akibat perjuangan para mahid-eksil di luar negeri dan para peduli HAM di tanah air pada era reformasi, pemerintah terpaksa mengeluarkan UU Kewarganegaraan Indonesia /2006. Maka sejak itu sesuai Pasal 42 telah terbuka “lobang” kesempatan bagi para mahid-eksil untuk mendapatkan Kewarganegaraannya kembali dalam jangka waktu 3 tahun (sampai 01 Agustus 2009). Itulah politik pemerintah (SBY) yang oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin diformulasikan: “Tolak penyelesaian politik, tetapi setuju pemberian paspor/kewarganegaraan kembali kepada mahid-eksil” (bahkan juga kepada mereka yang bukan mahid-eksil). Maka di Jerman, Belanda dan Kuba sebagian mahid-eksil telah berhasil mendapatkan kembali kewarganegaraannya. Bahkan saya pribadi pernah membantu/mendampingi seorang kawan ke KBRI Den Haag untuk mengurus masalah tersebut. Tetapi ada banyak mahid-eksil yang menolak kebijakan berdasar UU Kewarganegaraan tersebut di atas. Alasannya a.l.: 1. Esensi kaidah kebenaran dan keadilan dalam kaitannya kasus 1965 tidak nampak dan tidak ada bau-baunya dalam UU tersebut, meskipun dalam considerannya banyak pasal-pasal HAM yang disebutkan. Bagi kami pengembalian kewarganegaraan/paspor hanyalah suatu buntut dari akibat penyelesaian masalah politik yang selalu diingkari oleh penguasa. 2. Bahkan berdasarkan Pasal 42 para mahid-eksil dimasukkan dalam satu ombyokan atau satu kotak dengan: a). orang-orang yang kehilangan kewargegarannya karena sesuatu hal selama 5 tahun atau lebih tidak melapor ke KBRI; b). Para pemberontak GAM, OPM dan lain-lainnya. Pada hal para mahid-eksil teguh setia kepada NKRI, tidak pernah berontak, tapi dengan semena-mena dicabut paspornya oleh rejim Suhato. Dan para mahid-eksil tidak melarikan diri ke luar negeri, tapi dikirim untuk tugas belajar oleh Pemerintah sah Soekarno. 3. Dalam UU Kewarganegaraan/2006, para mahid-eksil diharuskan juga menyatakan sumpah setia kepada Negara RI. Nah ini suatu penghinaan yang menyedihkan dan memalukan. Sebab para mahid-eksil tidak pernah berontak kepada NKRI. Kami bukan anggota GAM dan OPM. Justru Suharto sendiri yang melakukan pemberontakan kepada Pemerintah sah RI melalui kudeta merangkaknya. Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65) di Belanda tidak bisa menghalang-halangi anggotanya yang ingin memfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan kembali. Sebab hal tersebut adalah hak asasinya untuk menentukan kelanjutan kehidupan dirinya. LPK65 sebagai satu-satunya lembaga legal di luar negeri tetap berjuang demi menegakkan kebenaran dan keadilan bagi para korban 1965. Khusus untuk mahid-eksil LPK65 melakukan usaha-usaha terobosan atas UU Kewarganegaraan RI/2006 dengan segala cara dan jalan. LPK65 telah berusaha untuk menyiarkan UU Kewarganegaraan/2006 beserta komentar-kritiknya melalui: website LPK65, milis-milis Nasional-list, HKSIS, Wahana dll, wawancara media-cetak dan radio, diskusi, dialog dengan pejabat dan privat. Saya sendiri telah berdiskusi dengan Bp. Hamid Awaludin (architek UU Kewarganegaraan/2006) di KBRI Moskwa ketika beliau menjabat sebagai dubesnya. Di samping itu telah saya siarkan artikel bersama kritiknya (3 seri) untuk menanggapi sosialisasi UU Kewarganegaraan/2006 yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata di Den Haag. Jadi sangat disayangkan sekali sudah hampir 14 tahun orang tidak tahu hal-hal tersebut di atas (terutama mereka yang menamakan dirinya Mahid dan mereka yang sedikit banyak pernah bersinggungan dengan ilmu hukum). Saya ( sebagai Ketum LPK65) telah berusaha keras untuk bertemu dan berdialog mengenai masalah eksil/mahid-eksil dengan Presiden Jokowi ketika tahun 2015 berkunjung ke Negeri Belanda. Tapi tidak berhasil mendapatkan undangan dalam salah satu pertemuan-pertemuan dengan masyarakat Indonesia, meski saya telah mengemis-ngemis melalui WAKAPRI KBRI Den Haag. Semoga pemerintah Jokowi bisa menyempatkan perhatiannya kepada masalah-masalah tersebut diatas. Bagaimana pun kami/mahid-eksil adalah Bangsa Indonesia. Kalau mengenai masalah kepulangan para ex-WNI-ISIS jelas sikap saya dan mahid-eksil lainnya: TOLAK MEREKA!!! Presiden harus tegas. Mereka ini akan menyebabkan malapetaka yang lebih dahsyat kepada Negara dan bangsa - karena menyebarkan virus terorisme. Sekian terima kasih, semoga artikel ini bermanfaat, terutama bagi penegakan kebenaran dan keadilan
[GELORA45] Ikut Berdukacita
Kami ikut berdukacita mendalam atas meninggalnya seorang kawan eksil politik Sdr. Soetikno pada 28 Juni 2019 di Arnhem Belanda.Semoga seluruh keluarga tabah dan sabar. Selamat jalan Bung Soetikno menuju kedamaian abadi. Dengan heningan cipta, MD Kartaprawira
[GELORA45] MEMPERINGATI HARI KARTINI, 2019
Dalam keikut-sertaan memperingati Hari Kartini 2019 saya tayangkan tulisan Mas Bambang Soekotjo yang dikirimkan ke Fisbuk saya (Md Kartaprawira) hari ini. sbb: Bambang Soekotjo 3 jam · Teriring salam buat Astuti Ananta Toer. Maaf mbak baru bisa memenuhi "pesanan" mbak berkaitan dengan tulisan pendek tentang Pak Pram. Sekali gus untuk memperingati Hari Kartini 21 April 2019. Salam untuk yang saya rindukan dik Tedjabayu Sudjojono, dik Leo Mulyono, dik Win Subiardjo, Yudhi Zahari, Eddy Sugianto, dan masih banyak lagi. Serta tidak lupa untuk Rimbun Rumata, Banyu Bening, Nathanael Batitusta,bung Bedjo Untung, bung Siswa Santoso, pak Md Kartaprawira, mbak Soe Tjen Marching Go "KARTINI DAN KENANGAN BERSAMA PRAMUDYA ANANTA TOER" oleh Bambang Soekotjo Saya lebih mengenal RA Kartini dari buku karya sastra Pramudya Ananta Toer “Panggil Aku Kartini Saja” . Saya mempunyai kenangan bersama Pak Pram yang saya tulis “Kartini dan kenangan bersama Pramudya Ananta Toer”. Berikut ini sebagian cuplikannya : KENANGAN LAMA. Pada awal tahun 2000an, manakala aku membaca tentang Kartini di sebuah majalah dari Pemda Pati, kenangan saya menjadi nglangut. Aku juga teringat buku yang pernah aku baca di tahun 1967an, yang aku pinjam dari sebuah perpustakaan di Benoyo Salatiga. Sebuah karya sastrawan besar yang dinominasikan untuk mendapat hadiah Nobel : Pramudya Ananta Toer yang berjudul “Panggil Aku Kartini Saja”. Sebuah buku yang memuat surat-surat Kartini dengan sahabat penanya Stella (Estelle Zeehandelaar), Nyonya Abendanon di Negeri Belanda dan masih banyak lagi. Dengan gaya sastra Pramudya A.T. ,diedit dan diulas dengan ketajaman cara berfikir Pram yang menurutku tidak dimiliki oleh pengarang lainnya dalam mengangkat Kartini, menjadi karya sastra yang indah dan menarik. Judul “Panggil Aku Kartini Saja” diambil dari kalimat diantara surat-surat Kartini sendiri. Sekitar sepuluhan tahun kemudian, sejak aku ”tinggal” di Salatiga saya sempat bertemu dengan Pak Pram dan membicarakan buku beliau “Panggil Aku Kartini Saja”. Mengenang penulisan buku itu wajah pak Pram mendadak muram. Pandangannya menerobos jendela disamping jauh kearah kolam ikan diluar sana. Dengan once masih menggelayut dibibir yang baru saja dijejali “tembakau hijau” (tembakau rajangan yang belum kering benar dan masih berwarna kehijauan dengan bau yang jauh dari sedap), pak Pram mulai mengenang masa lalu : -- Itulah Mbang . . . – diambil once dari bibirnya. Pandangan pak Pram masih terpaut diluar sana. -- Saya kumpulkan data dan informasi tentang Kartini. Saya melakukan perjalanan jauh ke Jepara, Jawa Tengah. Ke Mayong dengan naik bendi.Dekat rumahmu kan? – pak Pram bertanya ringan tanpa menoleh dan tanpa ekspresi. Dan akupun mengangguk walau aku tahu pak Pram tidak melihatku. -- Di Mayong saya mendapat banyak data dan informasi, juga foto Kartini ketika masih kecil yang saya ambil tergantung di soko guru rumah keluarganya – Pak Pram mengambil nafas dalam-dalam mengenang masa silam, seakan lepas dari himpitan yang menyesakkan dada. Tiba-tiba dengan hanya dipisahkan mesin ketik butut diatas meja yang terbuat dari sebetan kayu mranti, pak Pram memandang tajam kearah saya, bertanya : -- Sekarang dimana semua data dan dokumen penting tentang Kartini itu, Mbang? – Saya tahu pertnyaan itu tidak bisa saya jawab. Dan saya tidak menjawab karena hanya pak Pram yang tahu jawabnya. Suasana hening, tenggorakanku serasa kering. Sorot mata pak Pram melumat habis sorot mataku yang beradu pandang, seakan sayalah yang akan dijadikan korban amuk hatinya. Dengan bibir tanpa once yang mengkerut dikeraskan dan badan dicondongkan kedepan, pertanyaannya diulang dengan lebih serious : -- Dimana ?? – Seakan pak Pram menginterogasi saya. Tergetar hatiku dan aku tetap masih saja diam. Suasana hening masih saja menyelimuti ruangan 2x3 M yang terbuat dari papan mranti, di Kompleks Markas Komando Inrehab P. Buru itu. Hening. Berbeda dengan gemuruh didada saya merasakan sesuatu lewat sorot mata dan ekspresi wajah pak Pram, seakan ada sesuatu yang akan meledak dari dalam dada beliau. -- Semua sudah musnah! -- Terhenti sebentar dengan bibir bergetar dan mata tajam masih melumat mataku. Aku menunggu dengan perasaan tidak menentu karena tidak tahu arah yang mau disampaikan. -- Semua sudah hancur porak poranda bersama rumahku. Semua sudah dihancurkan penguasa Orde Baru . . . . ! – Meledak sudah apa yang selama tadi mengeram didada pak Pram. Dengan wajah masih kelihatan angker, pak Pram melanjutkan letupan-letupan hatinya seakan menyesalkan perbuatan mereka dengan berkata : -- Mengapa tidak rumah saya saja yang dirusak? Mengapa dokumen-dokumen itu ikut dimusnahkan? Semua itu dokumen bersejarah! Dokumen tentang Kartini, sejarah bangsanya sendiri . . . . ? – Saya ikut terhenyak merasakan penyesalan mendalam yang sempat membebani batin pak Pram berkaitan dengan penulisan bukunya “Panggil Aku Kartini Saja”. Perasaan saya nglangut. Di luar sana, didala
[GELORA45] Fw: MD Kartparawira - RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018
RENUNGAN DIHARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018 MD KARTAPRAWIRA·RABU, 12 DESEMBER 20186 kali Dibaca RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018 (CCKepada: Presiden Jokowi, Komnas HAM, Peduli HAM dan Semuanya) “AKIBAT AMANDEMEN KE 2/2000, DALAM UUD 1945 TERCANTUM PASAL 28iAYAT 1. MAKA DENGAN DEMIKIAN MAFIA HAM BERHASIL MENYELAMATKAN PARA PELAKU KEJAHATAN HAM 1965-66 DARITANGGUNG JAWAB HUKUM. HIDUP IMPUNITAS DI NEGARA HUKUM INDONESIA!!!” UUD1945 Pasal 28i Ayat I berbunyi: “….. hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Karenaketentuan pasal tsb. di atas timbul pada tahun 2000, akibatnya kasus-kasuspelanggaran HAM yg terjadi sebelum tahun tsb (Kasus 1965, Trisakti, Semanggi,Kudatuli, Talangsari, Tanjungpriok) tidak dapat diajukan ke pengadilan. Bahkansialnya, penuntutan Kasus 1965 dll. dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Makabersorak-gembiralah Penjahat HAM 1965: HIDUP IMPUNITAS!!! Jadipenuntasan Kasus 1965 melalui jalur Pengadilan (termasuk Pengadilan HAM ad hoc)sudah tertutup. Tapi sangat mengherankan, mengapa banyak orang menuntutpenuntasan melalui jalur Pengadilan, termasuk KOMNASHAM dan para peduli HAM.Apakah tidak tahu, tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu? Oleh karenanyamereka tidak berusaha menerobos jalur lain, agar kasus 1965 tertuntaskan? Agarjalur pengadilan bisa diterapkan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, UUD 1945pasal 28i ayat 1 harus dirubah/dicabut. Artinya harus diadakan lagi amandemenUUD 1945, yang sangat tidak mungkin dalam situasi dewasa ini.. UUPengadilan HAM No.26/2000 sesungguhnya memungkinkan penuntasan kasuspelanggaran HAM masa lalu melalui jalur Rekonsiliasi. Tetapi celakanya UURekonsiliasi No.27/2004 (UU.KKR) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi(Dbp. Jimly Assiddiqi) dengan memakai apa yg dinamakan ULTRA PETITA. Kalauniatnya baik, tentu MK seharusnya hanya membatalkan 2 pasal yang diminta untukdiuji terhadap UUD, bukannya membatalkan seluruh UUKKR. Di mana keadilan bagipara korban bisa dicari lagi, ketika jalur pengadilan tertutup dan UUKKR sudahtidak ada? Agaknya di Mahkamah Konstitusi pun bau mafia HAM sudah merusaklingkungan. Karenanya salam hangat kusampaikan kepada KPK, semoga suksesmembasmi berbagai macam mafia. PresidenJokowi hendaknya tidak melupakan janji akan menuntaskan Kasus 1965 dan kasusmasa lalu lainnya, meski melalui jalur Rekonsiliasi (Apapun nama alternatifnya,yang penting adil dan manusiawi). Menurut saya kebijakan tersebut adalah bagus,terutama untuk generasi mendatang dalam membangun Negara tanpa terbebanisejarah masa silam. Atas dasar keseriusan dan kejujurannya dalam melakasanakantugas Negara, saya yakin presiden Jokowi akan terus mengupayakan pelaksanaan janjinya,tanpa melengahkan bahayapanasnya api khilafah dalam sekam agama dan api separatisme dalam sekam HAM. DenHaag, 10 Desember 2018 MDKartaprawira Silahkanbaca juga: https://www.facebook.com/notes/md-kartaprawira/penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-1965-jangan-terhenti-iii/1563553330358794/ SUMBER: https://www.facebook.com/notes/md-kartaprawira/renungan-di-hari-ham-sedunia-tahun-2018/1953357838045006/ | | Virus-free. www.avg.com |
[GELORA45] PERCOBAAN
INI PERCOBAAN, MAAF. | | Virus-free. www.avg.com |
[GELORA45] Fw: MD Kartaprawira - RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018
RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018 MD KARTAPRAWIRA·RABU, 12 DESEMBER 20186 kali Dibaca RENUNGAN DI HARI HAM SEDUNIA TAHUN 2018 (CC Kepada: Presiden Jokowi, Komnas HAM, Peduli HAM dan Semuanya) “AKIBAT AMANDEMEN KE 2/2000, DALAM UUD 1945 TERCANTUM PASAL 28i AYAT 1. MAKA DENGAN DEMIKIAN MAFIA HAM BERHASIL MENYELAMATKAN PARA PELAKU KEJAHATAN HAM 1965-66 DARI TANGGUNG JAWAB HUKUM. HIDUP IMPUNITAS DI NEGARA HUKUM INDONESIA!!!” UUD 1945 Pasal 28i Ayat I berbunyi: “….. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Karena ketentuan pasal tsb. di atas timbul pada tahun 2000, akibatnya kasus-kasus pelanggaran HAM yg terjadi sebelum tahun tsb (Kasus 1965, Trisakti, Semanggi, Kudatuli, Talangsari, Tanjungpriok) tidak dapat diajukan ke pengadilan. Bahkan sialnya, penuntutan Kasus 1965 dll. dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Maka bersorak-gembiralah Penjahat HAM 1965: HIDUP IMPUNITAS!!! Jadi penuntasan Kasus 1965 melalui jalur Pengadilan (termasuk Pengadilan HAM ad hoc) sudah tertutup. Tapi sangat mengherankan, mengapa banyak orang menuntut penuntasan melalui jalur Pengadilan, termasuk KOMNASHAM dan para peduli HAM.. Apakah tidak tahu, tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu? Oleh karenanya mereka tidak berusaha menerobos jalur lain, agar kasus 1965 tertuntaskan? Agar jalur pengadilan bisa diterapkan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, UUD 1945 pasal 28i ayat 1 harus dirubah/dicabut. Artinya harus diadakan lagi amandemen UUD 1945, yang sangat tidak mungkin dalam situasi dewasa ini. UU Pengadilan HAM No.26/2000 sesungguhnya memungkinkan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur Rekonsiliasi. Tetapi celakanya UU Rekonsiliasi No.27/2004 (UU.KKR) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Dbp.. Jimly Assiddiqi) dengan memakai apa yg dinamakan ULTRA PETITA. Kalau niatnya baik, tentu MK seharusnya hanya membatalkan 2 pasal yang diminta untuk diuji terhadap UUD, bukannya membatalkan seluruh UUKKR. Di mana keadilan bagi para korban bisa dicari lagi, ketika jalur pengadilan tertutup dan UUKKR sudah tidak ada? Agaknya di Mahkamah Konstitusi pun bau mafia HAM sudah merusak lingkungan. Karenanya salam hangat kusampaikan kepada KPK, semoga sukses membasmi berbagai macam mafia. Presiden Jokowi hendaknya tidak melupakan janji akan menuntaskan Kasus 1965 dan kasus masa lalu lainnya, meski melalui jalur Rekonsiliasi (Apapun nama alternatifnya, yang penting adil dan manusiawi). Menurut saya kebijakan tersebut adalah bagus, terutama untuk generasi mendatang dalam membangun Negara tanpa terbebani sejarah masa silam. Atas dasar keseriusan dan kejujurannya dalam melakasanakan tugas Negara, saya yakin presiden Jokowi akan terus mengupayakan pelaksanaan janjinya, tanpa melengahkan bahaya panasnya api khilafah dalam sekam agama dan api separatisme dalam sekam HAM.. Den Haag, 10 Desember 2018 MD Kartaprawira Silahkan baca juga: https://www.facebook.com/notes/md-kartaprawira/penuntasan-kasus-pelanggaran-ham-1965-jangan-terhenti-iii/1563553330358794/ SUMBER: https://www.facebook.com/notes/md-kartaprawira/renungan-di-hari-ham-sedunia-tahun-2018/1953357838045006/ | | Virus-free. www.avg.com |
[GELORA45] Fw: La Nyalla Mengaku Sebar Isu Jokowi PKI, Kristen dan China
Berita Politik La Nyalla Mengaku Sebar Isu Jokowi PKI, Kristen dan China CNN Indonesia | Selasa, 11/12/2018 15:15 WIBBagikan : La Nyalla yang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, mengaku telah meminta maaf karena pernah sebar isu buruk atas presiden petahana tersebut. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Bulan Bintang (PBB), La Nyalla Mahmud Mattalittimengakui dirinya menyebarkan fitnah bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), pemeluk agama Kristen, maupun keturunan China. Hal itu ia sampaikan karena mengaku risau terhadap isu-isu miring yang diarahkan kepada Jokowi pada Pilpres 2019 kali ini. "Pertama kali saya begitu mau mendukung Pak Jokowi. Saya datang ke beliau, saya minta maaf, bahwa saya yang isukan pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah pak Jokowi Kristen, China," kata La Nyalla saat ditemui di kediaman Ma'ruf, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (11/10). | Lihat juga: La Nyalla: Potong Leher Saya Kalau Prabowo Menang di Madura | Mantan politikus Gerindra itu saat ini diketahui telah mendukung paslon nomor urut 01 dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin. Dalam dunia politik, karier La Nyalla bersama Gerindra padam setelah ia mundur pascagagal mencalonkan diri dalam Pilgub Jatim 2018. Kala itu, La Nyalla pun ikut meributkan soal mahar untuk menjadi cagub jagoan Gerindra di Jatim. Di kediaman Ma'ruf, La Nyalla pun mengaku dirinya turut menyebarkan tabloid Obor Rakyat di wilayah Jawa Timur dan Madura yang marak di Pilpres 2014 lalu. Tabloid Obor Rakyat sendiri terbit pertama kali pada Mei 2014 dengan judul 'Capres Boneka' dengan cover utama karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Majalah itu pula yang menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Meski demikian, La Nyalla mengaku telah meminta maaf langsung kepada Jokowi beberapa waktu lalu dan bersedia untuk mendukungnya di Pilpres "Akhirnya saya datang ke beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdullilah dimaafkan, ya sudah," kata mantan Ketua Umum PSSI tersebut.. | Presiden Joko Widodo mengaku kerap difitnah punya kaitan dengan PKI. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) | | Lihat juga: Jokowi soal Spanduk #JokowiBersamaPKI: Sabar, Sabar, Sabar | Tak hanya itu, La Nyalla mengatakan dirinya kini mengenal Jokowi sebagai seseorang muslim yang taat beribadah dalam kesehariannya. Ia pun mengklarifikasi dengan tegas bahwa Jokowi bukanlah seorang PKI ataupun Kristen seperti yang ia tuduhkan dulu. "Karena saya bukan oposisi, waktu itu wajar saya bilang gitu karena oposisi.. Oposisi kan apa aja dihajar lawannya, karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat," kata dia. La Nyalla mengaku heran apabila banyak orang yang masih percaya terhadap isu Jokowi merupakan PKI dan keturunan Cina. Ia lantas menegaskan bahwa orang tersebut bodoh karena sudah gelap mata dalam melihat kenyataan yang sebenarnya. "Kalau orang percaya itu saya anggap orang bodoh aja, saya anggap dia pertama dia masih cinta pada calonnya dia, kan kalau kita sudah gelap mata ya sudah ditutup (matanya)," kata La Nyalla. | Lihat juga: Blak-blakan Jokowi Jawab Fitnah Asing-Aseng hingga PKI | Tonton juga video: La Nyalla Bela Jokowi, Sudutkan Prabowo (rzr/kid) | | Virus-free. www.avg.com |
[GELORA45] fFw: Bubarnya Angkatan Perang Hindia Belanda: KNIL
27 Juli 1950 Bubarnya Angkatan Perang Hindia Belanda: KNIL Tirto.ID - Jernih Mengalir Mencerahkan | | | | | | | | | | | Tirto.ID - Jernih Mengalir Mencerahkan Jernih Mengalir Mencerahkan | | | Serdadu-serdadu KNIL. tirto.id/Sabit Oleh: Petrik Matanasi - 27 Juli 2018Dibaca Normal 3 menitAkhir barisan. Serdadu kerajaan tanah jajahan.tirto.id - Pada 26 Juli 1950, kediaman Komisaris Tinggi Belanda Dr. H. Hirschfeld di Jakarta ramai didatangi pejabat. Sipil dan militer. Pihak Republik Indonesia, juga Belanda. Dari pihak Republik, hadir Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ia berjas putih dengan dasi kupu-kupu dan rambutnya yang klimis. Ada juga Haji Agus Salim yang berpeci, mengenakan baju koko dan sarung. Dari pihak militer Republik ada Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) Kolonel Tahi Bonar Simatupang. Dia mengenakan jas dan dasi militernya. Dalam acara itu, hadir pengganti Jenderal Simon Hendrik Spoor, Letnan Jenderal Dirk Cornelis Buurman van Vreeden selaku Panglima tertinggi Tentara Belanda di Indonesia. Buurman harus menggantikan Spoor yang meninggal setahun sebelumnya karena serangan jantung. Selain Jenderal Mayor J.H.R. Kohler di Aceh yang terbunuh oleh laskar Aceh, Spoor adalah jenderal yang harus mati dalam tugasnya di Indonesia. Baca juga: - Misteri Kematian Jenderal Spoor - Kematian Mayor Jenderal Kohler dalam Perang Aceh Dalam acara tersebut, Jenderal van Vreden yang lahir di Surakarta itu menyampaikan pidato dalam dua bahasa. Intinya adalah soal pembubaran Tentara Kerajaan Hindia Belanda alias Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL). Sebagian anggota KNIL ada yang bergabung juga ke APRIS—yang tak lama kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) lagi. Masuknya bekas KNIL yang ingin bergabung ke APRIS adalah bagian dari kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar (KMB). “Seperti telah saya kataken dalam pidato radio saya, kepada semua militer KNIL, saya yakin, di mana pun tuan-tuan berada dalam pekerjaan selanjutnya. Tuan-tuan memperlihatken di sana sifat-sifat baik yang sama itu,” kata Buurman van Vreden. Mantan KNIL yang masuk APRIS dinaikkan pangkatnya. Jika di KNIL pangkatnya kopral, masuk TNI bisa jadi sersan. Di antara pendengar pidato Buurman itu tentu terdapat bekas perwira KNIL, termasuk Tahi Bonar Simatupang sendiri. Dia adalah bekas perwira zeni KNIL sebelum balatentara Jepang menduduki Indonesia. Pembubaran Yang Tak Mulus Membubarkan KNIL bukanlah urusan mudah. KNIL, yang kebanyakan adalah orang-orang Indonesia, banyak berisikan serdadu-serdadu keras kepala. Meski wacana penyaluran mereka ke dalam APRIS/TNI sudah pasti, beberapa kali terjadi pemberontakan yang dilakukan eks KNIL. Pada awal 1950, terjadi pemberontakan bekas KNIL di Bandung dengan menamakan diri sebagai Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), di bawah komando bekas kapten pasukan khusus KNIL, Raymond Paul Pierre Westerling. Baca juga: - Westerling Memberontak Bermodalkan Duit Para Pengusaha - Pasukan Westerling Garang di Bandung, Loyo di Jakarta Di Makassar, pada 5 April 1950, serdadu-serdadu KNIL juga memberontak. Mantan KNIL yang baru bergabung dengan APRIS/TNI menjadi pemimpin pemberontakan itu. Andi Azis terhasut oleh bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. Christian Soumokil, seorang pemimpin gerakan separatis. Ditambah faktor lain: kedatangan pasukan APRIS/TNI dari Jawa yang membuat bekas KNIL di sekitar Makassar merasa tidak nyaman. Baca juga: - Soumokil: Antara Federalis dan Separatis - Pasukan Andi Azis Menolak Tentara dari Jawa Selain di Bandung dan Makassar, bekas KNIL di Ambon pun membikin perkara. Lagi-lagi dipengaruhi Soumokil. Mereka adalah serdadu-serdadu galau. Meski ada yang ingin masuk APRIS/TNI, mereka kemudian menjadi alat perang dari negara yang didirikan Soumokil, yakni Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon yang didirikan pada 25 April 1950. Kebetulan, di antara KNIL-KNIL yang ada di Ambon waktu itu ada bekas pasukan khusus baret merah dan baret hijau Belanda, misalnya Sersan Nussy atau Kopral Corputty. Pemberontakan ini tercatat sebagai pemberontakan yang sulit ditangani oleh APRIS. Baca juga: Ketika Para Sersan Menegakkan Republik Maluku Selatan Beruntung, APRIS/TNI kebanjiran banyak bekas KNIL yang terlatih dengan baik dalam bertempur. Di antara bekas KNIL itu ada dikirimkan ke Maluku untuk melawan bekas KNIL lain. Terjadilah perang bekas KNIL versus bekas KNIL. Seorang bekas Sersan KNIL bernama Klees masuk APRIS/TNI menjadi kapten yang memimpin pasukan lapis baja saat operasi penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon. Saat Letnan Kolonel Slamet Riyadi terbunuh, dialah yang mengemudikan kendaraan lapis baja yang ditumpangi Slamet Riyadi sebelum tertembak. Bekas KNIL lain adalah Josef Muskita. Saat di KNIL, dia pernah dinas di Jawa Timur dan masuk TNI dengan pangkat kapten. Seperti Klees, Muskita juga ikut serta dalam
[GELORA45] Fw: TO PRESIDENT OBAMA FANS: CARE TO KNOW SOME FACTS?
Andrea Kühne Kemarin pukul 16.17 · 17-07-2018 FB BAHAN STUDI SEJARAH TO PRESIDENT OBAMA FANS: CARE TO KNOW SOME FACTS? Among other things, president Barack Obama: • Sent 3,500 U.S. troops and tanks to Russia's doorstep in one of his final decisions as president. • Ordered ten times more drone strikes than Bush. • Dropped 26,171 bombs in 2016 alone (an average of 72 bombs every day). • Put boots on the ground in Syria , despite 16 times saying "no boots on the ground". • Despite campaign pledges, planned a $1 trillion progam to add more nuclear weapons to the US arsenal in the next 30 years. • Dropped bombs in 7 Muslim countries; and then bragged about it . • Said, “I believe in American exceptionalism with every fiber of my being.” • Bragged about his use of drones - I'm "really good at killing people". • Deported a modern-record 2 million immigrants. • Signed the Monsanto Protection Act into law. • Started a new war in Iraq. • Initiated, and personally oversees a 'Secret Kill List'. • Pushed for war on Syria while siding with al-Qaeda. • Backed neo-Nazis in Ukraine. • Supported Israel's wars and occupation of Palestine. • Deployed Special Ops to 134 countries - compared to 60 under Bush. • Did a TV commercial promoting "clean coal". • Drastically escalated the NSA spying program. • Signed the NDAA into law - making it legal to assassinate Americans w/o charge or trial. • Gave Bush absolute immunity for everything. • Pushed for a TPP Trade Pact. • Started a new war on terror - this one on ISIS. • Signed more executive memoranda than any other president in history. • Transferred more than $100 billion in arms sales to Saudi Arabia, more than any other administration in history. • Signed an agreement for 7 military bases in Colombia. • Opened a military base in Chile. •Touted nuclear power, even after the disaster in Japan. • Opened up deepwater oil drilling, even after the BP disaster. • Mandated the Insider Threat Program which orders federal employees to report suspicious actions of their colleagues. • Defended body scans and pat-downs at airports. • Signed the Patriot Act extension into law. • Launched 20,000 Airstrikes in his first term. • Continued Bush's rendition program. • Said the U.S. is the "one indispensable nation" in the world. • Waged war on Libya without congressional approval. • Started a covert drone war in Yemen. • Escalated the proxy war in Somalia. • Escalated the CIA drone war in Pakistan. • Sharply escalated the war in Afghanistan. • Repealed the Propaganda ban, making it legal to spread government propaganda via news outlets. • Assassinated 4 US citizens with drone strikes. SukaSukaSuperHahaWowSedihMarah | | Virus-free. www.avg.com |
[GELORA45] Fw: Hadiah Peserta Piala Dunia 2018 Saja Fantastis, Apalagi Buat Juara
Hadiah Peserta Piala Dunia 2018 Saja Fantastis, Apalagi Buat Juara Bastian Schweinsteiger mengangkat trofi Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina dalam pertandingan final Pala Dunia 2014 di Maracana Stadium, Rio de Janeiro, Brazil. (13/7/14). AP/Natacha Pisarenko. Oleh: Akhmad Muawal Hasan - 13 Juli 2018Dibaca Normal 2 menitFIFA mengalokasikan $400 juta atau Rp5,7 triliun untuk hadiah peserta dan finalis Piala Dunia 2018. Juara pertama akan diganjar $38 juta (Rp546 miliar).tirto.id - Orang kerap berselisih pendapat tentang kompetisi olahraga mana yang berstatus paling akbar di dunia: Olimpiade atau Piala Dunia? Standar penilaiannya beragam. Namun dari segi jumlah penonton, Piala Dunia boleh jadi juara. Huffington Post mencatat Piala Dunia 2014 menarik 3,5 miliar pasang mata dan didaulat sebagai ajang olahraga yang paling banyak ditonton di televisi. Maklum, sepak bola punya reputasi sebagai “olahraga paling populer di muka bumi”. Saat popularitasnya bertemu dengan kapitalisme, hasilnya adalah gaji fantastis para pemain. Dalam daftar atlet terkaya di dunia tahun 2018 versi Forbes, misalnya, posisi lima teratas diisi oleh tiga atlet sepak bola. Baca juga: - Bagaimana Rantai Hak Siar Piala Dunia 2018 Bekerja? Di posisi kelima ada Neymar dengan $90 juta (Rp1,3 triliun), posisi ketiga ada Cristiano Ronaldo dengan $108 juta (Rp1,5 triliun), dan posisi kedua diduduki Lionel Messi dengan $111 juta (Rp1,6 triliun). Dalam konteks Piala Dunia 2018 di Rusia, duit fantastis untuk hadiah juga digelontorkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) selaku penyelenggara. Menurut data lembaga yang dilansir laman Goal.com dan telah terkonfirmasi sejak Oktober 2017, tahun ini FIFA mengalokasikan $400 juta atau Rp5,7 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari total dana penyelenggaraan kompetisi sebesar $791 juta atau Rp11,3 triliun. Baca juga: - Saat Chairul Tanjung Kerahkan Gurita Bisnisnya untuk Piala Dunia Mampu berlaga di fase grup saja tim nasional akan mendapat $8 juta (Rp115 miliar). Jika tim mampu mencapai babak 16 besar akan ada tambahan $4 juta menjadi total $12 juta (Rp172 miliar). Jika berhasil lolos lagi ke babak 8 besar, tambahan hadiahnya masih sebesar $4 juta. Jika ditotal, tim akan membawa pulang $16 juta (Rp230 miliar). Juara keempat akan membawa total $22 juta (Rp316 miliar), juara ketiga menggondol $24 juta (Rp345 miliar), dan runner-up dihadiahi total $28 juta (Rp400 miliar). Timnas terbaik dari yang terbaik, yakni mereka yang di penghujung kompetisi berhak menjunjung “Trofi Piala Dunia FIFA” berlapis emas 18 karat, akan membawa pulang total hadiah senilai $38 juta (Rp546 miliar). Baca juga: - Mitos Profit Saat Negara Berkembang Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Total hadiah untuk Piala Dunia kali ini lebih besar $42 juta dibanding total hadiah dari FIFA untuk para finalis di Piala Dunia 2014 Brasil. Total $358 juta (Rp5,1 triliun) dengan Jerman sebagai juara utama memboyong total $35 juta atau Rp500 miliar. Finalis yang kalah secara dramatis di babak final, Argentina, mendapat $25 juta (Rp360 miliar). Juara ketiga Belanda diberi $22 juta (Rp300 miliar) dan juara sekaligus tuan rumah Brasil menerima $20 juta (Rp287 miliar). Hadiah untuk mampu mencapai turnamen sama, $8 juta, tetapi hadiah untuk setiap putaran berikutnya sudah naik pada 2018. Sejak Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang, FIFA memang telah rutin menaikkan total hadiahnya untuk para finalis turnamen empat tahunan tersebut. Baca juga: - Piala Dunia Italia 1934 adalah Awal Dominasi Pada tahun 2002 total dana untuk menyelenggarakan turnamen sebesar $154 juta atau Rp2,2 triliun. Sebanyak $134 juta (Rp1,9 triliun) di antaranya dipakai untuk total hadiah dan sisanya untuk dana lain-lain. Pada Piala Dunia 2006 di Jerman, total dana penyelenggaraannya naik hingga 70 persen menjadi $262 juta (Rp3,7 triliun). $236 juta (Rp3,4 triliun) di antaranya dipakai untuk menghadiahi para peserta dan finalis. Empat tahun berselang, di Afrika Selatan, angkanya naik 61 persen menjadi $420 juta (Rp6 triliun), di mana $348 juta (Rp5 triliun) di antaranya untuk hadiah. Pada Piala Dunia Brasil, total dana penyelenggaraannya naik 34 persen jadi $564 juta (Rp8 triliun) di mana $358 juta (Rp5,1 triliun) dipakai untuk hadiah. Baca juga: - Piala Dunia Sudah Seru & Penuh Intrik Sejak Edisi Perdana 1930 Kembali ke laporan Goal.com, duit yang didapat para pemain timnas peserta Piala Dunia itu belum termasuk bonus-bonus yang diberikan oleh asosiasi sepak bola atau pemerintah masing-masing negara. Jumlah bonus ini tergantung performa tim yang bersangkutan. “Pembayaran bonus ini berdasarkan kebijaksanaan masing-masing asosiasi dan sering dinegosiasikan dengan perwakilan para pemain. Ekspektasi untuk masing-masing tim akan berbeda, sehingga pembayaran bonus yang ditawarkan juga akan bervariasi.” Nigeria yang dikalahkan Kroasia 2-0 dalam babak grup, misalnya, harus
[GELORA45] Fw: Disaksikan para menteri Jokowi, Inalum-Freeport sepakati pokok-pokok divestasi saham
Disaksikan para menteri Jokowi, Inalum-Freeport sepakati pokok-pokok divestasi saham Kamis, 12 Juli 2018 17:00Reporter : Anggun P. Situmorang - - - - - 148 - SHARES saham freeport 51% dimiliki Indonesia. ©Liputan6.com/Angga Yuniar Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyaksikan penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Freeport McMoran Inc. Inalum diwakili oleh Direktur Utama Budi Gunadi sementara Freeport diwakili oleh Presiden Direktur McMoran Richard Adkerson. BERITA TERKAIT - Di depan Projo, Jokowi cerita sulitnya negosiasi dengan Freeport - Amerika dan Inggris ke Papua saat Freeport jadi sorotan, ada apa? - Miliki 51 persen saham Freeport, pendapatan dan kepercayaan investor ke RI meningkat "Pada hari ini tanggal 12 Juli 2018, hari Kamis baru saja dilakukan Head of Agreement (HoA) antara Inalum dengan Freeport McMoran (FCX) dan Freeport Indonesia, Rio Tinto," ujar Menkeu Sri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7). Menkeu Sri mengatakan, HoA ini merupakan suatu langkah maju dan strategis untuk mewujudkan kesepakatan Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia dan Freeport McMoran pada 27 Agustus 2017 lalu. "Dengan ditandatanganinya Head of Agreement yang tadi disaksikan, maka telah dicapai proses divestasi sebagaimana telah dilakukan penandatangan oleh Inalum dan Freeport McMoran," jelas Menkeu Sri. Penandatanganan ini juga dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sementara Freeport dihadiri juga oleh Executive Director Freeport Tony Wenas. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tambang telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham Freeport Indonesia. Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia akan menguasai 51 persen saham Freeport yang beroperasi di Papua. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS). "Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding pertambangan kita, Inalum, telah capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan untuk meningkatkan kepemilikan kita menjadi 51 persen dari yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," ujar dia di BSD, Tangerang. Menurut dia, kepastian pengalihan saham ini hanya tinggal menunggu proses penandatangan dari pihak Indonesia dan Freeport McMoran. "Namanya sudah deal, tinggal tanda tangan. Teknis masih ada di menteri," lanjut dia. Menurut Presiden Jokowi, proses peralihan saham ini berjalan cukup alot. Namun dirinya bersyukur hal ini bisa terselesaikan. "Ya seperti kita ketahui Freeport Indonesia kelola tambang hampir 50 tahun. 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot dan sangat intens sekali. Karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," tandas dia. [bim] Baca Juga: Jokowi soal divestasi saham Freeport: Sangat alot, jangan dipikir mudahMenteri Siti: Freeport telah selesaikan 30 dari 37 sanksi pelanggaran lingkungan5 Fakta terbaru dari proses divestasi saham hingga pembangunan smelter FreeportESDM beberkan keuntungan perpanjangan izin FreeportMenteri Rini pastikan tak akan ganti nama Freeport usai divestasi sahamMenteri Sri Mulyani pastikan pembelian saham Freeport berlandaskan ekonomi PancasilaJokowi targetkan divestasi 51 persen saham Freeport rampung Juli 2018Menteri Rini pastikan tak akan ganti nama Freeport usai divestasi sahamMenteri Sri Mulyani pastikan pembelian saham Freeport berlandaskan ekonomi PancasilaJokowi targetkan divestasi 51 persen saham Freeport rampung Juli 2018Inalum sudah tentukan nilai 41,64 persen saham Freeport Topik berita Terkait: - - Divestasi Saham Freeport - Freeport - Sri Mulyani Indrawati - Kemenkeu - Inalum - Ekonomi Indonesia - Jakarta Berikan Komentar | | Virus-free. www.avg.com |
[GELORA45] Fw: Kolom Asaaro Lahagu: SERANGAN KEDEBAK-KEDEBUK SKALA PENUH PRABOWO
Kolom Asaaro Lahagu: SERANGAN KEDEBAK-KEDEBUK SKALA PENUH PRABOWO By Sirulo Multimedia -June 26, 20180223Share on Facebook Tweet on Twitter Menjelang Pilkada, Prabowo memainkan 2 serangan. Pertama, serangan kedebak. Ke dua, serangan kedebuk. Kata ‘kedebak-kedebuk’ adalah suara benda besar yang jatuh. Kedua serangan ini ditembakkan Prabowo demi meningkatkan elektabilitasnya yang stagnan di zona frustrasi. Tujuan lainnya adalah meraih kemenangan di Pilkada. Menang di Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, maka presiden diganti 2019, katanya. Serangan kedebak Prabowo berisik dan bergaum besar. Ia melempar isu mark up LRT di Palembang.Pemerintah, kata Prabowo, telah me-mark-up LRT Palembang. Gaungan isu yang dilempar Prabowo ini kedebak. Berbunyi besar. Jatuh mengaum menghujam bumi. Setelah diselidiki, isu yang dilempar Prabowo itu membuat anak kelas 6 SD tertawa. Data Prabowo ternyata berasal dari Anies. Data dari Anies, ternyata dari gagal pahamnya Anies yang menyamakan biaya BRT dengan LRT. Di seluruh dunia tak ada satu pun proyek LRT berbiaya 8 juta Dollar US per km. Serangan kedebak Prabowo berikutnya adalah utang Indonesia yang mencapai 9 ribu triliun. Kata Prabowo, utang sedemikian besar itu, berbahaya. Isu yang dilempar Prabowo ini berbunyi kedebak hebat. Mengaum dan memekakkan telinga. Setelah dipahami, utang 9 ribu triliun itu adalah gabungan dari semua utang pemerintah, BUMN, swasta dan lembaga lainnya. Dan sebagian besar utang itu adalah warisan SBY. Ngabalin menyebut serangan kedebak Prabowo itu sebagai serangan sampah. Sementara Luhut Panjaitan menyebutnya sebagai serangan yang membegokan. Serangan kedebak Prabowo selanjutnya adalah serangan kumbang. Ia menyebutnya sembako dan suap bisa dibenarkan. Logikanya, katanya, uang itu berasal dari rakyat. Jika dikembalikan kepada rakyat, diambil saja. Artinya apa? Rakyat yang lapar, tak punya uang, di era Jokowi, dibenarkan menerima sembako dan suap. Ini logika kumbang yang berbunyi sumbang Prabowo. Serangan kedebak Prabowo berkolaborasi dengan serangan SBY. SBY mendukung serangan kedebak Prabowo dengan melempar isu: TNI dan Polri tidak netral. Serangan ini adalah alibi jitu SBY yang partainya semakin gurem pada Pemilu 2019 mendatang. Artinya, jika SBY kalah di Pilkada, itu alasannya jelas. TNI dan Polri berpihak. SBY jago bermelankolis, memelas, sebagai korban alias playing victim tralalalala. Serangan-serangan kedebak Prabowo itu dilakukan secara grasak-grusuk. Asal bunyi. Data belakangan. Yang penting serang. Kick and rush. Tanpa perhitungan. Yang penting berisik dan dilakukan dengan skala penuh. Kedebak. Serangan ke dua Prabowo adalah serangan kedebuk. Bunyinya menyayat hati. Memilukan dan mengharukan. Apa serangan kedebuk itu? Mengumpulkan donasi. Prabowo menggalang donasi yang ia sebut dana perjuangan. Mengapa Prabowo baru sekarang menggalang dana dari rakyat? Ternyata untuk menyerang pemerintah Jokowi. Ketika ia menggalang dana dari rakyat, Prabowo hendak menyampaikan pesan yang menyayat hati. Pertama, di era Jokowi, Prabowo bertambah miskin. Bisnisnya semakin memudar.. Pesangon karyawan perusahaannya di Kalimantan hingga kini belum dibayar. Itu berarti Prabowo membuktikan sendiri bahwa di era Jokowi, rakyat menderita, rakyat susah, termasuk dirinya sendiri. Prabowo tak paham bahwa di era Jokowi, permainan kolusi, korupsi dan nepotisme sudah diberantas habis. Jika seseorang yang berbisnis hanya mengandalkan KKN, maka habislah dia. Di tengah era digital ini, ada banyak perusahan yang gulung tikar. Itupun sudah dimanage secara profesional apalagi jika dimanage secara suam-suam kuku ala Prabowo. Ke dua, penggalangan donasi itu sebagai bentuk frustrasi dan alibi. Menurut Fahri Hamzah, bisnis-bisnis Prabowo tak berkembang karena dihambat di era Jokowi. Ini adalah serangan yang mengharukan agar rakyat dan taoke simpati kepadanya karena menjadi korban semena-mena Pemerintahan Jokowi. Serangan kedebuk Prabowo itu ditiru habis oleh Sudirman Said di Pilkada Jawa Tengah. Saking tak punya uang, Sudirman Said sampai menggadaikan rumahnya untuk membiayai para saksi di TPS. Ini jelas memilukan dan alai. Demi meraup kekuasaan, rumah rela digadaikan. Ini juga menyerang Ganjar yang berada di lingkar kekuasaan yang punya banyak uang. Itulah serangan-serangan kedebak-kedebuk Prabowo. Serangan itu dilakukan dalam skala penuh. Artinya dilakukan dengan bumbu ketakutan, pesimis dan menakutkan. Bayangkan serangan Prabowo selalu berbunyi: ada mark up luar biasa, utang 9 ribu triliun berbahaya, Indonesia semakin kacau, Indonesia bubar 2030. Kalau begitu, jangan pilih pemimpin yang menebar ketakutan, pesimistis, pura-pura miskin tetapi ke mana-mana naik jet pribadi. Indonesia butuh pemimpin yang optimis dan mau bekerja untuk rakyatnya dan bukan peminta-minta donasi. Apalagi mengijinkan rakyatnya menerima sembako dan uang suap.SUMBER: Kolom Asaaro Lahagu: SERANGAN KEDEBAK-KEDEBUK SKALA PENUH PRABOWO | | |
[GELORA45] Fw: Menyimak tulisan Sukoco di BaraJP. Benarkah?
Sukoco 13 jam Orang-orang sakit hati dan stress di Sekitar KitaAmerika, Singapura, Inggris, Jepang, bahkan Cina yang komunis itu tidak menggratiskan jalan tol. Setahu saya Arab Saudi yang jalan tolnya gratis. Menyalahkan negara karena jalan tolnya tidak gratis itu kelihatan maboknya.Anggaran belanja negara ini defisit. Buat bayar pegawai negeri doang kurang. Sementara membangun infrastruktur butuh 4000-7000 triliun. Duitnya mbahmu? Negara ini sebenarnya tidak bisa membangun apa-apa. Tekor, bangkrut. Tanya si pekok SBY yang bakar 3000 triliun buat subsidi BBM.Tapi nyatanya pembangunan begitu masif. Itu kalau bukan orang jenius gak akan bisa. Yang kayak gitu mosok gak boleh dipuji?Lalu yang pantas dipuji siapa, rupamu? Cuci muka sana.Memberhalakan Jokowi memang gak boleh. Syirik, dosa besar. Kritik kalau keliru. Tapi tepat. Datanya akurat. Bukan macam orang kumur-kumur gitu.Orang yang benar-benar bekerja itu dimusuhi banyak orang. Termasuk dari kalangan istana. Mosok membela orang sebaik itu gak boleh?Lo buka mata. Mafia migas disikat. Riza Chalid, dewa zeus perminyakan itu terkaing-kaing dalam pelarian. Freeport yang seumur-umur menertawakan negara lo, dibikin babak belur. Mosok yang kayak gitu gak boleh dibela?Lo lihat harga stabil Ramadan ini. 495 mafia pangan dibabat.. Mata lo buta? Memangnya ngurus negara kayak ngurus jt lo?Lalu siapa yang harus dipuja, Amien Rais, Prabowo, Mardani Ali, Tengku Zul, Habib Rizieq? Lo lihat orang-orang sakit itu di barisan mana?Negara ini gak butuh orang pinter, sok kritis. Udah kebanyakan yang kayak gitu. Negara ini butuh orang jujur. Yang benar-benar bisa bekerja.Kalau cuman adu moncong, siapapun bisa. Memangnya negara butuh makhluk nyinyir kayak lo. Nyebur ke laut aja buat rumpon.Buka mata lo, 7000 kapal pencuri ikan lari tebirit-birit. Cina yang begitu besar mengkeret digertak di Natuna. Lo perhatikan orang-orang yang dulu malu menyebut diri Indonesia, sekarang bangga punya presiden cungkring dari Solo itu.Mosok yang kayak gini gak boleh dipuji, didoakan, dikuatkan? Otak lo slewah?Lalu apa tujuan ribut-ribut ini? Gak ada. Itu orang-orang dengki yang ingin berkuasa. Libidonya udah muncrat-muncrat. Mereka menyerang membabi buta. Eh, ada orang yang mestinya kritis malah ikut menari dalam pukulan kendang mereka. Kan idiot?Jokowi juga gak perlu dibela kok. Anaknya aja gak mau disebut anak Jokowi karena ingin mandiri. Dia jualan kaki lima. Lo bisa bayangin anak miliarder jualan kayak gembel. Hanya karena ingin merasakan memulai usaha dari nol tanpa bayangan orang tua. Otak lo bisa mikir sejauh itu?Tapi orang waras harus membela Jokowi. Sampai kapan? Sampai muncul penggantinya. Kalaubisa lebih baik. Selama para bromocorah merecokinya, selama itu pula ia gak boleh dibiarkan sendiri. Gak perlu jadi pahlawan untuk berpikir waras begini.Di saat negara defisit, tekor, bangkrut, masih bisa membangun, mestinya diapresiasi. Kalau perlu dibantu. Misalnya taat bayar pajak, buang sampah di tempatnya, mabuk secukupnya.Cuman disuruh bayar tol aja tereak-tereak macam orang sinting. Gak usah lewat tol kan bisa. Itu Pansela jalurnya juga udah oke. Mikir bensin? Mati aja sana. Tol ya harus berbayar, tujuannya agar bisa digunakan untuk membangun yang baru lagi.Caranya dengan menjual hak pengelolaan. Ngarti kagak? Kenapa swasta mau beli hak kelola itu, karena ada harapan dari uang yang lo bayar itu. Kalau tol gratis, bego aja yang mau ngelola.Idiot-idiot aja sendiri, gak usah ngajak-ajak, gak usah sok bijak. Pala lo bau menyan! SUMBER: https://www.facebook.com/groups/jokowipresiden7/?multi_permalinks=1910902505689636¬if_id=1528924125426071¬if_t=group_highlights | | | | Log in to Facebook | Facebook Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know. | | |
[GELORA45] Fw: JENDERAL MOELDOKO MENJAWAB.
KataKita1 Juni pukul 23:22 · https://www.facebook.com/ JENDERAL MOELDOKO MENJAWAB.. China menguasai surat utang Amerika US$ 1.15 Trilyun. Apakah otomatis Amerika dicaplok oleh China ?? Tidak Arab investasi di China 870 Triliyun. Apakah rakyat China terkencing-kecing merasa dijajah oleh Arab ?? Tidak Amerika Investasi 122 Triliyun ke Singapore, apakah warga Singapore otamatis jadi antek asing ?? Tidak Sebanyak 252.000 TKI bekerja di Taiwan. Apakah rakyat Taiwan merasa dijajah Indonesia ?? Tidak Jumlah TKI yang bekerja di China 81.000, sementara TKI di Hongkong 153.000, di Macau 16.000, apakah rakyat China, Hongkong dan Macau merasa di jajah oleh Indonesia ?? Tidak TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 74.183 orang. Sementara 21.271 ribu di antaranya berasal dari China, disusul Jepang dan lain-lain. Tapi sebagian dari kita sudah terkencing-kencing merasa dijajah oleh China.. Mengapa rakyat negara-negara dimana TKI kita berkerja tersebut bisa bernalar dengan benar ?? Karena mereka bisa membedakan antara bisnis dengan kedaulatan negara. Dunia abad XXI tidak dipetakan lagi oleh suku, ras dan agama. Masyarakat modern sudah tidak mempermasalahkan lagi perbedaan keyakinan. Mereka bersama-sama membangun peradaban. Di sini tidak begitu. Yang didahulukan hanya kebencian karena takut berkompetisi dan takut kalah dalam persaingan hidup. Kemudian dibalut dengan pemahaman sempit dalam beragama. -Jenderal Moeldoko- | | Virus-free. www.avg.com |
[GELORA45] Fw: Prabowo Amien ke Arab, Jokowi ke Dunia Fantasi
- - - - - - Prabowo Amien ke Arab, Jokowi ke Dunia Fantasi - Alifurrahman - Politik - 8 hours ago - 4 min read - 0 Dalam banyak kesempatan, beberapa kali Presiden Jokowi membuat publik tercengang. Aksi atau tindakannya kadang membuat kita terharu, termotivasi dan berani. Misalnya saat terjadi bom di Sarinah, beliau langsung balik ke Jakarta dan datang ke lokasi. Begitu juga saat terjadi bom di Surabaya, beliau datangi satu persatu, melihat apa yang terjadi. Menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Tapi juga kadang Presiden membuat kita tertawa terpingkal-pingkal. Saat kasus Setnov disidang oleh MKD, Presiden dengan tanpa rasa bersalah mengundang pelawak ke Istana, melakukan sidang tandingan. Bahkan jam undangannya pun sama persis dengan jam sidang Setnov di MKD atas kasus papa minta saham. Jokowi juga sempat ditanya bagaimana komentarnya tentang film G30S/PKI yang beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik. Presiden diposisikan sebagai orang yang pasti tidak akan setuju dengan film tersebut mengingat fitnah terhadap Jokowi selama ini adalah beliau PKI, keluarganya PKI. Namun menanggapi hal semacam itu, Jokowi rupanya tidak menanggapi sesuai keinginan atau prediksi kelompok oposisi. Beliau menyatakan film itu bagus sebagai bagian dari sejarah. Cuma gambarnya sudah buram dan harusnya diproduksi ulang. Lagipula dulu film tersebut dibuat pada masa Soeharto berkuasa, rezim otoriter. Meski begitu, Presiden juga menyempatkan diri menonton bersama pemutaran film PKI tersebut. Semua pengamat, politisi oposisi dan kampret-kampretnya kelabakan. Presiden berjalan di tempat yang tidak seharusnya, bukan di jalan yang sudah mereka persiapkan untuk melakukan penyerangan. Yang belum lama ini terjadi, soal polemik boleh tidaknya mantan koruptor untuk maju sebagai caleg. Komentar Jokowi sangat sederhana, boleh, tapi diberi tanda bahwa yang itu mantan koruptor. Komentar atau sikap Jokowi penuh simbol. Bahasanya tidak bisa langsung dimengerti, perlu penafsiran. Sehingga kalau boleh saya tafsirkan, Jokowi ingin bilang ke MKD bahwa mereka cuma ngelawak dalam sidang Setnov terkait kasus papa minta saham. Film PKI itu tidak enak ditonton, gambarnya saja jelek. Kalau sudah koruptor ya jangan nyaleg lah, ga tau malu! Dan terakhir soal bom, Jokowi seolah mengatakan “Saya nggak takut!” Lalu mengapa saya menuliskan ini? bukankah semua kejadian-kejadian tersebut sudah berlalu? Hehe ini masih ada kaitannya dengan peristiwa politik terbaru. Di saat Prabowo dan Amien Rais terbang ke Arab untuk bertemu Rizieq, alasannya umroh, Presiden Jokowi juga melakukan sesuatu. Jokowi mengajak keluarganya, formasi lengkap dengan mantu dan cucu, untuk ngabuburit menunggu adzan maghrib. Lokasi yang dipilihpun luar biasa, Dunia Fantasi (Dufan) Ancol. Wahana yang dipilih juga luar biasa menarik, berhasil membuat saya tertawa; komedi putar lengkap dengan 40 tunggangan dan istana boneka. Apa yang bisa ditafsirkan dari kegiatan Presiden kali ini? sebenarnya itu adalah simbol komunikasi sangat telak kepada Prabowo yang jauh-jauh ke Arab untuk bertemu Rizieq. Prabowo tak punya keluarga yang utuh, bercerai dengan istrinya, dan anaknya adalah…. Ah tak perlu saya lanjutkan. Tidak ada pembalasan yang lebih menyakitkan dibanding menunjukkan bahwa kita bahagia dengan keluarga yang kita miliki. Tidak ada. Dan Prabowo serat Amien tidak memiliki itu, di usianya yang mulai renta. Malah menemui Rizieq yang bukan siapa-siapa mereka. Pertemuan Prabowo, Amien dan Rizieq tak ubahnya pertemuan di Dunia Fantasi. Mereka membicarakan hal-hal besar, padahal semuanya hanya berputar-putar seperti komedi putar. Saling menunggangi. Mereka seolah-olah membahas hal-hal yang sangat penting, padahal salah satu dari mereka hanyalah boneka yang dimanfaatkan. Semua mereka tahu bahwa itu hanyalah permainan, wahana. Pertemuan tersebut pun hanyalah pertemuan di Dunia Fantasi. Namun mengapa mereka tetap melakukan hal tersebut? karena mereka merasa gembira melakukannya. Meskipun lelah dan jauh. Itu semua tergambar oleh aktifitas Presiden kemarin. Bedanya, beliau benar-benar bergembira karena memiliki keluarga yang harmonis dan utuh. Tidak seperti Prabowo. Selain itu, Jokowi tak perlu jauh-jauh mencari keluarga, tak perlu jauh-jauh mencari kebahagiaan. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa politik ini? bagi saya, berpura-pura itu tidak pernah menyenangkan. Kabur dari tanggung jawab dan kasus itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Menggalang dukungan padahal sudah berkali-kali ditolak rakyat Indonesia, itu seperti orang yang tidak tahu malu. Seharusnya Amien dan Prabowo mulai legowo. Menerima kenyataan bahwa Jokowi adalah Presiden terbaik Indonesia saat ini, sampai tahun 2024 mendatang. Jika itu tidak bisa mereka lakukan, maka segala hal hanya akan nampak seperti Dunia Fantasi. Sujud syukur pad
[GELORA45] Fw: Strategi Jitu Mahfud, Semprot PKS, Isu pun Hilang
- - - - - Strategi Jitu Mahfud, Semprot PKS, Isu pun Hilang - Habib Pojur - Politik - 10 hours ago - 4 min read - 11.4k trending Entah bagaiamana perasaan kader-kader PKS mendengar pernyataan-pernyataan menohok Mahfud MD. Mulai dari PKS melahirkan 2 koruptor besar, DPR mendapat uang yang jauh lebih banyak dari dirinya, sampai yang terakhir adalah strategi menyemprot sarang nyamuk. Belakangan ini sempat viral isu soal pendapatan BPIP, dimana Mahfud merupakan salah satu anggotanya, yang perbulannya mencapai 100 juta rupiah. meskipun setelah ditelaah sebenarnya gaji bulanannya adalah 5 juta, sisanya Adalah tunjangan, asuransi dan operasional, namun publik sudah terlanjur terprovokasi. Sasaran utamanya jelas Megawati, Presiden Indonesia ke-5 itu selama ini terkenal jarang membalas atau berkomentar tentang isu yang menimpa dirinya. Mau difitnah macam-macam, dihujat ataupun dicaci, beliau selalu senyum. Saya ingat betul dulu saat zaman mertuanya Prabowo, rezim orba, kantor PDI Perjuangan diserang orang tak dikenal. Lalu apa respon Megawati? Esok harinya beliau keluar membeli bunga, seolah tak terjadi apa-apa. Tanpa komentar, tanpa kemarahan. Namun naasnya, soal isu gaji BPIP yang dimainkan oleh kubu oposisi ini juga menyasar Mahfud. Sementara Mahfud jelas bukan orang yang bisa diam dan bersabar seperti Megawati. Beliau adalah tipe petarung seperti Rambo yang selalu siap turun ke lapangan meski sendirian. Maka saat pendapatan atau hak keuangan anggota BPIP senilai 100 juta dimainkan dan diputar balikkan, Mahfud pun turun tangan. Dengan santainya beliau bilang: “Oleh sebab itu, BPIP yang lainnya nggak usah bicara. Saya bilang, saya yang hadapi. Saya ini tahu lapangan. Caranya ini kalau membunuh nyamuk satu-satu nggak selesai-selesai. (Caranya) itu sarangnya ada disemprot dengan pestisida, itu kan berhenti sekarang. Pindah malahan," ucap Mahfud. Memang apa yang diucapkan Mahfud ini terbukti benar. Sekarang isu atau nyinyiran pendapatan BPIP hilang begitu saja. Masalahnya adalah, strategi semprot sarang nyamuk ini bukan sekedar sebuah pembuktian bahwa apa yang dilakukan Mahfud bisa ditiru oleh orang lain. Tapi sekaligus menjadi sebuah pengetahuan tak terbantahkan bahwa sarang nyamuk yang dimaksud Mahfud, yang kerap berisik dan nguang-nguang itu adalah PKS. Sehingga ke depan kalau ada isu atau nyinyiran tidak produktif, tidak berkualitas dan bersifat propaganda naif, maka cara memadamkannya adalah dengan menyerang PKS. Selesai. Ya buktinya sekarang, soal pendapatan BPIP sudah tidak dimainkan lagi oleh mereka. Ternyata masalah terbesar bangsa ini di era media sosial adalah PKS. Kalau begini, supaya negara kita menjadi lebih berkualitas dan produktif, ruang opini dan informasi kita lebih segar dan positif, lebih baik bubarkan saja PKS. Ya kan sarang nyamuk? Untuk apa dipelihara? Bagaimana caranya? Jangan pilih PKS. Jangan pilih calon anggota DPR, DPRD dari PKS. Jangan pilih Gubernur, Walikota ataupun Bupati yang diusung PKS. Karena kalau tidak, nasibnya akan sama seperti Jabar dan Sumut. Tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, yang ada hanyalah cerita-cerita syahdu seolah Gubernurnya paling suci dan mulia. Didukung oleh baliho dan spanduk setiap 10 meter di kota-kota padat penduduk. Sudah cukup PKS main-main dan jadi nyamuk. Marilah kita sudahi dengan membubarkan partai ini secara konstitusional. Tak perlu perpres, tak perlu pembubaran Mendagri. Cukup tidak kita pilih saja, maka secara otomatis PKS akan menyusul PBB. Kita rindu diskusi atau perdebatan yang produktif dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini. Minimal, informasi yang akurat untuk masyarakat Indonesia. Kalau yang dimainkan dan dibesar-besarkan hanyalah sebuah pelintiran untuk membuat orang emosi, apa gunanya untuk negeri ini? Permainan isu lewat sosial media, yang membodoh-bodohi masyarakat dengan info terpotong-potong, hanya akan menghasilkan emosi. Ujung-ujungnya menghambat kerja pemerintah. Beruntung Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang tahan banting. Tidak mudah terpengaruh dan fokus bekerja. Tapi bagaimana kalau masih ada pejabat yang mentalnya seperti zaman SBY dulu? Diserang dikit langsung mundur. Jadi tidak melakukan apa-apa. Tidak ada perubahan, perkembangan atau apapun yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat. Meski begitu, sebelum 2019, sepertinya Mahfud MD perlu lebih rajin menangkal isu yang dimainkan oleh PKS. Ini bukan soal Jokowi, bukan soal pemerintah, bukan soal tujuan dua periode, tapi ini tentang Indonesia yang lebih baik.. Akhirul kalam, Salam surga dari cucu Nabi. SUMBER: Special Word, Opini Indonesia - SEWORD | | | | | | | | | | | Special Word, Opini Indonesia - SEWORD Special Word, Opini Indonesia - SEWORD | | | | | Virus-free. www.avg.com |
[GELORA45] Fw: (RALAT) Jokowi: Teror bom gereja Surabaya sungguh tindakan biadab
Jokowi: Teror bom gereja Surabaya sungguh tindakan biadab Minggu, 13 Mei 2018 17:29 WIB Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukkam, Wiranto, dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, memberikan keterangan pers saat mengunjungi para korban teror di tiga Gereja di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Minggu. (ANTARA News/Desca Natalia) terorisme kali ini sungguh biadab dan di luar batas kemanusian yang menimbulkan korban anggota masyarakat, anggota kepolisian dan juga anak-anak yang tak berdosa... Surabaya (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan serangkaian aksi terorisme di tiga Gereja di Surabaya merupakan tindakan biadab dan di luar batas kemanusian. "Tindakan terorisme kali ini sungguh biadab dan di luar batas kemanusian yang menimbulkan korban anggota masyarakat, anggota kepolisian dan juga anak-anak yang tak berdosa," kata dia, saat menjenguk korban teror di tiga Gereja di RS Bhayangkara Surabaya, Minggu sore. Ia juga mengutuk para pelaku yang mengunakan dua anak yang berumur kurang lebih 10 tahun digunakan untuk pelaku bon bunuh diri. "Tak ada kata yang dapat menggambarkan betapa dalam duka cita kita, semua atas jatuh korban akibat serangan bom diri di Surabaya ini," kata dia. Jokowi juga mengatakan, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusian dan tidak ada kaitannya dengan ajaran agama apapun. "Semua ajaran agama menolak terorime, apapun alasannya," ujar Jokowi, yang didampingi Menko Polhukkam, Wiranto, dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal (Polisi) Tito Karnivian. Jokowi menegaskan, dia telah memerintahkan Karnavian untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. "Seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini, dan mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisem radikalisme yang bertentangan nilai-nilai agama, nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan nilai kebhinnekaan," tegasnya. Ia juga mengimbu seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan serta tetap waspada. "Dengan upaya bersama seluruh bangsa, terorisme dapat kita berantas. Kita harus bersatu melawan terorisme," katanya. Jokowi juga mendoakan para korban yang meninggal dunia semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan. "Untuk korban yang luka-luka mari kita doakan agar diberi kesembuhan dan negara, pemerintah menjamin semua biaya," katanya. Pewarta: Desca Natalia Editor: Ade P Marboen COPYRIGHT © ANTARA 2018
[GELORA45] Fw: [nasional-list] Mengapa kubu soaialis klasik runtuh satu persatu ?
- Forwarded Message - From: iwamardi iwama...@yahoo.de [nasional-list] To: Yahoogroups ; Yahoo! Inc. ; rumahkitabers...@yahoogroups.com ; S. Manap ; Sunny Ambon Sent: Tuesday, April 17, 2018, 10:29:59 AM GMT+2Subject: [nasional-list] Mengapa kubu soaialis klasik runtuh satu persatu ? Mengapa negeri2 sosialis "klasik/orthodox"runtuh satu persatu ? (1) = Orangbicara tentang fiksi masa depan yg ideal buat negeri2 berkembang sptIndonesia dll., yakni masyarakat sosialis . Tapi masyarakat sosialisyg bagaimana ? Apa sih hakekat dari masyrakat sosialis itu ? Kalauorang Jawa kuno mengartikannya sebagai cita2 mereka : masyarakat yg"gemah ripah lohjinawi, toto tentrem kerto raharjo" (kayaraya serba kecukupan,teratur tenteram kecukupan bahagia dan adiltentunya). Menurut Marxisme, masyarakat "dimana manusia bekerjamenurut kemampuannya dan mendapat upah menurut hasil kerjanya.". Banyakusaha2 species manusia dalam sejarah kehidupan mereka telah dicoba,salah satu usaha yg modern adalah membuat (mendirikan) negarasosialis "orthodox (klasik)" á la negeri2 kubu sosialisdiabad yg lalu yg sayangnya pada th 1989/1990 berguguran tumbang satupersatuBentuk masyarakat sosialis yang semula diyakini akanmenjadi benteng kemajuan terakhir sistem tatanan komunitas manusiaini (setidak2nya menurut teori Marxisme , sebelum menginjak ke sistemmasyarakat komunis) telah gagal menjalani kelangsungan hidup mereka.Mereka gugur satu persatu dari sebab2 dalam sendiri. Mengapa ?Apakah untuk Indonesia juga akan diusahakan bentuk sosialisme"orthodox" yg semacam itu yg berhenti ambruk ditengah jalan? Sebenarnya untuk penguasa Indonesia tidak perlu susah2 menindas komunisme jadikan Indonesia negeri sosial seperti negeri2 Skandinavia atau New Zealand, maka komunisme, walau disana resmi dibolehkan tapi tak akan hidup subur ! Bikin rakyat Indonesia bahagia seperti rakyat Norwegia misalnya ! Membuat satu rakyat dg jalan komunisme "orthodox" toch telah terbukti tak mungkin terlaksana (contoh: negeri2 kubu sosialis "klasik" akhirnya roboh satu persatu spt batu2 domino !). Sebab? Dasar (prisip) nya sejak semula sudah salah ! Prinsip Diktatur Proletariat telah menyalahi prinsip2 dialektika sendiri, bhw gerak maju satu materi disebabkan adanya kontradiksi intern (kesatuan hal2 yg bertentangan !) , sedang di prinsip Diktatur Proletariat, semua ide , pandangan , langkah2 apapun yang sedikit berbeda dg pimpinan negara (walaupun sehat & benar) akan ditumpas dg kekerasan, bukan dg berdialog(berdialektika). Inilah sebab kegagalan negeri2 sosialis "orthodox", mereka melawan (menyalahi) sendiri prinsip2 dialektika yg katanya menjadi prinsip mereka. Manusia itu adalah makhluk/binatang yg paling sempurna tingkat evolusinya saat ini, tapi masih tetap mengidap sifat2 egoisme, sifat hereditas (turun temurun) yg mula2 berguna demi kelanjutan existensinya. Sifat ini tidak(belium) bisa hilang begitu saja , maka para penguasa negeri2 sosialis orthodox dg atau tanpa sadar telah mengembangkan sifat egoisme ini seenaknya karena tidak ada kontrol dari rakyat bawah(dilarang keras !) Tak adanya (dilarangnya) kontradiksi intern inilah yg terutama membikin macet perkembangan maju negeri2 sosialis orthodox itu, terutama di bidang perkembangan ekonomi dan perkembangan jiwa (semangat ) berinovasi . Karena macet , maka mereka roboh sendiri dari dalam satu persatu (sayang !). Maka. BK yg berpandangan sangat jauh menjorok kedepan, melihat hal ini, dia sama sekali tidak pernah menyinggung tentang perlunya prinsip Diktatur Proletariat ini untuk dimasukkan sbg salah satu prinsip "sosialisme à la Indonesia" yg dia cita2kan buat Indonesia ! Dalam sejarah telah terbukti, "Diktatur Proleariat" akan menjelma menjadi "Diktatur Perseorangan" atau "Diktatur Klik" demi kepentingan mereka para pemimpin. Negeri2 besar dan kecil mantan anggota kubu sosialis "orthodox" spt RRT,Rusia,Vietnam dll telah menemukan jalannya sendiri2 menuju masyarakat idaman manusia , masyarakat yang "gemah ripah lohjinawi, toto tentrem kerto raharjo" (menurut fisafat klasik Jawa). (bersambung) Mengapa negeri2 sosialis "klasik/orthodox"runtuh satu persatu ? (2) = Dan QUO VADIS Indonesia mendatang dibawah pimpinan generasi baru ? (lanjutan) Ketiga negeri ini sedang dan akan menjadi negeri2 superpower baru setelah redupnya soviet uni dan negeri2 sosialis klasik pada th 1989/1990 dan gagalnya poltik ekonomi RRT tahun2 60/70an. Vietnam akan menjadi macan kecil Asia Tanggara spt Korea Selatan, walau sejarahnya lain sama sekali. Dalam sejarah ke egoisan manusia , bukan hanya di jaman pra-feodalisme dan feodalisme saja kita amati, tetapi dijaman kapitalisme gamblang kita lihat bermacam2 pewujudan egoisme manusia..Penghisapan manusia atas manusia membengkak menjadi penghisapan ban
[GELORA45] Fw: JOKOWI RAJA HUTANG ??
UNDUHAN DARI FB 08-04-2018 Denny SiregarSukai HalamanKemarin pukul 12:26 · JOKOWI RAJA HUTANG ?? "Saya waktu dilantik, utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000 triliun.." Begitu kata Jokowi waktu menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan. Dari pernyataan Jokowi itu, kita bisa menghitung bahwa total hutang plus bunga 4 tahun sudah 3.700 triliun. Nah, darimana Jokowi bayar hutang dengan bunga setahun 250 triliun itu ? Sedangkan ekonomi kita lemah, sektor pendapatan tidak bertambah karena ekonomi hanya terpusat di Jawa. Bukan hutang saja, Jokowi juga mewarisi rendahnya serapan tenaga kerja, korupsi yang merajalela, mental subsidi sebagian besar masyarakat instan yang sudah terbiasa dengan Bantuan Langsung Tunai, yang duitnya ya dari hutang juga. Lebih pusing lagi karena pendapatan negara dalam APBN tahun 2014 hanya sejumlah 1.600 triliun pertahun. Sedangkan belanja negara sudah mencapai 1.800 triliun. Berarti, setahun kita minus 200 triliun. Pucing, kan ? Untungnya Jokowi berlatar belakang pengusaha, maka ia bertindak sebagai pengusaha. Seorang pengusaha ketika terjebak pada situasi berat itu, tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali menambah pendapatan. Nah, bagaimana caranya menambah pendapatan jika negara minus 200 triliun per tahun ? Yang pertama, datangi bank-bank yang menghutangi. Ditanya, "Kalian masih percaya kami nggak ? Aset kami masih besar. Harus dioptimalkan. Kalau aset ini bisa menghasilkan, kami bisa bayar hutang.." Bank bukan tempat penyimpanan aset. Kalau menyita aset mereka sebenarnya rugi juga, karena mereka banker bukan pengusaha. Akhirnya mereka bertanya, "Apa rencana kalian ?" Lalu dibeberkanlah peta rencana jangka panjang pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur, maka geliat ekonomi di daerah2 meningkat karena tranportasi dan distribusi jadi lancar. "Hutangi lagi kami untuk bangun infrastruktur, supaya kami nanti bisa melunasi hutang kepada kalian.." kata pemerintah. Koalisi Bank berunding sejenak dan setuju, karena buat mereka lebih baik menambahkan hutang supaya bisa bekerja, daripada men-stop hutang yang berdampak gagal bayar. Begitulah sejarah kenapa hutang kita sekarang bertambah, bukannya menyusut. Karena begitu besar beban warisan yang ditinggalkan dan begitu kecil peran ekonomi untuk membayar hutang.. Tentu saja ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pengusaha. Bukan kampret yang kerjaannya makan, tidur dengan kepala di bawah dan mencari makan dari demo-demo tak berguna... Seruput kopinya ? Denny Siregar www.baboo.id
[GELORA45] Fw: PENGUSAHA CINA DAN POLITIK ORDE BARU
UNDUHAN DARI FB Muhammad IlhamFadli 07-04-2018 17 menit · Kota Padang · PENGUSAHA CINA DAN POLITIK ORDE BARU Sejak kecil, saya teramat suka menghafal nama-namapengusaha Cina Indonesia. Sebagaimana halnya dengan nama-nama pemimpin-pemimpinbesar dunia. Semua itu saya dapatkan dari majalah Tempo dan Panji Masyarakat(Panjimas) serta majalah Suara Muhammadiyah yang dilanggani ayah saya sejaktahun 1980. Majalah yang datangnya selalu telat. Paling cepat 1minggu dari tanggal terbitnya. Maklum, Air Bangis, kampung saya masa itu masihberada dalam kategori kampung terisolir. Listrik saja masuk tahun 1984. Itupunlistrik diesel di dua masjid besar yang kemudian di bagi ke beberapa rumahhanya untuk dua atau tiga buah lampu. Rentang hidupnya hanya jelang maghrib.Pukul 10 malam, Air Bangis kembali kelam “basipek”. Pada masa-masa inilah saya yang telah mulai sekolahdi Sekolah Dasar, sering melihat foto-foto pengusaha Indonesia yang berasaldari etnik Cina/Tionghoa.. Ada William Soerjawidjaja – bosnya Astra, PrajogoPangestu “bosnya kertas/pulp”, Eka Tjipta Widjaja “siraja minyak goreng”, BosLippo Mocthar Riyadi, Keluarga Sampoerna, Syofyan Wanandi (aktifis ’66 :adiknya bos “think thank” Orde Baru CSIS, Jusuf Wanandi), The Kian Seng aliasMohammad Bob Hassan (mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Soeharto)…… dan yang paling populer, Om Liem alias Soedoeno Salim atawa Liem Shie Liong. Saya sering bertanya pada ayah, “siapakah mereka?”. Almarhum ayah selalu menjawab, “pengusaha Indonesiaetnik Cina. Kesayangan Soeharto. Mereka orang kaya. Soeharto butuh mereka”.Jawaban yang cukup bagi saya. Dengan jawaban seperti itu, saya hanya berfikirbahwa pantas mereka sering berfoto dengan Presiden Soeharto. Pantas merekasering diliput media massa. Maklum, sahabat baik Presiden. Itu saja. Saya takpunya kemampuan untuk menganalisis lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu, saya mulai memahamibagaimana seorang penguasa senantiasa berkepentingan terhadap pengusaha.Sehingga tidaklah mengherankan apabila kasus-kasus interaksi politik, selaluberbau “fulus” (pengusaha). Terdapat hubungan simbiosis mutualis. Hubungansaling menguntungkan. Buku Ong Ho Kham, “Anti Cina, Kapitalisme Cina danGerakan Cina” yang diterbitkan (ulang) oleh Komunitas Bambu Yogyakarta sertabuku klasik “Tionghoa dalam Pusaran Politik” karangan Benny G. Setiono (bukuini saya beli tahun 1996 di pasar loak dengan menteng Jakarta, kalau taksalah), menjelaskan dengan baik hubungan simbiosis mutualis ini dari aspekkausalitas historis. Jadi tidaklah mengherankan, dalam konteks OrdeBaru, untuk memastikan seluruh mesin politiknya yang membutuhkan biaya besarbisa bergerak sebagaimana mestinya, Soeharto berkepentingan untuk menjagahubungan baik dengan para pengusaha (etnis Cina) ini. Dalam sebuah wawancara disalah satu majalah (saya lupa nama majalahnya), pengusaha Sofjan Wanandi,mengatakan bahwa bahwa sebelum Pemilu dimulai, Soeharto akan memanggilpengusaha-pengusaha etnik Cina tersebut dan meminta dana dari mereka. Biasanya,Om Liem ditunjuk sebagai “yang dituakan” untuk mengumpulkan dana. Ia memberikan konsesi dankeistimewaan-keistimewaan, sebagaimana yang diakui oleh Om Liem dalam bukunya“Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia”(saya tidak pernah membaca buku ini secara utuh. Saya hanya membaca resensiserta kritik bukunya di beberapa media, beberapa tahun lalu). Dalam buku ini, Om Liem mengakui bahwa apa yangdiberikannya selama ini buat Soeharto adalah bentuk “balas budi”. Bahkan, “balasbudi” tersebut bukan hanya kepada mesin politik yang mendukung agar stabilitaspolitik Orde Baru berjalan sebagaimana yang diharapkan Soeharto, Liem bahkanmemberikan sebagian saham di beberapa perusahaannya kepada keluarga Soeharto.Untuk anak tertua Soeharto, Mbak Tutut alias Siti Hardijanti Indra Rukmana danSigit Harjojudanto diberi saham “duduk tanpa kerja” di Bank Central Asia (BCA). Sepupu Soeharto, Sudwikatmono, termasukkroni-kroninya, juga kaya mendadak akibat manisnya hubungan Soeharto dengan pengusahaChina. Bacalah buku karangan Richard Robinson, “Soeharto dan BangkitnyaKapitalisme di Indonesia”. Tentakelnya akan terlihat dengan nyata. Bahkan,besan Soeharto – Soemitro Djojohadikusumo (ayahnya Prabowo Subianto) – dianggapsebagai salah satu ekonom yang meletakkan dasar mesranya hubungan Soehartodengan pengusaha-pengusaha etnik Cina ini. Walaupun belakangan, pak Mitromengkritisi gaya politik Soeharto yang berujung pada tidak harmonisnya hubungandiantara dua besan ini. Wallahu a’lam. Bagi saya : Ada Cina yang jelek, sebagaimana juga berlaku pulapada etnik yang lain. Banyak saudara-saudara kita etnik Cina yang baik,sebagaimana yang juga di etnik yang lain. Ada etnik Cina yang koruptorsebagaimana yang lain pula. Tapi sudahlah. Kita semuanya cinta Indonesia. Bukan membencinegara sendiri, menaikkan-naikkan negara lain. Dalam setiap konflik sosial,akan selalu ada pihak-pihak yang me
[GELORA45] Fw: Vladimir Putin Direncanakan Temui Jokowi di Indonesia
Vladimir Putin Direncanakan Temui Jokowi di Indonesia FABIAN JANUARIUS KUWADO Kompas.com - 04/04/2018, 13:32 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Rusia Vladimir Putin direncanakan melawat ke Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (4/4/2018). "Rencana (kedatangan Putin) ada secara sekilas dibahas (saya dengan Presiden Joko Widodo)," ujar Retno. Namun demikian, pihak Kemenlu masih menunggu kepastian dari protokoler kepresidenan Rusia. Sebab, pelantikan Putin baru digelar Mei 2018. "Presiden Putin baru akan dilantik pada bulan Mei 2018. Sehingga konfirmasi mengenai tepatnya kapan akan disampaikan setelah pelantikannya Presiden Putin," ujar Retno. Pemilihan presiden Rusia 2018 dimenangkan Vladimir Putin.. Pria yang berusia 65 tahun tersebut meraih sekitar 75 persen suara mengalahkan tujuh calon lainnya. Terpilihnya kembali Putin menjadikannya sebagai pemimpin Rusia yang dominan sejak 2009, baik sebagai Presiden atau sebagai perdana menteri. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Vladimir Putin Direncanakan Temui Jokowi di Indonesia", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13322341/vladimir-putin-direncanakan-temui-jokowi-di-indonesia?utm_campaign=Socio&utm_medium=Social&utm_source=Facebook. Penulis : Fabian Januarius Kuwado Editor : Sandro Gatra
[GELORA45] Fw: PRABOWO SALAH ALAMAT
DIUNDUH dari Facebook Facebook | | | | Facebook | | | Dhia Prekasha Yoedha membagikan kiriman Wahyu Sutono. 1 April pukul 15:37 · Wahyu SutonoIkuti30 Maret pukul 12:40 · PRABOWO SALAH ALAMAT Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, kembali melakukan blunder karena tidak tahu bila penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 oleh Dewan Eksekutif Dewan Olimpiade Asia terjadi pada tanggal 19 September 2014 atau 30 hari sebelum Jokowi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Secara nalar bila pemerintah SBY menerima keputusan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 tentulah sudah ada cetak biru terkait dengan penyelenggaraan pekan olahraga Asia itu. Kalau saja pemerintah SBY-Boediono sudah menyiapkan cetak biru pembangunan sarana olahraga dan persiapan atlet untuk Asian Games 2018 tentulah pemerintah Jokowi tidak kalang kabut. Rupanya Prabowo hanya melihat ekor persoalan. Dengan berapi-api Prabowo mengatakan: “Asian Games itu memakai uang rakyat. Berapa triliun uang rakyat yang dipakai untuk membangun infrastruktur? Padahal, tahun ini gilirannya Vietnam yang menjadi tuan rumah.” Prabowo salah alamat mengkritisi pemerintahan Jokowi. Yang lebih arif adalah meminta pertanggungjawaban kepada SBY-Boediono mengapa menerima keputusan yang menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Semula Asian Games XVIII dilangsungkan tahun 2019, tapi karena bertepatan dengan Pemilu Legislatif dan Presiden maka dimajukan ke tahun 2018. Bila langkah ini yang ditempuh Prabowo itu namanya pemimpin yang ciamik karena menyasar fakta. Celakanya, Prabowo mengkritisi pemerintah Jokowi disaat penyelenggaraan sudah sangat mepet, yakni tanggal 18 Agustus - 2 September 2018 di Jakarta Palembang. Jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Asian Games 2018 sebanyak 41 cabang, terdiri atas 33 cabang olahraga olimpiade dan 8 cabang olahraga non olimpiade. Perlu dipahami bahwa tidak ada lagi celah bagi Jokowi untuk menolak atau membatalkan Asian Games 2018 karena sudah diterima oleh SBY. Lagipula mungkin saja ada konsekuensi kalau membatalkan atau mengundurkan diri setelah ditetapkan. Prestasi olahraga nasional yang terpuruk tidak semata-mata karena gizi buruk. Atlet di beberapa cabang olahraga hanya menjalani olahraga itu saat latihan, seperti balap sepeda. Ini terjadi karena fasilitas olahraga yang tidak mendukung dan pembinaan yang tidak konsisten. Selain itu sarana, dalam hal ini lapangan dan peralatan, yang juga sangat minim. Seperti lapangan sepak bola di sebuah kota atau kecamatan yang bisa dihitung dengan jadi. Pemerintah dan masyarakatpun tidak adil dalam menilai prestasi olahraga. Hanya sepakbola dan bulutangkis yang dijadikan ‘dewa’ dalam olahraga nasional, padahal penyumbang medali terbanyak ada di atletik dan renang. "Salam NKRI Gemilang"
[GELORA45] Fw: Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump
Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews Share 0TweetShare 021 komentarPrabowo saat berpidato di acara 'Menyapa Warga Jabar'. (Wisma Putra/detikcom)Jakarta - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo tengah menjalankan strategi yang digunakan Donald Trump saat Pilpres Amerika Serikat (AS). Prabowo disebut sedang mempertentangkan kalangan bawah dan atas serta menyebarkan pesimisme. "Kalau Pak Prabowo itu, kalau saya lihat beliau ini sedang menjalankan strateginya Donald Trump di tahun 2016 dalam Pilpres Amerika Serikat. Strateginya Donald Trump itu adalah mempertentangkan kalangan bawah dengan kalangan atas," ujar Qodari seusai rilis hasil survei Pilgub Jatim 2018 di Harris Suites fX Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018). | Baca juga: Lima Ucapan Kontroversial Prabowo yang Bikin Gempar | Pada Pilpres 2016 di AS, Trump 'menggoreng' isu kesenjangan di AS. Selain itu, ia mencoba menyebarkan rasa takut bahwa AS berada di bawah ancaman asing, seperti China, ancaman Islam, dan tenaga kerja imigran Meksiko. "Menurut saya, ini agak mirip. Jadi yang disebarkan adalah pesimisme, kemudian ketakutan. Dan kalau kita lihat kasus di Amerika ternyata pesimisme dan ketakutan itu dibeli oleh rakyat Amerika sehingga mereka memilih Donald Trump," tuturnya. "Trump itu kan slogannya, 'Make America Great Again', membuat Amerika menjadi hebat lagi. Menurut saya, terjemahan bebas pidatonya Prabowo itu adalah membuat Indonesia menjadi hebat lagi bersama saya, 'macan Asia'," tambah Qodari. | Baca juga: Ungkap Elite Goblok Bermental Maling Itu, Prabowo! | | M Qodari saat merilis survei Pilgub Sumut. (Lamhot Aritonang/detikcom) | Qodari mengatakan, jika pesimisme dan ketakutan berhasil dikembangkan dan mempengaruhi masyarakat, kecenderungan memilih Prabowo sebagai presiden diyakini akan lebih besar dibanding memilih Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dalam pesan-pesannya, Prabowo seolah-olah menyiratkan bahwa Indonesia akan menjadi hancur jika bukan dia pemimpinnya. "Saya belum mengatakan itu akan efektif atau tidak. Untuk pastinya, tentu kita harus melihat perkembangan opini publik dan surveinya. Karena Pak Prabowo kan baru saja meluncurkan jurus ini. Yang jelas, saya kira siapa pun di situ dengan asumsi ini benar, sangat terinspirasi oleh kemenangan seorang Donald Trump," ungkapnya. Siang ini, lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei terhadap pengaruh Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi unggul dengan elektabilitas 56,5%, sedangkan Prabowo 22%. (tor/tor) SUMBER: Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump | | | | | | | | | | | Indo Barometer: Prabowo Jalankan Strategi Donald Trump Marlinda Oktavia Erwanti Qodari menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo tengah menjalankan strategi yang digunakan Donald Trump saat P... | | |
[GELORA45] Ulang Tayang - Tamparan Keras Dosen UI Kepada Anies Baswedan Yang Terus Serang Ahok Dengan Isu SARA
Tamparan Keras Dosen UI Kepada Anies Baswedan Yang Terus Serang Ahok Dengan Isu SARA Infomenia.Net10/12/2016 06:31:00 AM Infomenia.net - SERUAN DOSEN UI, Dr. Ade Armando, kpd ANIES BASWEDAN, terbit pagi hari, 10 Okt 2016. Share seluasnya demi bangsa dan NKRI. --Mas Anies Baswedan, Anda dapat mencegah perpecahan bangsa ini. Kalau Anda mau. Saya baru saja membaca tulisan Anda di laman FB resmi Anda (8 Oktober) yang isinya mengecam Ahok dalam kasus Al Maidah yang menghebohkan itu. Saya semula adalah pengagum Anda. Saya menempatkan Anda sebagai salah satu dari 25 Tokoh Islam Damai di majalah Madina yang saya pimpin, delapan tahun yang lalu. Ketika saya menjadi anggota pengurus Yayasan Paramadina, saya mendukung Anda untuk terpilih menjadi rektor Universitas Paramadina untuk kedua kali. Saya ikut mempromosikan program Indonesia Mengajar yang Anda kembangkan. Saya membela Anda ketika saya mendengar berbagai kritik setelah Anda terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya semula percaya bahwa Anda adalah salah satu tokoh Muslim Muda yang diharapkan Indonesia: pintar, saleh, gagah, demokratis, dan pluralis. Saya terkesan dengan pernyataan Anda bahwa yang harus dikembangkan adalah Islam Jalan Tengah. Tapi kini, saya kuatir Anda sedang menghancurkan kehormatan Anda sendiri. Komentar anda soal kontroversi Ahok dan Al Maidah sama sekali tidak menunjukkan adanya intelektualitas dan integritas dalam diri Anda saat ini. Anda mengabaikan begitu saja fakta bahwa video yang beredar itu adalah hasil editan yang jahat, yang menghilangkan konteks dan sangat potensial menimbulkan kesan yang salah tentang Ahok. Saya heran bagaimana mungkin Anda mengawali tulisan Anda dengan pernyataan: “Hari-hari ini ketenteraman terganggu, kenyamanan terusik dan kemarahan tersulut oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta. “ Sebagai orang pintar, bagaimana mungkin Anda menganggap bahwa persoalan sesungguhnya ada pada pernyataan Ahok dan bukan pada upaya menyesatan opini public melalui kutipan pernyataan yang diplintir dan dilepaskan dari konteks utuhnya? Dan kemudian Anda berulang-ulang berusaha menekankan bahwa Anda sangat peduli pada kebhinekaan Indonesia seraya menggambarkan bahwa Ahok (sebagai ‘pihak lain’) mengabaikannya begitu saja. Anda bahkan merestui pihak-pihak yang akan menuntut Ahok secara hukum. Anda menutup tulisan Anda dengan ajakan: “. . . mari jaga komitmen menjadikan Pilkada DKI Jakarta ini sebagai pesta demokrasi dan festival gagasan yang penuh dengan kesejukan dan keceriaan.” Sebagaimana saya baca dalam komentar-komentar di FB Anda, ada banyak orang yang selama ini mengagumi Anda tak percaya dengan ketulusan sikap Anda tersebut. Saya juga. Mas Anies, yang saat ini secara aktif mengangkat isu-isu yang memecahbelah bangsa adalah kubu pendukung Anda. Fanpage Anies Baswedan – Sandiaga Uno masih terus mengangkat isu agama untuk menyerang Ahok. Serangan terhadap Ahok dengan tuduhan kafir terus menggema di ruang public: di masjid, di pengajian, di media sosial. Pemelintiran pernyataan Ahok juga dilakukan oleh kubu Anda, termasuk oleh seorang aktivis media sosial pendukung Anda, Buni Yani. Anda sudah berjanji tidak akan membiarkan isu SARA digunakan dalam Pilkada DKI 2017. Tapi nyatanya, itu terus terjadi dan Anda diam saja. Yang menyatakan jangan terprovokasi dengan isu SARA adalah kubu Agus Yudhoyono. Bukan Anda! Kalau sekarang isu pengkafiran Ahok terus dilakukan, yang akan hancur adalah bangsa ini. Anda akan memecah bukan saja penduduk Jakarta, tapi juga bangsa Indonesia, dengan pengotakan ‘Islam’ versus ‘non-Islam’. Harga yang harus dibayar akibat isu SARA ini bisa sangat mahal dan lama. Jadi, Mas Anies Baswedan, lakukanlah sesuatu. Hentikanlah kubu Anda untuk terus menggunakan isu SARA. Berkonsentrasilah pada isu gagasan dan program. Jangan jual kehormatan Anda hanya untuk mencapai kekuasaan. oleh Ade Armando Pimpinan Madinaonline.id
[GELORA45] Fw: Jokowi: Kritik Itu Beda dengan Nyinyir, Apalagi yang Asal Bunyi
Rabu 21 Maret 2018, 21:27 WIB Jokowi: Kritik Itu Beda dengan Nyinyir, Apalagi yang Asal Bunyi Ray Jordan - detikNewsShare 0TweetShare 0118 komentarPresiden Jokowi berbicara tentang kritik. (Foto: dok. Biro Pers Kepresidenan)FOKUS BERITA:Luhut Marah ke Amien RaisJakarta - Presiden Joko Widodo berbicara tentang kritik. Dia menegaskan pemerintah tidak anti pada kritik, tapi harus dibedakan antara kritik dan mencela, apalagi yang nyinyir. Jokowi mengatakan perbedaan pendapat atau pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang biasa. Tetapi tetap harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran dalam menyikapi perbedaan tersebut. "Perbedaan pendapat dan pilihan itu biasa. Sekali lagi, itu biasa. Tapi harus junjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Tidak saling hujat dan menebar ujaran kebencian," kata Jokowi dalam Rapimnas II Partai Perindo di Plenarry Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018). | Baca juga: Serangan Amien Rais yang Tuding Jokowi Ngibul | Jokowi menegaskan kritik sangat penting bagi pemerintah. Sebab, belum tentu semua yang dijalankan pemerintah merupakan hal benar. "Kalau ada salah, silakan sampaikan dengan kritik," kata Jokowi. Namun Jokowi menegaskan kritik itu sifatnya beda dengan mencemooh, apalagi dengan sikap nyinyir. "Tolong dibedakan kritik dengan mencela, kritik dengan mencemooh, itu beda. Kritik dengan nyinyir itu beda lagi. Kritik dengan memfitnah apalagi, beda.. Kritik dengan menjelekkan itu juga beda. Sekali lagi, kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada," tutur Jokowi. | Baca juga: Hanura: Kebencian Amien Rais ke Jokowi Seperti Kanker! | Jokowi juga menegaskan kritik yang disampaikan juga harus didukung dengan data yang akurat. Kritik tidak boleh asal bicara. "Kritik harus berbasis data, kritik itu tidak 'asbun', asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu maksudnya untuk mencari solusi, mencari kebijakan yang lebih baik," sebutnya. Jokowi menambahkan, masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi adat ketimuran khas Indonesia dalam menyampaikan kritik. Dia juga menekankan tentang pentingnya sikap jujur. "Kita harus kembali ke akar budaya kita, budaya Timur, budaya Indonesia. Kejujuran adalah utama, yang ditopang oleh perilaku sopan dan santun, sesuai adat istiadat," katanya. "Dan berdialog merupakan cara terbaik untuk rakyat dan bangsa, yaitu dengan cara musyawarah," imbuh Jokowi. (jor/elz)
[GELORA45] Fw: Prabowo Jadi Bahan Tertawaan Penulis Novel 'Ghost Fleet', Belum Apa-Apa Sudah Bikin Malu Indonesia
Prabowo Jadi Bahan Tertawaan Penulis Novel 'Ghost Fleet', Belum Apa-Apa Sudah Bikin Malu Indonesia - saefudin achmad - Umum - a day ago - 4 min read - 65.2k Trending Ternyata pidato Prabowo soal ramalan Indonesia akan bubar di tahun 2030 berdampak luas. Tidak hanya mempermalukan diri sendiri dan partai pendukung, tapi mempermalukan Indonesia di kancah Dunia. Tidak hanya Jokowi yang menertawai pidato Prabowo, penulis novel 'Ghost Fleet' yang menjadi rujukan Prabowo pun ikut menertawakan pidato Prabowo. Pedih! Penulis novel 'Ghost Fleet', Peter Warren Singer, mengunggah foto Ketum Gerindra Prabowo Subianto. 'Ghost Fleet' adalah novel tentang perang masa depan yang di dalamnya menceritakan Indonesia sudah tidak ada alias bubar. "Pemimpin oposisi Indonesia mengutip #GhostFleet dalam pidato kampanye berapi-api," tulis Singer lewat akun Twitter @peterwsinger seperti dikutip detikcom, Kamis (22/3/2018). Singer juga mencantumkan tautan sebuah media berbahasa Inggris yang memberitakan tentang Prabowo mengutip novelnya. Singer menyebut ini sebagai hal yang tak terduga. "Ada banyak liku dan perubahan tak terduga dari pengalaman buku ini, tapi inimungkinmengambilbagiannya..,"tulisSinger lagi. Novel 'Ghost Fleet' memang menceritakan perang antara Amerika Serikat dan China. Singer juga me-mention rekannya yang ikut menulis 'Ghost Fleet', August Cole. "Fiksi, bukan prediksi kan?" balas Cole. "Tanyakan ke Jenderal Indonesia,"jawabSinger. Ternyata kehebohan yang terjadi di Indonesia tersiar ke belahan dunia yang lain. Cole dan Singer tentu tidak menduga karya fiksinya dijadikan rujukan oleh salah satu calon presiden untuk berkampanye. Kekagetan Cole dan Singer semakin mempertegas bahwa apa yang ditulis keduanya tidak berdasarkan kajian, namun murni hanya fiksi dan fiksi. Tidak ada kajian ilmiah yang mengatakan Indonesia bisa bubar di tahun 2030. Makannya mereka kaget kok bisa-bisanya menjadi rujukan seorang yang hendak nyapres. hehe Latar belakang Prabowo memang sangat meragukan. Prabowo hanya punya pengalaman militer. Saya tidak yakin Prabowo rajin membaca buku, melakukan kajian secara mendalam, berdiskusi dengan para intelek sebelum melemparkan pendapatnya di hadapan publik. Pidato Prabowo memang sangat menelanjangi dirinya, membuka mata publik tentang kualitas Prabowo yang bisa dikatakan parah untuk ukuran orang yang hendak nyapres. Pada akhirnya teka-teki mengapa Prbowo terus gagal menjadi presiden makin terkuak. Mungkin karena ini yang membuat Prabowo sulit menjadi presiden. Bisa dibayangkan apa jadinya Indonesia jika Prabowo yang menjadi presiden. Alih-alih bisa membuat Indonesia disegani oleh negara-negara lain di dunia, yang ada justru menjadi bahan tertawaan masyarakat dunia. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang yang belum apa-apa sudah bikin malu Indonesia? Saya kira ini blunder terbesar yang dilakukan oleh Prabowo. Sampai saat ini, tidak ada pembelaan secara frontal dari kader-kader Gerindra. Mereka kemungkinan bingung mau membela dengan cara apa karena bisa jadi dalam hati mereka ikut tertawa mendengar pidato Prabowo yang ternyata merujuk ke novel fiksi. Fahri Hamzah yang biasanya peka dan reaktif, kali ini lebih fokus ke urusan dengan Sohibul Iman. Fadli Zon yang dikenal manusia cerdas dan berintelek juga belum buka suara. Sepertinya dia sadar bahwa pidato Prabowo sangat bodoh. Fadli Zon bingung mau membela Prabowo dengan cara seperti apa. Hehe Partai-partai pendukung Prabowo juga terlihat bingung mau membela dengan cara seperti apa. Mereka hanya membuat peryataan bahwa Prabowo sering membaca buku, berdiskusi dengan intelek, dan melakukan kajian. Pernyataan ini bertujuan untuk membantah bahwa pidato Prabowo merujuk ke novel fiksi. Minimal bisa mengurangi cemooh dan cacian masyarakat. Rakyat Indonesia patut bersyukur karena Prabowo selalu gagal menjadi presiden. Saya yakin jika sampai menjadi presiden, kita rakyat Indonesia tidak akan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia karena Presidennya hanya bikin malu Indonesia di kancah dunia. Beruntung sebelum Pilpres 2019 bergulir, Prabowo telah membuat blunder besar. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan Gerindra apakah akan tetap nekat mengusung Prabowo yang citranya makin memburuk, atau akan mengusung calon lain. Saya kira saat ini kubu Gerindra sedang pusik, panik, memikirkan cara untuk menetralisir blunder Prabowo. Saat ini kubu mereka sedang menjadi bahan tertawaan masyarakat, tidak hanya di Indonesia, mungkin juga di kancah internasional. Fadli Zon mungkin sedang pusing melakukan kajian yang selogis mungkin untuk membenarkan pidato Prabowo. Fadli Zon mungkin harus menggadaikan nalar sehatnya untuk membela Prabowo. Hehe Silahkan baca artikel saya yang lain di: https://seword.com/author/saefudin/ Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3930372/penulis-novel-ghost-fleet-posting-foto-prabowo-di-twitter Facebook 23/03/2018 17:13 | | | |
[GELORA45] Fw: MCA: dari Anti Ahok ke Isu Kebangkitan PKI
- HOME - HUKUM MCA: dari Anti Ahok ke Isu Kebangkitan PKI Ilustrasi hoax. Getty Images/iStockphoto908 Shares - Basuki Tjahaja Purnama Reporter: Felix Nathaniel28 Februari, 2018dibaca normal 2:30 menit - MCA diduga tidak terorganisir dan tidak dikomandoi oleh satu orang sebagai sentral pergerakan. MCA mulai dikenal warganet saat hiruk pikuk Pilkada DKI 2017. Kelompok ini terkenal lantaran menjadi oposan dari petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.tirto.id - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 14 anggota grup WhatsApp The Family of MCA, Senin (26/2/2018) dan Selasa (27/2/2018). Penangkapan ke-14 orang ini diduga terkait dengan jaringan penyebar ujaran kebencian yang diduga beroperasi di wilayah siber. Grup ini mengasosiasikan diri dengan MCA, istilah yang dikenal warganet sebagai akronim dari Muslim Cyber Army—. MCA mulai dikenal warganet saat hiruk pikuk Pilkada DKI 2017, kelompok ini terkenal lantaran menjadi oposan dari petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Peneliti dari Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Savic Ali menyebutkan tiga hal yang khas dari kelompok MCA: anggotanya anonim, biasa menyebarkan informasi tidak benar, dan berusaha menjatuhkan kredibilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Dulu belum ada nama. Mereka urusannya nyerang Ahok saja,” kata Savic saat dihubungi Tirto, Selasa (27/2/2018). Temuan ini diperoleh Savic dari hasil studinya meneliti kemunculan situsweb dan grup komunitas Islam di dunia siber. Savic menduga kelompok ini tidak terorganisir dan tidak dikomandoi oleh satu orang sebagai sentral pergerakan. Meski begitu, ia menyakini banyak faksi dalam kelompok ini jika ditelusuri lebih lanjut. Cara kerja kelompok ini, kata Savic, dengan menggunakan isu agama. Isu ini dipilih lantaran agama adalah cara tercepat agar mempengaruhi rakyat Indonesia. Kemudian, kata dia, mereka memakai sumber tidak jelas untuk membuat informasi yang keliru. Apapun yang mereka sampaikan adalah sesuatu untuk menjatuhkan pemerintah, meski isinya tidak benar. “Semangatnya memusuhi pemerintah dan orang-orang yang mendukung pemerintah [sekarang],” ucap alumnus STF Driyarkara ini. Baca juga: Di Sini Ada Muslim Cyber Army, di AS Ada Aktivis Anti-muslim Dekat dengan Jonru Setelah Ahok kalah dalam pilkada, Savic menyebut sasaran kelompok ini beralih ke pemerintahan Joko Widodo. Anggota grup ini belakangan diketahui memainkan isu kebangkitan PKI dalam insiden penyerangan ulama. Menurut Savic isu ini merugikan pemerintah. “[Karena] Waktu Jokowi kampanye [dalam Pilpres 2014], dia di-black campaign oleh Jonru [Jon Riah Ukur Ginting] dan kawan-kawan sebagai PKI,” kata Savic. Ihwal kedekatan Jonru dengan MCA terungkap dalam postingan Jonru di akun facebook-nya pada 29 Mei 2017. Jonru pernah mengunggah keterangan soal MCA yang ia sebut “Bukanlah suatu organisasi lembaga, komunitas, yayasan, parpol, perusahaan, ataupun organisasi masyarakat. Namun, siapapun yang menyuarakan dakwah membela kebenaran di media sosial adalah bagian MCA.” Jonru diketahui merupakan orang yang acap mengkritik Presiden Joko Widodo. Pada 3 April 2015, Jonru mengunggah tulisan berjudul “5 Alasan Jokowi Tidak Layak Jadi Presiden” di beranda Facebooknya. Humas Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin menilai, MCA yang ditangkap polri bukanlah MCA yang terlibat dalam demonstrasi penentang Ahok saat Pilkada DKI 2017. Menurut Novel, MCA yang menyebarkan hoax adalah MCA palsu. “MCA sangat berakhlaq, kerjanya hanya melawan hoax rezim ini,” ucap Novel. Baca juga: The Family of MCA Terkait Muslim Cyber Army? Partisan Politik? Dari riset yang dilakukan Savic selama tiga bulan dan melibatkan lebih dari 350 ribu cuitan di twitter,—belum termasuk unggahan Facebook dan Instagram—, kebanyakan ujaran kebencian berasal dari partisan politik, sebagian lainnya terafiliasi atau mengklaim sebagai MCA. Di Twitter, akun MCA memang cukup banyak. Tidak satu pun diketahui mana yang asli. Di Facebook, ada salah satu akun MCA yang memiliki anggota 1,1 akun.. Savic menyebut, riset yang dia lakukan masih belum tuntas. Ia tidak mau membeberkan simpatisan partai mana yang menjadi pendonor paling banyak soal ujaran kebencian. “MCA ini bukan kelompok tunggal. Saya duga memang ada kelompok lain yang lebih lihai memainkan [mereka],” kata Savic. Soal afiliasi politik anggota grup The Family of MCA, polisi belum mau berkomentar. Mereka beralasan akan menjelaskan secara lengkap dalam rilis penangkapan anggota grup yang akan dilaksanakan Rabu siang, (28/2/2018). Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Mohammad Iqbal juga belum tahu afiliasi politik 14 tersangka ini dengan grup Facebook dan akun twitter MCA. Ia juga belum mau memberikan jawaban ketika ditanya soal peran masing-masing pelaku. Terpisah, Kasubsit I Dirtipidsiber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar mengat
[GELORA45] Fw: Sadisnya Pembunuhan Hakim Kartasasmita oleh Tommy Soeharto
Sadisnya Pembunuhan Hakim Kartasasmita oleh Tommy Soeharto - Argo - Politik - a day ago - 5 min read - 21.5k Trending Kamis pagi 26 Juli 2001, mentari pagi bersinar hangat. Udara tampak cerah, lalu lintas pun lancar tanpa kemacetan yang berarti. Sebuah mobil Honda CRV dengan nomor Polisi B 999 KX tampak meluncur dengan mulus di kawasan Kemayoran, Jakarta Selatan. Di dalam mobil tersebut, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Syafiuddin Kartasasmita, SH duduk di tengah, sementara sopirnya menyopiri mobil tersebut dengan nyaman. Baik sang Sopir maupun Hakim Syafiuddin Kartasasmita tidak menyadari di belakang mereka ada sepeda motor RX King dengan dua orang berboncengan yang membuntuti mereka. Saat mobil Honda CRV yang ditumpangi Hakim Syafiuddin Kartasasmita tersebut melintas di Jalan Pintu Air Serdang, Kemayoran, tiba-tiba sepeda motor RX King itu menyalip dengan cepat mobil tersebut. Dengan gerakan yang secepat kilat, pria yang dibonceng memuntahkan rentetan tembakan dari pistol FN 45. Nahas bagi sang Hakim, peluru menerjang kaca mobil dan menghajar lengan, dada, dan rahang kanannya. Hakim Syafiuddin Kartasasmita tewas seketika meregang nyawa, sedangkan sang sopir selamat dari muntahan peluru karena posisinya berada di depan. Dalam tempo 1 × 24 jam aparat Kepolisian Polda Metro Jaya pun bergerak cepat menyelidiki kasus pembunuhan sadis tersebut. Korbannya bukan orang sembarangan, akan tetapi seorang Hakim Mahkamah Agung. Polda Metro Jaya lalu membentuk tim yang diberi nama Tim Kobra yang dikomandoi oleh Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan sejumlah keterangan dari para saksi, Polisi akhirnya menemukan benang merah pembunuhan tersebut dengan kasus Tommy Soeharto yang ditangani Hakim Syafiuddin. Kurang dari satu bulan, pihak Kepolisian akhinya menemukan titik terang menyusul penemuan senjata api, bahan peledak dan dinamit di rumah sewaan Tommy Soeharto di Jl. Alam Segar III No 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya saat itu, Inspektur Jenderal Sofjan Jacoeb, akhirnya menyatakan bahwa Tommy Soeharto sebagai tersangka pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita. Waktu pun bergulir. Polisi berhasil meringkus dua eksekutor yang menghabisi nyawa sang Hakim. Kedua eksekutor tersebut adalah Mulawarman dan Noval Hadad. Mulawarman diringkus Polisi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Sehari kemudian, Polisi membekuk Noval Hadad di Bidara Cina, Jati Negara, Jakarta Timur. Mereka dibekuk tanpa perlawanan yang berarti. Dalam aksi eksekusi mereka terhadap Hakim Syafiuddin, Mulawarman bertugas mengendarai sepeda motor RX King, sedangkan Noval kebagian tugas menghajar Hakim Syafiuddin dengan rentetan tembakan. Dari nyanyian keduanya terungkap bahwa aktor intelektual dalang pembunuhan tersebut adalah Tommy Soeharto. Mereka diperintah Tommy Soeharto untuk membunuh mati Hakim Syafiuddin dengan imbalan bayaran sebesar Rp 100 juta. Rupanya Tommy Soeharto dendam kesumat terhadap sang Hakim karena telah memvonisnya dalam kasus tukar guling antara PT Goro Batara Sakti dan Bulog. Saat itu Tommy Soeharto merupakan terpidana kasus tukar guling antara PT Goro Batara Sakti dan Bulog, bersama Ricardo Gelael. Anehnya Tommy Soeharto divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Vonis bebas Tommy Soeharto tersebut justru tumbang di tangan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita yang terkenal tegas dan pemberani. Pada tanggal 22 September 2000, Majelis Kasasi yang diketuai oleh Hakim Syafiuddin menghukum Tommy dan Gelael masing-masing dengan hukuman 18 bulan penjara dan denda sebesar Rp 30,6 miliar. Setelah kasus pembunuhan hakim Syafiuddin tersebut terungkap, Tommy Soeharto menghilang entah kemana. Tommy pun jadi DPO dan diburu Polisi. Polisi juga melayangkan surat ke Interpol minta bantuan untuk mencari Tommy Soeharto. Selain itu, Polisi menggeledah kediaman mantan Presiden Soeharto. Polisi juga menyelidiki rumah Sigit Harjoyudanto, Ari Sigit dan Siti Hardiyanti Rukmana di Jalan Yusuf Adiwinata, namun aparat Kepolisian tidak menemukan Tommy Soeharto. Kapolda Inspektur Jenderal Sofjan Jacoeb juga melakukan pertemuan dengan mbak Tutut di Cendana guna membahas penyerahan diri Tommy Soeharto. Namun upaya Polisi sia-sia. Tommy Soeharto tetap menghilang. Polda Metro Jaya mengultimatum Tommy Soeharto untuk segera menyerahkan diri ke Polisi. Ultimatum Polisi pun tidak digubris sama sekali oleh Tommy Soeharto. Dengan kelicikan dan lihainya Tommy Soeharto selalu berhasil lolos dari sergapan Polisi. Dia menghilang entah ke mana tak tahu rimbanya seolah-olah lenyap ditelan bumi. Helikopter Polda Metro Jaya juga menyebar brosur pencarian Tommy Soeharto agar masyarakat memberi informasi ke Polisi jika melihat keberadaan Tommy Soeharto. Namun upaya-upaya dari pihak
[GELORA45] Fw: Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur (2)
Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur Muhaimin Selasa, 13 Maret 2018 - 17:43 WIBviews: 36.622Dia juga memperingatkan bahwa AS dapat mengambil tindakan sepihak jika DK PBB gagal menangani situasi di Suriah. Diplomat tersebut merujuk pada serangan sepihak AS pada tahun lalu di pangkalan Shairat Suriah, setelah rezim Suriah dituduh melakukan serangan senjata kimia di Khan Sheikhoun. Saat itu, AS menembakkan sejumlah rudal jelajah Tomahawk yang diklaim menghancurkan beberapa pesawat jet tempur Suriah. Saat itu, Moskow tidak melakukan respons militer, namun hanya melontarkan kecaman dan peringatan keras. Rusia Peringatkan AS Hari ini (13/3/2018), Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov memperingatkan AS untuk tidak menyerang Suriah dengan dalih palsu, yakni penggunaan senjata kimia. Jika nekat menyerang, kata dia, militer Rusia akan merespons. ”Menurut laporan, setelah serangan berbendera palsu, AS berencana untuk menuduh pasukan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia, dan untuk memberi komunitas dunia apa yang disebut sebagai bukti kematian massal warga sipil di tangan pemerintah Suriah dan Rusia mendukungnya,” kata Gerasimov, seperti dikutip RIA Novosti. Serangan berbendera palsu yang dimaksud itu adalah serangan yang dilakukan kelompok militan pemberontak Suriah, tapi dituduhkan ke rezim Suriah. Operasi semacam ini melibatkan para aktivis pro-oposisi untuk mendokumentasikannya. Sebagai pembalasan, Washington, menurut Gerasimov, berencana meluncurkan serangan rudal ke distrik-distrik yang diduduki pemerintah di Damaskus. Pada saat yang sama di Damaskus, yakni di kantor dan fasilitas Kementerian Pertahanan Suriah, sekarang ada penasihat militer Rusia, perwakilan dari Pusat Rekonsiliasi Pihak yang Berperang dan polisi militer. ”Kami memiliki informasi yang dapat dipercaya tentang militan yang bersiap untuk memalsukan serangan kimia pemerintah terhadap warga sipil. Di beberapa distrik di Ghouta Timur, kerumunan berkumpul dengan wanita, anak-anak dan orang tua, dibawa dari daerah lain, yang mewakili korban serangan bahan kimia tersebut,” ujar Gerasimov.(mas)
[GELORA45] Fw: Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur (1)
Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur Muhaimin Selasa, 13 Maret 2018 - 17:43 WIBviews: 36.610Seorang bocah di Douma, Ghouta Timur, Suriah, berdiri di antara bangunan yang hancur akibat perang. Foto/REUTERS/Bassam Khabieh A+ A-NEW YORK - Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kelompok militan al-Nusra di Ghouta Timur menggunakan senjata kimia jenis gas klorin. Dia menegaskan, al-Nusra sebagai kelompok teroris yang berhak diberantas pemerintah Suriah dari tempat persembunyiannya. Nebenzia telah membela pemerintah Suriah dan operasi anti-terorisme yang sedang berlangsung di Ghouta Timur. ”Menurut informasi yang kami dapat, pada tanggal 5 Maret 2018, gerilyawan al-Nusra menggunakan zat klorin di Ghouta Timur, yang melukai 30 warga sipil. Semua ini dilakukan untuk mempersiapkan dasar-dasar tindakan militer unilateral terhadap Suriah yang berdaulat,” katanya. “Kawasan pinggiran Kota Damaskus tidak bisa menjadi sarang terorisme. Dan ini digunakan untuk usaha terus-menerus oleh teroris guna melemahkan penghentian permusuhan,” lanjut diplomat Moskow ini. Dewan Keamanan PBB secara bulat mengadopasi resolusi 2401 yang mengamanatkan gencatan senjata di Suriah selama satu bulan untuk memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat (AS) menuduh rezim Suriah dan sekutunya—Rusia dan Iran—menghina resolusi DK PBB tersebut dengan terus melakukan pengeboman di Ghouta Timur. Tapi, Suriah dan Rusia membela diri bahwa operasi yang sedang berlangsung di pinggiran Damaskus itu tidak melanggar resolusi 2401. Alasannya, operasi ditujukan terhadap kelompok teroris yang dikecualikan dalam resolusi DK PBB.. Menurut Nebenzia, kelompok teroris, tidak seperti Moskow dan Damaskus. Kelompok itu sering menyerang rumah sakit dan fasilitas sipil lainnya, dan serangan tersebut terdokumentasi dengan baik. ”Sejak resolusi tersebut disahkan, lebih dari 100 orang meninggal karena ini, dan jumlah korban luka jauh lebih tinggi. Lebih dari satu rumah sakit diserang,” kata Nebenzia. ”Ini adalah rumah sakit sejati, rumah sakit asli, bukan markas petempur yang sering mereka klaim sebagai rumah sakit,” papar Nebenzia. Gerilyawan al-Nusra, lanjut dia, juga mencegah warga sipil meninggalkan zona tempur dengan menembakkan mortir dan para sniper membidik warga sipil. ”Mereka (militan) terus-menerus menyerang koridor kemanusiaan dan pos pemeriksaan, termasuk selama jeda kemanusiaan berlangsung,” kata Nebenzia. ”Mereka mengintensifkan penggunaan terowongan untuk memprovokasi militer Suriah dan pintu keluar terowongan tersebut berada di area bangunan umum, masjid dan rumah sakit paling utama,” imbuh dia. Sebelumnya, Dubes Amerika Serikat (AS) untuk PBB menuduh Rusia dan Suriah melanggar resolusi DK PBB. Menurut dokumen yang dia peroleh, Moskow dan Damaskus membunuh warga sipil tak berdosa dengan menggunakan celah operasi anti-terorisme.SUMBER: Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur | | | | | | | | | | | Rusia: al-Nusra Gunakan Senjata Kimia di Ghouta Timur Rusia tegaskan al-Nusra sebagai kelompok teroris, sehingga tak berlaku gencatan senjata yang diamanatkan... | | |
[GELORA45] Fw: Sowan ke Buya Syafii, Ganjar Pranowo minta saran agar Pilkada Jateng adem
Sowan ke Buya Syafii, Ganjar Pranowo minta saran agar Pilkada Jateng adem Selasa, 13 Maret 2018 13:04Reporter : Dian Ade Permana - - - - - 40 - SHARES Ganjar bertemu Buya Syafii Maarif di Grha Suara Muhammadiyah. ©2018 Merdeka.com Merdeka.com - Calon Gubernur (cagub) Jawa Tengah nomor urut satu, Ganjar Pranowo bertemu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif di Grha Suara Muhammadiyah, Rabu (13/2). Dengan mengenakan batik, Ganjar tiba pukul 10.30 WIB. BERITA TERKAIT - Buku 'Anak Negeri' difilmkan, cerita tentang masa kecil Ganjar Pranowo - Buya minta Pilkada Jateng tak tiru Pilkada Jakarta: Itu merusak demokrasi - Alat kampanye belum terpasang, timses Sudirman Said protes ke KPU Jateng Ganjar langsung menemui Buya Syafii di ruangannya yang berada di lantai 2. Dalam pertemuan yang digelar tertutup itu, Ganjar sempat berbincang selama hampir satu jam dengan Buya Syafii. "Saya sudah janji lama pengen sowan ke Buya. Tapi baru hari ini bisa diterima oleh Buya," ujar Ganjar usai menemui Buya Syafii. Ganjar mengaku meminta saran dari Buya Syafii tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah yang saat ini telah memasuki masa kampanye. "Saya minta saran dan petunjuk tentang Pilkada. Biar Pilkada adem, ayem dan bermutu. Bukan pilkada yang galak," terang Ganjar. Ganjar senang dengan suasana Pilkada Jateng saat ini. Sebab, Pilkada Jateng jauh dari nuansa permusuhan. "Pilkada enggak perlu serem-sereman. Persatuan dijaga. Para pasangan mencoba terus menjaga agar adem ayem. Di depan umum tidak menampilkan permusuhan dan serem-sereman. Suasana ini (Pilkada), Jawa Tengah bangetlah. Ada unggah-ungguh dan sopan santun," tutup Ganjar. [noe] Baca Juga: Bertemu Buya Syafii, Ganjar dipesan agar program kampanye realistisAlat kampanye belum terpasang, timses Sudirman Said protes ke KPU JatengDebat cagub Jateng digelar tiga kaliGanjar tawarkan skema pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan peternak unggasSolo Raya basis PDIP, Ida Fauziyah tetap optimis dapat banyak dukunganPastikan data, KPU Jateng adakan gerakan cek DPS
[GELORA45] Fw: "Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat.
Jimmy Hendrik mengirim 2 status baru. Maria WiyataKemarin pukul 7:26 · FB 12.03.2018 "Bagaimana ibu menjelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi Panik dengan meningkatnya Hutang negara untuk membiayai Infrastruktur Indonesia?" tanya seorang mahasiswa. "Hutang negara itu digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat. Seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Kalau berhutang untuk membangun masyarakat agar menjadi Pintar seperti kalian ini, saya nggak khawatir. Jadi kalau kalian nanti di Media sosial melihat ada yang ngomongin soal utang, kemudian melintir mengatakan seolah-olah negara kita sedang dilanda Krisis hutang. Itu karena dia punya Motif Politik, saya jamin itu. Jepang saja yang memiliki utang 200 persen atau dua kali lipat dari GDP nasional mereka, tidak bingung karena di sana hutang tak dijadikan komoditas politik Para penyebar Isyu Utang luar negeri ini tahu betul, rakyat tidak mengerti tentang itu. Dia sengaja karena tahu betul tentang APBN kita. Tapi dia hanya melihat utangnya saja. Tujuannya supaya Presiden Joko Widodo hanya dilihat jeleknya saja. Utang luar negeri itu Instrumen bukan tujuan. Namun mereka bilang kalau utang meningkat melebihi Rp 4.000 triliun, maka Indonesia akan runtuh. Padahal kalau membandingkan nominal Utang luar negeri kita belum ada apa-apanya dibanding Jepang dan Amerika. Kedua negara itu punya utang yang sangat besar. Saya berani menjamin Indonesia tak akan menjadi negara dengan utang yang besar. karena Indonesia mengelola Hutang negara seperti diamanatkan oleh undang-undang. Sesuai UU, Hutang negara tidak boleh lebih dari 60 persen dari Produk domestik bruto (PDB). Dan saat ini posisi hutang Indonesia kurang dari 30 persen.. Tapi ada yang mau membuat Provokasi. Bikin Hoaks atau menghasut. Dia hanya lihat satu sisi, jumlah hutangnya. Padahal kalau lihat Hutang negara harus lihat APBN kita secara keseluruhan. Lihat juga Rasio utang dengan PDB, karena secara prinsip hutang kita dikelola sebaik mungkin. Nanti akan kelihatan apakah Keuangan Indonesia sehat atau tidak. Jadi orang yang menyebar isu tentang Hutang luar negeri besar dan Indonesia akan runtuh itu sengaja untuk menakut-nakuti orang. Saya tidak suka Indonesia jadi negara yang tidak Percaya Diri." Sri Mulyani Indrawati , penerima penghargaan Menteri Terbaik Dunia 2018.
[GELORA45] Fw: PDIP Bakal Polisikan Kivlan Zen Soal 'Kader PKI'
PDIP Bakal Polisikan Kivlan Zen Soal 'Kader PKI' Feri Agus, CNN Indonesia | Rabu, 07/03/2018 11:32 WIBBagikan : PDIP bakal polisikan Kivlan Zen atas tudingan 'kader PKI'. (CNN Indonesia/M Andika Putra)Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan melaporkan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen ke polisi terkait tudingan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebelumnya, kemarin, Kivlan mengatakan PDIP banyak menampung pihak-pihak yang berafiliasi dengan PKI. Kivlan bahkan menuding ada sejumlah kader PDIP yang diduga masih menjadi bagian dari PKI. "Nanti PDIP juga akan melaporkan dia (Kivlan Zen). Jadi harus berdasarkan fakta dan data. Aku yakin pasti akan ada langkah hukum, karena kita enggak mau dalam urusan caci maki," kata kader PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/3). | Lihat juga: Kivlan Zen Tuding PDIP Banyak Menampung PKI | Nama Eva menjadi salah satu kader partai berlambang banteng moncong putih itu yang disebut Kivlan sebagai bagian dari PKI. Selain Eva, pensiunan jenderal TNI AD bintang dua itu juga menyebut nama dua anggota DPR dari fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko dan Rieke Diah Pitaloka. Eva membantah dirinya bagian dari partai berlambang palu arit yang telah dilarang sejak masa Orde Baru. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, dirinya baru lahir pada 1965 dari keluarga yang berlatarbelakang pegawai negeri sipil (PNS). "Saya lahir tahun 1965, ibu bapak saya PNS, guru SMA zaman segitu. Saya jadi PNS 11 tahun, kok bisa (dikaitkan) PKI-PKI. Enggak mungkin banget, itu asal bunyi. Saya lulusan terbaik P4 tingkat nasional tahun '89, 17 terbaik," tuturnya. Eva menantang Kivlan untuk melaporkan dirinya maupun PDIP ke pihak berwajib bila memiliki bukti terkait hubungan dengan PKI. Dia meyakini Kivlan tak memiliki bukti sehingga cuap-cuap di media massa untuk mengadu domba. "Jadi kita menantang pak Kivlan silakan, dilaporkan. Silakan melaporkan saya, Eva Kusuma Sundari," kata dia. Eva melanjutkan bahwa, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bakal menyerahkan tindakan Kivlan tersebut ke penegak hukum seperti Ustaz Alfian Tanjung, yang juga menuding sebagian kader PDIP adalah PKI lewat media sosialnya. PDIP, kata Eva, saat ini tengah fokus untuk pemenangan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Menurutnya, manuver Kivlan kental dengan kepentingan politik. Dia menyebut tersangka kasus dugaan makar itu tengah melakukan kampanye hitam terhadap PDIP di tengah tahun politik. "Kita fokus di pemenangan, biar urusan pembuktian itu tidak di media tetapi di pengadilan. Pak Kivlan harus rasional dong, jangan mengadu domba, black campaign begitu," kata dia. | Lihat juga: Ingin Suasana Adem, Jokowi Minta Penyebar Hoax Digulung Habis | Dihubungi secara terpisah, kader PDIP Rieke Diah Pitaloka membantah tudingan yang disampaikan Kivlan. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan sangat tidak mungkin dirinya menjadi bagian dari PKI lantaran baru lahir pada 1974. "Saya lahir tahun 1974. Saya enggak kenal Kivlan Zen. Mungkin Kivlan lebih tahu saya, daripada diri saya sendiri?" kata dia kepada CNNIndonesia.com. Soal Kivlan yang telah menyebut namanya, Rieke pun mendoakan Kivlan agar diberi kesehatan lahir dan batin. "Saya doakan atas nama almarhum kedua orang tua saya, Kivlan diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala fitnah," kata Rieke. Sebelumnya, kemarin, usai diskusi dengan tema 'Isu Kebangkitan PKI: Antara Realita atau Propaganda' di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kivlan mengatakan menyebut ada sejumlah nama kader PDIP yang diduga terkait dengan PKI. Kivlan pun meminta mereka untuk mundur dari jabatannya di partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. "Sebaiknya PDIP itu menarik lah, orang-orang seperti Eva Kusuma Sundari, Rieke Dyah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko, dia membuat buku itu, janganlah dimasukan jadi pimpinan lagi," tuturnya. Atas dasar itu, Kivlan menilai, PDIP kerap dianggap dekat dengan komunis. Bahkan pada tahun 2015, lanjut Kivlan, PDIP mengirimkan sejumlah kadernya ke Partai Komunis China untuk belajar ilmu politik dan pengkaderan. (DAL/kid)
[GELORA45] Fw: JALAN TOL SEPANJANG KALIMALANGdisk
Bambang Djalisnetra membagikan kiriman KataKita. 3 jam · KataKita6 jam · JALAN TOL SEPANJANG KALIMALANG Dulu setiap kali lewat jalan Kali Malang, hati saya gelo.. "ngerti gelo po ra koen?" Gelo artinya KECEWA.. Sesak dada saya menyaksikan jalan layang yang katanya bakalan jadi jalan TOL penghubung ke Bekasi teronggok mangkrak sejak pak Soeharto lengser. Bergantinya presiden berkali2 pun tak mampu membuat kegeloan hati saya membaik. Saya pernah merem lewat jalan itu, pura2 gak lihat ada jalan yg menghabiskan ratusan milyar uang rakyat, namun MANGKRAAAK! Tidak setahun dua tahun jalanan itu mangkrak tapi 20 TAHUN... Dan saat pemerintahan AMANAH ini berjalan SEMUA YG MANGKRAK, TERLELAP NGOROK, DIBUAT BANGUN... termasuk TOL DI ANTARA KALIMALANG ini... Lalu kenapa kamu masih membenci pak Jokowi??? Tidakkah matamu mampu jujur mengatakan fakta yang kamu lihat? We Love You Pak Jokowi... Kami semua yang sehat segar bugar dan saksi hidup kegagalan pemerintah lama dalam mengemban amanat rakyat, tak akan sedikitpun MENDUSTAI KEJUJURAN dan kerjakerasmu membangun yang teronggok... Meski nyatanya banyak orang2 buta menafikkan perjuanganmu untuk negri ini... *COPAS* Nani Nawangsih SukaSukaSuperHahaWowSedihMarahKomentariBagikan3Anda, Bambang Djalisnetra, dan 1 lainnya Komentar Victor Manueke Sama dengan jembatan SUKARNO di kota Manado yg mangkrak puluhan tahun lamanya, setelah Presidennya Jokowi baru menjabat beberapa bulan, jembatan tsb berhasil selesai dan beroperasi !!!.SUMBER: Facebook – log in or sign up 5 Maret 2018 13:27 | | | | | | | | | | | Facebook – log in or sign up Create an account or log in to Facebook. Connect with friends, family and other people you know. Share photos an... | | |
[GELORA45] Fw: Jawapos, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Sebar Hoax Ketua MCA adalah Ahoker
Jawapos, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Sebar Hoax Ketua MCA adalah Ahoker - Alifurrahman - Media - 3 hours ago - 5 min read - 0 Trending Sebagian admin Muslim Cyber Army atau MCA sudah diciduk oleh Polri. Mereka terbukti menyebar hoax 15 juta PKI bangkit dan siap membantai ulama. Selain itu mereka juga terbukti menyebar konten hoax nan SARA. Respon cepat Polri untuk menangkap MCA terbukti cukup berdampak. Setidaknya, hoax soal pembantaian ulama oleh PKI sudah mereda beberapa minggu ini. Marbot masjid yang sebelumnya mengaku dianiaya oleh PKI, satu persatu mengaku bahwa mereka hanya pura-pura. Ada juga yang mengaku dianiaya oleh makhluk halus. Setelah hoax soal kebangkitan PKI mereda, sepertinya ada yang berusaha untuk memainkan isu MCA. Tidak tanggung-tanggung, yang berperan (sercara sengaja maupun tidak) mengarahkan MCA kepada kubu Ahoker adalah Jawapos. Salah satu media mainstream terbesar di Indonesia. Jawapos menurunkan berita bahwa ketua MCA yang ditangkap Polri adalah Ahoker atau pendukung Ahok. Berita di Jawapos tersebut sebenarnya sangat tidak standar untuk disebut berita. Sebab isinya hanya kutipan dari akun-akun twitter yang minim follower.. Tidak jelas juga siapa orangnya, bukan tokoh, bukan pula aktivis sosial media. Benar-benar dari akun yang tidak jelas dan bahkan mungkin adalah akun kloningan. Namun, karena yang memberitakan adalah Jawapos, salah satu media mainstream terbesar di Indonesia, maka banyak orang terpengaruh dengan yang diberitakan. Bahkan, pimpinan DPR, Fahri Hamzah mentweet link berita dari Jawapos tersebut. “Dari web resmi @jawapos menemukan bahwa ketua MCA adalah Ahoker. Jadi maling teriak maling dan ngaku Muslim segala. Ayok @DivHumas_Polri selesaikan abrang ini. Jangan mau merusak nama Polri dengan menyerang identitas agama.” Bagaimanapun pihak Jawapos sudah menghapus berita hoax tersebut dan pimpinan readaksi meminta maaf atas keteledoran jurnalisnya dalam menayangkan berita yang tidak sesuai standar. Sementara Fahri? Belum. Sampai sekarang, setelah 11 jam berlalu, dia masih sibuk dengan tweet lainnya dan tidak lagi membahas MCA adalah Ahoker. Sebagai pimpinan Seword, jujur saya merasa sangat prihatin atas kejadian ini. pada akhirnya kita sedang melihat sebuah kenyataan, bahwa salah satu media mainstream terbesar di Indonesia, dan pimpinan DPR RI yang terhormat, sama-sama menyebarkan berita hoax. Orang lain mungkin menganggap ini sebuah kebetulan dan kesalahan yang biasa saja. Tapi bagi saya, sebagai orang yang aktif memantau media dan sedikit paham bagaimana sebuah produk jurnalis dibuat, penyebaran hoax bahwa ketua MCA adalah Ahoker merupakan sebuah “agenda setting politik” yang terstruktur, sistematis dan massif. Katakanlah Jawapos memang hanya kebetulan saja memiliki jurnalis yang teledor, katakanlah Fahri juga hanya kebetulan saja mentweet, tapi tetap saja, dalam teori politik, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Ketika kebetulan-kebetulan itu tersusun begitu rapi, kita patut curiga bahwa semuanya direncanakan dengan sangat matang. Buat teman-teman pembaca Seword dan aktif di sosial media, kita semua pasti sudah tahu bahwa penggiringan opini ketua MCA adalah Ahoker atau bahkan ada yang menyebut orang Polri sendiri. Narasinya sama persis seperti yang Fahri tweetkan, maling teriak maling. Mereka menyebar hoax bahwa MCA yang ditangkap oleh Polri adalah MCA ‘bikinan’ Polri sendiri atau dari kubu pemerintah. Ini semua hanya rekayasa untuk menjatuhkan nama MCA. Postingan tersebut cukup menyebar di beberapa grup WA dan Facebook. Pada saat konten tersebut disebar, publik boleh saja tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah hoax. Namun publik tidak bisa mengelak dan menghapus ingatan mereka dengan cepat soal hoax tersebut. Sehari dua hari kita masih terngiang dengan hoax yang menyebut bahwa ketua MCA yang ditangkap Polri adalah Ahoker. Dan saat kita masih terngiang, Jawapos menayangkan berita bahwa ketua MCA adalah Ahoker. Sekali lagi, sangat terstruktur, sistematis dan massif. Kita mungkin tidak percaya bahwa ketua MCA adalah Ahoker, bahkan kita bisa menyebut berita yang ditayangkan Jawapos tidak sesuai standar pers. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa yang memberitakan adalah salah satu media mainstream yang cukup terpercaya. Dan tidak penting lagi apakah beritanya sesuai standar atau tidak, sebagian orang yang terngiang bahwa ketua MCA adalah Ahoker merupakan hoax, akan langsung berubah dan percaya bahwa itu adalah sebuah fakta. Sebab apa? sebab yang memberitakannya adalah Jawapos. Kalaupun sekarang Jawapos telah menghapus link berita tersebut dan meminta maaf, namun sebagian orang pasti tidak tahu dan masih percaya bahwa ketua MCA adalah Ahoker. Dan ini adalah goal yang sangat sempurna. Lihatlah alur dan proses sebuah berita hoax bahwa ketua MCA adalah Ahoker. Mereka membuat konten di sosial media dan menuduh ketua MCA yang ditangkap oleh Polri adalah Ahoker
[GELORA45] Fw: Eks Napi Teroris: Bom Bali I Membuka Misteri Rentetan Bom di Indonesia
Eks Napi Teroris: Bom Bali I Membuka Misteri Rentetan Bom di Indonesia MOH. NADLIR Kompas.com - 25/02/2018, 07:05 WIB Ali Fauzi, pelaku bom Bali I dan Tita Apriantini, korban bom JW Marriot dalam acara yang diselenggarakan AIDA di Jakarta, Kamis (25/1/2018)(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA) JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan narapidana terorisme Ali Fauzi mengatakan bahwa peristiwa Bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 silam adalah musibah sekaligus anugerah. Menurut Ali, musibah dirasakan bagi para korban dan keluarga korban peristiwa tragis tersebut. Sedangkan, anugerah bagi Kepolisian RI yang mampu mengungkap jaringan terorisme di Tanah Air. "Lewat Bom Bali I polisi bisa mengungkap rentetan kasus bom di Indonesia," kata Ali di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (24/2/2018). Menurut Ali, ada kebuntuan saat bom meledak di depan Kedutaan Besar Filipina, pada Agustus 2000 silam. Saat itu, polisi masih buta petunjuk siapa dalang di balik aksi terorisme tersebut. "Ada bom Plaza Atrium Senen (2001) dan rentetan bom (lain) di Tanah Air. Itu semua bisa terungkap lewat tertangkapnya kakak saya, Amrozi, Ali Imron, Ali Ghufron, dan lainnya," kata dia. (Baca juga: Cegah Dendam, Pemerintah Diminta Rangkul Eks Teroris dan Keluarga Korban) Tabur bunga peringatan tragedi Bom Bali ke-13 di Monumen Bom Bali, Jalan Legian, Kuta, Senin (12/10/2015).(KOMPAS.com/SRI LESTARI) Karena itu, adik kandung otak Bom Bali I tersebut mengatakan, bom yang meledak di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta Bali itu adalah pembuka misteri teror bom di dalam negeri. "Bom Bali I jadi pembuka misteri rentetan bom di Indonesia yang kemudian terkuak ada jaringan besar yang berama Jemaah Islamiyah," kata Ali Fauzi. "Rentetan bom mulai dari tahun 2000 sampai 2010 itu dilakukan oleh kawan-kawan saya yang ada di Jemaah Islamiyah. Kami khusus dibina, dididik di bidang build engineering dari (bom) skala kecil sampai besar," ujar dia. Ali pun mengungkapkan penyesalannya telah membuat ratusan orang meninggal dunia dan cacat seumur hidup, karena aksi teror bomnya. "Ketika pertama kali ketemu korban bom saya agak pesimistis. Karena memang saya pada waktu itu seperti diadili. Saya sempat mundur, saya enggak kuat seperti ini," tuturnya. "Ada sebagian korban bom yang belum mau menerima saya, menunjuk-nunjuk mata saya, kepala saya. Air mata saya hampir dua piring, saya dengar kisah korban bom, kita semua hanyut dalam tangisan. Proses ini tak mudah," ucap Ali. Kapolda Bali Irjen Petrus Golose bersama beberapa pejabat utama Polda Bali menghadiri undangan kepolisian Inggris.(Kompas TV) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Eks Napi Teroris: Bom Bali I Membuka Misteri Rentetan Bom di Indonesia", http://nasional.kompas.com/read/2018/02/25/07050591/eks-napi-teroris-bom-bali-i-membuka-misteri-rentetan-bom-di-indonesia. Penulis : Moh. Nadlir Editor : Bayu Galih
[GELORA45] Fw: BUYA SYAFII MAARIF: RADIKALISME ADALAH "RONGSOKAN PERADABAN"
BUYA SYAFII MAARIF: RADIKALISME ADALAH "RONGSOKAN PERADABAN" HIKAM READER1:09 PM No comments: "Inilah rongsokan yang diimpor ke sini, oleh suatu wilayah yang kalah. Daki kotoran peradaban ini celakanya dimanfaatkan politisi busuk. Mereka meyakini 'Teologi Maut', tak berani hidup, kelompok putus asa sejatinya."(Buya Syafi'i Maarif, mantan Ketum PP Muhammadiyah) Metafora yg digunakan oleh Buya Syafii Maarif (BSM) untuk radikalisme dan aksi kekerasan, menurut hemat saya, sangat 'cespleng' dan sekaligus mudah dipahami publik. Kata "rongsokan" dan "daki" keduanya merepresentasikan suatu kondisi yang merupakan bekas, sampah, dan/atau limbah. Walaupun demikian, 'rongsokan' masih punya potensi utk diselamatkan dan dimanfaatkan. Itu berbeda halnya dengan daki (scum) yang berkonotasi kotor dan mesti dilenyapkan. Radikalisme dan aksi kekerasan, sebagaimana yang kita lihat masih terus berkecamuk di negeri ini dan berbagai negara di dunia lain, adalah ibarat rongsokan dan sampah peradaban. Ia adalah produk peradaban manusia yang bersifat destruktif, dimulai dari tataran gagasan sampai pada tingkat praksisnya. Sepanjang sejarah peradaban, entah sudah berapa banyak rongsokan yang menjadi produk samping dr kemajuan dan keunggulan manusia, yang kemudian dimanfaatkan utk kepentingan-kepentingan tertentu. Ketika suatu rongsokan dari peradaban didaur ulang, ia bisa menjadi produk baru yang bisa berpotensi positif tetapi juga destruktif. Positif apabila dari rongsokan tersebut dapat diperoleh pelajaran bagi manusia agar tak mengulangi kesalahan-kesalahan yang akan merusak peradaban. Negatif jika hasilnya adalah hanya daki yang makin mengotori kemanusiaan. Radikalisme dan aksi kekerasan (seperti aksi terorisme) adalah rongsokan peradaban yang derajatnya adalah "daki" . Ia bukan rongsokan yang ada manfaatnya untuk di daur ulang karena dipandang masih ada gunanya. Radikalisme dan kekerasan, karenanya, harus dihilangkan once and for all. Memberantas radikalisme dan kekerasan bukan ihwal yang mudah, karena banyaknya pihak-pihak yang merasa diuntungkan sehingga akan membelanya, baik terang-terangan atau sembunyi. Dan yang sembunyi biasanya jauh lebih susah dan lama prosesnya ketimbang yang terang-terangan. Yang sembunyi bukan hanya tampak "wadhag" (lahiriah)nya saja, tetapi ada dalam pikiran manusia pendukung dan pemujanya. BSM menunjuk pada para politisi busuk dan pengusung serta pendukung "Teologi Maut" sebagai para pengguna radikalisme dan kekerasan. Hemat saya, mereka itu pun ada yang terang-terangan, seperti JI, Al-Qaeda, ISIS, JAD, dll., tapi juga ada yg sembunyi-sembunyi dan tak transparan seperti kelompok HTI dan sejenisnya. Belum lagi mereka yang tampak wadhag seakan-aka anti radikalisme, pro-demokrasi, dsb., tetapi perilakunya malah mendukung ideologi dan praktik kekerasan! Diperlukan kewaspadaan, kewaskitaan, ketegasan, dan keberanian serta kekuatan untuk menghadapi, menangkal, dan menanggulangi kedua jenis users tsb. Itu sebabnya deradikalisasi BUKAN hanya sebuah program apalagi proyek saja; tetapi sebuah GERAKAN nasional (a national movement) yang sistemik, terstruktur, dan massif dalam jangka panjang. Gerakan deradikalisasi nasional (GDN) bukan hanya dilakukan sepenuhnya oleh negara, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMSP) dan setiap warganegara. Gerakan deradikalisasi bukan hanya soal pemberantasa atau eliminasi, tetapi juga rehabilitasi dan penyelamatan serta perlindungan dari ancaman radikalisme dan kekerasan dari batang tubuh bangsa Indonesia. Simak tautan ini: 1. https://oknews.co.id/buya-syafii-maarif-tentang-toleransi-otentik-dan-rongsokan-peradaban/2. http://www.muslimoderat.net/2017/07/buya-syafii-rongsokan-peradaban-arab.htmlSUMBER: http://www.hikamreader.com/2018/02/buya-syafii-maarif-radikalisme-adalah.html
[GELORA45] Fw: Berkaca Perang di Afghanistan, Jokowi Minta Masyarakat Jaga Persatuan Saat Pilkada
Berkaca Perang di Afghanistan, Jokowi Minta Masyarakat Jaga Persatuan Saat Pilkada FABIAN JANUARIUS KUWADOKompas.com - 21/02/2018, 22:20 WIB Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Afghanistan, Senin (29/1/2018).(Biro Pers Setpres) JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pertikaian atau konflik tidak akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Ia meminta masyarakat Indonesia berkaca padaAfghanistan, negara yang 40 tahun lebih dilanda peperangan antarsuku-sukunya. "Afghanistan itu negara dengan deposit minyak paling besar, deposit emas paling besar dan deposit gas paling besar. Tapi itu semua tidak bisa dikelola karena ada peperangan," ujar Jokowi saat menghadiri acara Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Gedung Serba Guna II Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018). Pertikaian dan konflik itu juga membuat peradaban di negara tersebut mundur berpuluh- puluh tahun. Saat Presiden Jokowi menerima Ibu Negara Afghanistan Rula Ghani di Istana Presiden di Bogor, beberapa waktu lalu, Rula bercerita bagaimana kondisi negaranya sebelum dan sesudah dilanda perang. Baca juga : Cerita Jokowi di Afghanistan, Deg-degan Ancaman Bom hingga Jaminan Ashraf Gani "Sebelum perang itu, wanita nyetir mobil dari kota ke kota itu hal biasa. Negara yang lain penduduknya belum punya mobil, di Afghanistan sudah. Begitu perang, ada dua pihak yang paling menderita, perempuan dan anak-anak. Betapa mereka kehilangan kebahagiaan," ujar Jokowi. "Ibu Rula Ghani juga menyampaikan, sekarang, anak bisa bersepeda di kampung saja itu sudah alhamdulilah bahagianya. Karena sudah hancur semua sisanya," lanjut dia. Tidak mau Indonesia yang terdiri dari 714 suku berubah menjadi seperti Afghanistan, Jokowi pun meminta masyarakat menjaga persatuan dan persaudaraan, meski berbeda-beda latar belakang. Jika ada persoalan antartetangga, Jokowi menilai hal itu segera selesaikan. Jika ada persoalan antarkampung, segera dicarikan jalan keluarnya. Jika ada persoalan antarsuku, harus diselesaikan secara menyeluruh. Bahkan yang lebih sulit lagi, jika ada persoalan antarkelompok agama, mesti secepatnya didamaikan. Baca juga : Tak Ada Perang, Inilah Wilayah Paling Damai di Afghanistan Apalagi tahun 2018 dan 2019 ini adalah tahun politik. Tahun 2018, digelar Pilkada serentak di 171 daerah dan tahun 2019 digelar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden. "Jangan sampai karena Pilkada, Pilpres, persatuan kita menjadi retak. Jangan sampai. Itu karena biasanya kalau masuk Pilkada, mesti ada yang mengompor-ngompori, membuat kabar tidak benar, jangan," ujar dia. "Itu tugas kita semua untuk menjaga agar negara kita ini tetap sejuk, aman, damai dan tak ada konflik sekecil apapun sehingga pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan terus bisa kita tingkatkan," lanjut Jokowi.
[GELORA45] Fw: Ahok Ajukan PK, Ini Kecurigaan Eggi Sudjana (1)
Ahok Ajukan PK, Ini Kecurigaan Eggi Sudjana (1) Selasa, 20 Februari 2018 07:40Kompas.comEggi Sudjana WARTA KOTA, TANAH ABANG - Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana menangkap keganjilan dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus penistaan agama yang diajukan oleh terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ke Mahkamah Agung (MA). Saat ditemui di kantornya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018), Eggi Sudjana mencurigai ada tangan-tangan kekuasaan yang turut campur dalam tindakan hukum yang diambil Ahok tersebut. Kecurigaannya itu muncul lantara usai divonis bersalah pada Mei 2017 lalu, Ahok sama sekali tidak melakukan upaya hukum bandin Baca: Sudah Dua Bulan Ahok Tidak Dijenguk Keluarga dan Kuasa Hukumnya “Saya curiga memang sudah ada yang mengatur. Ahok dulu tidak mengajukan banding karena ada bisikan untuk ajukan PK, sehingga hukumannya tidak ditambah,” jelas Eggi Sudjana kepada awak media. Eggi bukan tanpa alasan menyatakan kecurigaannya itu. Menurutnya, pihak MA juga secara cepat memproses pengajuan PK Ahok yang masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 2 Februari 2018 lalu. Sedangkan MA langsung mengadakan sidang perdana pada 26 Februari 2018. “Ini memang akal-akalan, langsung sidang, cepat sekali, bisa bebas cepat dia. Terdakwa yang mengajukan PK tidak akan dihukum melebihi masa hukuman sebelumnya. Justru melalui PK itu terdakwa bisa langsung bebas dari segala hukuman yang menjeratnya," papar Eggi. PK itu diajukan Ahok melalui kuasa hukumnya, Josefina Syukur dan Fifi Lety Indra
[GELORA45] Fw: Ahok Ajukan PK, Ini Kecurigaan Eggi Sudjana (2)
Ahok Ajukan PK, Ini Kecurigaan Eggi Sudjana (2) Selasa, 20 Februari 2018 07:40Kompas.comEggi Sudjana Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA terkait kasus penistaan agama. "Tanggal 2 Februari 2018 kuasa hukum Ahok mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada MA-RI," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah melalui keterangan resminya, Senin (19/2). PK diajukan melalui kuasa hukum yang sekaligus merupakan adik kandungnya, yakni Fifi Lety Indra beserta Josefina A Syukur. Abdullah menjelaskan, Ahok mengajukan PK melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya pada tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah menerima penetapan tentang penunjukan hakim pemeriksa permohonan PK, maka hakim menetapkan hari sidang pertama pada 26 Februari 2018 pekan depan. "Kuasa hukum Ahok berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga surat panggilannya tidak bisa langsung, melainkan melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," jelas Abdullah. Sidang kedua PK, menurut dia, rencananya dilaksanakan pekan berikutnya dengan agenda mendengarkan jawaban pihak lawan, dalam hal ini Jaksa. "Hakim pemeriksa upaya hukum peninjauan kembali membuat Berita Acara Pendapat kemudian dikirim ke Mahkamah Agung bersama dengan berkas perkara secara lengkap," katanya. Dalam hal ini Ahok mengajukan PK terhadap Putusan Pengadian Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.BlZO16/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagian pidananya telah dia jalani. (Rizal Bomantama/Rangga Baskoro)
[GELORA45] Fw: Ketika Agama Kehilangan Tuhan
Ketika Agama Kehilangan Tuhan Rabu 14 Februari 2018 10:00 WIB Rep: Fergi Nadira/ Red: Agus Yulianto - KH Mustofa Bisri (Gus Mus) Foto: Antara/Zarqoni Maksum Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan pelaku bisnis berbasis agama. REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: KH A Mustafa Bisri (Gus Mus) Dulu agama menghancurkan berhala. Kini agama jadi berhala. Tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya. Dulu orang berhenti membunuh sebab agama. Sekarang orang saling membunuh karena agama. Dulu orang saling mengasihi karena beragama. Kini orang saling membenci karena beragama. Agama tak pernah berubah ajarannya dari dulu,Tuhannya pun tak pernah berubah dari dulu. Lalu yang berubah apanya? Manusianya? Dulu orang belajar agama sebagai modal, untuk mempelajari ilmu lainnya. Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya, maunya belajar agama saja. Dulu pemimpin agama dipilih berdasarkan kepintarannya, yang paling cerdas di antara orang-orang lainnya. Sekarang orang yang paling dungu yang tidak bisa bersaing dengan orang-orang lainnya, dikirim untuk belajar jadi pemimpin agama. Dulu para siswa diajarkan untuk harus belajar giat dan berdoa untuk bisa menempuh ujian. Sekarang siswa malas belajar, tapi sesaat sebelum ujian berdoa paling kencang, karena diajarkan pemimpin agamanya untuk berdoa supaya lulus. Dulu agama mempererat hubungan manusia dengan Tuhan. Sekarang manusia jauh dari Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan agama. Dulu agama ditempuh untuk mencari Wajah Tuhan. Sekarang agama ditempuh untuk cari muka di hadapan Tuhan. Esensi beragama telah dilupakan. Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan pelaku bisnis berbasis agama, karena semua yang berbau agama telah didewa-dewakan, takkan pernah dianggap salah, tak pernah ditolak, dan jadi keperluan pokok melebihi sandang, pangan, papan. Agama jadi hobi, tren, dan bahkan pelarian karena tak tahu lagi mesti mengerjakan apa. Agama kini diper-Tuhankan, sedang Tuhan itu sendiri dikesampingkan. Agama dulu memuja Tuhan. Agama kini menghujat Tuhan. Nama Tuhan dijual, diperdagangkan, dijaminkan, dijadikan murahan, oleh orang-orang yang merusak, membunuh, sambil meneriakkan nama Tuhan. Tuhan mana yang mengajarkan tuk membunuh? Tuhan mana yang mengajarkan tuk membenci? Tapi manusia membunuh, membenci, mengintimidasi, merusak, sambil dengan bangga meneriakkan nama Tuhan, berpikir bahwa Tuhan sedang disenangkan ketika ia menumpahkan darah manusia lainnya. Agama dijadikan senjata untuk menghabisi manusia lainnya. Dan tanpa disadari manusia sedang merusak reputasi Tuhan, dan sedang mengubur Tuhan dalam-dalam di balik gundukan ayat-ayat dan aturan agama. BERITA TERKAIT - JK: Isu Agama dalam Politik tak Bisa Dihindari - Din: Tidak Benar Kerukunan Antarumat Beragama Menipis - Mengimplementasikan Rukun Islam ala Ridwan Kamil - Solusi MUI Terkait Keputusan MK Soal Kolom Agama - MUI Ingin Penghayat Kepercayaan Dibina
[GELORA45] Fw: Presiden Dimungkinkan Tidak Akan Tandatangani UU MD3
20 Februari 2018 | 16:00 WIB | Nasional Presiden Dimungkinkan Tidak Akan Tandatangani UU MD3 JAKARTA, suaramerdeka.com -Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru disahkan oleh DPR RI. "Kemungkinan (Presiden) tidak menandatangani (UU MD3)," ujar Yasonna, Selasa (20/2). Langkah tersebut diakui tidak akan membatalkan UU MD3. Sebab, berdasar pada aturan perundangan, jika dalam waktu 30 hari undang-undang tidak ditandatangani, maka undang-undang itu praktis tetap berlaku. Yasonna mengatakan, langkah presiden untuk tidak menandatangani UU MD tersebut merupakan salah satu bentuk protes eksekutif terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik di masyarakat. Pasalnya saat revisi UU MD3 dibahas, pemerintah hanya mengajukan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) mengenai penambahan kursi pimpinan DPR. Namun, ternyata di dalam perjalanannya, para wakil rakyat itu menambah sejumlah pasal yang saat ini berbuah kontroversi di masyarakat. Mulai dari pasal soal penghinaan terhadap parlemen, pasal soal memberikan wewenang kepada Polri untuk menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR hingga pasal soal izin Presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas anggota DPR yang tersangkut persoalan hukum. "(Soal pasal kontroversial) bukan usulan pemerintah, sama sekali bukan. Itu (UU MD3) memang produk berdua (DPR bersama-sama pemerintah). Tapi kan melalui perdebatan kencang juga," ujar Yasonna. Yasonna pun mendorong masyarakat sipil untuk menggugat UU MD3 ITU ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya persilakan teman-teman menggugat setelah jadi UU. Jangan sebelum menjadi UU ya, nanti batal," ujar Yasonna. (KCM /CN41 )
[GELORA45] Fw: Tragedi Berdarah Pembantaian Mangkuk Merah
Tragedi Berdarah Pembantaian Mangkuk Merah Penangkapan terhadap warga keturunan Tionghoa yang dituding terlibat PKI. FOTO/Istimewa852 Shares Reporter: Iswara N Raditya19 Februari, 2018dibaca normal 5:30 menit - PGRS/Paraku dibantai karena dituding terlibat komunis, lebih dari 5 ribu orang tewas, mayoritas etnis Tionghoa. Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tak kalah mengerikan terjadi juga di Kalimantan.tirto.id - Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat. Terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Baca juga: Tragedi Pembantaian Bulungan di Perbatasan Malaysia Namun, semua itu berubah, hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965. Citra Presiden Sukarno merosot karena dianggap membela Partai Komunis Indonesia (PKI). Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Ini akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, Peristiwa Pembantaian Mangkuk Merah. Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi pada 1967. Bermula dari Ganyang Malaysia Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Sukarno mulai mengobarkan semangat ganyang Malaysia karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa, yang tinggal di dekat perbatasan turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Baca juga: Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara Presiden Sukarno kemudian mengirimkan salah seorang Menteri Negara di Kabinet Dwikora I, Oei Tjoe Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Oei Tjoe Tat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Oei Tjoe Tat maka dibentuklah barisan sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi barisan sukarela banyak diminati warga, pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia, seperti ditulis Oei Tjoe Tat dalam Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno (1995: 144). Barisan sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS/Paraku, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Baca juga: Republik Lanfang, Republik Pertama di Nusantara Untuk persiapan menghadapi Malaysia, angkatan perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putusibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008:836) memaparkan, para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kamp-kamp latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS/Paraku tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat Sukarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Baca juga: KAMI Ada untuk Mengganyang PKI Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS/Paraku pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Sukarno pun mendapat momen tepat, menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PGRS/Paraku, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu-menahu atas persoalan ini. Adu Domba Dayak & Tionghoa PGRS/Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Sukarno, menyasar militer Indonesia lantaran teru
[GELORA45] Fw: Jokowi Persilakan KPK Proses Hukum Adik Iparnya
Jokowi Persilakan KPK Proses Hukum Adik Iparnya Ahmad Romadoni 16 Feb 2017, 19:25 WIB - - - - - 16 171Presiden Jokowi Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menanggapi dugaan kasus korupsi yang menyangkut nama adik iparnya, Arif Budi Sulistyo. Pria yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu disebut dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair. Jokowi menyatakan, tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Dia mempersilakan KPK untuk memproses hukum siapa pun yang diduga melanggar aturan, terutama korupsi. Baca Juga - Nama SBY Muncul di Sidang Setnov, Ini Kata KPK - Pengacara Setnov Sebut Proyek E-KTP Milik Pemerintah SBY - Jadi Tersangka Suap, Plt Sekda Pemprov Jambi Datangi KPK "Ya diproses hukum saja," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/2/2017). Jokowi mengatakan, setiap warga harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Dia percaya KPK dapat bekerja secara profesional. "Saya yakin KPK bekerja profesional dalam proses semua kasus," imbuh Jokowi.. Jokowi sejak awal menjabat sudah menegaskan kepada semua pihak untuk tidak percaya dengan orang yang mengaku keluarga Presiden dan bisa melancarkan sebuah proyek. Penegasan itu bahkan sudah dituangkan dalam sebuah surat edaran. "Saya tidak hanya mengeluarkan surat, tapi sebelumnya mungkin lebih dari lima kali. Sidang kabinet, pertemuan dengan dirut dirut BUMN semua saya sampaikan. Saya kira penjelasan yang sangat jelas," pungkas Jokowi. 1 dari 2 halaman KPK Dalami Peranan Adik Ipar Jokowi Penyidik KPK akan mendalami peran Arif Budi Sulistyo, saksi kasus dugaan suap Kasubdit Ditjen Pajak oleh Direktur PT Eka Prima Ekspor (EKP), Ramapanicker Ramojohan. "Arif Budi Sulistyo dalam rangkaian peristiwa ini diduga mitra bisnis dari terdakwa dan mengenal pihak-pihak di Ditjen Pajak. Kami akan buktikan hubungan antara Arif dengan terdakwa," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa 14 Februari 2017. Tak hanya itu, Febri juga mengatakan penyidik akan membuktikan hubungan antara Arif Budi Sulistyo dengan pegawai di Ditjen Pajak, Muhammad Hanif serta membuktikan adanya komunikasi terkait tax amnesty PT EKP. Febri menuturkan, Arif merupakan mitra bisnis dari yang diduga menjadi perantara antara Rajesh dengan Ditjen Pajak "(Posisi Arif) mitra bisnis dari terdakwa dan diduga mengenal sejumlah pihak di Ditjen pajak ini yang akan kami buktikan. Yang dibuktikan apakah ada tindakan lain termasuk pertemuan di dakwaan diduga dihadiri oleh Ditjen pajak," tutur Febri. Nama Arif Budi Susilo sebelumnya tidak pernah terdaftar menjadi saksi di daftar pemeriksaan penyidik KPK. Namun, penyidik mengaku bahwa Arif pernah melakukan pemeriksaan kasus tersebut sekitar Januari. "Arif Budi Sulistyo pernah dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan sekitar pertengahan Januari. Ada kebutuhan-kebutuhan dan strategi penyidikan agar penyidik fokus substansi penanganan perkara dan sampai bisa menyusun dakwaan, untuk tersangka yang jadi terdakwa," Febri menandaskan. Pada kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair. Handang diduga menerima suap US$ 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar dari Rajesh pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) November 2016. Uang suap tersebut dimaksud untuk menghapus kewajiban pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar. Uang Rp 1,9 miliar diberikan merupakan pemberian pertama dari total keseluruhan Rp 6 miliar yang telah disepakati keduanya.
[GELORA45] Fw: DP 1 Persen Angsuran Rp900 Ribu, Presiden Jokowi Saksi Akad KPR Bersubsidi di Pekanbaru
DP 1 Persen Angsuran Rp900 Ribu, Presiden Jokowi Saksi Akad KPR Bersubsidi di Pekanbaru Senin, 24 Jul 2017 08:06 Jokowi 0 Presiden Jokowi saat menghadiri prosesi akad KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Perumahan Griya Setia Bangsa, Pekanbaru, Riau, Minggu (23/7). (Sumber: setkab.go.id/Humas/Oji) PEKANBARU, RIAU, Baranews.co – Pemerintah membangun 1.147 rumah bersubsidi dengan tipe 36/108 di Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah memberikan subsidi berupa Down Payment (DP) atau uang muka 1 persen dan bantuan uang muka. “Sudah selesai dibangun 700. Dan laku keras. Sudah. Yang mengantre banyak sekali,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri prosesi akad KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Perumahan Griya Setia Bangsa, Pekanbaru, Riau (23/7). Presiden Jokowi berharap perumahan-perumahan seperti ini tidak hanya dibangun di Karawang, Tangerang, Balikpapan, dan Pekanbaru, tapi juga di semua kota. “Nanti tinggal dilihat memang peminatnya banyak, masyarakat ingin, ya subsidi itu tahun depan kita tambahi lagi. Agar lebih banyak rumah yang bisa disubsidi, rumah yang dibangun oleh swasta atas back up atau subsidi pemerintah,” jelas Presiden seraya mengakui jika dibanding perumahan yang lain, perumahan Griya Setia Bangsa ini memiliki kualitas yang paling bagus. Lebih lanjut disampaikan Presiden, sasaran dari perumahan ini adalah masyarakat yang memiliki penghasilan antara Rp3-4 juta sehingga tidak memberatkan.. Sementara untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) disediakan jangka waktu 15 tahun, dengan besaran angsuran sebesar Rp900 ribu, dan untuk jangka waktu 20 tahun, besaran angsuran sebesar Rp 750 ribu. “Jadi kalau gaji Rp ,3,5 juta atau Rp 4 juta ya enteng. Sewa di sini juga Rp600 ribu. Jadi kalau nambahi dikit ini jadi hak milik. Ya semuanya akan milih beli rumah. Jadi arahnya ke sana subsidi pemerintah itu,” pungkas Presiden Jokowi. Pembangunan perumahan Griya Setia Bangsa sendiri dibangun untuk mencapai target program sejuta rumah di Riau. Mendapat rumah bersubsidi dari Presiden, masyarakat yang hadir dalam prosesi akad KPR berebut bersalaman dengan Presiden Jokowi dan mengucapkan terima kasih. “Terima kasih rumahnya, Pak,” teriak masyarakat. Mendengar ucapan masyarakat, Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat menjaga dan merawat rumah tersebut. (RMI/OJI/ES)/setkab.go.id/swh
[GELORA45] Fw: Mahfud MD: DPR Mengacaukan Garis Ketatanegaraan...
Mahfud MD: DPR Mengacaukan Garis Ketatanegaraan... FABIAN JANUARIUS KUWADOKompas.com - 14/02/2018, 15:18 WIB Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menjadi pembicara pada diskusi publik Efektivitas Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2015). Diskusi ini membahas pemerintahan Jokowi dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. (TRIBUNNEWS/HERUDIN) JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Mahfud MD menyoroti disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) oleh DPR RI. Ia mengatakan, dengan disahkannya UU MD3 itu, DPR RI telah mengacaukan garis ketatanegaraan yang sudah diatur sebelumnya. "DPR itu sudah mengacaukan garis-garis ketatanegaraan ya. Soal etika dicampur aduk dengan persoalan hukum," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (14/2/2018). Pasal yang mencerminkan campur aduknya etika dengan hukum yakni pasal yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) untuk mengadukan orang yang dinilai merendahkan martabat DPR secara lembaga atau perorangan. (Baca juga: UU MD3, Kado Memprihatinkan Dua Dekade Reformasi) "Harusnya DPR kalau mau campur adukkan penegakan hukum dengan etika, ya itu tidak boleh," ujar Mahfud. "Misalnya ada orang dianggap menghina DPR, enggak perlu pakai dewan etiknya segala. Kan sudah ada hukumnya KUHP pidana, menghina atau mencemarkan pejabat publik dan lembaga publik. Kenapa dimasukkan lagi MKD yang harus melapor?" lanjut dia. Diberitakan, DPR RI mengesahkan revisi UU MD3 melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (12/2/2018) kemarin. Meski diwarnai interupsi dari fraksi PPP dan walk out dari Partai Nasdem, Fadli Zon sebagai pimpinan rapat tetap mengetuk palu sebagai tanda pengesahan UU itu. "Apakah revisi Undang-Undang MD3 dapat disetujui?" tanya Fadli. "Setuju," jawab para wakil rakyat yang tersisa. Sufmi Ahmad Dasco menjelaskan hal itu merupakan kewenangan tambahan bagi MKD. Selanjutnya proses hukum bagi penghina anggota DPR akan diserahkan ke polisi.(Kompas TV)
[GELORA45] Fw: Panitia Penyambutan Berharap Jokowi Sambut Rizieq
Panitia Penyambutan Berharap Jokowi Sambut Rizieq S. Yugo Hindarto, CNN Indonesia | Kamis, 15/02/2018 19:14 WIBBagikan : Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana menjelaskan perkembangan kepulangan Habib Rizieq Shihab, di kantornya, Jakarta, Sabtu (10/2). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Penyambutan Imam Besar Habib Rizieq (PPIB 212) berharap Presiden Joko Widodo dapat ikut menyambut kepulangan tokoh Front Pembela Islam itu yang rencananya akan pulang pada 21 Februari 2018. "Kalau tidak bisa di bandara, mungkin Presiden Joko Widodo bisa bertemu di Masjid Istiqlal, kami inginnya seperti itu," kata Ketua PPIB 212 Rizieq Shihab, Eggi Sudjana saat berbincang dengan CNN Indonesia.com, Kamis (15/2). Eggi belum dapat memastikan tentang kepulangan Rizieq dari Arab Saudi. Kata Eggi saat ini, panitia masih menunggu informasi dari Rizieq. "Saat ini Habib Rizieq masih Istikharah, kalau istikharah ulang, ya pulang, tapi kalau menetap, kami juga belum tahu. Semua bergantung istikharah," kata Eggi. | Lihat juga: Kasus Rizieq Shihab Menggantung, Polisi Hanya Bisa Menunggu | Rizieq menetap di Arab Saudi sejak Mei 2017. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi, Rizieq terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan umrah. Namun, hingga kini Rizieq belum pulang ke Indonesia. "Kalau jadi pulang tanggal 21 beliau akan tiba di indonesia, dari sana tanggal 20," katanya. | Lihat juga: Rizieq Shihab Jadi Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212 | Kerukunan Umat Namun, selain menunggu istikharah Rizieq, Eggi mengatakan panitia juga meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan perhatian kepada kasus Rizieq, yang katanya, demi kepentingan umat Islam. "Kami berharap ada SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) untuk menjaga kerukunan Umat Islam," katanya. Eggi menceritakan utusan panitia telah bertemu pihak istana dan membahas tentang kasus yang menjerat Rizieq. Namun, Eggi tidak menjelaskan secara rinci tentang pertemuan utusan panitia dengan pihak istana itu. "Yang jelas kami meminta kearifan Jokowi demi bangsa dan negeri, demi keselamatan bangsa," kata dia. | Lihat juga: Polisi Didesak Segera Keluarkan SP3 untuk Rizieq Shihab | Sebab, menurut Eggi, bila permohonan agar polisi menghentikan perkara Rizieq tidak dipenuhi akan berdampak besar. "Misalkan nanti pulang dan Habib ditangkap polisi, maka pendukung akan mengamuk. Nah, daripada ribut alangkah baiknya Jokowi memberikan izin," kata Eggi. Apalagi, menurut perkiraan Eggi, jumlah umat yang akan menyambut Rizieq di Bandara Soekarno Hatta mencapai jutaan orang. "Maksud saya agar semuanya jangan ribut, daripada ribut antar umat Islam, chaos, lebih baik presiden membrikan izin kepada Kapolri untuk mengeluarkan SP3," ujar Eggi. Pemberian SP3 perkara Rizieq, menurut Eggi bukanlah suatu bentuk intervensi hukum. "Presiden jangan merasa bahwa dengan memberikan izin lewat kapolri dianggap mengintervensi hukum. Itu tidak mengintervensi karena Polri dan TNi berada di bawah presiden sebagai penguasa," katanya. Eggi membandingkan, pemberian deponeering kepada mantan pimpinan KPK, baik dalam kasus Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah maupun Abraham Samad. Deeponeering tersebut diberikan dengan alasan 'demi kepentingan umum'. Menurut Eggi, perkara Rizieq lebih dari sebuah kepentingan umum ketimbang perkara mantan pimpinan KPK. "Bisa chaos, bayangkan bila Rizieq ditahan di bandara, bandara bisa stuck," kata Eggi. | Lihat juga: Kasus Rizieq Shihab Menggantung, Polisi Hanya Bisa Menunggu | (ugo/asa)
[GELORA45] Fw: Video PKI di Bogor Ternyata Cuma 'Settingan', 6 Pelaku Diringkus
Video PKI di Bogor Ternyata Cuma 'Settingan', 6 Pelaku Diringkus Selasa, 13 Feb 2018 14:00 | editor : Imam Solehudin Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Bogor, Selasa (13/2). (Ist/Jawapos.com) Berita Terkait - Pembunuh Pegawai BNN Bungkam Soal Senpi yang Ditembakkan ke Istrinya - Duh, Tersangka Pungli Tebar Aksi Teror - Penyerang Markas GMBI Ternyata Bukan Anggota FPI, tapi... JawaPos.com - Polres Bogor berhasil mengamankan enam pelaku dan penyebar video persekusi terhadap tunawisma yang dituduh komunis di Kampung Dayeuh, Kecamatan Cileungsi. Adapun kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (10/2) dini hari. "Kami sudah mengamankan pelaku sebanyak enam orang dan kita akan terus mengamankan yang main hakim sendiri," ujar Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky kepada JawaPos.com, Selasa (13/2). Dia membeberkan, dua pelaku bertugas menyebarkan video persekusi itu di akun media sosial. Seorang di antaranya melakukan penghasutan dan menyebut kalau korban menganut paham ideologi terlarang tersebut. "Empat orang lainnya adalah orang yang berada di TKP dan terekam pada video melakukan tindakan kekerasan," jelas Dicky. Selain mengamankan pelaku, Polres Bogor juga mengamankan korban berinisial S (41). Setelah diperiksa, dia sama sekali tidak terkait dengan Partai Komunis Indonesia. "Ternyata bahwa settingan tersebut adalah karangan dari si penyebar hoax itu sendiri," sebut Dicky. Korban sendiri merupakan seorang tunawisma yang mengalami gangguan kejiwaan dan bukan berasal dari Bogor, melainkan dari daerah Pemalang. "Oleh karena itu korban akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan dilakukan pemeriksaan kejiwaan," tambahnya. Berkaca pada kasus tersebut, Dicky meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan main hakim sendiri. Bila ada yang mencurigakan, lebih baik segera dilaporkan ke aparat setempat. Dia menegaskan bahwa ancaman hukuman penyebar isu SARA dan kebencian, ataupun pencemaran nama baik di media sosial pun sangat tegas. Mereka dapat dijerat dengan undang-undang ITE yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun penjara. "Saya imbau agar masyarakat lebih berhati-hati. Ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, untuk media sosial sendiri, jempol atau jarimu adalah harimaumu," pungkas Dicky. Sebelumnya viral di media sosial, sebuah video dan foto terkait ditangkapnya seorang pria yang diduga sebagai pengikut paham ideologi komunis. Dalam video tersebut, korban diperlakukan secara kasar dengan cara pelecehan, kekerasan, dan pem-bullyan oleh sekelompok warga di Cileungsi, Kabupaten Bogor. (dna/JPC)
[GELORA45] Fw: SMRC: Isu Kebangkitan PKI Dimobilisasi Kekuatan Politik Tertentu
SMRC: Isu Kebangkitan PKI Dimobilisasi Kekuatan Politik Tertentu Estu SuryowatiKompas.com - 29/09/2017, 17:56 WIBSaiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis survei nasional yang menunjukkan opini masyarakat terhadap isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), Jakarta, Jumat (29/9/2017). Hasilnya, mayoritas penduduk (86,8 persen) tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI.(KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI) JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan, opini kebangkitan Partai Komunis Indonesia ( PKI) di masyarakat tidak terjadi secara alamiah. Menurut dia, opini soal kebangkitan PKI dimobilisasi kekuatan politik tertentu. "Hasil mobilisasi opini kekuatan politik tertentu, terutama pendukung Prabowo, mesin politik PKS dan Gerindra," kata Sirojudin, di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017). Kesimpulan tersebut diperoleh dari temuan-temuan survei opini publik nasional yang dilakukan SMRC terkait isu kebangkitan PKI. Sirojudin mengatakan, gejala hasil mobilisasi terlihat pada warga yang cenderung memiliki akses media massa, terutama media sosial. Baca: Survei SMRC: Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding Jokowi Hasil survei SMRC menunjukkan, orang-orang yang percaya isu kebangkitan PKI (12,6 persen dari responden) adalah mereka yang tergolong intensif mengakses berbagai media. "Terutama media internet dan koran," kata Sirojudin dalam paparan hasil survei. Hasil tabulasi silang dengan preferensi partai politik juga menunjukkan, mereka yang percaya PKI 'bangkit' kebanyakan merupakan pemilih PKS (37 persen), Gerindra (20 persen), dan PAN (18 persen). Lucunya, kata Sirojuddin, mereka yang percaya PKI 'bangkit' justru berusia di bawah 21 tahun. Temuan ini mengonfirmasi bahwa isu kebangkitan PKI merupakan hasil mobilisasi opini kekuatan politik dengan menggunakan media sosial. "Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI adalah kalangan warga yang senior. Sebab, mereka (para senior) lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibandingkan warga yang lebih junior, atau produk masa reformasi," kata dia. Dari sebaran wilayahnya, mereka yang percaya PKI 'bangkit' mayoritas berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Sirojuddin menuturkan, semua demografi tersebut beririsan dengan pendukung Prabowo. Baca: Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia Jadi Negara Khilafah Hasil survei SMRC juga menunjukkan mayoritas yang percaya isu PKI bangkit adalah muslim (14 persen), ketimbang pemeluk agama lain (satu persen). Menurut sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola, mereka yang percaya isu kebangkitan PKI, yaitu Muslim yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten konsisten dengan hasil survei SMRC sebelumnya tentang berdirinya negara khilafah. Survei SMRC tentang negara khilafah itu dirilis pada Juni 2017. "Pada saat itu temuannya, mereka yang mendukung khilafah dan bersimpati kepada ISIS di daerah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, memang menunjukkan kelompok Muslim, kelas menengah, cukup santri, cukup fanatik. Jadi hasil survei ini konsisten," kata Tamrin.
[GELORA45] fFw: Jokowi: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi di Indonesia
Jokowi: Tak Ada Tempat Bagi Intoleransi di Indonesia Christie Stefanie, CNN Indonesia | Senin, 12/02/2018 11:01 WIB Bagikan : Presiden Jokowi menegaskan, konstitusi mengatur kebebasan beragama bagi masyarakat. Indonesia tidak akan memberi tempat bagi mereka yang intoleransi. (CNN Indonesia/Christie Stefanie). Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia menutup ruang bagi oknum atau pihak yang tidak bisa hidup dalam kemajemukan masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi merespons maraknya penyerangan terhadap pemuka agama dalam beberapa waktu terakhir. "Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita apalagi dengan kekerasan," ujar Jokowi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/2). | Lihat juga: Tokoh Lintas Agama Minta Polisi Usut Motif Penyerangan Gereja | Jokowi menegaskan, konstitusi mengatur Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya mulai dari memilih, memeluk, serta menjalankan acara atau ibadah keagamaannya. Tetapi, Jokowi menilai, kejadian seperti yang terjadi belakang ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara juga menjadi korban akibat keterbukaan informasi. "Kalau dilihat, semua negara mengalami. Tapi kami tidak memberikan tempat kepada orang penyebar intoleransi," Jokowi menegaskan. Ia menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas pelaku intoleransi bahkan yang menggunakan kekerasan. | Lihat juga: Kelompok Intoleran Ancam Kerukunan Umat Beragama | Mantan Wali Kota Solo ini tidak mau berasumsi penyerangan atau kekerasan ini dilatarbelakangi motif politik. Hingga saat ini, ia masih belum mendapat laporan mengenai itu. Jokowi menunggu penyelidikan lebih lanjut Polri terhadap sejumlah kejadian belakangan ini. Kemarin (11/2), penyerangan terjadi di Gereja Santa Lidwina Bedog, Sleman, Yogyakarta. Pelaku membawa pedang dan melukai empat orang yang tengah beribadah. Polisi menembak pelaku karena terus menyerang jemaat dan petugas. | Lihat juga: Ketua GP Ansor Sebut Pelaku Teror Gereja Sleman 'Gila' Agama | Sebelumnya, penyerangan juga terjadi kepada pimpinan Pesantren Alhidayah KH Umar Basri di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada 27 Januari lalu. Aksi intoleransi juga terjadi terhadap pengurus Persis Ustaz Prawoto pada 1 Februari 2018, Dan, pada 7 Februari lalu seorang biksu dipersekusi di Kabupaten Tangerang. (osc)
[GELORA45] Fw: Sri Mulyani raih penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia
Sri Mulyani raih penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia Minggu, 11 Februari 2018 17:29 WIB Menkeu Sri Mulyani Indrawati (REUTERS/Christopher Pike) Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyabet penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World award) dalam acara World Government Summit yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nurfransa Wira Sakti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyampaikan penghargaan ini diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum. Penghargaan Menteri Terbaik merupakan penghargaan global yang diberikan oleh forum tahunan ini kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya. Proses seleksi dari penghargaan yang mulai diberikan sejak 2016 ini dan penentuan pemenang dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi setelah menjadi penerima pertama penghargaan ini dari Asia. Penghargaan ini, lanjut dia, merupakan pengakuan kerja kolektif pemerintah, dalam bidang ekonomi. Sri Mulyani juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi guna kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Selama ini, upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi ini juga sudah membuahkan banyak hasil. World Government Summit melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi dan topik lain. Forum tahunan ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasi bagi kemanusiaan. World Government Summit yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan penduduk dunia ini dihadiri oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional. Melalui dukungan Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, World Government Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama. Pewarta: Satyagraha Editor: AA Ariwibowo COPYRIGHT © ANTARA 2018
[GELORA45] Fw: Semua sel radikalisme sudah menyusup ke kampus
Semua sel radikalisme sudah menyusup ke kampus Sabtu, 10 Februari 2018 16:07 WIB Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, memberikan paparan ilmiah saat kuliah umum di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2018). (ANTARA FOTO) semua sel-sel itu sudah masuk tapi tingkatannya berbeda... Bandung (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan, infiltrasi atau penyusupan paham radikalisme sudah masuk ke kampus-kampus. Sebagian pelaku dan sekaligus sasaran mereka jelas: mahasiswa. "Jadi semua sel-sel itu sudah masuk tapi tingkatannya berbeda," ujar Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, saat menyampaikan kuliah umum, di Gedung Sasana Budaya Ganesa ITB, Bandung, Sabtu. Dia mengatakan, infiltrasi paham radikalisme juga diduga dilakukan staf pengajar atau dosen kepada mahasiswanya. BNPT sudah mulai memetakan sejumlah dosen atau tenaga pengajar yang diduga memiliki paham radikalisme dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ia pun meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperketat penerimaan dosen sebagai antisipasi penyusupan paham-paham radikalisme di dunia pendidikan. "Saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga betul tingkat pendidikan kita jangan sampai disusupi hal-hal yang tidak baik," kata dia. Menurut dia, penyusupan paham radikalisme sangat mudah penyebar di lembaga pendidikan, hal ini berkaitan erat dengan semakin mudahnya akses teknologi komunikasi digital. "Kemudian dengan teknologi informasi digital itu menyebar cepat, sangat sulit memonitornya. Kalau dulu kita gampang secara fisik memonitor. Kalau sekarang orang diam, yang dibukanya konten-konten semacam itu," kata dia. Untuk mendeteksi hal itu, kata dia, diperlukan kerja sama berbagai pihak baik kalangan kampus maupun mahasiswa dengan menginformasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan. "Kami bisa mengidentifikasi kelompok yang memisahkan diri, bikin kelompok ekslusif dan tidak boleh dimasuki orang lain selain golongannya. Khan mudah mendeteksinya tinggal identifikasi," katanya. Di tempat sama, Rektor ITB, Kadarsah Suryadi, mengatakan, pencegahan penyusupan paham radikalisme ke kampusnya telah dilakukan dengan berbagai cara. Mahasiswa yang baru masuk dilantik untuk cinta NKRi juga diberikan nilai-nilai kebangsaan, cinta Tanah Air, dan dilantik untuk tetap setia pada NKRI. Hal itu juga berlaku juga bagi dosen. Apabila mereka melanggar nilai-nilai kebangsaan maka ITB melalui komisi disiplin akan memberikan sanksi. Adapun sanksi yang paling berat yakni dikeluarkan dari kampus. "Kami punya kode etik dosen, kami jaga itu. Kami punya komisi kedisiplinan untuk mahasiswa, semua kami jaga. Mereka (dosen) juga dilantik ada janji seperti mahasiswa setia pada NKRI, Pancasila, Undang-undang. Sanksinya sama dikeluarkan apabila menganggar kode etik," katanya. Pewarta: Asep Firmansyah Editor: Ade P Marboen COPYRIGHT © ANTARA 2018
[GELORA45] Fw: Gus Yaqut: Pelaku Teror Gereja St Lidwina Tergila-gila Agama
Gus Yaqut: Pelaku Teror Gereja St Lidwina Tergila-gila Agama Minggu, 11 Februari 2018 – 19:44 WIB etua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Source for jpnn jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengecam aksi teror di Gereja St Lidwina, Sleman, Jogjakarta, Minggu (11/2). Pria yang karib disapa Gus Yaqut itu juga mendesak pihak berwajib mengusut tuntas aksi teror tersebut. Gus Yaqut menduga ada motif tertentu atas serangkaian aksi teror belakangan ini. "Kami minta aparat kepolisian usut tuntas kasus ini dan apa motif di belakangnya. Jangan asal dibilang pelakunya diduga gila. Masa semua kejadian teror pelakunya gila semua. Aneh," kata Gus Yaqut di sela Diklat Terpadu Dasar Pimpinan Cabang GP Ansor Korea Selatan di Stella Marina Hotel, Incheon, Korea Selatan, Minggu (11/2). Gus Yaqut tidak yakin pelaku benar-benar gila. Apalagi, aksi teror ini terjadi tidak berselang lama dan menimpa tokoh agama. Mulai ulama Nahdlatul Ulama (NU) Ustaz Persis di Jawa Barat, biksu di Tangerang, dan sekarang umat Katolik di Sleman. "Kalau menurut saya, pelaku memang gila, tapi bukan secara psikologis atau fisik, tapi tergila-gila agama. Pelaku gila karena pemahaman agama yang salah," kata Gus Yaqut. Gus Yaqut mengatakan, menurut info yang diterima GP Ansor, pelaku teror di Gereja St Lidwina bernama Suliyono terindikasi mulai terpapar radikalisme agama setelah Pilkada DKI Jakarta 2017. - 1 - 2 - 3 - Next 374 SHARES TAGS Yaqut Cholil Qoumas Gus Yaqut GP Ansor Banser Gereja St LidwinaBerita Terkait - Gus Yaqut Beber 5 Sikap GP Ansor soal Holding BUMN - Gus Yaqut: Ansor Akan Gelar Turnamen Piala Hariyanto Arbi - Yakinlah, Kapolri Tak Mungkin Beriktikad Buruk ke Umat Islam - Gus Yaqut: Ansor Jamin Biaya Pendidikan Anak Miftahul Huda - Gus Yaqut Tegaskan Ansor dan Banser Siap Hadapi Perusak NKRI - Gus Yaqut: Banser Siap Bantu Kepolisian Amankan Natal
[GELORA45] Fw: Buku Agama Ajarkan BunuBuku Agama Ajarkan Bunuh Kafir, Tokoh Islam Ini Kaget
Buku Agama Ajarkan Bunu Buku Agama Ajarkan Bunuh Kafir, Tokoh Islam Ini Kaget Oleh : Tempo.co Sabtu, 21 Maret 2015 06:50 WIB 0 komentar 1.4K1101.5K - Font: ArialRobotoTimesVerdana - Ukuran Font: - + - - Siswa Siswi membaca buku ajaran baru di sekolah SD 01 Menteng Jakarta, 14 Agustus 2014. Sejak Di mulainya kurikulum baru 2013 ditetapkan, siswa siswi menggunakan buku mata pelajaran yang difotocopy karena keterlambatan distribusi oleh kemendikbud. TEMPO/Dasril Roszandi TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan Shaberah, kaget dengan penemuan buku pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk SMA yang mengajarkan paham radikal. Menurut Amidhan, paham radikal mestinya tidak bisa diajarkan di sekolah. Apalagi Islam sangat tidak menyukai tindak kekerasan. "Tak boleh membunuh begitu saja, Islam itu agama damai," kata Amidhan ketika dihubungi, Jumat, 20 Maret 2015. Menurut Amidhan, dalam ajaran Islam tidak ada aturan tentang membunuh orang kafir. Islam hanya membolehkan jika dalam kondisi perang, umat wajib melawan sebagai upaya mempertahankan diri. Sebab dalam perang, hanya ada pilihan membunuh sebelum dibunuh lawan. Status perang pun sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Perang dalam kondisi saat ini tidak bisa diputuskan oleh orang per orang atau kelompok. "Harus dicatat, Indonesia negara damai, tidak dalam kondisi perang," kata Amidhan. Walhasil dia meminta masyarakat tak terprovokasi oleh buku pelajaran tersebut. MUI, kata Amidhan, meminta umat Islam di Indonesia meniru Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan perdamaian dengan umat agama lain. "Ajaran Islam itu mengajak manusia masuk ke rumah damai, tidak ada anjuran saling bunuh." Dalam buku pelajaran tersebut tertulis bahwa umat Islam boleh membunuh umat agama lain atau yang disebut kafir. Buku Pendidikan Agama Islam itu ditemukan dan diajarkan di kelas XI SMA di Jombang, Jawa Timur. Buku terbitan Musyawarah Guru Mata Pelajaran itu pada halaman 78 tertulis, jika orang menyembah selain Allah atau nonmuslim boleh dibunuh. Tempo telah membandingkan materi dalam buku Kumpulan Lembar Kerja Peserta Didik dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan hasilnya sama persis. Dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, materi kontroversial itu terdapat pada halaman 170. Sedangkan dalam buku Kumpulan Lembar Kerja terletak pada halaman 78. INDRA WIJAYA | ISHOMUDIN h Kafir, Tokoh Islam Ini KagetOleh : Tempo.co Sabtu, 21 Maret 2015 06:50 WIB 0 komentar 1.4K1101.5K - Font: ArialRobotoTimesVerdana - Ukuran Font: - + - - Siswa Siswi membaca buku ajaran baru di sekolah SD 01 Menteng Jakarta, 14 Agustus 2014. Sejak Di mulainya kurikulum baru 2013 ditetapkan, siswa siswi menggunakan buku mata pelajaran yang difotocopy karena keterlambatan distribusi oleh kemendikbud. TEMPO/Dasril Roszandi TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan Shaberah, kaget dengan penemuan buku pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk SMA yang mengajarkan paham radikal. Menurut Amidhan, paham radikal mestinya tidak bisa diajarkan di sekolah. Apalagi Islam sangat tidak menyukai tindak kekerasan. "Tak boleh membunuh begitu saja, Islam itu agama damai," kata Amidhan ketika dihubungi, Jumat, 20 Maret 2015. Menurut Amidhan, dalam ajaran Islam tidak ada aturan tentang membunuh orang kafir. Islam hanya membolehkan jika dalam kondisi perang, umat wajib melawan sebagai upaya mempertahankan diri. Sebab dalam perang, hanya ada pilihan membunuh sebelum dibunuh lawan. Status perang pun sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Perang dalam kondisi saat ini tidak bisa diputuskan oleh orang per orang atau kelompok. "Harus dicatat, Indonesia negara damai, tidak dalam kondisi perang," kata Amidhan. Walhasil dia meminta masyarakat tak terprovokasi oleh buku pelajaran tersebut. MUI, kata Amidhan, meminta umat Islam di Indonesia meniru Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan perdamaian dengan umat agama lain. "Ajaran Islam itu mengajak manusia masuk ke rumah damai, tidak ada anjuran saling bunuh." Dalam buku pelajaran tersebut tertulis bahwa umat Islam boleh membunuh umat agama lain atau yang disebut kafir. Buku Pendidikan Agama Islam itu ditemukan dan diajarkan di kelas XI SMA di Jombang, Jawa Timur. Buku terbitan Musyawarah Guru Mata Pelajaran itu pada halaman 78 tertulis, jika orang menyembah selain Allah atau nonmuslim boleh dibunuh. Tempo telah membandingkan materi dalam buku Kumpulan Lembar Kerja Peserta Didik dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dan hasilnya sama persis. Dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, materi kontroversial itu terdapat pada halaman 170. Sedangkan dalam buku Kumpulan Lembar Kerja terletak pada halaman 78. INDRA WIJAYA | ISHOMUDIN
[GELORA45] Fw: Prabowo: Kalau saya jadi tumbal bangsa ini, saya siap!
Prabowo: Kalau saya jadi tumbal bangsa ini, saya siap! Sabtu, 10 Februari 2018 13:04 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah - - - - - 2.6k - SHARES Prabowo Subianto . ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko Merdeka.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurut dia, Indonesia sudah menjadi sapi perah dari bangsa lain. "Kita sudah menjadi sawahnya bangsa lain. Atau kita sudah menjadi sapi perahnya bangsa lain? Kita bangun pagi kita sedih mungkin kalau kita melihat Bung Karno, Pak Dirman pelabuhan kita dikuasai asing. Kita tidak boleh anti asing, kita harus bekerjasama tapi ada pandangan geostrategi, tidak boleh diserahkan ke bangsa lain," kata Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-10 Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (10/2). Prabowo mengutip pidato Bung Hatta yang menyatakan bahwa lebih baik Indonesia tenggelam di dasar laut ketimbang harus menjadi embel-embel bangsa lain. Di hadapan ratusan kader Gerindra yang hadir, Prabowo menekankan bahwa rakyat Indonesia butuh kehadiran Gerindra. Dia mengingatkan bahwa Gerindra harus selalu berpihak kepada kebenaran, keadilan dan kepentingan bangsa dan rakyat. "Ini lebih ganpang kita ucapkan tapi susah dilaksanakan. Kita akan tergoda mereka-mereka yang dalam posisi kedudukan akan tergoda akan berhadapan dengan masalah-masalah real dan aktual. Mereka uang masuk kekuasaan kalian akan dapat tantangan dan godaan," jelas Prabowo. Prabowo juga menambahkan, sebagai seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat dendam dan membenci. Meskipun dihina, menurut dia, Gerindra harus membelasnya dengan kebaikan. "Ini berat, ini sangat berat, itu lah ciri khas seorang pendekar. Bahkan disakiti pun harus kuat. Seorang pendekar sejati seorang yang punya jiwa kuat cinta tanah air tidak boleh takut diintimidasi. Kita harus siap berkorban jiwa raga bagi bangsa negara dan rakyat kita. Saya katakan kalau saya jadi tumbal bangsa ini, saya siap," kata dia. [rnd] Baca Juga: Prabowo: Gerindra bukan partainya Prabowo, Hashim dan Fadli ZonPrabowo: Verifikasi tak gampang bagi partai di luar kekuasaanAnies-Sandi, Rachmawati Soekarno sampai Ustaz Sambo hadiri acara HUT Gerindra'Prabowo presiden, Prabowo presiden, Prabowo presiden'Marching Band sambut kehadiran Prabowo di HUT ke 10 Partai GerindraAmien Rais minta PAN tak usung Jokowi di 2019, tapi belum tentu dukung PrabowoRayakan HUT ke-10, Gerindra kukuhkan Prabowo menjadi capres di 2019
[GELORA45] Fw: Mantap! Antasari Siap Pasang Badan Untuk Firman Wijaya, Apakah SBY Masih Punya Nyali?
Mantap! Antasari Siap Pasang Badan Untuk Firman Wijaya, Apakah SBY Masih Punya Nyali? Saya sudah menuliskan di artikel sebelumnya bahwa SBY offside melaporkan Firman Wijaya. Dia melakukan langkah yang keliru karena laporannya bisa jadi bumerang untuk SBY. Pembaca bisa melihat artikel saya sebelumnya di link: https://seword.com/umum/offside-laporkan-friman-kpk-bantah-keterlibatan-pepo-dalam-ektp-memalukan-rkBg5d5Iz. Reaksi berlebihan SBY dalam merespon pernyataan Firman memang memalukan. Muncul kata-kata alay dari mulut SBY yang tidak pantas dikeluarkan oleh orang yang pernah menjadi presiden. Dari mulai kata-kata “air susu dibalas air tuba”, hingga menghadapi “konspirasi besar” turut menghiasi reaksi parno SBY. Padahal, KPK sendiri menyatakan bahwa untuk saat ini belum ada bukti keterlibatan SBY dalam kasus e-KTP. Selain memalukan, reaksi parno SBY dengan melaporkan langsung Firman Wijaya juga bisa menambah masalah baru bagi SBY. Firman Wijaya tentu tidak akan diam saja menerima kenyataan ini. Antasari Azhar (musuh lama SBY) bahkan siap membantu Firman Wijaya. Dia seoalh menjadi hantu yang terus membayangi hidup SBY. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menjadi penasihat tim advokasi Firman Wijaya yang dilaporkan SBY dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bentuk dukungan Antasari kepada Firman adalah bersedia menjadi penasihat tim advokasi, kata koordinator tim penasihat hukum Firman Wijaya, Boyamin Saiman, di Jakarta, Kamis 8 Februari 2018. Dia mengatakan, Antasari dibutuhkan tim atas keahlian dan pengalaman mantan jaksa senior itu dalam menghadapi tuduhan pencemaran nama baik. Dia menganggap Antasari pasti mampu membedah unsur-unsur pasal pencemaran nama baik yang diatur KUHP Pasal 310 dan 311 karena Firman Wijaya dinilainya tidak pernah menuduh SBY terlibat korupsi e-KTP. "Kami yakin apa yang disampaikan Firman Wijaya terukur dan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik dan Antasari pasti bisa banyak membantu bahwa Firman Wijaya tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sehingga penyelidikan kepolisian dihentikan." Puluhan pengacara dengan koordinator Boyamin Saiman akan mendampingi Firman yang dilaporkan SBY. Luar biasa! Ada puluhan pengacara yang akan mendampingi Firman menghadapi laporan SBY. Ibaratnya, setelah Firman diancam oleh SBY, Ia memanggil teman-temannya untuk membantu menghadapi SBY. Posisi Firman saat ini semakin kuat.. Apa SBY yakin masih bernyali menghadapi keroyokan puluhan pengacara? Selain dibantu puluhan pengacara, Firman Wijaya juga dibantu oleh musuh bebuyutan SBY, yaitu Antasari Azhar. Saya yakin sosok Antasari Azhar begitu menakutkan bagi SBY. Tidak mustahil jika ada misi balas dendam dari bantuan Antasari Azhar ini. Antasari Azhar adalah sosok yang merasa jadi korban kekejaman rezim SBY. Dia siap membongkar konspirasi besar pembunuhan Nasrudin. Sampai saat ini Antasari memang belum melakukan langkah nyata untuk membalas dendam kepada SBY. Beliau bahkan seperti tak masalah jika SBY tak dipenjara. Tapi Dia memposisikan seperti hantu yang akan selalu membayangi hidup SBY. Jika SBY kembali belagu dan melakukan tindakan sewenang-wenang, Antasari akan muncul untuk melawan aksi kesewenang-wenangan itu. Dia ingin membuat SBY tidak bisa sebelagu saat menjadi presiden. Mungkin juga Antasari merasa ada kesamaan nasib dengan Firman Wijaya sehingga hatinya tergerak untuk membantu melawan kesewenang-wenangan SBY. Dia akan menolong siapapun yang didzalimi oleh SBY. Dia akan membantu siapapun yang menjadi lawan SBY. Pada Pilkada DKI 2017, sosok Antasari tiba-tiba muncul ke publik menggelar konferensi pers menyatakan bahwa SBY adalah dalang dibalik kematian Nasrudin. Dirinya hanya korban kekejaman rezim SBY. Serangan Antasari Azhar ternyata mampu membuat SBY kelabakan. Apalagi saat itu menjelang pencoblosan. Antasari memang seperti ingin membuat SBY kalah dalam hal apapun. Dia tidak sudah tidak tertarik memenjarakan SBY. Namun dia siap menggagalkan misi dan proyek SBY. Sosok Antasari inilah yang bisa membuat nyali SBY makin ciut. Saya tidak yakin SBY akan melanjutkan laporannya. Tidak mustahil jika tiba-tiba dia mencabut pelaporan Firman. Lebih baik mencabut laporan dibanding menghadapi Antasari. Namanya cari mati. Dari pada mengurus insiden pencemaran nama baik tapi kemudian beresiko kasus pembunuhan Nasrudin akan diungkit lagi ke publik, lebih baik mencabut laporan. Kalau saya jadi SBY, saya akan mencabut laporan Firman Wijaya. Saya akan tutup kasus pencemaran nama baik ini. Sekarang kita sama-sama tunggu bagaimana respon SBY ketika mengetahui Antasari akan pasang badan untuk Firman Wijaya. Prediksi saya, SBY akan melupakan laporan itu. Dia tidak ingin cari masalah lagi dengan Antasari Azhar. hehe Silahkan baca artikel saya yang lain di: https://seword.com/author/saefudin/ Sumber: http://news.https://seword.com/umum/mantap-antasari-siap-pasang-badan-untuk-firman-wijaya-apakah-sby-masih-punya-nyali-S1Ack6cUz
[GELORA45] Fw: Normalisasi Sungai Ciliwung, Sandiaga Uno Lanjutkan Program Ahok
Normalisasi Sungai Ciliwung, Sandiaga Uno Lanjutkan Program Ahok Reporter: Irsyan Hasyim (Kontributor) Editor: Ali Anwar Jumat, 9 Februari 2018 07:00 WIB 0 komentar 2K1112K - Font: ArialRobotoTimesVerdana - Ukuran Font: - + - - Foto udara banjir yang merendam kawasan Kampung Melayu, Jakarta, 6 Februari 2018. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung telah merendam sejumlah permukiman di Jakarta. Ketinggian air di sejumlah tempat bahkan tercatat mencapai dua meter. TEMPO/Subekti. TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan mengeksekusi lahan bantaran Sungai Ciliwung untuk normalisasi sungai seperti yang telah dilakukan oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, eksekusi baru bisa dilakukan setelah keluarnya hasil appraisal untuk menentukan harga lahan warga di aliran dan bantaran Kali Ciliwung. Untuk membebaskan lahan tersebut, kata Sandiaga Uno, pemerintah telah mendanai. “Kita punya sistem yang bagus, didanai. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI harus merogoh kocek dan harus investasi di situ,” kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018. “Kalau saya melihatnya, sih, investasi bahwa kota ini harus sustainable,” ujarnya. Menurut Sandiaga Uno, normalisasi sungai itu sesuai dengan rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC). “Anggaran sudah tersedia, tinggal menyepakati harga, kemudian dieksekusi,” ucap Sandiaga Uno. Bila ada warga yang keberatan, ujar Sandiaga Uno, dipersilakan menempuh jalur hukum. Menurut dia, ketersediaan lahan itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. “Sengketa tersebut ada di pengadilan dan lahan tersebut langsung diserahkan ke pemerintah,” katanya. Proyek normalisasi yang dilakukan pemerintah pusat didukung oleh Gubernur Ahok, sehingga pembebasan lahan yang sebelumnya berlarut-larut, bisa terselesaikan pada 2016, meski sempat terjadi kekerasan. Sebagian warga korban gusuran dipindahkan ke rumah susun sewa, sedangkan di atas lahan yang dibebaskan dibangun tanggul beton sepanjang sungai. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan normalisasi Kali Ciliwung belum 100 persen. “Hingga akhir Desember 2017 baru berjalan 60 persen,” kata Teguh. Kendala utama proses normalisasi Sungai Ciliwung, ujar Teguh, adalah sulitnya pembebasan lahan karena faktor administrasi, relokasi, dan gugatan hukum oleh masyarakat. "Banyak proses yang harus kami tempuh," katanya.
[GELORA45] Fw: Eva Sundari : Pelan-Pelan Para Mafia Itu Akan Tersingkir
Eva Sundari : Pelan-Pelan Para Mafia Itu Akan Tersingkir share on:FacebookTwitter Google + Di bawah pemerintahan Jokowi, isu mafia cukup menguat. Mereka ada di mana-mana dan menggurita. Bahkan masuk dalam lingkaran kekuasaan. Di bawah pemerintahan Jokowi pun, ada banyak pejabat politik yang punya konflik kepentingan (conflict of interest). Malahan, baru-baru Menko Maritim Rizal Ramli sampai mengeluarkan istilah baru: Dwi-fungsi Pepeng, yaitu orang yang merangkap sebagai pejabat politik sekaligus pengusaha. Tetapi, kalau kita mau berpikir historis sedikit, bukankah itu bukan fenomena baru. Dulu kita mengenal istilah kapitalis birokrat (kabir) dan komprador. Dua istilah itu lebih relevan. Dan kalau mau jujur, kabir dan komprador itu hanya buah dari struktur ekonomi kita yang terbelakang dan bergantung pada asing. Untuk melihat persoalan ini lebih jauh, Hendri Kurniawan dari Berdikari Online telah mewancarai Eva Kusuma Sundari. Politisi PDI Perjuangan ini baru saja dilantik menjadi Anggota DPR menggantikan posisi Pramono Anung. Sebelum ini dia menjadi Staf Khusus di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Berikut petikan wawancaranya: Dalam penglihatan kami, pemerintahan Jokowi banyak diganggu oleh kegaduhan yang disulut oleh banyaknya pejabat negara yang punya konflik kepentingan. Ada banyak contoh. Sebut saja kasus terbaru: dua orang anggota keluarga Wapres Jusuf Kalla terungkap pernah bertemu dengan bos Freeport James R Moffett. Juga terkuaknya bekas petinggi Freeport yang kini bekerja di kantor Staf Presiden. Belum lagi kasus Pelindo II yang menyeret Wakil Presiden dan Menteri BUMN. Bagaimana menurut Mbak Eva? Saya percaya praktek-praktek semacam itu praktek lama sejak Orde Baru dimana KKN masih mendominasi sistem politik. Jika saat ini muncul ke permukaan, karena Presiden bukan bagian dari sistem masa lalu dan tidak menyukai praktek-praktek semacam itu. Dengan adanya ledakan informasi sehingga mendukung keterbukaan, semua praktek-praktek yang sifatnya di bawah karpet pada keluar termasuk aktor-aktornya. Pelan-pelan mereka akan tersingkir. Nah, sebelum ini Mbak Eva bilang di sejumlah media bahwa Presiden Jokowi dikelilingi Mafia dengan beragam kepentingan. Yaa, kita bisa menyebut mafia itu adalah para kapitalis birokrat (Kabir) dan komprador. Apakah itu ada keterkaitannya? Sebenarnya Presiden sendiri yang menyatakan bahwa ternyata banyak urusan publik dan ekonomi dalam kendali mafia. Dalam urusan distribusi beras yang melumpuhkan Bulog. Bu Susi lapor mafia kapal ikan dan garam. Demikian juga kelangkaan bawang, kedelai, dan lain-lain. Ini menggenapi pengalamanku di DPR yang urus mafia hukum, mafia pertanahan, dan lain-lain. Mafia tumbuh karena konspirasi birokrat yang menghasilkan kebijakan-kebijakan (misalnya impor dan pertanahan) yang memberi peluang mafia untuk praktek-praktek monopoli, oligopoli, dan lain-lain. Dalam pandangan Mbak Eva, apakah kelompok kepentingan di sekeliling Presiden itu cukup signifikan dalam mengganggu kerja-kerja pemerintah dan mendesaknya keluar dari rel Trisakti dan Nawacita? Karena platformnya jelas, yaitu nawacita, plus Komitmen Presiden terhadap integritas juga kuat, maka para kabir ini kecele karena dikiranya presiden Jokowi seperti yang sudah-sudah yang punya konflik kepentingan pribadi, jadi bagian dari sistem yang korup karena ada motif rente. Alhamdulillah Jokowi dan keluarga tidak ikut bisnis APBN sehingga sistem terpaksa menjadi lebih akuntabel. Dampaknya, proses pembangunan bergerak lamban, kecepatan rendah, tidak bisa mengimbangi kecepatan presiden. Sistem dalam proses penyesuaian diri mencari equilibrium baru, birokrasi mencari ritme. Semoga segera beres sehingga bergerak optimal, dan bisa mengimbangi presiden yang action oriented dan minim talking. Menurut Mbak Eva, bagaimana bisa Presiden Jokowi dikelilingi banyak Kabir dan komprador? Bukankah dia dulu getol bicara bahwa pemerintahannya menolak model “bagi-bagi kekuasaan”. Bisa dijelaskan? Kemenangan PDI Perjuangan dan Jokowi tidak bersifat mutlak, sehingga harus power sharing, apalagi DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) yang oposan. Tahun pertama ini ibaratnya menata fondasi dan di sini kita bisa melihat kelihaian Jokowi mengendarai ombak dimana kekuatan terkonsolidasi dan mulai mengerucut di tangan Presiden. PAN bergabung, PPP merapat demikian pula sebagian Partai Golkar. PKS menempuh jalan ‘cooperative’ dan seterusnya. Di internal Pemerintahan juga demikian, Jokowi makin pede memberhentikan menteri-menteri yang dari parpol pendukung dan menggunakan penilaian berbasis kinerja. Dulu, ketika menghadapi para kabir dan komprador di pemerintahannya, Bung Karno aktif menggelorakan gerakan “retooling” aparatur negara. Tujuannya adalah mengganti semua aparatus pemerintahan yang tidak sejalan dengan politik pemerintah. Apakah itu relevan dilakukan juga oleh Presiden Jokowi saat ini? Retooling yang dilakukan Jokowi adalah dengan mem
[GELORA45] Fw: Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180205200341-12-274055/penghina-presiden-bakal-dijerat-tanpa-aduan Penghina Presiden Bakal Dijerat Tanpa Aduan Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Senin, 05/02/2018 20:53 WIB Bagikan : Presiden Joko Widodo alias Jokowi, di Jakarta, 2017. Panja RKUHP di DPR menyetujui untuk menjadikan pasal penghinaan kepada Presiden sebagai delik umum. (Foto: CNN Indonesia/Christie Stefanie) Jakarta, CNN Indonesia -- DPR dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban. Lama hukuman pun bisa dikurangi. Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu sebagai delik umum. “OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali di tingkat Panja RKUHP. | Lihat juga: Komnas HAM: Pasal Penghinaan Presiden Ingkari Reformasi | Pasal penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP. Disebutkan bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta). Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sempat terjadi perdebatan terkait delik dalam pasal tersebut. Benny, yang juga anggota F-Demokrat di DPR, menilai, pasal itu sebaiknya menjadi delik aduan, bukan delik umum. Sebab, menurutnya, Pemerintah belum menjelaskan secara tegas soal frasa penghinaan dan pembelaan diri dalam pasal tersebut. | Lihat juga: Mahfud: Pasal Penghinaan Presiden Boleh Jika Beda Substansi | Delik aduan itu sendiri berarti setiap orang yang menghina kepala negara harus diadukan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban sebelum bisa diproses penegak hukum. Sementara, delik umum memiliki konsekuensi bahwa aparat akan memproses kasus tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban. Harkristuti Harkrisnowo, perwakilan ahli tim Pemerintah, menyatakan, delik umum harus diterapkan dalam pasal tersebut karena pasal tentang penghinaan terhadap kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum. Ia khawatir akan timbul diskriminasi terhadap kepala negara Indonesia jika tidak setara dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing. “Saya merasa kita kok agak diskriminatif ya. Presiden sendiri tidak dihormati, tapi Presiden asing kita sembah-sembah,” cetus Harkristuti. | Anggota Tim Perumus RKUHP dari Pemerintah Harkristuti Harkrisnowo, di Jakarta, 2014. Dia menyebut, delik umum pada pasal penghinaan presiden diterapkan agar sesuai dengan pasal penghinaan kepala negara asing. (Foto: Adhi Wicaksono) | Menurut Harkristuti, RKUHP tentang penghinaan presiden bukan untuk kepentingan pihak tertentu, melainkan mewakili kepentingan seluruh masyarat Indonesia. “Dia (kepala negara) ditempatkan dalam posisi oleh rakyat Indonesia.. Bukan oleh satu, dua partai, atau sejuta, dua juta orang,” tepisnya. Sanksi Bisa Dikurangi Anggota Panja RKUHP Fraksi PPP Arsul Sani mengaku sepakat dengan pemerintah soal delik umum pasal itu. Namun, ia meminta pidana penjara pada pasal itu kurang dari 5 tahun. Alasannya, pidana pasal penghinaan terhadap Pemerintah dalam RKUHP hanya 3 tahun. Terlebih, posisi kepala negara memang rentan dengan penghinaan dan kritik karena merupakan jabatan publik tertinggi. Ia khawatir, pidana penjara 5 tahun dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. “Ancaman pidananya kalau perlu diturunkan,” ujar Arsul. | Lihat juga: Fahri Tolak Pasal Penghinaan Presiden dalam Revisi KUHP | Ketua Tim Pembahasan RKUHP dari Pemerintah Enny Nurbaningsih menyebut bahwa usulan pengurangan hukuman pasal itu bisa dilakukan. Pasal tersebut, kata Enny, dapat masuk kategori pidana sedang. Dengan kriteria itu, pidana penjaranya bisa berkisar dua atau tiga tahun penjara. “Kalau dua tahunan, pemidanaan kita bukan penjara. Kita bisa menerapkan pidana pengawasan. Kalau enam bulan bisa kerja sosial,” tutupnya. (arh)
[GELORA45] Fw: Betapa Terharunya Warga Dharmasraya Ini Bisa Bersalaman dengan Jokowi
- Tekno - Cerita - Bola - Infrastruktur - Sehat - Wisata Betapa Terharunya Warga Dharmasraya Ini Bisa Bersalaman dengan Jokowi Wed, 7 February 2018 Topik: Presiden Joko Widodo#Dharmasraya#Jokowi Share on FacebookShare on TwitterShare on Google Plus Share on Pinterest Share on LinkedIn Seorang warga Dharmasraya tampak menangis karena terharu saat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Setpres) Ia tak kuasa menahan tangis karena terharu bisa langsung bersalaman dengan presiden. Tak diketahui siapa nama bapak ini namun dari foto yang diperoleh Tagar News dari Biro Pers Sekretariat Presiden, terlihat bagaimana bapak ini menangis saat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, setibanya di Kabupaten Dharmasraya, Presiden Joko Widodo langsung meninjau Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Di lokasi ini, Presiden melihat langsung padat karya tunai yang yang membangun saluran tersier 654 meter dengan biaya Rp 225 juta dan jumlah pekerja sebanyak 110 orang yang akan dikerjakan selama 90 hari. Selain membangun irigasi, terdapat juga padat karya tunai membangun jalan produksi sepanjang 1,5 kilometer dengan biaya Rp 600 juta dan melibatkan 50 pekerja selama 2 bulan.
[GELORA45] Fw: Siap-siap untuk Para Kades, Jokowi akan Bawa KPK Cek Keuangan Desa
Siap-siap untuk Para Kades, Jokowi akan Bawa KPK Cek Keuangan Desa UnknownThursday, 20 July 2017Berita,Jokowi | | | Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 | Beritaterheboh.com - Presiden Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, Jokowi berencana mengajak KPK turun ke desa mengecek sistem keuangan desa. Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Kadiman, seorang kepala desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jokowi bertanya apa yang dilakukan Kadiman setelah mendapat Dana Desa. "Ceritakan apa yang sudah dilakukan setelah dapat Dana Desa. Dapatnya berapa tahun 2016?" tanya Jokowi di Istana Negara dalam acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017). "Rp 700 juta sekian, Pak," jawab Kadiman. "Gede banget dong, ya. Terus?" tanya Jokowi lagi. "Alhamdulillah, dengan sistem SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) kami bisa melakukan transparansi dan selalu terbuka untuk masyarakat, dari perencanaan sampai penggunaan. Sehingga kita bisa melakukan pemeringkatan, mana yang perlu kita utamakan atau skala prioritas. Jadi kita selalu terbuka terhadap masyarakat dan kita juga membikin baliho supaya APBDes kita bisa dilihat masyarakat, kegunaannya apa saja, sehingga semua bisa memantau untuk apa," jelas Kadiman. Jokowi pun kembali bertanya, apakah penduduk desa tersebut mengetahui anggaran yang diterima. Sebab, Jokowi mengatakan pernah mengecek ke beberapa tempat, ada penduduk yang tidak tahu. "Insyaallah tahu, Pak, karena kami setiap penganggaran itu rapat selalu mengundang banyak. Ini ada duit saya bilang, mau digunakan apa. Yang penting tidak melenceng dari RPJMDes kita dan RKP kita," kata Kadiman. "Benar semua rakyat tahu, ya?" tanya Jokowi lagi. "Insyaallah, Pak, karena kita mengadakan papan informasi yang kita letakkan di kantor desa di wilayah strategis. Jadi masyarakat tahu bahwa dana desa berapa PAD, berapa ADD (cek lagi), insyaallah terbuka," jawab Kadiman. "Terbuka, ya? Tapi begini lo, nanti ke desa Bapak-bapak ini tidak sendirian lo. Saya ajak KPK," kata Jokowi. Mendengar perkataan Jokowi, Kadiman pun mengaku siap keuangan desanya diperiksa KPK. "Insyaallah siap, Pak," katanya. "Kelihatannya yakin. Omongnya tuh kelihatan, siap-nggak siap kelihatan. Kalau agak grogi, malah tak cek nanti. Tapi kan ini tidak grogi," ucap Jokowi menutup dialog dengan Kadiman.(detik.com) SUMBER: http://www.beritaterheboh.com/2017/07/siap-siap-untuk-para-kades-jokowi-akan.html
[GELORA45] Fw: Korupsi Alquran, Fahd ARafiq Cium Istrinya Setelah Divonis Ringan 4 Tahun
Korupsi Alquran, Fahd ARafiq Cium Istrinya Setelah Divonis Ringan 4 Tahun Admin PKS Puyengan September 29, 2017 Umum Leave a comment13 Views Korupsi Alquran, Fahd ARafiq Cium Istrinya Setelah Divonis Ringan 4 Tahun penjara PKSPUYENGAN.COM – Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq resmi dijatuhkan hukuman pidana empat tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Fahd A Rariq dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama dalam proyek pengadaan Alquran dan alat laboratorium Madrasah Tsanawiyah Kementeriaan Agama (Kemenag), pada 2011-2012. “Mengadili, menyatakan terdakwa Fahd El Fouz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Haryono dalam amar putusannya, Kamis (28/9/2017). Majelis menyatakan Fahd telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan yang dilayangkan jaksa yakni lima tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan. Hal yang meringankan Fahd di antaranya telah mengembalikan uang kerugian negara Rp3,4 miliar. “Terdakwa punya tanggungan, serta telah mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp3, 4 miliar, ” ujar Haryono saat menimbang putusannya terhadap terdakwa. Sedangkan hal-hal yang memberatkan vonis Fahd di antaranya karena perbuatan dia tidak menunjang program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam fakta persidangan terungkap, Fahd melakukan korupsi bersama-sama dengan Zulkarnaen Djabar yang diadili dalam berkas terpisah. Fahd mendapatkan fee sebesar Rp3.411.000.000 dari dua proyek Kemenag tersebut. Namun, KPK telah lebih dahulu menjebloskan Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendi Prasetya ke penjara. +PortalPuyengan Source: Okezone SUMBER: https://pkspuyengan.com/korupsi-alquran-fahd-arafiq-cium-istrinya-setelah-divonis-ringan-4-tahun/
[GELORA45] Fw: KPK Tangkap Bupati Jombang Bersama Satu Orang Lainnya
KPK Tangkap Bupati Jombang Bersama Satu Orang Lainnya | | | | | | | | | | | KPK Tangkap Bupati Jombang Bersama Satu Orang Lainnya Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pasca OTT, Nyono tiba di gedung... | | |
[GELORA45] Fw: 10 Kepala daerah terjerat korupsi sepanjang tahun 2017
10 Kepala daerah terjerat korupsi sepanjang tahun 2017 Minggu, 31 Desember 2017 12:00 Reporter : Ya'cob Billiocta - - - - - 21 - SHARES Gubernur Bengkulu dan istri tiba di KPK. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman Merdeka.com - Sepanjang tahun 2017, sebanyak 10 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sebagian besar mereka terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari berbagai kasus tersebut, miliaran rupiah uang negara telah berhasil diselamatkan KPK. Dimulai dari awal tahun 2017, KPK menangkap Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dalam kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Dia ditangkap saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno Hatta, 25 Januari 2017. Penangkapan Samsu setelah berulangkali mangkir dari pemeriksaan dan dia kalah praperadilan.. Dalam kasus ini, Samsu mengaku pernah memberi uang Rp 1 miliar kepada Akil melalui CV Ratu Samagat, yang diketahui perusahaan milik istri Akil tahun 2012. Pemberian uang tersebut sebagai bentuk suap atas sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta akhirnya memvonis Samsu dengan hukuman 3 tahun 9 bulan penjara. Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp 150 juta atau subsider 3 bulan kurungan penjara. Di Bulan Juni, KPK menangkap dan menerapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Martiani Maddari sebagai tersangka penerima suap untuk pembangunan jalan. KPK juga mengamankan pengusaha Rico Dian Sari (RDS), Direktur PT SMS Jhoni Wijaya (JHW), dan Haris (H). "Diduga pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan PT SMS dari provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen per proyek yang harus diberikan ke Gubernur Bengkulu melalui istrinya," ungkap pimpinan KPK Saut Situmorang saat itu. Dari dua proyek yang dimenangkan PT SMS, Ridwan dijanjikan uang Rp 4,7 miliar. PT SMS memenangkan proyek pembangunan TES Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai Rp 37 miliar dan proyek pembangunan jalan curuk air dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp 16 miliar. Uang diduga diterima istri Ridwan, Lili Martiani Maddari di kediamannya di kawasan Sidomulyo, Bengkulu. Rico Dian Sari yang juga tercatat sebagai Bendahara DPD Golkar Provinsi Bengkulu langsung ditangkap KPK setelah menyerahkan uang dalam kardus dengan nominal diperkirakan Rp 1 miliar. Penerimaan tersebut diduga merupakan yang pertama dilakukan dari total komitmen yang disepakati. Setelah menangkap Lili dan Rico, tim KPK mengamankan Ridwan. Sebagai pihak yang diduga pemberi, Jhoni disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan, sebagai pihak yang diduga menerima, Rico, Lili dan Ridwan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hingga akhir tahun, penanganan kasus ini masih terus berjalan. Ridwan, Lili dan rico menjalani sidang perdana Bulan Oktober kemarin. Sementara Jhoni selaku penyuap divonis 3 tahun 7 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yaitu 4 tahun penjara. Di Bulan Agustus, KPK menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Rudi Indra Prasetya dan sejumlah pejabat setempat dalam kasus suap Rp 250 juta berupa pengusutan dugaan penyelewengan dana desa di Pamekasan, Madura. Lima orang ditetapkan tersangka. Mereka adalah Achmad Syafii Yasin, Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin. Atas perbuatannya itu, Agus dan Sutjipto selaku penyuap disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Kasus ini pun masih diproses hukum dan belum final. Di akhir Agustus, KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha dalam kasus suap pengelolaan dana kesehatan RSUD Kardinah dan pengadaan alat kesehatan. Selain Siti, KPK juga menetapkan tersangka untuk Amir, pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Siti, dan wakil direktur utama RSUD Kardinah, Cahyo. Saat OTT, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 300 juta di kantor bagian keuangan rumah sakit. Hasil dugaan sementara, Rp 200 juta telah mengalir ke dua rekening milik Amir. Atas perbuatannya, Siti dan Amir selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999
[GELORA45] Fw: Jokowi: Mungkin Nanti, Saya Akan Kirim BEM UI ke Asmat
Sabtu 03 Februari 2018, 18:54 WIB Jokowi: Mungkin Nanti, Saya Akan Kirim BEM UI ke Asmat Andhika Prasetia - detikNews Share 0Tweet Share 0155 komentar Presiden Jokowi. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres) Situbondo - Presiden Jokowi merespons soal aksi pemberian kartu kuning dari Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa, salah satunya yang menuntut soal perbaikan kondisi di Asmat. Jokowi kemungkinan akan mengirim yang bersangkutan ke Asmat, Papua. "Mungkin nanti, mungkin nanti, mungkin nanti ya, saya akan kirim, mungkin ketua dan anggota-anggota di BEM ke Asmat. BEM UI ya," ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jatim, Sabtu (3/2/2018). | Baca juga: BEM UI Ungkap Arti Aksi 'Kartu Kuning' buat Jokowi | Alasan Jokowi ingin mengirimkan Zaadit cs ke Asmat untuk melihat kondisi terkini di sana. Permasalahan soal Asmat menjadi salah satu dari 3 tuntutan yang disampaikan BEM UI kepada Jokowi. "Biar lihat betul medan yang ada di sana, kemudian problem besar yang di kita hadapi, khususnya di Papua," jelasnya. | Baca juga: Momen Mahasiswa UI Beri 'Kartu Kuning' ke Jokowi | Namun, Jokowi tak mempermasalahkan saat ia diacungkan kartu kuning. Ia menyebut hal itu wajar. "Ya yang namanya aktivis muda dinamika seperti itu biasalah. Ada yang mengingatkan, bagus sekali," kata Jokowi. Aksi 'kartu kuning' ini dilakukan setelah Jokowi menyampaikan orasi ilmiahnya pada acara Dies Natalis ke-68 UI di Balairung, Depok, Jabar, Jumat (2/2). Zaadit langsung dihalau Paspampres yang berada di lokasi. (dkp/fjp)
[GELORA45] Fw: Cerita Menegangkan Presiden ke Afghanistan, Selimut Jadi Syal hingga Sujud Syukur di Pesawat
Cerita Menegangkan Presiden ke Afghanistan, Selimut Jadi Syal hingga Sujud Syukur di Pesawat Ihsanuddin Kompas.com - 30/01/2018, 10:41 WIB Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Afghanistan, Senin (29/1/2018).(Biro Pers Setpres) JAKARTA, KOMPAS.com — Kenekatan Presiden Joko Widodo berkunjung ke Afghanistan yang tengah dalam kondisi tidak stabil menghadirkan kesan dan cerita tersendiri bagi para pembantunya yang ikut serta dalam rombongan.. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menceritakan, Pemerintah Afghanistan memberlakukan pengamanan yang sangat ketat kepada Presiden Jokowi dan rombongan. Pengamanan ketat mengawal delegasi setibanya di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, sampai Istana Agr tempat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sudah menunggu. "Sepanjang jalan dari Airport ke Istana Presiden Afghanistan melalui jalan-jalan berbeton, kendaraan lapis baja dan 2 heli terbang diatas mobil Presiden," cerita Pramono lewat akun twitternya, @pramonoanung. Rombongan menteri dan kepala lembaga yang mendampingi kunjungan Presiden Jokowi di Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018).(Twitter Pramono Anung) Dua hari sebelum kedatangan Presiden Jokowi, Kabul memang baru saja mengalami serangan teror bom bunuh diri. Korbannya mencapai 103 orang. Namun, serangan teror itu tak menyurutkan niat Jokowi berkunjung ke Afghanistan. Rencana kunjungan ini memang sudah dijadwalkan sejak awal sebagai bagian dari kunjungan Jokowi ke lima negara di Asia. Sebelum ke Afghanistan, Jokowi sudah terlebih dahulu melakukan kunjungan kenegaraan ke Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan India. "Presiden enggak ada takutnya," kata Pramono. Cerita lucu di tengah ketegangan Meski demikian, para pembantu Jokowi tetap merasakan ketegangan harus memasuki negara yang tengah bergejolak. Namun, ketegangan ini justru menghadirkan cerita lucu dan berkesan. Koordinator Staf Khusus Teten Masduki lupa mengenakan selimut pesawat sebagai ganti pakaian dingin saat tiba di Kabul, Afghanistan, Senin (29/1/2018)..(Twitter Pramono Anung) Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, misalnya, sampai lupa membawa baju hangat untuk melawan udara di Kabul yang sedang musim dingin dan tengah turun salju. "Pak Teten karena tegang, lupa membawa baju untuk udara dingin, dan memakai selimut pesawat untuk menahan rasa dingin dan dipikir ulama dari Indonesia," kata Pramono. Dalam foto yang dibagikan, tampak Teten mengenakan selimut pesawat sebagai syal dan dikalungkan ke bagian lehernya. Selain itu, ada juga cerita Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen Suhartono. Setelah kunjungan di Afghanistan sekitar 6 jam selesai, keduanya langsung sujud syukur saat memasuki pesawat kepresidenan. "Alhamdulillah sudah pulang," kata Pramono. Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sujud syukur karena kedatangan Presiden Jokowi di Kabul, Afghanistan berlangsung aman dan lancar meski beberapa saat sebelumnya Kabul sedang diserang ledakan bom.(Twitter Pramono Anung) Baca juga: Dinilai Teguh dan Berani, Jokowi Terima Medali dari Presiden Afghanistan Pesawat kepresidenan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 05.20, Selasa (30/1/2018) pagi ini. Menlu Retno Marsudi menyampaikan rasa syukurnya karena kunjungan Presiden ke Afghanistan, di tengah berkecamuknya masalah keamanan di negara tersebut, berlangsung lancar dan aman. “Kita patut bersyukur, alhamdulillah bahwa kunjungan Presiden ke Kabul dapat dilakukan dengan lancar dan aman,” kata Retno. Rasa syukur juga disampaikan Danpasampres Suhartono. Di balik gejolak yang terjadi di Kabul, Presiden Jokowi bisa menjalani kunjungannya dengan aman dan lancar tanpa gangguan keamanan apa pun. "Alhamdulillah misi pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Kabul, Afghanistan, selesai, aman, dan lancar," kata Suhartono. "Meski sedikit menegangkan karena telah terjadi serangkaian serangan bersenjata dan bom oleh kelompok tertentu dalam minggu ini hingga pagi tadi," tambahnya.
[GELORA45] Fw:KPK Tetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Tersangka Rabu, 31 Jan 2018 17:20| editor : Kuswandi Gubernur Jambi Zumi Zola(Marieska Virdhani/JawaPos.com) JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut pengembangan kasus suap RAPBD Jambi 2018 yang sudah menjadikan beberapa anak buah mantan pesinetron tersebut sebagai tersangka. “Yup (Zumi Zola), sudah tersangka,” kata sumber JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (31/01). Hal senada juga dikatakan sumber lainnya." Iya sudah tersangka dari Minggu lalu," imbuh sumber tersebut. Sebagai tindak lanjut penetapan tersangka terhadap Zumi, penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan di kediaman Zumi Zola di Jalan Sultan Thaha Nomor 1 Pasar Jambi, Kota Jambi. Berita Terkait - Terkuak! BPK Tak Berani Batalin Proyek e-KTP Meski Diduga Bermasalah - Sidang e-KTP, Hotma Sitompul: Paulus Bilang Novanto Ketuanya - e-KTP Jadi Perkara Korupsi, Saksi: Menang Kan Saya "Ada penggeledahan. Tim masih di lapangan dan akan di-update lebih lanjut ya," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Hal senada juga diungkapkan pimpinan KPK Saut Situmorang. "Oh nanti kalian tunggu saja ya. Tapi kalau kita masuk artinya kan sudah hati-hati. Itu saja, saya bisa ngomong itu," ujarnya Rabu (31/01). Ketika disinggung apakah Zumi Zola sudah menjadi tersangka, Saut enggan berkomentar banyak. Ilustrasi: penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan(Teguh Kautsar/JawaPos.com) "Tunggu saja. Pokoknya ada perkembangan signifikan," tutupnya. Dalam kasus ini, sebelumnya penyidik KPK memang telah memeriksa Zumi Zola sebanyak dua kali, yakni pada 5 Januari dan 22 Januari kemarin. Sebelumnya, dalam kasus dugaan penyuapan terkait pembahasan APBD Provinsi Jambi 2018, setidaknya ada 16 orang yang berhasil diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi. 12 orang di antaranya ditangkap di Jambi dan 4 orang di Jakarta. 16 orang itu yakni, Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono (SUP), Plt Kepala Dinas Provinsi Jambi Arfan (ARN), Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin (SAI), Anggota DPRD Jambi Nurhayati (NUR). Lalu Fauzi alias Atong (ATG) yang notabene anak buah SAI, Dheny Ivan (DHI) dan Wahyudi (WYD) selaku anak buah ARN, Geni Waseso Segoro (GWS) dari pihak swasta, staf di Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie (RNI), Surip (SRP) selaku sopir SUP, dan Otong (OTG) selaku sopir ARN. Kemudian, Wasis (WSS) Kepala UPDT Alat dan Perbekalan Provinsi Jambi, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (EWM), Kepala Perwakllan Provinsi Jambi di Jakarta Amidy (AMD), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra (VRL), dan Asrul (ASR) dari pihak swasta. Dari OTT terkait "uang ketok" APBD Jambi 2018 itu, tim KPK mengamankan uang senilai Rp 4,7 miliar. Adapun uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah tempat. "Yang di dalam dua koper isinya 3 miliar. Yang di plastik hitam gabungan dari 400 juta ditemukan di lokasi di dekat restoran. Dan 1,3 ditemukan di rumah SAI (Saipudin, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin)," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Usai dilakukan pemeriksaan KPK menetapan sejumlah pihak yang tertangkap ini menjadi tersangka. Mereka antara lain Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi EWM (Erwan Malik), Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ARN (Arfan), serta Asisten Daerah III Provinsi Jambi SAI (Saifudin). Sementara, satu pihak lagi adalah Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN SUP (Supriyono). "KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Diduga sebagai penerima SUP (Supriyono) dan diduga pemberi EWM (Erwan Malik), Plt Sekda Provinsi Jambi, ARN (Arfan), Plt Kepala Dinas PUPR, dan SAI (Saipudin) Asda III Provinsi Jambi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11). Sebagai penerima suap, Supriyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, selaku pemberi suap, Erwan, Arfan, dan Saifudin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ce1/ipp/JPC)
[GELORA45] Fw: Kajian Periodik PBB, Komnas HAM: Kita Dipermalukan
Ninik Yuniati Kajian Periodik PBB, Komnas HAM: Kita Dipermalukan "Indonesia masih belum sukses untuk merespon dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi itu." Jumat, 28 Apr 2017 08:16 WIB Ilustras KBR, Jakarta- Pemerintah Indonesia bakal dicecar tentang penegakan HAM dalam Kajian Universal Periodik (Universal Periodic Review, UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss 3-5 Mei mendatang. Setidaknya 93 negara akan mempertanyakan pelaksanaan 150 rekomendasi UPR pada 2012. Di antaranya masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, Papua, perlindungan terhadap minoritas, serta kebebasan berkeyakinan. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar mengatakan, delegasi Indonesia di Jenewa dipimpin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. "Ini sinyal yang sangat baik dan sangat kuat terkait dengan komitmen pemerintah terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Di siklus pertama tahun 2008, delegasi Indonesia dipimpin oleh dirjen dari Kementerian Luar Negeri, siklus kedua, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Jadi tahun ini, sekaligus menegaskan komitmen kita ketika delegasi dipimpin oleh dua menteri sekaligus," kata Dicky di Kantor Staf Kepresidenan, Kamis (27/4/2017). Staf Ahli Deputi V (Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ifdhal Kasim memperkirakan masalah hukuman mati juga akan ditanyakan dalam persidangan. Kata dia, delegasi sudah siap menjelaskan apa adanya tentang hal itu. "Jadi akan tetap kami laporkan apa yang sudah pemerintah lakukan soal hukuman mati. Wujudnya kan sudah ada yakni revisi UU KUHP," ujar dia. Selain memberikan jawaban perkasus, pemerintah juga akan melaporkan upaya pemerintahan baru dalam menegakkan HAM. Dalam sidang UPR, Dewan HAM PBB juga akan menerima laporan dari masyarakat sipil serta badan PBB yang berada di Indonesia. Laporan ini disebut shadow report. "Shadow report penting untuk memperoleh gambaran utuh. Dan ini bisa menjadi pertimbangan untuk siapapun delegasi yang akan mengamati HAM di suatu negara," imbuh Dicky Komar. Komnas HAM sebagai salah satu pelapor khusus menyatakan telah mengirimkan laporan. Ketua Pelapor Khusus Komnas HAM Imdadun Rahmat memprediksi Indonesia kembali akan mendapat rapor merah. Kata Imdadun pemerintah terbukti gagal menjalankan rekomendasi UPR, salah satunya soal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Ini tercermin dari masih banyaknya kasus yang belum terselesaikan. Ditambah lagi, pengaduan kasus-kasus baru tetap berlanjut. "Saya menyampaikan keprihatinan bahwa setelah 5 tahun kita diberi waktu oleh Komisi HAM PBB, untuk memperbaiki kondisi pelaksanaan HAM di Indonesia termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Indonesia masih belum sukses untuk merespon dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi itu. Kita masih cukup berat di masa-masa yang akan datang," kata Imdadun Rahmat, di Komnas HAM, Selasa (25/4/2017). Komnas HAM mencatat pada tiga bulan terakhir terdapat belasan laporan pengaduan tentang pelanggaran KBB. "Cukup banyak memang di Jawa Barat, untuk kabupaten Bogor saja itu ada tiga kasus baru dilaporkan, Kemudian di kota Depok, Banjar," tuturnya. Selain itu, Komnas juga memaparkan setidaknya 9 pelanggaran KBB di seluruh Indonesia yang penyelesaiannya masih menggantung. Di antaranya, menimpa Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, HKBP Filadelfia di Bekasi, pengungsi Syiah di Sampang, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), serta Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Imdadun menambahkan, dengan rapor merah, Indonesia akan dipermalukan di dunia internasional. Selain itu, Indonesia akan kehilangan peluang untuk memiliki peran penting di PBB. "Jadi kita di-shame, dipermalukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan konsekuensinya, maka Indonesia tidak akan mendapatkan peran yang strategis di dalam posisi penting di PBB," imbuhnya. Editor: Rony Sitanggang SUMBER: http://kbr.id/nasional/04-2017/kajian_periodik_pbb__komnas_ham__kita_dipermalukan/89937.html
[GELORA45] Fw: Aktivis Penjilat Anies?
Aktivis Penjilat Anies? Orang-orang miskin adalah komoditas yang sering diperjual-belikan LSM. Sebagian mungkin digerakkan ketulusan demi kemanusiaan, sebagian lain bisa dilihat motif kepentingannya. Mungkin tidak selalu Rupiah, karena sebagian dari mereka sudah cukup kaya. Namun untuk mendongkrak kelas, seperti status sosial atau sebutan pembela wong cilik. Dalam komunitas tertentu, positioning semacam itu sangat penting. Berbagai motif aktivis itu sebenarnya diperlukan, selama Pemerintah atau pengusaha besar tidak berbuat adil. Aktivis yang entah murni dorongan kemanusiaan, atau demi penghidupan dan nama baik menjadi penyeimbang dari abusive of power. Namun jika semua sudah seimbang, suara mereka justru mirip kaleng rombeng. Bising dan menyebalkan. Atau sebaliknya, saat akal sehat membutuhkan suara mereka, justru mereka malah merapat pada penguasa. Dua hal itu sama buruknya: aktivis kaleng rombeng (saat situasi seimbang) dan aktivis pro penguasa (saat situasi tak seimbang). Di jakarta, dulu banyak aktivis bersuara lantang tentang kebijakan Pemerintah. Mereka membawa teori-teori berat sebagai dasar argumen. Biar terkesan intelek. Itu waktu gubernurnya Ahok. Orang boleh memiliki alasan demi kemanusiaan dan akal sehat untuk melawannya. Posisi ahok adalah Pemerintah, ia rentan disalahkan. Apalagi musuh politiknya memang banyak. Namun ironisnya, aktivis yang dulu teriak-teriak soal kemanusiaan itu sekarang bungkam. Penggusuran tetap terjadi. Banjir bertambah titik genangannya. Sampah dan kesemrawutan lalu lintas makin bertambah. Pengangguran dan kriminalitas meningkat. Namun mereka diam. Ternyata, yang lebih gila, sekarang mereka merapat pada penguasa. Tidak hanya sebagai LSM yang mengorder stopmap dan amplop. Namun jadi bagian integral pemerintahan. Aktivis murni mestinya berdiri di luar. Tugasnya mengawasi, memberi teguran, mengoreksi. Saat mereka ada di lingkaran kekuasaan, itu tak lain adalah anjing penjaga. Bukan aktivis lagi. Maka memakai alasan kemanusiaan dan sebutan aktivis sambil menerima upah dari penguasa adalah tipikal centeng kompeni. Itu aktivis sampah. Anies, gubernur yang tak becus bekerja itu merekrut 70-an orang untuk menutupi ketidak-mampuannya. Sebagian dari mereka dikenal sebagai aktivis. Melihat kedekatan mereka, muncul tudingan miring, bahwa mereka aktivis model baru, aktivis pro Anies. Sehina-hinanya aktivis adalah mereka yang menjilat pada penguasa yang culas dengan mengatasnamakan kemanusiaan. Program-program Anies jelas bermasalah. Kita lihat Tanah Abang yang sekarang jadi mimpi buruk. Balaikota yang kembali berjarak dan penuh rahasia. Janji politik yang nyaris semua diingkari. Yang terbaru sebagai contoh pelegalan becak di DKI Jakarta. Padahal sejak tahun 80-an, becak dianggap bermasalah bagi kota yang terus berkembang pesat seperti Jakarta. Sejak itu becak terlarang beroperasi. Problem becak ini banyak sekali. Pertama mereka lambat, sangat lambat. Kedua mereka tidak punya kelengkapan lalu lintas memadai. Ketiga, tenaganya manusia. Keempat, mereka seenaknya di jalan. Kelima, tidak menjanjikan secara ekonomi. Kehadiran Bajaj sebenarnya adalah upaya untuk mengganti becak yang digerakkan tenaga manusia. Bajaj, meski juga bermasalah, sedikit lebih manusiawi. Karena yang dibutuhkan Jakarta adalah transportasi massal. Atau transportasi kecil yang terintegrasi. Jakarta tak butuh moda transportasi yang bikin macet karena ngetem dan lambat. Apalagi tenaganya manusia. Membiarkan becak berkeliaran di Jakarta sama halnya tega terhadap kemiskinan. Membiarkan mereka terjerumus dalam kesengsaraan secara terus-menerus. Padahal mestinya, tugas orang yang peduli kemanusiaan adalah mengangkat derajat mereka. Memberikan pekerjaan yang lebih baik. Jika bapaknya pengayuh becak, anaknya sudah harus lebih sukses. Bukan malah mengabadikan kesengsaraan itu secara turun-temurun. Nursyahbani Katjasungkana merilis pernyataan di akun medsosnya tentang sikap beberapa kelompok aktivis yang mendukung program becak itu. Di antaranya Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta dan Urban Poor Consortium (UPC). Dengan tulisan huruf kapital ditulis di sana, "TOLONG DISEBAR, JIKA MEMANG MASIH PUNYA EMPATI." Mirip ciri khas tulisan penyebar hoax dari bumi datar. Tulisan itu berisi pernyataan yang lemah argumennya. Setiap butirnya terkadung sesat pikir kronis. Orang-orang yang membuat tulisan itu seperti tak pernah belajar logika. Semacam proyek yang dipaksakan demi berlakunya edaran stopmap dan amplop di Balaikota. Program becak untuk wisata yang diusulkan Sebaja, masih memungkinkan untuk diterima. Namun itu pernyataan belakangan para aktivis saat Anies mulai terdesak. Jadi para aktivis ini seolah menjadi penyambung lidah Anies. Mereka menerangkan proyek becak ini dengan detil dan membawa-bawa nama orang miskin. Padahal secara nalar sehat, penjelasan itu tak bisa diterima. Trik murahan yang biasa di
[GELORA45] Fw: PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (I)
PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (I)Md Kartaprawira·3 Januari 2018"Perang Dingin dan Kejahatan Kemanusiaan 1965“Oleh: MD Kartaprawirahttp://www.md-kartaprawira.nl/43555...Kebanyakan kegiatan pengungkapan tragedi nasional 1965 dilakukan oleh para sejarawan, etnoloog, jurnalis dan pakar bidang lainnya. Dalam tulisan serial ini akan diuraikan secara populer beberapa aspek hukum kasus 1965 untuk melengkapinya. Sesungguhnya keterlibatan AS dalam persitiwa G30S/genosida 1965-1966 bukanlah peristiwa yang mengejutkan apabila kita tengok ke belakang sejarah Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur/Sosialis setelah berakhirnya Perang Dunia II. Blok Barat yang anti komunis jelas punya strategi global untuk menghancurkan kekuatan komunis di MANA SAJA (termasuk di Indonesia) dengan segala jalan dan cara: menghamburkan bom napalm, melancarkan propaganda HAM, membantu pemberontak dan aksi teror dan lain-lainnya. Untuk menghancurkan komunisme di Indocina/Vietnam pada tahun 1960-an, AS mengerahkan seperempat juta tentaranya dan dengan semena-mena menghambur-hamburkan bom napalm yang mengakibatkan korban ribuan rakyat Vietnam dan kerusakan hebat lingkungan. Itulah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan AS terhadap rakyat Vietnam dalam melancarkan agresinya terhadap Vietnam. Sedang dalam Perang Dingin terhadap Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa lainnya AS dengan gigih melancarkan serangannya dengan menggunakan propaganda HAM dan intelejen. Untuk tujuan tersebut Radio Swoboda (Bebas/Merdeka), yang disponsori AS mengumandang di udara dalam berbagai bahasa meluncurkan „propaganda HAM“ selama 24 jam setiap hari. Situasinya lebih memanas ketika Prof. Sakharov (pemenang hadiah nobel, pakar bom nuklir) dan penulis terkenal Sholzonitsin seorang dissident pengarang buku „Arkhipelag gulag“(Kepulauan Kamp Tahanan Negara) ikut aktif berkiprah dalam gerakan HAM melawan Uni Soviet. Memang banyak praktek negatif sistem sosialisme di Uni Soviet yang sangat mudah dijadikan sasaran empuk serangan propaganda HAM. Usaha Gorbachev untuk menyelamatkan Uni Soviet dengan melaksanakan perestroika (reformasi) - meskipun memakai semboyan „Sosialisme Berwajah Kemanusiaan“- tetap tidak dapat menolong „penyakit“ parah yang diderita Uni Soviet kala itu. Ternyata Den Siauw Ping lebih cerdas dalam melakukan politik pembaharuan di Tiongkok.Akibatnya dalam pemilu untuk memilih presiden Federasi Rusia (Negara Bagian Uni Soviet yang terbesar) Boris Yeltsin tampil sebagai pemenang. Padahal dia bukan anggota PKUS (Partai Komunis Uni Soviet), bukan orang komunis lagi. Artinya sebagian besar kaum proletar yang kehidupannya berada di kota-kota industri, tidak lagi mempercayai PKUS, komunisme dan birokrasinya yang selama puluhan tahun ditakuti luar biasa. Babak terakhir runtuhnya Uni Soviet adalah akibat perundingan Yeltsin bersama petinggi Negara Bagian Belorusia (Shuskevic) dan Negara Bagian Ukraina (Kucma) dalam pertemuan di daerah Belawezhky, Belarusia, di dekat perbatasan antara Belarusia dan Polandia pada tahun 1991 yang menghasilkan “pernyataan keluar dari Uni Soviet”. Kemudian aksi tersebut diikuti negara-negara bagian Uni Soviet lainnya (Kazakhstan, Uzbekistan, Gruzia/Georgia, Armenia dan lain-lainnya) menyatakan kedaulatan masing-masing. Dengan demikian habislah eksistensi Uni Soviet. Karena Uni Soviet sudah bubar, maka Gorbacev pun kehilangan jabatan presiden.Jadi jelas bukan Gorbacev yang membubarkan Uni Soviet, tapi karena semua subyek Uni Soviet (negara-negara bagian) menyatakan keluar dari Uni Soviet. Keadaan Rusia (Federasi Rusia) selama di bawah presiden Yeltsin malah makin menjadi buruk dan terpuruk akibat kesalahan politik Privatisasi badan-badan usaha negara. Di pihak lain oligarkhi tumbuh makin kuat. Tapi keadaan tersebut akhirnya bisa di”selamat“kan oleh presiden Putin, sehingga Rusia (Federasi Rusia) berhasil mengambil kedudukan semula sebagai negara besar yang ditakuti AS dkk.Demikianlah hebatnya serangan propaganda HAM dari Blok Barat yang mempunyai andil besar dalam Perang Dingin untuk meruntuhkan negara sosialis pertama - Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa lainnya. Dalam kaitannya dengan Indonesia umum mengetahui bahwa kelompok kanan Angkatan Darat pada waktu Perang Dingin (dan sekarang?) mempunyai posisi yang kuat dan selalu berusaha meminggirkan kelompok kiri/komunis dari bidang kehidupan politik. Maka sangatlah tidak aneh apabila Blok Barat memanfaatkan situasi internal AD tersebut untuk kepentingan strategi global Perang Dingin agar Indonesia tidak jatuh dalam pengaruh dan kekuasaan komunis. Tetapi situasinya di Indonesia bagi Blok Barat/AS lebih rumit. Sebab terpaksa menghadapi dua front: komunis dan Soekarno.Penghancuran PKI seakar-akarnya tidak hanya merupakan pelaksanaan strategi global Blok Barat dalam Perang Dingin, tetapi juga karena PKI merupakan pendukung kuat Pemerintahan Soekarno yang mempunyai pengaruh
[GELORA45] Fw: PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (III)
PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (III)Md Kartaprawira·26 Januari 2018„Mencari Payung Hukum Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965“ Oleh MD KartaprawiraA.Setelah jatuhnya rejim Orba /Suharto yang dengan kejam telah menginjak-injak berbagai macam norma HAM, maka sesuai makin panasnya suhu reformasi di Indonesia saat itu, mulailah para presiden berikutnya berusaha merintis pembangunan dalam bidang Hak Azasi Manusia (HAM) yang berakibat terbitnya berbagai macam perundang-undangan tentang hak asasi manusia.Pada era Presiden B.J. Habibie berhasil diterbitkan „UU No.39/1999 tentang Hak Azasi Manusia“(UUHAM/1999). Pada era Presiden Gusdur diterbitkan „UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM”(UU PHAM/2000). Sedang pada era Presiden Megawati diterbitkan „UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi“ (UUKKR/2004). Perlu diketahui, bahwa diterbitkannya UUKKR/2004 adalah suatu keharusan, sebab dalam UU PHAM/2000 penuntasan kasus pelanggaran HAM dimungkinkan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pengadilan ad hoc (yudisial) dan jalur Rekonsiliasi (non-yudisial).Sayang SBY yang berhasil menjadi presiden dalam 2 masa jabatan tidak menampakkan langkah-langkah untuk memajukan penerapan norma-norma HAM dalam kehidupan. Bahkan kasus besar – Pelanggaran HAM berat/Kejahatan kemanusiaan/genosida politik 1965 tidak mendapat perhatian yang semestinya.Sebaliknya (celakanya!) di dalam era pemerintahan SBY salah satu payung hukum penting dalam penuntasan kasus besar 1965 tersebut di atas, yaitu UUKKR/2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memakai apa yang dinamakan azas „ultra petita.“ Padahal UU KKR adalah satu-satunya piranti hukum yang masih tersisa untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat 1965/kejahatan kemanusiaan/genosida politik 1965 setelah dicantumkannya pasal 28/i ayat 1 di dalam UUD 1945 sebagai akibat amandemen UUD 1945. Dalam pasal 28/i Ayat 1 tersebut dinyatakan: „hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.“ Jadi kasus pelanggaran HAM 1965 tersebut di atas tidak dapat diajukan ke pengadilan (termasuk pengadilan ad hoc). Inilah yang dinamakan azas non-retroaktif, artinya tidak boleh berlaku surut. Penerapan azas non-retroaktif (berdasarkan pasal tersebut) bahkan merupakan suatu PELANGGARAN HAM. Harap jangan dicampur-adukkan dan jangan disalah-mengertikan antara Azas non-retroaktif dengan institusi „Daluwarsa“. Jadi jelas satu-satunya jalan penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965 adalah hanya melalui jalur Rekonsiliasi, selama Pasal 28/i Ayat 1 UUD 1945 tidak/belum dicabut atau dirubah. Memang sangat disesalkan adanya pasal 28/i Ayat 1 dalam UUD 1945 tersebut, sebab mengakibatkan impunitas secara konstitusional terlindungi dengan nyaman, sebaliknya merugikan para korban secara total. Tapi yang mengherankan tidak ada peduli HAM yang mempersoalkan hal tersebut, meskipun problemnya sudah lama beredar di media cetak dan medsos/internet sejak tahun 2005*. Mungkin mereka membenarkan pasal tersebut dalam kaitannya kasus pelanggaran HAM 1965. Bahkan pada bulan Desember 2000 ketika di dalam pertemuan dengan team MPR di KBRI Den Haag tentang Sosialisasi Putusan MPR berkaiatan amandemen UUD, hal tersebut sempat diajukan oleh penulis. Tetapi tidak ada respon yang memuaskan. Nampak sekali bagaimana pelaku berusaha untuk bebas total dari tanggung jawab hukum. Meskipun melalui jalur pengadilan penuntasan kasus HAM 1965 tidak dapat dilaksanakan, namun eksistensi UU KKR/2004 terasa tidak nyaman bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, pembumi-hangusan UU KKR/2004 tentu bukan suatu yang mengagetkan dan aneh. Apakah pembatalan UUKKR/2004 oleh MK tersebut ada hubungannya dengan usaha-usaha Orba-senyap yang aktif di semua sector strategis di era reformasi, wallahu a’lam. Yang jelas sudah 13 tahun sesudah UUKKR/2004 dibatalkan UUKKR-Baru belum ada tanda-tanda kemunculannya. Berarti penuntasan kasus pelanggaran HAM 1965 juga masih tanda tanya kapan dimulai, sebaliknya bisa dipastikan impunitas terus berlangsung dengan aman tanpa ada gangguan. B. Muncul pertanyaan mengapa UU KKR tidak nyaman bagi para pelaku/penjahat-kemanusiaan 1965? Jawabannya: Karena di dalam proses KKR apabila pelaku tidak mengakui Kebenaran (kejahatan yang dilakukannya) dan tidak mau minta Maaf – maka pelaku tidak akan mendapat amnesti dan selanjutnya diajukan ke PENGADILAN (UUKKR/2004 Pasal 29 Ayat 3). Maka ketika UUKKR/2004 yang mengandung pasal ketidak-nyamanan tersebut dibatalkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (Ketua Jimly Asshiddiqie) tentu para pelaku kejahatan kemanusiaan 1965 akan bisa tidur nyenyak. Maka terjadinya Pencantuman azas non-retroaktif dalam UUD 1945 (Pasal 28/i Ayat 1) melalui amandemen dan Pembatalan UUKKR/2004 oleh Mahkamah Konstitusi berarti: baik melalui Pengadilan maupun Rekonsiliasi tidak ad
[GELORA45] Fw: Sah! Idrus Resmi Dilantik Jadi Mensos, Moeldoko KSP, Agum Wantimpres
Sah! Idrus Resmi Dilantik Jadi Mensos, Moeldoko KSP, Agum Wantimpres Wednesday, January 17, 2018 Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham menjadi Menteri Sosial. Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko juga dilantik menjadi Kepala Staf Presiden (KSP) dan Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres Reshuffle kabinet jilid 3 dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1/2017) pagi. Presiden Jokowi dan Wapres JK hadir bersamaan di lokasi pukul 09.23 WIB. Idrus, Moeldoko berdiri berdampingan mengenakan setelan jas warna hitam dan peci berwarna senada. Di samping Idrus dan Moeldoko ada Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsdya Yuyu Sutisna yang juga akan dilantik Jokowi menjadi KSAU. Dia menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Panglima TNI. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan 'Indonesia Raya'. Kemudian, acara pelantikan dimulai dengan pembacaan Keppres pengangkatan Idrus sebagai Mensos, Moeldoko sebagai KSP dan Agum Gumelar menjadi anggota Wantimpres. Jokowi lalu memandu pengambilan sumpah jabatan. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar 45 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-selurusnya," demikian penggalan sumpah jabatan tersebut. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Mensos. Khofifah akan maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Timur 2018. Sedangkan Moeldoko menggantikan posisi Teten Masduki. Agum menggantikan almarhum Hasyim Muzadi. [detik.com]SUMBER: http://www.infopresiden.com/2018/01/sah-idrus-resmi-dilantik-jadi-mensos.html?m=1
[GELORA45] Fw:KPK Segera Panggil Bambang Soesatyo Terkait Kasus e-KTP
KPK Segera Panggil Bambang Soesatyo Terkait Kasus e-KTP Feri Agus , CNN Indonesia | Senin, 15/01/2018 21:55 WIB Bagikan : KPK bakal memanggil Bambang Soesatyo yang baru saja resmi dilantik menjadi Ketua DPR, terkait dengan kasus korupsi e-KTP. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto) Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil Bambang Soesatyo, yang baru saja resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga antirasuah akan menjadwalkan kembali pemeriksaan pria yang karib disapa Bamsoet itu. "Untuk proses hukum yang berjalan di KPK, saya kira itu tetap akan berjalan di koridor hukum seperti biasa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/1). "Terkait kapan penjadwalan ulang kami akan informasikan lagi setelah ada informasi kebutuhan dari penyidik," tutur Febri menambahkan. | Lihat juga: Bamsoet Salah Ucap Tiga Kali saat Sumpah Jabatan Ketua DPR | Bamsoet sempat dipanggil pada 20 Desember 2017 lalu. Mantan Ketua Komisi III DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Namun, ketika itu Bamsoet tak bisa hadir lantaran mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta. Febri melanjutkan, posisi Bamsoet yang saat ini telah menjadi pimpinan dewan tak akan mempengaruhi penyidikan korupsi proyek e-KTP, yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Penyidik korupsi e-KTP akan tetap berjalan dalam koridor hukum. "Saya kira proses hukum akan berjalan di koridor hukum saja. Relnya akan berbeda secara politik," tuturnya. | Lihat juga: Nama Bamsoet dalam Pusaran Korupsi | Pelantikan Bamsoet Di sisi lain, Febri mengatakan, KPK menghormati pelantikan Bamsoet sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto, yang tersandung korupsi e-KTP, dan kini telah duduk di kursi terdakwa. "Jadi posisi KPK adalah kami hargai mekanisme dan proses yang berjalan di DPR tersebut," kata dia. | Lihat juga: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Anggota Polri Ajudan Setnov | Febri berharap, kerja sama antara KPK dengan DPR dalam upaya pemberantasan korupsi bisa bersinergi. Menurutnya, pencegahan korupsi di sektor politik bisa dilakukan bersama oleh KPK dan DPR. "Jadi setelah di lantik ke depan harapannya tentu ada sinergi ada konsen pada upaya-upaya dan pemberantasan korupsi ke depan," ujarnya. Nama Bamsoet sempat mencuat dalam sidang terdakwa memberikan keterangan palsu pada persidang kasus e-KTP, Miryam S Haryani. Bamsoet bersama lima anggota DPR disebut mengancam Miryam saat menjadi saksi e-KTP. (asa)
[GELORA45] Fw: ICW Minta KPK Kejar Pelaku Selain Fredrich Yunadi dan Bimanesh
ICW Minta KPK Kejar Pelaku Selain Fredrich Yunadi dan Bimanesh Reporter: M Yusuf Manurung Editor: Rina Widiastuti Minggu, 14 Januari 2018 17:21 WIB Tersangka dugaan menghalangi proses penyidikan Setya Novanto, Fredrich Yunadi, resmi ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, 13 Januari 2018. TEMPO/Lani Diana TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satya Langkun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pelaku lain dalam dugaan obstruction of justice (OJ) atau merintangi dan menghalangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP untuk Setya Novanto, selain mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi dan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. "Tetap harus ditelusuri. Bagaimanapun dalam konteks proses ini, yang merintangi banyak juga," katanya di kantornya Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Januari 2018. Baca: Soal Fredrich Yunadi, Peradi Sayangkan Satu Hal Ini KPK saat ini telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut yakni Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga melakukan manipulasi data medis atas kecelakaan yang menimpa Setya Novanto pada 16 November 2017. Tama mengatakan, KPK tetap harus menelusuri pihak lain yang telah dicekal ke luar negeri terkait kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah pihak tersebut melakukan tindak pidana OJ atau tidak. "Pihak pihak tersebut wajib dimintai keterangan," katanya. Sebelumnya KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah Fredrich Yunadi, Bimanesh, mantan kontributor Metro TV Muhammad Hilman Mattauch dan Achmad Rudyansyah untuk mencegah bepergian ke luar negeri dalam enam bulan ke depan. Surat itu dilayangkan pada 8 Januari 2018. Baca: Pengamat: Penahanan Fredrich Yunadi Bukan Kriminalisasi Advokat Fredrich dan Bimanesh telah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Januari 2018. Keduanya dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo telah ditahan di rumah tahanan KPK. Untuk Fredrich, KPK sebelumnya melakukan penjembutan paksa pada Jumat malam, 12 Januari 2018, karena mangkir dari panggilan. - ICW - KPK - Fredrich Yunadi - Setya Novanto - 1 hari lalu - Pengamat: Penahanan Fredrich Yunadi Bukan Kriminalisasi Advokat
[GELORA45] Fw: Sandi Bilang Habis Rp100 M Lebih di Pilkada DKI, Anies Cepat-Cepat Bilang Begini
Sandi Bilang Habis Rp100 M Lebih di Pilkada DKI, Anies Cepat-Cepat Bilang Begini Friday, January 12, 2018 PATRIOTNKRI.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak ada mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiant... PATRIOTNKRI.COM -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak ada mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi kabar kader Gerindra La Nyalla Mattalitti yang dimintai mahar Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk Pilkada Jawa Timur 2018. "Tidak ada mahar (pada Pilkada DKI), enggak ada, sama sekali enggak ada," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/1/2018). Anies menjelaskan, dana yang digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal dari patungan dia, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan timnya. Sebab, pilkada dipastikan membutuhkan biaya. "Kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran sehingga terjadi gerakan, semuanya terlibat. Jadi, bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi bahwa calon, kami harus membayar, itu tidak ada," kata Anies. Sebelumnya, Sandiaga menyebutkan, setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya. Kader Gerindra itu pun menyebutkan, dana yang dihabiskan untuk Pilkada DKI 2017 misalnya lebih dari Rp 100 miliar. "Memang kalau politik itu berbiaya. Kemarin kami menghabiskan lebih dari Rp 100 miliar. Jadi, itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampai nanti kami sudah mencalonkan, enggak memiliki pendanaan," katanya Selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satu kelengkapan pemenangan, kata La Nyalla, ia diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jawa Timur. Baca juga : Waketum Gerindra Nilai Wajar jika La Nyalla Diminta Rp 40 Miliar oleh Prabowo Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, 10 Desember 2017, bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat. "Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi," ujar La Nyalla seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (11/1/2018). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika La Nyalla diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Menurut Arief, uang itu memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Sumber: kompas.com
[GELORA45] Fw: Auditor Utama BPK Ditangkap KPK, Mobil Honda Odissey yang Baru Dibeli Langsung Dikembalikan ke Diler
Auditor Utama BPK Ditangkap KPK, Mobil Honda Odissey yang Baru Dibeli Langsung Dikembalikan ke Diler Rabu, 10 Januari 2018 18:15 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil Honda All New Odissey langsung dikembalikan ke diler Honda Sunter tidak berselang lama usai operasi tangkap tangan terhadpa Ali Sadli. Mobil tersebut dikirimkan ke rumah bekas Kepala Sub Auditorat III Auditorat Keuangan Negara BPK RI Ali Sadli karena Ali lah yang membeli mobil tersebut untuk bekas Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptoguriri. Keterangan tersebut diungkapkan saksi Andriyanto seorang sales promotor otomotif yang turut mengurus pembelian mobil tersebut di diler Honda Sunter. Saat bersaksi untuk terdakwa Rochmadi Saptogiri yang dijerat pencucian uang, Andriyanto mendapat kepastian pemulangan mobil tersebut dari istri Ali Sadli, Wuryanti Yustianti. "Infonya dipulangin ke Honda Sunter. Saya coba hubungi Ibu Ali Sadli (Wuryanto), pas tahu bapak ditahan, saya tanya 'Bu ini mobil kok balik lagi'. Karena ditelepon tidak bisa saya datang ke rumah," kata Andriyanto menjawab pertanyaan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (10/1/2017). Baca: Terdakwa Bekas Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptogiri Palsukan NPWP dan KTP untuk Beli Mobil Andriyanto mengaku tidak tahu sebab dan siapa yang mengurus pemulangan mobil seharga Rp 721 juta itu. Saat ditemui di rumahnya, Wuryanti menolak mobil tersebut miilik suaminya. "Cuman bilang ini bukan mobil Bapak, kata Bu Ali," beber Andriyanto. Andriyanto mengaku didesak oleh Sales Supervisor Diler Honda Sunter, Valentino, untuk mengetahui pemulangan mobil tersebut. Menurut dia, diler memiliki tanggung jawab besar apabila mobil dikembalikan karena baru beberapa hari. Mereka khawatir jika mobil tersebut bermalah seperti mengalami baret. Andriyanto mengatakan mereka tidak tahu siapa yang memiliki mobil tersebut. Pasalnya, mobil itu dibeli atas nama Andhika Aryanto. Mobil tersebut diantar ke rumah Ali Sadli pada 21 Mei 2017. "Saya konfirmasi ke ibu (Wuryanti) (bilang) 'Saya cuman tahu bapak pesan mobil atas nama Andhika Aryanto'. Jadi ini fotokopi (KTP) orangnya, saya kasih tahu ibu, dia bilang ini bukan mobil bapak (Ali Sadli)," ungkap Andriyanto. Sekadar informasi, Andhika Aryanto adalah nama palsu dari Rochmadi Saptogiri. Rochmadi menggunakan identitas palsu berupa KTP dan NPWP untuk membeli mobil tersebut. Walau identitas palsu, foto di KTP tersebut tetap wajah Rochmadi. Diketahui, uang untuk membeli mobil tersebut diduga berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan Ali Sadli. Ali membelanjakan gratifikasi Rp 10.519.836.000 dan USD80.000 yang dia terima. Uang yang dia kumpulkan selama 2014-2017 itu dia habiskan untuk membeli tanah, bangunan dan kenderaan bermotor padahal patut diduga bahwa uang itu diduga hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku kepala Sub Auditorat III.B.2 Auditorat Keuangan Negera BPK RI. Tags Auditor BPKSuap BPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Baca Juga - Jumat, KPK Periksa Fredrich Yunadi Sebagai Tersangka - Kuasa Hukum Susun Draf Pengajuan Justice Collaborator Setya Novanto - Terdakwa Bekas Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptogiri Palsukan NPWP dan KTP untuk Beli Mobil - Alamak! Paspor Sudah Distempel, Tinggal Naik Pesawat, Mantan Pengacara Setnov Dicekal Imigrasi - Penuhi Panggilan KPK, Yasonna Laoly Siap Jelaskan E-KTP
[GELORA45] Fw: KPK Tetapkan Andi Narogong sebagai "Justice Collaborator"
KPK Tetapkan Andi Narogong sebagai "Justice Collaborator" Abba Gabrillin Kompas.com - 07/12/2017, 20:56 WIB Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/12/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN) JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator. Hal itu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan tuntutan terhadap Andi. "Pada 5 Desember 2017, pimpinan KPK menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku atau justice collaborator," ujar jaksa KPK Nur Haris saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/12/2017). Dalam surat tuntutan, jaksa menilai Andi memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Keterangan Andi dinilai telah membantu KPK dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP. (Baca juga: KPK: Pernyataan Andi Narogong soal Persekongkolan Proyek E-KTP, Informasi Penting) Dalam pertimbangan, jaksa mengutarakan beberapa hal yang meringankan tuntutan. Selain telah ditetapkan sebagai JC, Andi belum pernah dihukum, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan. Selain itu, Andi berterus terang memberikan keterangan dalam persidangan. Meski berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK, jaksa tetap mempertimbangkan perbuatan Andi yang berdampak besar. "Meski sebagai justice collaborator, jaksa pertimbangkan secara komprehensif perubatan, termasuk akibat dari perbuatan terdakwa," kata jaksa. Andi dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh jaksa KPK. (Baca: Andi Narogong Dituntut Delapan Tahun Penjara) Menurut jaksa, Andi terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Perbuatan Andi juga telah membuat kerugian negara Rp 2,3 triliun. Pada persidangan Kamis (30/11) kemarin seakan jadi titik balik sikapnya selama ini.(Kompas TV
[GELORA45] Fw: Ajukan Permohonan "Justice Collaborator", Siapa Aktor Lain yang Ingin Diungkap Novanto?
Ajukan Permohonan "Justice Collaborator", Siapa Aktor Lain yang Ingin Diungkap Novanto? Abba Gabrillin Kompas.com - 11/01/2018, 10:48 WIB Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada dakwaan semula. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi pegadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) Setya Novanto telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Novanto bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Lantas, siapa aktor besar lain yang ingin diungkap oleh mantan Ketua DPR RI itu? Baca juga: Setya Novanto Ajukan Diri Menjadi Justice Collaborator Kasus e-KTP Pengacara Novanto, Firman Wijaya mengatakan, permohonan sebagai justice collaborator ini sekaligus menunjukkan sikap bahwa Novanto bukanlah satu-satunya pelaku yang paling berpengaruh dalam korupsi pengadaan e-KTP. Firman Wijaya(kompas.com/dani prabowo)"Saya katakan, soal penganggaran, perencanaan sudah dirancang jauh, dan itu ada lembaganya, ada instansinya. Kita lihat siapa inisiator proyek e-KTP ini," kata Firman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/1/2018). Firman mengatakan, siapa sebenarnya aktor yang juga berperan dalam korupsi e-KTP akan terungkap dalam perjalanan sidang Setya Novanto. Misalnya, siapa sebenarnya yang paling berpengaruh dalam proses penganggaran. Baca juga: Akankah Novanto Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus e-KTP? Kemudian, hal-hal yang menyangkut kebijakan pada pihak eksekutif dan legislatif. Termasuk, menurut Firman, mengungkap sejauh mana peran Novanto dalam pembahasan anggaran. "Kita lihat saja, kalau posisi yang lebih besar itu jabatan-jabatan yang berpengaruh di negeri ini, ya mungkin saja. Tapi kita tunggu pembuktiannya," kata Firman. Di sisi lain, menurut Firman, pembuktian dalam persidangan diharapkan dapat mengungkap banyaknya nama-nama pihak yang seharusnya terlibat yang tidak tercantum dalam surat dakwaan kliennya. Baca juga: Lindungi Novanto, Fredrich dan Dokter Bimanesh Diduga Berkomplot Pengungkapan keterlibatan pihak lain dinilai berkaitan dengan pembuktian fakta. Tak hanya nama, kata Firman, angka mengenai jumlah uang yang diterima pihak-pihak lain juga banyak yang berubah dalam dakwaan Novanto. "Yang lebih penting soal JC bagi saya pada Pak Nov adalah soal keadilan. Fairness process. Kenapa kok saya yang diburu. Kenapa nama-nama lain hilang. Itu jadi harapan dalam pengajuan JC," kata Firman. Mantan Pengacara Setnov sudah ditetapkan sebagai tersangka.(Kompas TV)
[GELORA45] Fw: "Jangan Novanto Jadi Tumbal Sendirian di Kasus e-KTP
"Jangan Novanto Jadi Tumbal Sendirian di Kasus e-KTP" Kristian Erdianto Kompas.com - 12/01/2018, 15:46 WIB Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). Sidang mantan ketua DPR itu beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN) JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mendukung upaya Setya Novanto yang mengajukan permohonan menjadi justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP. Menurut Mahyudin, jika permohonan tersebut dikabulkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk orang yang disebut-sebut lebih berkuasa dari Novanto. "Bagus kalau beliau (Novanto) bisa menjadi justice collaborator. Itu saya kira sebuah langkah bagus, saya kira buka saja semua. Jangan beliau jadi tumbal sendiri. Katanya ada yang lebih berkuasa," ujar Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Selain itu, lanjut Mahyudin, KPK akan lebih mudah menelusuri aliran uang negara yang diselewengkan dalam proyek tersebut. (Baca juga: Kata Fahri Hamzah soal Permohonan Setya Novanto Jadi Justice Collaborator) Dengan demikian KPK dapat mengetahui pihak-pihak mana saja yang menerima uang dalam kasus yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. "Buka saja semua. Menurut saya begitu termasuk duit- duit siapa yang dapat, dibuka saja semua," tuturnya. Sebelumnya, KPK menyatakan mantan Ketua DPR Setya Novanto sudah mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Justice collaborator merupakan saksi pelaku, yang bukan pelaku utama, yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang dimaksud.
[GELORA45] Fw: PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (II)
PENUNTASAN KASUS PELANGGARAN HAM 1965 JANGAN TERHENTI (II) Md Kartaprawira·12 Januari 2018 „Indonesia Negara Hukum - Kasus Kejahatan Kemanusiaan 1965 HARUS dituntaskan“ Oleh MD KartaprawiraA.Selama ini kita telah tergiring untuk menelan suatu pandangan politik tentang kasus tragedi nasional 1965 yang dari sudut pandang hukum (terutama kasus penuntasannya) tidak dapat dibenarkan. Sebab Rejim Orde Baru/Suharto menganggap „Peristiwa G30S adalah pemberontakan PKI yang harus ditumpas habis, berlangsung terus sampai tahun-tahun sesudah Oktober 1965 di seluruh Indonesia“. Akibat penumpasan tersebut memakan korban dahsyat sejumlah manusia yang tidak tahu menahu tentang apa yang dinamakan G30S. Logika sehat tidak membenarkan pandangan tersebut di atas, sebab di Indonesia tidak ada tanda-tanda bahwa PKI mempersiapkan/melakukan pemberontakan. Bahkan anggota-anggota Central Comite PKI pun tidak ada yang tahu tentang G30S tersebut. Karena kekuatan kanan (Suharto dkk) di Indonesia secara senyap merupakan bagian Blok Barat dalam Perang Dingin, maka kesempatan emas melaksanakan strategi global – menghancurkan kekuatan komunis di mana saja, diwujudkan dengan cara menjadikan peristiwa G30S pintu masuk ke jalan tol pembinasaan PKI seakar-akarnya. Sejatinya dalam peristiwa 1965 ada 2 (dua) pakem yang tidak boleh satu sama lain dicampur-adukkan menjadi satu. Maka dalam masalah penuntasan kasusnya harus ada pembatasan* tegas antara 2 pakem tersebut. meski materinya ada sangkut pautnya satu sama lain.Pakem Pertama: Peristiwa timbulnya Gerakan Tigapuluh September (G30S) yang dipimpin oleh Letkol. Untung, yang mengakibatkan terbunuhnya 6 jenderal dan seorang letnan, memang suatu fakta. Tindakan G30S tersebut dan mereka yang tersangkut dianggap suatu gerakan pemberontakan. Maka ketika pada awal Oktober 1965 G30S berhasil ditumpas dan kasusnya telah dituntaskan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), pakem tersebut harus dianggap sudah selesai. Pakem Kedua: Peristiwa timbulnya dibanyak daerah Indonesia pembunuhan, penahanan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya secara massal yang memakan korban ratusan ribu sampai jutaan manusia yang tak berdosa tanpa dibuktikan kesalahannya melalui prosedur hukum yang berlaku. Kejadian tersebut merupakan Pelanggaran HAM berat 1965/Kejahatan kemanusiaan/Genosida Politik 1965, yang sampai 52 tahun lamanya belum dijamah penuntasannya oleh institusi negara penegak hukum baik pada jaman Orde Baru maupun jaman “Reformasi”.Kasus G30S (Pakem I) sudah selesai, karena sudah dituntaskan oleh majelis hakim Mahmilub. Tapi Kasus Pelanggaran HAM 1965 (Pakem II) sama sekali belum dituntaskan sampai 52 tahun. Kasus pelanggaran HAM berat tersebut berdiri sendiri, yang penuntasannya harus tidak tergantung dengan masalah G30S lagi. Bahkan apabila terbukti PKI memberontak, pembunuhan ratusan ribu manusia yang dituduh PKI sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Bahkan kalau pun dalam keadaan perang (seperti kata Wiranto) pun tawanan tidak boleh disiksa, dibunuh dan dihilangkan. Kenyataannya memang banyak tindak kejahatan HAM terjadi dan terdapat banyak petunjuk bukti, baik yang bersumber dari Komnas HAM, temuan Majelis Hakim IPT1965, kesaksian-kesaksian para korban dan tulisan-tulisan para ilmuwan di media cetak maupun internet. Tapi penguasa rejim Orba untuk kepentingan kekuasaannya sengaja menciptakan situasi dan kondisi dengan isu PKI melancarkan pemberontakan yang harus ditindas sampai seakar-akarnya. Dengan ditopang penyalah gunaan Supersemar dan penerbitan TAP MPR XXV/1966 rejim Orba berusaha memperkuat kekuasaannya. Maka selama 32 tahun dan sampai di era „reformasi“ dewasa ini PKI terus dijadikan hantu yang menakutkan dan berbahaya. Terjadinya banyak korban dianggap suatu hal wajar, dan tidak dapat dihindarkan karena PKI berontak melawan negara. Itulah akibat dicampur adukan 2 pakem tersebut sehingga menjadi satu putusan politik penumpasan pemberontakan PKI seakar-akarnya.Karena propaganda santer bahwa PKI berontak, menimbulkan suasana kepanikan di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah di mana masyarakat sudah tertanam kecurigaan mendalam terhadap komunis. Bahkan situasi tersebut mengakibatkan suatu opsi: membunuh atau dibunuh. Ketika ABRI setempat atau yang didatangkan dari daerah lain aktif dengan berbagai cara memanfaatkan situasi tersebut, maka di berbagai daerah timbulnya tragedi nasional tidak mungkin terbendung lagi. Seandainya kala itu ada kekuatan yang mampu menyatakan masalah G30S sudah selesai setelah yang tersangkut diadili di Mahmilub , maka berbagai macam tindak kekersan bisa dihentikan. Sejatinya Presiden Soekarno mendirikan Mahmilub bertujuan untuk menuntaskan dan mengakhiri masalah G30S/Untung. Tapi kekuasan ABRI (Suharto dkk) praktis sudah di atas angin, maka terjadilah apa yang harus terjadi sesuai direncanakan Suharto dkk – menumpas pemberontakan G30S/PKI sampai seakar-akarnya untuk mencapai tu
[GELORA45] Fw: Jika Prabowo Mau Jadi Presiden, Dukung Saya Maju Gubernur Papua
Jika Prabowo Mau Jadi Presiden, Dukung Saya Maju Gubernur Papua Jurnal Politik , PemiluPilkada , 30 Desember 2017 Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai saat memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).(Foto: Kompas/Kristian Erdianto) Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI periode 2012 – 2017, Natalius Pigai, mengaku bisa mengalahkan Gubernur Papua incumbent, Lukas Enembe, dalam Pilkada 2018 mendatang. Natalius mengaku memiliki potensi besar untuk memenangkan pemilihan di wilayah paling timur RI tersebut. Selain itu, Natalius juga mengungkapkan bahwa mengalahkan Jokowi itu persoalan mudah, apalagi jika Prabowo menunjuknya sebagai calon gubernur Papua. Berikut pernyataan lengkap Natalius Pigai kepada redaksi RMOL, Jumat, 29 Desember 2017: “Gerindra tidak dukung saya maju gubernur Papua, padahal saya sangat potensial bisa mengalahkan incumbent, dan banyak orang di Papua tahu itu. Oleh karena tidak ada partai yang mendukung saya maka terpaksa saya harus memutuskan mendukung incumbent untuk mempersiapkan diri pada periode berikutnya 2023-2028. Sikap saya ini telah disampaikan kepada Pak Lukas Enembe bahwa kalau saya dapat partai, kami akan berkompetisi. Tetapi kalau tidak dapat partai, maka saya pastikan dukung Lukas periode berikutnya. Sikap saya ini beliau sangat paham. Kalau Prabowo dukung saya, untuk menghancurkan Jokowi itu soal kecil, apalagi kalau saya menjadi gubernur. Tolong sampaikan kepada Bapak Prabowo. Jangan condong ke orang yang punya fulus atau orang lain karena melawan Jokowi itu bukan soal uang tetapi punya nyali menghancurkan citra Jokowi dan punya massa di Republik ini. Tanpa apa-apa saja, Jokowi sudah tersudut, semua jabatan ditawarkan: dubes, wakil kepala BIN, preskom, dirjen dan lainnya tetapi saya tolak. Saya tahu, kasus-kasus HAM selama Jokowi pimpin negeri ini, beliau bisa diselidiki sebagai bagian dari tanggung jawab komando (commander responsibilities) dalam pelanggaran HAM besar. Hasil penyelidikan rutin Komnas HAM bisa diketahui untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi, Ada juga dokumen hasil penyelidikan saya dan dokumen lainnya selama di Komnas HAM. Jokowi juga ketakutan, tapi Prabowo yang untung dan saya tidak mau bongkar dulu. Jokowi juga pelanggar HAM dan itu bisa menguntungkan posisi Prabowo saat bertarung. Karena bisa berkampanye di dunia internasional untuk menjatuhkan Jokowi. Apalagi yang kampanye saya, Jokowi goncang. Strategi seperti itu juga kami, komunitas HAM, gunakan saat menghancurkan Prabowo 2014. Dengan demikian, Jokowi dan Prabowo sama yaitu sama-sama melanggar HAM. Daripada dukung calon gubernur lain yang tidak jelas pendukung, kenapa tidak saya yang didukung. Pendukung saya di Indonesia ini jelas: umat Islam, minoritas agama, suku Papua. Tolong sampaikan ke Pak Prabowo bahwa untuk papua sebaiknya Gerindra kocok ulang.” SUMBER: https://jurnalpolitik.id/2017/12/30/jika-prabowo-mau-jadi-presiden-dukung-saya-maju-gubernur-papua/amp/
[GELORA45] Fw: Buka Pidato Politik di Awal 2018, SBY Puji Pemerintah Jokowi
Jumat 05 Januari 2018, 08:31 WIB Buka Pidato Politik di Awal 2018, SBY Puji Pemerintah Jokowi Gibran Maulana Ibrahim - detikNews Share 0Tweet Share 053 komentar SBY saat berpidato politik. (Gibran Maulana/detikcom) Jakarta - Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka pidato politiknya pada 2018. Dalam pembukaan, SBY memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo. Awalnya, SBY bicara soal agenda pilkada dan pemilu yang akan datang. Bagi SBY, agenda politik itu sangat penting bagi masa depan bangsa. "Di awal tahun baru 2018, tahun yang insyaallah membawa berkah kebaikan bagi kita semua, dalam kapasitas saya sebagai pimpinan Partai Demokrat, saya buat pernyataan ditujukan kepada negara dan pemerintah serta elemen bangsa Indonesia," kata SBY membuka pidato politik di DPC PD Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018). Bagi SBY, 2018 adalah tahun yang amat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Banyak agenda dan kegiatan penting yang akan dilaksanakan tahun ini, di antaranya Pilkada 2018 dan kegiatan awal Pemilu 2019. | Baca juga: Jelang Pidato Politik SBY, Kader Padati Kantor DPC Demokrat Cibinong | SBY menyebut pesta demokrasi tersebut bukanlah urusan elite politik semata, tapi juga kepentingan rakyat karena akan berpengaruh terhadap nasib dan masa depan rakyat. Setelah berbicara panjang-lebar soal Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, SBY berbicara tentang pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun ini. SBY memberi apresiasi kepada Jokowi. "Partai Demokrat mengetahui Jokowi beserta pemerintahnya yang dipimpinnya tengah serius, telah, sedang, dan akan terus melakukan tugas dan kewajibannya. Saya menyaksikan pemerintahan Presiden Jokowi ingin membuat yang terbaik bagi rakyatnya, ingin memajukan dan menyejahterakan kehidupan bangsanya," tuturnya. "Partai Demokrat juga melihat berbagai hasil dan prestasi yang telah diraih pemerintah kita. Untuk itu, dengan tulus kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan berharap capaian itu dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan," tambah SBY. Video 20Detik: Pesan SBY Hadapi Tahun Politik (gbr/elz)
[GELORA45] Fw: PDIP Siap Menghadapi Isu Agama di Pilkada dan Pilpres 2019
PDIP Siap Menghadapi Isu Agama di Pilkada dan Pilpres 2019 Reporter: Adam Prireza Editor: Juli Hantoro Senin, 25 Desember 2017 16:21 WIB 0 - Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko (tengah) menyampaikan orasi politik saat kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati Ponorogo Amin-Agus Widodo di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, 29 November 2015. ANTARA FOTO TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Budiman Sudjatmiko, mengatakan partainya telah siap menghadapi terpaan isu berbau agama dan ras menjelang kontestasi politik, khususnya dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Terlebih, PDIP kemungkinan besar mengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pilpres mendatang. "Bukan hanya menghadapi pilpres, buat pilkada pun kami sudah bahas hal itu (serangan isu agama)," kata Budiman kepada Tempo melalui telepon, Senin, 25 Desember 2017. Hal tersebut terkait dengan pernyataan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago yang memprediksi isu-isu kebangsaan dan kenegaraan akan bergeser menjadi isu-isu umat dalam pemilu presiden 2019. Sejumlah isu umat tersebut, kata Pangi, bakal menyerang Presiden Joko Widodo sebagai calon inkumben. Baca juga: Pengamat Politik: Isu Umat Bakal Menyerang Jokowi di Pilpres 2019 Jokowi, yang selama ini dianggap sebagai tokoh nasionalis-sekuler, dinilai lawan politiknya memiliki jarak dengan agama dalam kehidupan berbangsa. Pangi juga menambahkan, alumni 212 akan menjadi salah satu kekuatan poros penantang Jokowi dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019. Namun, Budiman membantah anggapan tersebut. Menurut dia, nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan justru menjadi inspirasi PDIP dan Jokowi sebagai kadernya dalam berpolitik. Ia pun mengatakan, selama ini koalisi dengan partai-partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan pun berjalan baik. "Begitu halnya hubungan dengan organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam," kata Budiman. Ia pun menganggap tudingan-tudingan semacam itu merupakan upaya politisasi agama oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pribadinya. Budiman mengatakan partainya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok mana saja yang kerap menyerang PDIP dan Jokowi dengan isu agama. Berbagai bukti pun telah mereka kumpulkan dan akan dibuka pada waktunya. "Kami bukan lahir dari ruangan ber-AC, kami lahir dari lapangan, sudah biasa itu (serangan isu agama)," ujar dia. Baca juga: Peneliti Australia Khawatir Isu Agama Digunakan di Pilpres 2019 Dalam Rapat Koordinasi Nasional PDIP di ICE-BSD, Tangerang, beberapa waktu lalu, kata Budiman, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membahas hal tersebut. "Kita harus kuat dan jangan menyerah (menghadapi serangan isu agama)," kata Budiman mencontohkan Megawati.
[GELORA45] SELAMAT NATAL + SELAMAT TAHUN BARU 2018
Saudara-saudaraku dimana saja berada SELAMAT NATAL, Semoga kasih-sayangNYA berlimpah menyuburkan jiwa toleransi kita SELAMAT TAHUN BARU 2018, Semoga kerukunan bangsa kuat membaja membentengi NKRI dan Pancasila Amin YRA, MD Kartaprawira, 24-12-2017
[GELORA45] Fw: Anies Curhat Soal TGUPP Jaman Jokowi-Ahok Dibolehkan, Mendagri Balas Jawab Menohok Banget
Anies Curhat Soal TGUPP Jaman Jokowi-Ahok Dibolehkan, Mendagri Balas Jawab Menohok Banget 13Jumat, 22 Desember 2017 Infoteratas.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan... Akun Ini Bikin Heboh, Bongkar Siapa "Pemodal" Dibalik Aksi Reuni 212 Dan Tujuannya. Benarkah? SKAKMATT Gun Romli Soal Anies Minta Ganti Keramik Kamar Mandi & Bongkar Soal Dana PAUD dari Pemerintah Untuk Pemrov DKI. Simak Videonya!! Fakta Baru Soal Anies Sandi Kasih Rp40,2 Miliar ke HIMPAUDI yang Tak Punya Kantor, Ternyata!! Akun Ini Bongkar Drama Dibalik Kisah Dana Hibah LSM HIMPAUD 40,2 M Ternyata Mencengangkan!! Infoteratas.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritik Kementerian Dalam Negeri terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mereka ajukan dalam RAPBD DKI 2018. Anggaran TGUPP yang diajukan Pemprov DKI mencapai Rp 28,99 miliar. Info yang didapat Anies, anggaran tersebut dicoret Kemendagri. "Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12) kemarin. Dia menyayangkan TGUPP yang sudah ada sejak era gubernur Joko Widodo tapi baru dipermasalahkan di eranya. Harusnya, menurut Anies, jika memang ada yang tak sesuai seperti dalam jumlah bisa dikurangi dan tidak lansung mencoret.. "Jadi aneh bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Pak Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami enggak boleh. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini enggak, ini TGUPP-nya. TGUPP-nya dianggap salah. Dianggap salah tempat dan macam-macam," sambungnya. Kemendagri memberikan penjelasan atas keluhan Anies. Menteri Dalam Negeri Tjahajo Kumolo mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari Dirjen Keuangan Daerah soal TGUPP di RAPBD DKI 2018 yang dipertanyakan Anies. Dia menegaskan, tak membantah tim serupa juga pernah ada di era gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun tidak dibebankan dalam APBD. "Laporan Dirjen Keungan Daerah, di zaman Pak Ahok tidak muncul di RAPBD sehingga tidak dipersoalkan karena TGUPP dibebankan atau menggunakan Biaya Penunjang Operasional KDH," kata Tjahjo menyampaikan hasil evaluasi anak buahnya. Demikian diterima merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (22/12). Dalam evaluasi Kemendagri terhadap APBD 2018 ada beberapa hal yang fokus. Termasuk anggaran TGUPP yang tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada Biro Administrasi Sekretaris Daerah mengingat: a. Keluaran yang diharapkan atas penyediaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan fungsi Biro Administrasi Sekretaris Daerah b. TGUPP bukan merupakn unit SKPD, sehingga tidak memiliki fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta fungsi penunjuang urusan pemeriksan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selain TGUPP, poin anggaran yang dievaluasi adalah belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kesenian/kebudayan Rp 82 miliar lebih pada kegiatan pembelian rumah MT Haryono. Kemudian terkait anggaran perjalanan dinas. Soal TGUPP yang diperjuangkan Anies-Sandi sebenarnya sudah pernah dijelaskanKementerian Dalam Negeri melalui Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin. "Kami merekomendasikan untuk dianggarakan menggunakan anggaran biaya operasionalnya kepala daerah bukan menggunakan pos khusus. Mengambil jatahnya pak gubernur kira-kira begitu. biaya operasional," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, Jakarta, Kamis (21/12).. Artikel ini sudah tayang di merdeka.com dengan judul"Mendagri sebut anggaran TGUPP zaman Ahok tak masuk RAPBD sehingga tidak dipersoalkan"SUMBER: http://www.infoteratas.com/2017/12/anies-curhat-soal-tgupp-jaman-jokowi.html?m=1
[GELORA45] Fw: Presiden Jokowi: Sudah Ada Anggaran Paspampres, Jangan Macam-macam Memberi
Presiden Jokowi: Sudah Ada Anggaran Paspampres, Jangan Macam-macam Memberi News Presiden Joko Widodo menegaskan Paspampres sudah memiliki anggaran operasional. Maka, menurut Jokowi, tidak dibenarkan apabila ada anggaran lain untuk urusan operasional Paspampres. "Saya kira sudah anggarannya kok, sudah ada anggaran," ujar Jokowi seusai peringatan Hari Ibu ke-89 di Pantai Waisai Torang Cinta, Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (22/12/2017). Pernyataan Jokowi itu sekaligus menepis pengakuan mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dalam persidangan beberapa waktu lalu. Saat itu, Tonny mengaku memberikan uang untuk kegiatan operasional Paspampres. "Di situ sudah ada anggaran, sudah ada anggaran. Jadi kalau ada orang luar yang masih macam-macam memberikan, itu yang tidak benar yang memberikan. Kalau ada ya, karena sudah ada anggarannya," ujar Jokowi. "Sudah tidak di Istana, tidak di kementerian, ya memang tidak boleh," imbuh Jokowi. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah tegas menepis hal hal itu. Hadi pun telah meminta Polisi Militer (POM) TNI menyelidiki hal itu. "Satu hari setelah ada berita itu, saya perintahkan Danpom (Komandan Polisi Militer) TNI untuk mendalami apa benar anggota saya Paspan Paspampres menerima uang Rp 100-150 juta setiap Presiden ada kunjungan," ujar Hadi di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12). "Hasilnya cepat bahwa Danpom menyampaikan laporan ke saya, Paspampres tidak terlibat untuk itu," ujar Hadi. Pengakuan Tonny itu diucapkan dalam persidangan pada Senin (18/12) lalu. Namun pernyataan Tonny langsung dibantah TNI melalui Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah. Menurutnya, dana operasional untuk Paspampres ditanggung oleh negara. Dari segi aturan pun, kegiatan operasional Paspampres sudah diatur negara. Aturannya dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintah. Pendanaan tersebut terdapat dalam Pasal 29. Berikut bunyi aturan itu: Pasal 29 (1) Segala pendanaan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pendanaan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. [detik.com]SUMBER: http://www.infopresiden.com/2017/12/presiden-jokowi-sudah-ada-anggaran.html
[GELORA45] Fw: Uang Rakyat DKI Kembali Terselamatkan, Kemendagri Kembali Coret Dana 17,7 M Untuk...
Uang Rakyat DKI Kembali Terselamatkan, Kemendagri Kembali Coret Dana 17,7 M Untuk... Thursday, December 21, 2017 BERANINEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri mencoret bantuan keuangan untuk partai politik Rp 4.000 per suara dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, Kemendagri mencoret dana parpol karena belum ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang menyatakan adanya kenaikan bantuan dana. "Bantuan partai politik itu langsung kamicut, karena aturannya memang belum ada untuk kemudian dinaikkan," ujar Syarifuddin saat dihubungi, Kamis (21/12/2017). Syarifuddin menjelaskan, anggaran bantuan keuangan parpol itu melonjak dari perhitungan Kemendagri. Oleh karena itu, Kemendagri merekomendasikan besaran bantuan itu kembali ke angka lama, yakni Rp 410 per suara untuk parpol yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta. "Kembali ke angka lama. Iya kurang lebih (Rp 410 per suara). Yang pasti begini total anggarannya, saya lihat kalau hitung-hitungan kami itu sekitar Rp 1,8 miliar lebih, sedangkan yang dianggarkan Rp 17 miliar lebih," kata Syarifuddin. Kemendagri telah mengevaluasi APBD DKI 2018. Hasil evaluasi itu telah dikirimkan tim evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo nantinya akan mengeluarkan surat keputusan (SK) berisi rekomendasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2018. SK itu rencananya diterbitkan Jumat (22/12/2017). Syarifuddin menyebut bisa jadi masih ada perubahan rekomendasi sebelum Tjahjo menerbitkan SK tersebut. Adapun bantuan keuangan untuk parpol dianggarkan Rp 17,7 miliar dalam APBD DKI 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, anggaran itu ditetapkan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya soal dana bantuan keuangan bagi parpol. "Pada saat itu angka bantuan belanja keuangan kepada parpol dari angka Rp 1,8 miliar meningkat menjadi Rp 17,7 miliar, ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Kemudian perdanya keluar tanggal 13 Oktober. 13 Oktober adalah hari terakhir pemerintahan sebelum kami mulai bertugas," kata Anies, Senin (11/12/2017).. Sumber: kompas.comSUMBER: http://www.beraninews.com/2017/12/uang-rakyat-dki-kembali-terselamatkan.html
[GELORA45] Fw: Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara Tambah Denda Rp 1 Miliar
Yogi Brery di BeritaHukum 2 menit ago Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara Tambah Denda Rp 1 Miliar Jambur.com,Jakarta-Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar dan hukuman pengganti atau subsider selama enam bulan kurungan kepada Andi Agustinus alias Andi Narogong. Putusan dari majelis hakim tersebut, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu delapan tahun penjara. “Mengadili, satu menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama. Kedua, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidier enam bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-butar saat membacakan amar putusan, Kamis, (21/12/2017). Ketiga, Hakim menambahkan, menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar US$ 2.500.000 dan Rp 1,186 miliar dikurangi US$ 350 ribu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsidier 2 tahun. Hakim mengatakan Andi Narogong telah terbukti melakukan perbuatan korupsi serta mengarahkan proyek e-KTP bersama-sama dengan beberapa pihak. Artikel Terkait - Dua Pengacara Novanto, Fredrich & Otto Mundur Dari Kasus E-KTP Jambur.com,Jakarta-Pengacara Fredrich Yunadi ikut mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto setelah… - Andi Narogong Dituntut 8 Tahun Penjara Dan Denda 1 Miliar Jambur.com,Jakarta-Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut terdakwa kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP, pengusaha Andi… - Ditahan KPK, Golkar Munaslub Gantikan Setya Novanto ? Jambur.com/Berita Politik - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengemukakan bahwa partainya haruslah memiliki figur… Hakim menimbang bahwa perbuatan Andi memiliki dampak yang masif dalam hal pengelolaan data kependudukan yang berakibat sampai saat ini. Tetapi hakim mengabulkan penetapan Andi sebagai justice collaborator, sebab telah mengungkap peran beberapa pihak dalam mega proyek sebesar Rp 5,9 triliun tersebut. Pada perkara ini, Andi didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP dengan memperkaya sejumlah pihak seperti, pejabat Kemendagri, panitia proyek, sampai pada anggota DPR juga ikut menerima jatah tersebut. Dalam dakwaan lainnya, Andi juga memperkaya korporasi seperti Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Arthaputra, PT Sucofindo, dan manajemen bersama konsorsium PNRI dalam proyek senilai Rp5,9 triliun itu. SUMBER: https://www.jambur.com/berita/20171221/11142/andi-narogong-divonis-8-tahun-penjara-tambah-denda-rp-1-miliar/amp
[GELORA45] Fw: Masalah Menanti jika Kita Enggan Membahas Pelanggaran HAM Masa Lalu
Eric Stover, Investigator HAM: Masalah Menanti jika Kita Enggan Membahas Pelanggaran HAM Masa Lalu Eric Strover telah lebih dari 40 tahun menginvestigasi pembantaian serius di pelbagai penjuru dunia, termasuk di Rwanda dan Kamboja. tirto.id/Teguh Sabit Purnomo Reporter: Aulia Adam 19 Desember, 2017 7:30 menit "Kekuasaan itu korup," kata Stovler, "karena itu, penguasa enggan mengakui kesalahan pelanggaran HAM di masa lalu." Memang agak mustahil untuk mengadili pemerintah atas kesalahan pelanggaran HAM masa lalu, tapi Anda harus terus berupaya atas nama humanisme. tirto.id - Nama besarnya tak dibangun dalam semalam. Eric Stover adalah penggiat hak asasi manusia yang dikenal karena totalitas kerjanya mengungkap pelanggaran HAM di sejumlah negara. Selama lebih dari 40 tahun terakhir ia menginvestigasi pembantaian serius di antaranya di Bosnia, Kroasia, Argentina, Yugoslavia, Rwanda, dan Guatemala.. Di Asia, ia memantau Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Dalam dunia HAM, Stover dikenal atas sumbangsihnya lewat keahlian di bidang forensik dan psikologi. Selain fokus mengungkap kejahatan HAM di banyak negara, secara personal, ia juga punya ketertarikan personal untuk membantu keluarga korban melewati beban. Riset-risetnya membantu International Campaign to Ban Landmines mendapat Anugerah Nobel Perdamaian 1997. Senin pertama Desember ini, Aulia Adam dan M. Faisal Reza Irfan dari Tirto bertemu dengan Stover. Profesor kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, ini berbagi pengalamannya merawat HAM. Terutama bagaimana kita harus bersikap di era selentingan berita palsu dan hoaks yang memecah belah semua kelompok. Well, sedang apa di Indonesia? Ada yang sedang diteliti? Oh, enggak, enggak. Kebetulan ada undangan jadi pembicara di sini. Besok saya bakal bicara di salah satu kampus di Aceh. Ya, tentang hak asasi manusia. Tapi tidak spesifik tentang yang terjadi sini. Anda lahir di sini, di Palembang, tepatnya. Bisa ceritakan bagaimana orangtua Anda bisa sampai ke Indonesia? Saya lahir di sini September 1952. Ayah saya bekerja sebagai ahli mesin untuk perusahaan minyak di Palembang. Yang menarik, waktu ibu saya hamil, ia sakit parah dan hampir mati. Tapi saya lahir dan ibu saya bertahan. Jadi, cerita tentang Indonesia selalu punya ruang sendiri di keluarga kami. Tapi, saya pindah ketika umur dua tahun. Jadi, bahasa Indonesia saya sama sekali enggak bagus. Tapi seenggaknya, saya sudah tiga kali kembali ke sini. Kerjaan paling banyak saya di Asia sebenarnya di Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Anda telah lama bekerja untuk isu hak asasi manusia. Berkunjung dan melihat keadaan banyak sekali negara, seperti yang Anda sebut: Filipina, Kamboja, Myanmar, bahkan Rwanda, Yugoslavia, dan lainnya. Adakah syarat tertentu yang Anda lihat ketika memutuskan mendatangi negara-negara itu? Pada dasarnya, pekerjaan saya adalah investigator kasus-kasus HAM. Kadang saya memang meneliti. Tapi saya lebih sering bekerja sebagai investigator. Sudah bekerja di bidang ini selama kurang lebih 40 tahun karena bermula ketika saya bergabung dengan Amnesty International di London pada pengujung 1970-an. Dari dulu yang paling membantu saya adalah organisasi-organisasi lokal. Mereka yang paling penting. Karena mereka yang merekam pertama kali kasus-kasus HAM di negara-negara itu. Misalnya, mereka dengar sesuatu, dan kau bisa datang membantu mereka. Jadi, biasanya saya datang dengan bantuan profesional untuk bantu mereka. Misalnya forensik. Itu area yang paling saya kuasai. Saya kasih contoh. Di New York, di penjara-penjara pada awal 1990-an, disebut holding station di Amerika Serikat—ketika orang-orang diangkut dari jalanan pada malam hari untuk dibawa ke holding station, lalu keesokan harinya mereka dikenakan sanksi. Holding station adalah tempat yang buruk karena isinya orang-orang mabuk, dan di sana mereka dirantai sampai pergelangan tangannya luka-luka, tubuh mereka jadi sasaran pukulan. Jadi, suatu ketika, ada seorang pendeta datang ke sana, dan dia melihat luka-luka itu. Dia melapor ke organisasi HAM lokal waktu itu, dan aku membawa ahli saraf ke sana. Kami melihat apa yang bisa dilakukan di sana, dan memeriksa orang-orang yang sudah dibebaskan untuk melihat sejauh mana kerusakannya. Kami menerbitkan laporannya, yang menyatakan bahwa praktik ini harus segera dihentikan. Sebulan kemudian, pemerintah mengeluarkan aturan untuk menutup praktik itu. Kebanyakan pekerjaan saya bermula di Argentina. Kalian mungkin tahu, cerita tentang orang-orang hilang di sana, diculik militer. Ada pembantaian besar-besaran di sana. Jadi, ketika pemerintah sivpil berkuasa pada 1983, aku diminta untuk datang membawa tim forensik untuk melatih mahasiswa di universitas untuk melakukan pemeriksaan, arkeologi, dan lainnya. Sehingga kau jadi punya bukti untuk dibawa ke pengadilan. Jadi itu yang saya lakukan di Argentina, Chili, Peru, Guatemala, dan lainnya—bekerja sama dengan organisasi lokal dan membawa a
[GELORA45] Fw; Mahfud: Indonesia Mulai Dirusak Pendidikan Radikal Eksklusif Timteng
Jumat 15 Desember 2017, 16:35 WIB Mahfud: Indonesia Mulai Dirusak Pendidikan Radikal Eksklusif Timteng https://news.detik.com/berita/d-3771403/mahfud-indonesia-mulai-dirusak-pendidikan-radikal-eksklusif-timteng Dony Indra Ramadhan - detikNews Bandung - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD khawatir Indonesia menjadi negara konflik layaknya di Suriah. Karena itu, ia mengajak masyarakat Indonesia menjaga kebinekaan. Hal itu diungkapkan Mahfud saat diskusi kebinekaan dalam pergelaran Desember Light Fest 2017, yang digagas Aliansi Kebhinnekaan Jawa Barat, di gedung Graha Pos, Jalan Banda, Kota Bandung, Jabar, Jumat (15/12/2017). "Mari kita jaga kebersatuan karena kalau seperti di Suriah, kita akan menyesal. Mumpung belum terjadi, mari kita bina," ucap Mahfud dalam diskusi bertema 'Membukukan Wacana Kebhinnekaan' tersebut. Mahfud mengakui saat ini memang tengah ada godaan untuk merusak kebinekaan melalui paham radikal. Menurutnya, ada kelompok yang ingin mengubah bangsa Indonesia menjadi negara agama. "Indonesia yang selama ini rukun dan damai mulai dirusak radikal eksklusif yang datang dari pendidikan Timur Tengah. Ingin membangun negara agama seakan-akan kita nggak beragama. Itu bahaya kalau sampai terjadi seperti Timur Tengah, Suriah, Afghanistan, dan Pakistan. Nggak pernah aman, setiap hari ada bom," tuturnya. Karena itu, pihaknya turut mengajak warga sama-sama membina dan menjaga kebinekaan tersebut. Jadi gangguan apa pun yang dapat merusak bisa ditangani bangsa Indonesia. Acara Desember Light Fest sendiri merupakan acara yang digagas sejumlah komunitas di Jabar. Dengan mengangkat tema kebinekaan, penyelenggara berharap terjaminnya suatu komitmen yang solid antar-komunitas dan tokoh nasional. "Kita ini di Indonesia punya banyak sekali keragaman kebinekaan, itu kepunyaan kita, tapi sering kali wacana kebinekaan itu biasanya disampaikan dalam bentuk filosofis, kelas seminar. Nah yang kita buat sekarang ini bagaimana urusan kebinekaan renyah dikunyah oleh berbagai kalangan karena yang mengalami wacana kebinekaan," kata ketua pelaksana Agus Leonardo. (asp/asp)
[GELORA45] Fw: Jokowi Akui Belum Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Mahasiswa dengan foto korban Tragedi Mei mengikuti Peringatan 17 Tahun Tragedi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta, Selasa (12/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Sigid Kurniawan) Minggu, 10 Desember 2017 18:00 WIB Indah Septianing W/JIBI/SoloposPolitik Share :http://www.solopos.com/2017/12/10/jokowi-akui-belum-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat-875677 Jokowi Akui Belum Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Presiden Jokowi mengakui masih punya pekerjaan yang belum tuntas dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Solopos.com, SOLO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih banyak memiliki pekerjaan rumah perihal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Pekerjaan tersebut, kata dia, merupakan pekerjaan besar yang belum tuntas diselesaikan pemerintah. “Saya sadari masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas diselesaikan, salah satunya pelanggaran HAM di masa lalu,” ungkap Jokowi dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Ke-69 bertajuk bertajuk Kerja Bersama Peduli Hak Asasi Manusia di The Sunan Hotel Solo, Minggu (10/12/2017). Selain hak sipil dan politik, kata Jokowi, pemerintah juga harus menjamin hak-hak sosial, ekonomi dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara. Para pembuat kebijakan, politikus, birokrat, dan pengusaha harus bisa melihat keadaan dari pandangan dan sisi kepentingan masyarakat bawah. “Karena itulah mengapa saya sering turun ke bawah, turun ke daerah ke masyarakat untuk menggali masalah-masalah mereka,” katanya. Menurut Jokowi, kebiasaannya melakukan blusukan merupakan salah satu cara untuk bisa melihat secara langsung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Baca juga: Jokowi Diprediksi Baru Urus Pelanggaran HAM pada 2021. Lebih lanjut Jokowi mengatakan jika Pemerintah saat ini masih fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah telah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 17,9 juta masyarakat tidak mampu. Sedangkan di sektor kesehatan, 92,4 juta masyarakat telah memperoleh jaminan kesehatan. Selain itu Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan tanah adat kepada masyarakat lokal atau adat. “Saya juga mengapresiasi semua pihak atas konstribusinya dalam penegakan HAM di Indonesia,” katanya. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, Jokowi menyebut bahwa banyaknya kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bisa dijadikan sebuah ukuran. Yang paling penting adalah seberapa banyak kebijakan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jokowi mengatakan dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, daerah dan kompnen masyarakat untuk menghadirkan keadilan HAM. LOWONGAN KERJA PAUD EL-MEDINA, informasi selengkapnya KLIK DISINI Editor : Adib M Asfar TagsTragedi 1965pelanggaran HAMpenculikan aktivis
[GELORA45] Fw: Demi Emas di Papua, CIA Gulingkan Sukarno dan Kennedy
Rabu 06 September 2017, 17:56 WIB Emas Papua Demi Emas di Papua, CIA Gulingkan Sukarno dan Kennedy Erwin Dariyanto - detikNewsShare 0 Tweet Share 0 439 komentar Ilustrasi (Andhika Akbarayansyah/detikcom) FOKUS BERITA: CIA Di Balik Jatuhnya Sukarno 0 0 439 Jakarta - Tambang emas di Papua yang kini dieksplorasi PT Freeport McMoRan awalnya ditemukan oleh tiga geolog asal Belanda. Mereka, Jean Jacques Dozy, AH Colijn, dan Franz Wissel, bekerja untuk Netherland New Guinea Petroleum Company, yang bermarkas di Babo, Papua Barat. Pada 1936, ketiganya menemukan 'gunung emas' di Ertsberg saat melakukan perjalanan ke puncak Cartensz di Papua. Dozy lantas menuangkan temuan tersebut dalam sebuah laporan yang kemudian disimpan di salah satu perpustakaan di Belanda. Musabab situasi politik, laporan tentang adanya gunung emas di Papua itu tetap tersimpan hingga 1959. Belanda kala itu sadar, jika laporan tersebut dibuka ke publik, hal itu akan berdampak pada situasi politik yang akan mengubah masa depan Papua. Tapi sebenarnya informasi soal penemuan gunung emas di Papua juga diketahui oleh Direktur of Central Intelligence Agency (CIA) Allen Dulles. Allen Dulles adalah adik kandung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles. Keluarga Dulles memiliki hubungan yang erat dengan pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat, Rockefeller. Dulles, yang juga berprofesi sebagai pengacara, kerap membantu perusahaan minyak Belanda dan Amerika yang memiliki masalah terkait investasi di wilayah Indonesia. Hal itu bahkan dia lakukan sejak beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Dari situlah Dulles berkeinginan menguasai sumber daya alam di Papua, termasuk gunung emas di Erstberg. Operasi Dulles untuk menguasai tambang di Papua mulai dilakukan di masa Presiden Amerika Serikat dijabat John F Kennedy. Presiden Kennedy, pada awal menjabat, melantik Allen Dulles sebagai Direktur CIA. Namun Dulles tak memberikan informasi soal gunung emas di Papua kepada Kennedy. "Allen Dulles tak memberikan informasi tentang emas kepada Presiden Kennedy," kata Indonesianis asal Australia, Greg Poulgrain. Ia mengatakan hal itu saat bedah buku karyanya, "Bayang-bayang Intervensi, Perang Siasat John F Kennedy dan Allen Dulles atas Sukarno", di kantor pusat LIPI, Selasa (5/9/2017). Menurut Poulgrain, Dulles dan Kennedy secara tidak langsung terkait dengan proses bergabungnya Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keduanya sama-sama ingin Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia, tapi mereka punya strategi yang berbeda. Kennedy ingin bersama Sukarno menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat setelah Papua Barat menjadi wilayah Indonesia. Namun Dulles tak sepakat. Dulles ingin menghentikan rencana Kennedy dan merancang sejumlah strategi. Salah satunya menghalangi niat Kennedy memberikan bantuan untuk Indonesia. Pada 1963, Kennedy menerima undangan dari Bung Karno untuk datang ke Indonesia pada 1964. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah program ekonomi untuk membantu rakyat Papua. "Namun Kennedy tak pernah sampai di Papua karena dia tewas terbunuh," kata Greg. Kennedy tewas ditembak saat berkunjung ke Dallas dengan iringan mobil terbuka pada Jumat, 22 November 1963. Pada saat bersamaan, Dulles juga terus merancang strategi untuk menyingkirkan Sukarno dari kursi presiden. Dulles, yang sudah meniti karier panjang di bidang intelijen, bahkan sejak Presiden John F Kennedy baru lahir, dengan piawai merancang strategi untuk membuat pemerintahan Sukarno tidak stabil. CIA di bawah Dulles selalu membuat peristiwa-peristiwa politik yang membuat Sukarno tak bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengurus ekonomi dengan baik. Dulles menggunakan berbagai upaya untuk menggulingkan Sukarno. "Kenapa Sukarno harus disingkirkan? Jawabnya, jika Sukarno tetap berkuasa, amat sulit bagi Dulles untuk mendapatkan atau menguasai gunung emas di Papua, yang sudah menjadi milik Indonesia. Karena Sukarno seorang nasionalis yang tidak mau tunduk pada imperialisme baru Amerika Serikat," tulis Ikrar Nusa Bhakti dalam pengantar buku tersebut. Dulles sadar, jika Sukarno menjadi Presiden Indonesia seumur hidup, rencananya menguasai tambang emas di Papua akan gagal. Dua tahun setelah Kennedy tewas, terjadi peristiwa G30S, yang menjadi titik awal tumbangnya kekuasaan Sukarno. Setelah Kennedy tewas dan kekuasaan Sukarno tumbang, jalan Dulles menguasai tambang emas di Papua pun lancar. (erd/jat)
[GELORA45] Fw: Syafii: Sila kelima Pancasila kunci tangkal radikalisme
Syafii: Sila kelima Pancasila kunci tangkal radikalisme Senin, 6 November 2017 20:25 WIB | 2.276 Views Pewarta: Luqman HakimSyafii Maarif (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki) Yogyakarta (ANTARA News) - Tercapainya sila kelima Pancasila merupakan kunci keberhasilan menangkal berbagai ideologi impor, termasuk radikalisme, kata Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Buya Syafii Maarif. "Ideologi impor dengan teologi maut-nya sesungguhnya tidak mempan hidup di Indonesia asal sila kelima (Pancasila) betul-betul diwujudkan," kata Syafii dalam Seminar "Pancasila dan Kebhinekeaan" di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Senin. Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, era Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus mampu mengoptimalkan implementasi seluruh sila dalam Pancasila. "Pancasila jangan hanya retorika," kata dia. Sila pertama, menurut dia, baru memiliki makna apabila sila kelima yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" itu menjadi kenyataan. Jika sila kelima dapat diwujudkan, menurut Syafii, ketimpangan sosial dan ekonomi bisa dihilangkan. Dengan demikian, kehadiran ideologi-ideologi impor yang mengancam Pancasila dan kebhinekaan tidak akan bertahan lama di Indonesia. "Jangan lagi Pancasila sila kelima tergantung di awan tinggi, sedangkan rakyat di bumi terkapar. Itu tidak boleh," kata dia. Menurut Syafii, ketimpangan itu masih ada di Indonesia yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah desa tertinggal. Sesuai data dari Kementerian Desa saat ini, sekitar 60 persen dari 74.910 desa masuk katagori tertinggal dan sangat tertinggal. "Belum lagi penguasaan tanah di Indonesia yang 80 persen dikuasai oleh konglomerat domestik dan 13 persen konglomerat luar," kata dia. (T.L007/M029) Editor: Ruslan Burhani COPYRIGHT © ANTARA 2017
[GELORA45] Fw: The German complicity in the 1965 military coup in Indonesia
| | | ASIA & OCEANIA | | | | | | | | | | ASIA & OCEANIA / The German complicity in the 1965 military coup in Indonesia | | Date of publication at Tlaxcala: 28/10/2015 | | Original: Bonn und der Putsch in Indonesien 1965 Translations available: فارسی | | | | The German complicity in the 1965 military coup in Indonesia | | | | | | German-Foreign-Policy.com | | JAKARTA/BONN/PULLACH (Own report) - Germany's Federal Intelligence Service (BND) has been heavily involved in the 1965 murderous putsch in Indonesia - the guest nation of this year's Frankfurt Book Fair. This was confirmed in secret documents from the Bundestag, the German Parliament. According to BND President at the time, Gerhard Wessel's manuscript for a talk he delivered to a session of the Bundestag's "Confidential Committee" in June 1968, the BND did more than merely support the Indonesian military in their blood-soaked "liquidation of the CPI" (Communist Party of Indonesia) - resulting in the murder of hundreds of thousands, possibly even millions - with advisors, equipment and finances. Suharto, who subsequently took power, had even attributed a "large part ... of the success" of the operation to the BND. Up to now, mainly the US-American assistance to the putsch has been known. The putsch, and the more than 30 year-long dictatorship that followed - which also had been reliably promoted by West Germany - are important themes being presented by Indonesian writers at this year's Frankfurt Book Fair. To this day, the German government has refused to allow an investigation of the BND's support for the putsch and the Indonesian military's excessive brutality. Hundreds of Thousands Dead The Indonesian putsch, bringing Maj. Gen. Haji Mohamed Suharto to power in Jakarta, began in October 1965 as a reaction to an attempted coup d'état, killing several officers on September 30. Suharto's dictatorial reign lasted until 1998. The attempted coup was falsely attributed to the Communist Party of Indonesia (CPI). Subsequently, the military launched excessively brutal operations against all genuine and suspected members and sympathizers of the communist party. Hundreds of thousands, possibly even millions, were murdered; millions were imprisoned. The exact number is still unknown. The crimes committed at the time by the military have never really been brought to light. 50 to 100 Victims Each Night One of the things never brought to light is what support western powers had given to the Suharto putsch. US complicity, having had the best relations to the Indonesian armed forces, has, to some extent, already been exposed. According to experts, for example, by 1965, around 4,000 Indonesian officers had been trained in US military installations as well as high-ranking officers having been trained in counter-insurgency on the basis of US field manuals at Indonesia's elite military institutes.[1] December 2, 1965, the US ambassador gave his consent to providing financial support to the "Kap-Gestapu" movement, a movement - as he put it - "inspired by the army, even though comprised of civilian action groups," which "shouldered the task of the ongoing repressive measures against Indonesia's Communist Party."[2] The ambassador must have known what this would mean. November 13, his employees had passed on information from the Indonesian police indicating, "between 50 and 100 members of the CPI in Eastern and Central Java were being killed each night." April 15, the embassy had admitted, "it did not know if the actual number" of murdered CPI activists "was not closer to 100,000 or 1,000,000." In spite of the mass murder, the US ambassador in Jakarta reported back to Washington (August 10, 1966) that the authorities in Jakarta had been provided a list of the leading CPI members.[3] U.S. War Department Identity Card issued to “Hans Holbein,” the cover name of Major General Reinhard Gehlen "Reliable Friend of Germany" Agencies of the West German government had also been involved in the putsch. The BND had supported "Indonesia's military intelligence service's 1965 defeat of a left-wing putsch in Jakarta, with submachine guns, shortwave radios and money (with a total value of 300,000 DM)," reported "Der Spiegel" in March 1971.[4] Twelve weeks later, the magazine added that "a commando of BND men" had "trained military intelligence service operatives in Indonesia" and "relieved their CIA colleagues, who were under the heavy pressure of anti-American propaganda."[5] By "supplying Soviet rifles and Finnish ammunition, the BND instructors" were even actually intervening in that "civil war." If one can believe the BND's founder, Reinhard Gehlen, Bonn, at the time, had the best contacts to leading military officers. In his "Memoirs," published in 1971, Gehlen wrote, "two of Germany's reliable friends" were among the Indonesian officers, murdered September 30, incl
[GELORA45] Fw: SMRC: Kali Pertama Jokowi Ungguli Prabowo Subianto di Jawa Barat
SMRC: Kali Pertama Jokowi Ungguli Prabowo Subianto di Jawa Barat Reporter: Budiarti Utami Putri Editor: Ninis Chairunnisa Kamis, 2 November 2017 17:53 WIB image: https://cdn.tmpo.co/data/2016/11/17/id_556893/556893_620.jpg Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 November 2016. Aditya Budiman/Tempo. TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Joko Widodo di Jawa Barat unggul dari Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan hal ini adalah keunggulan Jokowi yang pertama kalinya sejak pemilihan presiden 2014. "Dari simulasi dua nama, Jokowi memperoleh dukungan 48,8 persen, sementara Prabowo 43,8 persen," kata Djayadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 November 2017. Djayadi mengatakan dukungan terhadap Jokowi mengalami peningkatan sekitar 7,3 persen sejak Mei 2017. Sedangkan dalam periode yang sama, dukungan Prabowo mengalami penurunan sekitar 8,5 persen. Baca: Elektabilitas Jokowi Lebih Tinggi dari Prabowo, Gerindra: Wajar Angka ini berubah dari tren pilpres 2014. Saat itu, Jokowi kalah dari Prabowo dengan perolehan suara 40,2 persen lawan 59,8 persen. "Bila tren ini berlanjut, peluang Jokowi untuk memenangkan pilpres di Jawa Barat semakin besar," kata Djayadi. Menurut Djayadi, perubahan tren ini disebabkan berubahnya pandangan masyarakat Jawa Barat terhadap Jokowi. Djayadi menilai Jokowi menaruh perhatian khusus pada Jawa Barat, terbukti dengan sejumlah kunjungan dan beberapa proyek infrastruktur besar yang dikerjakan pemerintah di provinsi tersebut. Baca: SMRC: Ridwan Kamil Berpeluang Menang Pilgub Jabar 2018 "Saya kira faktor utama karena masyarakat Jabar melihat Jokowi beda dengan dulu. Dia sudah menunjukkan karya-karyanya yang bisa dinilai," kata Djayadi. Jika dikaitkan dengan konteks pemilihan gubernur Jawa Barat, SMRC mencatat bahwa suara pendukung Jokowi ini menyebar ke semua pendukung calon-calon gubernur potensial, kecuali Dedi Mulyadi. Dari simulasi lima nama, Jokowi unggul di kalangan pendukung Aa Gym (51,3 persen berbanding 44,7 persen dengan Prabowo), Deddy Mizwar (49,2 persen berbanding 45,9 persen), Dede Yusuf Macan Effendi (61,3 persen berbanding 37,7 persen), dan Ridwan Kamil (49,9 persen berbanding 46,3 persen). Di kalangan pendukung Dedi Mulyadi, Jokowi kalah dari Prabowo dengan perolehan 38,6 persen berbanding 54,4 persen. Menurut Djayadi, Pilgub Jawa Barat itu penting karena provinsi ini menyumbang 18 persen pemilih nasional. Suara di Jawa Barat akan berpengaruh terhadap perolehan suara nasional dalam pemilu presiden 2019. Prediksi ini juga berkaca pada pilpres 2014. Dukungan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Prabowo Subianto saat itu, menurut Djayadi, berperan dalam memenangkan Prabowo di Jawa Barat. Read more at https://nasional.tempo.co/read/1030200/smrc-kali-pertama-jokowi-ungguli-prabowo-subianto-di-jawa-barat?AllUtama&campaign=AllUtama_Click_2#TBYIERSVHKOQhKIJ.99
[GELORA45] Fw: Peran Soekarno 'Didegradasi' Oleh Anies Baswedan
Peran Soekarno 'Didegradasi' Oleh Anies Baswedan Catatan Tengah SENIN, 30 OKTOBER 2017 , 14:05:00 WIB | OLEH: DEREK MANANGKA http://www.rmol.co/read/2017/10/30/313147/Peran-Soekarno-Didegradasi-Oleh-Anies-Baswedan- | | Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to Copy LinkShare to PrintShare to Google Translate | Anies Baswedan/Net KETIKA Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI berbicara tentang perlunya kebangkitan pribumi di Jakarta, saya melihat hal itu sah-sah saja. Bukan sesuatu yang bisa menyebabkan NKRI ‘kiamat’. Berita Terkait Sandi Tabuh Genderang Perang Nih... Faizal Assegaf: Bersihkan APBD DKI Dari Jaringan Koruptor Kotak-Kotak! "Pak Menko Bukan Tidak Hadir, Pak Anies Justru Tidak Ada..." | | Bahkan ketika membaca naskah pidatonya yang diviralkan oleh Ichan Loulembah, mantan anggota DPD-RI dari Sulawesi Tengah, saya sepakat, isi pidato itu tidak sedang mempersoalkan eksistensi pribumi dan non-pribumi. “Tidak ada yang salah dari pidato kawan saya itu”, demikian tulis Ichan, bekas Senator dan produser Radio Trijaya FM tersebut. Terminologi pribumi itu menjadi sensitif, mungkin karena faktor psikologis saja. Gubernur Baswedan pada Pilkada 2017, berhasil menyingkirkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Seorang putera Indonesia keturunan Tionghoa yang masih diberi label sebagai “non-pribumi”. Diakui atau tidak, Pilkada DKI 2017, telah menyebabkan masyarakat ibukota “terbelah”. Mereka yang pro terhadap Baswedan dan yang lebih suka Ahok. Yang nota bene, dua-duanya bukan “pribumi”. Itu sebabnya saya tidak tertarik membahasnya secara panjang lebar. Karena pada akhirnya hanya akan memperpanjang perdebatan yang tidak produktif. Pidato Baswedan soal pribumi lebih terkesan, dia masih bereforia atas kemenangannya terhadap Ahok. Jadi manusiawi saja. Yang tidak tepat adalah karena Anies seolah-olah masih ingin melanjutkan perdebatan dan persaingan Pilkada DKI. Ini yang tidak patut dan tak elok. Oleh pernyataannya itu, Pilkada DKI 2017 yang sudah lama usai, dihidupkan kembali dengan aroma seperti persiapan Pilpres 2019. Ditambah dengan peliputan pers yang tidak cukup akurat atau utuh, maka jadilah pernyataan itu menimbulkan kehebohan. Masalahnya menjadi berbeda, sewaktu Anies Baswedan pekan ini mempersoalkan peran Soekarno. Terutama peran Proklamator itu dalam Konperensi Asia Afrika. Dan Baswedan mempersoalkan peran Soekarno, hanya selang beberapa hari setelah pernyataannya tentang pribumi. Baswedan menilai �" kalau saya tidak salah menafsirkannya, Soekarno bukanlah orang yang berperan besar dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika. Persoalan Soekarno dan isyu pribumi, menjadi berbeda, terutama karena pernyataan itu muncul di saat yang tidak tepat. Saat masyarakat sedang rindu atas hadirnya ketenangan dalam dunia politik, Baswedan justru menyampaikan pernyataan yang dapat menyebabkan politik bergejolak lagi. Saat masyarakat berharap Baswedan bicara soal Jakarta, dia justru bicara soal sejarah dan peran seorang Proklamator. Baswedan belum kelihatan bekerja bagi rakyat Jakarta, tapi yang dia prioritaskan soal Sejarah Politik Soekarno. Urusan sejarah Soekarno, tidak ada relevansinya dengan tugasnya sebagai pemimpin Jakarta. Kecuali jika Baswedan ingin merobohkan Monas, ikon Jakarta yang dibangun di zaman Presiden Soekarno. “Kali ini Gubernur Anies Baswedan, Gabener”, begitu celoteh seorang netizen. Celotehan mana sungguh sesuai dengan apa kata hati nurani saya. Sekalipun pernyataannya tentang Soekarno - hanya dipahami dari pemberitaan di media-media sosial, tetapi di sini saya memperoleh kesan, pernyataan bekas Menteri Pendidikan yang diberhentikan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat, sudah keluar dari “rel kepatutan”. Kalau pernyataan itu disampaikannya ketika kampanye Pilkada 2017, mungkin masih bisa dipahami. Atau pernyataannya tentang Soekarno akan dianggap patut, sekiranya sebelum diberhentikan dari kabinet, Baswedan dikenal sebagai guru sejarah atau sejarawan sekaligus peneliti dari LIPI. Artinya bisa ditafsirkan, Baswedan ingin kembali ke profesi lama, menjadi Guru Sejarah. Sayangnya yang terkesan, Baswedan sebagai seorang politisi nasional atau setara dengan anggota DPR-RI. Dia seolah menunjukkan kepada masyarakat, sebagai Guberner ibukota NKRI, dia bisa bicara tentang apa saja. Termasuk mengoreksi bahkan mendegradasi peran Soekarno sebagai tokoh bangsa-bangsa Asia Afrika. Dalam diri saya tidak mengalir sedikitpun titisan darah Soekarno. Saya juga bukan anggota partai yang mengadopsi paham Soekarno. Walaupun demikian, saya memiliki perasaan dekat terhadap ketokohan Soekarno. Lewat buku-bukunya antara “Soekarno Penyambung Lidah Rakyat”, “Sarinah” atau “Indonesa Menggugat”, saya memperoleh marwah dan aura, betapa bangganya menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Atau negara yang pernah dipimpin oleh Soekarno. Saya percaya dengan sejarah dan Civic yang diajarkan di SMP dan SMA di kota
[GELORA45] Fw: Vedi R. Hadiz "Isu Komunis Dimainkan dalam Persaingan Oligarki"
Vedi R. Hadiz "Isu Komunis Dimainkan dalam PersainganOligarki" Reporter: Ivan Aulia Ahsan& Windu Jusuf 26Oktober, 2017 dibaca normal 8:30 menit https://tirto.id/isu-komunis-dimainkan-dalam-persaingan-oligarki-cy47 ·Share Inti Berita 697 0 Shares 0 Di Eropa Timur, isu kebangkitan komunisme dimainkan oleh pemerintahan ultra-kananrasis dan cenderung otoriter Meskirezim-rezim komunis telah runtuh sejak awal dekade 1990-an, komunisme masihdimunculkan sebagai "hantu" di mana-mana. tirto.id - Revolusi Oktober di Rusia yang mengilhami pendirianpemerintahan-pemerintahan komunis di seluruh dunia tepat berusia 100 tahun.Terlepas dari fakta hampir seluruh praktik komunisme abad 20 telah runtuhantara 1989-1991, rumor seputar kebangkitan PKI terus muncul tiapSeptember-Oktober. Meski tak seorang pun yang benar-benar bisamembuktikannya. Gejala ketakutan akan "kebangkitan komunisme" tidak semata diIndonesia. Beberapa negara lain menghadapi fenomena serupa dalam bentukberbeda-beda. Di satu sisi, ketakutan ini mencerminkan kegagalan rezim-rezimliberal-demokratik dalam pemenuhan janji-janji kemakmuran. Namun, di sisi lain,ketakutan ini dalam praktiknya dipakai untuk melegitimasi kemunculankelompok-kelompok populis sayap kanan, yang mengampanyekan rasisme,anti-imigrasi, bahkan otoritarianisme. Baca juga: - Visual Report Masa Depan Partai Komunis (edisi Indonesia) - The World Was Red: A Visual History (edisi Inggris) Tirto menemui Vedi R. Hadiz, profesor Kajian Asia Universityof Melbourne, di sela-sela kesibukannya sebagai pembicara dalam seminar diUniversitas Indonesia. Pada 1990-an,Vedi meneliti gerakan-gerakan buruh. Belakangan ia berfokus padastudi-studi tentang oligarki dan populisme Islam. Juni lalu, bukunya Islamic Populism in Indonesia and the MiddleEast diterbitkan oleh Cambridge University Press. Vedi menyatakan isukomunisme terkait erat dengan persaingan faksi-faksi oligarki yang memainkanIslam atau nasionalisme untuk kepentingan politik. Berikutwawancara Windu Jusuf dan Ivan Aulia Ahsan dari Tirto bersama Vedi R. Hadiz. Belakangan mekarparanoia komunisme di Indonesia. Tren ini juga terjadi di luar Indonesia,seperti di negara-negara bekas Blok Timur yang melarang simbol-simbol komunisdi ruang publik. Di luar konteks realpolitik, ini mencerminkan situasisosiologis masyarakat yang seperti apa? Saya kira ada perbedaan antara masyarakat yang pernah mengalami pemerintahanyang katanya komunis dengan Indonesia yang hanya mengalami “ancaman” komunis. Di negara Eropa Timur, komunisme mengandung stigma tertentu dalam masyarakat. Kecuali bagibeberapa generasi tua yang kadang-kadang memiliki nostalgia atas hak atas perumahan,kesehatan dan pendidikan yang gratis di bawah pemerintahan komunis. Tapiaspek-aspek dari pemerintahan komunis yang represif terhadap hak asasi manusia itu menjadi stigma, apalagi banyak pemimpin komunis yang hidup sebagaielite tersendiri. Persoalannya, di masyarakat pasca-komunis, banyak janji kapitalisme pun tidakterpenuhi. Jadi janji-janji kemakmuran, high consumption, hidup sepertiorang Barat yang kaya, tidak sepenuhnya tercapai. Orang-orang dari Eropa Timur ini sebetulnya sumber tenaga kerja yang relatifmurah untuk ukuran masyarakat ekonomi Eropa. Dalam konteks itu—apalagi denganjurang kaya-miskin yang semakin meningkat secara global—komunisme bisa menariklagi, bisa jadi ancaman terhadap status quo. Walau ancaman tersebutseringkali propaganda pemerintahnya. Kekuatan riil komunis hari ini sebenarnya tidak ada. Cuma memang ada kekecewaanmasyarakat dengan kapitalisme yang masif sejak 1989-1990 yang harus ditangani. Baca juga: EropaSetelah Piala Eropa Cara menanganinya, kalau seperti di Polandia atau Hungaria itu cenderung olehpemerintah-pemerintah yang ultra-kanan. Kecenderungan otoriter juga sangattinggi. Mereka memakai ideologi dan propaganda berdasarkan nasionalisme, bahkanultranasionalis. Terutama seperti di Hungaria, posisi seorang pemimpin menjadihampir di tingkat kultus. Jika komunisme muncul, ya tentu saja itu menggangguposisi mereka. Di Polandia dan Rumania juga seperti itu. Jadi dalam rangka mempertahankanstatus quo, kecemasan masyarakat atas ketidakadilan sosial dialihkan kemasalah-masalah nasionalisme dan patriotisme. Yang jadi kambing hitam adalahdunia internasional, imigran, konspirasi dari luar negeri. Itu semua dilakukanuntuk menjaga agar status quo bertahan. Baca juga: SebastianKurz, Muda, Kanan dan Anti-Imigran Bagaimana dengansituasi di Indonesia? Kalau di Indonesia beda, walau ada beberapa persamaan. Dalam artian, masyarakatjuga dijanjikan banyak pada era reformasi. Sayangnya tidak terpenuhi. Orangberpikir, dengan demokrasi, kemakmuran bisa mudah tercipta. Distribusikemakmuran merata. Ya enggak begitu. Dibutuhkan suatu perjuangan untukmencapai itu. Di Indonesia, jurang kaya-miskin masih lebar, struktur kekuasaan politik masihdikuasai oligarki yang sempit, dan ada kecemasan b
[GELORA45] Fw.. Gerak-gerik Angkatan Darat dalam Catatan Arsip Rahasia AS ‘65
Gerak-gerik Angkatan Darat dalam Catatan Arsip Rahasia AS ‘65 image: https://img.kumpar.com/kumpar/image/upload/w_50,h_50,c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy/main2_rqo7a5.jpg kumparan Senin 23 Oktober 2017 - 11:56https://kumparan.com/ardhana-pragota/gerak-gerik-angkatan-darat-dalam-catatan-arsip-rahasia-as-65?utm_source=Desktop Peranan Angkatan Darat di sepanjang tahun-tahun genting sebelum dan sesudah peristiwa 30 September 1965 memang tidak terelakkan. Matra darat Tentara Nasional Indonesia ini berada di pusaran ketegangan politik kala itu. Hal ini tidak mengejutkan mengingat periode awal 60-an adalah aksi ketegangan politik antara Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat. PKI serta organisasi Barisan Tani Indonesia melakukan banyak aksi pendudukan tanah guna menuntut Undang-Undang Pokok Agraria yang dianggapAD sebagai aksi yang membahayakan. Kemudian wacana Angkatan Kelima pada awal 1965 untuk mempersenjatai buruh tani ditentang keras oleh AD. Peristiwa malam 30 September berupa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira AD menunjuk PKI sebagai kambing hitamnya. Mahkamah militer luar biasa (Mahmilub) memutus PKI dan perwira menengah seperti Letkol Untung, Jenderal Oemar Dhani, Brigjen Soepardjo bersalah atas peristiwa G30S. Orde Lama berganti Orde Baru ditandai dengan superioritas AD yang berjalan beriringan dengan kuatnya stigmatisasi terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan komunis. Namun, ada peristiwa yang tidak bisa ditampik dan mengekor setelahnya; pembunuhan massal dan pemenjaraan tanpa proses hukum terhadap orang-orang yang dikaitkan dengan komunis. Amnesty Internasional menyebutkan 1 juta manusia dibunuh. Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, dalam laporannya menyebut korban dibunuh menyentuh angka 500 ribu. Hingga kini, tuntutan atas keadilan masih terus digaungkan oleh penyintas. image: https://img.kumpar.com/kumpar/image/upload/c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy,w_800/db8nrsa4e8eahs4hfuai.jpg Partai Komunis Indonesia (PKI) (Foto: Wikipedia)Tragedi 1965 memang peristiwa sejarah yang begitu abu-abu. John Roosa dalam buku Dalih Pembunuhan Massal, Benedict Anderson dengan Cornell Papernya, dan kerja-kerja akademik lainnya menyebutkan bahwa AD bukan pihak yang pasif dan korban yang tak berdaya selama 1965. Fakta-fakta ini masih bergelut guna menuntun pencarian kebenaran.Pembukaan arsip rahasia AS tentu memberi narasi baru untuk membuka sengkarut sejarah. Dokumen tersebut merupakan bagian dari catatan keluar masuk Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia dari 1964-1968. Proses deklasifikasi dilakukan dua lembaga nirlaba National Security Archive (NSA) dan National Declassification Center (NDC) serta lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA). Isinya terdiri dari catatan para diplomat AS tentang interaksi mereka dengan politisi, beberapa narasumber anonim, dan pengamatan mata atas peristiwa dan laporan media massa. Dalam dokumen deklasifikasi yang terbit Selasa (17/10), Angkatan Darat menjadi pihak yang paling banyak disebut dalam 39 dokumen deklasifikasi peristiwa sebelum dan sesudah Tragedi 1965. Baca Juga : - Arsip Rahasia ‘65: AS, Kudeta Soeharto, dan Penanaman Modal Asing - Isi Dokumen AS 1965: Rencana Penggulingan Sukarno dan Pembantaian PKI - Soal Dokumen 1965, Menhan Ryamizard Akan Tanya Langsung ke Menhan AS Menguatnya PKI pada awal tahun 60-an bukan perkara receh bagi AS yang menjadi kekuatan utama Blok Barat. AS kala itu tengah beradu pengaruh dengan Blok Komunis di timur. Memiliki Partai Komunis terbesar ketiga setelah Uni Soviet dan China, AS tentu tidak mau Indonesia lepas begitu saja. AS melihat bahwa AD langsung bergerak cepat pasca peristiwa 30 September. Dalam laporan Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, tertanggal 12 Oktober 1965, Kedutaan AS memperoleh informasi dari staf Kedubes Jerman Barat. bahwa AD tengah menyiapkan upaya penggulingan Sukarno karena tidak puas terhadap respons Presiden atas laporan. Catatan tersebut menyebutkan bahwa ada pertemuan antara Sukarno dan Menteri Pertahanan saat itu, Jenderal AH Nasution, pada 11 Oktober 1965 guna melaporkan PKI sebagai dalang peristiwa 30 September. Namun Sukarno menolak argumen tersebut yang memicu berkembangnya permainan di balik layar untuk menggulingkan Sukarno. “AD Indonesia sekarang mempertimbangkan kemungkinan menggulingkan Sukarno sendiri dan sedang mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat untuk memberitahukan bahwa tindakan ini mungkin terjadi,” tulis laporan tersebut. Dalam periode yang sama, AD melalui Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sudah bergerak untuk membasmi PKI ke luar Jakarta. Pembasmian PKI dan simpatisannya tidak sepenuhnya dilakukan melalui tangan AD. Operasi tersebut juga ditopang oleh keterlibatan beberapa kelompok masyarakat. Sebuah laporan tertanggal 18 Oktober 1965 menyebutkan bahwa aksi-aksi memberangus PKI
[GELORA45] Fw Arsip Rahasia AS: Ide Membunuh Marsekal Kesayangan Sukarno
Arsip Rahasia AS: Ide Membunuh Marsekal Kesayangan Sukarno Omar Dani. FOTO/Wikicommon 469 Shares Reporter: Petrik Matanasi24 Oktober, 2017 dibaca normal 2:30 menit https://tirto.id/arsip-rahasia-as-ide-membunuh-marsekal-kesayangan-sukarno-cyGU - Marsekal Omar Dani dianggap sebagai penghalang dan direncanakan harus mundur atau dibunuh Dalam arsip Jakarta Embassy Files tanggal 18 Oktober 1965, disebutkan adanya usul menghabisi Marsekal AURI andalan Sukarno. tirto.id - Masa muda Raden Mas Sutarto akrab dengan kamera. Dia bukan hanya dikenal sebagai juru foto yang sekadar memotret, tetapi juga mahir memegang kamera untuk produksi film. Laki-laki berdarah priyayi Kesunanan Surakarta ini masih mengabdi di Departemen Penerangan Perjuangan Republik Indonesia pada 1965 yang berdarah itu. Menurut Rosihan Anwar, dalam In Memoriam: Mengenang Yang Wafat (2002), dia juga meliput Rapat Raksasa IKADA 19 September 1945. Ia juga yang mengusulkan agar tanggal 19 September dijadikan sebagai Hari Film Nasional. Pada 1963, menurut Mimbar Penerangan (1963), salah satu jabatan yang diemban Sutarto adalah Pembantu Menteri Penerangan Urusan Audio-Visuil. Kala itu Menteri Penerangan sedang dijabat oleh Roeslan Abdulgani. Sebagai pembantu atau asisten Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani, nama Sutarto disebut dalam telegram diplomatik Duta Besar Amerika untuk Indonesia Marshall Green kepada Sekretaris Negara Amerika di Washington tanggal 18 Oktober 1965. (RG 84, Entry P 339, Jakarta Embassy Files, Box 38 (Dummy Box), Folder 3). Dokumen ini terangkum dalam arsip yang disebut: Jakarta Embassy Files yang baru saja dibuka. Baca Juga: Arsip Rahasia AS Soeharto Tahu Pembantaian 1965 “Dokumen ini mencatat percakapan antara staf kedutaan dengan Surtarto, asisten khusus Roeslan Abdulgani,” simpul Sejarawan Brad Simpson, direktur Proyek Dokumentasi Indonesia dan Timor-Timur di Universitas Connecticut yang menjadi penyelia deklasifikasi arsip-arsip tersebut. Arsip-arsip itu mencatat berbagai aksi-aksi anti-PKI di berbagai daerah, dari Jawa, Medan, Sumatera Selatan, Makassar dan tentu saja Jawa Tengah. Sutarto dengan leluasa berbincang soal pemeriksaan Letnan Kolonel Untung (salah satu pemimpin G30S). “Sutarto meyakinkan bahwa target penting tentara, juga Kelompok Islam anti-PKI, adalah Subandrio,” tulis Marshall Green dalam dokumen itu. Sutarto juga meyakinkan bahwa PKI dan simpatisannya harus dijatuhkan. “Kita mungkin harus mengumpulkan Aidit, Njoto dan Lukman di Lapangan Banteng untuk menunjukkan mereka kepada semua orang,” kata Sutarto seperti dikutip Green. Baca juga: Arsip Rahasia AS: Pembantaian di Bone pada 1965 Menurut Brad Simpson, Staf Kedutaan Amerika mencatat Angkatan Darat berencana mengadakan aksi di Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok. Tidak lama kemudian, di bawah komando Soeharto, Indonesia memutuskan hubungan diplomatisnya. Bagi Sutarto, yang lahir pada 27 April 1914 di Solo ini, di tengah suasana kacau pada 1965 itu Soeharto adalah orang yang dapat diandalkan. Soeharto adalah orang kuat kala itu, setidaknya dia adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Dalam kekacauan pasca G30S itu, selain Soeharto, orang lain yang dianggap kuat adalah Marsekal Madya Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Udara (Menpangau). share infografik Orang nomor satu di Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) ini, menurut Salim Said dalam Gestapu 65: PKI, AIDit, Soekarno dan Soeharto (2015), “Hanya ikut petunjuk Soekarno tanpa reserve […] contoh sempurna Sukarnois.” Waktu kemudian bergerak sangat cepat. Soekarno kemudian dianggap melindungi PKI. Sementara AURI di bawah Omar Dhani pendukung Sukarno. Omar Dhani dengan sendirinya lantas dianggap berbahaya dan musuh yang dianggap berpotensi menghalangi penumpasan PKI. Baca Juga: Arsip Rahasia AS Laporan Intel AU Soal Situasi di Solo 1965 “Omar Dhani harus berhenti atau kita bunuh dia,” kata Sutarto. Empat perwira tinggi AURI lainnya — Sri Muljono, Surjadarma, Abdoerachamat dan satu orang lagi yang diketahui namanya — harus cabut juga. Kemungkinan nama yang tidak diketahui adalah Ignatius Dewanto, yang menjabat Direktur Intelijen AURI. Omar Dhani nyatanya tidak dibunuh. Sri Muljono Herlambang menggantikannnya. “Kira-kira bulan Agustus 1966, Omar Dhani mulai diperiksa Tim Pemeriksa Pusat (Taperpu),” catat buku Tuhan, pergunakanlah hati, pikiran dan tanganku: pledoi Omar Dani (2001). Ia dituduh telah mengadakan penerbangan rahasia untuk mengambil senjata dari RRT — yang dijanjikan Perdana Menteri Zhou En Lai. Meski dijanjikan 100.000 pucuk, di pengadilan Omar Dani didakwa hanya mengambil 25.000 senapan jenis Tjung. Baca Juga: Tentang Pasokan Ribuan Senjata Dari Cina pada 1965 Penahanan di Rumah Tahanan Militer pun harus dialami Omar Dhani. Pada 4 November 1965, ia telah diberhentikan dengan hormat oleh Presiden. Tak hanya jabatan Menpangau — yang dijabatnya ketika usianya mas
[GELORA45] Fw: Bang Buyung dalam Dokumen Rahasia AS
Bang Buyung dalam Dokumen Rahasia AS Pakar hukum yangdisegani ini memang anti-PKI. Namanya tercantum dalam dokumen rahasia AStentang peristiwa 1965. Adnan BuyungNasution mendampingi Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy dan Gubernur Jawa BaratMashudi berkunjung ke Pasar Baru. Foto: repro "Pergulatan Tanpa Henti: Dirumahkan Soekarno, DipecatSoeharto." Historia Martin Sitompul Rabu 18 Oktober2017 WIB http://historia.id/modern/bang-buyung-dalam-dokumen-rahasia-as ADNAN BuyungNasution disebut dalam dokumen rahasia yang telah dideklasifikasi oleh PusatDeklasifikasi National (NDC) Amerika Serikat dan dibuka untuk publik pada 17Oktober 2017. Dokumen enam halaman itu merangkum situasi Indonesia pascaGerakan 30 September 1965 dan upaya kalangan moderat membantu Angkatan Daratmenghancurkan PKI. Dokumen tersebutmenunjukkan betapa luasnya dukungan pembunuhan massal yang dipimpin AngkatanDarat bahkan di antara kekuatan politik moderat di Indonesia. Dalam amatanpemerintah AS, Buyung dianggap perwakilan kaum moderat yang berguna menyediakaninformasi penting bagi Kedubes AS. Memorandum yangdikeluarkan Kedubes AS di Jakarta merekam pembicaraan Buyung dengan RobertRich, sekretaris kedua Kedubes AS. Buyung yang saat itu berusia 31 tahun danmenjabat asisten Jaksa Agung, mengusulkan untuk terus mengejar komunis gunamelemahkan kekuatan PKI. “Ini adalah momenkritis bagi orang-orang moderat Indonesia, seperti anggota PNI dan Masyumi,untuk membubarkan komunis dan menghilangkan kekuatan PKI,” kata Buyung kepadaRich. Buyung disebutkandua kali mendatangi Kedubes AS pada 15 dan 19 Oktober 1965. Dia mengatakanbahwa Angkatan Darat telah mengeksekusi ribuan orang komunis. Dia berpesan agarsebisa mungkin fakta ini dipegang erat-erat dan disembunyikan dari PresidenSukarno. Informasi lain yang disampaikannya adalah rencana Angkatan Darat untukmembebaskan pimpinan Masyumi dan PSI yang dipenjara sejak pemberontakan PRRI. Buyung memilikiakses ke pihak AS karena pernah bertugas di intelijen Kejaksaan Agung. Dia jugamenjadi asisten yang diperbantukan (liaison officer) Kejaksaan Agunguntuk mendampingi tamu kehormatan Jaksa Agung AS Robert F. Kennedy yangberkunjung ke Indonesia pada 1962. Sejak duduk diSMA, Buyung sudah tegas anti-PKI. Ayahnya, Rahmad Nasution menanamkan pelajarantentang demokrasi, dan setelah agak besar, dia membaca buku-buku ayahnya mengenaibahaya komunisme, otoriterisme, totaliterisme, bahkan militerisme dan fasisme. “Sehingga sayasudah terbentuk menjadi sangat alert terhadap paham komunis. Waktu diIPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) saya sudah sadar betul bersikapanti-PKI. Saya menentang IPPI Edi Abdurachman yang cenderung mau mengkomuniskanIPPI,” kata Buyung dalam otobiografinya, Pergulatan Tanpa Henti:Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto. Sikap itukonsisten terus hingga pada Juli 1964, Buyung bersama rekan-rekannya mendirikanGerakan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Dalam organisasi ini bergabungaktivis pemuda, cendekiawan, hingga tentara yang berpaham sama: anti-PKI.Mereka antara lain para jaksa seperti Adi Muwardi yang menjadi ketua GerakanAmpera, beberapa tokoh HMI, dan beberapa tentara pelajar maupun kelompokintelijen Angkatan Darat. Gerakan Ampera juga menggandeng tokoh-tokoh militerdari Divisi Siliwangi. Sebagai wakilketua Gerakan Ampera, Buyung membangun sel-sel Pemuda Ampera di berbagaiwilayah: Menteng, Senen, hingga Bogor. Mereka menggalang berbagai elemenmasyarakat, mulai dari tukang becak, pedagang asongan, hingga gelandangan dalamprogram-program kerakyatan yang disebut Program Karya. “Kami berpendapatbahwa salah satu cara melawan PKI adalah dengan merebut hati rakyat, yaitumelakukan kerja nyata, membangun irigasi, penggilingan padi, membuat jembatan,dan sebagainya, di kampung-kampung. Proyek Karya itu sudah sempat kami kerjakandi berbagai tempat di Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah,” kata Buyung. Setelah G30S danPKI dilibas habis, Gerakan Ampera melebur dalam KASI (Kesatuan Aksi SarjanaIndonesia). Buyung menjadi ketua KASI Jakarta. Dalam rapat-rapat KASI, Buyungmendukung Soeharto sebagai presiden. “Saya adalah orang yang paling gencarmencalonkan Soeharto menjadi presiden daripada Nasution yang saya anggap orangOrde Lama dan terkontaminasi Peristiwa 17 Oktober 1952,” kata Buyung (Baca: Peristiwa 17 Oktober 1952: Moncong Meriam Menodong Istana). Namun, dalam rapatKASI kemudian muncul kekhawatiran melihat tentara semakin dominan. “Wah, kalaubegini kita jadi alat tentara saja. Kalau dibiarkan, tentara akan berkuasa dinegeri ini. Hal ini tidak boleh terjadi. Kita harus bangun kekuatan sipil,”kata Buyung. Upaya Buyung meminta Chaerul Saleh untuk memimpin pemuda dalammengimbangi tentara tidak berhasil. Wakil Perdana Menteri III itu tidak maumeninggalkan Sukarno. KekhawatiranBuyung terbukti ketika melihat tentara berkuasa. Dalam suatu pertemuan denganPresiden Soeharto, Buyung menyampaikan bahwa tentara berkuasa mana-mana dalamekonomi
