Re: [wanita-muslimah] Re: Pasangan berzina diarak bogel keliling kampung
Yang salah bible :-) - Original Message - From: ma_suryawan To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Friday, April 09, 2010 5:10 PM Subject: [wanita-muslimah] Re: Pasangan berzina diarak bogel keliling kampung Hukum rajam (stoned to death) bagi kasus pernikahan adalah hukum/syari'at warisan Bible, sementara hukum/syari'at untuk kasus pernikahan menurut AL-Qur'an HANYA dera. Hukum dera adalah hukum final karena ditetapkan dalam al-Qur'an. Jadi, yang namanya pezina yang sudah nikah kemudian dihukum lempar batu sampai mati adalah ajaran/syariat yg mengikuti Bible, bukan mengikuti al-Qur'an. --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, H. M. Nur Abdurahman mnur.abdurrah...@... wrote: 27 November 1999, tepat terik matahari di ubun-ubun, bertempat di lapangan volli Desa Mata Ie, Blang Pidie Aceh Selatan, seorang pemuda yang berumur 25 tahun bernama Zulkarnaen alias Ogut, menjalani hukuman cambuk 100 kali, yang diputuskan oleh Qadhi dalam sidang pengadilan yang dihadiri oleh para ulama dan pemuka masyarakat. Ogut terbukti telah melakukan pidana perzinaan dengan Kurniawati di Desa Mata Ie, dikuatkan oleh pengakuan kedua anak Adam itu, disaksikan oleh 4 orang dan bukti material Kurniawati telah mengandung 4 bulan. Dengan Basmalah dan ucapan Allahu Akbar, 10 orang eksekutor masing-masing melecutkan cemeti sebesar ibu jari, dengan lengan tetap merapat diketiak sewaktu mengayunkan cambuk ke tubuh Ogut mulai dari bahu sampai ke kaki. Eksekusi itu dilaksanakan secara terbuka di depan masyarakat Desa Mata Ie. Akan halnya dengan Kurniawati eksekusi ditunda berhubung telah hamil 4 bulan, yakni eksekusi baru akan dilaksanakan insya-Allah hingga bayinya yang akan lahir kelak berumur 2 tahun. Firman Allah SWT: ALZANYT WALZANY FAJLDWA KL WAHD MNHMA m...@t JLDT (S. ALNWR, 2), dibaca: Azza-niyatu wazza-ni- fajlidu- kullu wa-hidim minhuma- miata jaldah (s. Annu-r), artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki setiap orang dari keduanya mendapatkan dera seratus cambukan (24:2). Sanksi dera 100 kali cambukan itu bagi ghayru muhsan (belum nikah). Sedangkan bagi pezina yang muhsan (sudah nikah), mendapatkan sanksi dirajam sampai mati sesuai dengan Hadits yang disepakati atasnya (muttafaqun 'alaih), tentang orang Arab pegunungan yang melaporkan kepada Nabi Muhammad saw berkaitan anak laki-lakinya yang masih lajang berzina dengan istri majikan anaknya. Nabi Muhammad SAW memberikan sanksi atas anak laki-laki pelapor itu didera 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan istri majikan anaknya tersebut dirajam sampai mati. *** Demikianlah sejak tahun 1999 secara de fakto penerapan hukum menurut Syari'at Islam telah diberlakukan di Aceh, seperti eksekusi atas Ogut di Desa Mata Ie tersebut. Dan alhamduliLlah de fakto tersebut telah menjadi de jure, yaitu RUU Nanggroe Aceh Darusslam (NAD) telah disahkan menjadi UU NAD oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Soetardjo Surjoguritno, pada hari Kamis, 19 Juli 2001. == dicambuk dengan bilah bambu Melindungi Keluarga dengan Self Help Kerisauan kini tak lagi hinggap di benak Usman. Warga Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, ini merasa keluarganya aman dan terlindungi. Ini semenjak pemberlakuan beberapa Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syari'at Islam, antara lainPerda Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan Penjualan dan Penertiban Minuman Keras. Dulu banyak anak perempuan yang diganggu pemuda-pemuda desa yang nongkrong sambil mabuk-mabukan, kata bapak berusia 41 tahun itu. Maklum, dua anak gadis Usman tengah beranjak dewasa. Kini Usman tak lagi melihat pemuda nakal. Para berandal desa agaknya keder dengan sanksi dari perda itu. Yakni ancaman dicambuk dengan bilah bambu sebanyak 40 kali bila tertangkap mabuk. Selain itu, ada pula hukuman berupa sanksi moral. Kalau ada yang kena hukuman, semua warga desa tahu. Jadi, mereka yang mau berbuat jahat malu rasanya, ujarnya. Penerapan aturan semacam ini tidak dipermasalahkan warga desa. Maklum, kini mereka merasa lebih aman dan terlindungi. Polisi pun tak perlu repot membasmi penyakit masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat (self help). Kini tidak ada lagi yang berani terbuat jahat di desa kami. Hidup kami pun tenteram, tuturnya. Salam HMNA - Original Message - From: sunny am...@... To: Undisclosed-Recipient:; Sent: Friday, April 09, 2010 06:21 Subject: [wanita-muslimah] Pasangan berzina diarak bogel keliling kampung http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010dt=0409pub=Utusan_Malaysiasec=Luar_Negarapg=lu_06.htm Pasangan berzina diarak bogel keliling kampung BANDA ACEH 8 April - Seorang guru bersama kekasihnya yang merupakan isteri orang, diarak bogel mengelilingi kampung mereka setelah didapati
[wanita-muslimah] Rough Justice With Accused Aceh Adulterers Deplored as Un-Islamic
http://www.thejakartaglobe.com/home/rough-justice-with-accused-aceh-adulterers-deplored-as-un-islamic/368301 April 08, 2010 Nurdin Hasan A man arrested for gambling is struck with a cane six times by an executioner during a public caning at the compound of a mosque in Aceh Besar in January. An official from the Ministry of Religious Affairs in Aceh Barat would find himself in the same position after he was caught committing adultery with a married woman, despite the fact he has already been severely beaten by enraged local villagers. (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin) Rough Justice With Accused Aceh Adulterers Deplored as Un-Islamic Banda Aceh. A human rights activist on Thursday slammed the humiliating punishment meted out to a teacher in Aceh Barat and the married woman he was suspected of having an affair with after the pair were marched through a village naked, tied to a pole and then brutally beaten. To parade people around naked is not sanctioned in Islam, said Zulfikar Muhammad, an activist from a coalition of human rights organizations in the staunchly Muslim province. The acts of the villagers who paraded the two through a village clearly violates both Islamic Shariah law and human rights. Islam upholds justice and the rights of human beings. Zulfikar's statement comes after T Abdurrazak, operational commander of Aceh's feared Shariah Police, confirmed on Thursday that the teacher, identified as Bus, 36, and was reportedly from an Islamic boarding school in Aceh Besar, had been caught in the bedroom of Yus, a 28-year-old housewife, in Seuneubok village, Meulaboh district, on Wednesday. The case is being dealt with by Aceh Barat Police. Villagers had suspected for at least a year that the couple were having an affair, Abdurrazak said, adding that Yus's husband was seldom at home because his job required him to travel out of town extensively. He said villagers claimed they had often seen Bus enter through the back door of the house at night whenever the husband was out. Abdurrazak said the villagers had decided to catch the couple in the act and at 2 a.m. on Wednesday, they broke down the door and allegedly found the pair in the bedroom. Abdurrazak, however, said he did not know whether the couple had actually been caught in in the act of committing adultery. Even though the Shariah Police has every right to investigate this violation, we do not have investigators as yet, he said. We are therefore working in collaboration with local Aceh Barat Police to process the case. According to a local Shariah regulation, adulterers face a maximum punishment of being publicly caned nine times. If the Qanun Jinayat had been signed by Aceh's governor, the couple could have faced stoning to death, Abdurrazak added, referring to the controversial set of local bylaws passed in September by the province's legislative council to replace parts of the Criminal Code. Aceh Governor Irwandi Yusuf refused to sign off on the new code citing humanitarian grounds. Abdurrazak said the pair were marched naked through the village and then both tied to a pole and beaten. After the police arrived to rescue the couple, they were rushed to the Cut Nyak Dhien General Hospital in the district capital of Meulaboh for emergency treatment, he added. Related articles Dressing to Impress Aceh's Shariah Police [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Yemen child forced into marriage dies
http://www.smh.com.au/world/yemen-child-forced-into-marriage-dies-20100408-rvaj.html Yemen child forced into marriage dies April 9, 2010 SANAA: A 13-year-old Yemeni girl who had been forced into marriage died five days after her wedding when she suffered a rupture in her sex organs and haemorrhaging, a local human right's organisation said. Ilham Mahdi al-Assi died last Friday in al-Thawra hospital in Hajja province, the Shaqaeq Arab Forum for Human Rights said in a statement quoting a medical report. She was married last week in a traditional arrangement known as ''swap marriage'' in which the brother of the bride also married the sister of the groom, it said. ''The child Ilham has died as a martyr due to the abuse of children's lives in Yemen,'' the non-government organisation said. Her death is a ''flagrant example'' of the results of opposing the ban on child marriage in Yemen, which is leading to ''killing child females'', it said. The marriage of young girls is widespread in Yemen, which has a strong tribal structure. The death of a 12-year-old girl in childbirth in September illustrated the case of the country's ''brides of death'', many of whom are married even before puberty. Controversy has heightened in Yemen recently over a law banning child marriage by setting a minimum age of 17 for women and 18 for men. Thousands of women demonstrated outside parliament last month, answering a call by Islamist parties opposing the law. Agence France-Presse [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Pasangan berzina diarak bogel keliling kampung
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010dt=0409pub=Utusan_Malaysiasec=Luar_Negarapg=lu_06.htm Pasangan berzina diarak bogel keliling kampung BANDA ACEH 8 April - Seorang guru bersama kekasihnya yang merupakan isteri orang, diarak bogel mengelilingi kampung mereka setelah didapati berzina sebelum dipukul oleh penduduk dan kini berdepan dengan hukuman sebat di khalayak umum. Guru itu yang hanya dikenali sebagai Bus, berusia 36 tahun ditangkap semasa mengadakan hubungan seks dengan seorang suri rumah Yus, 28, di Aceh oleh penduduk kampung. Penduduk kampung menyerbu rumah wanita itu dan mendapati mereka sedang berdua-duaan,'' kata pegawai penguatkuasa Syariah Aceh Barat, Teuku Abdurrazak. Mereka kemudiannya ditarik keluar dan diarak berbogel keliling kampung, diikat di sebatang tiang dan dipukul menggunakan kayu serta tangan mereka sehingga menjadi hitam dan biru. Penduduk kampung sangat marah... jika polis lambat tiba di tempat kejadian, pasangan itu mungkin mati,'' kata Abdurrazak. Menurutnya lagi, pasangan itu kini berhadapan hukuman sembilan sebatan jika didapati bersalah berzina. Aceh melaksanakan sebahagian undang-undang Syariah pada 2001 sebagai sebahagian daripada pakej autonomi dari Jakarta bertujuan untuk menghapuskan sentimen puak pemisah. - AFP [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Religion Versus Freedom of Expression
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2id=20509 Religion Versus Freedom of Expression 08/04/2010 By Abdul Rahman Al-Rashid We are in the midst of battles taking place on different levels; and there are clashes between followers of different religions, and clashes between followers of the same religion. However looking into the details of such disputes one realizes that clashes are even taking place between followers of the same sect and even members of the same family. Although such conflict this represents defective behavior, there has been no lasting solution to this. Therefore despite the numerous conferences and proposals put forward to resolve this, no decisive laws have been enacted, and it seems that it will be a long time until we can reach a mutual understanding or accept a collective defeat [on this issue]. Thirty years ago the Iranians - at the height of the glory of their Islamic Revolution - objected to Salman Rushdie's novel [The Satanic Verses] thereby initiating a clash of civilizations. Everybody in Europe at the time, from writers to publishers to readers, were accustomed to freedom of expression in their cultural domain, and this even included freedom of expression against the Christian church. Those who objected to something were only entitled to stage demonstrations outside the theatre or publishing house in question, or to write letters protecting this. Anybody who is dissatisfied can only merely refrain from seeing or purchasing the work of art in question and encouraging the others to do the same. However in the Islamic world, the experience and history is completely different. Europe experienced more than three centuries of ideological conflict over Galileo's telescope, Darwin's apple, and before this Martin Luther's position against the deification of the Church. It is thanks to Martin Luther's position that freedom of expression today has become holy [in Europe] and the principle of coexistence between followers of different schools of thought has been implemented. Therefore the most one could do to criticize a particular work of art was to respond in kind, i.e. to publish a book or write an article refuting and objecting to the views of others. Muslims are not part of the European geography and history, and we have yet to reach the same stage as the West in this regard. As a result of this, the Arab behavior is condemned by the Europeans, while the Western behavior seems to be rude and nasty to Muslims. As a result of this, the struggle between the two sides is intensifying via UN committees and open conferences with regards to the limits and boundaries of freedom of expression. As I mentioned in the introduction, the problems with regards to freedom of expression and criticism does not merely exist between two different cultures; one that has been in use since Martin Luther's conflict with the Church, and another that is committed to its traditional values, but that this conflict exists on all levels. The Christians consider the Muslim view of Christ to be blasphemous, while the Jews also consider the mockery and aggression directed towards them in Muslim texts to be something that should be stopped, where we Muslims believe that their mockery of our religion is an outrage, however if there were no such differences there would only be one common religion in the world. The same clashes are taking place between followers of the same religion, as can be seen in the exchange of accusations between the Sunnis and Shiites. If the Shiites had accepted the Sunni version of history with regards to the Prophet's companions, they would not be Shiite but rather Sunnis, and if the Sunnis believed that Ali Bin Abu Taleb should have been the first Caliph following the Prophet's death and that the Caliphate should follow the Prophet's line with regards to succession then they would not be Sunnis but rather Shiites. While if the followers of Al Qaeda abandoned their jihadist principles they would not be followers of Al Qaeda or terrorists. This is how a series of differences continue to spiral out of control, even amongst followers of the same religion, and differences and clashes have emerged [in Islam] over issues such as the niqab and the hijab and the limits of preventing vice. As a result of this, people label each other infidels and issue takfirist fatwas that say that it is permissible to shed each other's blood. This is a general picture of the conflict between opponents who have failed to impose the necessary limits and boundaries for peaceful coexistence, which does not necessarily mean recognizing or consenting to other people's beliefs. This is a problem that is far too large for the UN to resolve, or for it to be resolved by putting an end to armed extremist groups or fundamentalists here or there; rather this is a huge ideological problem. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] 50 dead as Baghdad bombings stoke fears of warfare
http://arabnews.com/middleeast/article39811.ece 50 dead as Baghdad bombings stoke fears of warfare A woman reacts as residents gather near the site of a bomb attack in central Baghdad. (Reuters) By ASSOCIATED PRESS Published: Apr 6, 2010 14:45 Updated: Apr 7, 2010 04:56 BAGHDAD: Bombs ripped through apartment buildings and a market in mostly Shiite areas of Baghdad on Tuesday, killing 50 people in postelection bloodshed that threatens to rekindle sectarian warfare that nearly destroyed the country three years ago. The attacks appeared to be an attempt by Al-Qaeda in Iraq or other extremists to exploit a power vacuum during what promises to be lengthy negotiations to form a new government. About 120 people have been killed in and around the capital over the past five days - some of the most brutal strikes on civilians in months. For two terrifying hours on a warm, sunny Tuesday morning, at least seven bombs rocked a broad swath of Baghdad. In a new tactic, several bombs were planted inside empty apartments after renters offered high prices for the properties, the government said. The explosions reduced one building to rubble, knocked out windows and doors and ripped off facades. People rushed to the blast sites, digging through the rubble with their hands to find loved ones. Cars began to collide with one another in the street, said Ali Hussein, a 22-year-old college student who was riding the bus to school when one of the bombs went off. We saw a cloud of fire and black smoke. With militants singling out entire families of both Muslim sects for slaughter, the recent violence is reminiscent of the far more widespread fighting that tore Iraq apart from 2005 to 2007 and prompted the United States to send tens of thousands more troops to this country. US officials sought to downplay the possibility that Iraq is sliding toward major sectarian fighting and insisted there were no plans to slow the withdrawal of American troops. White House spokesman Robert Gibbs said that Gen. Ray Odierno, the top US military official in Iraq, does not believe the violence threatens the ability of the US military to draw down its forces this year. The US military plans to reduce troop levels from 90,000 to 50,000 by Aug. 31, when it will end combat operations. As part of an agreement with Iraq, the US will withdraw all forces by the end of 2011. We're obviously concerned but we don't see the parallels with what happened a few years ago, US Embassy spokesman Philip Frayne said. We don't see a sectarian war breaking out again. While there was no claim of responsibility, the latest spike in attacks suggest to some analysts that Al-Qaeda or other extremists wish to provoke mayhem or otherwise sabotage negotiations to form a stable government after the March 7 parliamentary election that failed to produce a clear winner. These attacks indicate a hopeless effort to mix cards and provoke sectarian dispute among people and turn Iraq again back to square one, said Dr. Hassan Kamil, a political analyst at Baghdad University. A secular bloc is currently holding talks with religious Shiite parties, a threatening prospect for insurgents whose stock-in-trade is rage, not peace. Such attacks might inflame sectarian tensions and make Shiite parties less likely to join former prime minister Ayad Allawi, a secular Shiite backed by Sunnis. Allawi's political coalition, Iraqiya, came out ahead in the vote, narrowly edging Prime Minister Nouri Al-Maliki's bloc by just two seats. Allawi raised the prospect that terror attacks will only increase if the negotiations drag on for months to form a new government. This is blamed on the power vacuum, of course, Allawi told The Associated Press in an interview Tuesday. Terrorists and Al-Qaeda are on the go. ... I think their operations will increase in Iraq. Allawi said the government was failing to secure the capital - a notion challenged by Al-Maliki adviser Sadiq al-Rikabi, who suggested that Allawi was exploiting the attacks for political purposes. It is true that terrorism and attacks are attributed to the political situation the country is experiencing, and we have faced terrorism before elections as well, Al-Rikabi said. No matter who ends up in charge, the resurgent violence underscores that the next government will have a difficult time governing an unwieldy society of disparate tribes, ethnic groups and religious sects which Saddam Hussein ruled for decades by punishing or killing those who opposed him. Tuesday's attacks killed at least 50 people and wounded 187, including women and children - a toll the AP reached after talking with police and medical officials in different parts of the capital. All spoke on condition of anonymity because they were not allowed to release information publicly. The attackers detonated homemade bombs and, in one case, a car packed with explosives, according to Maj. Gen. Qassim al
[wanita-muslimah] Saudi scholar intends to visit Jerusalem
http://arabnews.com/saudiarabia/article39586.ece Saudi scholar intends to visit Jerusalem Sheikh Muhammad Al-Areefi By ARAB NEWS Published: Apr 6, 2010 02:10 Updated: Apr 6, 2010 02:10 JEDDAH: A Saudi Islamic scholar announced Monday on a satellite channel his intention to visit Jerusalem next week in order to produce the next episode of his television program from the holy city. If Sheikh Muhammad Al-Areefi goes ahead with his plan, it would be an unprecedented trip by a prominent Saudi. Jerusalem is the third holiest site in Islam, but most Muslim countries observe a strict boycott of Israel and ban travel there. Al-Areefi told his viewers Sunday on the Islamic satellite channel Iqra that the next episode of his show would be about Jerusalem and Palestine. Al-Areefi said he would visit the city next week, though he did not specify when and whether he had obtained a visa. He said he was not afraid of any treachery from the Jews, as he had put his trust in God. Israeli Foreign Ministry spokesman Yigal Palmor said while he was not familiar with the case, Al-Areefi could apply for a visa from the consulate in Amman. Throughout the years many people from countries like Libya, Indonesia and other countries that don't have relations with Israel have visited Jerusalem, he said. All these visits were naturally coordinated with Israeli authorities, the spokesman said. Al-Areefi is viewed as a moderate scholar. His show titled Dae Basamatak (Leave your imprint) is aimed at encouraging young people to get involved in their communities and contribute their time in humanitarian work. It features a studio audience of young people and live call-ins from viewers. Al-Areefi is currently visiting Jordan. Al Arabiya satellite channel's website carried the report but said it could not reach Al-Areefi to get more details about his visit to Jerusalem [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Israel seizing hundreds of millions of shekels meant for Palestinian services
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1161347.html Last update - 11:22 07/04/2010 Israel seizing hundreds of millions of shekels meant for Palestinian services By Chaim Levinson For the past 15 years, Israel has been channeling hundreds of millions of shekels it had collected in the West Bank into its state coffers. The move is considered illegal, since international law prohibits an occupying power from appropriating the fruit of economic activity in an occupied territory. Following protests by military lawyers, the deputy attorney general has ruled that the practice should be stopped and ordered an inquiry into whether the Civil Administration in the West Bank should be compensated retroactively. Following staff work by an interministerial team composed of representatives of the Finance Ministry, Justice Ministry and Civil Administration, it has been agreed that the ... said fees will be entered into the Civil Administration's budget. The technical aspects of the affair will be sorted out in the coming weeks. The funds in question are collected by the Civil Administration, overwhelmingly from Israelis. They include fees and levies for various activities such as royalties from quarries and levies on public auctions. The sums are estimated in the hundreds of millions of shekels, sometimes reaching as much as NIS 80 million a year. Until the Oslo Accords in the 1990s, the funds were transferred to the Civil Administration to be used for operational expenses as well as for infrastructure and welfare services for Palestinians in the territories. The Oslo Accords dictated the closing down of the administration, the funds in question were reclassified as income to the Israel Lands Administration and were redirected to state coffers. The Civil Administration, however, continued to operate in Area C of the West Bank, working on infrastructure, planning and construction. The funds are still channeled to the state, although international law prohibits an occupying power from appropriating the fruit of economic activity in an occupied territory. Funds collected in American-occupied areas of Iraq, for example, are channeled to the United States, and, except for 5 percent that goes to Kuwait, are returned for direct investment in Iraq. Budget ramifications Recently, a lawyer at the Military Advocate General's Office said the transfer of such funds to the state was improper. Because the issue is complex and has budget ramifications far beyond the military, the authorities entrusted the inquiry to Deputy Attorney General Malchiel Blas. He ruled that the direct transfer of the funds to the state budget should cease. A team that includes officials from the treasury, Justice Ministry and Civil Administration is now examining the implications of Blas' decision. At the team's meetings, the Civil Administration has requested that the money again be directly channeled to its coffers. The Finance Ministry, by contrast, proposed that a fund be set up for the money, which would be divided among various ministries investing in the territories, such the transportation, agriculture and industry, trade and labor ministries. Another question facing the team is whether the Civil Administration should be compensated for the funds it lost to the state. The Finance Ministry is strongly opposed, and claims that in the past 15 years the state has invested in the West Bank, apart from the settlements, more than double the amount it has collected. The government will make the final decision. This income was registered as part of state income, and the Finance Ministry budgeted all the activities of the Civil Administration and the military in the area out of the state budget, the Justice Ministry said in a statement. Recently ... it turned out that the issue should be arranged in a way that would make it obvious that the income should be registered as part of the Civil Administration's budget, as authorized by the Knesset. The Finance Ministry said: It should be noted the question of whether the funds are registered as state income or Civil Administration income is a technical question, because at the end of the day the State of Israel invests in the area amounts considerably larger than the fees it collects. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Jaksa Agung Membenarkan Ada Kasus yang Lebih Besar daripada Gayus
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpagekat=3 Rabu, 07 April 2010 ] Jaksa Agung Membenarkan Ada Kasus yang Lebih Besar daripada Gayus PPATK Lapor ke Polri dan Kejagung, Belum Direspons JAKARTA - Aliran dana mencurigakan senilai Rp 28 miliar di rekening Gayus Halomoan Tambunan, tersangka kasus manipulasi pajak, bukan yang terbesar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah melaporkan kasus yang lebih besar pada tahun lalu. Namun, tindak lanjut laporan itu belum diungkap kepada publik. Kepala PPATK Yunus Husein mengakui telah melaporkan adanya aliran dana mencurigakan dari mantan pegawai Ditjen Pajak. Nilai transaksinya jauh lebih besar daripada kasus yang melibatkan Gayus. Ya, lebih gede (dari nilai kasus Gayus),'' kata Yunus yang juga anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (6/4). Yunus tidak bersedia menyebutkan identitas mantan pegawai Ditjen Pajak dan aliran dana mencurigakan temuan PPATK tersebut. Yang jelas, lanjut dia, temuan itu telah dilaporkan ke kepolisian dan kejaksaan pada Maret 2009. ''Pokoknya tahun lalu sudah disampaikan. (Bagaimana detailnya) tanya saja ke Kapolri dan Jaksa Agung,'' katanya. Yunus tidak secara khusus melaporkan temuan tersebut kepada presiden. Menurut dia, dana yang dimiliki mantan pegawai Ditjen Pajak itu jauh dari kepantasan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). ''(Mengenai jumlah dananya) saya tidak bisa jawab. Cuma kita minta klarifikasi saja. Ini kok asetnya banyak amat ya, dengan posisi yang tersedia, keluarganya, kita klarifikasi, kata Yunus. Di tempat sama, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan akan mengecek laporan yang dimaksud Yunus. Berkali-kali saya sampaikan, saya tak mau berandai-andai. Tentunya kita cek dulu penjelasan tersebut, kata Kapolri. Jaksa Agung Hendarman Supandji membenarkan adanya kasus yang lebih besar daripada yang dilakukan Gayus. ''Nilainya... ya lebih besar. Kami baru koordinasi, baru dari kemarin, baru dua-tiga minggu, jadi sudah dilakukan kajian oleh JAM Pidum. Kemudian, sekarang saya serahkan pada JAM Pidsus untuk dikaji. Karena itu, yang satu (ditangani) oleh Mabes Polri sama Kejagung, kata Hendarman yang juga di Kantor Presiden. Dia menambahkan, ada dua hingga tiga orang yang terlibat kasus tersebut. Mengenai jumlahnya, Hendarman tidak bersedia menyebut. Sudahlah, saya tidak berani nyebut angkanya, karena masih dalam pengkajian, kata Hendarman. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pihaknya sedang memperbaiki sistem alarm indikasi jika terjadi penyelewengan penanganan pajak. ''Siapa pun yang melihat adanya ketidakbiasaan di dalam tingkah laku, keputusan maupun dari aparat yang berasal dari bawahan sesama kolega peer-nya, maupun dari atasannya, harus bisa diproses dan ditindaklanjuti, kata Menkeu di Kantor Presiden. Perbaikan sistem dilakukan dengan evaluasi ketat melalui Direktorat Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA). Menkeu juga akan mengubah komposisi, struktur, rotasi dan mutasi, serta mengganti pejabat yang dianggap tidak perform. Itu dilakukan dalam rangka menciptakan suasana baru, agar kinerja Ditjen Pajak bisa sesuai dengan target tahun ini untuk penerimaan negara, katanya. Rotasi juga dilakukan di jajaran lain, terutama di Direktorat Keberatan dan Banding. Sri Mulyani mengatakan, sanksi berat bagi pegawai yang terlibat kejahatan pajak akan dijatuhkan. Kalau memang semuanya bisa cukup untuk memberikan sanksi, itu akan diproses dalam minggu ini, kata Sri Mulyani. Sementara itu, untuk direktorat lain yang terafiliasi atau dianggap mengetahui tapi tidak melaporkan, akan dikenai berbagai macam sanksi. Hal ini dilakukan untuk bisa menciptakan sinyal atau pesan bahwa saat ini siapa pun yang mengetahui seharusnya adanya suatu ketidaktepatan atau iregularitas atau tingkah laku yang tidak tepat atau tidak baik dari sesama atau anak buah, maka dia seharusnya bisa juga melakukan secara proaktif laporan, kata Sri Mulyani. Di sisi lain, SBY meminta pembenahan di pengadilan pajak. Presiden menilai pengadilan pajak sebagai lembaga yang tidak jelas dan diliputi misteri. Di lembaga itulah terjadi kesepakatan-kesepakatan ilegal di bidang perpajakan. Pernyataan presiden itu diungkapkan Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto setelah bertemu SBY di Kantor Presiden kemarin. ''Pengadilan pajak ini adalah suatu lembaga yang perlu dibenahi dalam waktu yang segera,'' kata Kuntoro. Pemeriksaan Gayus Sementara itu, tersangka kasus mafia pajak Gayus Tambunan terus bernyanyi. Dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak, Gayus semula menyebut tujuh nama anggota komplotannya. Belakangan, laporan terbaru dari Itjen Kemenkeu menyebutkan, nama yang disebut Gayus
[wanita-muslimah] Jumhur: Ani Yudhoyono Mampu Pimpin Partai Demokrat
http://www.antaranews.com/berita/1270611192/jumhur-ani-yudhoyono-mampu-pimpin-partai-demokrat Jumhur: Ani Yudhoyono Mampu Pimpin Partai Demokrat Rabu, 7 April 2010 10:33 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Bandung (ANTARA News) - Menjelang Kongres Partai Demokrat di Bandung 21-23 Mei 2010, Koordinator Koalisi Kerakyatan Moh Jumhur Hidayat menilai bahwa Ani Yudhoyono mampu dan layak untuk memimpin Partai Demokrat. Bu Ani memiliki kemampuan berkomunikasi politik di tingkat nasional selain merupakan Ibu Negara yang aktif dan diterima luas oleh publik, kata Jumhur melalui layanan pesan singkat yang diterima di Bandung, Rabu. Jumhur saat mengirimkan pesan singkat itu sedang berada di Kuta, Bali, untuk kegiatan dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Ani Yudhoyono memimpin Partai Demokrat. Sejumlah nama calon Ketua Umum Partai Demokrat yang telah beredar antara lain Ketua DPR Marzuki Alie, Menpora Andi Mallarangeng, dan Ketua Fraksi Demokrat DPR Anas Urbaningrum. Kekuatan utamanya terletak dalam melakukan komunikasi dengan berbagai pihak secara nasional dan berdimensi politik, katanya. Momentum Ani Yudhoyono untuk tampil memimpin kekuatan politik partai pemenang Pemilu 2009 itu sekaligus dipandang sebagai ikon keberhasilan agenda kesetaraan gender dalam politik nasional setelah Megawati Soekarnoputri yang juga mampu memimpin partai besar serta merupakan kebanggaan bagi kaum gender di tingkat nasional. Terkait kesan membangun politik dinasti Susilo Bambang Yudhoyono bila Ani memimpin Partai Demokrat, Jumhur justru tidak mengkhawatirkan soal itu. Kemampuan seseorang tidak boleh diredusir oleh isu apapun termasuk jangan sampai dihalangi hak-haknya untuk tampil. Demokrasi juga tidak pernah menghalangi seseorang untuk berjuang dalam lapangan politik bahkan untuk menjadi presiden sekalipun, katanya. Ia mencontohkan apa yang telah dilakukan oleh mantan Ibu Negara AS Hillary Clinton yang pernah menjadi anggota senat dan mencalonkan diri sebagai presiden dan kini menjabat Menteri Luar Negeri AS.(B009/A024) COPYRIGHT © 2010 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Garuda Membuka Penerbangan Jakarta-Amsterdam
Refleksi : Apakah dijamin tidak akan terulang penumpang diracuni dengan cyanid atau racun lainnya seperti pada kasus Munir Thalib? http://internasional.kompas.com/read/2010/04/05/06110080/Garuda.Membuka.Penerbangan.Jakarta-Amsterdam Garuda Membuka Penerbangan Jakarta-Amsterdam Senin, 5 April 2010 | 06:11 WIB DENHAAG, KOMPAS.com - Minat masyarakat Belanda untuk menggunakan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia, yang membuka kembali jalur penerbangan Jakarta-Amsterdam, sangat besar. Masyarakat Belanda sangat antusias menyambut kehadiran penerbangan nasional Garuda, ujar General Manager Garuda untuk Eropa dan Timur Tengah Iswandi Said kepada koresponden Antara London, Minggu (4/4/2010). Garuda Indonesia ikut berpromosi di Pasar Malam Indonesia yang tengah berlangsung di lapangan Malieveld, Den Haag, Belanda, dari tanggal 1 hingga 5 April mendatang. Anjungan Garuda Indonesia letaknya berseberangan dengan stan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Selama Pasar Malam Indonesia berlangsung, banyak masyarakat Belanda yang mengunjunginya, yang ingin meminta informasi mengenai dibukanya kembali jalur penerbangan Garuda dari Belanda ke Indonesia. Minat masyarakat Belanda untuk mengunakan jasa penerbangan Garuda cukup besar meskipun Garuda baru akan terbang kembali dari Amsterdam ke Indonesia melalui Dubai bulan Juni mendatang, katanya. Garuda yang terbang ke Eropa, khususnya ke Amsterdam, tujuh kali seminggu diharapkan akan dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia, khususnya dalam membantu pemerintah mengembangkan pariwisata. Menurut Iswandi Said, kembalinya Garuda terbang dari Amsterdam ke Jakarta via Dubai, itu akan menjadikan penerbangan tercepat ke Indonesia dibandingkan dengan penerbangan lain yang harus ganti pesawat. Pelayanan yang ditawarkan Garuda, yang disebut Garuda Indonesia Experience (GIE) atau Indonesia Hospitality, keramahtamahan, yang merupakan konsep servis memadukan keramahtamahan Indonesia dengan armada pesawat moderen. Artikel Sebelumnya [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Sudan woman makes presidential bid
Mau lihat videro footage, click situs tertera di bawah ini : http://english.aljazeera.net/news/africa/2010/04/201045115929934927.html Monday, April 05, 2010 17:37 Mecca time, 14:37 GMT Sudan woman makes presidential bid Sudan's controversial presidential election race has been shunned by most of the opposition parties, but one politician is determined to stay the course Fatma Abdelmahmood is one of 11 candidates challenging Omar al-Bashir for the presidency, a job he has held for 20 years. Al Jazeera's Mohammed Adow followed the 65-year-old doctor as she campaigned in Khartoum. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Alleged Terrorist Claims She Wanted to Die a Martyr
http://www.thejakartaglobe.com/home/alleged-terrorist-claims-she-wanted-to-die-a-martyr/367613 April 05, 2010 Putri Munawaroh, 21, who was pregnant when she was wounded and captured during a gun battle with police in September, claims she wanted to die a martyr. Her trial for sheltering infamous terrorist Noordin M Top is continuing in the Jakarta District Court. (AP Photo/Tatan Syuflana) Alleged Terrorist Claims She Wanted to Die a Martyr An Indonesian woman went on trial Monday on charges of harboring Southeast Asia's most wanted terrorist at the home where he was slain last year in a shootout with police. Judges opened and then immediately adjourned the trial of 21-year-old Putri Munawaroh, who was arrested after September's gunbattle at a home in Central Java. The trail was scheduled to resume Wednesday. The proceedings will focus on Munawaroh's ties to alleged militant mastermind Noordin M Top, who was killed in the raid along with three other suspected terrorists, including Munawaroh's husband. Noordin, a Malaysian who eluded capture for more than seven years, was said to be an Al Qaeda-funded bomb maker wanted in connection with five major bombings in Indonesia since 2002, including the massive blast in Bali that year that left more than 200 dead. He was also accused of ties to last July's twin suicide attacks at the Ritz-Carlton and J.W. Marriott hotels in Jakarta that killed seven and wounded 50. Those strikes ended four-year lull in terrorist attacks. Prosecutors say Munawaroh's husband was an aide to Noordin and rented the safe house police raided. Investigators say that during interrogations Munawaroh, who was wounded in the shootout, said she didn't surrender because she had intended to die as a martyr while protecting Noordin. She was pregnant at the time of her arrest and later gave birth to a son, who lives with her in prison. If convicted of harboring terrorists and concealing information about terrorist activities, she faces 20 years in prison. She has yet to speak publicly about the charges. Her trial is expected to last months. Munawaroh is the fifth alleged conspirator to go on trial since February over the hotel bombings. All the trials are ongoing. Associated Press Related articles Terrorists, Journalists Make Uneasy Bedfellows 8:15 PM 25/03/2010 Al Qaeda, Not JI, Behind Twin Hotel Bombings, Terror Suspect Says 12:23 AM 18/03/2010 More Questions Raised About Alleged Terrorist Ties in Aceh 11:19 PM 01/03/2010 Police File Terrorism Charges Against Aceh Suspects Despite Affiliation Doubts 10:47 PM 28/02/2010 Aceh Seen as a 'Safe Haven' for Terror Group Jemaah Islamiyah 11:24 PM 24/02/2010 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Lagi, TKW Sukabumi Diduga Hilang di Saudi
Refleksi : Apakah di tanah suci bisa terjadi orang hilang?. http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/04/04/lagi-tkw-sukabumi-diduga-hilang-di-saudi Lagi, TKW Sukabumi Diduga Hilang di Saudi Minggu, 4 April 2010 - 20:00 WIB SUKABUMI (Pos Kota) - seorang tenaga kerja wanita (TKW) bernama Beti Sri Wahyuni, 29, yang bekerja di Arab Saudi dikabarkan hilang. TKW berasal dari Kampung Lebaksiuh RT21/07 Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tak diketahui keberdaaannya selama 10 tahun. Informasi yang dihimpun menyebutkan, Beti berangkat sebagai TKW pada tahun 1999 melalui satu perusahaan pengerah tenaga kerja (PJTKI) di Jakarta. Namun, sejak saat itu keluarganya tidak mendapatkan kabar apapun dari putri ke empat pasangan Aceng, 49, dan Sukinah, 38, ini. Kuasa hukum keluarga Beti, Dedi Fatius menjelaskan beberapa upaya pencarian telah dilakukan oleh pihak keluarga. Disebutkannya, pihaknya telah mengkroscek ke perusahaan yang telah memberangkatkan Beti yakni PT AAU. Selain itu, pihaknya juga melaporkan kasus kehilangan Beti ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi. Sudah berulangkali kami melaporkannya belum pernah ada hasil, jelas Dedi kepada Pos Kota. Sementara itu, Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia mencatat sepanjang 2004-2006 terdapat 725 kasus TKW asal Sukabumi yang hilang kontak atau tidak jelas keberadaannya atau sekitar 62,5 persen dari jumlah TKW asal Sukabumi sebanyak lebih dari 1.159 orang. Namun hingga memasuki 2010 ini, hampir 70 persen diantaranya telah kembali ke tanah air. Menurut Tim Advokasi Divisi Advokasi dan Penanganan Kasus Serikat Buruh Migran Cabang Sukabumi, Jejen Nurjanah, biasanya kasus kehilangan TKW tidak melakukan kontak sehingga pihak keluarga menganggapnya hilang. Permasalahan yang juga banyak dialami para TKW kita adalah pembayaran upah yang tersendat, bahkan tidak sama sekali, jelasnya. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Child fossil find may be man's missing link
http://www.theage.com.au/world/child-fossil-find-may-be-mans-missing-link-20100404-rll2.html Child fossil find may be man's missing link RICHARD GRAY, LONDON April 5, 2010 A skeleton discovered in South Africa has scientists abuzz. A ''MISSING link'' between humans and their ape-like ancestors has been discovered. The new species of hominid, the evolutionary branch of primates that includes humans, will be revealed when the 2-million-year-old skeleton of a child will be unveiled this week. Scientists believe the almost-complete fossilised skeleton belonged to a previously unknown type of early human ancestor that may have been an intermediate stage as ape-men evolved into the first species of advanced humans, Homo habilis. Experts who have seen the skeleton say it shares characteristics with Homo habilis, whose emergence 2.5 million years ago is seen as a key stage in the evolution of our species. The discovery could help rewrite the history of human evolution by filling in crucial gaps in scientific knowledge. Most fossilised hominid remains are little more than scattered fragments of bone, so the find of an almost-complete skeleton will allow scientists to answer key questions about what our early ancestors looked like and when they began walking upright on two legs. Palaeontologists and human evolutionary experts behind the discovery have kept silent about the exact details of what they have uncovered, but the scientific community is abuzz with anticipation of the announcement of the find on Thursday. Professor Lee Berger, of the University of the Witwatersrand, found the skeleton while exploring cave systems in the Sterkfontein region of South Africa, near Johannesburg, an area known as ''the cradle of humanity''. The find is deemed so significant that South African President Jacob Zuma has visited the university to view the fossils and a media campaign with television documentaries is planned. Professor Phillip Tobias, an eminent human anatomist and anthropologist at the university who was one of three experts to first identify Homo habilis as a species of human in 1964, described the latest discovery as wonderful and exciting. He is one of the few scientists outside the research group behind the discovery who have seen the skeletons. ''To find a skeleton, as opposed to a couple of teeth or an arm bone, is a rarity. It is one thing to find a lower jaw with a couple of teeth, but it is another thing to find the jaw joined on to the skull, and those in turn uniting further down with the spinal column, pelvis and the limb bones,'' he said. ''It is not a single find, but several specimens representing several individuals.'' The fossil skeleton was found along with several other partially complete fossils, encased in breccia sedimentary rock inside a limestone cave known as Malapa cave. The fossil record of early humans is notoriously patchy and scientists hope these remains will provide fresh clues about how our species evolved. Scientists believe a group of ape-like hominids, Australopithecus, which first emerged in Africa about 3.9 million years ago, gradually evolved into the first Homo species. About 2.5 million years ago, Homo habilis, the first species to be described as distinctly human, began to appear. It is thought the fossil to be unveiled this week will be identified as a new species that fits between Australopithecus and Homo habilis. TELEGRAPH [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [wanita-muslimah] LOYAL TERHADAP ORANG KAFIR
Sikap apa yang harus diambil oleh kaum muslimin yang berdiam di negeri-negeri yang dikuasai oleh Yahudi, Nasrani dan kafir? - Original Message - From: Abu Abdurrahman Al Ghazy To: eramus...@yahoogroups.com ; sab...@yahoogroups.com ; wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Thursday, March 25, 2010 1:53 PM Subject: [wanita-muslimah] LOYAL TERHADAP ORANG KAFIR LOYAL TERHADAP ORANG KAFIR Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Pertanyaan. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa hukum loyal terhadap orang-orang kafir ? Jawaban. Loyal terhadap orang-orang kafir dengan saling mencintai, saling menolong dan menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan hukumnya haram dan di larang, berdasarkan nash Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya : Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya [Al-Mujadilah : 22] Dan firmanNya. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman [Al-Maidah : 57] Serta firmanNya. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu) ; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim [Al-Maidah : 51] Dan firmanNya. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu [Ali-Imran : 118] Allah juga mengabarkan, jika sebagian kaum mukmin tidak menjadi penolong sebagian lainnya, sementara sebagian kaum kafir menjadi penolong sebagian lainnya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Maka seorang mukmin sama sekali tidak boleh mempercayai non mukmin walaupun ia menampakkan kecintaan dan loyalitas, karena tentang mereka Allah telah berfirman. Artinya : Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka) [An-Nisa : 89] Kemudian dalam ayat lainnya disebutkan. Artinya : Orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka [Al-Baqarah : 120] Seharusnya seorang mukmin bersandar kepada Allah dalam menjalankan syari'atNya, tidak tergoyahkan oleh celaan orang yang mencela dan tidak takut terhadap musuh-musuhnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Artinya : Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (hakmu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman [Ali-Imran : 175] Dalam ayat lainnya disebutkan, Artinya : Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya), atau sesuatu keputusan dari sisiNya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka [Al-Maidah : 52] Dalam ayat lainnya disebutkan. Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Majidil Haram sesudah tahun ini, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [At-Taubah : 28] [Al-Majmu Ast-Tsamin, Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz 1, hal 46-47] [Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini-2, hal 360-362 Darul Haq] [Non-text portions of this message have been removed] === Wiadomosc przeskanowana przez Spyware Doctor - nie znaleziono wirusów ani spyware. (Email Guard: 7.0.0.18, baza wirusów/spyware: 6.14700) http://www.pctools.com === [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Ukrainian government and people recognize Cuban treatment of the children of Chernobyl
http://www.granma.cu/ingles/2010/abril/vier2/children-of-Chernobyl.html Havana. April 2, 2010 Ukrainian government and people recognize Cuban treatment of the children of Chernobyl . Machado Ventura presides over official ceremony in Tarará Elson Concepción Pérez A distinction for Commander in Chief Fidel Castro, chief inspiration of the humane project constituted by the treatment program in Cuba for Ukrainian children and their families affected by the Chernobyl nuclear disaster, was presented during a ceremony marking the 20th anniversary of the first patients' arrival. José Ramón Machado Ventura, first vice president of the councils of State and Ministers, received the distinction from Dr. Julio Medina, director of the program in the city of Tarará. During the ceremony, former Ukrainian president Leonid Kuchma announced the conferral on Fidel of the Order of Merit, First Class, and on President Raúl Castro, the Order of Prince Yaroslav the Wise, First Class. Kuchma also presented distinctions to Minister of Public Health José Ramón Balaguer and other doctors, diplomats and collaborators who have contributed to the program's success. In closing remarks, Balaguer said that the treatment program for these children was an example of what a people without great material resources can do when it has the great spiritual wealth of having been educated in solidarity, unconditional dedication, and love for other peoples. The minister noted that the years of the special period, the disintegration of the Soviet Union, and the intensification of the blockade could not put a dent in the Cuban people's spirit of solidarity and humanity, and that Cuba continues to carry out the program according to the existing possibilities. It was during those difficult years of the 1990s that more children benefited from the program, he said. Treatment was provided to more than 300 children with hematological illnesses, chiefly leukemia, and 136 with different types of tumors. Fourteen complicated heart operations were performed, as well as two kidney transplants, six bone marrow transplants, and others. Balaguer affirmed that the victims of that catastrophe who have been treated in Cuba have also found consolation and love, and he praised the efforts of those who have worked over the last 20 years to provide excellent services - workers in healthcare, science, services, gastronomy, and culture, all to benefit these 25,457 people, 21,378 of them children, who will always carry in their hearts the indelible mark of friendship between the Ukrainian and Cuban peoples. Declaration of the Ukrainian mothers We, the mothers of the children affected by the Chernobyl disaster, and the International Chernobyl Fund, would like to address all people of goodwill in this world: be receptive to our words, because they come from deep within our hearts as mothers. For a mother, the worst misfortune that can happen in life is the illness of her child. When in 1990, Cuba and the Comandante Fidel reached out to help the sick Ukrainian children, we could not but appreciate this great deed of the Cuban people, and we want to declare to the entire world that there is no action more humane with respect to sick children than the Ukrainian-Cuban program, Children of Chernobyl. With all our hearts, we thank the immense Cuban people, their wise leaders Fidel Castro, who made this program a reality, and Raúl Castro, who has now taken over its leadership, for everything they have been able to do for the Ukrainian children affected by the Chernobyl catastrophe. There are things in life that are not bought or sold with money: friendship, and mutual aid and support in difficult times, and this is what now firmly unites the Cuban and Ukrainian people. We trust that the sincere and just voices of the Ukrainian mothers will be heard by the peoples of the world. And we would like to state that there is no country freer than Cuba, that it is known throughout the world as the island of freedom, where never, under any circumstance, have human rights been violated. We the Ukrainian mothers thank the people and the government of the Republic of Cuba with all our hearts for treating our children, and we hope that the black wings of Chernobyl disappear forever, and that the friendship between two great peoples lasts forever. Viva Cuba! Viva Ukraine! [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Beheading of Lebanese for witchcraft
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=NTQ1MjQ3MTg5 Beheading of Lebanese for witchcraft Published Date: April 03, 2010 BEIRUT: A Lebanese man condemned to death for witchcraft by a Saudi court was not beheaded yesterday as had been expected, his lawyer said. Attorney May Al-Khansa said Lebanon's justice minister told her that her client, Ali Sibat, would not be executed in Saudi Arabia Friday -- the day executions are typically carried out in the kingdom after noon prayers. She said it is still unclear whether the beheading had been waived or only postponed. There was no immediate comment from Saudi officials, and Lebanese Justice Minister Ibrahim Najjar was not available for comment Ali Sibat will stay alive this Friday but we don't know what is going to happen the next day, Saturday, Monday, any other day, Al-Khansa told The Associated Press. What the (justice) minister told us was not enough for the family, it is not enough for me, because we really need Ali Sibat to be released. Sibat, a 49-year-old father of five, made predictions on an Arab satellite TV channel from his home in Beirut. He was arrested by the Saudi religious police during his pilgrimage to the holy city of Medina in May 2008 and sentenced to death last November for witchcraft. The Saudi justice system, which is based on Islamic law, does not clearly define the charge of witchcraft. Sibat is one of scores of people reported arrested every year in the kingdom for practicing sorcery, witchcraft, black magic and fortunetelling. The deeply religious authorities in Saudi consider these practices polytheism. Sibat's wife, Samira, appealed to Saudi authorities to release her husband. He didn't do anything wrong ... he did not harm anyone, she said tearfully. If they want to do a humanitarian thing they will return him to his country. The lawyer added she is slightly optimistic the postponement of the execution meant Sibat would be released. On Thursday, a dozen people rallied near the Saudi embassy in Beirut to protest the impeding execution. New York-based Human Rights Watch said last year Sibat's death sentence should be overturned and called on the Saudi government to halt its increasing use of charges of 'witchcraft,' crimes that are vaguely defined and arbitrarily used. - [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Bahan Pangan Aman-Bermutu-Halal Tuntutan Muslim Di Indonesia
http://www.harianterbit.com/artikel/info/artikel.php?aid=90780 Bahan Pangan Aman-Bermutu-Halal Tuntutan Muslim Di Indonesia Tanggal : 01 Apr 2010 Sumber : Harian Terbit JAKARTA -Tuntutan konsumen, khususnya kaum muslim, terhadap produk bahan pangan yang aman, bermutu, dan halal, semakin tinggi. Oleh sebab itu, konsumen harus mendapatkan jaminan tentang kehalalan suatu produk, salah satunya lewat sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Dr.Ir.Joko Hermanianto, dosen jurusan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), konsep halal-haram dibuat berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Pangan yang halal adalah pangan yang terdiri dari bahan-bahan halal, kemudian dikelola dengan cara yang halal, serta didistribusikan secara halal sehingga menghasilkan produk yang halal bagi konsumen, menurutnya. Untuk menghasilkan suatu produk yang halal namun handal dan terpercaya tentunya tidak mudah. Hal itu diungkapkan oleh Hasmy Halid, STP, System Development Halal Manager Nutrifood. Dalam implementasinya, proses halal ini sudah dilakukan sejak pengembangan produk baru, proses sourcing material baru, pembelian material, inspeksi saat kedatangan, produksi, hingga distribusi, menurutnya. Sumber daya manusia juga menjadi faktor yang menentukan komitmen kehalalan suatu produk. Top management harus berkomitmen serta konsisten pada setiap keputusannya terkait urusan halal. Terkadang syarat kehalalan ini menghalangi proses kreativitas produk baru. Namun selalu ada jalan untuk memberikan hasil yang inovatif namun halal, katanya dalam acara media workshop Implementasi Sistem Jaminan Halal di Industri dalam Pangan. Bahan yang diharamkan menurut hukum Islam antara lain bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang sering jadi permasalahan adalah tidak bisa diketahui cara penyembelihan atau produk turunan hewan. Dalam sistem jaminan halal, setiap industri diwajibkan hanya memproduksi dan mendistribusikan produk yang sudah memiliki sertifikat halal atau surat izin halal dari MUI, hanya menggunakan bahan baku dan bahan penolong yang memiliki sertifikat halal atau mendapat izin penggunaan dari MUI serta menerapkan cara produksi makanan yang baik dan benar.(tbt) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Solidaritas Melawan Kemiskinan
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpagekat=7 [ Sabtu, 03 April 2010 ] Renungan Paskah 2010 Solidaritas Melawan Kemiskinan Oleh Benny Susetyo Pr. KEMISKINAN merupakan fakta yang lumrah terjadi di dunia ini. Namun, kemiskinan menjadi masalah serius ketika ia terjadi bukan karena sebab yang lumrah. Hal itulah yang menjadi masalah serius di negeri ini sejak kemerdekaan dan lebih parah sepanjang masa Orde Baru hingga kita rasakan sampai masa kini. Masalah Struktural Kemiskinan di negeri ini umumnya terjadi karena sebab-sebab struktural. Kemiskinan terjadi karena kesalahan kebijakan kita dalam mengelola sumber daya alam. Juga, karena ada orang lain yang lebih kaya, yang berjumlah sedikit, yang mengeruk manfaat dari kemiskinan itu. Kemiskinan sampai saat ini memang terus-menerus menjadi masalah berkepanjangan. Kemiskinan tidak hanya bermula dari masalah krisis ekonomi semata. Tapi, sejak dulu bangsa ini didera penderitaan kemiskinan yang begitu parah hingga deritanya seolah tak terasakan lagi. Tidak kunjung membaiknya perekonomian Indonesia di tengah-tengah negara-negara lain yang sudah bangkit sejak krisis ekonomi 10 tahun lalu membuktikan bahwa akar penyebab kemiskinan di Indonesia sangatlah kompleks. Terutama, masalah struktural yang dimulai dari cara pandang bangsa ini dalam mengelola sumber daya alamnya hingga kebijakan-kebijakan yang tidak pro-orang miskin merupakan serentetan masalah struktural yang terkadang sering diabaikan sebagai penyebab utama kemiskinan. Bangsa ini lebih banyak menilai orang miskin karena bodoh dan malas. Kenyataannya, sulit dicerna dengan akal sehat, di tengah keberlimpahan sumber daya ekonomi, jumlah orang miskin terus bertambah dari waktu ke waktu. Di tengah-tengah laporan tentang penanggulangan kemiskinan yang dikabarkan semakin menurun, rasanya kita tidak bisa memercayai begitu saja. Begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa derajat kualitas dan kuantitas kemiskinan di negeri ini semakin meningkat. Tragisnya, kemiskinan kerap dipolitisasi hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Perkembangan perekonomian masyarakat berjalan sangat lambat di satu sisi dan justru diperparah peningkatan kualitas korupsi di tingkat elite yang semakin membabi-buta. Kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin tidak sulit dipahami dengan mata telanjang, terutama ketika kaum elite berebut kue pembangunan dan kaum miskin semata-mata tetap menjadi objek pembangunan. Solidaritas Baru Fakta yang dikemukakan tersebut menjadi sumber perenungan kita semua dalam Paskah kita kali ini. Dalam Paskah kali ini, kita diajak merenungkan peran kita dalam mengatasi masalah yang sangat rumit tersebut. Sebagai warga negara sekaligus umat beragama, kita mengalami Paskah di tengah situasi bangsa yang kurang menguntungkan dan di tengah ketidakpastian akan segala hal yang menyelimuti negeri ini. Di tengah kecamuk ketidakpastian tersebut, negeri ini telah kehilangan rasa untuk menganggap lainnya sebagai saudara. Persaudaraan telah memudar karena ulah dan perilaku elite politik yang sering bekerja demi kepentingan diri sendiri dan tentu kepentingan uang semata-mata. Ketika uang menjadi semacam ''dewa'' bagi bangsa ini, kita semakin pesimistis tak mampu lagi mengangkat bangsa ini untuk memiliki kebesaran dan memperjuangkan peradaban. Perabadan politik telah digantikan oleh kekuatan uang yang luar biasa. Ia menentukan segala hal, bahkan mulai moralitas hingga harga diri. Ia begitu dominan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Uang juga menjadi penentu gegap gempitanya percaturan politik di negeri ini. Lalu, orang pun bertanya, di manakah kedaulatan rakyat? Sebagian di antara kita dengan sedih menyatakan daulat rakyat telah digantikan daulat uang. Itulah awal mula kematian bangsa ini ketika logika akal sehat sudah tidak lagi menjadi ukuran. Karena itu, dalam Paskah ini kita bertanya, masih adakah harapan untuk melakukan perubahan? Perubahan seperti apa yang dikehendaki elite-elite bangsa ini? Dalam Paskah ini, kita bersedih karena sebagian (besar) elite bangsa kita telah gelap mata. Hal itu mengakibatkan mata hati kemanusiaan terlindas oleh naluri mencari kepuasan dan kekuasaan semata. Kita merasakan hari demi hari negeri ini tak memiliki tuan. Sebab, tuannya adalah uang. Anak negeri kini telah mengalami kelumpuhan mata hati karena pendidikan yang menempatkan uang sebagai satu-satunya pemecah masalah. Realitas penderitan yang kini dialami anak negeri ini sering kita pertanyakan apakah memang sebagai bagian dari nasib dan takdir yang tak terelakkan? Apakah itu merupakan bagian dari kutukan karena sebagian (besar) pemimpinnya lebih menyukai menjadi pembohong, pembual, penipu, dan pemfitnah? Mengapa negeri ini selalu dirundung nestapa serta penderitaan? Benarlah apa yang dikatakan Pengkhotbah (5:16) ''Telah mengeluh bahwa manusia sepanjang umurnya berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitan,
[wanita-muslimah] SBY's party threatens to use mudflow case
Refleksi :Lumpur Lapindo sudah lama. Selama ini SBY tidak berani dan mau berkutik, sekarang partainya mau gertak sambal. Gertak demikian tidak berbeda jauh dari tong kosong nyaring bunyinya. http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/01/sby's-party-threatens-use-mudflow-case.html SBY's party threatens to use mudflow case Ridwan Max Sijabat , The Jakarta Post , Jakarta | Thu, 04/01/2010 9:37 AM | National The Democratic Party of President Susilo Bambang Yudhoyono has suggested reopening the high-profile mudflow case in East Java, which implicates a mining company controlled by the business group of Golkar Party leader Aburizal Bakrie. House Speaker Marzuki Alie, a contender for the Democratic Party's top post, stressed here Wednesday that the spreading mud covering 100,000 cubic meters of land and displacing thousands of villagers, was a legal and political liability. The drilling activity of Lapindo Brantas Inc. in May 2006 was followed by a mudflow, which continues to spread. However the Supreme Court last year declared the company was not guilty of the disaster, which has impacted on people living in the industrial area of Sidoarjo. Although the government earlier announced that the mudflow was a natural disaster, also implying that the company should not be blamed, Yudhoyono on Monday reminded the management of its commitment to pay compensation to the victims. Disaster tour: Two women stand by the edge of the mudflow in Porong, Sidoarjo, in East Java, on Monday. While urging faster payment of compensation to thousands of displaced villagers, the President had stated that the area, if managed well, could be developed into a study site for geological and fishery issues. Some experts say the mudflow could continue for decades. Antara/Eric Ireng The statement came in the wake of reported weakening signs of his coalition, which includes the Golkar Party. The Lapindo mudflow case has been dormant, said Marzuki. But it may explode again into a national issue with political implications on the 2014 presidential election. It involves a major mining corporation belonging to a powerful tycoon and politician. At the time of the mud eruption, which experts said could continue for dozens of years, Aburizal was the coordinating public welfare minister. Our party's agenda includes raising this issue in the immediate future, Marzuki said, because the mudflow near the country's second largest city, Surabaya, has been handled less professionally, he said. Despite the Supreme Court ruling, he said, his party would ask the police and the Attorney General's Office to reopen the case, given the party's suspicions of judicial corruption in the handling of the case. The verdict was controversial amid differing views among experts, with some saying it was the 2006 earthquake of Yogyakarta and Central Java, not the drilling, that had triggered the mudflow. Others said the distance of the earthquake's epicenter was too far from the drilling site to state that the earthquake was mainly responsible for the mudflow, which disrupted traffic routes. Marzuki made the statement following Yudhoyono's visit to the disaster area, but he denied that his party's proposition was part of a political retaliation against Golkar. Along with the Prosperous Justice Party (PKS), Golkar has been considered to have betrayed the government coalition at the House, a partnership that briefly claimed to comprise 75 percent of the House's 560 seats. Apart from the mudflow, Democratic Party members have another source of ammunition; many members have raised the case of alleged tax evasion of Bakrie's coal companies, also in the wake of the coalition fallout. In the uproar over the bailout of the troubled Bank Century, Golkar and the PKS were among the most critical of the government decision regarding the bailout, which cost the state Rp 6.76 trillion (US$716 million). Reliable sources at the Democratic Party who asked for anonymity warned Aburizal against contending the next presidential race, saying the alleged tax evasion and mudflow cases were two issues the party could politicize to block his presidential bid in 2014. The mudflow issue was more or less dormant since the Supreme Court's verdict, which upheld the lower courts' verdict. The class action, filed several months after four villages sunk in the large mud pond, led by the Indonesian Legal Aid Foundation and the Environmental Forum, accused Lapindo of environmental damage and human rights violations. The verdicts cited human error but concluded nonetheless that Lapindo was not guilty, the verdict referring to inconclusive evidence given the widely differing views of scientists on the cause of the mudflow. Public opinion gradually shifted. The Sidoarjo regency and provincial administrations, political parties and mass organizations with a large base in the dense area, including the largest
[wanita-muslimah] How to uproot terrorism from the start
http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/03/how-uproot-terrorism-start.html How to uproot terrorism from the start Muh Taufiqurrohman , Jakarta | Sat, 04/03/2010 9:27 AM | Opinion It was not surprising for me to read that Yudi Zulfahri, recruiter and facilitator for Jamaah Islamiyah in Aceh, and his two college friends, Gema Awal Ramadhan and Agam Fitriadi, were among the terrorists arrested in Aceh. I first met Yudi at the As Shunnah mosque in Bandung at the beginning of 2007 while undertaking field research. Yudi was attending Jamaah As Shunnah (JA)'s weekly radical group meeting and the group's leader, Ustadz Lesmana who is also an acquaintance of the al-Qaeda operative Umar Al Faruq, introduced him to me. Yudi was at the time new to radicalism and lacked an in-depth knowledge of Islam. So did his two friends, whom he brought to our next meeting. Yudi told JA that his reason for joining the group was because he wanted to do something for oppressed Muslims and felt rejected by society due to his fundamental Islamic views. He also mentioned that he needed to have a community that shared his passion for jihad and hatred of non-Muslims. During further weekly meetings at this radical mosque, Yudi showed his enthusiasm of violent jihad to his new radical friends. He actively voiced his concern over the innocent victims of the Iraq and Afghanistan wars and expressed his desire to get involved, consulting JA members on how to get into Iraq or Afghanistan. Yudi also invited some members of the group to go to South Thailand and proposed setting up a military training camp in Aceh. Meanwhile, besides attending weekly JA meetings, Yudi also paid frequent visits to the jailed MMI military trainer Yuli Harsono and the jailed Jamaah Tauhid wal Jihad leader, Aman Abdurrahman. In addition, Yudi also suggested that the group make radical changes by appointing a new and younger amirul jihad (jihad leader) and military commander to prepare the group for future terrorist attacks in Bandung and Jakarta. Yudi's fast moves raised the suspicions of Ustadz Lesmana. Not only did he lack Islamic knowledge, but his presence had split the group into two factions: One wanted to lay low and the other wanted to be more active in pursuing violent jihad through active military training, bomb making training, conducting surveillance and building networks with other radical groups in Indonesia and Southeast Asia. Ustadz Lesmana suspected that Yudi might be a government agent because of his job as a civil servant. For security reasons, Ustadz Lesmana encouraged other JA members to isolate Yudi and those members who shared his impatience to pursue terrorism. Feeling rejected, Yudi left the group in search of another more radical group. From another JA member I learnt that he wanted to prove to people that he was a real jihadist and JA's rejection only confirmed his determination for jihad. As reported by media, Yudi moved to Jakarta, and joined a radical group associated with Aman Abdurrahman's Jamaah Tauhid wal Jihad. He also met Sofyan Tsauri who introduced him to Dulmatin. The process of Yudi's involvement with radical and terrorist groups is interesting to observe. His perceived marginalization by society due to different religious ideas drove him to find a radical group to where he could feel acceptance. When he joined JA, he crossed what John Horgan, expert in the psychology of terrorism, calls the alienation threshold, a point at which he retreated into a small group of like-minded and angry people. Here he was involved in an intense period of in-group socialization through which he was indoctrinated by radical teachers such as Halawi and Aman Abdurrahman using books written by Egyptian Syekh Abdul Qadir Bin Abdul Aziz, such as Al Wala' wal Baro (Love and Hate for God's sake), Al-Umdah fi I'dadal-Uddah (The Fundamentals of Preparedness for Holy War), Al-Jami' fi Talab al-'Ilm al-Sharif (The Compilation on Seeking Honorable Knowledge) and Ma'alim Asasiyah fil Jihad (Manual for Jihadi Jurisprudence). Yudi's next stage of becoming a terrorist was accelerated by the alienation he experienced from JA which pushed him across Horgan's violence threshold, a point at which he was ready to commit violence. He was arrested in the final stage of becoming a terrorist, namely in preparation for an attack. Yudi's journey to terrorism might have been stopped if people around him had have intervened before he crossed the alienation threshold. Parents, friends and religious teachers could have engaged him in dialogue regarding his religious views and social or political grievances. Even after he joined JA, he might have stayed away from terrorism if JA leaders and members had not isolated him but instead instilled in him a milder view. Besides Yudi, there were two other JA members who were similarly isolated, one of whom did not pursue terrorism despite strong
[wanita-muslimah] Diduga Dibuang Majikan, TKW Cirebon Tewas di Malaysia
http://www.bangkapos.com/detail.php?section=1category=4subcat=66id=18438 Diduga Dibuang Majikan, TKW Cirebon Tewas di Malaysia Sumber : TRIBUN JABAR/IDA ROMLAH BANGKAPOS.COM, CIREBON -- Yeni Wirda Nengsih tenaga kerja wanita (TKW) asal Cirebon tewas setelah diduga dibuang majikannya di Malaysia. Sebelum meninggal, Yeni sempat terlunta-lunta di Entikong dengan kondisi mengkhawatirkan. Beruntung, di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia itu, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat menolongnya. LSM tersebut menemukan Yeni seperti seorang gelandangan dan sakit parah. Melihat kondisi seperti itu, LSM langsung melaporkan Yeni ke Dinas Sosial Kalimantan Barat. Oleh Dinas Sosial kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sayang, karena kondisi yang sakit parah, nyawa Yeni tidak bisa diselamatkan, Yeni pun meninggal dunia. Diduga dia menderita sakit paru-paru. Jenazah warga Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ini tiba di Kamis (1/4) malam. Isak tangis keluarga dan kerabat langsung pecah begitu melihat ibu muda usia 29 tahun itu pulang dalam peti mati. Petugas dari Dinas Sosial Kalimantan Barat, Agustin yang ikut mengantarkan jenazah Yeni ke rumah duka menuturkan, saat ditemukan, kondisi Yeni benar-benar mengkhawatirkan. Bukan saja fisiknya yang terlihat lemah, namun jiwanya juga terganggu. ++ Berita Terkait SBY: Kematian TKW Mantik Tindakan ... Malaysia Jamin Majikan Munti ... TKW yang Disiksa Majikan 'Biadab' ... Upriyanti Tewas Disiksa Majikan ... [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Akan Dibangun: Ruang Hubungan Intim bagi Napi
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/04/03/109385-akan-dibangun-ruang-hubungan-intim-bagi-napi Akan Dibangun: Ruang Hubungan Intim bagi Napi Sabtu, 03 April 2010, 20:29 WIB BOGOR--Demi alasan kemanusiaan bagi napi dan juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan sek di Lapas, Kementerian Hukum dan HAM berencana membangun ruang khusus untuk hubungan intim narapidana dengan suami/istri mereka. Namun, untuk mewujudkannya, mereka tak ingin terburu-buru dan serampangan. Ini memerlukan kajian yang sangat dalam, saat ini proses dalam tahap pembahasan. Kita menilai ini persoalan sensitif dan kurang manusiawi jika kita tidak memperhatikan hal ini, kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dalam dialog Pemuda Muhammadiyah di Bogor, Jabar, Sabtu. Patrialis mengatakan, kondisi napi yang sudah menikah bertahun-tahun di penjara tidak dipertemukan oleh istri maupun suaminya sangat membebankan napi yang telah menikah. Menurut menteri, ada beberapa negara yang telah memberlakukan sistem ini, dimana napi dipertemukan dengan istri atau suaminya yang sah. Tapi kata Menteri untuk melakukan hal tersebut harus mendapatkan izin dan ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi diantaranya, harus istri atau suami yang sah dilengkapi dengan bukti surat nikah. Selain itu, napi tersebut baru diperbolehkan apabila berkelakuan baik selama di lapas, harus ada penilaian untuk dapat izin tersebut, ungkap Patrialis. Patrialis mengatakan, rencana ini perlu behasan lebih lanjut dan rencananya ia akan memanggil tokoh agama dari semua kalangan baik itu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan juga tanggapan MUI. Ini menyangkat masalah manusiawi, kita perlu mengakaji lebih dalam lagi, kit akan minta tanggapan tokoh-tokoh agama untuk membahas ini, kata Patrialis. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Malaysia caning sentence commuted
http://english.aljazeera.net/news/asia/2010/04/201041641813267.html Thursday, April 01, 2010 11:14 Mecca time, 08:14 GMT Malaysia caning sentence commuted Shariah laws apply to Muslims in all personal matters, while non-Muslims are covered by civil laws [EPA] A Muslim woman sentenced to be caned for drinking beer in Malaysia has had her punishment commuted in a surprising turnaround. The case had raised questions about Islamic laws intruding into personal matters in the country. Kartika Sari Dewi Shukarno, 33, received a letter from the Pahang Islamic department informing her that the state's sultan had decided to spare her the caning, her lawyer said on Thursday. Had Kartika's punishment been carried out at the time of her sentencing in July, she would have been the first woman to be caned in Malaysia, where about 60 per cent of the 28 million people are Muslims. Kartika was sentenced to six strokes of the cane and a fine of 5,000 ringgit ($1,400) for drinking beer in December 2007 at a beach resort. Malaysia follows a dual-track justice system. Shariah laws apply to Muslims in all personal matters; non-Muslims are covered by civil laws, and are free to drink. Only three states in Malaysia - Pahang, Perlis and Kelantan - impose caning for drinking alcohol. In the other 10 states it is punishable by a fine. Media uproar Kartika pleaded guilty and did not appeal her sentence, but the punishment was halted at the last minute following an uproar in the media and among rights activists. Adham Jamalullail, Kartika's lawyer, told the Associated Press news agency that as a substitution for the caning, the sultan has ordered Kartika to perform community service for three weeks. Sultan Ahmad Shah is the guardian of Islam in Pahang and its titular head. Most of Malaysia's 13 states are ruled by sultans who usually play a ceremonial role in governance but have the power to rule in Islamic matters. Shukarno Abdul Muttalib, Kartika's father, said she has been told to report to the Islamic department early on Friday. We will abide by the order ... Kartika will go on with her life,'' he said. The sultan's decision followed Kartika's meeting with the Pahang crown prince last month. Officials had said the caning would be very different to the corporal punishment administered on male criminals under secular civil laws. Lifelong scars Drug offenders, kidnappers and others are caned with a thick rattan stick on bare buttocks that break the skin and leave lifelong scars. Kartika's punishment under Islamic laws would have been delivered with a thin cane on the back with her clothes on. However, in the meantime three other Muslim women were caned for having sex out of wedlock, becoming the first Muslim women to be caned in Malaysia. Their cases did not draw as much attention because the caning was kept a secret until after it was done. Subsequently, the women themselves appeared before local media and said they deserved the punishment. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Saudi ulema moot urges 'extremists' to repent
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010\04\02\story_2-4-2010_pg1_7 Friday, April 02, 2010 Saudi ulema moot urges 'extremists' to repent * 500 participants at four-day Islamic conference condemn 'all acts of terrorism wherever they take place and whoever is behind them' * Scholars criticise 'harm inflicted on unarmed civilians and civilian facilities under pretext of combating terror' RIYADH: Muslim scholars from around the world who met this week in Madina have denounced terrorism and appealed to terrorists to repent, a statement said on Thursday. The four-day Islamic conference, sponsored by Saudi Interior Minister Prince Nayef bin Abdul-Aziz and organised by the Islamic University of Madina, drew some 500 participants, according to press reports. The scholars condemned all acts of terrorism wherever they take place and whoever is behind them, said the concluding statement from the conference, which wrapped up on Wednesday. The scholars also criticised the harm inflicted on unarmed civilians and civilian facilities under the pretext of combating international terrorism. The statement published on the organisers' website called on terrorists to return to their senses and follow the path of groups that have announced repentance and rejected acts of terrorism. Hold on to moderate Islam and tolerance towards others, and reject false interpretations of ... jihad (holy war), it said, addressing Muslim youths. The conference urged Muslim communities in non-Muslim countries to encourage their children to adopt a moderate understanding of Islam, respect for others and compliance with (local) laws. It also urged the governments of those countries to respect the rights of Muslims and treat them equally with other members of the community. Saudi Arabia, which practises an ultra-conservative version of Islam, has in recent years cracked down on what it regards as terrorist groups. Al Qaeda, which has been blamed for killing between 150 and 200 people in the kingdom between 2003 and 2006, has in particular been in the firing line. Saudi King Abdullah said last month that the kingdom is determined to halt terrorism and a campaign was under way to try dissuading youths from joining al Qaeda. afp [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Saudi maids
Pollin : Arab News membuat polling dengan pertanyaan: Apakah wanita Saudia Arab seharusnya menjadi PRT, hingga hari ini 78,89% menyatakan tidak. Poll Saudi maids Should there be a ban on Saudi women working as maids? Yes 20.11% No 79.89% [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Viva la woman power
http://arabnews.com/opinion/columns/article38367.ece Viva la woman power It had to take the grit and determination of a woman (nay two women) to bring to books the culprits in an honor killing of a young married couple (Manoj and Babli), on the orders of a khap (caste) panchayat in Haryana. Their crime was to marry for love despite belonging to the same gotra (lineage), which so enraged their family members and local community that they were abducted and murdered. Chandrapati, the widowed mother of Manoj, has earned the distinction of being the first woman in Haryana to have taken on the dreaded khap panchayat and fought a legal battle against the perpetrators of the heinous crime. Chandrapati has done what even our so called leaders and administrators could not dare to do. She dared to challenge the credibility of these rural panchayats, which operate as a parallel judicial system, enforcing a brutal form of justice. And coming to the aid of Chandrapati was another woman of substance - Vani Gopal Sharma - the additional district and sessions judge of Karnal. In a landmark judgment, she awarded death penalty to 5 members of Babli's family and life sentence to the head of the khap panchayat for hatching a conspiracy to kill the couple. In her 96 page long judgment the judge said, the present case reflects a long standing tradition of oppression against women. It has to be curbed by legislation treating honor killings as a separate offense. I wonder how such a progressive society could allow such action in the name of community honor. The verdict sends a strong signal to these panchayats which have become a law unto themselves, with the silent consent of politicians and policemen, in some parts of India. According to one estimate, every year, more than 100 men and women are either killed or forced to commit suicide by khaps for not adhering to traditional norms. Even as I write this piece, there is yet another news (Hindu paper dated 1.4.2010) of an apparent honor killing of a young couple in Punjab. The victims, hailing from Firozpur, were provided police protection on orders of Punjab and Haryana High Court after marrying against their parents' wishes. Yet, they were shot dead by 5 people in full public view near Amritsar. The verdict in Chandrapati's case came after a tireless three years long legal battle by her, when her life came to a standstill. Shunned by her own people and community, she fought single handedly against social orthodoxy. Her battle for justice, despite all odds and social ostracism by the community, is a source of inspiration to all of us. She was happy at the verdict, but wanted punishment for those also who abetted and aided the crime. She wondered How can people who kill our children be trusted to mete out justice? Despite her rustic and traditional upbringing, Chandrapati has the wisdom and courage to proclaim that children should have the freedom to choose their life partners. Many of us elite city folks would do well to learn a lesson or two from her. It is not uncommon for highly educated urbanites to make life hell for their grown up sons and daughters if they dare to go against their parents' diktat - be it choosing their life partner or even a profession of their choice. I am shocked to see the belligerent attitude of affluent families when it comes to marrying outside one's caste, or marrying without dowry, or even refusing to abort a female fetus. It seems that, as our horizons expand, our vision is becoming narrower. It is hoped that the newly enforced Right of Children to Free and Compulsory Education Act will be another important step in developing progressive minds, free from social and religious bigotry and from prejudices of caste , creed and cultures. It is also hoped that the government amends the Indian Penal Code to make honor killings a separate offense with appropriate punishment. But mere enactment of laws will not do. Enforcement of laws must be accompanied by a change in mindset. We need to educate ourselves and our children to live in peace and harmony with each other. We need many more Chandrapatis and Vanis. - The author is the editor of Citizen News Service (CNS). She has worked earlier with State Planning Institute, UP, and teaches physics at India's prestigious Loreto Convent. E-mail: sho...@citizen-news.org, website: www.citizen-news.org) - shared under Creative Commons (CC) attribution license [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Russia Says Suicide Bomber Was Militant's Widow rumba
http://www.nytimes.com/2010/04/03/world/europe/03moscow.html?ref=global-home Russia Says Suicide Bomber Was Militant's Widow By CLIFFORD J. LEVY and ELLEN BARRY Published: April 2, 2010 MOSCOW - Baby-faced, she looks barely a teenager. But the pistol she is holding in the photo suggests the violent destiny that she would choose: blowing herself up in a subway station in Moscow during the morning rush on Monday. Enlarge This Image NewsTeam, via Agence France-Presse - Getty Images In this photo distributed by Newsteam, a Russian news agency, and published in Kommersant, a Russian daily newspaper, Dzhennet Abdullayeva is identified posing with her husband Umalat Magomedov. Russian investigators have said that Ms. Abdullayeva, 17, was one of the suicide bombers who blew themselves up in the Moscow subway on March 29, and Mr. Magomedov was a militant Islamist who was killed in 2009. The agency did not give a date for the photo or explain the circumstances in which it was taken. And posing with his arm around this 17-year-old girl is the man who would put her on this path, a 30-year-old militant leader who lured her from her single mother, drew her into fundamentalist Islam and married her. He was killed by federal forces in December, spurring her to seek revenge. On Friday, as the photo circulated widely, the couple turned into an unsettling symbol of Islamic militancy in Russia - deeply repugnant to most people but also likely to be embraced by other extremists as a propaganda coup, a kind of Bonnie-and-Clyde of the insurgency. The story of the girl, Dzhanet Abdullayeva, from Dagestan, a volatile, predominantly Muslim region of southern Russia, speaks to the challenges facing the Kremlin as it vows to stamp out the armed underground. Harsher measures can backfire, further radicalizing a population alienated by endemic poverty and corruption. And men are not the only threat. These religious ideas are very attractive, because they give a kind of alternative to the world that exists, said Zaur Gaziyev, editor in chief of Svobodnaya Respublika, an independent newspaper in Dagestan. And so this young girl, who grew up without a father, who didn't know male power, suddenly she meets a strong, brutal man, who gives her the sense of support. She is herself a child, Mr. Gaziyev said. I don't think she even understood what she was doing. In the photo, Ms. Abdullayeva and her husband, Umalat Magomedov are both brandishing weapons. In a separate photo, she is by herself, holding a grenade. Her head is covered by a black Islamic scarf. Ms. Abdullayeva - whose first name means paradise in her local language - was one of two female suicide bombers who attacked the Moscow subways, killing 40 people and wounding scores of others, the authorities confirmed on Friday. She is a striking example of the phenomenon of the so-called Black Widows - young women from the Caucasus who are deployed as human bombs and sent off to kill civilians in Russian cities, often after their husbands are killed by security forces. Especially active in the early part of the last decade, they have carried out at least 16 bombings, including two aboard planes. An official at the Interior Ministry of Dagestan, which is near Chechnya, said it was not difficult for militant groups to recruit teenage girls in a region with more women than men. The girls say, 'Here is how you will live, and a man will always be beside you,' the official said. There is some romance about a man with a gun, with an automatic weapon. They make the fighters into heroes, naturally. These girls aren't thinking straight. Ms. Abdullayeva apparently met Mr. Magomedov through the Internet. This happens with increasingly frequency, as young girls strike up Internet relationships with older men who convince them to accept fundamentalist Islam and are persuaded, out of naïveté and romantic impulse, to abandon their families, said Ragimat Adamova, news editor for the newspaper Novoye Delo in Dagestan. Ms. Adamova said once women are brought into the militant structure they typically never leave. If a woman's husband is killed, she typically marries a second, third or even a fourth fighter. Crudely speaking, these women are passed along like trophies, she said. They do not let their girls go. A local official in a Dagestani village called Kostek said Ms. Abdullayeva was raised there by a single mother who traded goods at a local market. Though the family left for a larger city several years ago, teachers in the village remember Ms. Abdullayeva as a promising student who recited poetry in local competitions, she said. People are in shock here, they say it couldn't be true, Ms. Aliyeva said. We are honest workers here. We think that the city must have had some influence on her, because we don't have anything like that here. Ms. Abdullayeva's husband, Mr. Magomedov, was said to have been appointed a
[wanita-muslimah] Muslim Scholars Condemn Bombings
Refleksi : Apakah para pakar NKRI juga turut mengutuk pemboman? http://www.themoscowtimes.com/news/article/muslim-scholars-condemn-bombings/403044.html Muslim Scholars Condemn Bombings 02 April 2010 Reuters Muslim scholars from a dozen countries on Thursday condemned suicide bombings by Islamist rebels in Moscow and Dagestan as criminal terrorist attacks that violated their faith. The 24 scholars, including five prominent muftis from Russia, also spoke out against recent violence in Iraq and expressed their condolences to victims and their families. The Russian bombings killed at least 50 people and injured another 100 in less than three days, stirring fears of a major bombing campaign by Islamist insurgents. Islam absolutely upholds the sanctity of human life and no grievances, even when legitimate, can ever be used to justify or legitimate such murderous and evil acts, said a statement by the scholars issued in Dubai. Chechen rebels claimed responsibility on Wednesday for two suicide bombings that killed 39 people in the Moscow metro and threatened further attacks in the Russian heartland. Chechen rebel leader Doku Umarov said in a video posted on Islamist rebel web site that he ordered the Moscow attacks in revenge for Prime Minister Vladimir Putin's policies in the mainly-Muslim North Caucasus. The video was posted just hours after two suicide bombers killed at least 12 people in Dagestan. The statement by the mainstream muftis, theologians and Islamic officials reflects a trend among them to try to express what they say is widespread rejection among Muslims around the world of violence by militants claiming to act in Islam's name. Among the signatories were the grand muftis (top Islamic jurists) of Egypt, Syria, Lebanon and Bosnia and the head of the Russian Mufti Council. The scholars represented major schools of Islam and came from India, the Middle East, Europe and the United States. The declaration was issued by an Islamic think tank, Kalam Research and Media, in Dubai. In a separate statement, the Libya-based World Islamic Call Society, which unites 250 Muslim organizations around the globe, also condemned the recent vicious terrorist attacks perpetrated against innocent fellow human beings in Moscow and Dagestan. Islamic principles and ethics are absolutely against such evil, Secretary-General Muhammad Ahmed Sharif said. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] The Teacher and the Emperor
Refleksi : Bagaimana perbandingan antara kedudukan guru di Jepang dan Indonesia, bila dilihat menurut artikel ini? http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2id=20437 The Teacher and the Emperor 01/04/2010 By Muhammad Diyab An Emperor of Japan was once asked the secret behind the great progress achieved by Japan in various aspects of life, and he attributed this to the promotion of education and teachers, saying We began where others ended, and we have learned from their mistakes, and we have given the teacher the immunity of a diplomat and the salary of a minister. This is a fact, as the position of a teacher in Japan was directly below that of the Emperor. If you are a teacher in Japan, this means that you are one of the most prominent and important stars of society, as only the most talented and intelligent are able to assume this job. This is a fact that is known by all Arab countries, and it is something that has been devoured by all those working in the education industry and represents a prominent example of how education can contribute to state development. However why do our attempts to reform education and promote teaching in the Arab world always take us back to square one? I think that one of the problems is that each Arab Minister of Education has his own program and agenda that differs from the program and agenda of his predecessor, as well as those of his successor. This is something that requires education strategies to have comprehensive features that are capable of persisting regardless of any changes in the leadership of the [Arab] education ministries. The Ministry of Education in Saudi Arabia - under its new leadership - is preparing to launch a new framework for the educational curriculum of primary and intermediate level students from the beginning of next year. I hope that this step will represent a larger and deeper vision than the previous series of [reform] attempts, and that this has a clear impact in advancing the ideas, behaviour, and attitudes to life, of our children. These reforms come within a crucially important historical context, and coincide with King Abdullah's vision on the importance of education and his conviction of what education can achieve with regards to advancement and development in various aspects of our lives. To be more concise, society is looking forward to an educational structure that is able to strengthen its intellectual, scientific, economic, and social security, a structure that can meet the challenges of the present and the future, in which a teacher is a light to guide our children towards deeper values of altruism, equality, and tolerance. I cannot hide my optimism for those who are currently in charge of education in Saudi Arabia, as they may be the most capable of achieving what we have been dreaming of for a long time. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Muhammadiyah: Butuh 17 Tahun Haramkan Rokok
http://nasional.vivanews.com/news/read/137812-muhammadiyah__butuh_17_tahun_haramkan_rokok Muhammadiyah: Butuh 17 Tahun Haramkan Rokok Di internal Muhammadiyah sendiri muncul banyak pertentangan soal fatwa haram rokok. Sabtu, 20 Maret 2010, 14:51 WIB Umi Kalsum VIVAnews - Keterlibatan lembaga donor asing terkait keputusan fatwa haram rokok dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah santer terdengar ketika organisasi ini menetapkan fatwa itu. Betulkah keputusan dibuat tiba-tiba seiring kucuran dana asing pada November 2009 lalu? Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Fatah Wibisono menepis tudingan itu. Muhammadiyah memang mendapat dana untuk pengendalian dampak tembakau. Namun keputusan tidak dibuat dalam tempo satu dua bulan. Kata Fatah kepada VIVAnews di kampus Uhamka, Jakarta, Jumat kemarin, banyaknya perdebatan membuat Majelis Tarjih membutuhkan waktu 17 tahun sebelum fatwa haram ditetapkan. Dari 40 anggota Majelis Tarjih ada yang menilai makruh, mubah, sampai haram. Bagaimana mereka bersatu memutuskan haram? Berikut petikan wawancara dengan Fatah: Sebetulnya bagaimana proses pengkajian sampai pengambilan keputusan fatwa haram soal rokok ini? Jadi dimulai dari mendatangkan para ahli, baik itu dokter, ahli ekonomi, para aktivis yang terkait dengan gerakan anti rokok, kita undang semuanya. Dari pemaparan itu kemudian disimpulkan ternyata bahaya merokok semakin hari semakin banyak menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau di masa lalu, tahun 1970-an saya mendapatkan informasi, penyakit yang muncul akibat rokok itu baru satu, kanker paru. Sekarang sudah bertambah banyak, ada stroke, jantung, TBC, wah macam-macam penyakit yang timbul akibat rokok ini. Karena itu Muhammadiyah berkesimpulan rokok itu masuk kategori khabaa'its. Allah dalam Al Quran surat ketujuh ayat 157 mengharamkan makanan atau yang terindikasi khabaa'its. Khabaa'its itu menurut Ibnu Kasim yang membahayakan jiwa dan raga. Dari kajian medis tadi terbukti merokok membahayakan jiwa dan raga. Dari situ Muhammadiyah dengan menggunakan surah ketujuh ayat 157 tadi itu menetapkan fatwa haram merokok. Tambahan lagi sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 kalau tidak salah tahun 2009 pasal 113 mengelompokkan merokok sama dengan narkoba, dalam hal sama-sama mengandung zat adiktif. Nah di sini kalau orang sudah berani mengharamkan narkoba saya kira merokok juga sama, karena sama-sama mempunyai sifat yang sama, ada kanduangan adiktif. Tapi sejumlah organisasi Islam menegaskan bahwa dalam Al Quran tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa rokok itu haram? Betul memang. Begini, cara Allah mengharamkan sesuatu itu terkadang Allah menyebut langsung benda yang diharamkan itu seperti dalam surah Al Maidah, atau surah kelima ayat tiga itu Allah secara langsung menyebut bangkai diharamkan, dan darah yang mengalir itu dan seterusnya, itu disebut langsung. Tapi ada kalanya Allah mengharamkan sesuatu hanya menyebut indikatornya. Kayak tadi surat ketujuh ayat 157 kan menyebut indikator, Allah haramkan yang khabaa'its. Nah dari penelitian Muhammadiyah berdasarkan berbagai sumber tadi, merokok itu masuk kategori khabaa'its yang dilarang dalam ayat 157 itu. Jadi tidak selamanya Allah melarang itu dengan menunjuk langsung. Soal haram atau tidak ini, sepertinya ada pertentangan antara Majelis Tarjih dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah? Sebetulnya tidak. Jadi intinya sikap kami sama. Memang secara administratif ini kan harus didaftarkan ke PP, seperti undang-undang kita itu kan harus didaftarkan ke lembaran negara, nah kayak gitu. Ini memang Tarjih belum sampai taraf itu. Dalam waktu dekat akan kita daftarkan ke sana. Tapi memang tidak semua harus seperti itu polanya. Jadi seperti fatwa tentang keharaman bunga bank, misalnya, itu juga belum sampai tingkat itu tapi PP juga tidak apa-apa. Memang harus melalui pleno, tapi Tarjih itu keputusannya selalu mengikat di kalangan internal Muhammadiyah. Kalau belum diplenokan, apa bisa dilaksanakan? Seingat saya tanggal 16 Maret kemarin ada rapat pleno dan PP tidak membatalkan fatwa itu, jadi disilakan tetap jalan. Jadi fatwa itu sudah bisa mengikat kalangan internal Muhammadiyah? Sudah, makanya begitu Majelis Tarjih mengeluarkan sebuah fatwa, itu mengikat kalangan internal Muhammadiyah. Termasuk ke lembaga-lembaga pendidikan di bawah Muhammadiyah? Iya, bahkan ada yang sebelum fatwa itu keluar ada yang sudah melakukannya. Seperti UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), perguruan-perguruan Muhammadiyah dari SD sampai SMA, itu sudah melakukan itu, rumah sakit-rumah sakit, dan Uhamka (Universitas Muhammad Hamka) sebentar lagi akan mendeklarasikan itu. Tapi ini sudah kita opinikan, dan alhamdulillah meskipun baru diopinikan relatif dipatuhi. Tapi fatwa haram rokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terkesan tiba-tiba sekali, yang kemudian dikaitkan dengan bantuan dari lembaga donor tertentu? Jadi begini, sejak 1993 keluar (fatwa)
[wanita-muslimah] TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN TERBAIK DARI ASIA
Refleksi : Terbaik dalam hal kwalitas kerja ataukah karena menurut apa yang ditugaskan sekalipun ada masalah upah dan syarat-yarat kerja serta perlindungan hukum? Bukankah banyaknya dan makin banyak TKI dikirim ke luarnegeri disebabkan oleh kemiskinan yang diakibatkan karena rezim berkuasa tidak mampu membuka lapangan kerja sesuai tuntutan pertumbuhan demografi? http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/tenaga-kerja-indonesia-di-taiwan-terbaik-dari-asia/ Selasa 30. of Maret 2010 09:55 TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN TERBAIK DARI ASIA Taipei, TKI yang bekerja di berbagai sektor di Taiwan mendapat pujian sebagai tenaga kerja berkinerja lebih bagus dibanding pekerja dari negara-negara Asia lainnya yakni dari Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Mongolia. Mereka berkinerja bagus dan sampai sejauh ini relatif tidak ada masalah yang cukup berarti, kata Direktur Jenderal Biro Tenaga Kerja dari Dewan Urusan Pekerja (CLA) Taiwan, Lin San-Quei dalam perbincangan mengenai TKI dengan Dirut ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf di Taipei, Selasa. Dirut ANTARA yang didampingi Koordinator Staf Ahli ANTARA Aat Surya Safaat berada di Taipei dalam rangka melihat perkembangan informasi teknologi serta keberadaan TKI di Taiwan sambil berkomitmen untuk turut mendorong adanya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan serta sosial budaya Indonesia-Taiwan. Lin lebih lanjut menjelaskan, jumlah TKI di Taiwan adalah yang terbanyak dibanding pekerja yang berasal dari negara-negara Asia lainnya. Urutan selanjutnya adalah pekerja dari Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Mongolia. Mereka bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan, pengasuh orang-orang lanjut usia, dan pembantu rumah tangga. Jumlah mereka setiap tahun selalu meningkat, ujarnya, sambil menambahkan dari 355.136 pekerja asing di Taiwan yang tercatat per Februari 2010, maka TKI mencapai 40,26 persen atau 142.983 orang, sedangkan bulan sebelumnya (Januari) mencapai 128,584 orang atau 36,15 persen. Lin menyebutkan keberadaan TKI jelas turut memberi andil bagi kemajuan ekonomi Taiwan. Mereka terbanyak bekerja sebagai pengasuh orang lanjut usia. Urutan selanjutnya adalah berkerja di sektor manufaktur, ABK, pembantu rumah tangga, dan konstruksi. Mereka juga pada umumnya memahami dan menghargai budaya orang-orang Taiwan. sehingga keberadaannya disambut baik oleh masyarakat Taiwan. Sebaliknya pihak Taiwan juga sangat menghargai TKI serta para pekerja asing lainnya. Lin menambahkan, Taiwan sebelumnya mengalami kekurangan tenaga kerja, sehingga CLA sejak Oktober 1989 membuka pintu bagi para pekerja asing, termasuk dari Indonesia. Sementara itu Dirut ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf memuji perhatian serta bantuan yang diberikan CLA yang mengedepankan sisi kemanusiaan, martabat, persamaan, dan keamanan bagi para pekerja asing, termasuk para TKI. Ia juga juga memuji CLA yang memberikan panduan tertulis secara lengkap kepada para pekerja asing, termasuk TKI yang baru datang di Taiwan, sehingga kebijakan tu memberikan ketenangan dan kejelasan hukum bagi para pekerja tersebut. Mukhlis menyatakan optimis bahwa ke depan hubungan antar kalangan dunia usaha (business to business) serta kalangan masyarakat (people to people) Indonesia dan Taiwan akan dapat ditingkatkan lagi. Kami juga akan banyak belajar dari kemajuan Taiwan, termasuk ibidang pengembangan IT, tuturnya menambahkan. (ant) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Belgian politicians back veil ban
http://english.aljazeera.net/news/europe/2010/03/2010331153312873188.html Wednesday, March 31, 2010 22:00 Mecca time, 19:00 GMT Belgian politicians back veil ban France's top administrative body has ruled against a ban on the wearing of full-face veils in public [EPA] A Belgian parliamentary committee has voted to impose a nationwide ban on wearing face-covering veils in public. The country's home affairs committee agreed unanimously to support the move, which must be approved by parliament to become law. The ban includes any clothes or veils that do not allow the wearer to be fully identified, including the full-face niqab and burqa. If passed, the measure would be the first clampdown of its kind in Europe. Those who ignore any new law could face a fine of $20 to $35 and, or, a jail sentence of up to seven days, unless they have police permission to wear the garments. Muslim opposition With the governing parties and opposition in agreement, officials expect the full house to easily endorse the draft law on April 22. This is a very strong signal that is being sent to Islamists, said Denis Ducarme, a French-speaking deputy from the centre-right Reformist Movement that proposed the bill. Ducarme said he was proud that Belgium would be the first country in Europe which dares to legislate on this sensitive matter. We have to free women of this burden, said his colleague Corinne de Parmentier. The vice-president of the Muslim Executive of Belgium, Isabelle Praile, warned that the move could set a dangerous precedent. Today it's the full-face veil, tomorrow the veil, the day after it will be Sikh turbans and then perhaps it will be mini skirts, she said. The wearing of a full-face veil is part of the individual freedoms protected by Belgian, European and international rights laws, she said. Guy Harpigny, a Catholic bishop in the southern town of Tournai, said: Does the state really have the right to regulate the symbols of personal beliefs? Certain exceptions If endorsed, the vote would see the ban imposed in streets, public gardens and sports grounds or buildings meant for public use or to provide services to the public. Exceptions would be allowed for certain festivities like carnivals if municipal authorities decide to grant them. The decision comes amid controversy in the Belgium over the wearing of Muslim religious symbols in public places. A Muslim mathematics teacher at a municipal school has been given until the middle of next week to return to her classroom after a protracted court battle to stop her wearing a simple veil there or face losing her job. In June last year, a Belgian politician of Turkish origin was sworn in at the Brussels regional parliament wearing an Islamic headscarf in a first for the country. Opponents of such religious symbolism distributed flyers at the entry to the assembly building as Mahinur Ozdemir, 26, was sworn in. On Tuesday, France's top administrative body ruled that there were no legal grounds for a complete ban on the wearing of full-face veils in public, but it said the burqa could be outlawed in some places for security reasons. Staunchly secular France passed a law in 2004 banning the wearing of headscarves or any other conspicuous religious symbols in state schools. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] The Conflict Over the Arab League
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2id=20422 The Conflict Over the Arab League 31/03/2010 Abdul Rahman Al-Rashed As reflected by the Arab League Summit in Sirte, the primary struggle is focused on the Arab League itself; its role, its presidency, and its operations. Some may wonder how the Arab League could be described as a useless and crippled political organization because if this were the case then why are major governments battling for control over this international institution that is even older than the United Nations? The Sirte Summit is a classic case in the series of battles between the Arab camps, except that the emphasis this time was on the Arab League, which means that everybody feels that the region is approaching major crises and this explains the increase in the value and the role played by the Arab League. It is true that throughout its history the Arab League has never undertaken an operation to liberate Palestine or Kuwait, or confront terrorism, and that it only played a secondary role in [attempting to resolve] the civil wars in Lebanon, southern Sudan, and Somalia. It is also true that the Arab League never succeeded in solving a single Arab conflict, such as the conflict between the Western Sahara and Morocco, or even dealing with the crisis in Iraq in the period before, during, and after the US invasion. However when the Arab League places its stamp on a decision it grants this decision legitimacy. It granted legitimacy to the operation of liberating Kuwait from occupation by Saddam Hussein's troops. It would not have been easy for these international troops to come and wage a war in order to establish the al-Sabah dynasty as the legitimate rulers of Kuwait unless the Arab League legitimized this decision. The Arab League also recognized the Palestinian Liberation Organization [PLO] as the sole and legitimate representative of the Palestinians at a time when several countries and forces were contending over the jurisdiction of this homeless nation and the management of its resources and the exploitation of its tragedy. This was repeated when the Arab League recognized the Palestinian Authority under the leadership of Mahmoud Abbas, not Hamas, as the legitimate Palestinian authority. Hamas responded by launching a coup and removing the Palestinian Authority from the Gaza Strip. Due to the influence of the Arab League, the Hamas leadership reached an impasse, because without the recognition of the Arab League the Hamas movement is treated like any other movement. Everybody wants to obtain the Arab League's stamp of legitimacy so that they can include this in their political manifesto and use this for their own benefit. What is taking place today is an attempt to kidnap the Arab League. We recall the famous scene that took place at the Arab League following the [Iraqi] occupation of Kuwait, when the then Arab League Secretary-General Chadli Klibi counted the votes that were in support of Kuwait, and those that were in support of Iraq, whilst others tried to prevent Klibi from taking a count when it became clear that the majority of Arab countries were in support of Kuwait. This resulted in the Arab League announcing an international war on Saddam Hussein. This scene could be repeated in the future in the event of riots breaking out or confrontation with Tehran, or in the event of Hamas and those behind the movement deciding to attack the Palestinian Authority in order to delay the expected negotiations. In such cases, the Arab League's seal of legitimacy will be extremely valuable. This is what makes the moderate section of Arabs insist on the Arab League remaining in Egypt because it is the largest Arab country and has always adopted moderate positions. At this critical period, it would also be best if the position of the Arab League Secretary General remains in the hands of an Egyptian, so that the Arab League will not be jeopardized and so that there should be no division between the Arab League headquarters and the home country of the Arab League Secretary General. Regardless of how other Arab countries attempt to end the marriage between the Arab League and Egypt, they will never succeed, especially when taking into account that most Arab countries are on Egypt's side, and that the Egyptian camp remains the most important in the Arab arena, regardless of what is said about its weakness, submission, and losses. The Arabs have experimented with moving the Arab League headquarters from Cairo to Tunis, and anybody who remembers this period must recall how badly this harmed the region and the Arab League organization. This resulted in the division of the Arab world - in the name of unity - against Egypt's position with regards to its signing of the Camp David Agreement. The relocation of the Arab League to Tunis was proposed by Saddam Hussein, and the rest of the Arab League agreed with this
[wanita-muslimah] Historic Ruling Throws Out Law on Indonesian Universities
http://www.thejakartaglobe.com/home/historic-ruling-throws-out-law-on-indonesian-universities/366993 April 01, 2010 Camelia Pasandaran Anita Rachman Historic Ruling Throws Out Law on Indonesian Universities For the first time, the Constitutional Court on Wednesday annulled an entire law. It revoked the Law on Education Legal Entity (BHP), which has been a source of controversy ever since it was deliberated at the House of Representatives. The court declares that Law of Education Legal Entity 2009 is against the Constitution and it is not legally binding, said Mahfud MD, the Constitutional Court chief. Forty applicants - students, parents, universities, academic associations, teachers and many others - had demanded the court annul the law, arguing that it pushed education fees up and hindered greater access to education. The court stated that the law, passed in December 2008, was weak in its juridical aspect, clarity of purpose and harmony with other laws. The law assumes that all education providers have the same ability to implement the law's requirements, Judge Hamdan Zoelva said. Not all higher education [institutions] have the same ability, while the differences are clearly seen. The law granted autonomy to educational institutions, including seeking their own funding. The law has sparked debate and protest from students and parents, despite government assurances that universities could raise only one-third of their operating funds from students. The rest, including investment funds, had to come from the government and the universities. State universities had to provide scholarships to students from low-income families and earmark at least 20 percent of its openings for such students. But students claimed the autonomy only gave universities more room to raise fees. The spirit of the autonomy law is privatization. We don't believe students will pay cheaper tuition fees once their campuses are granted autonomy, said Ade Irawan, a public service monitoring coordinator with Indonesia Corruption Watch. Minister of National Education Mohammad Nuh told the Jakarta Globe he needed to study the verdict before commenting. The court also ordered changes in some articles in the National Education Law. An article that says citizens are responsible for the sustainability of the education system was changed to citizens share the responsibility, meaning the government is also responsible. Vice President Boediono was quoted by his spokesman, Yopie Hidayat, as saying the government will take several steps needed to adjust the system. The court ruling has a massive impact on the national education system, Yopie said, adding that the government will obey the court ruling. Heri Akhmadi, deputy chairman of House Commission X overseeing education, said the House had no choice but to accept the ruling. Commission deputy Rully Chairul Azwar said the House and the government now had to search for other ways to support universities. Related articles Indonesian University Students Hail Court Ruling on Education Legal Entity Law 10:37 PM 31/03/2010 Legislative Seats Stay, Constitutional Court Rules 4:23 PM 09/08/2009 Voters Seek Review of Election Law 11:00 PM 16/06/2009 Constitutional Court Clears Way for Electronic Voting 10:37 PM 30/03/2010 Indonesia's Constitutional Court Calls for KPU 'Fake Letter' Investigation 10:34 PM 14/10/2009 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Muslim Scholars Reject Militants' Reading of Medieval Jiha d Fatwa
http://www.thejakartaglobe.com/home/muslim-scholars-reject-militants-reading-of-medieval-jihad-fatwa/366994 April 01, 2010 Tom Heneghan Muslim Scholars Reject Militants' Reading of Medieval Jihad Fatwa Paris. Prominent Muslim scholars have recast a famous medieval fatwa on jihad, arguing that the religious edict radical Islamists often cite to justify killing cannot be used in a globalized world that respects faith and civil rights. A conference in Mardin, southeastern Turkey, declared that the fatwa by 14th century scholar Ibn Taymiyya rules out militant violence and that the medieval Muslim division of the world into a house of Islam and house of unbelief no longer applies. Osama bin Laden has quoted Ibn Taymiyya's Mardin fatwa repeatedly in his calls for Muslims to overthrow the Saudi monarchy and wage jihad against the United States. In reference to that historic document, the conference declared: Anyone who seeks support from this fatwa for killing Muslims or non-Muslims has erred in his interpretation. It is not for a Muslim individual or a Muslim group to announce and declare war or engage in combative jihad?...?on their own, said the declaration, which was issued on Sunday in Arabic and later provided in English. The declaration is the latest bid by mainstream scholars to use age-old Muslim texts to refute current-day religious arguments by Islamist groups. A leading Pakistani scholar issued a 600-page fatwa against terrorism in London in early March. The Mardin conference gathered 15 leading scholars from countries including Saudi Arabia, Turkey, India, Senegal, Kuwait, Iran, Morocco and Indonesia. Among them were Bosnian Grand Mufti Mustafa Ceric, Sheik Abdullah bin Bayyah of Mauritania and Yemeni Sheik Habib Ali al-Jifri. Militants say the fatwa allows Muslims to declare other Muslims infidels and wage war on them. The scholars said this view had to be seen in its historic context of medieval Mongol raids on Muslim lands. The emergence of civil states that guard religious, ethnic and national rights has necessitated declaring the entire world a place of tolerance and peaceful coexistence between all religious, groups and factions, the scholars said. Reuters [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] A Different Kind of Spa Experience for Women
http://www.thejakartaglobe.com/lifeandtimes/a-different-kind-of-spa-experience-for-women/366851 March 31, 2010 Ade Mardiyati A Different Kind of Spa Experience for Women Some people may find the concept of a vagina spa strange. But just like going to a regular spa where one can get massages and skin treatments for relaxation, going to a vagina spa is meant to freshen and improve the health of a woman's most intimate organ. One of the few places that is said to offer the full treatment is VG Spa, part of Klinik Pasutri, a health clinic founded by celebrated sexologist Dr. Boyke Dian Nugraha. At VG Spa, a patient can choose from vagina-only treatment packages or whole-body treatments that include facials. These normally last anywhere from one-and-a-half to three hours. Peni, a therapist at the clinic, said that their clientele includes high school students and married women. Many come here because they have a common vaginal health problem, such as a yeast infection, she said. If there is no itchiness or smell, we recommend that treatment be done once a month. If it does, then once every two weeks should help. The vagina spa session begins with a procedure that incorporates a small device called the electro-stimulation machine. Flat strips connected to three cords are attached to the patient's lower back and the soles of the feet. For about 15 minutes, these body parts are stimulated with vibrations from the machine, which causes a sensation. Peni said that the objective of the whole procedure is to strengthen the muscles in the vaginal area. The next step is called cawikan , or bathing, using a mixture of herbs such as betel leaf, locally known as daun sirih, kayu rapat (Parmeria barbata) and some more fragrant plants. In Indonesia, daun sirih is very popular as it is believed to have a lot of health benefits for women, one of which is removing vaginal smell. Kayu rapat is said to tighten the vagina. The herb is aptly named - the word kayu means wood and rapat means tight in Indonesian. The mixture is dissolved in hot water, which gives out a fragrant aroma. When the water gets warm, the patient is seated on a wooden bucket filled with the mixture to submerge the vagina for about five minutes. By doing this, the patient is cleaning the area with the water. Totok - massaging the area - is then done for five minutes. Peni said that this is to relax [the muscles] and help the blood flow better. The vagina is then subjected to ratus or fogging, which is said to have a number of benefits, such as reducing itchiness caused by a yeast infection and improve smell in the vaginal area. Most beauty salons [only] offer this treatment, but that is not how a vagina spa is done. Vagina spas should include the early steps that we perform here, not only the ratus session, Peni said. For the fogging procedure, patients are made to sit on a chair with a big hole. Underneath the chair is a clay pot with heated charcoals sprinkled with the ratus powder, which is made of various herbs. The patient is asked to wear a special robe that covers the whole chair while she is seated. This is so that the fragrant smoke can go straight to the vagina and therefore the fragrance is well spread down there, Peni said. The very last stage of the spa treatment is linggihan. A mixture of mint leaves and other mysterious plants that the spa declined to disclose were flatly wrapped in a thin piece of paper slightly thicker than a tissue. This is then attached inside the patient's underwear. This is mainly to freshen up the vaginal area, thanks to the mint leaves in the mixture, Peni said. Wear it for five to ten minutes and then you can dispose of the wrap. After all these steps are done, the patient is guaranteed to feel relief down under. Related articles Most Indonesians' Sex Lives Leave Them Yawning: Survey 9:05 PM 08/12/2009 Cervical Cancer: Stigma Prevents Care, With Deadly Results for Women 10:06 PM 30/03/2010 Women Prefer Macho Men When Health is the Deciding Factor, Study Finds 5:34 PM 17/03/2010 Piece of Mind: Mario's 'Biased' Tweet Irks Feminists 5:33 PM 17/03/2010 My Jakarta: Moammar Emka, 'Jakarta Undercover' Author 6:54 PM 18/02/2010 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Islamic organizations in Tasikmalaya demand Syaria bylaw
http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/29/islamic-organizations-tasikmalaya-demand-syaria-bylaw.html Islamic organizations in Tasikmalaya demand Syaria bylaw The Jakarta Post , Jakarta | Mon, 03/29/2010 4:56 PM | National Thousands of people from a number of Islamic organizations grouped at the Forum of Islamic Community (FUI) rallied at the office of the Tasikmalaya mayor on Monday, demanding the mayoralty to endorse the syaria bylaw for the region. Our visit here is to fight for the syariah bylaw, rally coordinator Acep Sofyan was quoted by Antara as saying. We demand that the mayoralty immediately implement the bylaw. The Tasikmalaya legislative council has passed bylaw No. 12/2009 on development based on Islamic syaria, but the administration is reluctant to implement it and has not issued any implementing regulations. Representatives of the Muslim groups then met with the secretary of the Tasikmalaya mayoralty's secretary Tiro Indra Setiadi and a number of local officials. During the meeting, they again reiterated their demand for the mayoralty to implement what the local legislative council had decided for the people, the syaria bylaw. They also demand the mayoralty to establish a special law enforcement agency to implement the syaria bylaw [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Minorities cry foul in Malaysia
Jika Anda ingin melihat video footage berita, click pada situs: http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2010/03/201032916218637251.html Monday, March 29, 2010 20:49 Mecca time, 17:49 GMT Minorities cry foul in Malaysia Najib Tun Razak, Malaysia's prime minister, is set to present on Tuesday a new economic policy, a controversial socio-economic initiative that aims to give equal treatment to all ethnic groups in the country. But for decades many ethnic Chinese and Indian groups have long grieved of institutionalised discrimination and alleged the country's ethnic majority enjoy special advantages in housing, education and employment. Waves of ethnic Chinese and Indians left the country between 2008 and 2009 to seek a better life abroad. Although Razak is vowing equality for all, minority ethnic communities are pessimistic. Laura Kyle reports from Kuala Lumpur. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Media urged to play vital role in fight against terror
http://arabnews.com/saudiarabia/article36664.ece Media urged to play vital role in fight against terror By YOUSUF MUHAMMAD | ARAB NEWS Published: Mar 30, 2010 00:10 Updated: Mar 30, 2010 00:15 MADINAH: Second Deputy Premier and Minister of Interior Prince Naif has urged the Saudi media to play a vital role in the Kingdom's fight against terrorism and extremism. Answering questions of delegates after opening a conference on terrorism at the Islamic University here on Sunday, Prince Naif also urged Saudi mothers to monitor their children and correct them when they deviate from the right path. Our media should move quickly and strongly to confront the challenges responsibly, said the minister while criticizing the media for focusing on nonbeneficial silly issues. Prince Naif, however, welcomed constructive criticism from the press based on facts. He urged parents and teachers to protect children from being enticed by forces of evil that spread extremism and violence. Prince Naif said the rehab program for militants has achieved good results. This program has won the admiration of the security authorities in various countries. We have prepared a draft of the intellectual security strategy and submitted it to the Council of Arab Interior Ministers. This is a scientific work that will benefit those who are working in rehabilitation programs, he said. Prince Naif opened the dialogue with students of the university by renewing a call for drying up the sources of terrorism, saying: If all people do not work to dry up the sources of terrorism, it will continue. He said Saudi security forces had foiled more than 200 terrorist attacks in the Kingdom. We are still facing terrorism. We are working day and night to detect and prevent terrorist acts, he said. Speaking at the conference, Princess Adilah bint Abdullah, daughter of Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah, described terrorism as a complicated phenomenon. Family violence acts as a breeding ground for terrorists, the princess said quoting a study. Violence against children will force them to run away on to the streets. These children then become criminals and terrorists. This is one of the dangerous consequences of domestic violence, she pointed out. He emphasized the importance of intellectual security to protect citizens from dangerous and deviant thoughts and ideas. Intellectual security is no less important than public security, but it might be more important as it is the engine that moves human beings and we cannot ignore latest developments in our society. The Islamic world has a responsibility to reject ideas that are alien to Islam, he explained. The Kingdom's Grand Mufti Sheikh Abdul Aziz Al-Asheikh said that the nation of Prophet Mohammed (Peace be upon him) is the nation of moderation and justice, adding that Islamic teachings are based on moderation. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Blasts Revive Russians' Fear of Female Bombers
http://www.nytimes.com/2010/03/30/world/europe/30blackwidows.html?ref=global-home Blasts Revive Russians' Fear of Female Bombers By ANDREW E. KRAMER Published: March 29, 2010 MOSCOW - The two powerful explosions that tore through Moscow's subway Monday revived a peculiar fear in the Russian capital, one that goes beyond the usual terrorism worries of a metropolis: the female bomber. On Monday, the Russian authorities said the bombings had been carried out by two women, and that they were searching for two suspected female accomplices, the Russian news media reported. Few details of the bombers were released. Earlier this decade, Moscow's fear of female suicide bombers was so strong it became a lurid obsession. Women, sometimes casually adorned in jeans and blending in to the swirl of Moscow, committed at least 16 bombings, including two on board planes. The attacks came early - as when a widow killed herself and the Russian commander who had killed her husband in one of the first such attacks in the Chechen war - and sometimes in the most unlikely places, like mingling in line at a music festival, which only multiplied the horror. They joined in some of the most celebrated terrorist attacks in recent Russian history, at a theater in Moscow and a school in Beslan, Russia. The women, who came to be called the Black Widows, were not the first women to die this way. That dubious honor goes to a 16 year old Palestinian girl, who drove a truck into an Israeli army convoy in 1985. The Indian prime minister, Rajiv Gandhi, was killed in 1991 by a member of the Birds of Paradise, a female group associated with the Tamil Tigers of Sri Lanka. Suicide bombing was a tactic that came late to Chechnya and was nearly unknown during the first war from 1994 to 1996. But once it arrived, in 2000, in an attack that killed 27 Russian special forces soldiers, it quickly became associated with women. The tactic expanded in subsequent years. Females adorned in billowy black robes and strapped with explosives made up 19 of the 41 captors in the October, 2002 hostage taking in the Moscow theater, which ended when Russian special services released a sleep-inducing gas into the building. When soldiers entered the auditorium they reportedly walked among into slumped forms and as a first precaution shot dead the Black Widows where they lay, lest they wake up and explode. In 2004, female suicide bombers detonated bombs on internal flights; one bomber identified by the Russian authorities was divorced in her early 40s, the other two sisters in their 20s who had also divorced. While there is no single reason women decide to give up their lives, experts say they have usually suffered a traumatic event that makes them burn with revenge or question whether they want to live. This can be the death of a child, husband or other family member at the hands of Russian forces or a rape. Russian authorities have said the women are sometimes drugged. In 2003, Russian police captured 22-year-old Chechen woman, Zarema M. Muzhakhoyeva, after she left a handbag bomb in a Moscow café. She was not a religious fanatic, her lawyer, Natalya V. Yevlapova, said in a telephone interview, but she had become emotionally distressed after her husband was murdered in what appeared to be a business dispute. These girls are just pushed into a corner, Ms. Yevlapova said. In recent weeks, the Russian military conducted a series of raids that killed a prominent and charismatic recruiter for the rebels, a man who went by the name Said Buryatsky, along with dozens of other fighters. That had prompted a warning from a prominent rebel leader, who may or may not have made good his threat on Monday. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] The Sons of Iran!
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2id=20399 The Sons of Iran! 29/03/2010 By Tariq Alhomayed It can't be a coincidence that Hamas announced on Saturday its clashes with the Israelis in order to deter Zionist arrogance and confront the occupation forces.and respond to the continued crimes of the ongoing occupation, according to the Al Qassam Brigades statement, and at the same time Iran called on the Arab Summit in Libya to make tough decisions and raise the alarm to protect Jerusalem. The reason we say this can't be a coincidence is because Hamas avoided responding to Israel for 14 months, so why now? What raises suspicion is the fact that there was disagreement within Hamas, and in some Palestinian factions, after Mahmoud al Zahhar's statement in which he called for avoiding firing rockets towards Israel in order not to give Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu an excuse to get out of the tense predicament he is in that has strained his relationship with President Barack Obama. The truth is that there is nothing surprising about the positions of Hamas and the sons of Iran in our region as long as they do not face real Arab accountability, at least with regards to Arab public opinion, so that they bear the consequences of their actions. Some Arabs take advantage of Iran's agents [in the region] in order to accomplish narrow interests and some others fear clashing with public opinion especially if it is enraged, forgetting that tears dry quickly and accordingly the facts on the ground remain visible to us and we suffer from them for a long time. What the Arabs are not paying attention to today is the fact that the magnitude of Israeli tension does not only emanate from the Netanyahu-Obama dispute but also from the comments made by Chief of the US Central Command General Petraeus, who said in his last congressional testimony that the Arab-Israeli conflict foments anti-American sentiment, due to a perception of U.S. favouritism for Israel. This was echoed by the US Defense Secretary Robert Gates who said, There is no doubt that the lack of peace in the Middle East affects the interests of US national security. Admiral Mike Mullen, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, also agreed with this as he said, It is a very, very serious issue and all of us would like to see progress there. Those who monitor the Israeli press can feel the amount of tension and will notice the intensity of the attacks on General Petraeus. An American source tells me that this issue is worrying the Israelis a great deal, especially when comments like these are made by military leaders and no one in the US administration is trying to soften this discourse or back down from it. Moreover, it also has historical dimensions as the former administration of Ronald Reagan (republican) resorted to using the same military expressions in the eighties when it expressed its belief that Israeli opposition to selling AWACS to Saudi Arabia threatened US security interests in the Middle East. My source told me that at the time Reagan's team used the expression Reagan or Begin indicating the amount of defiance Reagan displayed against the Israeli lobby in Washington in order for the AWACS deal to be passed in Congress. Reagan won in the end. Therefore, it is very important that the Arabs pay attention to the complexity of the current disputes between the Israeli government and the Obama administration, which might lead to the fall of Netanyahu's right-wing alliance. Consequently, the Arabs must not give Iran and its sons in our region the opportunity to threaten our interests in order to serve Iran's ambitious goals. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] The Path to Mecca.Every Traveller Has a Story
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2id=20402 The Path to Mecca.Every Traveller Has a Story 29/03/2010 By Muhammad Diyab In my personal view, travel literature represents the highest level of enjoyment, excitement and knowledge, as all the knowledge that we have acquired about the world has come from previous travellers who viewed the world through their own eyes. The regular Hajj pilgrimage over the ages has provided us with the biggest record of the history of the two holy cities, Mecca and Medina. Travellers included Muslims who went to perform the Hajj pilgrimage as well as spies who were sent by major imperialist countries to determine the source of inspiration for Muslims and the impact of the Hajj pilgrimage on the residents of the areas under the influence [of imperialists]. Those travellers - some of whom were Westerners driven by their sense of adventure to explore areas unknown in their Western culture - claimed to have embraced Islam and gave themselves Arabic names. Ludovico Di Varthema from Bologna, who called himself Yunus al Masri, was the first European Christian to enter Mecca and Medina. In 1503, he began his famous journey from Venice to Cairo, then to Beirut, Tripoli, Aleppo, and Damascus where he learnt Arabic, then on to Medina, Mecca, Jeddah, Jizan and Aden where he was arrested on the charge of being a Christian spy for the Portuguese. On the same day, he was taken to the Sultan's palace to be executed but the sentence was postponed as the sultan was absent. He was kept in jail for a long time before he was released and continued his journey to numerous Yemeni cities and then India and from there he left for Europe. The Spanish traveller Domingo Badia Y Leblich passed himself off as Ali Bey al Abbassi, a prince from the Abbasid Caliphate. Many believed he was a spy for Napoleon. He arrived in Mecca in 1806 as part of an Egyptian convoy of pilgrims and suffered the horrors of the sea during his journey such as looting and illness. Other travellers included the Dutch traveller Van Den Broecke, the Englishman Joseph Pitts, Carsten Niebuhr from Germany and many others, each with a story that deserves to be told. Among the most important books to have been published recently in this particular field is 'Jamhara al Rihlaat' [A Collection of Journeys] by renowned Saudi researcher and media figure Ahmed Muhammad Mahmoud who is dedicating years to completing this great encyclopaedia, which will contain over ten volumes when it is finished. The book might be the most important encyclopaedia of Hajj pilgrimages to Mecca and Medina over different ages and is unparalleled in terms of its comprehensiveness and accuracy. The researcher followed the trails of many travellers with a deep analysis of several journeys. With this work, the writer presents a book that combines various old and new travel books, which, in its entirety, can be considered a record of numerous scenes from these two holy cities and the paths to these cities. We need to read such a comprehensive record not only to get to know how others viewed us but more importantly to strengthen our understanding of our history. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Swedish pension fund bans investment in Israeli company on ethical grounds
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1159936.html Last update - 22:55 29/03/2010 Swedish pension fund bans investment in Israeli company on ethical grounds By Haaretz Service The biggest Swedish pension fund has barred Israeli defense electronics company Elbit Systems from its investment portfolios on ethical grounds, Israel Radio reported Monday. Following the lead of Norway's state oil fund, the Första AP-Fonden pension fund said it had banned investment in Elbit because the Israeli company had built and is operating a surveillance system for the much debated West Bank separation barrier. Critics of the controversial barrier argue that it is an illegal attempt to annex Palestinian land under the guise of security and that it severely restricts Palestinians who live nearby, particularly their ability to travel freely within the West Bank and to access work in Israel. Proponents, however, argue that the barrier has greatly reduced the incidence of suicide bombers coming from the West Bank and carrying out terror attacks within Israel. According to the Swedish website the Swedish Wire, the pension fund said in a statement that the Ethical Council recommended that Elbit Systems Ltd. should be excluded from each portfolio because it deems that the company can be linked to violations of fundamental conventions and norms. In its annual report, the ethical council wrote that the Council has noted that both the European Union and the Swedish government consider the part of the separation barrier being built on West Bank to be illegal under international law. This position is also supported by the advisory opinion from 2004 by the International Court of Justice regarding the separation barrier. Israel has so far completed 413 kilometers (256 miles) of the planned 709-kilometer (435-mile) barrier, according to UN figures. The Swedish fund, which only had small investments in Elbit according to its ethics council chairwoman Annika Andersson, said that Grupo Ferrovial, PetroChina, Thales and Yahoo had successfully addressed its concerns about ethics violations. Last September, Norway's state pension fund, one of the world's biggest investors, also banned Elbit from its portfolio, prompting the Israeli Foreign Ministry to summon Norway's ambassador in protest at the move. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Senyuman Dapat Menandakan Umur Panjang
http://www.harianterbit.com/artikel/info/artikel.php?aid=90610 Senyuman Dapat Menandakan Umur Panjang Tanggal : 30 Mar 2010 Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Jika Anda termasuk orang yang selalu terlihat memiliki senyuman paling lebar ketika difoto, itu artinya Anda akan berumur panjang. Demikian hasil studi yang dilakukan peneliti dari Wayne State University di Detroit. Mereka mengevaluasi foto 230 pemain Liga Utama Baseball yang bertanding sebelum tahun 1950. Melalui foto-foto tersebut, peneliti menilai senyum para partisipan yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu partisipan dengan senyuman terlebar, tersenyum biasa, dan yang tidak tersenyum sama sekali. Orang yang tersenyum paling lebar memiliki umur lebih panjang dibandingkan dua kelompok lainnya, kata salah satu peneliti, Ernest L Abel. Menurutnya, semakin lebar senyum seseorang, mengindikasikan bahwa orang tersebut merasakan kebahagiaan yang kemudian menuntunnya untuk memiliki sifat positif. Sangat sulit memalsukan senyum tulus yang datang dari pancaran hati, ujar Ernest. Selain menganalisa tingkat senyum partisipan, para peneliti juga mengumpulkan informasi lainnya yang berhubungan dengan faktor penyebab seseorang berumur panjang seperti status pernikahan, tahun kelahiran, dan indeks massa tubuh. Analisa Ernest dan timnya terbukti ketika pada 1 Juni 2009, hanya tinggal 46 partisipan yang masih hidup. Mereka adalah ternyata para pemain baseball yang memiliki senyuman paling lebar.(tbt/google health) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Entaskan kemiskinan model Boalemo
http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=90354 Entaskan kemiskinan model Boalemo Tanggal : 26 Mar 2010 Sumber : Harian Terbit Oleh Prof Dr Haryono Suyono PRIORITAS pembangunan dewasa ini adalah pengentasan keluarga miskin dengan sungguh-sungguh. Dalam skala global, prioritas tersebut merupakan garapan yang erat hubungannya dengan pencapaian delapan sasaran pembangunan Millennium (MDGs) yang Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, atau Presiden RI sebelumnya, Ibu Megawati Sukarnoputri, memberikan komitmennya pada Sidang PBB di New York pada tahun 2005, atau pada tahun 2000. Untuk pekerjaan maha besar tersebut Bupati Boalemo, Iwan Bokings, yang mempunyai kabupaten seluas 2.500 km2, atau sekitar 55 % dari luas Provinsi Gorontalo, dengan penduduk sekitar 140.034 jiwa harus bekerja sangat keras. Bupati yang gesit dan banyak akal tersebut bekerja keras dengan seluruh jajarannya secara sistematis. Seluruh aparatnya dikonsolidasikan dengan sungguh-sungguh. Keluarga di Kabupatennya dipetakan sesuai dengan indikator BPS dan BKKBN. Data kedua instansi tersebut dimanfaatkan dengan tujuan yang berbeda. Data BPS hasil pengukuran sampling memberi gambaran keadaan keluarga secara makro. Data BKKBN memberi gambaran keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sesuai kondisi riel di lapangan. Kedua data berbeda karena definisi dan batasannya yang berbeda. Data BPS dimanfaatkan Bupati sebagai laporan keadaan keluarga miskin di daerahnya. Data BKKBN yang melaporkan keadaan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang tidak selalu miskin tetapi mudah jatuh miskin kalau keadaan bertambah berat dipergunakan oleh Bupati untuk arahan kegiatan operasional mencegah dan mengentaskan keluarga dari lembah kemiskinan dalam arti luas. Bupati melakukan konsolidasi dengan menciptakan budaya yang kondusif agar keluarga miskin memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Bupati mendorong partisipasi melalui sistem pemberdayaan yang sistematis dengan memberi kesempatan masyarakat ikut mengontrol perencanaan pembangunan dengan merangsang kebersamaan antar berbagai stakeholder dan pemberdayaan secara sistematis. Tahap demi tahap keluarga pra sejahtera dan sejahtera I diberdayakan sesuai indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan. Akibatnya sangat mengejutkan. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan pra sekolah (PAUD) naik dari 4,7% di tahun 2006 menjadi 23,9% pada tahun 2009. APK SD naik dari 100,4% menjadi 109,2%, APK SMP dari 65,8% menjadi 72,4% dan APK SMA dari 27,7% menjadi 46,7% dalam waktu yang sama. Usia harapan hidup berada pada posisi sekitar 66 sampai 67 tahun. Pada tahun 2001 rakyat rata-rata berpendapatan sekitar Rp 2,8 juta dan melalui kerja keras pendapatan rata-rata meningkat menjadi Rp. 4,8 juta pada tahun 2008 sehingga pertumbuhan ekonomi yang semula kurang dari 6 % melaju menjadi sekitar 7,4 % pada tahun 2008. Dengan pendapatan rata-rata yang makin merata, keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menurut pendataan BKKBN yang jumlahnya sekitar 24.000 keluarga di tahun 2009, menurut BPS sekitar 38.612 penduduk dianggap miskin di tahun 2010. Sekitar 13.000 keluarga miskin itu berhak memperoleh beras untuk keluarga miskin (raskin). Untuk menghadapi sisa keluarga miskin yang masih sulit dientaskan Bupati Iwan Bokings menggelar strategi yang jitu dengan membantu keluarga miskin tersebut bekerja keras didukung perumahan yang memadai, pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesempatan ekonomi rumah tangga termasuk pengembangan dalam wadah koperasi. Setiap pejabat eselon II dan III diharuskan merasakan tinggal, membina dan mengawasi setiap keluarga miskin membangun Kebun Bergizi di halaman rumahnya, mengirim anak-anak mereka ke sekolah dan bekerja gotong royong dalam lingkungan kampung halamannya. Strategi yang jitu itu membuahkan komitmen kerjasama antar keluarga dan berbagai instansi yang makin kuat dalam mengikuti pemberdayaan yang tidak ringan menuju kemandirian bagi setiap keluarga miskin dengan budaya baru kerja keras menuju masyarakat yang sejahtera. Semoga Tuhan memberkati masyarakat Boalemo. (Penulis adalh Ketua Umum DNIKS/haryono.com) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] INDONESIA: Poor hit hard as fuel prices rise
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=79469 Sunday 28 March 2010 INDONESIA: Poor hit hard as fuel prices rise Photo: Ahmad Pathoni/IRIN Many taxi drivers in Jakarta have had to absorb the 30 percent jump in petrol prices. Most rent their cars and while they are paying more at the pumps, their employers have not raised fares or compensated drivers JAKARTA, 28 July 2008 (IRIN) - These days taxi driver Rusdi often earns little more than 50,000 rupiah (US$5.50) for driving a 17-hour shift through Jakarta's congested traffic. The increased cost of petrol is stealing a large chunk of his income. The Indonesian government decided in May to raise fuel prices by 30 percent, forcing Rusdi to spend significantly more on petrol, but the taxi company for which he works has neither increased fares nor reduced his daily fee to drive the taxi. My company doesn't care about our problems, he told IRIN. Now we're the ones who have to subsidise fuel for the company. The additional charges for petrol, plus the costs of repairs and the daily cab rental fee, are forcing taxi drivers like Rusdi to work longer and longer hours. When the government raised fuel prices, the move sparked protests throughout the country where millions of poor people were already hit by rising food prices. An increase in fuel costs means higher prices of essential commodities and transport. As a result, the number of poor people in Indonesia is expected to reach 41 million from 37 million last year, said Latif Adam, an economist at the Indonesian Institute of Sciences. Obviously with the rising [consumer] prices that followed the fuel price hike, people who were in the near-poor category have become poor, he told IRIN. The government sought to soften the blow with monthly cash handouts of 100,000 rupiah (about $11) to the poorest Indonesians until the end of the year, but Adam said the rising prices of basic commodities meant the initiative would have little effect in reducing the poverty rate. Nearly half the population of 220 million people lives on less than $2 a day. Inflationary pressures The National Bureau of Statistics said on 1 July that annual inflation rose to a 21-month high of 11.03 percent in June. But Indonesian Finance Minister Sri Mulyani said the inflationary pressure was temporary. My company doesn't care about our problems. Now we're the ones who have to subsidise fuel for the company. We expect it to happen two or three months after the fuel price hike, but after that the level will be normal again, she told reporters on 1 July. But for Karya, who sells fried food on the street outside an upscale Jakarta mall, that is small comfort: Everything has become more expensive, including cooking oil and flour. After the government raised fuel prices, his income dropped by about 50 percent. In the past, he would earn 200,000 rupiah ($20) on a good day. The fuel price hike has taken a toll on the popularity of President Susilo Bambang Yudhoyono. A survey released on 29 June by a private agency, Indo Barometer, showed Yudhoyono's popularity rating down to 36.5 percent from 55.6 percent in its last survey in December 2007. The poll also found that if elections were held now, more Indonesians said they would vote for former President Megawati Sukarnoputri. A hefty fuel price increase in 1998 at the height of the regional financial crisis contributed to protests so widespread that they forced then-president Suharto to resign. Yudhoyono has not said publicly if he would seek re-election in the 2009 poll but it is widely expected that he will. Street vendor Karya said he did not care about who was going to be elected president. Whoever the president is, is the same. Little people like us will always suffer, he said. tp/bj/mw Theme(s): (IRIN) Economy [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Ormas Islam Tak Mungkin Tak Berpolitik
http://www.antaranews.com/berita/1269781575/ormas-islam-tak-mungkin-tak-berpolitik Ormas Islam Tak Mungkin Tak Berpolitik Minggu, 28 Maret 2010 20:06 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Surabaya (ANTARA News) - Ormas Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang usianya jauh lebih tua dari usia Republik Indonesia tidak mungkin tidak berpolitik karena organisasi itu menjadi tempat kerumunan manusia, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di Surabaya, Minggu. Kerumunan massa yang besar itu telah menjadi sumber daya politik, katanya sebelum membuka Muspim PW Muhammadiyah Jawa Timur itu, seraya menegaskan kerumunan manusia pasti memiliki bobot politik, apalagi tingkat kerumunannya besar. Hanya saja bagi ormas Islam, kerumuman itu menjadi alat penyeru perbuatan baik dan menjauhi perbuatan mungkar (amar ma`ruf nahi munkar) sehingga orang-orang di ormas itu melakukan gerakan-gerakan politik. Politik yang dilakukan adalah politik kebangsaan dan kenegaraan untuk menegakkan `amar ma`ruf nahi munkar`. Jadi, bukan berarti ormas tidak boleh berpolitik. Justru ini yang tidak boleh berhenti. Muhammadiyah sudah lama melakukannya, katanya. Din, yang berniat mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015 beranggapan, sikap politik kebangsaan dan kenegaraan itu berbeda dari politik praktis kepartaian di mana Muhammadiyah tegas melarang kadernya menjadi pengurus partai politik. Kalau seseorang berdiri pada dua lingkaran, jelas tidak fokus, paling tidak, waktunya akan terbagi. Alasan lainnya, faktor loyalitas, apalagi di situ ada kepentingan ganda yang sehingga tidak positif bagi organisasi. Saya dengar NU juga menerapkan prinsip ini, kata Din. Sikap Muhammadiyah seperti itu juga diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Kami punya aturan sendiri. Kalau ada kader Muhammadiyah yang mencalonkan diri dalam pilkada, maka harus nonaktif dari kepengurusan, katanya. Menurutnya, kalau kemudian kadernya terpilih menjadi kepala daerah, maka dia harus mengundurkan diri. Kami anggap Muhammadiyah telah mewakafkan kadernya untuk daerah atau negara. Tetapi, kalau tidak jadi, harus kembali lagi ke kepengurusan, katanya. M038/AR09 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] UK fears for Afghan police
http://www.theaustralian.com.au/news/world/uk-fears-for-afghan-police/story-e6frg6so-1225846604632 UK fears for Afghan police From: AFP March 29, 2010 12:00AM LONDON: Serious concerns over the Afghan National Police have been voiced in leaked British documents, which warn that building an effective force will take many years. The Independent on Sunday quoted internal Foreign Office papers saying non-existent ghost recruits may account for up to a quarter of the force's alleged strength, while concerns are also raised over drug use. The scale of the challenge is immense, a briefing for a British official said, according to the newspaper. Building an independent, professional and accountable police force will take many years and require considerable international support. Plans are in place to expand the strength of Afghan police from about 100,000 to 160,000 as part of the fight against the Taliban insurgency. A spokeswoman for the Foreign Office said: We are aware of widespread criticisms of the ANP, some of which are deeply concerning. The UK is fully committed to police reform to ensure a professional and accountable police force. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Visa reprieve likely for wife, son, as sheikh fights deportation
http://www.smh.com.au/national/visa-reprieve-likely-for-wife-son-as-sheikh-fights-deportation-20100328-r598.html Visa reprieve likely for wife, son, as sheikh fights deportation JACQUELINE MALEY March 29, 2010 Sheikh Mansour Leghael at prayer. THE wife and son of Sheikh Mansour Leghaei, the Iranian Islamic preacher facing deportation on national security grounds, are likely to be allowed to stay even if he is ejected when his bridging visa expires on April 19. ''It is most likely that the immigration [department] will grant visa to my son and wife because they are not assessed to be a risk to national security,'' Dr Mansour said yesterday. ''If they have to stay, they stay, but it's not going to be easy.'' Dr Mansour has rejected as false an ASIO assessment which judged him to be a threat to national security on the grounds of ''foreign interference''. He has asked the Minister for Immigration, Chris Evans, to review the case on ''compassionate and humanitarian grounds'', citing evidence of his community work and the dislocation faced by his family. His two eldest sons are citizens, as is his daughter, Fatima, 14, who was born in Australia. ASIO is not required to disclose the information it has on Dr Mansour. He said he does not know why he would be considered a threat. ''I made it very clear to . ASIO that we have been always very open.'' Dr Mansour admits he took two payments from Iranian sources, but says he is not aligned with any group in the Iranian expatriate community, which includes monarchists, pro-democracy ''green movement'' supporters and members of the Mujahideen-e-Khalq group, who oppose the Islamic republic. Despite taking a donation from the Iranian embassy in 1999, he denied any link with Tehran and said he has no opinion on the political upheaval in Iran after last year's contested presidential election results. An Anglican priest and supporter of Dr Mansour, the Reverend Dave Smith, said he had phone calls last week from Iranian expatriates alleging the sheikh had links with Iran's government. A source told the Herald some worshippers at his prayer meetings had shouted pro-Hezbollah and pro-Ayatollah Khomeini slogans, and said he was known as the only cleric able to perform marriages recognised by Iran and so was seen as its representative. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Membayangkan Demokrasi Islam
Refleksi : Apa komentar Anda? Apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? http://www.surabayapost.co.id/?mnu=beritaact=viewid=37e573e3be876183d1dc407734b0c16fjenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0PHPSESSID=3be9be03c8a68ce8e5a5e1d84c86f693 Membayangkan Demokrasi Islam Jumat, 26 Maret 2010 | 13:02 WIB Oleh: Jocelyne Cesari Direktur program Islam di Barat pada Harvard University Islam sering dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap demokratisasi, dan pembenaran atas pandangan ini cenderung mengulang gagasan ad nauseam (berlebihan) bahwa dalam Islam, politik dan agama tak terpisahkan. Di Barat, politik yang didasarkan pada hak-hak pribadi (yang dioposisikan dengan kepentingan bersama) dan agama sebagai sesuatu yang berdiri sendiri terlepas dari negara telah menandai kemenangan pandangan liberal tentang diri dalam sebuah arena publik yang tersekularisasi. Tidak ada gerakan yang sama terjadi di dunia Muslim. Karena itu, mungkin merupakan sebuah godaan untuk mempertimbangkan ketiadaan perkembangan ini sebagai bukti bahwa pemikiran Muslim juga menentang sekularisasi secara keseluruhan (in toto). Dewasa ini tidak ada satu bangsapun di dunia Muslim yang tidak menyatakan Islam sebagai elemen dasar kesatuan nasional. Di dalam dunia Muslim, Islam jika bukan merupakan agama negara, maka ia berada di bawah kendali negara, bahkan di negara yang kelihatannya sekuler seperti Turki atau Irak pada zaman Saddam Hussein. Karena itu, negara hampir selalu menjadi agen utama yang bertanggung jawab terhadap kewenangan penafsiran tradisi. Sebagai hasilnya, pemikiran Islam telah kehilangan vitalitas tertentu, tidak hanya dalam dalam masalah pemerintahan, tetapi juga dalam permasalahan budaya dan masyarakat. Jadi bukan karena apa yang disebut pemikiran Muslim itu secara alami menolak pemikiran kritis, tetapi lebih karena analisis dan penilaian lebih sering menjadi hak prerogatif khusus pihak berwenang politik. Faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara Islam dan demokrasi sekuler adalah pandangan yang berlaku dalam hubungan internasional, yang menggambarkan Islam dan Barat sebagai kekuatan yang bertentangan. Hal ini menciptakan suatu mentalitas terkepung di kalangan umat Muslim, dan mengubah Islam menjadi sebuah alat perlawanan politik. Karena itu, wacana keagamaan menjadi sebuah elemen kunci dalam retorika masa perang, sebuah kenyataan yang terlukis dalam tuntutan-tuntutan keagamaan yang dibuat oleh Saddam Hussein yang sebenarnya sekuler selama Perang Teluk 1990. Hal tersebut kelihatannya seperti sebuah paradoks, tetapi umat Muslim kenyataannya memuji demokrasi sebagai sistem politik terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir, begitu banyak jajak pendapat yang telah menunjukkan bahwa umat Muslim ingin hidup di sebuah masyarakat demokratis: mereka memuji pemilihan umum yang bebas, kebebasan berpendapat, dan hak-hak asasi manusia. Di saat bersamaan, umat Muslim mengakui pentingnya peran yang dimainkan syariah, atau hukum Islam, dalam kehidupan mereka. Di sinilah letak perbedaan pengertian yang sering terjadi antara umat Muslim dan non-Muslim dalam pembahasan tentang demokrasi. Syariah di sini tidak mengacu kepada hukum sesungguhnya, tetapi lebih pada sekumpulan prinsip dan norma yang membimbing umat Muslim dalam pilihan-pilihan pribadi dan sosial mereka. Paradoks serupa muncul di kalangan umat Muslim yang hidup di rezim-rezim sekuler demokratis barat. Umat Muslim beremigrasi ke Eropa dan Amerika Serikat yang memberikan kebebasan dari cengkeraman besi negara-negara Muslim atas tradisi Islam. Kebebasan ini dapat mengambil beragam bentuk dan memberikan dua hasil yang mengejutkan. Pertama, kebanyakan umat Muslim yang tinggal di Eropa dan Amerika Serikat mengetahui dan menghargai sifat demokratis dan sekuler dari negara-negara tempat mereka bermukim. Dengan pengecualian kelompok-kelompok marjinal, seperti al-muhajirun di Inggris, tidak ada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dari umat Muslim di Barat untuk mengubah rezim politik Barat dan mendirikan negara Islam. Kedua, umat Muslim di Barat semakin lama semakin mengkonseptualisasikan dan melaksanakan syariah sebagai tuntutan moralitas pribadi. Namun ini tidak berarti bahwa semua ketegangan telah lenyap. Berbagai wilayah konflik yang terus berlangsung antara penafsiran syariah dan norma-norma sosial demokrasi-demokrasi sekuler termasuk keluarga, kedudukan perempuan dalam perkawinan dan perceraian, dan pendidikan anak-anak. Pengadilan perdata sekarang ini merupakan kebijakan paling penting sebagai pijakan umat Muslim menuntut pengakuan atas kekhususan ke-Muslim-an mereka yang tidak diperhatikan dalam hukum perdata yang dominan di Barat. Gerakan ganda yang berupa kesetiaan kepada negara demokratis dan sekuler, dan secara bersamaan mempertahankan pentingnya agama pada tingkat pribadi dicerminkan dalam jajak pendapat terakhir Gallup di kalangan umat Muslim di Paris, London, dan Berlin. Mayoritas Muslim yang
[wanita-muslimah] Prinsip-prinsip Islam vs Negara Islam di Indonesia
http://www.surabayapost.co.id/?mnu=beritaact=viewid=c9b49ca561a1f728f02c136e2f987c0bjenis=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0 Prinsip-prinsip Islam vs Negara Islam di Indonesia Jumat, 19 Maret 2010 | 11:17 WIB Oleh: Blake Respini Dosen Jurusan Ilmu Politik San Fransisco State University. Satu komponen penting dalam masa depan demokrasi Indonesia adalah pengakuan akan peran khusus Islam dalam negara. Karena banyak Muslim di Indonesia yang ingin agar pemerintah mereka menghormati tradisi-tradisi Islam meski mereka tak mendukung pendirian negara Islam, batas antara dukungan dan penolakan terhadap hukum Islam kemudian menjadi sumir. Banyak orang Indonesia, termasuk mereka yang hanya Muslim nominal, menganut nilai-nilai konservatif dan mendukung hukum-hukum moral yang kaku tanpa mengasosiasikannya sebagai bagian dari ajaran agama atau syariah. Sehingga, mudah sekali keliru untuk mengasosiasikan dukungan yang demikian ini sebagai dukungan terhadap Islam politik, padahal dukungan tersebut hanyalah refleksi murni nilai-nilai konservatif. Pada saat yang sama, banyak Muslim di Indonesia yang menolak norma dan tatanan sosial yang umumnya diasosiasikan dengan demokrasi di Barat, termasuk model pluralisme dan sekularismenya. Tetapi bukan berarti mereka adalah pendukung teokrasi atau anti demokrasi. Debat politik yang terjadi saat ini memang sering dikerangkai sebagai pertarungan antara Islamis melawan non-Islamis. Padahal perbedaan di antara kelompok yang berdebat sebetulnya lebih rumit dari itu, dan negosiasi demokratis akan mengharuskan semua kelompok memahami kerumitan ini untuk bisa menemukan titik temu. Dalam hal ini komentar Dr. Ahmad Shboul, ketua Jurusan Studi Islam dan Arab di University of Sydney mengingatkan kita bahwa memisahkan agama dari politik tidak sama dengan memisahkannya dari masyarakat pada umumnya, dan bahkan pemerintah yang paling sekuler di dunia Barat pun tidak pernah mencoba melakukannya. Shboul menyatakan bahwa upaya AS menyekulerkan politik Arab mungkin akan berakhir dengan reaksi balik yang justru akan mendorong tumbuhnya Islam politik. Orang Barat seharusnya sadar bahwa tidak ada bentuk masyarakat demokratis yang tunggal. Kita pun pada akhirnya harus menyadari bahwa bahkan di Barat sekalipun definisi demokrasi beragam dan selalu berubah. Seperti dinyatakan oleh Robert W. Hefner, Profesor Antropologi dan Direktur Institut Budaya, Agama dan Hubungan Internasional (CURA) di Boston University, keluarga pernah dianggap sebagai basis utama budaya Barat, tetapi sekarang kebebasan individu seringkali didahulukan di atas kesatuan keluarga. Bahkan pengertian istilah keluarga bagi orang Amerika pun beragam, termasuk dua orang yang tinggal bersama (meski tidak menikah), pasangan sesama jenis tercatat, dan pernikahan gay. Meski ada konsensus mengenai nilai-nilai penting dalam masyarakat kita, selalu ada saja ketegangan dalam masyarakat Barat terkait pentingnya keseimbangan antara hak-hak individu dan kebutuhan akan adanya komunitas, kesetaraan dan kebebasan, bahkan tentang peran yang pantas bagi agama dan moral dalam politik. Seperti beragamnya pengertian masyarakat Barat yang demokratis tentang hal-hal di atas, negara-negara Muslim yang demokratis pun pasti akan memiliki model pluralisme mereka sendiri. Debat mengenai peraturan-peraturan berbasis syariah merefleksikan adanya kepentingan di kalangan rakyat Indonesia untuk mencari masalah terpenting yang akan mempengaruhi bentuk demokrasi negaranya. Debat yang muncul bukan mengenai baik atau buruknya syariah, melainkan apa makna yang layak untuk syariah dan hubungannya dengan negara, dan juga hubungannya dengan ideologi nasional Pancasila, yang merupakan perwujudan pluralisme Indonesia yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islam, Hindu, Budha dan Barat. Pada akhirnya, perdebatan ini merefleksikan adanya pertanyaan besar mengenai apa makna bangsa Indonesia itu sendiri dan apa makna menjadi orang Indonesia. Kita semua memiliki beragam identitas. Kita bisa mendefiniskan diri sebagai mahasiswa, sarjana, suami, istri, atlit atau musisi dari berbagai penggambaran yang membentuk identitas kita secara keseluruhan. Tetapi, agar berhasil sebagai sebuah bangsa, penting artinya bagi warganegara untuk mempunyaisebuah citra utama diri yang juga merupakan identitas nasionalnya. Tapi tentu saja tak cukup hanya menjadi seorang Amerika, Jerman, Indonesia, atau orang Turki. Sebuah bangsa hanya bisa berfungsi sebagai bangsa jika identitasnya merepresentasikan adanya nilai yang diyakini bersama dan adanya rasa kekeluargaan yang sama. Kebanyakan, sebuah bangsa terbentuk melalui sejarah panjang karena adanya sejarah bersama. Di kebanyakan negara Eropa Barat, sejarah bersama itu diikat oleh adanya bahasa, agama dan norma kultural yang sama. Karenanya, meskipun mayoritas orang Italia dan Perancis adalah orang Katolik, kesadaran mereka yang semakin tinggi akan adanya perbedaan pada akhirnya
Re: [wanita-muslimah] Umat Islam Fundamentalsi Inggeris Memanfatkan Sistem demokrasi.
Saya kurang yakin bahwa SBY inkar agama, sebab kalau kita lihat SBY berpidato, selalu dimulai dengan kata. Bismilah etc..Hal ini bukan saja di Indonesia, tetapi juga di luarnegeri, seperti beberapa waktu lalu di depan parlemen Australia di Canberra. Selain itu waktu kunjungan ke Timur tengah SBY dianjurkan oleh para ulama disana supaya memimpin umat Islam sedunia. Anjuran ini pernah dilulis dalam Arab News dari Arab Saudia. - Original Message - From: abdul To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Saturday, March 27, 2010 1:50 AM Subject: [wanita-muslimah] Umat Islam Fundamentalsi Inggeris Memanfatkan Sistem demokrasi. http://bertaqwa.multiply.com/journal/item/50/Islam_Fundamentalis_Memanfaatkan_Sistem_Demokrasi Yusuf Arifin | 2010-03-20, 12:16 Mungkin tidak banyak yang tahu di Indonesia bahwa seorang aktivis Islam Inggris yang kontroversial telah berkunjung ke Indonesia. Anjem Choudari namanya. Ia datang ke Indonesia, berdasar beberapa laporan yang saya baca, diantaranya untuk mempromosikan buku dari tokoh kontroversial Inggris lainnya, Omar Bakri Mohammed dan mempromosikan pandangan-pandangan politiknya. Disebutkan dalam sebuah pertemuan dengan sebuah kalangan Islam ia menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono orang yang ingkar agama karena tidak memberlakukan hukum Islam sementara pada saat yang bersamaan menangkapi mereka yang melakukan pemboman di Indonesia. Tokoh yang lahir dan besar di Inggris dari keturunan Pakistan ini memang terang-terangan mendukung Osama bin Laden, terlibat dan juga membentuk organisasi yang konon mempunyai kaitan dengan tindak teror - walau kini sudah dinyatakan terlarang-- dan menginginkan pemberlakuan hukum syariat di Inggris. Ia juga tidak mempercayai sebuah pemerintahan nasionalis semacam yang ada di dunia saat ini. Ia mengutuk semua pemerintahan yang ada di Barat termasuk Inggris yang ia sebut menindas dan jahiliah. Yang ia cita-citakan adalah pembentukan sebuah kekhalifahan berdasar agama. Ia menuduh organisasi ataupun ummat Islam di Inggris yang tidak setuju dengan pandangan-pandangannya sebagai kalangan yang sudah terbeli oleh pemerintah Inggris. Keberadaan dan kehidupan mereka dibiayai oleh uang negara. Walau pada saat yang bersamaan ia juga tidak bersih dari tuduhan, karena ia tidak bekerja dan menerima tunjangan pengangguran hingga 25 ribu Poundsterling per tahunnya dari negara. Sikap pemerintah Inggris Saya tidak hendak membela ataupun menentang pandangan politik tokoh kontroversial ini. Saya hanya heran, kagum, sekaligus bingung dengan bagaimana pemerintah Inggris ini menyikapi pandangan yang jelas bertolak belakang dengan kebijakan mereka. Atau lebih prinsipil lagi, bertentangan dengan weltanschauung negara ini. Kecuali pelarangan terhadap organisasinya, tidak ada yang kemudian membatasi kegiatan Anjem Choudari ini. Apalagi sampai menahannya atau mengajukannya ke pengadilan karena dianggap meresahkan kehidupan kenegaraan. Ia bebas berbicara dimana saja tentang pandangan-pandangan kontroversialnya. Bahkan semakin laris diundang berdebat di televisi dan radio. Koran dan majalah sibuk mewawancarinya. Bagi saya inilah buah dari sikap demokratis dan penjunjungan kebebasan berpendapat dan berbicara yang ekstrim. Atau mungkin pemerintah Inggris menganggap sekadar berbicara tidak akan membuat resah masyarakat, selama pada saat bersamaan ada perimbangan yang kontra. Justru dengan ia semakin ia banyak bicara di muka umum, kalaulah ada kekurangan dalam pendapatnya, maka akan semakin terbuka. Toh masyarakat yang dewasa bisa menilainya sendiri, bisa memilah mana yang masuk akal maupun mana yang tidak. Saya hanya kadang berpikir, kalau posisinya dibalik, orang-orang semacam Anjem Choudari ini yang berkuasa, bisakah ia bersikap sebagaimana pemerintah Inggris memperlakukannya? === Lain dgn negara2 Islam seperti Saudi dan Iran,dimana anak2 haram melawan orang tua sudah menjadi budhaya, begitu pula rakyat haram menentang pemerintah dgn pendapat2 yg berbeda artinya tidak ada kemerdekaan berbicara apalagi beragama. Golongan2 Islam Fundamentalis Extrimis mengambil manfaat sistem demokrasi Barat dimana mereka dgn bebas berdakwah menentang dan memburuk burukan agama nasrani dan pemerintah. Asalakan mereka tdk berbuat kriminal, dan terbatas dgn idiologi,silakan saja.yang reportnya kalau ada pemuda2 yang kurang dewasa berpikir dia dgn mudah melakukan perbuatan kriminal atas nama agama.Ini yang harus diperhatikan dan mata matai. Di Amerika juga ada beberapa orang yang terangan2 menetang Amerika dan menyokong Osma Bin laden...pemerintah Amerika tdk dapat berbuat apa apa kalau mereka tdk berbuat perbuatan kriminal Semoga di Indonesia yg bersistem demokrasi dapat pula dilaksanakan. Tidak ada penindasan karena berbeda pendapat atau agama. salam=peace http://bertaqwa.multiply.com/
[wanita-muslimah] Intermarriage worries Gulf states
Saturday, March 27, 2010 17:35 Mecca time, 14:35 GMT Bila Anda mau melihat video footage cerita tentang perkawinan antar keluarga dekat, click pada situs dibawah ini : http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/03/201032710501113561.html Intermarriage worries Gulf states Marriage between relatives is seen as distasteful within some cultures, but it has been a common feature in many others for thousands of years. However, growing evidence has shown that children born to parents from the same extended family face a higher risk of developing a range of health problems. Research from 2008 shows that marriage between cousins in the US, Europe, Russia and Australia is less than one per cent. In countries such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Qatar, more than half of the population marry a spouse who is considered a relative. Some of these countries and a number of African and Asian countries have the world's highest rates of birth defects - up to 69 cases in every thousand people. Some experts say the real figure is much higher. Like its Gulf neighbours, Qatar has now made pre-marital medical tests mandatory. Khalid bin Jabor al-Thani, the chairman of Qatar's cancer society and former deputy director of its national health authority, told Al Jazeera that inter-family marriages are tolerated because they are the product of tribal traditions. The tolerance comes from people who used to live in very remote areas and tribes would always want to keep their blood within the family and not go outside, he said. In Islamic religion it is always advisable to go outside the family. But since this has [been happening] for such a long time ago, and has been carried forward, it [is] one of the issues that people overlook. Al Jazeera's Charles Stratford reports from Doha. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Indonesia porn law under fire
Thursday, March 25, 2010 12:29 Mecca time, 09:29 GMT Bila Anda mau lihat video footage tentang cerita undang-undang anti porno, click pada situs ini : http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2010/03/20103257039451617.html Indonesia porn law under fire Indonesia's constitutional court is set to decide whether to finalise a controversial anti-pornography law, or ask parliament to review it. The law has been criticised by many traditional Indonesian artists, who say it could threaten their artistic freedom. Al Jazeera's Step Vaessen reports from West Java. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] FPI Razia Tempat Mesum
http://www.antaranews.com/berita/1269721835/fpi-razia-tempat-mesum FPI Razia Tempat Mesum Minggu, 28 Maret 2010 03:30 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Samarinda (ANTARA News) - Massa Front Pembela Islam (FPI) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu malam merazia dua lokasi yang kerap dijadikan tempat mesum. Dilaporkan, dengan menggunakan puluhan kendaraan roda dua (motor), massa FPI yang berjumlah sekitar 200 orang bergerak dari markas mereka di Jalan Gerilya menuju ke Jalan Sentosa Gang Kenangan. Di tempat ini, massa FPI langsung mendatangi sebuah rumah. Kami menerima informasi dari warga yang menyebut bahwa rumah itu sering dijadikan tempat mesum, ungkap Wakil Ketua FPI Samarinda, Ahmad Rasyid. Massa FPI kemudian meminta pemilik rumah menandatangi surat pernyataan untuk tidak menjadikan rumahnya sebagai tempat mesum. Setelah mendapat keluhan warga, kami sempat memantau dan ternyata, rumah itu kerap digunakan sebagai tempat mesum, katanya. Kami meminta dia menandatangani surat pernyataan agar tidak menjadikan rumahnya sebagai tempat mesum lagi. Ini peringatan terakhir dan jika ternyata pemiliknya tidak mengindahkannya, kami (FPI) akan datang dan membongkar rumah itu, ujar Ahmad Rasyid. Di bawah pengawalan satu truk Dalmas (pengendali massa) Satuan Samapta Poltabes Samarinda, massa FPI melanjutan razia di sebuah kompleks lokalisasi Pekerja Seks Komersil (PSK) di Jalan Sentosa Gang Nikmat. Namun, tidak terlihat adanya aktivitas di kompleks lokalisasi itu saat massa FPI tiba. Padahal, puluhan wisma di tempat itu setiap malam dipadati PSK dan pria hidung belang. Jadi, kami menduga ada yang membocorkan razia kami, kata Wakil Ketua FPI Samarinda itu. FPI Samarinda lanjut Ahmad Rasyid akan terus menggelar razia di beberapa lokasi yang diduga kerap dijadikan tempat mesum. Kami akan terus memantau beberapa rumah dan hotel yang diduga dijadikan sebagai tempat mesum, katanya Bahkan, kami tengah mengawasi sebuah hotel yang membuka praktik prostitusi pada siang hari yakni mulai pukul 09. 00 Wita hingga 17.00 wita. Namun, kami belum bisa menyebut nama hotel itu sebab masih terus kami pantau sebelum melakukan razia, ungkap Wakil Ketua FPI Samarinda tersebut.(A053/Z002) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] NU Serukan Khitan bagi Perempuan
http://www.antaranews.com/b erita/1269605160/nu-serukan-khitan-bagi-perempuan NU Serukan Khitan bagi Perempuan Jumat, 26 Maret 2010 19:06 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Makassar (ANTARA News) - Komisi Maudluliyyah yang membahas masalah-masalah tematik menyerukan khitan (sunat) bagi perempuan, karena didukung sejumlah dalil yang menguatkan bahwa khitan tersebut hukumnya dapat menjadi sunnah atau wajib. Khitan mar`ah (perempuan) ini, dianjurkan dalam ajaran Islam, sehingga hukumnya bisa jadi sunnah bisa jadi wajib karena didukung hukum yang kuat, kata tim Komisi Maudluiyyah Dr M Masyuri Naim disela-sela Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Jumat. Menurut Rois Syuriah PBNU ini, masalah khitan perempuan di kalangan masyarakat masih diperdebatkan, bahkan karena sejumlah kasus akhirnya khitan perempuan itu dilarang. Seperti halnya kasus yang terjadi di Sudan dan di Bandung, Jawa Barat. Dia mengatakan, persoalan kasuisstik itu hendaklah tidak melemahkan subtansinya atau hukum yang harusnya ditaati oleh penganut Agama Islam. Apabila ada kasus seperti itu, hendaklah tidak langsung diberlakukan secara general (umum). Ibarat seorang dokter melakukan kesalahan pada saat melakukan khitan, kemudian seluruh tempat praktek dokter ditutup, katanya. Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, khitan perempuan ini perlu disosialisasikan agar akar rumput mengetahui secara jelas. Mengenai adanya larangan khitan perempuan dari Departemen Kesehatan karena dianggap dapat menimbulkan seseorang menjadi frigid, apabila aturan dan anjuran Rasulullah SAW, hal itu tidak akan terjadi, karena ada kriteria-kriteria tertentu yang harus ditaati misalnya tidak boleh terlalu banyak memotong bagian ujung alat vital perempuan, tapi hanya mengikis semacam kulit arinya saja. Hari ketujuh pada saat kelahiran sangat dianjurkan, karena hal itu tidak akan mempengaruhi kesehatan atau menimbulkan pendarahan sepanjang mengikuti aturan yang ditetapkan, katanya. Lebih jauh dia mengatakan, komisinya selain membahas masalah khitan perempuan, juga membahas tentang bid`ah (hal baru dalam agama). Sebagai gambaran, seseorang yang menggunakan celana panjang dan tidak memotongnya diatas mata kaki, langsung dicap sebagai kafir. NU tidak akan melakukan hal itu, karena disadari kami hanya legislator, bukan eksekutor. Namun selaku legislator, kami akan senantiasa memberikan petunjuk atau Juklak kepada pihak eksekutor jika ada hal-hal yang menyimpang dari ajaran Agama Islam, katanya. (T.S036/R009) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Massa FUI Bubar Terkait Pembatalan Kongres Lesbi dan Gay
http://www.antaranews.com/berita/1269606975/massa-fui-bubar-terkait-pembatalan-kongres-lesbi-dan-gay Massa FUI Bubar Terkait Pembatalan Kongres Lesbi dan Gay Jumat, 26 Maret 2010 19:36 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Surabaya (ANTARA News) - Massa Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur mulai meninggalkan Hotel Oval di Jalan Diponegoro Surabaya setelah pihak panitia konferensi Gay dan Lesbi tingkat Asia menyepakati untuk meninggalkan kota Surabaya mulai Jumat malam (26/3). Sebelumnya massa FUI Jatim yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, Front Pembela Islam (FPI), Al Irsyad dan ormas Islam lainnya sempat mengepung tempat diselenggarakannya konferensi tersebut. Kordinator FUI Jatim, Farukat Jaswadi, mengatakan kesepakatan antara kedua belah pihak sudah dilakukan sehingga massa FUI Jatim harus meninggalkan hotel Oval. Namun, masih ada beberapa perwakilan tujuh elemen yang tergabung dalam FUI yang menunggu sampai semua peserta konferensi gay meninggalkan hotel, katanya. Menurut dia, sesuai kesepakatan antara pihak penyelenggaran dengan FUI Jatim, peserta lokal atau dari Indonesia harus pulang malam ini juga. Sedangkan untuk peserta dari luar negeri masih diberi toleransi untuk mengurus tiket pesawat dan lainnya. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Kapolresta Surabaya Selatan AKBP Bahagia Dachi beserta jajarannya. Sebelumnya, ratusan aktivis FUI Jawa Timur menyerbu Hotel Oval sekitar pukul 15.30 WIB. Bahkan sempat terjadi keributan selama dua kali antara peserta konferensi dengan anggota FUI. Farukat Jaswadi, mengaku pihaknya merasa ditipu oleh panitia konferensi, karena sebelumnya panitia mengatakan konferensi yang seharusnya dilakukan di Hotel Mercure Jalan Ahmad Yani digagalkan, namun ternyata tetap dilaksanakan di Hotel Oval. Kami ditipu mereka. Untuk itu, kami meminta agar mereka segera membubarkan diri, katanya. (A052/R009) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Misunderstanding the theory of evolution
http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/25/misunderstanding-theory-evolution.html Misunderstanding the theory of evolution Dyna Rochmyaningsih , Jakarta | Thu, 03/25/2010 9:33 AM | Opinion One year after its bicentennial celebration, there are still many people who regard the theory of evolution as propaganda to spread anti-religious thought. I suspect that it is due to the misperception of the theory in the mind of common people. Most of them perceive the theory of evolution only as the gradual change from monkey to human which is insulting to their faith. They grasp the theory only on a superficial level without understanding the mechanism of the theory itself. Given the comment made by Prof. Boedi Hartono from the University of Indonesia in The Jakarta Post this month, commenting on an article by Michael Casey, he said that the finding of Homo floresiensis as a new species did not challenge the theory of evolution. I agree with him since the concept of the Hobbit as a new species is an interpretation that may only affect the theory of human evolution. It has nothing to do with the evolution of cats, dogs, or orchids. But what has happened in the mind of many people is that the theory of evolution is only applied to humans. So the article by Michael Casey is enough for them to deny the controversial theory. Of course this is a shallow view. The theory of evolution itself is the explanation of how the diversity of all living things on earth came into existence. It is a fact that there are other kinds of organisms besides human on this earth such as cats, trees, dogs etc. But how did those diverse organisms come into existence? We can accept the explanation of how a volcanic rock can exist in this world by inferring that the rock is the result of an eruption of a mountain hundreds of years ago. So why can't we accept the explanation of how a living thing comes into existence? Every living thing is the product of their progenitor. For instance, we are the product of the mating of our parents. We inherit their genes in a new combination that shapes our physical and physiological characteristics. No one would say that they come into the world out of nothing; they must have biological parents to exist in the world. And so is with our cats, dogs, trees, they all originated from their parents. One important piece of evidence for the theory of evolution comes from this very fact: Every living thing has genetic material and they get it from their parents. And their parents, as living things, get their genetic material from their grandparents, and so on and so forth until we meet the ancestors. But the problem is the genetic material in every organism may change in a random pattern called mutation. Since the genes are the blueprint of an organism, mutation often affects the physical and physiological characteristic of an organism. If the change is good and suitable for the environment, the mutant organism may survive and pass the mutant gene to their children, which will finally replace the dominancy of the normal one. The mutant individuals may become a new species. Thus, we can infer that the new species is the descendant of the previous species. I think it is reasonable for us to accept this explanation. The same mechanism can be applied in all organisms which procreate through sexual reproduction. Their existence can be explained by the changing of genetic material of their ancestors, correlated with its suitability with the environment. But, of course, as a scientific theory, this mechanism is not the ultimate truth of everything. Recently, scientists have found another way for an organism to acquire new genes: horizontal genetic transfer (HGT). Unlike normal genetic inheritance, which is passed from parents to the offspring, HGT is the mechanism where the genetic material can be transferred from one individual to the other without producing offspring. This finding means that the genomic pattern in one organism may not be used to determine its ancestors. The theory of evolution is confounded here. This confounder makes me think that we should not consider the theory of evolution as a threat to our faith. It is a scientific theory that can be either confounded or corroborated. We should not place it as something that is equal to the ultimate truth in which we may believe. The author is a science writer. [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [wanita-muslimah] Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur
Saya kira keadaan oknom tsb memang begitu, kalau tak salah disebut nifomania. Syarafnya sudah membuat diri seperti mesin listrik kerja 24 jam. Agaknya bisa dibatasi hasratnya kalau diterapi. - Original Message - From: Ari Condro To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Thursday, March 25, 2010 11:25 AM Subject: Re: [wanita-muslimah] Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur ini kyai cabul ternyata mantan wartawan dan juga anggota dewan kesenian surabaya ...hh ... kok bisa yah bejat begitu .. === http://surabaya.detik.com/read/2010/03/24/171446/1324628/466/kawin-cerai-pelaku-miliki-empat-istri *Surabaya* - Nafsu pendiri Ponpes Nurul Hidayah M. Shodiqin alias Imbar Mulyono (60) terhadap wanita sepertinya tidak ada habisnya. Padahal pria asli Purworejo itu sebelumnya sudah memiliki 4 istri. 3 Istrinya sudah cerai. Sekarang pak kyai hidup dengan istrinya yang keempat, ujar salah satu pengurus Ponpes Nurul Hidayah, Sulistyowati, kepada wartawan di Ponpes Nurul Hidayah, Jalan Gadel Timur I/9A, Rabu (24/3/2010). Sulistyowati menjelaskan istri pertama Imbar yakni Tina asal Jakarta. Dari Tina Imbar memperoleh 1 anak. Istri kedua yakni Nur asal Situbondo yang memberinya 2 anak. Istri ketiga yakni Nanik asal Gresik yang memberinya 2 anak. Dan istri terakhir adalah Nurul Hariyati (27), yang baru saja memberinya seorang anak berusia 4 bulan. Pak kyai sekarang tinggal dengan istrinya yang terakhir di rumahnya di Jalan Balongsari Praja, tambah Sulistyowati. Sementara menurut keterangan Misdi, teman yang kebetulan tempat kerjanya bersebelahan dengan rumah Imbar, mengaku bahwa istri sekarang bernama Nurul dulunya adalah teman anak Imbar yang pertama. Nurul dinikahi karena sudah dihamili duluan oleh Imbar. Dulu Nurul sering main ke rumah Imbar. Akhirnya Nurul terbujuk dan hamil-lah dia yang akhirnya dinikahi Imbar, ujar Misdi. Misdi sendiri tidak mengetahui ilmu apa yang digunakan Imbar untuk mengelabui santrinya. Namun Misdi pernah mendengar jika Imbar sering berkata kepada santrinya bahwa jika ingin menyerap ilmunya, maka keringat mereka pun juga harus bersatu. Misdi mengaku bahwa semasa muda, dirinya dan Imbar sudah saling kenal. Imbar bertempat tinggal di Simo Sidomulyo, sedangkan dirinya tinggal di Petemon Sidomulyo. Dia (Imbar) menggeluti gitar (musik) kalau saya tinju, tambah Misdi. Imbar sendiri merupakan anggota Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dan pernah menjadi wartawan tabloid mingguan Kontroversi. Sebelum bertempat tinggal di Surabaya, kata Misdi, Imbar sempat menetap lama di Jakarta. Mudanya dulu Imbar memang nakal, tandas Misdi. *(iwd/fat)* [Non-text portions of this message have been removed] === Wiadomosc przeskanowana przez Spyware Doctor - nie znaleziono wirusów ani spyware. (Email Guard: 7.0.0.18, baza wirusów/spyware: 6.14640) http://www.pctools.com === [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [wanita-muslimah] Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur
Agaknya orangnya nymphomanic seperti ada jesnis monyet Bonobo. - Original Message - From: Ari Condro masar...@gmail.com To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Thursday, March 25, 2010 12:11 PM Subject: Re: [wanita-muslimah] Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur nymphomaniac maksudnya ? kirain si oom wartawan itu masih sebatas hyper aja sih, wehehehe salam, Ari 2010/3/25 sunny am...@tele2.se Saya kira keadaan oknom tsb memang begitu, kalau tak salah disebut nifomania. Syarafnya sudah membuat diri seperti mesin listrik kerja 24 jam. Agaknya bisa dibatasi hasratnya kalau diterapi. - Original Message - From: Ari Condro To: wanita-muslimah@yahoogroups.com wanita-muslimah%40yahoogroups.com Sent: Thursday, March 25, 2010 11:25 AM Subject: Re: [wanita-muslimah] Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur ini kyai cabul ternyata mantan wartawan dan juga anggota dewan kesenian surabaya ...hh ... kok bisa yah bejat begitu .. === http://surabaya.detik.com/read/2010/03/24/171446/1324628/466/kawin-cerai-pelaku-miliki-empat-istri *Surabaya* - Nafsu pendiri Ponpes Nurul Hidayah M. Shodiqin alias Imbar Mulyono (60) terhadap wanita sepertinya tidak ada habisnya. Padahal pria asli Purworejo itu sebelumnya sudah memiliki 4 istri. 3 Istrinya sudah cerai. Sekarang pak kyai hidup dengan istrinya yang keempat, ujar salah satu pengurus Ponpes Nurul Hidayah, Sulistyowati, kepada wartawan di Ponpes Nurul Hidayah, Jalan Gadel Timur I/9A, Rabu (24/3/2010). Sulistyowati menjelaskan istri pertama Imbar yakni Tina asal Jakarta. Dari Tina Imbar memperoleh 1 anak. Istri kedua yakni Nur asal Situbondo yang memberinya 2 anak. Istri ketiga yakni Nanik asal Gresik yang memberinya 2 anak. Dan istri terakhir adalah Nurul Hariyati (27), yang baru saja memberinya seorang anak berusia 4 bulan. Pak kyai sekarang tinggal dengan istrinya yang terakhir di rumahnya di Jalan Balongsari Praja, tambah Sulistyowati. Sementara menurut keterangan Misdi, teman yang kebetulan tempat kerjanya bersebelahan dengan rumah Imbar, mengaku bahwa istri sekarang bernama Nurul dulunya adalah teman anak Imbar yang pertama. Nurul dinikahi karena sudah dihamili duluan oleh Imbar. Dulu Nurul sering main ke rumah Imbar. Akhirnya Nurul terbujuk dan hamil-lah dia yang akhirnya dinikahi Imbar, ujar Misdi. Misdi sendiri tidak mengetahui ilmu apa yang digunakan Imbar untuk mengelabui santrinya. Namun Misdi pernah mendengar jika Imbar sering berkata kepada santrinya bahwa jika ingin menyerap ilmunya, maka keringat mereka pun juga harus bersatu. Misdi mengaku bahwa semasa muda, dirinya dan Imbar sudah saling kenal. Imbar bertempat tinggal di Simo Sidomulyo, sedangkan dirinya tinggal di Petemon Sidomulyo. Dia (Imbar) menggeluti gitar (musik) kalau saya tinju, tambah Misdi. Imbar sendiri merupakan anggota Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dan pernah menjadi wartawan tabloid mingguan Kontroversi. Sebelum bertempat tinggal di Surabaya, kata Misdi, Imbar sempat menetap lama di Jakarta. Mudanya dulu Imbar memang nakal, tandas Misdi. *(iwd/fat)* [Non-text portions of this message have been removed] === Wiadomosc przeskanowana przez Spyware Doctor - nie znaleziono wirusów ani spyware. (Email Guard: 7.0.0.18, baza wirusów/spyware: 6.14640) http://www.pctools.com === [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] === Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejaht...@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com Milis ini tidak menerima attachment.Yahoo! Groups Links === Wiadomosc przeskanowana przez Spyware Doctor - nie znaleziono wirusów ani spyware. (Email Guard: 7.0.0.18, baza wirusów/spyware: 6.14640) http://www.pctools.com/?cclick=EmailFooterClean_51 ===
[wanita-muslimah] Mega: Makan Tak Harus Nasi
Refleksi : Mudah bagi yang elit mengatakan Makan tak harus nasi, tetapi kalau tidak punya uang untuk membeli yang bukan nasi atau makanan bergizi, terkecuali makan rumput atau makan angin! Beginilah pengenalan masyarakat oleh petinggi wong cilik ataukah sebenarnya adalah wong licik? http://nasional.kompas.com/read/2010/03/25/16013160/Mega:.Makan.Tak.Harus.Nasi Mega: Makan Tak Harus Nasi Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik Kamis, 25 Maret 2010 | 16:01 WIB FX ISMANTO Megawati Soekarnoputri BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sering dicemooh ketika partainya sebagai sebuah institusi politik banyak mengurusi persoalan sosial kemasyarakatan. Padahal, menurutnya, ruang lingkup kerja sebuah organisasi di era modern, terutama parpol, tak terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah masalah ketahanan pangan. Setelah melakukan lawatan ke sejumlah daerah, Megawati diingatkan tentang ketersediaan beras di Indonesia. Dari hasil jalan kemarin, diingatkan kalau pola makan kita tetap seperti sekarang, hati-hati, akan terjadi kekurangan pangan di dunia. Tak hanya saya yang bilang, PBB juga begitu. Ini harus di-record, di-adopt oleh banyak negara, tuturnya dalam pembukaan pelatihan kader PDI-P di Cariu, Bogor, Kamis (25/3/2010). Oleh karena itu, menurutnya, perlu dipikirkan cara menggerakkan dan membuat makanan alternatif selain beras, dan mengganti perlahan budaya makan nasi. Indonesia kan begitu, kalau enggak nasi, enggak makan. Padahal, yang terpenting gizi. Kalau jagung yang baik, ya jagung saja. Di Indonesia banyak sekali jenis bahan makanan yang belum tersentuh, tandasnya. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Indonesian Islamists Vow That Gay Conference Will Not Proceed
http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesian-islamists-vow-that-gay-conference-will-not-proceed/365899 March 25, 2010 Amir Tejo Indonesian Islamists Vow That Gay Conference Will Not Proceed Pressure from Islamic organizations has finally forced the organizers of the planned International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Association (ILGA) conference in Surabaya to cancel the event. We have contacted the participants [and told them] that the congress is being cancelled, said Tan Oey, one of the organizing committee of ILGA's fourth Asian conference, which was to be held from today until Sunday. As for foreign participants who had already arrived in Indonesia, the committee would receive them as guests, Tan said. The organizers had said that 100 participants from Asia were scheduled to attend the meeting. He said that those participants already in the country would still hold discussions on the topics that had been slated for debate at the congress. We will just talk. It is not a congress, Tan said. The planned congress sparked widespread opposition from Islamic groups, especially in Surabaya, the capital of East Java, which is a strongholds for conservative religious groups. In the latest protest against the event, the Surabaya chapter of the Indonesian Muslim Students' Action Front (KAMMI) and the Islamic Student Union of Airlangga University in Surabaya rallied in front of the governor's office. Surabaya is not a city of gays or lesbians. Reject the lesbian and gay conference in Surabaya or in any other city in Indonesia, said Agus Kusdiyanto, the chairman of KAMMI Surabaya. Agus said that homosexuality was not just a sexual disorder but a moral evil that must be eradicated. He said KAMMI asked the authorities not to grant a permit for that event in Surabaya or in any other cities. The group also called on the government not to provide space for gay and lesbian organizations in Indonesia. Twenty members of the hardline Islamic Defenders Front (FPI) of East Java, as well as the local chapters of Hizbut Tahrir and the Al-Irsyad Association, on Thursday went to the Mirama Mercure Hotel on Jalan Darmo Surabaya, where the meeting was due to be held, to ensure that it had been cancelled. We guarantee that the meeting has been cancelled, said Windiarto, the general manager of the hotel. Windiarto said that the hotel management always reminded its clients to first seek police permission before holding events. He said that the downpayment for the booking of 10 rooms and the rental of the hotel's Grand Ballroom would be refunded by the hotel. Despite the assurances from the hotel and the cancellation announcement by the committee, the FPI said it remained concerned that the congress would be held somewhere else. We have spies. FPI has 2,000 members in East Java. We asked them to remain vigilant even though the event was canceled in Surabaya, said Muhammad Dhofir, vice chairman of FPI in East Java. Related articles Being Gay, Muslim and Indonesian 6:07 PM 23/09/2009 Indonesian Gay Film Festival to Feature 'Queer Life in Culture' 6:18 PM 22/07/2009 Surabaya Police Withhold Permit for Gay Conference 11:48 PM 24/03/2010 My Jakarta: Seruni, Transsexual Activist 6:53 PM 01/03/2010 Lawmaker Bids to Make Nepal Tourism Destination for Gays 5:15 PM 24/01/2010 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] 113 terror suspects arrested in Kingdom
http://arabnews.com/saudiarabia/article34385.ece 113 terror suspects arrested in Kingdom By P.K. ABDUL GHAFOUR | ARAB NEWS Published: Mar 25, 2010 01:38 Updated: Mar 25, 2010 02:36 JEDDAH: Saudi security forces have arrested 113 Al-Qaeda militants who were planning to carry out terrorist attacks on a number of targets inside the Kingdom including oil installations, the Interior Ministry said on Wednesday. Ministry spokesman Maj. Gen. Mansour Al-Turki said his forces had broken up three cells of Al-Qaeda militants, with one cell consisting of 101 people, and two smaller cells made up of six men each. The large cell comprised 47 Saudis and 51 Yemenis, as well as a Somali, a Bangladeshi and an Eritrean, he said. The two smaller groups were made up of 11 Saudis and a Yemeni. He said Al-Qaeda planned to carry out new terrorist attacks inside the Kingdom in October, targeting economic facilities and security officers while Saudi military and security forces were busy confronting Yemeni infiltrators in the south of the country. The large cell was discovered as a result of an investigation launched after suspected Al-Qaeda militants - two of them dressed as women - tried to infiltrate the country in October with explosives. The two were killed in a shootout at the border and a third was arrested. Al-Turki identified the two Saudi terrorists killed during the confrontation with security forces in Jazan as Yousuf Muhammad Mubarak Al-Shahri and Raed Abdullah Salim Al-Harbi. The two had infiltrated the country through the Yemeni border to carry out terrorist operations, the spokesman said. Police then arrested seven people who had allegedly helped the two terrorists enter the Kingdom. This incident shows that Al-Qaeda was using individuals inside the Kingdom to carry out their operations, he added. The foreigners in the cell were said to have entered the country under the cover of seeking work or visiting holy sites in Makkah and Madinah. The two small cells were operating independent of each other and were said to be linked to the Yemen-based Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) group, tasked with targeting oil installations. The ministry spokesman did not say where or when the arrests were made. The two small cells were in the primary stages of preparing attacks on oil and security installations in the Eastern Province, he said. Suicide bombers tried but failed to attack an oil facility at the Abqaiq oil complex in eastern Saudi Arabia in February 2006. The complex is the world's largest oil- processing facility. Saudi officials said security forces have thwarted several plots inside the Kingdom, rounding up numerous suspected militants and seizing weapons caches and bomb-making equipment, all linked to Al-Qaeda. Al-Turki said the ministry made the announcement in order to caution Saudis, residents and foreign pilgrims about the criminal plots of the deviant group. Apart from the support of God, the awareness of citizens about these criminal plans would contribute to foiling these terrorist plans, Al-Turki said, adding that Saudi security forces would continue to be vigilant to thwart such attempts. Police seized arms and ammunition, 12 hand grenades, communication devices, pre-paid mobile phone chips and computers as well as unspecified amounts of cash including foreign currency from the militants. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Does the Hope for Arab Solidarity Still Exist?
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2id=20355 Does the Hope for Arab Solidarity Still Exist? 25/03/2010 By Bilal Hassen The Arab summit that will be held in Libya at the end of this month is still in a waiting mode. Will it convene or will it not convene? If it convenes, will it be attended by the Arab kings and heads of state? Who are likely to boycott it? Whose absence will set the level of this summit and its ability to do something? If it is attended by men of the first tier or by whoever attends it, will its resolutions be effective and positive? Or will its resolutions be nothing out of the ordinary and avoid delving into the required critical issues? This picture about the summit highlights how big and numerous the Arab differences are. It lacks a mechanism to confront these differences and possibly surpass them from a mechanism of amicable greetings and friendly meetings to a mechanism that recognizes that the differences stem from the absence of a unified and strong political Arab vision that gathers around Arab interests and tells the others enough you have exceeded your limits and the matter now requires international resolutions that deal with Arab interests seriously. We are telling you seriously these are the Arab interests. They stem from Palestine and from your softhearted treatment of Israel's aggressiveness. Arab interests stem from Jerusalem and from the Zionist undermining of Jerusalem in a provocation of historic proportions that angers the Palestinians, the Arabs, and the Muslim world. If there is a need for a clear, firm, and united Arab stand on international policies that ignore Arab demands, there is also a need for a second Arab stand resulting from the differences among the Arabs themselves on regional policies. There is a clear division in the Arab vision on how to deal with Iran's policies, Turkey's developing policies, and an Arab role within the framework of these regional policies. Perhaps this is the hardest issue that faces the Arab summit. So far, there is no climate or indications or initiatives toward searching for such a role and dealing with it. Without Arab preparation that debates these issues prior to the summit and that puts forward proposals on how to deal with them, the coming Arab summit will be unable to accomplish anything. This state of affairs necessitates an Arab dialogue that is lacking. Saudi Arabia recently held its 25th Al-Janadiriyah Festival sponsored by King Abdullah Bin-Abdulaziz. The main topic of this festival was dialogue in its various forms of domestic dialogue, interfaith dialogue, and dialogue between civilizations. For this dialogue, an intellectual forum was held and attended by prominent Arab and international figures. The participants recalled King Abdullah's initiative at the Kuwait summit last year when he called on the Arab rulers, starting with himself, to rise above divisions and differences and to accomplish reconciliations that would steer Arab affairs toward solidarity and cohesion. Also recalling King Abdullah's initiative, a call rose within this Al-Janadiriyah Festival to establish an institution that would delegate itself to carry the king's initiative toward actual implementation. There is a need for reconciliations and for what is even more than reconciliations. There is a need for formulating a political vision that would unify the Arab vision in order to solve problems and form a solid foundation for the required reconciliations. Perhaps the Arab summit is the best occasion to debate and take decisions about this issue. With directives that are inevitable, the summit would crystallize such a vision and set the bases of Arab interests and how to deal with the current problems so that this aspired institution would succeed in performing its mission. Many people hope that this idea would be implemented. Hence, the problem is primarily political. It should tackle concrete issues most prominent of which are the following: First, there is the issue of the current negotiations with Israel. We are now facing insolent Israeli policies that deny Palestinian rights and violate international law by continuing to grab the Arab and Muslim heritage. In violation of international law, Israel continues to impose geographic changes on the ground through its settlement construction activities. It continues to impose demographic changes by seizing more land and erecting isolationist walls. Israel's brazen policy does not stop talking about transferring the Palestinians of 1948 in order to implement the slogan of the Jewishness of the State of Israel. This Israeli policy comes parallel to an international policy that begins in Washington and in the Quartet that ignores the transgressions of Israel's policies and deals with these transgressions with excessive kindness and sympathy. This international policy resorts to political deception by openly
[wanita-muslimah] Bin Laden's family pleads for refuge
Refleksi : Bagaimana kalau NKRI menerima mereka, bukankah banyak pendukung Osama? Ataukah lain di bibir, lain di hati? http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010\03\24\story_24-3-2010_pg7_13 Wednesday, March 24, 2010 Bin Laden's family pleads for refuge RIYADH: Al Qaeda chief Osama Bin Laden's son issued a plea on Tuesday for some country to accept members of his family seeking to leave Iran, where they have been held under house arrest since 2001. After two of Omar Bin Laden's siblings were released by Tehran to Syria in the past three months, he and his wife Zaina issued a statement pleading for a refuge for their other family members still in Iran, mentioning specifically Qatar and the UAE. The Iranian government has nowhere to send Omar's other siblings, they wrote. We beg of any country to help us, either from the east or the western world. These are just as much innocent victims as anyone else, they said. We ask again for the UAE or Qatar to please help them. The letter received by AFP named 23 people still living in the Tehran compound where the family has been held since fleeing overland from Afghanistan in 2001. afp [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Dubai puts alcoholic dishes back on menu
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=ODM0OTc5ODMz Dubai puts alcoholic dishes back on menu Published Date: March 24, 2010 DUBAI: The Dubai municipality has retracted a decision to ban restaurants from using alcohol in the preparation of dishes, The National daily reported yesterday. The liberal Gulf emirate had announced on Sunday it would enforce a 2003 law banning alcohol in food preparation, based on complaints from Muslim clients who were not warned that dishes in some restaurants contained alcohol. But it now appears Dubai has changed its mind. Khaled Sharif Al-Awadhi, director of Dubai municipality's food control department, said food containing alcohol could be served on condition it was segregated from other food and clearly labelled, The National reported. We have found violations where hotels are not clearly stating alcohol content in their food, it quoted him as saying. Awadhi added that alcohol should be handled like other non-halal products such as pork. The newspaper said chefs in Dubai, where restaurants in hotels with a licence are allowed to serve alcohol, had approached the municipality asking for a review of the decision, which they said threatened their industry. Islam, the main religion of the local population of the United Arab Emirates of which Dubai is a member, bans the production, sale and consumption of alcohol. - AFP [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur
http://surabaya.detik.com/?991102465 Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur Warga Minta Ponpes Nurul Hidayah Dibubarkan Imam Wahyudiyanta - detikSurabaya Kamis, 25/03/2010 07:54 WIB Surabaya - Kejadian pencabulan yang dilakukan pendiri Ponpes Nurul Hidayah, M Shodiqin alias Imbar Mulyono, membuat warga Gadel marah. Mereka meminta agar ponpes itu dibubarkan. Jika tidak, warga mengancam akan merobohkan dan membakar ponpes itu. Kami juga meminta agar seluruh isi pondok hengkang dari kampung ini, ujar salah satu warga, Hartati, kepada wartawan di Jalan Gadel Timur I, Kamis (25/3/2010). Hartati, mengatakan bahwa warga merasa kesal dengan ulah Imbar. Pria asli Purworejo itu mengaku sebagai kyai, tetapi kelakuannya sangat bejat dengan mencabuli para santrinya sendiri yang masih di bawah umur. Apalagi kejadian ini adalah kedua kalinya yang sudah dilakukan Imbar. Bubarkan dan robohkan pondoknya tetapi jangan mushollanya, tambah Hartati. Sementara itu, salah satu warga lain, Adib mempunyai pemikiran lain. Sah-sah aja memperkarakan Imbar. Tetapi nama ponpes jangan dibawa-bawa karena yang melakukan tindakan asusila adalah oknumnya yang kebetulan adalah pendiri ponpes. Adib, lebih memilih mengusir Imbar tetapi ponpesnya dibiarkan saja diurus oleh para santrinya yang sebetulnya adalah korban. Jikalau ada santri yang masih terdoktrin oleh pemikiran racun Imbar, sebaiknya disadarkan saja. Kalau bisa pondoknya tidak usah dibubarkan, ujar Adib. http://surabaya.detik.com/read/2010/03/24/175926/1324674/466/2006-pelaku-pernah-melakukan-hal-serupa Rabu, 24/03/2010 17:59 WIB Kyai Cabuli Santri di Bawah Umur 2006, Pelaku Pernah Melakukan Hal Serupa Imam Wahyudiyanta - detikSurabaya Foto Terkait Kyai Diduga Cabuli Santrinya Surabaya - Kejadian asusila yang dilakukan pendiri Ponpes Nurul Hidayah, M Shodiqin alias Imbar Mulyono tak hanya terjadi kali ini saja. Pada tahun 2006, ponpes yang berlokasi di Jalan Gadel Timur I/9A ini pernah diserbu warga karena Imbar menyetubuhi santrinya. Berbeda dengan sekarang, yang disetubuhi Imbar saat itu adalah santri yang sudah dewasa, ujar salah satu tokoh masyarakat, Salim, kepada wartawan di rumahnya, Jalan Gadel Tengah, Rabu (24/3/2010). Meski begitu warga yang sudah emosi langsung menyerbu ponpes begitu kabar itu merebak. Massa juga sudah melempari komplek ponpes. Beruntung saat itu polisi berhasil meredam emosi warga sehingga tidak merusak dan membakar seluruh isi komplek ponpes. Kasus itu sendiri kemudian ditangani oleh muspika. Dan kasusnya akhirnya tidak berlanjut. Saya menyayangkan kasus itu tidak sampai dilaporkan ke polisi, tambah Salim. Sementara kabar yang beredar di masyarakat menyebutkan jika saat itu semua pejabat yang menangani kasus itu sudah disogok oleh Imbar. Korban sendiri yang diduga dalam tekanan dan akhirnya tidak jadi melaporkan perbuatan Imbar. Namun warga tetap mengingat memori kelam tersebut. Dan akhirnya kembali memuncak saat Imbar melakukan aksi kedua kalinya. Kabarnya juga Imbar pernah mendirikan ponpes di Banyu Urip, tetapi dibakar warga. Tapi saya tidak tahu kenapa kok ponpes itu dibakar, tandas Salim [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] NU dan Gerakan Islam Kontemporer
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpagekat=7 Rabu, 24 Maret 2010 ] NU dan Gerakan Islam Kontemporer Oleh: Laode Ida PADA suatu acara diskusi di Taman Ismail Marjuki (TIM) dengan tiga tokoh yang berminat menjadi ketua umum Tanfidziah PB NU dalam muktamar ke-32 saat ini, Dr H Andi Jamaro mengisahkan seorang temannya yang memperoleh keluhan dari beberapa warga NU lantaran suatu masjid milik ahlussunnah waljamaah telah diambil oper oleh komunitas lain. Pihak yang mengeluh tersebut mencermati bahwa imam masjid itu bukan lagi dari kaum sarungan. Reaksi sahabat yang menerima ''pengaduan'' tersebut bukannya merespons dengan menyesalkan, melainkan justru menyatakan kesyukuran. Sebab, berdasar pengalamannya, jamaah yang belakangan ini mengisi setiap waktu salat di masjid itu hanya dia yang warga NU, selebihnya jamaah dari non-nahdlyin. Intinya, warga NU tidak boleh hanya mengeluh, tapi juga harus berbuat untuk memelihara dan mengembangkan tradisinya dengan, antara lain, secara langsung memanfaatkan fasilitas warisan, termasuk masjid-masjid yang kerap hanya diklaim sebagai milik kaum nahdlyin. Kisah nyata tersebut boleh jadi merupakan kecenderungan yang terjadi dewasa ini. Yakni, NU hanyalah ''besar dalam nama'', sedangkan basis kultural berikut massanya sudah memudar dan mengempes. Pada tingkat tertentu, NU bahkan boleh merupakan organisasi yang jadi milik para elitenya, sedangkan massa arus bawah sudah secara perlahan meninggalkan atau mengabaikan wadah tempat bermain para elitenya itu. Tepatnya, tidak mustahil kebesaran NU yang secara kuantitas kerap disebut sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, hanya merupakan klaim politis. Kalau fenomena atau kecenderungan seperti itu terjadi, kendati memprihatinkan, sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Mengapa? Pertama, konsentrasi para elite NU dalam sejarahnya lebih menonjol pada dimensi politiknya daripada orientasi kultural. Massa yang organik dengan basis pesantren-pesantren di Pulau Jawa memang tetap eksis. Namun, keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan orientasi kekuasaan para elitenya. NU memang pernah secara formal mengambil jarak dengan dunia politik praktris melalui kesepakatan dalam muktamar ke-27 di Situbondo 1984. Konsepnya, kembali ke garis pesan substantif pada awal pendiriannya alias kembali ke Khitah 1926. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai ketua umum tanfidziah selama tiga periode (1984-1999) awalnya relatif mampu menjalankan amanah itu. Yakni, menjaga jarak dengan dunia politik seraya menjadikannya sebagai gerakan sosial untuk perubahan. Baik dalam NU maupun di tingkat negara (di mana NU selalu bersikap kritis terhadap kekuasaan yang otoriter). Nama NU pada era itu memang sangat menonjol dan disegani. Para elite NU giat melakukan pemberdayaan umat, termasuk menggalang kekuatan lintas komunitas dalam semangat kebangsaan. Namun, posisi seperti itu tidak berlanjut pada era reformasi lantaran NU kembali masuk dalam kancah politik yang didahului dengan pendirian PKB dengan Gus Dur sebagai tokoh utamanya. Gerbong NU yang sebelumnya berisi para aktivis pelaku gerakan sosial mulai berhamburan masuk ke arena politik, baik melalui PKB maupun parpol lain, menikmati kekuasaan dan materi yang menyertainya. Karena itu, sejarah pun kembali mencatat, orientasi dan fokus para elitenya adalah perebutan kekuasaan, bukan lagi pada pemberdayaan umat. Parahnya, konflik di antara para elite nahdliyin itu menjadi bagian yang lekat dalam tubuh NU yang berisi politisi, termasuk hingga wafatnya Gus Dur masih menyisakan luka konflik politik keluarga inti NU. Warga arus bawah pun, boleh jadi, tidak hanya mulai kehilangan para patron yang bisa menjadi acuan, melainkan juga bisa kehilangan simpati terhadap NU. Kedua, gairah syiar tradisi berislam, kalau mau jujur diakui, jauh lebih gencar dilakukan komunitas non-NU daripada para elite ahlussunnah waljamaah. Fenomena tersebut bisa dicermati dalam masyarakat, termasuk di kampus-kampus dan bahkan sekolah menengah, sehingga gairah berislam para mahasiswa dan siswa pun turut meningkat. Bahkan, gerakan syiar berislam itu sekaligus membangun basis politik oleh jaringan parpol tertentu. Para elite NU sebenarnya harus menyadari bahwa masyarakat Islam tidak akan merasakan manfaat dari sebuah organisasi Islam yang hanya mengandalkan kebanggaan sejarah dan atau nama besar. Nama besar NU, tepatnya, tidak lagi menjadi jaminan eksistensi untuk dipihaki dan terus diikuti sebagai tradisi yang berkelanjutan. Masyarakat kita sedang dan terus akan berubah, mencari model yang tepat untuk menjawab segala persoalan hidup yang dihadapi. Gambaran tersebut memang merupakan realita objektif berdasar perkembangan kontemporer gerakan syiar dan termasuk politik Islam di Indonesia. Sementara itu, selain terjebak dalam politik praktis seperti yang sudah dijelaskan, NU dan gerakannya lebih
[wanita-muslimah] Azan Subuh di Indonesia Terlalu Pagi
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detailnid=124355 Rabu, 24 Maret 2010 ] Azan Subuh di Indonesia Terlalu Pagi Dibahas dalam Munas Muhammadiyah SURABAYA - Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bakal membahas kekhawatiran atas banyaknya muslim di Indonesia yang malas salat subuh dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXVII di Malang, 1-4 April mendatang. Ada dugaan, penyebab malas salat subuh itu adalah waktu panggilan azan dianggap terlalu dini alias kepagian. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar membeberkan, jika dibanding negara lain, azan subuh di Indonesia dianggap terlalu pagi. Parameternya, azan dimulai ketika matahari berada 20 derajat di bawah ufuk atau titik matahari mulai terlihat. Dia lantas membandingkan waktu azan subuh di Maroko dan Mesir. Dua negara di benua Afrika yang mayoritas berwarga muslim itu menetapkan waktu subuh saat matahari berada di titik masing-masing 18 dan 19,5 derajat di bawah ufuk. Sesuai hukum Islam, menurut Syamsul, waktu subuh adalah di antara 20 derajat sebelum ufuk hingga 0 derajat ufuk. ''Kalau waktu subuh lebih siang, mungkin akan lebih banyak yang salat,'' ujarnya setelah menemui Gubernur Jatim Soekarwo di ruang kerja kemarin (23/3). Dia berharap temuannya tersebut bisa dibahas sekaligus dicarikan jalan keluarnya dalam munas yang akan berlangsung di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Malang, 1-4 April mendatang. Sementara itu, pro-kontra fatwa haram rokok yang dilontarkan majelis tarjih dan tajdid, tampaknya, bakal tidak berujung. Majelis itu urung mengusung pembahasan fatwa tersebut dalam munas mendatang. Padahal, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan fatwa haram ditetapkan atau malah dibatalkan dalam forum tersebut. Syamsul mengakui, fatwa haram menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Meski meresahkan sejumlah pihak, pimpinan majelis tarjih sepakat tidak membahasnya. ''Masih banyak masalah umat yang perlu dibicarakan daripada membahas rokok,'' ungkapnya. Dia menjelaskan, setumpuk agenda penting yang akan dibahas, antara lain, nikah siri, prinsip agama tentang motivasi pelayanan masyarakat, fikih tata kelola, fikih perempuan, tuntunan seni dan budaya, hingga pedoman waktu salat subuh. Di Muhammadiyah, putusan majelis tarjih merupakan forum tertinggi dan wajib ditaati warganya. Sementara itu, ada dua level di bawah putusan. Yakni, fatwa dan rencana yang lebih fleksibel. Tentang rokok yang diharamkan, menurut Syamsul, majelisnya sebatas fatwa. Dia menilai, jika pihaknya memasukkan dalam pembahasan dan keputusan tarjih, itu merupakan langkah mundur. Implementasinya pun bakal makin sulit. ''Posisi fatwa rokok haram saat ini masuk dalam sosialisasi,'' ungkapnya. Ketua Bidang Tarjih Yunahar Ilyas kompak. Dia menuturkan, tidak ada tawar-menawar keputusan munas lagi seperti fatwa. Jika fatwa haram rokok sampai menjadi keputusan munas, kondisinya semakin sulit bagi masyarakat. ''Tahun pertama kami sosialisasikan. Kalau ada respons positif, keputusan dalam munas bisa ditempuh,'' terang Yunahar. Kini, pihaknya masih mengkaji masalah yang diamanatkan dalam Muktamar Ke-45/2005 Muhammadiyah di Malang. Dia menambahkan, kalau memang ada keputusan baru, fatwa tersebut bisa dibahas dalam muktamar 2010 di Jogjakarta pada 3-8 Juli mendatang. (sep/c5/agm) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Top Yemeni religious leaders oppose ban on child marriages
http://arabnews.com/middleeast/article33440.ece Top Yemeni religious leaders oppose ban on child marriages By ASSOCIATED PRESS Published: Mar 22, 2010 23:46 Updated: Mar 23, 2010 06:18 SANAA: Some of Yemen's most influential Islamic leaders, including one the US says mentored Osama Bin Laden, have declared supporters of a ban on child brides to be apostates. The religious decree, issued Sunday, deeply imperils efforts to salvage legislation that would make it illegal for those under the age of 17 to marry. The religious decree, issued Sunday, deeply imperils efforts to salvage legislation that would make it illegal for those under the age of 17 to marry. The practice is widespread in Yemen and has been particularly hard to discourage in part because of the country's gripping poverty - bride-prices in the hundreds of dollars are especially difficult for poor families to pass up. More than a quarter of Yemen's women marry before age 15, according to a report last year by the Social Affairs Ministry. Tribal custom also plays a role, including the belief that a young bride can be shaped into an obedient wife, bear more children and be kept away from temptation. A February 2009 law set the minimum age for marriage at 17, but it was repealed and sent back to parliament's constitutional committee for review after some lawmakers called it un-Islamic. The committee is expected to make a final decision on the legislation next month. Some of the clerics who signed Sunday's decree sit on the committee. The group behind the declaration also includes Yemen's most influential cleric, Sheikh Abdul-Majid Al-Zindani, whom the United States has branded a spiritual mentor of Bin Laden. Al-Zindani denies being a member of Al-Qaeda. The religious leaders organized a protest against the legislation on Sunday by a group of women. The women carried signs that read Yes to the Islamic rights of Women. I was married at 15 and have many children now, said one of the women, Umm Abdul-Rahman. And I will marry my daughter at the same age if I decide she is ready for it. The issue of Yemen's child brides vaulted into the headlines three years ago when an 8-year-old girl boldly went by herself to a courtroom and demanded a judge dissolve her marriage to a man in his 30s. She eventually won a divorce, and legislators began looking at ways to curb the practice. In September, a 12-year-old Yemeni child-bride died after struggling for three days in labor to give birth, a local human rights organization said. A rights group pushing for a ban planned a protest for Tuesday. The government has two options: To give girls in Yemen a chance at life or to condemn them to a death sentence, said Amal Basha, chairwoman of the group, Sisters Arab Forum in Yemen. Yemen once set 15 as the minimum age for marriage, but parliament annulled that law in the 1990s, saying parents should decide when a daughter marries. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Women should be partners in shaping future
http://arabnews.com/saudiarabia/article33498.ece Women should be partners in shaping future By LAURA BASHRAHEEL | ARAB NEWS Published: Mar 23, 2010 00:09 Updated: Mar 23, 2010 00:09 But society denies them education thinking they are only meant to take care of husbands and kids JEDDAH: In spite of educational reforms and improvements in the role of women in Saudi society, many old-fashioned families continue to feel women are only suited to become wives and mothers. History was made last year with the appointment, by royal decree, of a Saudi woman, Nora Al-Fayez, as deputy education minister for girls' affairs. Despite women being recognized in the field of education, some families still feel their womenfolk should only busy themselves with household chores and raising children. Sanaa Hamad, 26, was forced to drop out of university in Jeddah by her brother during her final exams. I suffered immense psychological pain after he killed off my dreams of getting a degree, she said. Hamad's parents encouraged her to go to university. She had exhibited herself as a bright student at high school and so selected biochemistry as her major. Some of her relatives, however, disapproved of this and tried convincing her father not to allow her to continue with her education, saying it was unbefitting for a young woman. My father supported me and ignored our relatives. Then my brother suddenly decided I shouldn't continue with my education and that I should marry a cousin. He said women are only good for marriage and for looking after children, she said. The Kingdom is presently seeing an increase in education facilities for women with many going abroad on university scholarships. However, with little development projects taking place in villages, an overall change in attitude seems distant. Amal, who asked her last name not be published, said she was elated when she secured a place at a university in Riyadh. I'm from a village near Riyadh and was excited to tell my dad. However, it was enough for him that I had got a high school degree, she said. Amal's father told her she had studied enough and that a girl should preoccupy herself with looking after her husband. I'm still hoping to continue my education. There is always time and hope, she said. Fatima Ali, 19, said she hopes to see the day when people from rural backgrounds become more aware of the importance of female education. I dreamed of going to college, but was shocked by the way my father and brother reacted. It felt I was in the Stone Age, she said. My father believes it's enough for women to just read and write. As for my brothers, they believe women have two places to go to - either their husband's house or the grave, she added. Fatima wants the authorities to play a bigger role in raising awareness about female education, especially in rural areas. Women in cities like Riyadh and Jeddah are traveling abroad to study and they are getting better education. We want the same, she said. Dr. Samir Arar, a counseling psychologist at Maharat Center and professor of psychology at King Abdulaziz University, said women need to improve their skills before they become wives and mothers, and that education is the key. Society needs educated women in order to be balanced, he added. Arar said people should never forbid their daughters from continuing their education because no one knows what the future holds. A married woman can end up divorced or widowed and in both scenarios she would become the main breadwinner for her family, he said, adding that education and skills will help women find work and cross such obstacles. Arar believes society should not confine women to being only mothers and wives but partners in shaping the future. It's unfortunate and sad that women are being stopped from education and pursuing careers, he said. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Rafsanjani grandson arrested in Iran over protests
http://arabnews.com/middleeast/article33439.ece Rafsanjani grandson arrested in Iran over protests By REUTERS Published: Mar 22, 2010 23:46 Updated: Mar 23, 2010 03:04 TEHRAN: A grandson of former Iranian President Akbar Hashemi Rafsanjani has been arrested for taking part in post-election protests last year, a news agency said on Monday. Hassan Lahouti was detained by security police on Sunday at Tehran airport after arriving on a flight from abroad, the Fars news agency said. His grandfather, who heads the powerful Assembly of Experts, is still a powerful player in the ruling establishment. A source close to the family told Fars that Lahouti, believed to be in his 20s, left the country last year days after the presidential vote in which President Mahmoud Ahmadinejad was re-elected. The election plunged the Islamic republic into its most serious internal crisis since the 1979 revolution, when opposition supporters took to the streets in protest against the result. Lahouti's mother, Faezeh Hashemi, was among several of Rafsanjani's relatives held briefly for joining rallies in June, when the unrest first erupted. Rafsanjani has been criticized by Ahmadinejad supporters for what they said was his failure to give full backing to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in the crackdown on the protest movement. Rafsanjani expressed support for Khamenei, a Shiite Muslim jurist who holds ultimate authority in Iran, at a meeting of the Assembly of Experts in February. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] On whose side are the Taliban apologists?
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010\03\23\story_23-3-2010_pg3_5 COMMENT: On whose side are the Taliban apologists? -Babar Ayaz Apologists of the Taliban should realise that no matter who is ruling, it is high time that these terrorists should be dealt with. There should be no confusion that it is the agenda of the people of Pakistan. The interest of the people of Pakistan should be at the top of our list instead of anti-government and anti-US emotions To give apologists of the Taliban and jihadi groups among the politicians and journalists the benefit of the doubt, let us presume that either they are politically naïve or they are suffering from Alzheimer's disease. Their usual refrain is that the Taliban's terrorism would go away if the government stops taking foreign dictation. I wish it were that simple. Statements of Punjab Chief Minister Shahbaz Sharif, Saad Rafiq, Imran Khan and many fellow journalists reflect this mindset and one is amazed how they tend to forget the historical and ideological background of the rise of militant Islam in Pakistan. Blaming the government in this regard is just political point scoring, though sadly on a wrong issue. Nobody can deny their assertion that interference in the national security policy should not be allowed. But for a moment let us assume we have no US interference in deciding our policy regarding the local and Afghan Taliban. And there is no pressure to wind up the India-specific terrorist networks. Suppose the PML-N is in power trying to work out the national security policy, if at all the GHQ would permit them to enter this sacred zone. In this situation, would they be able to deliberately gloss over the historical and ideological basis of the terrorists' war against the state? They will have to analyse the objectives of the people of Pakistan, the Afghan Taliban and the local jihadi organisations and then see whether these objectives are reconcilable with the interest of the majority of Pakistanis. Once burdened with the power to rule, their analysis would have to be dispassionate, not idealistic. Their government's ultimate responsibility would be to protect the democratic rights of the people and work towards raising their living standard. I am sure the PML-N realises that in a country where almost every third person lives below the poverty line, we cannot afford to fight the world in the name of promoting an Islamic caliphate. So let us see what the major actors of this sad saga want: 1) The people of Pakistan: end of Talibanisation and religious extremism in the country; putting a stop to interference in Afghanistan; protection of Pakistan's legitimate interests in Afghanistan; good relations with the Afghan government and the US; normalisation of relations with India. 2) The local Taliban and jihadi organisations: control over all the tribal areas to begin with, and enforcement of their version of shariah by force; support of the Afghan Taliban's war against the US and Afghan government; fighting with Pakistani forces if they try to stop militants from joining the Afghan war and entering India for terrorist attacks; continue to support to al Qaeda; bring down the Afghan government; oust the US and NATO forces from Afghanistan; and liberate Kashmir through an armed struggle. 3) The Afghan Taliban: Take over Afghanistan by force and establish a government with their brand of shariah; resist any move by Pakistan to stop them from using its territory as a hinterland. 4) Al Qaeda: Help the Taliban in restoring their government in Afghanistan; continue using Afghanistan as their headquarters to export Islamic revolution through the barrel of the gun to the world; bring down the Pakistani government, which does not support al Qaeda's ideals. Now if we look at these demands keeping in view the interest of the people of Pakistan, it is clear that whether we listen to the US or we make indigenous policies, no compromise can be made with the Taliban and jihadis. First, the people of Pakistan are Muslims, but they do not approve of extremism. They support democracy, which in essence is pluralistic and means tolerance of dissent. Second, it does not suit Pakistan to help the Afghan Taliban who want to enforce religious fascism in Afghanistan and annoy the West. Third, Pakistan has to stop interference in Afghanistan. There can be no two views about it. The UN Resolution 1373 decides also that all states shall: refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists. True, Pakistan should neither support the Taliban nor the US and NATO forces. But this would only be possible if the Taliban stop using Pakistan as their base and join the Afghan democratic process. Fourth, Pakistan's legitimate interest
[wanita-muslimah] 647 women killed in the name of 'honour' last year
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010\03\23\story_23-3-2010_pg1_7 647 women killed in the name of 'honour' last year * HRCP report says 3,021 people killed, 7,334 injured across country * 1,668 suicide cases reported ISLAMABAD: The 2009 report of the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) released on Monday revealed that there was a sharp surge in violence against women and 1,401 women were murdered during 2009. Out of these, 647 were murdered in the name of honour, while 757 were killed for other reasons. According to the report, 928 rape cases were reported last year and 563 women committed suicide, while 253 attempted it. It also said 135 women fell victim to burning, while cases of domestic violence, including torture, beating, murder attempts, increased from 137 in 2008 to 205 in 2009. The report further revealed that in 2009, 3,021 people were killed and 7,334 injured across Pakistan. Addressing the ceremony, HRCP Secretary General IA Rehman said according to unofficial estimates, around 164 incidents of target killings took place in Balochistan in which 118 citizens and 158 security officials were killed, while 83 citizens and seven security officials were injured. HRCP Chairwoman Asma Jahangir chaired the ceremony. According to the report, more than 209 people - mostly from political parties - were killed in Karachi in 2009. Moreover, seven journalists were killed across the country while performing their duties, while four died in crime-related incidents, the report said. In 2009, 163 attacks were aimed directly at the media, including murders, kidnapping, threats, assaults and attacks on media establishments. Also, 224 cases of kidnapping for ransom took place in Punjab as compared to 248 in 2008, whereas 163 people were abducted in Sindh, 241 in Balochistan and 592 in the NWFP. Suicide cases: The report said 1,668 suicide cases were reported across the country in 2009, whereas 747 people were killed in Karachi. It said around 20,000 children die of diarrhoea every year and nearly 20 percent of children suffer from asthma, adding 39 percent were moderately or severely malnourished. The report also said Pakistan ranked 117 among 134 countries in terms of quality of primary education in the World Economics Forum's Global Competitiveness index of 2009. app Home | Main [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Congress to Shape Future of Indonesia's Largest Muslim Organization
http://www.thejakartaglobe.com/home/congress-to-shape-future-of-indonesias-largest-muslim-organization/365278 March 23, 2010 Anita Rachman Islamic scholars from 50 countries are in Makassar to attend the 32nd congress of the NU. (Antara Photo/Yusran Uccang) Congress to Shape Future of Indonesia's Largest Muslim Organization Makassar. The pervasive thick cloud of clove cigarette smoke, the motley collection of sarongs and the faces of candidates staring back from an abundance of campaign banners all herald the start of Nahdlatul Ulama's national congress here today. The country's largest Muslim organization - comprising some 40 million members and supporters - has descended on the South Sulawesi capital to hold its 32nd congress, with the most important order of business being the election of a new chairman who will lead NU for the next five years. More than 4,500 delegates from across the country are taking part in the congress at the Haji Sudiang Lodge, where men and women have been separated into different dorms. President Susilo Bambang Yudhoyono is scheduled to officially open the proceedings today. Hafidz Usman, head of the NU congress committee, said the gathering, which closes on Sunday, would discuss a variety of topics, including how the group views wiretapping and the issue of online marriages. People from many provinces have joined us here, from Papua, Manado, Ternate, West and Central Kalimantan, and of course our fellows from Java have arrived as well, Hafidz said on Monday. There have been growing calls from within the organization for it to end its involvement in politics and focus on its original mission: to provide grassroots spiritual, educational and social guidance to Muslims across the country. Hafidz said this year's congress would be the first without the late Abdurrahman Gus Dur Wahid, who had led NU for 15 years before becoming the country's fourth president. It was at the 1984 congress in Situbondo, East Java, when Gus Dur turned NU from a political force to a religious organization again, he said. But look at NU now - many people want to politicize it, use it. I hope this will not happen anymore. But any move away from politics, where obedience to Muslim clerics and scholars is de rigueur, will depend on the next leader. Unlike past congresses, the battle for the NU chairmanship will be fierce this year, Hafidz said, pointing to the many colorful campaign banners plastered around the lodge. Running for the coveted position are clerics, religious scholars and career politicians. They include senior NU executives Sholahuddin Wahid, Masdar F Mas'udi, Ahmad Bagja and Said Agil Siradj; former Golkar Party legislator Slamet Effendy Yusuf; National Awakening Party (PKB) lawmaker Ali Maschan Moesa; and liberal Muslim intellectual Ulil Abshar Abdallah. Ulil said the incumbent chairman, Hasyim Muzadi, had not expressed interest in running for a third term, but was looking to head up the organization's advisory board. M Luthfi Abdul Hadi, a cleric from Malang, East Java, said that as at past congresses, smoking was an inescapable part of the proceedings. I've quit smoking, but I understand why many still persist with the habit, he said. It's because smoking somehow helps them think. Our clerics, they are thinkers, they read many things - I think smoking helps them do that. Another congress trademark is the sarongs, the traditional dress of NU's mainly rural followers. Related articles Muslim Leader Laments Ignorance of Those Who Are Intolerant of Christians 11:00 PM 22/01/2010 Indonesia's Top Muslim Group Will Avoid Politics, Say NU Leadership Candidates 11:22 PM 14/03/2010 Indonesian Muslim Groups Rip Weak Policy Vs. Graft 10:28 PM 20/12/2009 Indonesian Muslim Leader Criticizes Swiss Vote for Ban on Minarets 12:56 PM 30/11/2009 Muslim Converts Take A Giant Leap Of Faith 7:08 PM 18/09/2009 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Bukan Peperangan Orang Aceh + Teroris hanya perang opini, bukan kenyataan
Refleksi : Sutradara-sutradara sendiwara teror wayang masih perlu lebih banyak mendapat pendidikan lanjut dengan beasiswa pemerintah agar karya-karya mereka bisa berkwalitas kelas profesional internasional. Atau bagaimana pendapat Pak Intel? Maaf, terlebih harus ditanya kepada sang raja. http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/19/0350500/bukan.peperangan.orang.aceh TERORISME (2) Bukan Peperangan Orang Aceh Jumat, 19 Maret 2010 | 03:50 WIB Sebuah pesan pendek berbunyi: Tandzim Al Qoidah Indonesia Cabang Serambi Mekah telah bertahan untuk melanjutkan jihad terhadap musuh-musuh Allah: kaum Yahudi, Salibis, dan Murtadin serta meminta musuh-musuh Allah untuk segera meninggalkan tanah Serambi Mekah. Pesan lewat SMS itu dikirim Abu Yusuf dari Pegunungan Bun, Jalin, Kecamatan Jantho, Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kepada seseorang di Solo, Jawa Tengah, pada 27 Februari 2010. Abu Yusuf alias Mustaqim adalah lelaki asal Lampung yang memimpin pelatihan menembak dan membaca peta kelompok bersenjata itu. Dia disebut-sebut sebagai lulusan akademi militer Jamaah Islamiah Hudaibiyah di Mindanao, Filipina. Ancaman dari Abu Yusuf itu terbukti bukan gertak sambal. Sepanjang Kamis (4/3) lalu, belasan kali ambulans milik Kepolisian Daerah (Polda) NAD bolak-balik Banda Aceh-Lamkabeu, Aceh Besar, untuk mengantar anggota polisi yang tertembak dalam pengejaran kelompok bersenjata yang dipimpin Abu Yusuf itu. Hingga tengah malam, 11 anggota Satuan Brimob Polda NAD dirawat. Empat di antaranya harus menjalani operasi karena mengalami cedera serius. Kontak tembak itu juga menewaskan seorang warga sipil, dua anggota Brimob Polda NAD, dan seorang anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror. Esoknya, Mabes Polri menyatakan, kelompok bersenjata itu sangat menguasai medan. Mayat tiga polisi yang tewas itu pun baru bisa diambil dua hari kemudian karena aparat tak berani mendekat ke lokasi kontak tembak. Seorang anggota Brimob Polda NAD yang ikut dalam pengepungan itu sejak 22 Februari 2010 mengisahkan, pergerakan kelompok itu di pegunungan cukup sulit untuk diikuti. Mereka, katanya, sangat mengetahui seluk-beluk kawasan perbukitan itu dan mahir menggunakan senjata api. Tajudin (35), mantan panglima pasukan elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Gajah Keng wilayah Aceh Besar, mengatakan, tanpa penguasaan medan, sulit mengejar kelompok bersenjata itu. Tempat tertembaknya anggota Densus 88 dan Brimob seperti mangkuk. Waktu ditembak, mereka berada di dasar mangkuk itu, sedangkan kelompok bersenjata itu ada di atas. Tak perlu senjata api, orang yang berada di bawah bisa mati cukup dilempari batu dari atas, kata Tajudin yang belasan tahun bergerilya di wilayah itu. Medan geografis di Aceh memang mendukung untuk peperangan gerilya. Kontur tanahnya berbukit, dinaungi hutan hujan tropis, dengan sungai-sungai yang mengalir di lembahnya, yang merupakan tempat berlindung yang sempurna. Memanfaatkan medan itu, para pejuang Aceh bertahan menghadapi gempuran penjajah Belanda. Tradisi gerilya itu yang kemudian diteruskan Darul Islam (DI) hingga gerakan Aceh Merdeka (AM) dan terakhir oleh GAM. Romantisisme sejarah Romantisisme perang Aceh yang sudah banyak dikisahkan ini agaknya telah menginspirasi kelompok teroris ini untuk mencoba membangun basisnya di sana. Ditemui secara terpisah, Yudi Zulfahri dan Sofyan Tsauri, dua tersangka yang menjadi kunci untuk menyiapkan pelatihan kelompok Tandzim Al Qoidah Indonesia Cabang Serambi Mekah mengatakan, faktor alam menjadi alasan utama mereka. Selain itu, mereka juga menilai Aceh sebagai etalase penting bagi tegaknya syariat Islam di Indonesia. Tapi, sayangnya, syariah yang ditegakkan di sini sekarang belum sepenuhnya tegak. Itu yang mengecewakan, kata Yudi, pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Banda Aceh, yang ditangkap dalam penggerebekan di Janto. Latar belakang kekecewaan pribadi yang dirasakan Yudi itu menjadi salah satu pendorong untuk mempromosikan Aceh sebagai basis pelatihan kepada jaringan kelompok asal Jawa. Dengan pertimbangan itulah, para anggota jaringan lama, termasuk Dulmatin, menyetujui Aceh dijadikan basis persiapan kekuatan bagi gerakan mereka. Yudi dan Sofyan pun diserahi tugas-tugas persiapan, mulai dari mencari senjata dan amunisi, mencari lokasi yang cocok, hingga persiapan logistik. Yudi pun memanfaatkan orang-orang lokal yang bisa membantu, salah satunya Munir alias Abu Rimba. Meskipun Abu Rimba diakui Yudi bukan sosok yang ideologis, seperti yang diyakini kelompoknya, ia dinilai memahami medan di pegunungan. Apalagi, Yudi mengenal Abu Rimba sebagai bekas anggota pasukan khusus GAM Gajah Keng yang kecewa dengan kondisi Aceh pasca-perdamaian. Belakangan, mantan Panglima GAM Gajah Keng Tajudin menyatakan Abu Rimba bukan mantan anggota pasukannya. Hal itu dikuatkan dengan keterangan Abu Jihad. Lelaki asal Samalanga, Bireuen, ini beberapa kali dihubungi oleh Sofyan Tsauri untuk bergabung dengan kelompoknya. Abu Jihad
[wanita-muslimah] Afghan women reveal tenacity
http://www.theaustralian.com.au/news/opinion/afghan-women-reveal-tenacity/story-e6frg6zo-1225842988336 Afghan women reveal tenacity Kathleen Parker From: The Australian March 20, 2010 12:00AM IF your impression of an Afghan woman is of a shapeless, frightened form engulfed in metres of heat-trapping fabric, you haven't met Shafiqa Quraishi. Make that Colonel Quraishi, who earned her title as one of 900-plus female members of the Afghan National Police. Quraishi, who is director of gender, human and child rights within the Afghan Ministry of the Interior, was one of nine women in Washington to receive the International Women of Courage Award from Secretary of State Hillary Clinton. She and fellow Afghan award recipient Shukria Asil met members of the US-Afghan Women's Council to discuss ways to help women and children struggling for rights and security. Whatever you think you know about Afghanistan, the reality is probably far better - and far worse. And though burkas are still worn by many, they are less visible these days on city streets as women assume new roles. Speaking through translators, the two women reiterated a dominant theme: We are not victims. Start of sidebar. Skip to end of sidebar. Related Coverage a.. Global day for women Perth Now, 8 Mar 2010 b.. NATO strike kills 'at least' 33 civilians Adelaide Now, 22 Feb 2010 c.. Asylum seekers threaten suicide Adelaide Now, 9 Feb 2010 d.. Deadly start to President's second term Adelaide Now, 20 Nov 2009 e.. Five killed in attack on former warlord Adelaide Now, 20 Nov 2009 End of sidebar. Return to start of sidebar. Yes, of course, many have been victimised by brutal regimes in some cases, or by cultural forces, or by men who have hijacked religion to justify actions that would be treated as crimes in our part of the world. But these women are not seeking restitution; they are seeking empowerment. This is a crucial distinction that underscores the courage they display in the routine machinations of everyday life. I heard the not victims refrain a day earlier from another group of women - from Bahrain, Afghanistan, Pakistan, Kenya, Brazil and Haiti - here to be honoured by Vital Voices Global Partnership, an organisation that works to empower female leaders and social entrepreneurs around the world. Vital Voices, which grew out of the UN's Fourth World Conference on Women in 1995, focuses on advancing women as a US foreign policy goal. Translation: empowering women will lead to greater prosperity and world peace. One cannot sit and talk with these women and escape inspiration. On one end of the spectrum is Afnan al-Zayani, a CEO from Bahrain who leads the Middle East and North Africa Businesswomen's Network. On the other is Rebecca Lolosoli, matriarch of Kenya's Umoja Village, an all-women's community she created to support women, girls, orphans and widows who had been abandoned by their families or were fleeing domestic violence, forced marriage or genital mutilation. But, again, they refuse to be victims. Roshaneh Zafar, who founded the first microfinance organisation in Pakistan focusing on low-income women, is adamant on this point. She doesn't want to be rescued (nor does she have any interest in apologising for her religion). Like all women everywhere, we want to be empowered, she says. Quraishi's immediate goal is to expand the number of women in the police force to 5000. Hers is a daunting task in part because of cultural barriers. Both men and women have to be convinced that policework and other non-traditional professions are respectable for a woman. Before women can become professionals, they have to be educated. Only 30 per cent of Afghan girls attend school, in part because of the danger but also because of poverty. Children are needed to work, if they are not already heads of household, as many are. Asil says that with $US100 ($108) a month, a child can feed his family. But where does one get that kind of money in a nation struggling to reinvent basic institutions? Washington Post Writers Group [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Kunjungan Obama Ditunda Lagi Hingga Juni
http://www.antaranews.com/berita/1268934103/kunjungan-obama-ditunda-lagi-hingga-juni Kunjungan Obama Ditunda Lagi Hingga Juni Jumat, 19 Maret 2010 00:41 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Jakarta (ANTARA News ) - Juru bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal membenarkan penundaan kunjungan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama ke Indonesia hingga bulan Juni 2010. Menurut Dino ketika dihubungi ANTARA News di Jakarta, Jumat dini hari, pihak Gedung Putih telah menghubunginya secara langsung untuk mengabarkan penundaan tersebut. Komunikasinya tidak langsung dari Presiden Obama ke Presiden Yudhoyono. Tapi dari pihak Gedung Putih langsung ke saya, ujarnya. Namun, Dino belum mau menjelaskan perubahan agenda kunjungan akibat penundaan tersebut serta reaksi Presiden Yudhoyono terhadap penundaan kedatangan Obama itu.Besok saja saya kasih penjelasan, ujar Dino. Dino hanya membenarkan alasan penundaan adalah akibat situasi politik di Amerika Serikat karena reformasi sistem pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Presiden Obama belum diloloskan oleh Parlemen. Sementara itu, kantor berita AFP dan Reuters telah memberitakan bahwa Presiden Obama menunda kunjungan ke Indonesia dan Australia hingga Juni 2010. Berita itu mengutip juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs yang mengatakan bahwa pihak AS telah menghubungi langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Perdana Menteri Australia Kevin Rudd untuk menyampaikan penundaan itu. Sebelumnya, Presiden Obama dijadwalkan tiba di Indonesia pada 23 Maret 2010 untuk kunjungan kenegaraan selama tiga hari. Kunjungan itu pun telah diundur dari semula direncanakan pada 18 Maret 2010.(ANT/A038) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Abu Rimba Masih Diperiksa di Polda Aceh
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=newsdetail=trueid=14706 2010-03-18 Abu Rimba Masih Diperiksa di Polda Aceh [BANDA ACEH] Munir alias Abu Rimba alias Abu Uteun, tokoh yang paling dicari aparat kepolisian, Rabu (17/3), pukul 22.00 WIB, menyerahkan diri di kawasan Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Menyerahnya orang yang diduga masuk dalam kelompok teroris atas saran dari sejumlah teman-teman yang tidak terlibat dalam kelompok itu. Sumber di kepolisian menyebutkan dari tersangka disita satu pucuk senjata AK 47, lima buah magazin, 129 butir peluru dan satu buah tas ransel. Saat ini, Abu Rimba sudah dibawa ke Mapolda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut, namun pihak Humas Polda Aceh belum bersedia berkomentar terkait penyerahan diri Abu Rimba. Sementara itu, Muktar (25) tersangka yang diduga sebagai teroris yang menyerahkan diri di Lhokseumawe kemarin, saat ini masih diperiksa di Mapolda Aceh. Bersama Muktar juga ikut diperiksa Pimpinan Pesantren Darul Mujahidin Tengku Muslim At-Thahiri selaku pendamping Muktar saat menyerahkana diri ke Mapolres Lhokseumawe. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Farid Ahmad kepada wartawan, Kamis (18/3) pagi, menyebutkan, Muktar masih diminta keterangan di Mapolda Aceh terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan dalam kelompok tersebut, apalagi bersama dia saat menyerahkan diri ada senjata dan terdapat ribuan butir amunisi.Menyusul penyerahan diri tersangka, wilayah Aceh Utara terus diperketat pengamanan dengan melakukan razia kenderaan umum dan pribadi malam dan siang hari. Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengatakan, kelompok teroris telah mengembangkan sejumlah pola baru dalam melakukan serangkaian aksi teror. Hal itu bisa terlihat dari cara-cara mereka. Mulai adanya pelatihan-pelatihan, hingga persenjataan. Mereka juga menggunakan pola berbeda. Dengan persenjataan, tidak dengan bom, ungkapnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang. Pihak keamanan, katanya, saat ini terus memburu para pelaku teroris. Masih ada 12 orang lagi yang tengah diburu. Dua orang sebelumnya telah menyerahkan diri. Saya tidak menyebut khusus, katanya. Komoditas Politik Secara terpisah, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai, terorisme tidak melulu sebuah tindak kejahatan, tapi bisa juga menjadi komoditas politik untuk kepentingan tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan pengamat politik UI, Boni Hargens, dalam diskusi Aceh Ladang Baru Terorisme di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Rabu siang. Menurut dia, bukti terorisme sebagai komoditas politik sudah terbukti di Kolombia. Tindakan terorisme berbasis bisnis Narkoba di negara itu tumbuh subur karena menjadi komoditas politik antara mafia dan tentara. Para mafia menjual narkoba kepada tentara dan dibarter dengan senjata. Yang menarik, lanjutnya, tentara pula yang mendistribusikan narkoba ini ke Amerika bagian Utara, bahkan ke jaringan narkoba dunia, sehingga bisnis ini menjadi lingkaran setan dan terorisme di Kolombia jadi kekal. Sangat mungkin terorisme di Indonesia juga terkait bisnis politik seperti di Kolombia. Konteksnya seperti yang terjadi belakangan ini bahwa terorisme menjadi isu yang disengajakan untuk menenggelamkan isu impeachment terhadap wakil presiden terkait kasus Bank Century, kata Boni. Dia menjelaskan, indikasi dari terorisme menjadi komoditas politik untuk pengalihan isu terlihat dari tindakan represif kepolisian dan TNI dalam mengejar anggota teroris ketika presiden sedang berada di luar negeri dan wacana impeachment wakil presiden (wapres) mengemuka pascakeputusan Sidang Paripurna DPR yang menyetujui rekomendasi C yang menyatakan Bailout menyalahi undang-undang dan peraturan pemerintah. Padahal, dari keterangan pihak kepolisian bahkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, masuknya kelompok terorisme di Aceh dan pergerakan mereka sudah diketahui sejak setahun lalu. [147/J-9/W-12] [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Alumnus Universitas Kelas Dunia Mampu Ciptakan Lapangan Kerja
Refleksi : Apa komentar Anda terhadap apa yang dikatakan dalam artikel ini? http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=newsdetail=trueid=14734 2010-03-18 Alumnus Universitas Kelas Dunia Mampu Ciptakan Lapangan Kerja SP/Fuska Sani Evani Ciputra [JAKARTA] Semangat menjadi universitas kelas dunia kini makin menggelora di kalangan perguruan tinggi (PT) di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai cita-cita itu. Keberhasilan itu bisa diukur dari seberapa banyak alumnusnya yang bisa menjadi entrepreneur, yang menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Untuk mencapainya, memang tidak mudah. Sampai kini, di dunia baru Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang cukup berhasil. Kalau di Indonesia, pencapaiannya masih jauh, masih perlu kerja keras, jadi perlu mengikuti jejak MIT, kata Ciputra, Pendiri Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC), yang tampil sebagai pembicara pada Dies Emas Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (17/3). Hingga kini, kata Ciputra, PT di Indonesia belum ada yang mampu menjadi kelas dunia, meskipun alumnusnya sudah cukup banyak. Tak cukup hanya teori yang didapat di kampus, namun seseorang yang akan menjadi entrepreneur harus memulai langkah pertama dan terjun langsung jadi pengusaha. Dengan pengalaman langsung itulah diasah kemampuannya untuk memiliki feel bisnis, katanya. Ciputra yang didampingi oleh Antonius Tanan, Presiden Direktur UCEC itu mengatakan, hingga kini alumni MIT yang telah sukses menjadi entrepreneur telah mencapai 25.800 orang yang masih hidup. Mereka kini mempekerjakan 3,3 juta orang. Langkah Pasti Total penjualan seluruh perusahaan yang dimiliki alumni itu mencapai US$ 2 triliun (Rp 18.000 triliun). Jika diumpamakan sebuah negara, penghasilan seluruh alumnus itu berada di urutan ke-11 negara terkaya di dunia. Betapa powerful-nya entrepreneurship itu, kata Anthonius pada seminar bertajuk Memacu Kreativitas Menuju World Class University Melalui Pengembangan Jiwa Kewirausahaan yang Berlandaskan Moral dan Etika. Menurut Ciputra, Undip yang juga tengah berusaha menjadi universitas kelas dunia itu, harus segera menetapkan langkah pasti agar bisa mencapainya dengan waktu yang tidak terlalu lama. Secepatnya, Fakultas Ekonomi membuka jurusan entrepreneurship, kata Ciputra, yang telah berusaha menebar semangat entrepreneur di semua lini kehidupan di negara ini. Kunci utama menebar semangat entrepreneur katanya, ada pada pimpinan perguruan tinggi itu. Sebab faktanya, mayoritas lulusan perguruan tinggi memiliki mindset mencari pekerjaan. Padahal, perguruan tinggi Indonesia menghasilkan ratusan ribu lulusan, baik D-3 maupun sarjana. Tak heran jika hingga kini 2 juta di antaranya belum bekerja, alias pengangguran. Terbanyak ada di Jakarta. Ciputra memuji langkah Rektor Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat yang kini mengembangkan semangat entrepreneurship di kampusnya. Rektor itu terdorong menumbuhkan semangat entrepreneurship karena dari hasil survei yang dilakukan, 74% mahasiswanya memilih jadi PNS jika lulus kuliah. Padahal, perguruan tinggi di Kota Padang saja menghasilkan 15.000 sarjana baru tiap tahun. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rektor Undip Susilo Wibowo. Moral dan mindset yang salah itu masih dimiliki sebagian besar rakyat Indonesia, sebagai budaya peninggalan zaman kolonial. Sifat kemandirian hilang, sebagian malah dicampur dengan sifat feodal, katanya. [N-6] [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Mabes Polri:Teroris Aceh 71 Orang, 31 Masih DPO
http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=15669 Kamis, 18 Maret 2010 UTAMA Mabes Polri:Teroris Aceh 71 Orang, 31 Masih DPO JAKARTA (LampostOnline): Mabes Polri berhail megungkap kelompok teroris yang melakukan latihan militer di Aceh Besar. Dari anggota kelompok yang tertangkap terungkap kelompok mereka setidaknya ada 71 orang. Hari ini kita keluarkan lagi DPO baru yang jumlahnya 31 orang, terindiaksi yang ikut latihan berjumlah 71 orang, ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (18-3). Menurut Edward dari 71 orang tersebut 40 orang di antaranya telah tertangkap dimana 7 orang di antaranya tewas tertembak mati. 40 orang tertangkap diantaranya ada 7 yang tewas. 31 masih dalam pengejaran, jelasnya. Di antara para pelaku yang telah tewas adalah Dulmatin, Pura Sudarma, Enceng Kurnia. Sedangkan di antara pelaku yang masuk dalam terdapat beberapa pemain lama. Di antaranya adalah Abdullah Sonata mantan napi kasus terorisme yang menyembunyikan Dr Azahari dan Noordin M Top. Selain itu Abdullah Sonata juga terlibat dalam perencanaan latihan dan rekrutmen peserta latihan militer. Selain itu ada Maulana alias Mukhlis alias Ruslan alias Lukman mantan tahanan ISA Malaysia yang juga sebagai tersangka percobaan Matori Abdul Jalil. Serta juga ada Babe alias Abu Hamzah alias Reza, sepupu Shireen Sungkar pemain Film Cinta Fitri, asal Ciledug Jakarta. Sementara itu dari 31 yang dimasukan dalam DPO, nama Umar Patek tidak dimasukan. Alasannya karena dia adalah buron lama. Itu dia kan DPO lama. Mau dimasukkan DPO disitu, dia kan DPO lama, pungkas Edward. DTC/L-1 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Indonesia's War on Terrorism Bears Fruit
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_contenttask=viewid=2349Itemid=175 Indonesia's War on Terrorism Bears Fruit Written by Our Correspondent Thursday, 18 March 2010 Aceh Terror Suspect Surrenders With US President Barack Obama due in Jakarta next week, Indonesia's counterterrorism forces seem to be doing a creditable job rolling up terrorists in advance of his visit. A demoralized suspect named Abu Rimba turned himself in to police Wednesday night, carrying with him an AK 47, five magazines and 238 bullets, police said. Indonesian authorities said the Obama visit is likely to go ahead as planned and described it as a confidence vote in the Indonesian counterterrorism fight. Obama, his wife Michelle and daughters Malia and Sasha are expected to visit Indonesia, where Obama spent several childhood years going to school, through March 22. Rimba said he had left an alleged terrorist camp in Aceh before police raids began there on February 22 and had hidden in remote villages before deciding to turn himself in. Police are still searching for six other suspects. Breaking up the Aceh network follows the slaying last week in the town of Tangerang of Ammar Usman, who gained fame under the jihadi nom de guerre Dulmatin, who was accused of having played a key role in 2002 bombings in Bali that left 202 people dead, mostly western tourists. The 39-year-old Dulmatin and two other people were shot dead March 9 in a gunfight with counterterrorism forces in Tangerang, a city 27 km south of Jakarta. Officials had put a US$10 million reward on his head. In their intensified campaign to go after terrorists, since Feb. 22 the Densus 88 antiterrorism police unit has so far arrested 31militants in Aceh, West Java and Jakarta including firearms suppliers and financiers since the first arrests were made. They have killed six more, raising questions for human rights observers on whether the police are too quick on the trigger. Last year, the police staged several spectacular gun battles, killing a top Malaysian operative named Noordin Mohammad Top, who was also implicated in bombings in Bali that took the lives of scores of innocent people, as well as the bombings of two American luxury hotels in Jakarta last year. Three others were killed in the gun battle and a woman was wounded. At one point, Noordin's confederates were involved in an audacious plan last year to blow up the Presidential palace of Susilo Bambang Yudhoyono himself. In 2005, police also shot and killed Azahari bin Husin, a confederate in the Bali bombings. Dulmatin, however, was considered to be a particular prize. He was the Jemaah Islamiyah leader for the entire Southeast Asian region, police said, and had been given intensive military training in Mindanao starting in 2003. He was also a sophisticated bomb-maker, police said. For us, counterterrorism using violence is not sufficient to stop terrorism. We think it is contrary to the principles of human rights and citizens' rights to legal aid, said Bhatara Ibnu Reza, a researcher for Imparsial, the Indonesian human rights monitor. Despite a decrease in the number of terrorist attacks, he added, violence runs the risk of encouraging the expansion of terrorist networks and movements at the grass-roots level. Some 400 suspects have been captured or killed since the first Bali bombing in 2002. However, Jim Della-Giacoma, Southeast Asia Project Director for the Brussels-based International Crisis Group, told Asia Sentinel in an email that Indonesian counterterrorist forces have actually been restrained in their attempts to search out jihadis. They know that each time one of these suspects is shot dead they're losing a lot of information, but they don't want to risk the lives of their own men to get it, Della-Giacoma said. They are probably aware also that they are creating martyrs. High rates of public approval for the police-led fight against terrorism, even after the killings and an uncritical local media go some way to explaining why there is less pressure to develop better techniques to capture rather than kill suspects - to smoke them out rather than shoot them out. Indonesia has put hundreds on trial for terrorism offences, with authorities ready and able to use the courts in a way others in the region have not, Della-Giacoma said. You've got to give both the police and the prosecutors some credit for this. The successes don't mean the US president's security forces have any reason to relax. The outpouring of defiance at the burial of Dulmatin in his home town in Central Java brought thousands to the streets, shouting Allahu Akhbar and calling the dead man a mujahideen and not a terrorist. Others called him a holy warrior. Heru Kuncoro, Dulmatin's brother-in-law and one of Indonesia's most wanted figures, is still on the loose. Police continue to Dulmatin's confederates throughout Central Java. Others who
[wanita-muslimah] LOCAL PRESS - In courts, women bring men by the busloads
Refleksi : It's a Man's World, http://www.youtube.com/watch?v=Febr_t_qa9U http://arabnews.com/saudiarabia/article31778.ece LOCAL PRESS - In courts, women bring men by the busloads By TURKI AL-DAKHEEL | AL-WATAN Published: Mar 19, 2010 00:06 Updated: Mar 19, 2010 00:09 Bring a man to identify you. This is the sentence a judge usually says to any woman standing before him. The identifier is a man who goes to the judge to vouch for the woman standing in court. He will tell the judge who she is and will answer all other questions about her identity. A woman lawyer said she used her identity card to identify herself and said that she was ready to unveil her face to show the judge that she was the same woman in the picture. She said the judge threw away the card, which was issued by the Interior Ministry, because he did not accept female identity cards. In other words, a government department does not recognize the work of another government department! Is this not a double standard? However, our issue here is not the double standards, but the identifier who the woman has to bring and present before a judge. It is sometimes more than one identifier. In one case, a woman who brought male witnesses to court was asked by the judge to bring additional male identifiers who could vouch for the male witnesses' identities. Situations like this make it difficult for the woman, who has to bring a busload of men as identifiers and witnesses when an ID card should suffice. Abdul Ilah Al-Arwan, a judge at the general court in Jeddah, said in a recent lecture that women taking up cases at courts had become a reality. He added that there were women who had represented men in a number of cases. He said the judge has the right to ask any woman in front of him to unveil her face in order to identify her. This is not sufur (Islamically incorrect), but a prerequisite of identification, he said. I say, if a judge has the right to ask a woman to uncover her face in order to compare it to the picture on her ID, why do we need identifiers? Why does our judicial system stick to the prerequisite of identifiers, which delay cases where women are involved? Can the officials tell me why some judges do not accept IDs issued for women by the Interior Ministry? We are the only country in the world that makes it a prerequisite for women appearing in court to bring busloads of men with them. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Can a Muslim say happy Christmas to his friends?
Refleksi : Ini artikel agak lama, tetapi mengingat MUI pernah mengerluarkan fatwa melarang memberikan salam kepada kaum Nasrani pada hari Natal, maka mungkin artikle juga bisa dibaca. http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/can-a-muslim-say-happy-christmas-to-his-friends-1827628.html Can a Muslim say happy Christmas to his friends? Such questions are at the heart of a debate between the forces of Islamic intolerance and a group of scholars touring Britain with a message of moderation By Jerome Taylor Thursday, 26 November 2009 REUTERS Muslims circle the Kaaba inside the Grand Mosque in the holy city of Mecca after morning prayers before this year's Haj pilgrimage a.. enlarge Suheil Azam was sitting in a coffee shop in east London last month when one his friends began a debate on whether it was permissible under Islamic scripture for Muslims to wish their non-Muslim friends happy Christmas. As a 23-year-old professional who socialises widely, Mr Azam had never considered the possibility that someone in his community might frown upon him for going round to his neighbours at Christmas or partying during New Year. But his friend, who had become increasingly devout, was adamant that such behaviour was haram (forbidden). Personally I think he's wrong, explained Mr Azam. But it's difficult to argue against him because all the information he gets is taken from the internet and it makes him sound very knowledgeable. Such a debate between two young British Muslims would have been almost unthinkable two decades ago. But today it is frequently the internet that young Muslims turn to when looking for spiritual advice. And what they find in cyberspace is often shockingly intolerant. Do not congratulate [the unbeliever] on their festivals in any way whatsoever, warns one prominent site. That implies approval of their festival and not denouncing them. While the real world provides a vast array of interpretations from a variety of Islamic schools, more often than not it is the intolerant strands of Islam taught by Saudi Arabia's fundamentalist Wahabi scholars that dominate online. Backed by billions of petrodollars and an army of tech-savvy graduates who are more than capable of capturing the YouTube generation's imagination, the internet has long been a stronghold for the most intolerant forms of Islam. For those who wish to see the West's Muslim communities continue to integrate with their neighbours, the prevalence of such isolationist rhetoric is of great concern. Armed with quotes from Saudi scholars living thousands of miles away, a small number of angry young British Muslims are forgoing the inclusive Islam their parents were once taught in favour of an interpretation that encourages them to cut themselves off from mainstream society and view all non-Muslims with contempt. But now, as the Hajj gets under way in Mecca, one of the world's oldest Islamic institutions has come to Britain to remind young Muslims who might be tempted by the Wahabi rhetoric that there is an alternative way to worship. Scholars from Al-Azhar in Cairo have been touring Britain's mosques to launch a new online book of fatwas (Islamic judgements) which directly challenge the Saudi way of thinking. The second oldest university in the world, after China's Nanking University, Al-Azhar was generally seen as the foremost centre of learning in the Sunni world until Saudi Arabia began exporting its millenarian version of Islam en masse from the late 1970s. Critics have since accused Al-Azhar of being too close to the widely disliked Egyptian government, but it remains one of the few international schools of Islamic jurisprudence with enough historical clout to challenge Saudi Arabia's supremacy. The 200-page book, entitled The Response, has been available in the Middle East in Arabic for two years but this is the first time a comprehensive list of some of the most commonly asked questions encountered by Al-Azhar's scholars has been available in English, and equally importantly, Urdu, the national language of Pakistan. The issues answered in the book range from whether the Earth revolves around the Sun (Sheikh Ibn Baaz, Saudi Arabia's Grand Mufti during the 1990s, insisted that the Sun revolved around the Earth) to whether a Muslim is allowed to perform magic tricks (Wahabis forbid it). After each question, the book's authors quote a fundamentalist fatwa and then offer their own, centrist alternative. In reply to whether Muslims can greet non-believers during their festivals, for instance, Al-Azhar's scholars write: There is no harm in congratulating non-Muslims with whom you have a family relationship, or that are neighbours of yours. They then give examples from the Prophet Mohamed's life that showed his tolerance toward other religions. Sheikh Abdel Fattah El Bezm, the Grand Mufti of Damascus, was one of two Al-Azhar trained scholars to tour the UK
[wanita-muslimah] Inklusivisme, Jalan Meretas Ideologi Terorisme
http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/inklusivisme-jalan-meretas-ideologi-terorisme/ Rabu, 17 Maret 2010 12:58 Inklusivisme, Jalan Meretas Ideologi Terorisme OLEH: PANDI KUSWOYO Terkuaknya sarang terorisme di Aceh dan terbunuhnya beberapa anggota jaringannya di Pamulang, Banten, semakin menegaskan pengertian terorisme di Tanah Air, sekaligus menjawab ada atau tidaknya keterkaitan agama sebagai pembentuk sistem nilai dan ideologi. Lalu, apa yang diperebutkan di balik aksi sadis mereka? Setiap agama mengajarkan kepercayaan akan adanya kehidupan abadi setelah berakhirnya kehidupan duniawi. Konsep agama, khususnya agama samawi, menggambarkan kehidupan akhirat itu dalam dua versi. Pertama, versi yang berkaitan dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai ajaran. Para pelaku digolongkan sebagai pendosa yang dijanjikan sebagai penghuni neraka. Secara umum, neraka digambarkan sebagai tempat penyiksaan dan hukuman bagi para pendosa. Pendek kata, neraka identik dengan azab. Adapun versi kedua, yaitu surga yang diinformasikan sebagai tempat kenikmatan abadi. Surga disediakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang menunjukkan tingkat pengabdian yang maksimal. Oleh karena itu, setiap penganut agama, baik secara pribadi maupun secara kelompok, berusaha untuk memperebutkan janji tentang kenikmatan surgawi itu. Mereka berupaya menunjukkan tingkat ketaatan optimal untuk memperoleh kasih Tuhan sehingga sesuai dengan janji-Nya akan diterima sebagai penghuni surga. Dalam upaya untuk memperoleh tiket surga, seseorang berusaha meningkatkan ibadahnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian atas dasar peningkatan itu, nilai-nilai pengabdian itu terefleksi dalam sikap dan perilakunya, baik lahir maupun batin. Ketundukan kepada ajaran agamanya meningkat, perilakunya baik, kata-katanya arif, bersedia berkorban untuk kebaikan, penuh kasih sayang, dan lemah lembut. Makin beriman dan makin berakhlak seseorang, seyogianya penganut agama akan semakin arif dan santun. Artinya, selama upaya itu diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas iman dan amal, hal itu dinilai sah-sah saja. Sayangnya, dalam kehidupan beragama, nilai-nilai luhur tersebut dipasung oleh tokoh atau kelompok tertentu dan diformulasikan ke dalam mitos dan ideologi sesat sehingga tindakan yang manipulatif ini menjadikan ajaran agama kehilangan nilai-nilai luhurnya. Peta dan kenikmatan surgawi diperebutkan dengan mengorbankan kelompok lain. Ada kecenderungan untuk mendiskreditkan orang atau kelompok lain. Tentunya kecenderungan serupa ini tidak menampilkan sosok calon penghuni surga. Barangkali usaha untuk memperebutkan surga akan timbul bukan saja di dalam kelompok penganut agama yang berbeda, tapi juga bisa terjadi dalam kelompok seagama. Bila pandangan seperti ini meningkat pada klaim sepihak, konflik pun tidak akan dapat dihindarkan. Paling tidak akan menumbuhkan rasa permusuhan dan saling curiga. Dalam konteks ini, barangkali ada baiknya sejenak kita renungkan pertanyaan-pertanyaan reflektif apakah seseorang masuk surga karena amal perbuatannya semata-mata? Apakah surga memiliki jalan pintas yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menghendakinya? Lalu, surga siapakah yang diperebutkan para teroris saat mereka mengklaim kematian mereka sebagai martir (syahid) yang dijanjikan surga? Agama Ajarakan Perdamaian Berangkat dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas, pertama, terungkap siapa sebenarnya yang berhak menjadi penghuni surga dan memperoleh kenikmatan surgawi itu. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat pengampunan dan rahmat Tuhan. Tentunya pengampunan dan rahmat Tuhan hanya akan diperoleh mereka yang selalu mematuhi ajaran Tuhan secara total dan optimal. Adalah mustahil pengampunan dan rahmat itu akan dianugerahkan Tuhan kepada hambanya yang selalu menebarkan teror, kebencian antarsesama, atau mengklaim diri atau kelompoknya sebagai calon penghuni surga. Padahal, agama menitikberatkan ajarannya pada nilai-nilai kasih sayang dan perdamaian. Kedua, penerimaan ajaran agama tanpa pemaksaan melalui common sense (akal sehat) dan ketundukan hati. Jika surga memiliki jalan pintas, semisal bom bunuh diri diklaim mendapat tiket surga, tentunya hal ini bertentangan dengan citra Tuhan sebagai kekuatan supernatural (adikordrati) yang bertujuan untuk memerdekaan kesadaran manusia. Bukan sebaliknya memenjarakan kesadaran manusia dengan faham yang sesat tersebut. Jalan pintas menuju surga tak lain hanyalah iming-iming dari kebiadaban otak pelaku teroris. Dengan dukungan dalil-dalil agama, mereka yang merasa berdosa dan putus asa seakan diberi peluang untuk memperoleh tiket surga. Kiat semacam ini dapat memberi pengaruh psikologis yang bersifat sugestif, mampu mengubah sikap mental seseorang, kelompok, hingga terdorong untuk berbuat nekad. Latar belakang sikap antipati, karut-marut transisi politik, kesenjangan ekonomi dan
Re: [wanita-muslimah] Konsumsi Softdrink Bakal Picu Diabetes (mungkin)
Saya kira baik sarannya, yaitu tidak berlebih-lebihan. - Original Message - From: encosid To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Wednesday, March 17, 2010 6:43 AM Subject: Bls: [wanita-muslimah] Konsumsi Softdrink Bakal Picu Diabetes (mungkin) dr. kristen sendiri tidak yakin dengan kesimpulannya : Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan, semua kebijakan yang bisa mengurangi konsumsi softdrink mungkin akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, kata Dr Kristen Bibbins-Domingo. Dari: sunny am...@tele2.se Kepada: undisclosed-recipi...@yahoo.com Terkirim: Rab, 17 Maret, 2010 05:38:38 Judul: [wanita-muslimah] Konsumsi Softdrink Bakal Picu Diabetes http://www.hariante rbit.com/ artikel/info/ artikel.php? aid=89275 Konsumsi Softdrink Bakal Picu Diabetes Tanggal : 12 Mar 2010 Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Diabetes mellitus atau kencing manis telah menjadi masalah kesehatan dunia. Bila tidak ditangani, diabetes akan membawa komplikasi pada berbagai penyakit lain, seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, hingga impotensi. Dr Kristen Bibbins-Domingo, peneliti dari University of California, San Fransisco, Amerika Serikat, baru-baru ini memublikasikan hasil penelitiannya mengenai insiden penyakit jantung dengan konsumsi softdrink. Ia mengatakan, meningkatkan konsumsi minuman bersoda yang umumnya mengandung gula tinggi berdampak pada terjadinya 130.000 kasus baru diabetes, 14.000 kasus baru penyakit jantung, dan 50.000 penderita gangguan jantung dalam satu dekade terakhir. Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan, semua kebijakan yang bisa mengurangi konsumsi softdrink mungkin akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, kata Dr Kristen Bibbins-Domingo. Dengan menggunakan simulasi komputer, penyakit jantung dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti obesitas dan konsumsi makanan mengandung garam. Selama ini kita kurang memperhitungkan insiden antara softdrink dengan penyakit jantung karena memang minuman ini lebih populer pada para remaja. Fokus penelitian penyakit ini lebih banyak orang dewasa berusia di atas 35 tahun, papar Domingo. Ia menambahkan, kaitan antara insiden penyakit kardiovaskular dan diabetes sangat nyata. Meski demikian, faktor meningkatnya obesitas juga mungkin berpengaruh. Berbagai penelitian menunjukkan dampak konsumsi minuman manis. Selama beberapa dekade terjadi peningkatan konsumsi minuman manis, katanya. Para ahli mengingatkan, untuk mencegah diabetes, kita harus mengurangi asupan minuman dengan tambahan gula. Jika didiagnosis diabetes maka gula darah, berat badan, tekanan darah, dan kadar lemak darah harus dikendalikan. Kalau dengan olahraga tidak terkontrol, harus dilakukan dengan obat.(tbt) [Non-text portions of this message have been removed] Lebih aman saat online. Upgrade ke Internet Explorer 8 baru dan lebih cepat yang dioptimalkan untuk Yahoo! agar Anda merasa lebih aman. Gratis. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer/ [Non-text portions of this message have been removed] === Wiadomosc przeskanowana przez Spyware Doctor � nie znaleziono wirus�w ani spyware. (Email Guard: 7.0.0.18, baza wirus�w/spyware: 6.14570) http://www.pctools.com === [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Men and Women
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2id=20258 Men and Women 17/03/2010 By Ali Ibrahim One of the striking features that distinguishes the Arab World is that - contrary to what is supposed to happen - the authorities or governing bodies are more willing and desirous of taking steps towards modernization with regards to social issues, while the genuine [social] powers or pressure groups in society are against taking such steps. In most cases these groups make claims that this government or that is bowing to Western pressure or is seeking to polish its image. In most cases, such confrontations end with the government or the concerned authority retreating and choosing to take the safe path rather than initiating direct confrontation. This results in a lack of development or modernization, especially with regards to women. An example of this is the battle to appoint female judges to the Egyptian State Council, which is a judicial body that settles administrative disputes. This was taken to the Egyptian Supreme Constitutional Court; this case saw the governmental side trying to push through female judges' acceptance to the council, with the majority of council judges being against this decision. This can be seen in that an overwhelming majority of 334 of the council's 380 member General Assembly voted against this during a meeting held a few weeks ago. Amidst the pretexts provided by those objecting to the decision, and which seemed like a national battle against an invasion [by women], included many arguments that disparaged women's capabilities. It is strange and unbelievable that such arguments can be put forth today in the 21st century. Without going into details, those who made such arguments need to reflect on the implications of this, especially if such arguments are made by the [social] elites, or reflect a strong current or trend in society. A closer examination of the implications of this is required because there is a genuine need to understand this phenomenon and how to resolve it, and also because a government cannot ignore the way that that the public, the electorate, and the social elites think. This is because - rule - in the end is a social contract between the government and the people, and this does not exempt the government from the responsibility of finding a way to lead society towards modernization and to correct social misconceptions, even if such misconceptions represent a public trend. The aim of this is to catch up with the rest of the world otherwise the only alternative is [social] breakdown and following the path of the Taliban in Afghanistan. Any decisions or laws, no matter how strong, are nothing more than decoration in the absence of public opinion engaging with it, and can soon be reversed. An example of this is the issue of women running for elections and standing for parliament, this is something that takes place in the Arab world only through a quota system with a number of parliamentary seats being designated specifically for female candidates. This raises the question of the role of Arab governments in educating and enlightening the public, including shaping and mobilizing public opinion to support and understand the need for modernization. Of course the best way to do this is to modernize education, as there can be no progress without good education. This is the source of the current problem with regards to many outdated ideas that are enthusiastically promoted by their advocates. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Saudi Arabia: 4,756 Human Rights Cases in One Year
http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=1id=20247 Saudi Arabia: 4,756 Human Rights Cases in One Year 16/03/2010 By Khalid al-Awijan Riyadh, Asharq Al-Awsat- The Saudi Arabian Human Rights Commission [HRC] has revealed that it received 4,756 complaints over the past year. The disclosure of this information came in the HRC's annual statistical report. The study also revealed that 24 percent of cases brought to the attention of HRC by women were cases of domestic violence, and this comes as the HRC is seeking to promote a pamphlet issued by Saudi Grand Mufti Sheikh Abdulaziz al Sheikh in which he discusses the issue of domestic violence. Dr. Osman al Manea, the Director of the HRC Department of Public Relations, told Asharq Al-Awsat that HRC president Dr. Bandar al Aiban had called for the formation of a committee to be led by his deputy, Dr. Zeid al Hussein, to prepare a number of lectures and workshops on Modern Islamic Studies throughout Saudi Arabia, in cooperation with HRC Chairman Prince Sultan Bin Abdulaziz. According to the data obtained by Asharq Al-Awsat, 1,357 of the complaints submitted to the HRC were submitted in writing, almost 32 percent of which have been fully examined and are no longer active. The HRC also received more than 3,400 complaints that were submitted either in person or over the phone. The annual statistical report issued by the Saudi Arabian Human Rights Commission also revealed that 24 percent of all cases or complaints brought by women were cases of domestic violence. According to the report, there were 275 overall complaints dealing with women and women's rights, and domestic violence constituted the largest proportion of this figure. The official document revealed that women cited drug addiction as a major factor behind the violence they suffered at the hands of their husbands or family members, and that this was cited as a factor in more than 35 percent of all domestic violence cases brought to the HRC. According to the official document obtained by Asharq Al-Awsat; 343 complaints made to the HRC were complaints over prisoners' rights, 227 complaints were complaints dealing with employment, ensuring a safe working environment and work regulations, 164 complaints were complaints about the right to judicial and official equality, 118 complaints were related to social welfare, 73 complaints were to do with financial rights, 68 complaints were complaints over security, and 52 complaints were with regards to health care. Asharq Al-Awsat also learned that HRC received 47 complaints about national identity, 46 complaints about the right to a healthy environment, 30 complaints about the right to ownership, 28 complaints about education, 22 complaints about freedom of movement and the right to legal representation, and 56 complaints which can be listed as miscellaneous complaints. The official HRC document revealed that only one complaint was received about intellectual property rights, while it received 14 complaints about the right to freedom of marriage, and 12 complaints about protection from abuse. The Riyadh-based HRC complaints department receives complaints anonymously and works towards the amicable resolution of complaints, whether these are complaints about domestic issues or issues in the workplace. The report also revealed that the HRC department that deals with complaints by women had resolved nearly 79 percent of the complaints that it received, and that 37 of these cases dealt with personal issues, 15 dealt with civil issues, 65 complaints were about domestic violence, 20 complaints were about the rights of female prisoners, 11 complaints were labour issues, in addition to 60 more complaints that were about administrative and judicial issues. As for the particular types of human rights complaints made to the HRC by women, the report revealed that these include personal cases such as marital abandonment, denial of inheritance, divorced women being prevented from seeing their children or other abuses in custody rights, as well as general issues with regards to divorce, removal of guardianship, or separation from husband. The report revealed that cases of divorce or alimony were the most common issues brought to the attention of the HRC by women. Dr. Osman al Manea also informed Asharq Al-Awsat, We will approach the issue of raising awareness [of human rights] from more than one angle, and the most important angle that we will focus on in our campaign is photos of people trafficking, which revolves around the issue of forcing an individual to work [against his will] or overworking employees. According to al Manea, the HRC - which represents the governmental arm primarily responsible for monitoring and discussing human rights issues - is also set to utilize Quranic verses and Hadith in order to raise social awareness in the country about human rights issues. [Non-text portions
[wanita-muslimah] Video games can hinder learning
http://www.dailychilli.com/news/2887-video-games-can-hinder-learning Video games can hinder learning Parents who buy their children a video game system might want to be careful that all the fun doesn't interfere with their learning. A new study suggests owning a game system could hinder academic development, at least for young boys. The results show that boys given a PlayStation II are slower to progress in their reading and writing skills and have more learning problems reported by their teachers than those not given a system. The study is the first controlled trial to look at the effects of playing video games on learning in young boys. That is to say, the findings aren't based on survey data of kids' game habits, but instead on a specific group of children that were randomly assigned to receive a PlayStation or not, and followed up for a certain period of time. However, the findings don't mean that parents should ditch their children's game systems. There's nothing evil about video games per se, said study researcher Robert Weis, a psychologist at Denison University in Ohio. It's just that we need to monitor kids' usage of these games and to urge moderation in the amount that kids play these games. While several studies have found an association between playing video games and poor academic performance, they don't reveal which direction the cause-effect arrow points. For instance, it could be that children who struggle academically turn to video games, because they enjoy it more than homework, Weis said. Weis' new study involved 64 boys aged 6 to 9 who didn't currently own a video game system, but whose parents were thinking of buying one. The boys did not have previous learning or behavioral problems. The parents were told this was a study looking at child development, and they would get a video game system for participating. The scientists chose not to include girls, because they wanted to look at the effects of playing video games, and they were worried that girls might not play as much as boys would, according to Weis. Half of the children were randomly chosen to receive the PlayStation right away, and half got it at the end of the four-month study period. Not surprisingly, the children with the game system immediately spent more time playing video games than those in the control group, though the latter group did spend a little time playing video games, presumably at friends' houses. Those with PlayStations also spent less time engaged in educational activities after school and showed less advancement in their reading and writing skills over time than the control group, according to tests taken by the kids. While the game-system owners didn't show significant behavioral problems, their teachers did report delays in learning academic skills, including writing and spelling. The researchers think the learning problems result from the drop in after-school actives with educational value. The amount of time you have is zero sum, so if you spend your time playing video games you can't spend your time doing other things, Weis told LiveScience. Playing video games might displace not only traditional academic activities, such as homework and reading, but ones that, while not strictly academic, could help them in school, such as discussing what they learned that day with their parents, or having parents read to them. The findings do not suggest that video games can't have benefits. For instance, educational games may help learning, and previous studies have found that action games can improve vision. And they might have social benefits as well, since boys seem to bond while playing video games, Weis said. More research is also needed to determine if these findings apply over the long-term, Weis said. It could be that the novelty of video games wears off after four or six or eight months, and they basically don't play as much as they did when they first got the system, he said. Future studies will also need to see if the findings apply to girls, who generally spend less time playing video games than boys and chose ones with less violent content, Weis said. The results were published in online Feb. 18 in the journal Psychological Science. - livescience.com Published March 17 2010 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Iran plagued with 'despotism'
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTI1NzE2NTU1Mg== Iran plagued with 'despotism' Published Date: March 17, 2010 TEHRAN: A day after his apartment block was besieged by hardliners calling for his prosecution, defiant Iranian opposition leader Mehdi Karroubi lashed out at the government, saying it was plagued with despotism, his website reported yesterday. The cleric, who continues to question the legitimacy of President Mahmoud Ahmadinejad's re-election, said it was still difficult for him to understand how the hardliner won the poll last year given his government's track record. Unfortunately, the (Islamic) republic has been plagued with despotism and elections have become meaningless. It has become only a term, Karroubi told visitors from the central province of Isfahan, according to his website Sahamnews.org. How can one believe that a president with so many objections against him such as inflation, unemployment... gets more votes than he got in his first election? Ahmadinejad has been accused of stoking inflation with populist policies that have involved pumping large sums of money into the economy. Karroubi again insisted that Ahmadinejad's re-election was not due to the popular vote which is why we saw an explosion of people on the streets after the official results were announced. In the immediate aftermath of the declaration of the results of the June 12 poll, hundreds of thousands of opposition supporters poured onto the streets to reject Ahmadinejad's re-election. Karroubi's remarks came two days after hardliners reportedly gathered outside his Tehran home, calling for him to be put to death. His wife, Fatemeh, charged that a group of thugs paid by corrupt government officials had vandalized the apartment block where the family lives. Iran's Fars news agency described the small but vocal crowd which gathered outside the flats as students and families of martyrs of the Iran-Iraq war. Pictures carried by the pro-government Borna news agency showed the building defaced with red coloring, while slogans pronouncing Death to Karroubi were scribbled on the walls. Karroubi and former prime minister Mir Hossein Mousavi have led a protest movement against Ahmadinejad since his June re-election, which they reject as massively rigged. Karroubi was attacked by hardliners during Iran's commemoration of the Islamic revolution of 1979 on February 11 and his car was shot at in January in the city of Qazvin, west of Tehran. The outspoken cleric, who with Mousavi stood against Ahmadinejad in the June vote, has infuriated hardliners by charging some post-election detainees had been raped in jail. Iranian authorities vehemently deny the allegations. Western countries' fixation on Iran's disputed nuclear program is blinding them to human rights abuses, Nobel Peace Prize laureate Shirin Ebadi said on Monday. In recent years, the nuclear issue has become the only subject that gets talked about abroad but it's the tree that hides the forest, the forest being human rights violations in Iran, Ebadi told journalists in Paris. The West suspects Iran of secretly trying to develop nuclear weapons, a charge rejected by Tehran, which says its atomic program is purely for civilian energy purposes. Iran holds two sad records, that for the number of imprisoned journalists and that for the number of minors executed, the Iranian human rights campaigner told a press conference to mark the release of a book by her in France. Girls can be held criminally responsible from the age of nine in the country and boys from the age of 15, she said. Ebadi, who has lived in exile in London for the last six months, said that Iran's protest movement was made up of different political persuasions but the common denominator is democracy and respect for human rights. She said that she would not hesitate to return to Iran if needed but that she currently felt more useful abroad.- Agencies [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Sempurnakan Perbup Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Refleksi: Jakarta segera menyusul pendidikan dan kesehatan gratis? http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detailid=15853 Rabu, 17 Maret 2010 , 01:12:00 Sempurnakan Perbup Pendidikan dan Kesehatan Gratis Bupati Ajak Masyarakat Dialog Bupati Kayong Utara Hildi Hamid BE (tengah) memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat di ruang rapat Kantor Camat Pulau Maya Karimatam saat sosialisasi Perbup Pendidikan dan Kesehatan Gratis, beberapa hari lalu. (FOTO Humas Pemkab Kayong Utara) SUKADANA. Peraturan Bupati (Perbup) Kayong Utara tentang program Kesehatan dan Pendidikan Gratis yang sudah berjalan hingga saat ini, tidak hanya dirancang berdasarkan pemikiran kepala daerah sendiri. Namun bupati selaku pemegang eksekusi kebijakan mengajak masyarakat berdialog interaktif untuk lebih menyempurnakannya. Belum lama ini, masyarakat Kecamatan Pulau Maya Karimata (PMK) mendapat putaran kedua dalam menerima pengarahan langsung dari Bupati Hildi Hamid, dalam rangka sosialisasi Perbup Kesehatan dan Pendidikan Gratis. Sebelumnya, acara serupa dilakukan di Kecamatan Seponti. Banyaknya pertanyaan, saran dan pendapat bahkan tak jarang pula adanya kritikan dari peserta sosialisasi. Sehingga menciptakan suasana kegiatan menjadi hidup. Menanggapi irama kegiatan ini, Bupati Kayong Utara menilai bahwa masyarakat kepulauan itu cerdas meskipun dibatasi lautan yang membentang luas. Hanya saja karena faktor ekonomi, lanjut Hildi, memengaruhi kesempatan warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan perkembangan kemajuan pembangunan. Oleh karenanya, dalam rangka melaksanakan amanat pendidikan nasional dan visi misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, diperlukan adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan pendidikan secara gratis daerah. Guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan memperoleh pendidikan dasar dan menengah, selama berlangsungnya masa wajib belajar (Wajar) 12 tahun. Program Wajar 12 Tahun berarti dari sekolah dasar (SD) selama 6 tahun, sekolah menengah pertama (SMP) mencapai 3 tahun, dan sekolah menengah atas (SMA) berlangsung 3 tahun. Jadi kalau dijumlahkan, 12 tahun. Begitu pula kesehatan, merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Dikatakannya ketajaman Perbup Kayong Utara ini sangat memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena fokus perhatian Pemkab Kayong Utara terhadap tingkat kesejahteraan, merupakan program prioritas dalam menunjang percepatan pembangunan. Dengan demikian, melalui kegiatan ini Bupati Kayong Utara berharap betul kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dan bekerjasama, membantu pemerintah untuk mempertajam Perbup Kesehatan dan Pendidikan Gratis. (tas/lud) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Maid laces drinks with blood, jailed
http://arabnews.com/saudiarabia/article30590.ece Maid laces drinks with blood, jailed By ARAB NEWS Published: Mar 16, 2010 01:06 Updated: Mar 16, 2010 01:06 JEDDAH: An Indonesian maid was sentenced to 10 months in jail and 300 lashes after being found guilty of mixing blood into drinks that were then served to a family she had been working for. The woman's employer took the drinks to a private laboratory for testing after becoming suspicious that she had mixed something into them before serving them to his daughters. Tests from the laboratory showed traces of blood inside the drinks. The General Prosecution and Investigation Board questioned the maid who admitted mixing her blood into the drinks because her request for a holiday had been turned down. The maid will be deported on serving her term and will be banned from re-entering the Kingdom. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Indonesian Militants Recruit Fighters in Video
http://www.nytimes.com/aponline/2010/03/16/world/AP-AS-Indonesia-Militants.html?_r=1 Indonesian Militants Recruit Fighters in Video By THE ASSOCIATED PRESS Published: March 16, 2010 Filed at 2:57 p.m. ET BANDA ACEH, Indonesia (AP) -- From the safety of a forest camp, a commander of a new Indonesian militant group looks into a camera and ridicules the notorious extremist group Jemaah Islamiyah: They are not violent enough, come and join us, he shouts, an automatic rifle in one hand. The emergence of the previously unknown group calling itself al-Qaida in Aceh shows how Southeast Asian militants are adapting even amid a Western-funded crackdown that began following the 2002 Bali nightclub bombings and has taken out scores of top leaders. The group's criticism of Jemaah Islamiyah is further evidence of the split in Indonesian extremist networks between militants supporting al-Qaida-style attacks inside the country and those who believe such attacks hurt the longer-term aim of establishing a Muslim state in Southeast Asia. The speech is contained on a 75-minute training, recruitment and propaganda video obtained by The Associated Press from a person not affiliated with the militant group. It contains scenes of about 15 militants exercising on monkey bars, shooting automatic weapons and preaching in a makeshift camp in the western province of Aceh that was raided last month by anti-terrorist police. It is interspersed with old clips of Osama bin Laden urging violent jihad, or holy war, and scenes of the men eating fish and rice together from a communal pot, chanting as they march through the camp and bathing in a river. Part or all of the video briefly appeared on a militant-linked blog on the Internet, released by the militants soon after the camp was raided, the first documented case of a terrorist training camp in Indonesia for five years. Two short clips are currently available on YouTube. ''To all those in JI, I tell you. You don't fight jihad with the pen or in a prayer cap and sarong,'' said the commander in a hoarse voice as he sat cross-legged under a canvas sheet. ''No, you fight jihad with weapons. Before your hair goes gray with age, join us!'' The commander's face, along with those of other people in the video, are blurred by an editor. At one point, a militant tells the cameraman to avoid showing the men for the same reason. Despite the name, it is far from clear whether the new group has direct links to al-Qaida or took the name as a mark of allegiance. In the past, bin Laden's network has funded attacks in Indonesia, and in the 1990s hosted scores of militants at camps in Afghanistan. Most analysts have said such contacts have ended. The raid on the camp was followed by a series of arrests and shootings by police across Indonesia. The biggest catch has been Dulmatin, Southeast Asia's most-wanted terrorist and a master bomb-maker, who was killed last week in an Internet cafe near Jakarta. The United States had posted a $10 million reward for his death or capture, reflecting the importance Washington places on battling terrorism in Southeast Asia as part of its larger goal of defeating al-Qaida worldwide. The flurry of activity comes ahead of President Barack Obama's first trip to Indonesia since taking office. He is due to arrive next week, and the Muslim country's efforts to battle militants who were behind a string of attacks, including twin hotel bombings last year in Jakarta, are sure to be on the agenda. Last week, an AP reporter visited the site of the camp seen in the video in Aceh, although there was little remaining, aside from a canvas tent and a plastic bag hanging from a tree. The site lies in deep forest and high in the hills, about a two-hour walk from the nearest village. It is unknown why the terrorists chose Aceh, which was hard hit by the 2004 earthquake and tsunami, for a base. Until a peace deal in 2005, it was home to a separatist army which, while made up of Muslims, was wholly secular in orientation. The video contains news media footage of Indonesian police attacking the separatists in that conflict, as well as news footage of Muslim-Christian fighting in eastern Indonesia between 1998 and 2005 that radicalized a generation of Indonesian Muslims. That juxtaposition suggests the group may be trying to recruit former separatists, who would be especially valuable because of their battle skills and knowledge of the terrain. At one point in the video, a militant from Aceh sings a song in the local language praising jihadists. Ansyaad Mbai, the top anti-terrorism official at the Coordinating Ministry for Security and Political Affairs, said the group was attracted to Aceh because of its history of conflict, availability of weapons and its location across the Malacca Strait from southern Thailand, another militant hotspot. Militants in recent months have come to Aceh and have used a legal
[wanita-muslimah] Secularist gains on PM as Iraq opens more ballot boxes
http://www.gulf-times.com/site/topics/printArticle.asp?cu_no=2item_no=349190version=1template_id=37parent_id=17 Secularist gains on PM as Iraq opens more ballot boxes Publish Date: Tuesday,16 March, 2010, at 10:10 PM Doha Time Reuters/Baghdad Dressed in the colours of their national flag, Kurdish girls stand behind graves of victims of the 1988 gas attacks, during a ceremony yesterday marking the anniversary of the attacks in the Iraqi Kurdish town of Halabja. Iraqi Kurds yesterday mourned the deaths of around 5,000 villagers from Halabja who were massacred 22 years ago in chemical attacks blamed on Saddam Hussain's forces during the Iran-Iraq war Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki's lead over a secularist rival narrowed yesterday as new results brought into focus a fragmented vote that may mean months of political bargaining and a risky power vacuum. Officials released more results from the March 7 poll just as twin bomb attacks killed eight people, underscoring Iraq's vulnerability as it confronts the possibility of major political change and US troops prepare to withdraw. In the town of Mussayab, 60km south of the capital, the two blasts went off within minutes of one another after attackers attached two bombs onto passengers cars. The blasts, a day after seven people were killed by a car bomb in western Anbar province, raise doubts about how Iraq's fragile security will stand up during what will likely be long, divisive talks among leading politicians to form a government. Maliki's mainly Shia State of Law bloc is ahead in seven of 18 provinces, but it barely made a dent in Sunni areas, underlining Iraq's polarisation after years of sectarian war. Close behind is former Prime Minister Iyad Allawi's Iraqiya list, a cross-sectarian, secularist alliance that swept five largely Sunni provinces, where resentment runs high against a Shia-led government many Sunnis feel has shut them out. With two-thirds of an estimated 12mn votes counted, just some 20,000 votes separate Maliki and Allawi's coalition. Definitive results could take weeks. One of the two blocs is likely to ally with the Iraqi National Alliance (INA), a largely Shia bloc made up of Maliki's estranged allies, running third, or with a partnership of Kurdish parties which dominated Iraq's Kurdish north. Both supporters of Maliki, who has built his reputation on pulling Iraq back from the brink of civil war, and Allawi, an urbane physician and critic of the mainly Shia religious parties dominating Iraq since 2003, are feeling confident. Since State of Law has a lead over the other lists, it will be dangling the carrot everyone will be running after, Jaber Habeeb Jaber, a Maliki candidate, said late on Monday. Thaer al-Naqeeb, a close aide to Allawi, said a government without Iraqiya representation would be difficult. Our expectations are that we will be the ones to form the government. In the north we are No 1 and we are in a good position in Baghdad ... If the Iraqi people demand change and are waiting for a change, then there should be change. One of the main drivers for the bloody insurgency since 2003 has been political marginalisation of a long-dominant Sunni minority. If Allawi, a secular Shia who has galvanized Sunnis' desire to reclaim influence, is shut out of power, it could spell trouble just as Washington halves its troop force and looks toward an end-2011 deadline for withdrawing. There is endless speculation about who might ally with whom to form the next government, and it's also possible some electoral alliances will splinter. Kurds are sure to demand concessions on their priorities - ambitions to expand their footprint in land and oil - in exchange for their support. Despite his strong showing, many potential allies oppose a second term for Maliki. He may have an uphill battle ahead. Toby Dodge, an Iraq expert at the University of London, said influence from Iraq's fellow Shia-majority neighbour Iran could be instrumental in producing another government alliance between Maliki, the INA, and the Kurds. To some extent this would be a reconstitution of the collation that governed Iraq so ineptly from 2006 to 2010. Few things seemed to incense Iraqis more before the elections than talk of foreign interference - Iranian, American, Syrian or Saudi. Analysts say leading Sunni Arab states such as Egypt and Saudi Arabia would be more comfortable with a government led by Allawi. The Iranian government, eager to see someone representing Shia interests leading Iraq, praised the elections. All international supervision has confirmed the soundness of the Iraqi elections. This is a success and we congratulate Iraqis, Foreign Ministry spokesman Ramin Mehmanparast said. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Latin American School of Medicine enrollment in Cuba reaches 10,000
http://www.granma.cu/ingles/2010/marzo/mar16/elam.html Havana. March 16, 2010 Latin American School of Medicine enrollment in Cuba reaches 10,000 THE Latin American School of Medicine (ELAM) in Cuba is now 10 years old, and has an enrollment of 10,000 students from dozens of countries, who are studying to be doctors without any cost for their families. Our current enrollment is close to 10,000 students. We have had five classes graduate so far (after completing the six-year program), for a total of 7,248 graduates from 28 countries, Midalys Castilla, academic vice rector, commented. Currently, young people from 55 countries - including Africa and small Pacific islands - take classes at the ELAM, 75% of them from working-class and farming families, and there are students from 104 indigenous communities in Latin America. The only thing required from the students (from 17 to 25 years old) is that once they earn their degrees, they will return to their hometowns to practice medicine, thus returning what they have received in knowledge. That was the situation with the first 34 U.S. graduates - now there are 113 - from the United States, which obliged the institution to obtain accreditation from the California Medical Board. In Cuba there are also 11,000 scholarship students as part of the ALBA project, the integration agreement of the Bolivarian Alternative for the Peoples of Our America, formed by Venezuela, Bolivia, and Ecuador, among others. Initially, there was great resistance from medical associations in some countries, the vice rector commented during a tour of ELAM's facilities, located outside the capital. She noted that the medical associations' concern diminished as they discovered that these colleagues were returning to their hometowns, to places generally neglected by doctors. Even some governments in the region who were somewhat distrustful of the program - whether or not they expressed it - later changed their perceptions, Castilla said. In places like Honduras, Mexico, Brazil and Argentina, the youthful graduates have had to struggle for recognition of their degrees. Little by little, though, the universities, medical associations, and governments have begun to cede. In contrast, the diplomas are automatically recognized in Spain. We are at an important moment in terms of the program's validation, Castilla said. Classes began in February 1999 with about 1,900 young people, especially from Central America. At that time, two hurricanes had devastated poor communities in that region. Then-president Fidel Castro said the time had come to train humanistic professionals who were committed to their communities, a veritable army of white coats. Currently, the students and alumni are working to form an international association. (With information from AP) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Asia's Billionaires' Easy Path to Riches
Reflksi : NKRI bertambah dua orang billonaires (milarder) untuk tahun 2010, jadi sekarang ada 7 orang punya kekayaan lebih dari 1 miliar dollar Amerika. Sejalan dengan itu diberitakan pula bahwa kekayaan para petinggi NKRI bertambah berkali lipat ganda. Tetapi, bukan saja kabar gembira tsb., melainkan juga NKRI negeri terkorup di Asia dan kantor berita Antara 14 Maret 2010 mengkhabarkar sesuai apa yang dinyatakan oleh Salim Segal Al Jufri, menteri sosial, bahwa di NKRI terdapat 5,4 juta anak terlantar. http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_contenttask=viewid=2345Itemid=224 Asia's Billionaires' Easy Path to Riches Written by Our Correspondent Tuesday, 16 March 2010 Usually monopolies, friendly deals with government get them to the top There has been much crowing in the media around Asia over the rapid advance of Asians into the ranks of global billionaires. Chinese are now second only to Americans in the top 1,000 and India has eight in the super rich top 100 category. The US has been dethroned from topping the list and several names from developing countries have leap-frogged the Europeans. However a closer look at the composition of the list would suggest that riches are often ill-rewarded and that those businessmen who have contributed most to Asian nations' advance in industry and technology have often been poorly rewarded, at least compared with those who either inherited their wealth or gained it through local monopolies and cozy deals with governments. The place that should feel most chastened by its positions on the list is Hong Kong. Not only does it boast Asia's richest man, Li Ka-shing of the Cheung Kong property empire but two more property developers in the top 50 and another four in the top 150. This concentration of property billionaires in an economy of just 7 million people tells a sad tale of the gouging of residents that has gone on for years thanks to the cozy nature of the relationship between government and their developer cronies. Indeed Hong Kong boasts as many in the list as Japan, an economy almost 20 times larger, in the list of top 25 Asians in the Forbes list. Its top ranked property tycoon Mori ranks only at 124 while Australia's top property developer Frank Lowy and Malaysian baker Quek Leng Chang are at a relatively lowly 205 and 376 respectively. Meanwhile the Asian entrepreneurial families who have changed the world rank low on the list - though it is interesting that in Korea and Taiwan they at least top the local rich leagues rather than the masters of manipulating governments. Taiwan's list is topped by Terry Gou of Hon Hai electronics but even he is only 136th in the world. Other electronics and other manufacturers share most of the 18 Taiwan in the top 1000 with various financial and real estate tycoons. Korea is even more sparsely represented in the billionaire list. Samsung's Lee Kun Kee is top but only number 205 in a world where the Samsung name is ubiquitous. Chung Mong Koo of Hyundai is even further down at 488 with a fortune estimated at a measly $1.5 billion. The rise of Chinese names in the list is partly a reflection of its rapid economic growth. But most of the names are in the lower ranks. And many, like almost all the Russians, got there through their clever privatization of state assets rather than building from scratch - though there many exceptions too, particularly the internet billionaires. The Forbes lists contains lots of guesswork and in some cases huge family wealth may be split in ways which make it appear smaller than it is. Some names appear surprisingly far down the list - Macau casino king Stanley Ho is at 701 and Thailand's regional agribusiness king Dhanin Chearavanont is at 559. Indeed, the road to mega riches is occasionally achieved by innovators like Bill Gates (number 2) but more likely by those like the man who tops the global list: Mexico's Carlos Slim, beneficiary of deals with officials which have given him a near monopoly of the domestic telecoms market. A super gouging of consumers in a still poor country has given him a fortune estimated at $54 billion. The wonders of monopoly capitalism. No wonder Marx still has a following! [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Pimpinan JAT Sangkal Anggotanya Terlibat Teroris
http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=15542 Selasa, 16 Maret 2010 UTAMA Pimpinan JAT Sangkal Anggotanya Terlibat Teroris JAKARTA (LampostOnline): Kelompok Jamaah Ansharu-Tauhid (JAT) disebut-sebut terlibat dalam jaringan teroris di Aceh Besar, NAD. Namun pimpinan JAT, Abdul Rachim membantah keterlibatan anggotanya. Itu dibuktikan dulu saja. Orang bisa dengan mudah bilang dari JAT atau dari manapun. Tapi kita punya data siapa anggota kita dan yang bukan, ujar Iim, panggilan akrabnya, Selasa (16-3). Iim meminta agar nama-nama kelompok teroris Aceh yang disebut-sebut dari JAT diperjelas. Karena hingga kini pihaknya masih belum menerima kejelasan isu yang disampaikan ke publik tersebut. Ini isu sepihak untuk memojokkan gerakan Islam. Mereka sendiri tidak berani menyebutkan siapa dan atas nama siapa yang terlibat dari JAT, ungkap anak Abu Bakar Baasyir ini. Iim pun menegaskan kalau dirinya tak pernah mengenal pimpinan pelatihan teroris di Aceh, Pura Sudarma alias Jaja. Padahal Jaja termasuk orang yang cukup terkenal di Solo, Jawa Tengah. Jaja sendiri merupakan orang kaya yang punya banyak bisnis. Salah satu bisnisnya yakni ekspedisi Sajirah dan bengkel. Kalau jaja saya tidak kenal. Tidak pernah ketemu. Katanya memang seperti itu (kaya dan terkenal). Tapi saya nggak banyak keluar di sini. Saya pribadi tidak tahu, tukasnya. Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan, kalau pelatihan teroris di Aceh pimpinan Jaja merupakan gabungan 3 jaringan. 3 Jaringan tersebut yakni Jamaah Islamiyah (JI), Darul Islam Banten, dan jaringan Ambon-Poso. Namun sumber detikcom di JI mengatakan kalau pelatihan teroris di Aceh terdiri dari 4 jaringan. Keempat jaringan tersebut antara lain JI, DI, dan JAT.DTC/L-1 [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Gunungan Sampah Longsor di TPA Galuga Bogor, 4 Tewas
Refleksi : Orang mati bukan saja karena tertimbun tanah longsor, tetapi juga disebabkan sampah longsor. Apakah sampah najis? Bukankah barang najis adalah haram? http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=15552 Selasa, 16 Maret 2010 NASIONAL Gunungan Sampah Longsor di TPA Galuga Bogor, 4 Tewas JAKARTA (LampostOnline): Empat remaja tewas dan delapan lainnya luka-luka akibat tertimbun longsoran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke RS Leuwiliang. Kejadian pukul 16.00 WIB setelah hujan besar, ujar salah satu anggota Taruna Siaga Bencana Bogor Andre saat dihubungi detikcom, Selasa (16/3/2010). Sementara itu, Kepala Dusun Galuga, Jajang, mengatakan saat ini semua korban sudah dilarikan ke RS Leuwiliang. Dari 8 orang yang luka, 5 di antaranya kritis. Mereka tertimbun ketika memungut sampah, mereka tidak bisa bergerak, jelas Jajang. Korban tewas itu adalah Wahyu(11), Tirta(13), Yanto(12) dan Komaruddin(14). Sementara itu korban luka-luka adalah Irvan(15), Heri(13), Imam(14), Titin, Wardi(17), Muhammad Yani (20), Joni(20). (DTC/L- [Non-text portions of this message have been removed]