from:"Wahyu Suluh"

Bambang Satriya Guru Besar Stiekma dan dosen luar biasa Universitas Ma-Chung 
Malang, penulis buku Etika Birokrasi



DALAM Editorial Media Indonesia (24 Juli 2012) ada pernyataan mengenai 
pengetahuan SBY tentang kasus-kasus korupsi di pelbagai lembaga yang 
melibatkan banyak pejabat. Presiden menegaskan dia memiliki bukti sahih 
tentang kasus-kasus itu, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga 
penegak hukum untuk bertindak. Sebagai presiden yang mendeklarasikan 
sebagai pemimpin perang terhadap korupsi, bukti-bukti pelanggaran ada di
 depan mata, tahu, dan sahih. Namun, lagi-lagi atas nama nonintervensi, 
semua data itu diserahkan kepada aparat penegak hukum. Mau ditindak 
silakan, tidak juga tidak apa-apa.



Itu pernyataan seorang pemimpin yang sedang ‘galau’, meski dirinya 
pastilah paham di pundaknya dipercayakan konstitusi untuk 
mengimplementasikan atau menyelenggarakan kekuasaan guna mewujudkan dan 
membumikan hukum, dan bukan menyerahkan secara sukarela. Tanpa dorongan 
kekuatan besar dan maksimal darinya, pembumian hukum tidak akan mungkin 
bias terwujud.



Sebaliknya, kekuatan para pembangkang atau penyelingkuh hukum akan semakin 
besar dan sistematis akibat diberi



ruang yang semakin terbuka untuk menggali, menguatkan, dan 
mengakselerasikan potensinya. Norma yuridis kian dibuat dan dikondisikan
 sebagai instrumen yang terkooptasi dan tereduksi oleh kepentingan 
politik jangka pendek dan jangka panjang.



Oleh para penyelingkuh itu, hukum dibuat tak berbicara atas nama ‘norma’
 atau nyawa konstitusi, tetapi dibuat sebagai segmentasi instrumen 
bercorak asal ada dan penghias legalitas keabsahan negara. Hukum tak 
diberikannya tempat untuk mempertanggungjawabkan setiap jenis perbuatan 
yang diduga sebagai kriminalitas atau tindak pidana (straafbaarfeit) 
karena hukum sudah diseret ke ranah mempertanggungjawabkan dengan 
paradigma ‘pemilahan dan pemilihan’ mengenai siapa yang patut 
dipertanggungjawabkan.



Kosakata ‘terserah’ penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 
mempertanggungjawabkan atau tidak, memang, di satu sisi sebagai wujud 
apresiasi terhadap independensi kinerja (KPK), tetapi itu dapat terbaca 
dari sisi lain, yang mengesankan KPK atau aparat penegak hukumlah yang 
bertanggung jawab mutlak dan berperan mempertanggungjawabkan segala 
bentuk penyimpangan di negeri ini.



Semestinya, sesuai dengan kompetensi konstitusionalnya, presiden punya 
peran sangat b besar untuk menjadi pengadil a setiap para pembantu atau 
atas menteri-menterinya yang dinilainya tidak mampu bekerja atau diduga 
melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), atau sedang 
berurusan dengan hukum. Tanpa perlu menunggu kemungkinan diproses dalam 
ranah penerapan sistem peradilan pidana (criminal justice system) atas 
dugaan kasus korupsinya, kompetensinya sebagai presiden bisa atau harus 
diwujudkan.



Kalau sosok yang diberi `kekuasaan' sangat besar oleh konstitusi saja 
kurang memberikan apresiasi besar terhadap perkara-perka ra hukum yang 
bersifat sangat istimewa (extra ordinary) seperti korupsi, bagaimana 
jadinya wajah Indonesia ke depan sebagai negara yang menyandang predikat
 rechtstaat (negara hukum)? Masih mungkinkah bangsa ini bisa terlepas 
dari cengkeraman para penyelingkuh kekuasaan kalau norma yuridis 
konstitusional semakin ditemaramkan?

Dampak mengun tungkan tentulah bisa dinikmati para penyelingkuh kekua 
saan, dalam hal ini koruptor dan segmen kekuasaan yang mendapatkan 
`kenikmatan' darinya. Politik titik balik diniscayakan terjadi dan 
bahkan membesar (mengabsolut) dalam bentuk tampilnya sejumlah orang 
dalam korporasi dan sindikasi parpol nakal atau kelompok tangan-tangan 
gaib (the invisible hands) yang terjebak membela dan mengayomi koruptor,
 sementara institusi yang berusaha menjadi me sin pemberantas korupsi 
dan penjaga citra negara hukum sudah distigmakan publik sebagai 
institusi yang man dul, impoten, dan setidaknya terancam kesulitan 
mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan koruptor.



Kekuatan sindikasi koruptor yang semula temaram atau tidak menunjukkan 
nyali untuk berwacana seolah mendapatkan angin segar guna 
mengagregasikan kedaulatannya.

Itulah yang pernah diingatkan AM Rahman, penulis buku antologi puisi 
berjudul Badai Serigala (2006) dengan kalimat `belalah koruptor, negeri 
pasti terkapar, belalah koruptor, negeri pasti telantar, belalah 
koruptor, negeri pasti terbakar, belalah koruptor, negeri pasti 
terkubur, belalah koruptor, rakyat pasti lebur'.



Paparan itu sejatinya sebagai kritik radikal kepada pimpinan tinggi 
negara, khususnya yang mendapatkan amanat konstitusi, bahwa seharusnya 
koruptor wajib mereka jadi kan sebagai musuh terbesar negara yang 
diperangi secara maksimal dan konsisten.



Koruptor merupakan jenis perampok elitis yang telah mengakibatkan keru 
gian besar. Sebut misalnya telah merajalela bagai gu rita. Korupsi telah
 `biasa' dilakukan dari tingkat aparat paling rendah, ketua RT, hingga 
pejabat tinggi negara.

[proletar] Kesehatan untuk Keluarga Miskin

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta naik, dari 76,6 menjadi 78.

VIVAnews – Pemerataan kualitas pelayanan bagi keluarga miskin dan kurang
mampu merupakan target utama pembangunan kesehatan di Jakarta. Meski
angka kemiskinan di Jakarta mengalami penurunan secara signifikan, namun
mahalnya kesehatan membuat masih banyak warga yang membutuhkan bantuan
atau subsidi.

Sejak 2008 lalu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI
termasuk meningkatkan alokasi dana APBD dan pembangunan bidang kesehatan
yang telah menjadi komitmennya.

Selain untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sebagian dana
tersebut dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan keluarga miskin atau
kurang mampu yaitu, melalui program Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin
(JPK-Gakin). Sebagai gambaran, alokasi dana JPK-Gakin naik lebih dari 2
kali lipat dalam periode 2007 – 2012 yaitu dari Rp250 Miliar menjadi
Rp600 Miliar.

Dalam bidang sarana dan prasarana, pembangunan layanan kesehatan
terutama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tampung rumah
sakit daerah (RSD) dan Puskesmas. Perbaikan manajemen layanan menjadi
salah satu target utama agar sesuai dengan standard ISO 9001:2008.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut ada beberapa hal yang
telah dicapai diantaranya, menangani 2,7 juta kasus penyakit pemegang
kartu Gakin dan KTM, termasuk rawat inap untuk sekitar 650 ribu orang.

Meningkatkan kualitas pengelolaan RSUD dan Puskesmas sehingga kini 3
RSUD, 44 Puskesmas Kecamatan dan 126 dari 295 Puskesmas Kelurahan telah
mendapat sertifikat ISO 9001:2008 serta menjadi percontohan bagi banyak
daerah, termasuk dari luar negeri.

Selain itu, meningkatkan kapasitas rawat inap kelas III di RSUD dari 567
tempat tidur menjadi 1.050 tempat tidur, menekan biaya untuk pengobatan
umum menjadi Rp2.000 dan pengobatan gigi hanya dikenakan Rp5.000 ini
menjadi termurah di Indonesia.

Dalam kasus DBD, angkanya menurun dari 31.836 di tahun 2007 menjadi
18.006 di tahun 2011 melalui Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
Sementara Indeks Pembangunan Manusia Jakarta (IPM) Jakarta naik, dari
76,6 menjadi 78,0 merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Selanjutnya, angka kematian bayi menurun dari 8,4/10.00 kelahiran pada
2007 menjadi 7,0/10.00 pada 2011, serta angka harapan hidup meningkat
dari 75,8 di tahun 2007, menjadi 76,20 di tahun 2011. Maka jika melihat
berbagai upaya tersebut tidak salah jika komitmen Pemprov DKI dalam
meningkatkan bidang kesehatan sudah semakin lebih baik. (WEBTORIAL)

http://us.metro.news.viva.co.id/news/read/337832-kesehatan-untuk-gakinhttp://metro.news.viva.co.id/news/read/337832-kesehatan-untuk-gakin

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Hakim Konstitusi Kritisi Dana untuk Lapindo

Mahfud MD mempermasalahkan perubahan angka di APBN-P 2012 yang
tanpa prosedur dan pembahasan terbuka. Kenapa pemerintah harus ikut
menanggulangi di luar area terdampak?

Atas dasar rasio apa sehingga pemerintah ikut membiayai?'' Hamdan
Zoelva Hakim konstitusi
ALOKASI
dana untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa
Timur, dalam APBN-P 2012 terus dipersoalkan. Tiga hakim konstitusi,
yakni Mahfud MD, Hamdan Zoelva, dan Akil Mochtar, mempertanyakan alas
an pemerintah ikut menang gung biaya bagi korban lum pur Lapindo.
“Kenapa
pemerintah harus ikut menanggulangi di luar area terdampak? Bagaimana
pem bagian tanggung jawab de ngan perusahaan dan atas da sar rasio apa
sehingga pemerintah ikut membiayai?” tanya Hamdan.
Pertanyaan itu dilontarkan Hamdan sebagai anggota pleno hakim dalam
persidangan permohonan uji materi Pasal 18
UU No 4/2012 tentang APBN-P di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK),
Jakarta, kemarin. Dalam APBN-P 2012, pemerintah mengalokasikan Rp1,5
tri liun untuk Badan Penang gu langan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
Uji
materi itu diajukan pensiunan dosen Fakultas Eko nomi Universitas
Airlangga Tjuk Kasturi Sukiadi, mantan Komandan Marinir Letjen (Purn)
Suharto, dan Ali Azhar Akbar (penulis buku Lumpur Lapindo File:
Konspirasi SBY-Bakrie).
Anggota pleno hakim lainnya, Akil Mochtar, juga mengajukan
pertanyaan yang sama.
Ia memperjelas sejak kapan pengalokasian dana untuk masyarakat
korban Lapindo di luar area terdampak masuk APBN.
Mahfud MD, Ketua MK yang juga ketua pleno hakim, lebih keras lagi.
Ia menyoal perubahan jumlah da na alokasi un
tuk korban lumpur Lapindo.
“Ada
perubahan angka di APBN-P. Pasal 18 berubah tanpa prosedur terbuka,
tanpa pem bahasan terbuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa
sudah benar kajiannya?” cetusnya.
Jawaban tertulis Saat menanggapi pertanyaan tersebut, pemerintah yang
diwakili Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi
mengatakan akan memberikan jawaban secara tertulis. “Harus kami cek
kembali, seperti pertanyaan Yang Mulia Akil Mochtar terkait pembiayaan
dan pertanggungjawaban PT Lapindo,“ ucap Mualimin.
Pemerintah melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry
Purnomo
sebelumnya memberikan jawaban terkait dengan gugatan uji ma teri Pasal
18 UU No 4 Tahun 2012.

Menurut mereka, pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegas hak
konstitusional mereka yang dirugikan.
Kerugian yang didalilkan pemohon, ucap Herry, juga tidak bersifat
spesifik dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan UU yang
dimohonkan pengujian. “Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Kami
minta kepada MK untuk menolak gugatan ini atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima,“ tandasnya.
Dalam sidang kemarin terlihat aktor senior Pong Hardjatmo. Pong yang
kerap memprotes kebijakan pemerintah dan perilaku DPR itu menolak ke
putusan pemerintah ikut menanggung beban Lapindo.
“Adilkah pemerintah mengambil alih tanggung jawab swasta? Ini
(lumpur Lapindo) tidak mungkin fenomena alam.

Kalau
tidak dibor, lumpur tidak akan menyembur. Yang per tama kali mengebor
itu kan PT Lapindo Brantas (anak perusahaan Grup Bakrie), itu kan bukan
alam, melainkan perusahaan,“ cetusnya.
Dana negara mulai
disiramkan kepada korban lumpur Lapindo di luar peta terdampak sejak
dikeluarkannya Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 tentang BPLS.
Kucuran dana akan dilanjutkan hingga 2014.

(*/X-11)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/07/25/ArticleHtmls/Hakim-Konstitusi-Kritisi-Dana-untuk-Lapindo-25072012002020.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Kliping Lumpur Lapindo 25 Juli 2012: Uang Rakyat Rp 1,5 Triliun untuk Lapindo Bakrie

Daftar Isi:

Uang Rakyat Rp 1,5 Triliun untuk Lapindo
BakrieKeluarga Penulis 'Lumpur Lapindo File' Diduga
Turut MenghilangPengarang Buku Lumpur Lapindo Diteror?Penulis Buku
Soal Lumpur Lapindo Diduga HilangMK: Mengapa Negara Harus Menanggulangi Biaya
Lapindo?Korban Lapindo: Percuma Ketemu dengan BakrieMerasa
Dipingpong, Korban Lapindo Susah
Bertemu PresidenJalan Kaki dari Sidoarjo, Suwandi Tiba di
Wisma Bakrie IILapindo Masih Bakal Jadi Sandungan Ical Menuju
RI 1Ical Janji Akan Selesaikan Lapindo Tahun IniHarapan Suwandi,
Korban Lapindo, pada PresidenPara Korban Peringati 6 Tahun Semburan Panas
LapindoKorban Lapindo Minta Ganti Rugi 'Cash', Bukan
Diangsur!Warga Tiga Desa Tuntut Ganti RugiAnak-anak Korban Lumpur
Butuh BantuanAnggota Korban Lapindo Menggugat Ditangkap
PolisiIcal Mengaku Kucurkan Rp 9 Triliun untuk
Korban Lapindo
=

Uang Rakyat Rp 1,5 Triliun untuk Lapindo Bakrie

Penulis : Aditya Revianur | Rabu, 25 Juli 2012 | 05:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia mengucurkan dana
sebesar Rp 1,5 triliun untuk mengatasi dampak semburan lumpur
Lapindo yang telah menenggelamkan beberapa desa di Porong,
Sidoarjo.

Dana milik rakyat itu digunakan untuk membiayai operasional Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). BPLS merupakan badan yang
dibentuk pemerintah yang bertugas menangani upaya penanggulangan
semburan lumpur, luapan lumpur, serta menangani masalah sosial dan
infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo. Untuk melaksanakan
tugasnya, BPLS dibiayai APBN, di mana untuk Tahun Anggaran 2012
ditetapkan sebesar Rp 1,5 triliun, ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu
Harry Purnomo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa
(24/7/2012).

Herry menuturkan, dana Rp 1,5 triliun tersebut akan digunakan
untuk membayar ganti rugi korban semburan lumpur di luar peta area
terdampak dengan cara pembelian tanah. Menurutnya, di dalam Pasal
18 UU APBN-P 2012 ditetapkan bahwa alokasi dana pada BPLS dapat
digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan
di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki,
Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan.

Di bagian lain, saat dihubungi seusai persidangan, kuasa hukum
pemohon uji materi Pasal 18 UU APBNP Tahun 2012, Taufik Budiman,
menilai bahwa semburan lumpur Lapindo merupakan peristiwa yang
disebabkan oleh kelalaian perusahaan keluarga Bakrie dalam
melakukan pengeboran. Dirinya menuturkan bahwa persoalan lumpur
Lapindo bukan termasuk dalam persoalan yang disebabkan bencana
alam.

Menurut analisis Taufik, kerugian yang diakibatkan oleh semburan
lumpur Lapindo seharusnya ditanggung secara personal oleh PT
Lapindo Brantas yang dimiliki Aburizal Bakrie.

Lapindo atau keluarga Bakrie harus merogoh koceknya sendiri.
Jadi, mereka tidak bisa menggunakan uang rakyat. Itu kan tidak
adil jika uang rakyat Rp 1 triliun lebih dipakai untuk menyubsidi
Lapindo atau Bakrie sehingga tanggung jawab mereka dalam membayar
ganti rugi untuk warga korban Lapindo diringankan, tegasnya.

http://nasional.kompas.com/read/2012/07/25/05212418/Uang.Rakyat.1.5.Triliun.untuk.Lapindo.Bakrie

Keluarga Penulis 'Lumpur Lapindo File' Diduga Turut Menghilang

Penulis : Aditya Revianur | Rabu, 25 Juli 2012 | 04:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ali Azhar Akbar, penulis buku Lumpur Lapindo
File: Konspirasi SBY-Bakrie, hingga saat ini masih dinyatakan
hilang. Bahkan, diduga keluarga penulis buku kontroversial
tersebut juga turut menghilang mengingat Ali Azhar dan keluarga
tidak dapat dihubungi oleh kuasa hukumnya, Taufik Budiman.

Sampai saat ini klien kami (Ali Azhar Akbar) belum dapat
dihubungi. Keluarga yang bersangkutan juga turut tidak pernah
menghubungi (Taufik Budiman) lagi. Ada kemungkinan keluarga yang
bersangkutan juga turut menghilang. Ini baru sebatas dugaan, ujar
Taufik Budiman ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa
(24/7/2012).

Taufik mengaku kontak terakhir dengan Akbar terjadi pada
pertengahan Juni ketika keduanya sedang berkonsentrasi pada sidang
uji materi UU APBN-P tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi.

Terakhir kami bertemu ya pertengahan Juni. Saat itu kami masih
berkonsentrasi pada sidang di MK, terangnya.

Sebelumnya, sejak 19 Juni 2012, Ali Azhar Akbar, penulis buku
Lumpur Lapindo File: Konspirasi SBY-Bakrie, dinyatakan menghilang.
Tidak ada yang tahu keberadaan aktivis dan penulis buku Lapindo
File tersebut.

[proletar] Ketua DPR: Apa Betul Peristiwa Politik 1965 Pelanggaran HAM?

Ralian Jawalsen Manurung

Bila mengungkit peristiwa masa lalu, jelas Marzuki, bangsa terkesan berpikir
mundur.

JAKARTA, Jaringnews.com - Permintaan maaf pemerintah atas pelanggaran
hak asasi manusia (HAM) pada peristiwa politik 1965 harus memiliki dasar
terukur dan jelas.

Jadi harus dilihat, apa betul pelanggaran HAM, atau makar. PKI pada
saat itu makar, kalau saja mereka yang menang dalam pemberontakan
mungkin jumlah korban pelanggaran HAM lebih banyak lagi, ujar Ketua DPR
RI Marzuki Alie, di ruangannya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta,
Kamis (26/7).

Kata dia, persoalan peristiwa politik 1965 harus dilihat secara jelas
sehingga tidak dengan begitu mudahnya menyimpulkan peristiwa tersebut
masuk kategori pelanggaran HAM.

Namun, dia mengakui, perkembangan HAM sekarang ini lebih baik dari sebelumnya.

Dia juga mengutarakan, peristiwa politik yang terjadi pada 1965 hampir
setengah abad. Bila mengungkit peristiwa masa lalu, jelas Marzuki,
bangsa terkesan berpikir mundur.

Kasus HAM lama sebaiknya dilakukan rekonsiliasi, dan kasus-kasus 40
tahun lebih masa kita berpikir mundur, apalagi orangnya sudah
kemana-mana, tukas Marzuki.

Sebelumnya, kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, membuka kasus
pelanggaran HAM pada masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah. Nanti
zaman Ken Arok juga diungkit, ujar Priyo, di gedung Nusantara III DPR
RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Atas komentar Priyo pada Selasa (24/7) kemarin, Koordinator Kontras
Haris Azhar angkat bicara dan mengecam apa yang disampaikan Priyo.
Menurut dia, membuka sejarah lama itu penting untuk membangun garis
batas, apa yang salah atau tidak dari pelanggaran HAM masa lalu.Siapa
yang salah, dan siapa yang tidak salah di masa lalu harus jelas, ujar
Haris.

Dengan demikian, kata dia, akan diketahui siapa yang bisa diajak
membangun negeri dan apa yang tidak boleh diulangi, seperti halnya
kekerasan. Priyo bicara seperti itu karena dia dari Golkar, partai yang
selama Orde Baru berkontribusi dalam banyak pelanggaran HAM. Dia
mewakili kepentingan Golkar untuk diselamatkan dari penghukumannya atas
kesalahan di masa lalu.

http://jaringnews.com/politik-peristiwa/wakil-rakyat/19537/ketua-dpr-apa-betul-peristiwa-politik-pelanggaran-ham-

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] 124 WNI/TKI Mendekam di Penjara Hong Kong dan Macau

2012-07-10 Terurut Topik Wahyu Suluh

Nikky Sirait

Di Guangzhou, 16 WNI berada di penjara wanita.

JAKARTA, Jaringnews.com - Juru Bicara Satgas TKI Humphrey Djemat
melaporkan hasil kunjungan tim Satgas TKI yang terdiri dari Ishak
Alpharis, Jamaludin, Anang Rikza Masyhadi dan Agus Dwi Handoko ke Hong
Kong dan Guangzhou, China, 19 – 21 Juni 2012 lalu.

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut dia menjelaskan, diketahui ada 124
WNI/TKI yang berada di penjara di Hong Kong dan Macau. Adapun kasusnya
meliputi pelanggaran hukum pencurian sebanyak 36 orang, izin tempat
tinggal 42 orang), narkoba 33 orang, dokumen palsu 4 orang, overstay 5
orang dan pelanggaran hukum lainnya ada 4 orang.

Dalam kasus narkoba, yang 33 orang, terdiri dari 8 TKI dan sisanya
adalah WNI, ujar dia, dalam rilis yang diterima Jaringnews.com di
Jakarta, Senin (9/7).

Dia menuturkan, tim Satgas juga melakukan kunjungan ke penampungan TKI
bermasalah yang dikelola oleh Koalisi Tenaga Kerja Indonesia Hong Kong
(Kotkiho) yang beranggotakan 10 organisasi di Hong Kong. Di shelter
tersebut, terdapat beberapa TKI yang mengalami masalah seperti gaji di
bawah standar dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Dalam kesempatan tersebut, juga ada dialog dan sosialisasi terkait
tentang TKI yang dihukum mati, bahaya narkoba dan proses pengiriman TKI
secara legal dan aman, sambung dia.

Selain itu, lanjut dia, tim Satgas melakukan pertemuan dengan Majelis
Sholawat Wad Da’wah Thoriqul Jannah, suatu organisasi yang dibentuk TKI
di Hong Kong yang berbasis keagamaan. Dalam dialog tersebut, mereka
meminta agar pemerintah lebih proaktif dalam melakukan pembelaan, serta
mengeluhkan minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Humphrey menambahkan, tim Satgas telah berhasil mempertemukan Aziz, anak
laki-laki dari Ibu Nur Bidayati, WNI yang terancam hukuman mati, di
penjara wanita Guangzhou, Selasa, 19 Juni 2012 lalu. Selain itu, tim
Satgas telah melakukan pertemuan dan dialog secara langsung dengan
seluruh WNI yang berada di penjara wanita Guangzhou, yang berjumlah 16
orang.

Permasalahan yang dihadapi para WNI yang berada di penjara Guangzhou
pada umumnya menyangkut komunikasi dengan keluarga mereka di Indonesia.
Masalah yang dihadapi tersebut di atas sudah dibicarakan oleh Satgas TKI
dengan pihak Kemenlu untuk dicarikan solusinya, tuntas ketua umum
Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) ini.

http://jaringnews.com/keadilan/umum/18461/-wni-tki-mendekam-di-penjara-hong-kong-dan-macau

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Pilihan Dilematis Calon Presiden 2014

2012-07-10 Terurut Topik Wahyu Suluh



Burhanuddin Muhtadi Pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Lembaga 
Survei Indonesia



SURVEI nasional yang baru dirilis Saiful Mujani Research and Consulting 
(SMRC) menegaskan agenda besar kita sebagai bangsa menjelang Pemilihan 
Presiden (Pilpres) 2014.

Pilpres bukan hanya ritual demokrasi lima tahunan, melainkan juga 
momentum bersama agar kita bisa memilah dan memilih putra/putri terbaik 
sebagai pucuk pimpinan nasional.



Ia menjadi etape penting dalam sejarah kita karena presiden merupakan 
jabatan paling strategis dalam kelembagaan politik Indonesia. Siapa pun 
calon presiden (capres) yang sudah mendeklarasikan diri ataupun 
diam-diam berpotensi maju dalam Pilpres 2014 harus siap kita evaluasi 
dan telanjangi rekam jejak, kapasitas, dan integritasnya. Upaya 
mendiskusikan calon-calon presiden urgen dilakukan karena luasnya 
wilayah Indonesia dan besarnya proporsi pemilih yang kurang 
well-informed mengenai politik.

Jangan sampai pemilih memilih kucing dalam karung lagi.



Masalahnya, untuk mendapatkan capres terbaik tidak hanya bergantung pada
 kualitas pilihan rakyat, tapi juga bertumpu pada ketersediaan 
calon-calon yang ada. Dengan meminjam istilah pemasaran, aspek 
demandside memang penting karena pemilihlah yang menentukan capres. Akan
 tetapi, harapan lahirnya presiden yang berkualitas akan terjadi bila 
supply-side dari partai politik (parpol) juga membaik.



Parpol merupakan sumber rekrutmen dan produsen capres.

Terlebih lagi peluang bagi capres independen sudah ditutup oleh Mahkamah
 Konstitusi. Kalaupun rakyat ingin mendapatkan capres terbaik, jika 
partai-partai mengusung capres yang buruk, rakyat akan memilih pilihan 
di antara yang buruk-buruk itu.

Efisiensi popularitas Hajatan pilpres masih dua tahun lagi. Namun, sejak
 setahun terakhir sudah bermunculan sejumlah nama. Aburizal Bakrie 
(Ical) sudah dideklarasikan sebagai capres dari Golkar, Prabowo Subianto
 sudah ditahbiskan Gerindra, Wiranto sudah dimunculkan Hanura, dan Hatta
 Rajasa juga sudah diusung PAN. Nama Jusuf Kalla sempat disebut-sebut 
bakal dilirik PPP.

Praktis, hanya Demokrat, PKS, dan PKB yang belum menyebut nama sama sekali.



Di luar nama-nama dari kalangan partai politik tersebut, beredar 
nama-nama di luar kalangan partai, yang sebagian berasal dari kalangan 
menteri, teknokrat, pejabat negara, pengusaha, eks jenderal, dan 
lain-lain yang juga digadanggadang sebagai capres. Sebut saja Dahlan 
Iskan, Mahfud MD, Sri Mulyani, Gita Wirjawan, Pramono Edhie, Djoko 
Suyanto, dan Endriartono Sutarto.



Untuk mengukur potensi elektabilitas para capres, faktor popularitas penting 
dilihat.

Tingkat elektabilitas namanama baru yang masih rendah, misalnya, salah 
satunya dise babkan popularitas mereka yang masih terlalu rendah. 
Bagaimana mungkin rakyat mau memilih mereka jika kenal saja tidak?

Sebaliknya, ada sebagian capres yang sudah sangat populer, tetapi 
tingkat popularitasnya tidak berbanding lurus dengan elektabilitas 
mereka yang tinggi. Hal itu terjadi karena popularitas mer eka tidak 
efisien atau kualitas pengenalan yang buruk sehingga memengaruhi 
elektabilitas.



Hasil survei SMRC Juni 2012 menunjukkan bahwa dari puluhan nama bakal 
capres yang diuji berdasarkan tingkat popularitas di mata rakyat, hanya 
delapan nama yang popularitasnya di atas 50%, yakni Megawati 
Soekarnoputri (93,7%), Jusuf Kalla (88,9%), Prabowo (78,8%), Wiranto 
(72,8%), Aburizal Bakrie (70,1%), Sultan Hamengku Buwono X (58,3%), Anas
 Urbaningrum (55%), dan Hatta Rajasa (54,1%).



Popularitas tinggi bisa dimaklumi karena selain sebagai tokoh-tokoh 
partai, mereka juga pernah menjabat presiden, wakil presiden, atau 
pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.



Popularitas di luar delapan nama itu jauh di bawah 50%.

Hal demikian wajar karena nama-nama lain tidak pernah bekerja secara 
sistematis dan terorgani sasi untuk menyosialisasikan diri ke te ngah m a
 s y a ra k a t . M e r e k a j u g a tidak pernah mendeklarasikan diri 
sebagai capres sehingga masyarakat hanya bisa menduga-duga apakah mereka
 serius maju atau tidak. Di sam ping itu, mereka juga tidak memiliki 
kendaraan resmi. Padahal, tiket maju dalam pilpres hanya dimungkinkan 
melalui parpol.



Dengan demikian, saat ini publik Indonesia dihadapkan pada dua pilihan 
sulit. Pertama, pemilih di-fait accompli oleh pilihan capres dari stok 
yang itu-itu saja. Capres populer yang muncul belum diterima publik 
karena masalah akseptabilitas, integritas, dan rekam jejak yang kurang 
baik. Kedua, nama-nama baru yang dinilai memili ki kemampuan yang baik 
serta bersih dari korupsi dan kejahatan HAM tetapi belum juga muncul ke 
permu kaan. Jika figur-figur baru tersebut belum mampu tampil sebagai 
alternatif yang memiliki kredibilitas, pemilih akan dihadapkan pada dua 
pilihan dilematis. Pertama, mereka tetap memilih, tapi dari 
pilihan-pilihan yang buruk.

Kedua, mereka akan memutuskan untuk golput sehingga makin mengurangi legitimasi 
hasil

[proletar] Mencari Gubernur Sungguhan

2012-07-10 Terurut Topik Wahyu Suluh





Gosippolitikberkembang di mana-mana. Ada yang dengan optimistik 
mengatakan,gubernur DKI tak ada yang sukses di lima tahun pertama.Mereka
 sukses di lima tahun kedua. Bang Ali dan Bang Yos dijadikan contoh.



Ini jelas buat memberi keuntungan gubernur yang masih juga ingin maju 
kembali dalam pencalonan. Saya kira tidak persis begitu logikanya. Bang 
Ali sudah berkibar-kibar dan mentereng sejak lima tahun pertama. Jangan 
dianggap baru sukses di lima tahun kedua. Jenderal KKO ini tegas minta 
ampun dalam segenap sepak terjang birokrasi dan kepemimpinannya. Dia 
berani melabrak kekuatan sosial politik mana pun di dalam masyarakat. 
Kalangan ulama juga disemprot dengan tantangan blak-blakan.



Dengan modal ini, untuk lima tahun kedua suksesnya menjadi lebih gilang 
gemilang. Beliau makin percaya diri. Lalu Bang Yos. Ini tipe lain lagi. 
Kepemimpinannya tidak menggebrak-gebrak. Jenderal AD, Kopassus, ini 
model leadership-nya juga jelas, tegas, dan sasaran “tembak”-nya dibidik
 dengan fokus. Dengan diam-diam tadi. Mirip kucing mengincar musuh yang 
hendak disergap. Perintahnya harus jalan. Ini demi kepentingan publik. 
Bukan untuk membangun citra yang bukan-bukan.



Ada wali kota yang dipanggil dan ditanya: Bisa membereskan persoalan 
ruwet dan sensitif di daerahmu itu? Kalau tidak bisa, aku ambil alih. 
(Artinya, bisa saja mencari wali kota lain yang lebih terampil). “Siap 
Pak.Bisa.” “Berapa lama waktu Kau perlukan untuk membikin beres urusan 
itu?” “Satu minggu Pak.” Jawab sang wali kota. “Bagus. Seminggu ya? 
Pulang dari Korea, akan aku cek langsung.



” Begitulah dialog dalam bahasa “perintah” yang jelas dan tegas itu 
berlangsung singkat. Tak perlu bertele-tele. Seminggu kemudian, Gubernur
 itu mengecek dari udara dan dengan cermat diamatinya 
baik-baik.Benar.Wali kota telah bekerja dengan baik seperti 
dijanjikannya kepada sang bos. Ini tipe pemimpin yang tak diketahui 
publik kapan kerjanya, tapi hasilnya jelas, nyata, dan publik merasakan 
buahnya. Ini gubernur beneran.



Dia menciptakan apa yang kelihatannya, di mata orang banyak, tak mungkin
 menjadi mungkin. Leadership memang harus berfungsi seperti itu. Bang 
Ali dan Bang Yos, dua gubernur Jakarta, yang—dalam corak berbeda, sesuai
 karakter masing-masing— menampilkan watak pemimpin yang punya karisma. 
Orang tak begitu memperhatikan dengan jeli satu pola hubungan 
kemanusiaan yang mentereng: Bang Yos ini, biarpun sudah paham, masih 
juga datang ke Bang Ali untuk berkonsultasi.



Mendengarkan apa wisdom yang bisa dipetik dari pendahulunya itu. Ini 
bukan hanya “ngewongke” orang lain, yang merupakan seniornya, tapi 
secara politik ini simbol kepemimpinan yang hebat. Yang muda menghormati
 yang tua.Yang baru, dan belum banyak tahu, bertanya pada yang senior, 
yang lama, dan yang paham banyak urusan untuk diteladaninya. Namanya 
tentara, bisa saja galak, dan membentak, bahkan ganti mengancam jika 
diancam orang.



Tapi dalam suasana “damai”dua tokoh ini juga damai dengan siapa pun 
karena bibit damai itu ada pula di dalam jiwa mereka.Bang Ali itu 
seperti Baladewa,gampang marah. Tapi dalamnya halus. Bang Yos mungkin 
Prabu Salya. Negerinya dibikin aman dan makmur mayoritas kawulanya. 
Berikutnya,kita tak pernah dengar seperti apa sikap gubernur DKI.Yang 
kita lihat cuma foto yang dipajang di begitu banyak tempat di 
pojok-pojok jalan.



Rakyat seolah diberi tahu bahwa gubernur itu harus ahli “acting” dan 
terampil mengisi pojok-pojok jalan dengan foto besar seperti sedang ada 
pameran foto. Padahal, yang dibutuhkan warga DKI bukan pameran 
foto,melainkan pameran hasil karya nyata. Mengatasi kemacetan? Kebijakan
 impor motor dan mobil pun tak ada. Kemacetan kini justru makin parah. 
Jalan terobosan busway itu kerjaan Bang Yos.



Mengatasi banjir? PU yang mengerjakan dengan dana pusat, cara 
penanggulangan banjir dengan membereskan kanal timur. Apa yang 
dikerjakan gubernur sekarang,yang masih ingin maju lagi itu? Orang di 
sekitarnya mungkin saja tahu karena diajak rapat.Bagaimana mekanisme 
membikin publik tahu? Bagaimana “public accountability” dilakukan? Warga
 kota jarang yang tahu apa yang dikerjakan, dan apa hasil yang dicapai 
gubernur ini.



Dalam titik gelap seperti ini masa pilgub dan pilwagub telah tiba. 
Banyak calon. Jangan lupa,kita ingin memilih gubernur beneran. Gubernur 
yang memikirkan rakyatnya dengan sikap politik yang jelas: gubernur itu 
abdi rakyat, mengabdi pada konstitusi dan segenap aturan yang 
berlaku.Gubernur tak boleh mengabaikan rakyatnya. Peduli, dan sok murah 
hati, sok ramah-tamah, sok “care”terhadap rakyat, hanya di masa 
kampanye, itu sikap politik yang penuh kebohongan.



Baik hati dan penuh rasa peduli hanya di masa kampanye, itu sikap 
politik buatan,bukan cara hidup yang memang autentik, dan apa adanya. 
Sikap ini culas, dan tak bisa dijadikan gubernur beneran, sebagaimana 
didambakan seluruh warga DKI. Warga ingin gubernur yang “all out”, dan 
full kerja, demi warganya. Pikirannya buat warga.

[proletar] PENDIDIKAN GRATIS !!!

2012-07-01 Terurut Topik Wahyu Suluh






Bahwa Pemerintah Indonesia untuk
mewujudkan cita-cita seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu 
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
telah menetapkan Undang-Undang No. 20
Th. 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL yang bentuk opersionalnya
diatur melalui PP No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan
Pendidikan; dan PERMENDIKBUD No. 60 Th. 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya
Pendidikan Pacla Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

PP No. 17 Th.
2010

PASAL 181 secara tegas menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Baik
Perseorangan Maupun Kolektif, Dilarang:

a.   
menjual
buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau
bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b.   
memungut
biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di
satuan pendidikan;

c.   
melakukan
segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai
integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau

d.  
melakukan
pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERMENDIKBUD No.
60 Th. 2011

PASAL
3
Menyatakan:

Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang
memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orang tua,
atau wali.

Oleh sebab itu kami serukan kepada peserta didik, orang
tua, atau wali yang menjumpai atau menemukan sekolah-sekolah yang masih
melakukan berbagai pungutan, uang tinggalan/kelulusan/kenangan-kenangan, uang   
 gedung, pengadaan seragam, pengadaan LKS, menyelenggarakan les dengan 
tambahan
biaya, pengadaan buku paket BERANI
melakukan tindakan tegas kepada sekola-sekolah atau menyampaikan kepada kami 
FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN KLATEN
(FORMAS PEPAK) melalui POSKO BENCANA
PENDIDIKAN KLATEN yang sudah kami bentuk disetiap kecamatan atau melalui
layanan CALL CENTER : 0815 673 1164; 0818
26 0204; 0877 3497 8065; 0878 3496 3524; 0858 6882 0186; 0852 2547 0125; 0857
2503 2401; 0828 9229 7789; 0813 2913 1128; 0818 0274 1333

Hasil laporan ini akan
kita adukan pada pihak yang berwajib.

 

 

MENCERDASKAN ANAK BANGSA

MEMBANGUN NEGERI TERCINTA



Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Patembayan Wulen Pari Diluncurkan Sebagai Media Komunikasi antar Petani

2012-07-01 Terurut Topik Wahyu Suluh



Patembayan
Wulen Pari Diluncurkan Sebagai Media Komunikasi antar Petani untuk Mencerahkan
kembali budava tani lokal dan mencitrakan kembali beras delanggu.

Klaten, 28 Juni
2012-Petani
Klaten beserta seluruh elemen masyarakat menggelar kegiatan Kenduri Tani
Pambuka Mangsa dan Kepyakan Wulen Pari di lahan padi Rojolele, Desa Tlobong,
Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten untuk mengukuhkan dan sekaligus
mengenalkan kepada masyarakat Patembayan Wulen Pari. Turut hadir dalam acara
ini untuk memberikan dukungan atas kegiatan ini adalah Bupati Klaten,
H.Sunarna, SE, M.Hum. Kegiatan ini sekaligus mengawali masa panen padi varietas
Rojolele yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Klaten.

Patembayan
Wulen Pari merupakan sebuah bentuk kerja sama sebagai media untuk menampung
inspirasi dan aspirasi masyarakat agar petani mendapatkan pencerahan dalam
menjalankan kaidah alam dan budaya lokal. Perkumpulan ini sekaligus menjadi
media komunikasi untuk merencanakan masa tanam, memilih jenis tanaman dan 
mengatur
tenaga kerja.

Perkumpulan berbagai elemen masyarakat
yang terdiri atas beberapa organisasi, yaitu Pusat Layanan Agrinisnis (PLA)
Pusur Lestari dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lestari Makmur Desa Tlobong
Kecamatan Delanggu. Perkumpulan ini dibentuk bersama tanpa memiliki ikatan
formal dan struktur juga mewakili beberapa elemen masyarakat yang terdiri dari
unsur pemerintah (pemerintah desa), para ahli (pendamping dan penyuluh
pertanian), petani dan perempuan.

Nanang Budiyanto
fasilitator patembayan mengatakan bahwa Patembayan Wulen Pari merupakan upaya
untuk mencerahkan kembali budaya tani dalam menjalankan nilai-nilai luhur
melalui praktek bertani yang menerapkan prinsip Kridho Tani Darmo
Burni (praktek pertanian ramah lingkungan). Dengan adanya
perkumpulan ini, para petani akan mendapatkan semangat kembali melakukan 
budidaya
pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan cara saling asih, saling
asah dan saling asuh antar petani

Nanang juga melanjutkan bahwa Patembayan Wulen Pari
juga ingin mengembalikan kembali citra beras Delanggu yang bercirikan Pulen
Pethak Wangi Wetah melalui pengelolaan usaha secara terpadu dari sektor hulu
sampai hilir.

Inisiatif
untuk membentuk perkumpulan ini diawali atas keresahan berbagai pihak mengenai
kondisi petani saat ini. Petani yang merupakan ujung tombak dari negara, tidak
memiliki pengetahuan dalam bertani karena pengelolaannya yang masih
tradisional. Kondisi ekonomi petani yang semakin memburuk juga dilengkapi
dengan kegagalan kegagalan panen akibat serangan hama dan penyakit tanaman.
Selain itu, biaya tenaga kerja dirasakan semakin mahal.

Selain itu, citra Beras Delanggu (Pulen
Pethak Wangi Wetah) saat ini telah bergeser. Beras Delanggu yang tadinya adalah
beras secara khusus varietas lokal aromatik seperti Rojolele, Mentik Wangi,
Mentik

Susu
dan Pandan Wangi tersebut bergeser
menjadi beras yang dimaknai hanya sembarang beras yang diproduksi
di wilayah Delanggu.

Patembayan
ini akan berfungsi sebagai wadah komunikasi, belajar, sarana kerja sama dan
unit usaha serta perangkat keswadayaan
antar elemen masyarakat di wilayah Pusur. Kami mengembangkan sepuluh perangkat 
teknis yang mengelola usaha dari sektor
hulu sampai dengan hilir untuk usaha tani padi.
Perangkat teknis ini akan mendukung pelaksanaan pegangan budidaya padi yang
menjalankan kaidah konservasi, ujar Nanang.

la
mengatakan bahwa dengan adanya perkumpulan ini, diharapkan akan muncul
kesepahaman dan komitmen antar anggota untuk membangun
keterpaduan budidaya sektor hulu sampai dengan hilir.

Acara
Kenduri Tani Pambuka Mangsa merangkai tiga agenda ritual tradisi jawa yang 
dikombinasikan
dengan sosialisasi program patembayan. Tiga agenda utama
tersebut adalah Laku tradisi Wiwitan (Sebuah bentuk ritual ucapan syukur 
sebelum panen), Kenduri Tani Pembuka
Mangsa (sebuah bentuk ritual permintaan
kemakmuran musim mendatang) serta Pameran clan Pentas kesenian Tradisional Jawa.

Tentang Kenduri Tani
Pambuking Mongso

Kenduri Tani
Pambukaning Mongso merupakan tradisi
dalam kebiasaan masyarakat jawa secara khusus petani setiap mengawali musim 
tanam pada awal tahun penanggalan Jawa.
Pada awal Mongso ke-satu petani biasanya
melakukan upacara kenduri sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan karena
diberi kelimpahan
panen.



Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:

[proletar] Patembayan Wulen Pari Geguritan Pang Semplah

2012-07-01 Terurut Topik Wahyu Suluh



Mbok..., kayo-kayo jagate soyo
lungkrah,

Pang lan godhong pada semplah
merga ketigane dawa, Oyot pepes merga udan selapan, Tanduran alum sakdurunge
metu hasile, Salah mongso ora mung crito ning wis nyata

Mbok..., kayo-kayo ndonyane saya
lara

Tegal lan sawah angel garapane,
Yen rendeng beno, yen ketigo bero, lenah gampang nelo, arepo nembe sepasar ora
udan, Wereng lan walang tambak ngremboko, Tandur angel thukul, ngrabuk angel
subur, tetanen ora panen

Mbok..., kayo-kayo kadang tani
saya nalangsa 

Unen-unen Nggendong genthong,
kesandung petung dudu mung trawangan ning kasunyatan. Tanine talilali ati ning
yen tetanen takon laku. Ilmu titen kanggo angon 
masa kala wis ora ono. Njaluke 
sarwa cepet, saguh gagah ning malak wegah 

Mbok. . ., iki sing salah sapa?

Opo menungso wis lali dadi titah
sing nindake dawuhing gusti, Memayu bumi sedyayu sinambung akaryo arjaning
tani.

 

Memayu Bumi Sedayu, Akarya
Anjaning Tani

 

Geguritan Pang Semplah
adalah bentuk protes prawan kencur (anak perawan) pada ibunya
setelah melihat kondisi alam. Rangkaian katanya mengandung makna mendalam
tentang kemerosotan potensi alam pertanian yang adalah sebuah akibat dari
perlakuan salah yang dilakukan dalam tiga dasa warsa. Kebanggaan akan 
peningkatan
produksi yang spektakuler hasil teknologi barn, sekarang harus dibayar mahal
dengan ongkos lingkungan pertanian dan sosial ekonomi petani. Kemandegan
produktivitas dan petani tidak mandiri menjadi persoalan pertanian yang mesti
dijawab dengan arif. Gerakan pertanian yang menjalankan kaidah alam dan
nilai-nilai luhur lokal, diharapkan menjadi salah satu pematik untuk mencari
solusi dan patembayan wulen pari menjadi batu penjuru terbangunnya pertanian
lestari.

 

Dasar Pemikiran

 

Nggendong Genthong,
Kesandung Petung filsofat Jawa yang menerawang kondisi petani di masa
mendatang, sepertinya menjadi kenyataan. Bahwa petani tidak lagi mempunyai
pegangan dalam bertani dan jatuh dalam hitungan ekonomi. Usaha tani padi
cenderung semakin gamang dan tidak ada kepastian dalam penerimaan hasil.
Kegagalan panen akibat bencana alam dan serangan hama dan penyakit tanaman 
semakin
sering terjadi. Di samping itu, kapital usaha meningkat secara drastis seiring
peningkatan volume dan harga masukan usaha tani dari luar serta ongkos tenaga
kerja yang semakin mahal. Kondisi petani dan dunia pertanian yang seperti ini
menjadi dasar untuk menggali dan menjalankan kembali nilai-nilai luhur dalam
bertani yang menerapkan prinsipKridho Tani Darmo Bumi.

Beras Delanggu (Pulen Pethak
Wangi Wetah) merupakan branding sosial, di masa Citra Produk dibangun oleh
masyarakat tanpa ada penguasaan lembaga usaha tertentu. Beras Delanggu yang
awalnya dicirikan sebagai beras pulen aromatik yang bersumber dari padi varietas
Rojolele, berkembang menjadi beras yang diproduksi di wilayah Delanggu. Saat
ini, citra beras Delanggu semakin memudar sebagai akibat tidak adanya upaya
pengendalian. Para pengusaha lebih tertarik pada usaha pembuatan karung kemasan
ketimbang menjaga kualitas produk. Persoalan tersebut menjadi dasar
pertimbangan untuk mencerahkan kembali citra beras Delanggu yang berciri
Pulen Pethak Wangi Wetah

 

Dasar Pengertian

 

 Patembayan pada dasarnya adalah kumpulan orang
yang menyatukan tekad untuk melakukan sesuatu atau dalam nilai-nilai Jawa,
disebut  Nali Ati Ngudor Laku. Tradisi Jawa seperti
Kenduri sering menjadi awal terbangunya patembayan. Kenduri yang
dalam kirata basa mengandung makna kekandhelon kang diudari
(keinginan yang diungkapkan), merupakan ritual syukurdan permintaon pada Sang
Pencipto yang dilakukan secara bersama-sama. Meski pun Perm intcan berosal dari
seseorang secara pribadi, akan tetapi diamini oleh masyarakat.

Meskipun patembayan bukan bentuk
organisasi dengan ikatan dan aturan, tetapi mempunycai lima fungsi yaitu;

 

Wahana Komunikasi bagi masyarakat
pertanian dan pemerharti nilai-nilai luhur Jawa untuk mengelola inspirasi dan
aspirasi,

Wadah Belajar  untuk semua orang pada kearifan trandisi Jawa
dalam olah tetanen dan nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat,

Sarana Kerjasama semua pihak untuk
bergerak melakukan perubahan yang lebih baik khususnya memperbaiki
perikehidupan keluarga tani.

Unit Usaha-bersama. dalam
memproduksi dan memasarkan beras Delanggu yang menjaga citra beras Pulen
Pethak Wangi Wetah,

Perangkat Keswadayaan dalam
menenggakan kemandirian petani dan memperluas peran petani.

 

Pari yang dalam Kirata Basa
mengandung makna Paitane Nguri-uri (Modalnya konservasi), mengingatkan kita
pada nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam 
bercocok tanam padi. Istilah Nguri-uri dalam tutur orang Jawa dimaknai
dengan ajaran Mangasah mingising bumi, memasuh malaning bumi, memayu hayuning
bumi artinya ada tiga hal yang terkandung dalam upaya konservasi yaitu; (1)
mendaya-gunakan potensi secara sepadan, (2) mengantisipasi adanya bencana alam,
dan (3) menjaga kelestarian bumi. Aktivitas nguri-nguri ini salah satunya
adalah menerapkan Ilmu Titer dalam

[proletar] RI Paling Banyak Berutang dari World Bank

2011-08-22 Terurut Topik Wahyu Suluh

Martin Bagya Kertiyasa - Okezone

JAKARTA - Selama enam tahun terakhir, World Bank (WB) tercatat sebagai lembaga
yang paling besar memberikan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan program
pemerintah. Kontribusi pinjaman WB hampir setengah dari seluruh pinjaman.

Hal tersebut terungkap dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2012 yang
dikeluarkan oleh pemerintah dan dikutip oleh okezone di Jakarta, Senin
(22/8/2011).

Total pinjaman yang terbesar bersumber dari WB, yaitu USD5,9 miliar atau
mencapai 48,1 persen dari seluruh pinjaman program, dikutip dari pemaparkan
nota keuangan dan RAPBN TA 2012.

Saat ini sumber pembiayaan untuk pinjaman program berasal dari empat lender
besar, yakni World Bank, Asian Development Bank (ADB), Pemerintah Jepang
melalui JICA, dan Pemerintah Perancis melalui AFD.

Masing-masing lender (peminjam) memiliki interest dan fokus tersendiri
terhadap tema dari policy matrix yang disusun. Adapun policy matrix yang
disusun oleh pemerintah didasarkan pada program prioritas unggulan yang layak
untuk menjadi trigger policy, jelas pemerintah.

Sekadar informasi, pada 2010 tercatat akumulasi penarikan pinjaman luar negeri
pemerintah dari keempat lembaga tersebut mencapai USD12,336 miliar. Sementara
pada 2011, pemerintah berencana untuk menarik sebesar USD2,141 miliar yang
berasal dari WB USD1,5 miliar, ADB sebesar USD300 juta, JICA sebesar USD200
juta dan AFD sebesar USD100 juta.

Pemerintah juga menjelaskan, pinjaman program yang diberikan oleh lembaga
multilateral serta kreditur bilateral tersebut umumnya ditujukan untuk
mendorong reformasi dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pemerintah.

Serta untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada publik, kata pemerintah.
(and)

http://economy.okezone.com/read/2011/08/22/20/494806/ri-paling-banyak-berutang-dari-world-bank
Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Memenangkan Hati Papua

2011-08-22 Terurut Topik Wahyu Suluh

Memenangkan Hati Papua
Amiruddin al-Rahab DIREKTUR EKSEKUTIF THE RIDEP INSTITUTE, ANALIS POLITIK PAPUA 

Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dalam dua sisi, yaitu pelopori 
pembangunan yang bisa dijangkau dan menjangkau orang Papua di akar keladi. Sisi 
kedua, segerakan bentuk tim kecil untuk menjajaki dialog agar sumbatan politik 
bisa diretas.Presiden SBY, dalam pidatonya untuk menyambut hari kemerdekaan di 
hadapan DPR/DPD RI pada 16 Agustus 2010, dengan lantang menyatakan bahwa upaya 
menyelesaikan persoalan Papua akan ditempuh lewat jalan “komunikasi yang 
konstruktif“. Setahun berlalu, langkah itu tidak pernah tampak wujudnya. Papua 
tetap saja ditangani secara sporadis dengan banyak tangan secara ad 
hoc.Lambannya instruksi “komunikasi konstruktif“itu diwujudkan membuat masalah 
di Papua bertumpuk dan masalah baru terus bertambah. Jadi, tidak mengherankan 
jika sekarang ini semua pihak berteriak di Papua bahwa keadaan kian buruk. 
Gejalanya tampak nyata, dari kian kerapnya aksi bersenjata, kian banyaknya 
demonstrasi, tingginya angka
 pengangguran, besarnya jumlah penduduk miskin, hingga masih tingginya angka 
kematian ibu dan bayi akibat gizi yang buruk dan pelayanan kesehatan yang 
kurang memadai.Puncaknya adalah aksi menuntut referendum pada 2 Agustus 2011 di 
Jayapura dan Manokwari. Aksi menuntut referendum itu hanyalah ujung tentakel 
dari aksi politik Benny Wenda di London, yang menyelenggarakan kampanye 
menggugat Pepera dalam sebuah diskusi di Cambridge University atas nama 
International Lawyer for West Papua (ILWP), yang didukung oleh International 
Parliaments for West Papua (IPWP). Aksi ini kemudian dibumbui oleh aksi 
bersenjata di Kampung Nafri, dekat Jayapura, yang menelan 4 korban jiwa.
Hilang wujud Semua ini bermula dari lambannya pemerintah daerah dan pusat dalam 
merespons perkembangan situasi sosial-politik dan sosial-ekonomi di Papua. 
Implikasinya adalah Papua tetap ditangani seperti tahun-tahun sebelumnya, tanpa 
arah dan tanpa program terfokus. Sandaran satu-satunya tetap pada upaya 
menggelontorkan dana triliunan rupiah dengan pengawasan yang lemah. Akibatnya, 
korupsi menggila.
Ditengarai ada sekitar Rp 4,3 triliun dana Otsus yang belum bisa diverifikasi 
penggunaannya. Bukan itu saja, lebih dari Rp 1 triliun dana Otsus dibiarkan 
diam di bank.
Padahal sekolah roboh, guru menghilang, puskesmas tanpa obat, dan dokter langka.
Kemiskinan menggila dan pengangguran menyiksa.Celakanya, respons pemerintah 
atas semrawutnya penggunaan anggaran yang besar itu hanya melontarkan stigma. 
Menteri Pertahanan RI hanya menyatakan dana Otsus itu ada dipakai untuk memasok 
gerakan separatis di Papua. Pernyataan ini seakan menjadi pamungkas bahwa 
orang-orang di Papua tidak bisa dipercaya. Jika sudah begini, di mana 
komunikasi konstruktif yang diumbar oleh SBY pada 2010 itu?
Yang membeku Masalah Papua tidak bisa ditelusuri hanya dari manuver elite Papua 
semata. Masalah harus diselami ke arus bawahnya, karena di arus bawah inilah 
tersedia energi mahabesar bagi para elite di Papua untuk melakukan manuver 
dengan menggemakan tuntutan “merdeka“. Pada 5-7 Juli 2011 diselenggarakan 
Konferensi Perdamaian di Papua. Konferensi ini dihadiri wakil-wakil arus bawah 
orang asli Papua dari 30 kabupaten seantero tanah Papua. Dari konferensi ini 
terjaring paling tidak ada empat masalah mendasar yang menakutkan tetapi belum 
ditemukan kanal penyalurannya.Pertama, trauma akan masa lalu yang keras dan 
destruktif. Artinya, dampak dari militerisasi Papua yang begitu panjang dengan 
menjadikan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) membuat orangorang Papua 
di akar keladi begitu hancur harga dirinya. Kekerasan itu terus ber ulang. 
Pemulihan atas kehancuran itu belum kunjung disembuhkan sampai kini.
Akibatnya, kepercayaan tidak bisa tumbuh.
Pengadilan HAM dan KKR sebagai sarana yang diwajibkan oleh undang-undang telah 
dilupakan pemerintah.Kedua, gempuran investasi dan ancaman kehilangan tanah 
ulayat. Penetrasi investasi telah merebut tanah ulayat dari tangan orang Papua. 
Pada saat yang sama, orangorang Papua di akar keladi sama sekali ti dak siap 
menjadi tenaga upahan (proletarianisasi). Akibatnya, mereka kehilangan sumber 
daya untuk bertahan hidup akibat lepas ikatan dari tanah buruan dan garapan. 
Sementara itu, tuntutan hidup terus menekan karena sistem ekonomi uang telah 
menjerat mereka lantaran segala kebutuhan pokok datang dari luar.Ketiga, arus 
imigrasi dari barat terus menekan populasi Papua. Dari perspektif Papua, arus 
imigrasi menghadirkan semacam monster yang tidak mudah mereka jinakkan, dan 
dipersepsikan siap menerkam mereka kapan pun. Monster migrasi ini begitu 
menakutkan di mata Papua, karena akan memojokkan orang Papua menjadi minoritas 
di atas tanahnya sendiri di satu sisi,
 dan di sisi lain monster itu akan mudah menjalar ke seluruh tanah 
ulayat.Keempat, hancurnya tatanan tradisi dan rusaknya tata hierarki 
kepemimpinan adat oleh sistem politik baru, yaitu sistem

[proletar] Lima Puluh Tahun Setelah Tembok Berlin

2011-08-22 Terurut Topik Wahyu Suluh

Nina L. Khrushcheva SENIOR FELLOW PADA WORLD POLICY INSTITUTE DI NEW YORK, 
PENGARANG BUKU IMAGINING NABOKOV: RUSSIA BETWEEN ART AND POLITICS 
Yang jelas adalah bahwa, pada akhirnya, tidak ada tembok yang dapat menghambat 
demokrasi-dan begitu juga sebaliknya. Bahwa jika rakyat di suatu negara tidak 
cukup menginginkan demokrasi, maka tidak diperlukan Tembok Berlin untuk 
mengekang mereka.Jarang suatu tonggak sejarah tersusun J begitu rapi dalam 
suatu bulan seperti pada musim panas ini. Lima puluh tahun yang lalu bulan ini, 
lahir Tem bok Berlin. Setelah terombang-ambing dalam keragu-raguan, Nikita 
Khrushchev, pemimpin Uni Soviet, akhirnya mengizinkan Walter Ulbricht, pemimpin 
Jerman Timur, membangun tembok yang memisahkan Berlin Timur dengan Berlin Barat 
guna menjamin kelangsungan hidup komunisme di seluruh blok Soviet. Sampai saat 
itu, Jerman Timur sudah kehilangan 3 juta orang--termasuk banyak di antara 
mereka orang-orang paling berbakat--sementara ratusan orang setiap hari terus 
dengan bebas dan aman melintas masuk ke zona wilayah Berlin yang dikuasai 
Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.Dan
 20 tahun yang lalu bulan ini juga, tokoh-tokoh garis keras dalam pemerintahan 
Soviet mencoba menggulingkan Presiden Mikhail Gorbachev, yang, dua tahun 
setelah Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menyeru kepadanya untuk 
“merobohkan tembok ini“, berbuat persis seperti itu. Bagaikan suatu mukjizat, 
seorang reformis yang menginginkan Rusia menjadi bagian dunia Barat yang 
demokratis telah memegang tampuk kekuasaan di Kremlin.Lawan-lawan Gorbachev, 
yaitu tokoh-tokoh garis keras dalam Politbiro seperti mereka yang dulu 
membelenggu Khrushchev pada saat dibangunnya Tembok Berlin, bertekad 
mempertahankan sistem usang yang dilambangkan Tembok itu. Tapi, pada Agustus 
1991, warga Kota Moskow melawan. Mereka menentang kelompok garis keras yang 
berkomplot melakukan kup, dan pada akhirnya berhasil merebut hati sebagian 
besar Tentara Merah. Dengan perlawanan yang mereka lakukan, kup yang 
direncanakan itu akhirnya ambruk.Warga Kota Berlin tidak bisa berbuat serupa
 ketika dihadapkan pada kekuasaan Soviet. Khrushchev memenuhi permintaan 
Ulbricht bahwa hanya satu tembok fisik yang bisa mempertahankan keberadaan 
negara Jerman Timur. Respons yang diberikan Khrushchev mengingatkan kita akan 
cara yang digunakannya menangani Revolusi Hungaria pada 1956, masa ketika ia 
baru saja mengkonsolidasikan kekuasaannya dan perlu menjinakkan kelompok garis 
keras di Kremlin.Tapi, lima tahun setelah memerintahkan penindasan yang brutal 
terhadap tuntutan kemerdekaan yang bergema di Budapest, Khrushchev belum 
sepenuhnya yakin akan perlunya membangun Tembok Berlin. Ia khawatir bahwa 
kebijakannya untuk memperbaiki hubungan dengan Eropa Barat akan dirusak dalam 
proses ini, dan bahwa Presiden AS John F. Kennedy akan memandang Tembok Berlin 
sebagai tindak provokatif dalam suatu konfrontasi yang bisa berujung pada 
perang nuklir.Khrushchev telah meletakkan harapan yang besar pada kemampuan Uni 
Soviet membangun hubungan yang lebih positif
 dengan Eropa Barat, terutama setelah terjadinya insiden pesawat mata-mata U-2 
pada 1960 (ketika pesawat yang diterbangkan pilot Amerika, Gary Francis Powers, 
itu ditembak jatuh di atas wilayah Soviet) yang telah meracuni hubungan dengan 
AS.
Sementara itu, pertemuan tingkat tingginya dengan Kennedy di Wina sebelumnya, 
pada 1961, tidak menghasilkan apa-apa dalam upaya memperbaiki hubungan, 
sedangkan membangun Tembok Berlin pada 13 Agustus tahun itu tampaknya bagi 
Khrushchev merupakan tindak yang murni defensif, bukan unjuk 
kekuatan.Khrushchev juga memperhitungkan na sib politiknya sendiri. Sejak 
Pidato Rahasia-nya pada 1956 yang mengutuk kultus individu Stalin, posisinya di 
dalam Politbiro telah melemah; dukungan yang diterimanya dalam kepemimpinan di 
Kremlin sangat dangkal dan tokoh-tokoh garis keras menyerangnya dari segala 
arah. Akhirnya, keputusan membangun Tembok Berlin itu merupakan upaya putus asa 
untuk menjamin kontinuitas pemerintahan komunis di Jerman Timur dan memuaskan 
keinginan mereka yang berbeda pendapat dengannya.Brinkmanship alias kebijakan 
yang menyerempet bahaya seperti yang terjadi saat dibangunnya Tembok Berlin itu 
biasanya merupakan produk dari seorang politikus yang
 putus asa untuk menunjang posisinya di dalam negeri. Ironisnya bagi Khrushchev 
adalah bahwa, walaupun yang menginginkan dibangunnya Tembok Berlin adalah 
tokoh-tokoh keras itu, mereka kemudian mencantumkan ketidaktegasan Khrushchev 
membangun tembok ini dalam daftar tuduhan yang mereka gunakan untuk memaksanya 
meletakkan jabatan pada 1964. Keputusan yang diambil Khrushchev itu 
melanggengkan pemerintahan Soviet di Jerman Timur selama puluhan tahun, tapi 
keputusan itu juga menyumbang terhadap pudarnya pengaruhnya dalam kancah 
politik.Ketika Gorbachev mengizinkan dijebolnya Tembok Berlin dan kemudian 
merobohkannya, ia kehilangan dukungan sebagian besar pimpinan Partai Komunis 
Uni Soviet

[proletar] Opera Van Indonesia

2011-07-14 Terurut Topik Wahyu Suluh

ABDUL MU’TI : 

Saat ini berjuta-juta rakyat Indonesia sedang menyaksikan pertunjukan opera 
tentang orang–orang yang sakti mandraguna.





Opera ini mengalahkan rating semua film box office dan sinetron di semua
 stasiun televisi. Opera ini memiliki tiga keistimewaan. Pertama, 
didukung oleh tokoh-tokoh atau aktor-aktor ternama yang malang melintang
 di jagat politik. Mereka memainkan karakter dan diri mereka 
masing-masing.



Kedua, ceritanya merupakan kisah nyata (reality show)yang penuh dengan 
kejutan. Setiap hari selalu muncul kejutan-kejutan yang sangat sayang 
untuk dilewatkan. Ketiga, menjangkau semua kalangan karena disajikan 
pada saat prime time. Selain itu, opera ini juga bisa dibaca melalui 
media massa cetak, internet,dan situs jejaring sosial.



Sebutlah tokoh Nunun Nurbaiti yang mengalami amnesia, tetapi masih bisa 
keliling dunia. Ketika namanya disebutsebut dalam kasus traveler check 
yang melibatkan beberapa anggota DPR dan mantan menteri, Nunun mengalami
 gangguan ingatan. Seorang dokter mengatakan bahwa Nunun positif 
mengidap penyakit lupa.



Sebelumnya Nunun sehat walafiat.Nunun pun berobat ke luar negeri demi 
memulihkan memorinya. Namun, dari olah TKP banyak kejanggalan, terutama 
jika dikaitkan dengan logika ilmiah. Bagaimana seorang yang mengalami 
gangguan ingatan bisa ngelencer ke luar negeri.



Menurut berbagai sumber, Nunun juga berpindahpindah dari satu negara ke 
negara lainnya.Dia pasti orang hebat.Hanya orang sakti yang bisa 
traveling dalam posisi linglung. Bagaimana Nunun yang pelupa tetap keep 
in touch dengan suaminya? Nunun pasti punya kesetiaan (ingatan) yang 
luar biasa tentang suaminya.



Tokoh yang lainnya adalah Nazaruddin. Selain profesinya sebagai seorang 
pengusaha dan politisi, Nazaruddin ternyata juga seorang ghost-writer. 
Di mana Nazaruddin berada hanya beberapa gelintir sahib dan 
“ahlulbait”-nya yang tahu. Kabarnya, Nazaruddin sudah tidak berada di 
Singapura.



Walaupun demikian, sebagai seorang prolific-writer, Nazaruddin tetap 
produktif mengirimkan tulisan ke berbagai media melalui BB-nya.Hebatnya,
 semua media massa cetak dan elektronik memuat “karya” Nazaruddin tanpa 
editing. Lagi-lagi, dari olah TKP ada beberapa keganjilan.



Mengapa redaktur media massa yang dipenuhi jurnalis kritis dan cerdas 
percaya begitu saja dengan message dari Nazaruddin? Mengapa tidak ada 
usaha check and recheck akan validitas dan orisinalitas bahwa message 
benar-benar dari Nazaruddin?



Selain kemampuan “menghipnotis” redaktur media, Nazaruddin juga memiliki
 indera keenam: ngerti sak durunge pinarak (mengerti sesuatu yang akan 
terjadi). Buktinya, sehari menjelang dicekal, dia sudah ke luar negeri 
sehingga petugas imigrasi meloloskannya. Hebat bukan?



Bangsa yang Sakit



Walau demikian, mereka tetaplah aktor-aktor yang tunduk pada pakem 
cerita dan arahan sutradara. Mereka hanyalah wayang yang dimainkan oleh 
dalang. Jika pemainnya saja hebat, apalagi dalangnya. Nunun,Nazaruddin 
yang disebut sebagai aktor opera “orang-orang sakti mandraguna” tidak 
hanya memerankan dirinya sendiri, tetapi memerankan bangsanya.



Nunun dan Nazaruddin hanyalah potret dari bangsa Indonesia yang 
sakit.Sastrawan dan wartawan Mochtar Lubis dalam bukunya, Manusia 
Indonesia, memaparkan enam karakter bangsa Indonesia:



(1) munafik,

(2) tidak bertanggung jawab,

(3) berjiwa feodal,

(4) mistis dan sangat percaya takhayul,

(5) seni yang cenderung erotis, dan

(6) mentalitas yang lemah. Penilaian senada juga dikemukakan Koentjaraningrat.



Dalam bukunya,Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Koentjaraningrat 
menyebut lima karakter negatif bangsa Indonesia:



(1) meremehkan mutu,

(2) suka menerabas,

(3) tidak percaya kepada diri sendiri,

( 4) tidak disiplin,

(5) mengabaikan tanggung jawab.



Nunun dan Nazaruddin memang sedang memainkan peran yang membuat dirinya 
dihujat oleh hampir semua pemirsa. Mereka harus ikhlas menerima label 
“orang jahat”. Tetapi, mereka berdua hanya sedang “sial”.



Dalam negeri yang menurut Ahmad Syafii Maarif sudah nyaris sempurna 
kehancurannya, terdapat beribu orang yang mungkin lebih jahat dari 
mereka berdua. Ini merupakan masalah yang sangat serius. Masalah yang 
lebih serius lagi adalah jika bangsa Indonesia tidak menyadari 
masalahnya.



Sebagian bahkan menikmati dan mengeruk keuntungan dari berbagai masalah.
 Anehnya, para pemimpin justru mempermasalahkan orang-orang yang 
menyadarkan akan adanya masalah. Walaupun menarik, rakyat sesungguhnya 
mulai menderita dengan penyakit bangsanya yang kian akut.



Di tengah ketidakberdayaan, nurani mereka berontak. Dilihat dari sepak 
terjangnya, Nunun dan Nazaruddin adalah orang-orang yang hebat. Tetapi 
sejatinya mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah korban 
dari sebuah kekuatan raksasa. Ibarat permainan catur, mereka adalah 
“pion”yang dikorbankan untuk melindungi dan menyelamatkan sang raja.



Begitulah,dalam dunia catur raja adalah sosok yang lebih banyak bersembunyi

[proletar] Media Massa pun Diancam

2011-07-06 Terurut Topik Wahyu Suluh

Ketua Departemen Penegakan Hukum Partai Demokrat Benny Kabur Harman
mengancam media yang menyebarkan tudingan yang dikirimkan bekas
Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin melalui BlackBerry
Messenger. “Pers bisa kena delik pasal penyebaran fitnah,” ujarnya
kepada wartawan di gedung DPR kemarin.

Benny meragukan isi BBM yang menyudutkan sejumlah politikus Partai Demokrat itu
berasal dari Nazaruddin.

Informasi BBM itu, kata Benny, bisa saja berasal dari orang lain yang mengaku
sebagai Nazaruddin.

“Jadi, kalau bukan Nazaruddin yang mengirim, me

dialah yang harus bertanggung jawab karena menyebarluaskan berita yang
salah,”kata Benny.

Kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Patra M. Zen,
juga mengingatkan media agar tidak lagi memuat berita yang berasal dari
pesan tersebut.“Kami mengingatkan kepada siapa pun untuk menghentikan
dan membuktikan informasi dari BBM Nazaruddin,”kata Patra.

Nazaruddin menebarkan tudingan kepada rekannya di Komisi X DPR, Angelina
Sondakh; Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir; Menteri Pemuda dan
Olahraga Andi Mallarangeng; serta Ketua Umum Partai Demo

krat Anas Urbaningrum terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan
wisma atlet SEA Games XXVI, Jakabaring, Palembang. Seluruh tudingan ini
dikirimkan Nazaruddin melalui pesan BlackBerry Messenger kepada beberapa
media, termasuk Tempo.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Nezar Patria menilai tidak
seharusnya Benny mengeluarkan pernyataan yang menyerang kebebasan
pers.“Seharusnya Benny berfokus bagaimana caranya menyelesaikan kasus
ini dan memulangkan Nazaruddin ketimbang menyerang media,”kata Nezar
kemarin.

Ia menambahkan, media sudah melakukan perim

bangan berita atau cover both side karena melakukan konfirmasi kepada
nama-nama yang disebut Nazaruddin. Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan
Penegakan Etika Pers Dewan Pers Agus Sudibyo meminta Benny memahami isi
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia mengatakan, apabila
Benny atau pihak lain keberatan dengan isi pemberitaan sebuah media,
sebaiknya mengirim hak jawab ke media tersebut. Benny juga bisa
mengadukan masalah tersebut melalui Dewan Pers.“Sebut medianya mana,
tanggal serta isi aduannya, nanti kami selesaikan,“ kata Agus kemarin.
FEBRIYAN | RIKY FERDIANTO | TRI SUHARMAN | RAJU FEBRIAN

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/06/ArticleHtmls/Media-Massa-pun-Diancam-06072011003019.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Sukarno: Pemersatu atau Pembelah?

2011-06-29 Terurut Topik Wahyu Suluh


Bulan Sukarno

Sukarno: Pemersatu atau Pembelah?





Dalam artikelnya yang masyhur
Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme sejatinya Sukarno melakukan
pembelahan bukan persatuan.


Sejak
saya mulai belajar sejarah Indonesia di University of Sydney tahun
1969, saya selalu diajari oleh para dosen bahwa Sukarno seorang
permersatu. Bahkan mereka, baik dosen Australia, Indonesia atau
Belanda, cukup banyak yang menyebut Sukarno – dengan nada minor –
gandrung persatuan. Dalam bulan Juni 2011 ini – dengan banyak spanduk
yang menyatakan ini bulan Sukarno – masalah persatuan, apalagi dalam
menghadapi “asing”, suka disebut-sebut lagi. 


Baik sebagai seorang  akademisi yang
“Indonesianis” maupun sebagai warga dunia yang berkewajiban
berideologi, saya menyatakan sebelumnya bahwa saya termasuk seorang
yang sangat menghargai kepemimpinan Sukarno serta pikirannya, meskipun
saya juga berpendapat dia bukan manusia sempurna: pernah juga melakukan
kekeliruan dan kadang-kadang analisa yang salah. Sebagai seorang yang
menilai peranan Sukarno secara umum sangat positif, saya mau menekankan
bahwa gambaran atau stereotipe Sukarno sebagai seorang pemersatu adalah
keliru total. Sukarno bukan pemersatu bangsa, dia adalah seorang yang
membelah bangsa dan negeri Indonesia.


Apakah ini celaan atau sebuah kritikan?
Tidak, ini sebuah pujian. Izinkan saya jelaskan pendapat saya itu.


Kalau kita buka buku Di Bawah
Bendera Revolusi jilid I artikel pertama, kita akan temukan
artikel “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”. Artikel itu dimuat di Suluh
Indonesia
Muda
pada tahun 1926. Artikel terkenal itu mengambil sebuah peranan awal
dalam kampanye propaganda Sukarno yang kemudian sering dianggap sebagai
artikel yang mengusung gagasan persatuan. Tetapi pandangan seperti itu
adalah pandangan yang dangkal kalau tak boleh disebut sebagai pandangan
yang sangat menyesatkan. Tulisan “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”
sejatinya adalah tulisan pembelahan, bukan penyatuan.


Adalah sangat penting, saya kira, untuk
kita bisa menangkap dinamika pembelahan di dalam tulisan Sukarno itu.
Karena dinamika pembelahan tersebut menjadi dinamika yang dipertahankan
Sukarno sampai seterusnya, sampai tahun 1968 ketika dia dikalahkan oleh
Soeharto. Dan basis pembelahannya itu juga merupakan basis
keberhasilannya sebagai seorang pemimpin anti-kolonialisme yang
memperjuangakan Indonesia Merdeka.


Jadi pertanyaannya ialah: pembelahannya
siapa antara siapa? Kalau kita membaca tulisannya itu, Sukarno cukup
panjang lebar menjelaskan sebuah argumentasi yang dialamatkan pada
masing-masing kaum nasionalis, kaum Islam dan kaum Marxis bahwa mereka
semua harus memilih. Harus memilih! Itu memang
tantangan yang selalu akan dilemparkan oleh pemimpin yang serius.
Masing-masing umat ketiga aliran dihadapkan dengan pilihan yang akan
membelah aliran itu masing-masing, serta juga sekaligus membelah
bangsa. Coba kita membaca beberapa kata-kata dari tulisan tersebut.


Kepada kaum nasionalis: Nasionalis
jang
segan
berdekatan dan bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis –
Nasionalis sematjam itu menundjukkan ketiadaan jang sangat, atas
pengetahuan tentang berputarnja roda-politik dunia dan riwajat. Ia
lupa, bahwa asal pergerakan Marxis di Indonesia atau Asia itu, djuga
merupakan tempat asal pergerakan mereka. Ia lupa, bahwa arah
pergerakannya sendiri atjap kali sesuai dengan arah pergerakan
bangsanja jang Marxistis tadi.


Kepada kaum Islam: Hendaklah
kaum
Islam
jang tak mau merapatkan diri dengan kaum Marxis, sama ingat,
bahwa pergerakannya itu, sebagai pergerakan Marxis, adalah suatu gaung
atau kumandangnya djerit dan tangis rakjat Indonesia jang makin lama
makin sempat kehidupannja, makin lama makin pahit rumah tangganya


“Untuk Islamis sedjati, maka dengan
lekas sahadja teranglah baginja, bahwa tak layak dia memusuhi faham
Marxisme jang melawan peraturan meerwardenja [nilai lebih], sebab dia
tak lupa, bahwa Islam sejati djuga memerangi peraturan itu: ia tak lupa
Islam yang sejati melarang keras memakan riba dan memungut bunga.


Kepada kaum Marxis: “Demikian
pula,
tak
pantaslah kaum Marxis itu bermusuhan dan berbenturan dengan
pergerakan Islam yang sungguh-sungguh. Tak pantas mereka memerangi
pergerakan jang, sebagaimana sudah kita uraikan diatas, dengan
seterang-terangnja bersikap anti-kapitalisme; tak pantas mereka
memerangi pergerakan jang, sebagaimana kita uraikan diatas jang dengan
sikapnya anti-riba dan anti-bunga jalah seterang-terangja jalah
anti-meerwaarde.”


Setiap aliran – yang semuanya setuju
Indonesia Merdeka – dihadapkan dengan pilihan: bersatu atau tidak.
Memang, Sukarno membelah demi sebuah persatuan – tetapi bukan asal
bersatu. Ada basis persatuannya yang diperjuangkannya.
Setiap orang yang memperjuangkan sebuah basis persatuan yang jelas
akan mengakibatkan pembelahan, karena orang harus memilih. Dan basis
persatuan yang diperjuangkan dalam tulisan ini bukan hanya Indonesia
Merdeka, tetapi analisa terhadap dan sikap anti-kapitalis. Dalam
tulisannya dia panjang

[proletar] BPK: Pengelolaan Asuransi TKI Tak Transparan

2011-06-29 Terurut Topik Wahyu Suluh

Data klaim TKI sulit diakses.
Badan Pemeriksa Keuangan
menemukan bahwa penyelenggaraan asuransi tenaga kerja Indonesia belum
dikelola dengan baik dan transparan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Akibatnya, asuransi belum memberi perlindungan secara
adil kepada TKI.
Hal tersebut terungkap dalam Hasil Pemeriksaan
Kinerja atas Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang
dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan pada 12 Februari 2011. Hasil
pemeriksaan diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja.
Sembilan
konsorsium asuransi yang dimaksudkan BPK adalah konsorsium Asuransi
Jasindo, konsorsium Asuransi Adira, konsorsium Asuransi Mitra
Sejahtera, konsorsium Asuransi Proteksi, konsorsium Asuransi AJB
Bumiputera, konsorsium Asuransi Dhaman Syamil, konsorsium Asuransi
Tripuri, konsorsium Asuransi Ta'awun Syariah, dan konsorsium Asuransi
Barokah.
BPK mengungkapkan, setiap TKI dikenai biaya asuransi
sebesar Rp 400 ribu, me
liputi sebelum penempatan, masa penempatan, dan setelah penempatan.
Hasil pemeriksaan menyebutkan, penunjukan konsorsium dilakukan melalui
Peraturan Menteri Tenaga Kerja selama 2006-2009 melibatkan 48
perusahaan dan 8 broker asuransi.
Penunjukan ini disertai dengan jenis dan biaya pertanggungan yang
sudah
ditetapkan, sehingga menciptakan persaingan tidak sehat.
Dampaknya,“Konsorsium asuransi tidak berlomba memperbaiki kinerja
jaringan dan pelayanan, melainkan berlomba-lomba memberikan diskon
premi dan tawar-menawar harga premi kepada PPTKIS (perusahaan pelaksana
tenaga kerja Indonesia swasta).“
Konsorsium juga dinilai tak
terbuka melaporkan produksi polis dan klaim. Bahkan situs web
konsorsium, yang seharusnya dapat diakses, sering kali mengalami
kendala teknis. Data produksi dan klaim TKI sulit diakses. Bahkan ada
konsorsium yang sengaja menyembunyikan data produksi dan klaimnya.
Masalah lain, adanya unsur kesengajaan PPTKIS tak mengikutkan TKI
dalam
program asuransi, khususnya asuransi sebelum penempatan.

Cara ini dilakukan agar premi yang dibayarkan perusahaan sedikit.
Padahal,“Para TKI diwajibkan membayarkan premi dari pemotongan gaji.“
Tak hanya itu, kewajiban konsorsium menyelesaikan klaim juga sering
terlambat dan tak jelas statusnya. “Banyaknya klaim asuransi TKI yang
tak cair sering menimbulkan pertanyaan apakah proses klaimnya disetujui
tapi lambat atau klaimnya ditolak.“
“Perwakilan konsorsium
asuransi pada negara penempatan juga sering tidak ada atau ada tapi
tidak diketahui perwakilan RI,“ tulis BPK dalam laporan hasil
pemeriksaan.
Pertanggungan yang seharusnya diberikan, misalnya
pemutusan hubungan kerja sepihak, pelecehan seksual, dan kecelakaan
kerja yang berakhir pada pemberhentian TKI oleh majikan, juga sulit
untuk diklaim.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin
Iskandar mengatakan akan menghapus biaya pembinaan TKI sebesar US$ 15.
“Agar TKI tidak terlalu terbebani,“ ujarnya kemarin. Setiap tahun, kata
Muhaimin, negara mendapat dana Rp 58 miliar dari pungutan ini dan masuk
ke penerimaan negara bukan pajak. ALI NUR YASIN | FEBRIANA FIRDAUS |
RIRIN AGUSTIA

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/06/28/ArticleHtmls/BPK-Pengelolaan-Asuransi-TKI-Tak-Transparan-28062011005003.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Membersihkan Birokrasi

2011-06-29 Terurut Topik Wahyu Suluh

EDITORIAL TEMPO :

Pengurangan jumlah pegawai negeri amat penting untuk menghemat anggaran.
Tapi upaya yang kini digulirkan oleh pemerintah ini mesti diletakkan
dalam konteks reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Tak hanya demi efisiensi, langkah ini juga harus membuat birokrasi menjadi
lebih bersih dan transparan.

Keadaan birokrasi kita memprihatinkan karena kinerjanya tak sepadan
dengan besarnya anggaran negara yang disedot. Mereka menghabiskan duit
sekitar Rp 180,6 triliun setiap tahun, seperti yang terlihat dalam pos
belanja pegawai. Angka ini sungguh besar. Bandingkan saja dengan
anggaran pembangunan infrastruktur, yang hanya Rp 67,4 triliun per
tahun.

Itu sebabnya, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional pimpinan Erry
Riyana Hardjapamekas mengusulkan adanya perampingan birokrasi. Rekrutmen
pegawai baru akan dihentikan agar jumlah pegawai negeri tidak semakin
membengkak. Apalagi rasio antara jumlah pegawai dan penduduk di negara
kita tidaklah ideal, yakni 1 : 52. Umumnya birokrasi di negara-negara
maju jauh lebih efisien dengan rasio 1 : 70.

Tim Independen juga menawarkan tiga alternatif lain.

Pertama, program pensiun dini bagi pegawai yang kurang cakap. Kedua,
pelatihan untuk menambah kemampuan dan keterampilan pegawai yang kurang
produktif.

Ketiga, menempatkan pegawai-pegawai yang kurang berkualitas di posisi tanpa
jabatan.

Sebagian besar masyarakat tentu tidak berkeberatan dengan semua opsi itu
asalkan bertujuan bukan untuk efisiensi semata, tapi juga reformasi
birokrasi. Di luar sederet opsi itu malah ada pilihan lain, seperti
menyalurkan pegawai yang telah berpengalaman ke daerah-daerah. Apalagi
kini masih banyak daerah pemekaran memerlukan tenaga yang berpengalaman.

Dengan kata lain, usulan Tim Independen itu sebaiknya tidak dilihat
sebagai harga mati. Penerapannya perlu disesuaikan dengan keperluan tiap
departemen atau instansi pemerintah. Instansi yang telah memiliki cukup
banyak tenaga berkualitas bisa menghentikan rekrutmen baru untuk jangka
waktu tertentu. Adapun lembaga yang masih memerlukan tenaga yang lebih
cakap bisa mengadakan program pensiun dini.

Itu berarti rekrutmen baru tetap bisa dilakukan sepanjang untuk
mendorong reformasi birokrasi. Bagaimanapun birokrasi kita tetap
memerlukan tenaga segar yang lebih cakap. Rekrutmen baru juga amat
penting dilakukan untuk mengikis budaya birokrasi lama yang tidak
efisien, tertutup, dan biasa terlibat praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Sudah saatnya birokrasi tak berorientasi melayani diri
sendiri, bahkan minta dilayani masyarakat, melainkan benar-benar
mengabdi kepada rakyat.

Perubahan budaya itulah yang mestinya diprioritaskan. Ini bisa dilakukan
dengan pola rekrutmen yang terbuka seperti yang biasa dilakukan di
perusahaan swasta.

Ujian seleksi pegawai yang memakan biaya besar harus menghasilkan sumber
daya berkualitas. Jenjang karier pegawai pun mesti didasarkan pada
prestasi dan bukannya masa kerja belaka.

Efisiensi birokrasi jelas penting. Tapi khalayak jelas mendambakan lebih jauh
lagi, yakni birokrasi efektif dan tidak korup.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/06/28/ArticleHtmls/Membersihkan-Birokrasi-28062011003003.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Mahalnya Biaya Pendidikan Tingkat Atas

2011-06-25 Terurut Topik Wahyu Suluh

Jargon si miskin dilarang sekolah kian mendekati kenyataan di
negeri ini.
Biaya tinggi dibutuhkan ketika siswa menaiki level menengah atas.
M
USIM ajaran baru bagi orang tua siswa meru pakan ritus tahunan yang
cukup merepotkan khususnya dalam proses penerimaan murid sekolah
menengah atas (SMA) atau yang sederajat. Pasalnya, program wajib
belajar yang dicanangkan pemerintah hanya berlaku 9 tahun dari SD
hingga SMP.

Dengan demikian, orang tua mulai dipusingkan dengan biaya masuk sang
buah hati yang mulai menapaki jenjang SMA .
Pusingnya orang tua siswa seperti dirasakan Elang, 50.

Staf
pegawai negeri sipil (PNS) ini memimpikan anaknya bisa melanjutkan
pendidikan tingkat atas di sekolah unggulan untuk meningkatkan kualitas
demi memudahkan sang putra dalam persaingan menuju ke perguruan tinggi
maupun untuk memasuki dunia kerja nantinya.
Anak Elang ternyata
lulus seleksi di SMAN 12 RSBI Cisauk, Tangerang Selatan, yang merupakan
sekolah unggulan dengan label rintisan sekolah berstandar internasional
(RSBI).

Namun, betapa kagetnya Elang ketika dia diwajibkan membayar
uang pembangunan sebesar Rp12 juta ditambah uang seragam Rp1,5 juta
serta uang buku Rp1,5 juta.
Total, ia harus merogoh kocek
sebesar Rp15 juta di awal tahun ajaran untuk memuluskan harapannya.
Belum lagi, biayabiaya yang akan dikeluarkan lainnya, seperti sumbang
an pembinaan pendidikan (SPP) dan uang pembangunan. “Pemerintah pusat
atau daerah mestinya mengawal penetapan uang pembangunan sekolah RSBI,“
cetusnya.
Keluhan Elang itu tampaknya mewakili seluruh orang tua siswa yang
memiliki anak pintar tapi berkantong paspasan. Ia pun berharap
pemerintah memberi seluruh warga negaranya pendidikan sekolah dasar dan
menengah dengan gratis hingga tingkat atas (SMA/sederajat).
Pungutan biaya di SMA/sederajat yang kian
melambung dinilai merupakan dampak langsung kehadiran konsep RSBI.
Kebiasaan sekolah-sekolah jenis ini memungut biaya tinggi kepada orang
tua murid dihalalkan oleh perundangan, yakni Pasal 50 ayat (3) UU No 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No 78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah
Bertaraf Internasional (SBI).
Padahal, pemerintah sendiri sebenarnya mengharuskan RSBI/SBI
mengalokasikan 20% dana mereka untuk beasiswa kepada masyarakat yang
kurang mampu. “Ini ajang pemerintah lepas tanggung jawab sehingga
muncul ketimpangan distribusi dan kastanisasi pendidikan,“ cetus Ketua
Forum Musyawarah Guru Jakarta Retno Listyarti ketika dihubungi Rabu
(22/6).
Menurut dia, ada sebentuk ironi dunia pendidikan dalam konsep RSBI
ini.
Di satu sisi, pemerintah ingin membangun kualitas pendidikan. Namun, di
sisi lain, ada kesan kuat dis
kriminasi pemerintah kepada kaum tidak mampu akibat tingginya harga
bangku sekolah.
Secara terpisah, peneliti ICW Febri Hendri mengatakan konsep RSBI
memang sejak awal sudah melanggar prinsip pendidikan. Dalam UU
Sisdiknas memang tidak disebutkan tugas negara untuk membiayai jenjang
SMA seperti halnya SD dan SMP. Namun, baginya, tu
juan pendidikan sesuai UUD 45 itu menitikberatkan aksesibilitas dan
kualitas bagi semua kalangan.

Tetap
diperlukan Adapun Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
Nasional Baedhowi mengungkapkan data penelitian bahwa sebagian besar
atau 93,39% sekolah RSBI menetapkan sumbangan awal Rp0-6 juta, dan
85,46% pada kisaran Rp0-4 juta rupiah.
“Penelitian kami
menunjukkan sumbangan awal terbesar ditemui hanya pada dua sekolah
yaitu Rp20 juta yang tidak mempresentasikan kondisi umum RSBI. Jadi,
sedikit sekali RSBI yang mematok biaya sumbangan awal mahal,“ ujarnya
di Kemendiknas, Rabu (22/6).
Berdasarkan hasil evaluasi RSBI
tahun ini, lanjutnya, pemerintah pun berkesimpulan bahwa untuk
mempertahankan RSBI yang ada tanpa adanya penambahan yang baru sembari
memperbaiki sistem penyelenggaraannya. Alasannya, RSBI tetap diperlukan
karena terbukti meningkatkan mutu pendidikan.
“Hasil ujian
nasional (UN) sekolah RSBI ternyata lebih baik daripada sekolah reguler
dan prestasi olimpiade nasional dan internasional banyak diraih
siswa-siswi RSBI.“
Namun, pengamat pendidikan M Abduh Zen
menyayangkan data pemerintah yang tidak sesuai dengan kenyataan di
lapangan. “Program RSBI juga mahal, jadi jangan hanya dilihat dari uang
masuk dan iuran semata,“ ujarnya. (*/RS/TS/R-3)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/24/ArticleHtmls/Mahalnya-Biaya-Pendidikan-Tingkat-Atas-24062011014003.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email |

[proletar] Pemerintah Defensif

2011-06-25 Terurut Topik Wahyu Suluh

Butuh lima hari bagi Presiden untuk merespons kasus Ruyati. Itu
berbeda dengan respons cepat atas isu-isu di seputar dirinya.
AKHIR
NYA Presi den Susilo Bambang Yudho yono mem berikan pernyataan soal
kematian Ruyati binti Satibi, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang
dipancung di Arab Saudi pada 18 Juni lalu.
Butuh waktu lima hari
bagi Presiden untuk merespons kasus Ruyati. Itu berbeda dengan respons
SBY saat menanggapi isu-isu di seputar dirinya, seperti kasus SMS
gelap, yang hanya butuh waktu kurang dari tiga hari.
Alih-alih
meminta maaf kepada keluarga Ruyati karena pemerintah lalai, dalam
konferensi pers yang digelar di Istana Negara itu Presiden justru
memprotes keras tindakan pemerintah Arab Saudi yang tidak memberi tahu
jadwal eksekusi Ruyati.
Pemerintah baru mengetahui eksekusi
sehari sesudah pemancungan. “Hal itu menabrak norma dan tata krama yang
berlaku di internasional,“ kata SBY.
Presiden mengungkapkan
telah mengirimkan surat protes kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin
Abdul Aziz. Namun, Presiden juga mengucapkan terima kasih atas bantuan
pembebasan beberapa TKI.
Dalam konferensi pers itu, Presiden
membuka penjelasan lalu dilanjutkan Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan ditutup lagi oleh Presiden.
Ketiga menteri juga menyampaikan sejumlah tangkisan kelambanan
melindungi TKI.
Dalam pidatonya, Presiden memutuskan menerapkan
moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI ke Arab Saudi mulai 1
Agustus 2011. Hingga waktu penerapan moratorium, pemerintah mengawasi
dan memperketat pengiriman TKI.
Pemerintah juga membentuk satuan tugas untuk membantu 23 TKI yang
kini menunggu hukuman pancung di Arab Saudi.

Menangkis
Di sisi lain, Menlu Marty Natalegawa menangkis anggapan masyarakat
bahwa Filipina lebih bagus dalam menangani tenaga kerja mereka.
“Hukuman mati bagi enam warga Filipina pada 2001-2008 juga gagal
diintervensi kepala negara mereka.“
Menakertrans Muhaimin
Iskandar menangkis tudingan tidak bekerja maksimal dengan menyebut,
“Selama 40 tahun memberangkatkan TKI, baru kali ini Arab Saudi mau
duduk bersama dan menandatangani nota awal MoU pada Mei lalu.“
Menkum dan HAM Patrialis Akbar menjelaskan pengampunan negara (Arab
Saudi) hanya bisa diberikan bila ada pengampunan keluarga. “Dalam kasus
Ruyati, itu tak didapatkan.“
Berbagai kalangan kecewa dengan
pidato Presiden dan tiga menteri itu. “Tidak ada langkah konkret
negara. Apa yang disampaikan lebih banyak pembenaran,“ kata Ketua Umum
PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
“Negara tidak hadir secara
berwibawa dalam diplomasi. Tanpa itu, satgas tidak akan efektif,“
anggota MPR Hidayat Nur Wahid menandaskan.
Direktur Eksekutif
Migrant Care Anis Hidayah menilai tidak penting membentuk satgas.
“Copot saja pejabat-pejabat yang tidak bekerja dengan baik.“
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menyebut pemerintah cuma cari
pembenaran diri.

(Wta/NY/*/X-7)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/24/ArticleHtmls/Pemerintah-Defensif-24062011001019.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Inpres Moratorium Miskin Apresiasi

2011-06-25 Terurut Topik Wahyu Suluh

EDITORIAL Inpres Moratorium Miskin Apresiasi SBY yang selalu dituding
mementingkan politik citra justru sangat
lemah dalam pengelolaan public relations.
PRESIDEN
Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi presiden soal
perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Inpres yang dibacakan di
Istana Negara, kemarin, itu berisi antara lain moratorium pengiriman
TKI ke Arab Saudi mulai 1 Agustus; pembentukan konsulat hukum dan HAM
di setiap kedutaan negara tujuan; dan membentuk satuan tugas pembela
TKI yang terancam hukuman mati.
Itu berarti sejak 2006, telah tiga
kali SBY mengeluarkan inpres yang isinya mirip-mirip tentang perkara
yang sama. Dua inpres yang lain ialah Inpres 3/2006 tentang Penempatan
dan Perlindungan serta Inpres 3/2010 tentang Pembentukan BNP2TKI (Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI).
Namun, inpres yang
dikeluarkan enam hari setelah pemancungan Ruyati binti Satibi, TKI asal
Bekasi, oleh aparat hukum Arab Saudi itu miskin apresiasi publik.

Publik yang kecewa karena pemerintah tidak menge
tahui pemancungan Ruyati tetap menganggap pemerintah gagal melindungi
warga negara.
Kekecewaan dipicu penjelasan tiga menteri, Menakertrans Muhaimin
Iskandar, Menlu Marty Natalegawa, dan Menkum dan HAM Patrialis Akbar,
yang sangat defensif. Sebaliknya, SBY bertindak sebagai moderator.
Publik tidak membutuhkan berapa jumlah warga Filipina yang di
pancung dan berapa warga Indonesia yang bernasib sama. Publik tidak
memerlukan berapa kali menteri berkunjung ke Arab Saudi dan bertemu
siapa di sana.
Yang amat mengecewakan ialah fakta bahwa Ruyati dipancung tanpa ada
otoritas negara Indonesia yang tahu. Jangan cuma menyalahkan Arab Saudi
yang melanggar tata pergaulan internasional ketika lalai memberi tahu.
Warga Filipina ada juga yang dipancung. Yang membedakan Filipina dan
Indonesia ialah komitmen dan kesungguhan pembelaan para pemimpin dan
otoritas negara terhadap warga. Bila harus dipancung, publik memaafkan
karena pemerintah membuktikan telah bekerja sungguh-sungguh.
Dalam kasus Ruyati, pemerintah tidak mampu membuktikan bahwa
aparatur
mereka telah bekerja sungguh-sungguh membela warga negara. Celakanya,
untuk menjelaskan kesungguhan itu dipilih format pidato tiga menteri
yang sangat defensif dan sangat terlambat pula.
Yang menjadi pertanyaan serius ialah mengapa publik sangat pelit
mengapresiasi kerja aparatur?

Aparatur
pemerintah sangat gampang menuduh media berkepentingan menonjolkan yang
jelek dan mengabaikan yang baik. Namun, harus diingat bahwa media,
termasuk televisi, merupakan refleksi suara publik. Media tidak
mengarang pendapat orang.
Sebuah prestasi negara/pemerintah yang
tidak mendapat apresiasi publik bisa disebabkan banyak hal. Pertama,
memang pemerintah miskin prestasi.

Kedua, pemerintah selalu
terlambat bereaksi. Ketika kejengkelan publik memuncak, reaksi apa
pun--apalagi defensif--tidak ada gunanya.
Ketiga, dan ini yang
paling ironis, SBY yang selalu dituding mementingkan politik citra
justru sangat lemah dalam pengelolaan public relations.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/24/ArticleHtmls/EDITORIAL-Inpres-Moratorium-Miskin-Apresiasi-24062011001006.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Patrialis Akbar: Jangan Goreng-Menggoreng Kasus TKI

Patrialis Akbar: Jangan Goreng-Menggoreng Kasus TKI

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Pemerintah mengklaim telah melakukan perlindungan kepada
tenaga kerja Indonesia. Meski demikian, masih ada saja kasus TKI yang
bermunculan. Menkum HAM Patrialis Akbar pun meminta agar kasus TKI tidak
digoreng-goreng alias dipermainkan di media.

Yang jelas perlindungan itu sudah sangat jelas. Makanya saya mohon
jangan goreng-menggoreng di koran-koran, pengamat-pengamat, kata
Patrialis.

Berikut ini wawancara wartawan dengan Patrialis di kantor Kemenkum HAM, Jl
Rasuna Said, Jaksel, Senin (20/6/2011):

Soal Ruyati apakah itu kecolongan?

Sebetulnya kecolongan itu di mana? Pemerintah Saudi Arabia yang tidak
beri tahu pada kita. Aturan internasionalnya kan seharusnya diberi tahu
baik melalui Kemenlu maupun kedutaannya.

Masih ada 23 orang lagi yang terancam hukuman mati di Saudi. Apa langkah
pemerintah?

Saya kan sudah pernah mengunjungi Arab dan bertemu dengan Menteri
Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, dan Komnas HAM. Mereka berjanji akan
mengkomunikasikan keluarga korban yang terbunuh untuk memberikan maaf,
tapi harus ada denda. Nah baru pemerintah sana memberikan maaf atas nama
negara. Tapi kalau negara belum (memberikan maaf) maka tidak bisalah
ini.

Apalagi keluarganya semuanya menolak (memberi maaf), kita nggak bisa intervensi
juga.

Terkait TKI Darsem yang semakin mendekati jatuh tempo pembayaran diyat (denda),
bagaimana?

Ini kita sama-sama untuk mengumpulkan denda Rp 4 miliar itu. Kalau
tidak, ada kemungkinan diekseskusi. Tapi saya belum tahu waktunya kapan.
Nanti kita minta penjelasan dari Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada bulan Juli ini.

Kesulitannnya apa?

Uangnya itu belum kita dapat. Nanti kita bicarakan. Saya terima kasih
sama masyarakat yang sudah mengumpulkan, nanti akan diambil kebijakan.
Saya tidak bisa sendiri. Nanti saya bicara dengan Kemenlu dan BNP2TKI.

Mengenai pernyataan Presiden di ILO tentang TKI?

Komentar presiden itu sudah tepat karena pemerintah sudah maksimal
memberikan perlindungan tapi pemerintah tidak bisa menjamin orang per
orang. Pemerintah harus komunikasi intensif terus menerus. Itu
dilakukan. Contoh seperti Arab Saudi, mereka sudah datang ke sini untuk
membicarakan itu.

Yang salah apa?

Ya kita tidak bisa menjamin orang per orang. Karena itu pribadi orang
masing-masing, masak pemerintah yang disalahkan.

Di sana sudah sesuai proses. Ruyati itu juga sudah mengakui
kesalahannya. Yang jelas perlindungan itu sudah sangat jelas. Makanya
saya mohon jangan goreng-menggoreng di koran-koran, pengamat-pengamat.

Tegasnya bagaimana dengan 23 orang lagi yang terancam hukuman mati?

Pembicaraan kita dengan Arab Saudi memang begitu. Mereka mengupayakan
lembaga maaf dimaksimalkan dulu sebelum eksekusi dilakukan. Kan tidak
hanya membunuh warga Arab Saudi saja, tapi WNI juga bunuh WNI. Mereka
memaafkan apa tidak kan itu terserah keluarga korban.

(vit/nrl)

http://us.detiknews.com/read/2011/06/20/162039/1664408/158/patrialis-akbar-jangan-goreng-menggoreng-kasus-tki

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Gerakan “Beli Indonesia” Akan Dideklarasikan

Gerakan “Beli Indonesia” Akan Dideklarasikan

Karena secara ekonomi kita terjajah dengan berkuasanya produk asing di negeri
kita.

VIVAnews - Upaya menyatukan visi dan mengukuhkan 'Gerakan Beli
Indonesia' sebagai gerakan Nasional akan diwujudkan melalui Kongres
Kebangkitan Ekonomi Indonesia yang akan di pusatkan di Diamod Solo
Convention Center, pada 22 hingga 26 Juni mendatang.

Kami harus mewujudkan Beli Indonesia sebagai gerakan Nasional, karena
secara ekonomi kita terjajah dengan berkuasanya produk asing di negeri
kita. Untuk itu, KEI di Solo kita harapkan menjadi momentum penting
sebagai kebangkitan kita, kata Heppy Trenggono, penggagas 'Beli
Indonesia' dalam keterangannya yang diterima VIVAnews.com.

Menurut Heppy, 'Beli Indonesia' merupakan upaya edukasi agar bangsa
Indonesia sadar untuk membeli produk Indonesia. Sebab, milik bangsa
sendiri, bukan karena lebih murah dan lebih baik.

Selain itu, gerakan ini merupakan pembelaan bagi bangsa sendiri,
sekaligus menghidupkan semangat persaudaraan. Hal ini kita harapkan
akan sangat efektif mengantisipasi AFCTA (Pasar Bebas Asean dan China),
yang telah membuat industri dan industri rumahan dalam negeri
berguguran, kata Heppy.

Menurut Heppy, dua hal yang menjadi masalah pokok Indonesia, yaitu
karakter dan ekonomi. Sebab, modal yang diberikan Tuhan kepada bangsa
ini demikian besar dan luar biasa, mulai dari jumlah penduduk yang
besar, letak negeri yang strategis, kekayaan alam yang berlimpah dan
lain-lain.

Tetapi modal itu belum bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa besar dan
jaya. Sebaliknya, kekayaan negara ini banyak digunakan oleh bangsa lain
untuk kejayaan bangsa dan negaranya.

Sementara itu, alasan memilih kota Solo sebagai tempat berlangsungnya
acara tersebut, sebab 100 tahuan silam kebangkitan ekonomi nasional
telah terjadi di sana memaliui Syarikat Dagang Islam yang diketuai oleh
Saman Hudi. (umi)

• VIVAnews

http://us.bisnis.vivanews.com/news/read/228100-gerakan--beli-indonesia--akan-dideklarasikan

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] IKRAR NUSA BHAKTI : Selamat Datang Partai Baru

Pemilu legislatif masih tiga tahun lagi.Namun, sesuai Undang-undang (UU)
 Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), satu demi satu 
partai,baik yang telah ikut Pemilu 2009 maupun yang baru, mulai 
mendaftarkan diri agar bisa ikut Pemilu 2014.





Kita tahu, syarat bagi sebuah parpol untuk bisa dikatakan partai, 
kecuali di Aceh yang membolehkan berdirinya partai lokal,amatlah berat. 
Sebuah parpol baru diakui sebagai badan hukum partai apabila memiliki 
kepengurusan di 33 provinsi seluruh Indonesia, 75% pengurus 
kabupaten/kota di tiap provinsi, dan 50% kecamatan di tiap 
kabupaten/kota.



Meski persyaratan untuk menjadi badan hukum partai amat sulit, tidak 
sedikit partai baru yang mencoba nasib untuk terdaftar di Kementerian 
Hukum dan HAM. Sampai 18 Juni 2011, ada 14 partai lama dan baru yang 
mendaftar. Di antara partai baru yang sudah mendaftar adalah Partai 
Nasdem (Nasional Demokrat),Partai Nasional Republik, Partai Kedaulatan 
Bangsa Indonesia dan Partai Republik Satu.



Salah satu partai politik baru yang juga akan mendaftar ialah Partai 
Serikat Rakyat Independen (Partai SRI), partai para pendukung mantan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Partai yang pernah mengikuti 
pemilu sebelumnya yang sudah mendaftar ialah PDI Perjuangan,Partai Damai
 Sejahtera, Partai Peduli Rakyat Nasional,Partai Buruh, Partai Pemersatu
 Bangsa, dan Partai Kebangkitan Bangsa.



Partai-partai baru yang belum pernah mengikuti pemilu legislatif tentu 
harus bekerja keras agar keberadaannya benar-benar diterima masyarakat. 
Syukur bila ternyata satu atau tiga partai baru itu dapat mematahkan 
dominasi partai-partai besar lama seperti Partai Demokrat, PDIP, Partai 
Golkar,PKS,dan partaipartai menengah bawah seperti PPP,PAN,PKB,Partai 
Gerindra, dan Partai Hanura.



Jika partai-partai baru itu mampu mengemas kampanye mereka, khususnya 
dengan memfokuskan diri bahwa sebagian besar partai-partai yang ada saat
 ini penuh diwarnai dengan korupsi dan ketidakjujuran, mungkin saja 
partai-partai baru ini dapat dilirik masyarakat.



Dua dari partai-partai baru yang cukup diperbincangkan adalah Partai SRI
 dan Partai Nasdem. Berdirinya Partai SRI merupakan suatu kemajuan besar
 karena selama ini sebagian pendukung Sri Mulyani Indrawati sangat 
antipartai dan lebih menonjolkan diri sebagai kekuatan politik yang tak 
berpartai.



Aktivitas mereka mengampanyekan agar pemilu presiden/ wakil presiden 
dapat diikuti oleh kandidat perseorangan adalah contoh dari upaya mereka
 untuk semakin mendemokratiskan sistem pemilu presiden.Itu tentu 
bertentangan dengan konstitusi negara yang hanya membolehkan partai atau
 gabungan partai yang dapat mencalonkan presiden/ wakil presiden.



Jika mereka mendorong amendemen konstitusi, ini juga tak gampang karena 
kartel politik dan oligarki elite partai yang ada di Senayan (Gedung 
MPR, DPR dan DPD) akan bersatu padu agar calon perseorangan tetap tak 
dapat ikut pemilu presiden. Partai Nasdem juga diperbincangkan karena 
dua hal.



Pertama,masyarakat sudah menduga bahwa ormas Nasdem yang terus 
mendirikan kepengurusan baru di berbagai wilayah Nusantara, suatu saat 
pasti akan menjadi parpol. Kedua, pembentukan Partai Nasdem menimbulkan 
riak gelombang pro-kontra di dalam ormas Nasdem karena ini keluar dari 
rencana mereka yang hanya akan menjadi ormas.



Selain itu, tidak sedikit aktivis Nasdem juga anggota partai seperti 
Partai Golkar,PDIP dan lainnya. Kita belum tahu bagaimana kinerja 
partai-partai baru itu pada Pemilu Legislatif 2014. Jika ternyata mereka
 mampu mematahkan dominasi oligarki partai-partai politik yang bagaikan 
kartel politik sudah menguasai perpolitikan di Indonesia, ini dapat 
mendinamisasi politik Indonesia.



Kita juga belum tahu apakah mereka akan luluh lantak lalu menggabungkan 
diri pada kartel politik lama yang sudah mapan ataukah mereka tetap 
bergeming, tidak mau menyatu pada kekuatan politik yang amat koruptif 
yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara kleptomania.



Bila rakyat masih punya asa dan tetap percaya bahwa masih ada kaum elite
 yang punya cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara yang 
mampu mengatakan tidak pada tekanan asing, yang mampu menjaga kedaulatan
 nasional, yang mampu meningkatkan budaya bangsa di tengah amerikanisasi
 budaya internasional, bukan mustahil partai-partai baru itu, khususnya 
Partai SRI dan Nasdem, memiliki peluang yang baik.



Jika partai-partai baru ini ternyata survive melawan dominasi politik 
kekuatan oligarki lama yang masih mengungkungi politik di Tanah Air, 
masih ada harapan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Tapi jika 
partai-partai baru itu ternyata didominasi oleh kekuatan elite politik 
lama juga yang hanya berganti baju,rakyat pastilah sulit mempercayai 
mereka.



Pada tahap awal, kita harus menyambut kehadiran partai baru yang 
benar-benar baru dan bukan partai baru sebagai baju baru bagi elite 
politik lama yang juga korup.Semoga kehadiran partai-partai baru ini 
membawa

[proletar] Ruyati dan Tabir Diplomasi RI

Ruyati dan Tabir Diplomasi RI Anggun
Trisnanto, DOSEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG



Di bagian hilir lain lagi ceritanya, justru terlihat kasus TKI
baru diperhatikan apabila sudah jatuh korban (contoh kasus Nirmala
Bonat). Secara umum, lemahnya koordinasi antarsektor yang menyebabkan
kejadian Nirmala dan Ruyati berulang-ulang.
Hari-hari ini akan
menjadi catatan kelam dalam sejarah ketena gakerjaan Indonesia. Kasus
ter hukumnya Ruyati dengan hu kuman mati di tanah Saudi telah menambah
jumlah kasus ketidakberdayaan Indonesia mengatasi isu tenaga kerjanya
di luar negeri. Sementara keluarga Ruyati menunggu jenazah dipulangkan
ke Tanah Air, khalayak publik ramai membicarakan kasus ini dengan tanpa
lupa mencari kambing hitam dari kejadian Ruyati tersebut.
 Setidaknya
ada beberapa lembaga negara dan pihak lain yang dituding bertanggung
jawab atas kasus Ruyati, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Tenaga Kerja, Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, dan tentu saja
perusahaan penyalur tenaga kerja (PJTKI). Bola panas pada akhirnya
menuju Presiden, ketika pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di
forum internasional tentang programprogram pemerintah menyangkut tenaga
kerja seolah menjadi bumerang dengan isu Ruyati.
 Berdasarkan data, masih ada 23 kasus TKI lain yang perlu mendapat
perhatian.

Semua
kasus tersebut berpotensi pada hukuman mati. Pihak pemerintah Arab
Saudi dan Indonesia sampai saat ini belum memberi pernyataan tentang
hal tersebut. Sekilas hanya ungkapan keprihatinan dari juru bicara
Kementerian Luar Negeri dan janji bahwa kasus ini akan segera ditangani.
Sebetulnya permasalahan ini sudah jelas menurut hakikatnya, hanya
tidak
pernah ada solusi konkret. Secara umum tugas Kementerian Luar Negeri
adalah melakukan hubungan antarbangsa dengan negara lain di samping
tugas pokok yang lain, yaitu melindungi semua aset pemerintah di luar
negeri, termasuk di dalamnya adalah warga negara Indonesia. Hanya,
dalam implementasi, tugas pokok ini sering terhambat mengingat posisi
tawar Indonesia yang begitu tak berdaya.
 Dalam kajian hubungan
internasional, diplomasi adalah alat untuk menjalankan politik luar
negeri suatu negara. Sedangkan Kementerian Luar Negeri bertindak
sebagai pemegang amanah secara resmi mewakili pemerintah sebagai
pelaksana diplomasi. Namun perlu diingat bahwa diplomasi bukanlah
variabel yang independen (variabel bebas), tapi keberadaannya sangat
bergantung pada variabel yang lain yang justru lebih mempengaruhi
berhasil-tidaknya suatu diplomasi.
 Kondisi alamiah diplomasi
yang tidak bebas itulah yang menjadi titik ukuran seberapa kuat suatu
negara.Variabel yang mempengaruhi adalah kuatnya posisi tawar yang
didukung oleh faktor ekonomi yang tangguh, sistem pemerintahan yang
relatif stabil, dan sepak terjang negara dalam forum internasional.
Dalam hal ini, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan diplomasinya
ketika berperan utama dalam organisasi ASEAN. Bahkan kebijakan ASEAN
akan merujuk pada kebijakan luar negeri Indonesia. Sayangnya, masa itu
sudah berlalu. Sejak saat itu dapat dikatakan, secara kualitatif,
diplomasi Indonesia cenderung naik-turun, khususnya pada era
pascareformasi.
Sejarah pula yang mencatat bagaimana lemahnya Indonesia ketika
berhadapan dengan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan serta betapa
Indonesia tidak berdaya terhadap Singapura untuk mengajak negara kota
di Semenanjung Malaka itu melakukan perjanjian ekstradisi, di mana
banyak koruptor kelas kakap Indonesia lari ke Singapura. Sekelumit
kasus itu hendaknya menyadarkan kita bahwa diplomasi Indonesia
sangatlah bergantung pada apa dan bagaimana kondisi riil negara pada
saat itu.

Cermin Bagaimana potret diplomasi kita sesungguhnya adalah
parameter yang bisa dilihat oleh negara lain tentang Indonesia tanpa
harus menghabiskan biaya miliaran dolar untuk membuat riset tentang
Indonesia. Seolah seperti cermin, apabila kondisi lingkup internal
baik, dengan sendirinya diplomasi akan menguat dan begitu sebaliknya.
Kejayaan diplomasi Indonesia terjadi karena kondisi dalam negeri pada
waktu itu memang menunjang dengan stabilnya kondisi politik, tren
positif ekonomi nasional, dan aktifnya Indonesia dalam setiap
pergolakan atau isu internasional.
 Pada kasus-kasus yang
melibatkan TKI setidaknya perlu dicermati bahwa ada kesan penelantaran
TKI oleh negara. Hal ini mudah ditebak apabila melihat lemahnya
regulasi di sisi hulu (penyaringan calon TKI) serta tidak ketatnya
kontrol dan pengawasan terhadap PJTKI. Di bagian hilir lain lagi
ceritanya, justru terlihat ka
sus TKI baru diperhatikan apabila sudah jatuh korban (contoh kasus
Nirmala Bonat). Secara umum, lemahnya koordinasi antarsektor yang
menyebabkan kejadian Nirmala dan Ruyati berulang-ulang.

Strategi
Mungkin tidak pernah ada dalam pembahasan pembangunan nasional untuk
melampirkan ide mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Namun tidak dapat
disangkal bahwa modal pembangunan yang berupa devisa justru malah
disetor oleh para TKI. Ada baiknya

[proletar] Respons RI atas Arab Saudi

Pascapemancungan terhadap Ruyati, pemerintah menuai berbagai kritikan 
dari sejumlah lapisan masyarakat. Pemerintah tentu harus menjawab semua 
kritikan tersebut dan melakukan berbagai pembenahan untuk memastikan 
tidak terulang berbagai kejadian yang menimpa para TKI.Meski 
demikian,pemerintah juga perlu berkonsentrasi untuk Arab Saudi.





Langkah Pertama, sebagaimana disampaikan, pemerintah akan mengambil 
sikap terhadap Pemerintah Arab Saudi terkait tidak diberitahukannya 
proses eksekusi terhadap Ruyati. Pemberitahuan itu merupakan hak 
Indonesia sebagai negara dari kewarganegaraan Ruyati.



Dalam menuntut kewajiban Pemerintah Arab Saudi untuk memberitahukan 
kepada pemerintah Indonesia, tuntutan tidak bisa dilakukan melalui 
Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Hal ini 
mengingat sengketa yang diajukan ke Mahkamah Internasional harus 
didasarkan pada kesepakatan negara yang bersengketa untuk tunduk pada 
yurisdiksi dari Mahkamah Internasional.



Kesepakatan ini yang disebut sebagai Special Agreement. Sudah dapat 
dipastikan Pemerintah Arab Saudi tidak akan bersepakat dengan pemerintah
 bila sengketa terkait kewajiban pemberitahuan diajukan ke Mahkamah 
Internasional. Karena itu, opsi ini bisa dikatakan hampir tidak mungkin.



Upaya pemerintah menuntut penjelasan dari Pemerintah Arab Saudi mengapa 
pemberitahuan tidak dilakukan hanya dapat dilakukan dengan menekan. 
Instrumen penekan adalah pengiriman TKI.Pemerintah bisa memutuskan untuk
 melakukan moratorium atau tindakan diplomatik.



Tindakan diplomatik dapat berupa pemanggilan Duta Besar Indonesia untuk 
pulang atau memperkecil perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Tuntutan 
pemerintah tidak sekadar untuk mendapatkan penjelasan, tapi juga untuk 
memastikan agar di masa mendatang setiap penangkapan, penahanan, dan 
eksekusi hukuman harus diberitahukan kepada perwakilan Indonesia.



Dalam konteks ini pemerintah perlu mendorong Pemerintah Arab Saudi untuk
 mempercepat penandatanganan perjanjian bilateral yang menurut kabar 
telah siap untuk dilangsungkan. Pemerintah harus memastikan dalam 
ketentuan perjanjian bilateral tersebut terdapat ketentuan kewajiban 
otoritas Arab Saudi memberi pemberitahuan ketika dilakukan penangkapan, 
penahanan, dan eksekusi hukuman mati atas TKI.



Terkait sistem hukum yang tidak transparan dan proses yang begitu cepat 
untuk menjatuhkan hukuman mati,pemerintah dapat mendesak Pemerintah Arab
 Saudi agar dilakukan pembenahan. Desakan ini didasarkan pada prinsip 
hak asasi manusia dan proses hukum yang berlaku universal.



Bagi negara maju yang mempunyai sumber finansial yang besar, desakan 
seperti ini umum dilakukan terhadap negara berkembang. Caranya adalah 
dengan memberi legal assistance. Pemerintah Indonesia juga mendapatkan 
legal assistance dari Pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Legal 
assistance yang diberikan intinya agar Indonesia melakukan pembenahan 
terhadap sistem hukumnya.



Hal yang sama tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah terhadap 
Arab Saudi.Namun,ini tidak berarti Indonesia menemui jalan buntu. 
Pemerintah bisa memanfaatkan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council) agar Arab Saudi mau lebih 
transparan dan memperhatikan due process of law dalam sistem hukumnya.



Transparansi sistem hukum yang memperhatikan due process of law terkait 
erat dengan hak asasi manusia. Indonesia bisa mengurungkan untuk membawa
 persoalan sistem hukum Arab Saudi ke Dewan HAM PBB bila ada janji dari 
Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan akses yang luas dan memperhatikan
 transparansi serta due process of law ketika TKI sedang menghadapi 
proses hukum.



Terakhir, pemerintah bisa sewaktu-waktu melakukan tekanan terhadap 
pemerintah Arab Saudi terkait proses hukum atas TKI melalui posisi 
tawarnya. Tekanan yang dilakukan tentu tidak untuk turut campur tangan 
dalam urusan dalam negeri Arab Saudi.Lobi tingkat tinggi dilakukan 
terhadap para pejabat tingkat tinggi di Arab Saudi dan membiarkan 
pejabat tersebut melakukan tindakan atas otoritas di Arab Saudi.



Ketegasan Berbagai langkah ini bisa dilakukan jika pemerintah tidak 
memiliki perasaan ewuh pakewuh, bahkan rendah diri, ketika berhadapan 
dengan Pemerintah Arab Saudi. Posisi tawar tentu harus diciptakan agar 
ketika bernegosiasi atau melakukan tekanan apa yang diinginkan Indonesia
 dalam rangka perlindungan terhadap TKI dapat terlaksana.



Di sini kebijakan luar negeri Presiden berupa thousand friends and zero 
enemies perlu ditinjau kembali. Demi kepentingan bangsa dan perlindungan
 terhadap warga negara, negara sahabat yang bertindak tidak seharusnya 
perlu disikapi secara tegas. Kita berharap derita TKI menjadi motivasi 
keberanian pemerintah untuk bertindak tegas terhadap Pemerintah Arab 
Saudi.● HIKMAHANTO JUWANA Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia



http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/407312/

Berbagi berita untuk semua

[proletar] Komite Aksi Waspadai Detail RUU BPJS

Jika tak disahkan, Aksi ekstra-parlemen ter plus pemakzulan
adalah pilihan.
Komite
Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mewaspadai pembahasan detail Rancangan
Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Berbagai
kepentingan bisa menyelinap dalam pembahasan pasal demi pasal. Jadi
harus diwaspadai,”kata Sekretaris Jenderal KAJS Said Iqbal saat
dihubungi kemarin.
Said menanggapi hasil rapat terakhir pembahasan
RUU BPJS di Kopo, Bogor.
Dalam
rapat pada 15-17 Juni lalu itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
menyepakati sejumlah hal, antara lain sembilan kewenangan BPJS serta
pemisahan antara aset BPJS dan aset jaminan sosial.
Untuk
mengawal proses pembahasan RUU BPJS, perwakilan KAJS kemarin mendatangi
Istana Kepresidenan di Jakarta. Mereka menyampaikan petisi yang,
menurut Said, telah diteken oleh lebih dari 100 ribu pendukung.
Tanda tangan dari berbagai elemen masyarakat itu dihimpun selama
KAJS melakukan aksi long march lima
hari dari Bandung ke Jakarta. “Jika Presiden tidak menerima kami hari
ini, kami memutuskan menginap di sini,”ujar Said.
Dalam
pernyataan tertulisnya, Komite Aksi Jaminan Sosial, yang mewadahi
sejumlah organisasi buruh, menuntut pemerintah dan DPR memasukkan tujuh
hal utama dalam Undang-Undang BPJS.
Antara lain soal BPJS yang harus berbentuk badan hukum publik, bukan
badan usaha milik negara, BUMN khusus, atau semi-BUMN.
KAJS juga menuntut transformasi dari empat BUMN penyelenggara
jaminan sosial saat ini ke dua BPJS
yang akan dibentuk harus meliputi transformasi program, aset, peserta,
dan lembaga.“Kami menolak pernyataan Menteri Negara BUMN yang
menyatakan bahwa transformasi hanya program, bukan lembaga,”kata Said.
Berkaitan
dengan organisasi BPJS, Komite Aksi Jaminan Sosial menuntut agar organ
BPJS terdiri atas pengawas dan pelaksana. Pada organ pengawas, KAJS
menuntut keterlibatan tiga pihak (pemerintah, pengusaha, dan buruh)
dengan perbandingan 1 : 1 : 1. “Unsur tripartit di pengawas juga harus
ada di BPJS daerah,”ujar Said.
Komite Aksi juga menun
tut BPJS langsung di bawah presiden, sebagai kepala negara, bukan di
bawah Menteri Keuangan atau menteri lainnya. “Toh, menteri bisa duduk
di organ pengawas dari unsur pemerintah,” Said menambahkan.
Menurut
Komite Aksi, BPJS juga wajib menyediakan jaminan kesehatan untuk
seluruh rakyat tanpa diskriminasi dan jaminan pensiun yang bersifat
wajib, bukan sukarela, bagi pekerja.
KAJS mengancam akan terus
melakukan perlawanan jika tuntutan mereka tidak dimasukkan dalam RUU
BPJS, yang pembahasannya dijadwalkan rampung pada
15 Juli nanti.“RUU BPJS harus disahkan. Bila masih tak disahkan, aksi
ekstra-parlementer plus pemakzulan adalah pilihan,“demikian tertulis
dalam pernyataan KAJS.
Ketua Panitia Khusus RUU BPJS DPR Ahmad Nizar Shihab mengatakan
pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah prinsip dalam RUU BPJS,
sesuai dengan yang digariskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial. DPR dan pemerintah pun sepakat untuk
menyelesaikan RUU BPJS pada masa persidangan DPR periode ini.
MARTHA THERTINA | RIRIN AGUSTIA | JAJANG

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/06/21/ArticleHtmls/Komite-Aksi-Waspadai-Detail-RUU-BPJS-21062011008018.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] 216 WNI Terancam Hukuman Mati

Anggota DPR meminta pengiriman TKI dihentikan.
Menteri
Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan 216 warga negara Indonesia
terancam hukuman mati di luar negeri. Saat ini mereka tengah menjalani
proses pengadilan di berbagai negara.“Ruyati hanya satu dari sekian
banyak kasus yang dihadapi warga negara kita di luar negeri,“kata Marty
dalam rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta kemarin.
Menurut Marty, selama 2009-2011, warga Indonesia di luar negeri yang
terancam hukuman mati berjumlah 303 orang. Sejauh ini hanya 29 orang
yang bisa dibebaskan dan dipulangkan ke Tanah Air. Adapun 55 orang
lainnya, meski lolos dari hukuman mati, masih menjalani hukuman.
Selama tiga tahun terakhir, menurut Marty, ada tiga warga Indonesia
yang telah menjalani hukuman mati. Dua orang dipancung di Arab Saudi,
termasuk Ruyati binti Satubi. Satu orang lagi dihukum mati di Mesir.
Marty menerangkan, sebagian besar warga Indonesia yang terancam
hukuman
mati berada di Malaysia. Sejak 2009, ada 233 warga Indonesia yang
dijerat pasal pidana mati di negeri jiran itu. Saat ini 177 warga
Indonesia masih menjalani persidangan di berbagai pengadilan di
Malaysia.

Sebelumnya, 32 orang telah terbebas dari hukuman mati.
Sebanyak 24 orang sudah dipulangkan ke Indonesia.
Di
Arab Saudi, ada 23 warga Indonesia yang menjalani persidangan dengan
ancaman hukuman mati. Dari jumlah itu, baru enam orang yang terbebas
dari hukuman pancung.Tiga orang dari mereka telah dipulangkan.
Di
Republik Rakyat Cina, ada 20 warga Indonesia masih menjalani
persidangan dengan ancaman hukuman mati. Sembilan warga Indonesia
lainnya telah terbebas dari ancaman meregang nyawa di Negeri Tirai
Bambu.
Menurut Marty, tidak semua warga Indonesia yang terancam
hukuman mati berstatus tenaga kerja Indonesia. Di Malaysia, misalnya,
180 orang yang diancam hu
kuman mati diduga terlibat perdagangan narkotik.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Da'i Bachtiar, mengatakan,
selama
dia bertugas di Malaysia,ada lima warga Indonesia yang mendapat
pengampunan dari hukuman mati.

Untuk mendapatkan pengampunan itu,
Da'i mengklaim telah memohon dan menghadap kepada sejumlah pejabat
pemerintah dan kesultanan di Malaysia. “Saya kira prosedur itu yang
harus dilakukan,“kata Da'i di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
Di samping hubungan diplomasi antarpemerintah, menurut Da'i,
dukungan
masyarakat dan lembaga nonpemerintah di Malaysia sangat penting dalam
membatalkan hukuman mati.“Terutama dalam memberi tekanan opini.“ Di
dalam negeri, eksekusi hukuman mati bagi Ruyati terus memicu reaksi
keras dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo
Budi Santoso mendorong pemerintah untuk menghentikan pengiriman tenaga
kerja Indonesia ke Arab Saudi. “Stop saja semuanya, khususnya yang
pembantu rumah tangga,” kata Priyo.
Kemarin
sejumlah tokoh lintas agama menggelar acara doa bersama di depan Istana
Kepresidenan. “Satu pahlawan dibunuh di Arab Saudi karena keteledoran
pemerintah yang tidak membela,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care
Anis Hidayah, yang memimpin aksi keprihatinan itu.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/06/21/ArticleHtmls/216-WNI-Terancam-Hukuman-Mati-21062011003015.shtml?Mode=1

Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Australia Kucurkan Rp5 Triliun Bagi Indonesia

2011-05-11 Terurut Topik Wahyu Suluh

Australia Kucurkan Rp5 Triliun Bagi Indonesia
Jumlah ini meningkat sebesar A$100 juta (Rp923 milyar) dibandingkan periode 
2010-11.

Renne R.A Kawilarang


VIVAnews - Pemerintah Australia menyediakan anggaran sekitar A$558.1 juta 
(Rp5,15 trilyun) untuk membantu program-program pembangunan di Indonesia untuk 
tahun anggaran 2011-12. Jumlah ini meningkat sebesar A$100 juta (Rp923 milyar) 
dibandingkan periode tahun anggaran 2010-11.

“Peningkatan dana bantuan ini mencerminkan komitmen jangka panjang Pemerintah 
Australia untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang 
berkelanjutan di Indonesia,” ujar Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg 
Moriarty, dalam pernyataan yang dikirim ke VIVAnews hari ini.

“Program bantuan Australia akan berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui 
program-program perlindungan sosial, mendukung reformasi tata pemerintahan, dan 
meningkatkan akses masyarakat miskin kepada kesehatan, pendidikan, 
transportasi, air bersih, dan sanitasi,” lanjut Moriarty.

Dengan bantuan itu, menurut dia, Australia akan mendukung program pemerintah 
Indonesia untuk memberikan setiap anak Indonesia pendidikan dasar yang 
berkualitas.

Bantuan Australia juga akan digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan 
bagi lebih dari 500 ribu anak Indonesia, dengan membangun sekolah dan 
meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima anak-anak, termasuk para 
penyandang cacat dan mereka yang berada di daerah tertinggal dan terkena 
konflik.

Australia juga menyatakan akan meningkatkan bantuan bagi penyediaan akses 
masyarakat terhadap pelayanan prasarana dasar seperti air, sanitasi dan 
transportasi. Selain itu, juga akan terus memberikan bantuan saat keadaan 
darurat dan bencana.

Dijelaskan juga, pemerintah Australia tetap mentargetkan akan mengalokasikan 
total dana bantuan luar negeri mereka hinga mencapai level 0,5 persen dari PDB 
Australia pada tahun anggaran 2015-16 mendatang. (kd)


• VIVAnews

http://us.dunia.vivanews.com/news/read/219672-australia-sisihkan-rp5-triliun-bagi-indonesia

Berbagi berita untuk semua
 

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Komisi VIII ke Australia Bawa Anak Istri

2011-04-26 Terurut Topik Wahyu Suluh

Komisi VIII bahkan tidak menjadwalkan untuk bertemu secara resmi
dengan parlemen federal maupun negara bagian di Australia.
KOMISI
VIII Dewan Per wakilan Rakyat (DPR) asal-asalan membuat jadwal
kunjungan kerja ke Australia pada 26 April-2 Mei mendatang.
Akibatnya, kunjungan Komisi VIII ke Australia lebih menyerupai
kunjungan wisata jika dibandingkan dengan maksud dan tujuan awalnya
sebagai kunjungan kerja.
Hal itu diungkapkan Persatuan Pelajar
Indonesia di Australia dalam surat terbukanya kepada Ketua Komisi VIII
DPR Abdul Kadir Karding, yang dimuat pada situs http://www.

ppi-australia.org.
Surat terbuka itu dibuat Mochamad Subhan Zein dan Dirgayuza Setiawan
selaku ketua umum dan wakil ketua umum PPI Australia.
Berdasarkan jadwal yang diterima PPI Australia, delegasi Komisi VIII
tidak dijadwalkan untuk melihat langsung penanganan warga miskin
Australia di Sydney, Canberra, dan Melbourne. Misalnya kunjungan ke
rumah bersama (shared/public housing), kantor pelayanan Centerlink, dan
pusat pelayanan komunitas tertinggal. Delegasi Komisi VIII juga tidak
dijadwalkan untuk mengadakan diskusi dengan akademisi serta mahasiswa
Indonesia di Australia, dengan topik diskusi yang relevan dengan maksud
dan tujuan kunjungan kerja.
Bahkan,
karena jadwal kunjungan kerja Komisi VIII ke Australia bertepatan
dengan masa reses Paskah Parlemen Australia serta Parlemen Negara
Bagian New South Wales dan Victoria, tidak ada jadwal pertemuan dengan
perumus dan pengambil kebijakan pada tingkat federal dan negara bagian
di Australia pada jadwal tentatif kunjungan kerja itu.
Komisi
VIII yang diagendakan akan mengunjungi sekolah Malek Fadh Islamic
School dan Federation of Islamic Councils juga dinilai tidak terkait
dengan
kerjanya dalam pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin.
Lebih
parah lagi, berdasarkan informasi yang didapatkan PPI dari Senayan,
delegasi Komisi VIII itu juga membawa anak dan istri, dan menghabiskan
uang negara Rp811,8 juta.
Pada surat terbuka itu, PPI Australia
mengusulkan agar rombongan Komisi VIII DPR mengunjungi daerah khusus
Northern Territory untuk melihat secara langsung langkah pemerintah
Australia dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan,
dan keamanan untuk 15 komunitas paling miskin dan termarginalkan di
Australia. Termasuk mengunjungi kantor-kantor pelayanan Centerlink,
shared community housing, dan inisiatif lain pemerintah Australia untuk
warga miskin di Sydney dan Melbourne untuk melihat sendiri bagaimana
pelayanan untuk unlucky Australians dilakukan di kota-kota besar.
Komisi VIII juga disarankan
mengadakan diskusi dengan Australian permanent residency yang menerima
bantuan secara reguler dari Centerlink/ pemerintah Australia untuk
melanjutkan hidup karena pemutusan hubungan kerja, cacat ﬁ sik, dan
alasan lainnya. Tidak optimal Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Iskan
Qolba Lubis tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada anggota dewan
yang mengajak anggota keluarganya saat melakukan kunjungan kerja ke
luar negeri.
Memang sebetulnya jangan ikut. Tidak merugikan negara karena bayar
sendiri. Tetapi ini membuat kerja tidak optimal, ujarnya. Iskan
sendiri tidak ikut ke Australia.
Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro tidak bersedia memberikan
penjelasan. Jangan ditanyakan ke saya. (*/P-5)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/04/26/ArticleHtmls/26_04_2011_002_018.shtml?Mode=0Berbagi
berita untuk semua

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Indonesia? Halo, Soekarno!

2011-04-16 Terurut Topik Wahyu Suluh

Indonesia? Halo, Soekarno!



Boni Hargens



Nollendorfplatz. Daerah ini dikenal luas di Berlin. Selain karena 
karnaval homoseksnya juga karena tradisi mimbar bebasnya. Para politisi 
biasa berkumpul di halaman terbuka dan mendebatkan apa saja. Mulai dari 
politik hijau, die grüne Politik, multikulturalisme, sampai urusan seks.



Kami mampir pada sebuah kedai makan di daerah itu. Ada hal unik. Lelaki 
tua berwajah Jepang dan berlidah Jerman membawa kami dalam perbincangan 
ringan. Setelah tahu kami dari Indonesia, pemilik rumah makan itu 
setengah teriak, ”Indonesia? Halo, Soekarno!” Teman di samping berbisik,
 ”Tiap orang Indonesia dia panggil Soekarno.”



Teringat, pada tahun 2003 di sebuah desa arah utara Bangkok, Thailand, 
setelah kami menghadiri konferensi kaum muda negara-negara APEC, seorang
 kakek bertanya dalam logat Thai, ”Bagaimana Soekarno? Apa masih sehat?”



Dua pengalaman ini membawa kami pada kesimpulan bahwa sebuah identitas 
diperlukan agar suatu bangsa dikenal (dihargai) oleh bangsa lain. Namun,
 apa identitas kita? Soekarno sudah menjadi preseden sejarah bahwa 
kepemimpinan kuat merupakan indikator yang krusial.



Kekuatan membebaskan



Ilmuwan politik dari Freie Universität di Berlin, Saskia Louise Schäfer,
 menulis Die Demokratisierung in Ägypten und Indonesien , demokratisasi 
di Mesir dan Indonesia yang tersua di http://de.qantara.de, 25/3/2011.



Saskia mengkritik dialog Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Hosni 
Mubarak pada Februari 2011 soal pengalaman Indonesia berdemokrasi. Hat 
Indonesien damit eine demokratische Erfolgsgeschichte vorgelegt , ein 
Beispiel für die arabische Welt ? Sudahkah Indonesia menorehkan cerita 
sukses sebagai teladan bagi dunia Arab?



Usai mengulas kekerasan terhadap Ahmadiyah dan perusakan rumah ibadah 
belakangan, Saskia kembali mengajukan sinisme: Was also kann Ägypten aus
 diesem so widersprüchlich schillernden Beispiel lernen? Apa lagi yang 
bisa Mesir pelajari dari teladan ambivalen yang begini kontradiktif?



Skeptisisme Saskia sejalan dengan skor Barometer Asia (2006) yang 
memperlihatkan angka kepuasan demokrasi di Indonesia (5,89) lebih buruk 
daripada Thailand (7,97) dan Mongolia (6,34), meskipun lebih baik dari 
Korea (4,81), Taiwan (5,59), apalagi Filipina (3,78).



Penilaian merah seperti ini mesti mendorong kita pada keyakinan esensial
 bahwa membangun sebuah identitas yang pantas dibanggakan adalah 
keniscayaan. Ada ahli yang bilang: modernisasi adalah jalan menuju 
kematian nasionalisme. Bangsa yang merupakan pengorganisasian prinsip 
moral, sosial, dan politik sudah bergeser ke arah penguatan nilai 
liberal. Kalau logika modernisasi dicermati, di mana tiap negara 
memperjuangkan kepentingan sendiri dengan judul ”kepentingan global”, 
tampak bahwa teori macam ini lupa mengamati umpan balik dari 
kosmopolitanisasi.



Bahwa arus menuju ”masyarakat dunia tunggal” hanyalah kamuflase untuk 
memperkuat posisi tawar nasional dari tiap pemain besar dalam peta 
politik global. Maka, benarkah globalisasi menandakan akhir nasionalisme
 atau mensinyalir hegemoni nasionalitas negara adidaya?



Kembali Anthony Smith menegaskan dalam buku terbarunya, nasionalisme 
adalah kekuatan yang membebaskan (2010). Kepemimpinan politik dibentuk 
untuk merawat perasaan itu dan menjadikannya produktif agar tujuan dasar
 adanya negara-bangsa tercapai: kemaslahatan umum! Implikasinya, 
modernisasi seharusnya bukan zamannya negara lemah mengekor negara kuat,
 melainkan era untuk saling belajar dan saling mendorong menuju tata 
dunia yang beradab.



Tiga tesis



Bagaimanapun Indonesia bukan sekadar titik dalam atlas dunia, apalagi 
dikenal sebatas bekas koloni asing. Indonesia adalah bangsa besar. 
Kebesaran itu perlu dikonversi ke segala dimensi. Namun, kita gagal, 
bahkan di kawasan Asia Tenggara dilewati Malaysia dan Singapura.



Maka, segala bentuk kritik dalam konteks ini bermuara pada tiga tesis. 
Pertama, kepemimpinan politik harus kuat dan berbasis ideologi supaya 
negara dirasakan betul ”hadir” di tengah dan untuk rakyat.



Kedua, fungsi tiap struktur politik harus dioptimalkan supaya agenda 
pembangunan menjadi nyata. Kinerja diutamakan ketimbang gedung. 
Akuntabilitas didahulukan ketimbang gaji. Politisasi liar di ranah 
hukum, olahraga, ekonomi, dan budaya harus ada batasnya, kalau tak bisa 
dihilangkan, supaya fondasi demokrasi masih bisa tegak.



Ketiga, kultur politik modern dibangun dengan penuh kesadaran dan 
komitmen. Elite politik perlu memberi teladan supaya partai politik 
tidak selalu sibuk dengan permainan kekuasaan yang dangkal dan konyol.



Perlahan-lahan, kalau proses ini dilalui, akan terpahat suatu identitas 
yang jelas ketika Indonesia dikenal karena maju demokrasinya dan tinggi 
peradabannya. Orang pun menyapa kita bukan lagi ”Halo, Soekarno!” 
melainkan ”Halo, Indonesia!”



Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik UI, Tengah Melanjutkan Studi di Jerman

[proletar] Berita Buruk dan Berita Baik

2011-04-16 Terurut Topik Wahyu Suluh


KOLOM POLITIK-EKONOMI





Andi Suruji



Kematian Irzen Octa pada saat atau setelah diinterogasi oleh penagih 
utang kartu kredit Citibank, begitu juga kabar pembobolan dana sejumlah 
nasabah bank tersebut, bisa dipandang sebagai berita buruk bagi 
perbankan, khususnya produk kartu kredit dan private banking.



Ditambah lagi ”gerakan politik” yang menyertai peristiwa itu. Saya sebut
 peristiwa politik karena kasus itu seharusnya hanya ada di ranah hukum 
perdata (soal tagih-menagih, utang-piutang) dan hukum pidana karena 
adanya korban meninggal, tetapi dibawa masuk ke wilayah politik di DPR.



DPR dengan segera memanggil manajemen bank tersebut berikut otoritas 
perbankan, yakni Bank Indonesia, dan kepolisian untuk melakukan rapat 
dengar pendapat. Bahkan, dibumbui dengan aksi mengembalikan kartu kredit
 bank tersebut, sebagai simbol protes atas peristiwa kematian Octa itu.



Sungguh, sebagaimana pemirsa televisi saksikan, betapa ”garang” politisi
 anggota DPR yang angkat bicara dalam rapat dengar pendapat itu. Seperti
 biasa, ruang rapat DPR seolah berubah menjadi arena pertunjukan 
kemampuan berbicara.



Di luar gedung parlemen beredar perbincangan rasa hormat dan salut bahwa
 anggota DPR menunjukkan keberpihakan tinggi dan komitmen kuat dalam 
membela ”si lemah”, yakni korban Octa. Tetapi, ada juga bisik-bisik yang
 sangsi dan memberi penilaian miring. Kata mereka, sikap anggota 
parlemen itu tidak terlepas dari pertunjukan rasa solidaritasnya kepada 
sesama politisi. Sebab, kebetulan yang menjadi korban kali ini adalah 
politisi juga. Octa adalah pengurus teras sebuah parpol.



Demikian pula cerita soal pembobolan dana rekening nasabah Citibank oleh
 karyawannya, MD, yang kini jadi tersangka. Kasus ini juga ”menarik” 
perhatian, terutama DPR, karena diduga melibatkan dana nasabah ”premium”
 dari kalangan pejabat negara dan politisi. Bahkan, sebagian kemudian 
diindikasikan bermodus pencucian uang.



Sekiranya korban lain, seseorang yang bukan siapa-siapa, apakah sikap 
DPR juga bisa seperti itu? Apakah media juga melakukan peliputan yang 
luar biasa? Kita menduga banyak korban penagihan utang kartu kredit yang
 lebih tragis pengalamannya daripada Octa. Banyak juga korban salah 
kelola perbankan seperti nasabah MD itu yang tak terungkap karena 
berakhir dengan perdamaian.



Sebagian media terus ”memburu” latar belakang dan fakta-fakta kematian 
Octa. Sebagian lagi secara cerdas menulis plus-minus kartu kredit. 
Bahkan, tidak sedikit yang tulisan-tulisannya lebih bersifat edukatif. 
Menyajikan kiat-kiat bagi pengguna kartu kredit agar dapat memperlakukan
 kartu kreditnya lebih sebagai alat untuk melakukan pembayaran, bukan 
lebih mengutamakannya sebagai alat untuk menumpuk utang. Demikian halnya
 dengan private banking, masyarakat menjadi lebih tahu melalui liputan 
media.



Bertambah



Berita baik dari perbankan adalah simpanan nasabah kelas premium, yakni 
di atas Rp 500 juta, semakin bertambah, baik jumlah rekening maupun 
nominalnya. Total jumlah simpanan yang terdiri atas tabungan, giro, 
deposito, sertifikat deposito, dan simpanan lainnya itu mencapai Rp 
1.535 triliun per Februari 2011, terdiri atas 536.270 rekening.



Lebih dari setengah simpanan tersebut terdiri atas deposito, yakni Rp 
843,851 triliun. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Februari 2010
 menunjukkan, simpanan nasabah dengan nilai di atas Rp 500 juta mencapai
 Rp 1.244 triliun. Itu meningkat Rp 291 triliun dalam setahun.



Salah satu segmen yang jumlahnya cukup besar adalah kelompok simpanan 
lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Pada Februari 2010, kelompok 
ini terdiri dari 270.017 rekening dengan nominal Rp 184,98 triliun. Pada
 Februari 2011, jumlahnya meningkat menjadi 290.750 rekening dengan 
nominal Rp 213,75 triliun.



Jumlah total simpanan di atas Rp 500 juta sebenarnya memang cukup besar.
 Namun, jika dilihat dari jumlah rekening, persentasenya sangat kecil. 
Justru kelompok terbesar adalah nasabah dengan simpanan di bawah Rp 100 
juta.



Simpanan dengan nilai sampai dengan Rp 500 juta terdiri atas 97,555 juta
 rekening dengan nilai Rp 780,86 triliun. Saat ini, sejumlah bank 
memiliki layanan nasabah premium dengan dana minimal Rp 500 juta. Untuk 
nasabah kelas ini, biasanya bank juga menyediakan pengelolaan dana 
sesuai kebutuhan nasabah.



Menurut ekonom Bank BNI, Ryan Kiryanto, pertumbuhan ekonomi telah 
menciptakan kelas menengah baru dengan tingkat literasi yang tinggi 
terhadap produk perbankan dan keuangan.



Praktisi pengelola kekayaan nasabah bank memaparkan, kesadaran 
masyarakat mengenai pentingnya menyimpan dana di bank sekaligus 
berinvestasi turut mendorong pertumbuhan nasabah kelas premium.



Misalnya, dahulu masyarakat terangkat gengsinya dengan memiliki 10 kartu
 kredit. Namun, kini masyarakat lebih memikirkan menyisihkan dana dan 
berinvestasi untuk menyiapkan dana pendidikan bagi anak-anak mereka.



Itu bagi mereka yang punya duit. Bagaimana dengan mereka yang sampai

[proletar] Dari Presiden hingga Sang Briptu

2011-04-16 Terurut Topik Wahyu Suluh





HARYADI BASKORO



Sejak video ”Polisi Gorontalo Menggila” muncul di Youtube, Briptu Norman
 Kamaru yang menyanyi dan bergoyang lagu India ”Chaiyya, Chaiyya” itu 
langsung ngetop.



Sebagian besar masyarakat senang dan mengapresiasi. Sang polisi mendadak
 menjadi pesohor kaliber nasional berkat eksploitasi media.



Jika Norman dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 4F tentang tindakan 
disiplin kepolisian, ia bisa tidak mendapat kesempatan tambahan 
pendidikan selama setahun, tertunda kenaikan pangkatnya, dimutasi, dan 
bahkan terancam disel khusus selama 21 hari. Akan tetapi, Norman 
akhirnya hanya mendapat teguran lisan dan malah dianggap berjasa karena 
mengharumkan citra polisi di masyarakat.



Memang serba dilematis. Kalau Norman dihukum, masyarakat akan berteriak 
mengolok. Kalangan seniman pun mungkin akan protes karena menganggap 
aspirasi seni tak dihargai.



Dengan cepat Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan bahwa 
berlebihanlah menghukum Norman. Menurut Pramono, presiden saja boleh dan
 sering menyanyi, mengapa Norman tidak boleh.



Maka, yang terjadi justru sebaliknya: Norman disanjung! Kepala Polri 
Jenderal (Pol) Timur Pradopo melihat Norman bertalenta dan memotivasinya
 agar mengembangkan potensi itu. Brimob Polda Gorontalo sendiri, tempat 
Norman bertugas, mengapresiasi kreativitas Norman.



Kultur pop



Dengan munculnya Norman, lengkap sudah mereka—dari pucuk pemimpin sampai
 jajaran bawah—yang senang menyanyi di negeri ini. Di satu sisi hal itu 
menunjukkan bagaimana manusia Indonesia memiliki jiwa seni. Namun, di 
sisi lain kenyataan ini benar-benar menunjukkan bagaimana kultur pop 
telah mencengkeram kita.



Secara antropologis ukuran kebudayaan itu relatif: soal baik atau buruk,
 luhur atau hina, tinggi atau rendah. Namun, jika ditakar dalam konteks 
filosofis-ideologis, kebudayaan populer yang tak mengusung nilai 
filosofis merupakan budaya ringan yang dikreasi sekadar untuk menghibur.
 Beraneka manifestasi dan produk kultur pop yang berkembang dahsyat 
karena didongkrak media demi pasar hanya menekankan kenikmatan sesaat 
dengan semboyan ”yang penting hepi ”.



Sebagian dari produk seni kita—lagu, musik, film, dan seterusnya—tidak 
mengusung nilai-nilai filosofis-ideologis yang mendalam. Jika itu 
digandrungi rakyat, sah-sah saja. Namun, jika pemimpin dan aparat negara
 ikut-ikutan selera pasar, sepertinya mereka merendahkan martabatnya 
sendiri.



Para pemimpin Indonesia pada masa silam adalah kreator budaya. Para raja
 di Jawa, misalnya, dijuluki sebagai narendro sudibyo , pencipta seni 
dan budaya luhur. Tentu saja budaya populer berselera rendahan juga ada 
sejak dulu, tetapi para pemimpin pada masa itu tidak ikut tercebur, 
apalagi menceburkan diri dan ikut arus. Para pemimpin adalah pencipta 
dan penjaga budaya bangsa yang luhur.



Pencitraan-pengalihan



Indonesia memang aneh, tetapi nyata. Menghadapi kekecewaan dan 
ketidakpercayaan masyarakat, pemerintah dan aparat negara bukannya 
meningkatkan profesionalitas, tetapi justru menyuguhkan ”atraksi 
hiburan”.



Pada saat masyarakat sungguh menuntut perbaikan, perubahan, pembaruan, 
perombakan, dan pertobatan, pemerintah dan aparatur negara malah 
menghadirkan lelucon. Lucunya, masyarakat senang-senang saja.



Sudah bisa ditebak, atraksi itu justru dijadikan bahan pencitraan. 
Norman dengan dukungan segenap korps bisa jadi ”dikemas” untuk membangun
 citra bahwa polisi Indonesia itu kreatif, ramah, menghibur, tidak 
keras, tidak kasar, gaul, mengikuti perkembangan zaman, dan menguasai 
iptek. Maka, modus pencitraan ini jelas merupakan metode pengalihan 
perhatian.



Bangsa ini sudah penat, letih, dan menderita karena menghadapi berbagai 
persoalan yang makin parah. Para pemimpin dan aparat yang tak sanggup 
memberikan solusi, bahkan terkadang mencari untung sendiri di tengah 
keruhnya masalah, mencoba meninabobokan masyarakat dengan hiburan 
ringan. Masyarakat terlena dan dosa-dosa para pemimpin pun dilupakan.



Menyedihkan karena bangsa ini digiring menjadi bangsa yang cepat 
melupakan masalah. Entah semua itu direkayasa atau tidak, kebetulan saja
 atau diskenariokan, faktanya terjadi banyak pengalihan perhatian yang 
begitu sistematis.



Saat rencana pembangunan gedung baru DPR masih diperdebatkan dan 
mengundang reaksi keras, tiba-tiba Briptu Norman naik panggung meredakan
 tensi penonton (baca: rakyat) di negeri ini. Kebetulankah?



Bangsa ini akan hancur manakala rakyatnya bermental penonton berselera 
rendahan. Mereka adalah sasaran empuk para pemain sandiwara yang kian 
hari kian lihai menyentuh dan memainkan emosi tak cerdas penonton.



HARYADI BASKORO Peneliti Kebudayaan, Tinggal di Yogyakarta





http://cetak.kompas.com/read/2011/04/16/04171051/dari.presiden.hingga.sang.briptu

Berbagi berita untuk semua
 

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :

[proletar] Dana Segar Situs Maya

2011-03-21 Terurut Topik Wahyu Suluh




WARNA merah darah mendominasi dinding ruangan seluas sekitar 200
meter persegi itu. Pembatas antardinding puzzle terlihat unik dengan
warna hitam-putih. Sebuah tiang bendera Merah Putih menyambut di depan
pintu masuk. Kamis siang pekan lalu, puluhan karyawan terlihat sibuk
bekerja. Mereka memelototi monitor komputer di kubikel tanpa pembatas.

Itulah suasana kantor Merah Putih Incubator, perusahaan
inkubator pertama di Indonesia. Merah Putih merupakan perusahaan yang
membesarkan perusahaan baru situs Internet (start up). Merah Putih
berinvestasi pada situs-situs maya dan membesarkannya.

Perusahaan yang berkantor di gedung berlantai tiga di wilayah
Slipi, Jakarta Barat, ini adalah induk lima situs daring lokal, yaitu
krazymarket.com, infokost.net, dailysocial.net, bolalob.com, dan
lintasberita.com. Kami investasi di situs-situs online lokal yang
bagus, kata Senior Vice President Merah Putih Inc. David Wayne kepada
Tempo di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Merah Putih maksimal punya 25 persen saham di setiap situs
Internet. Pemilik lama dan pendirinya dipertahankan agar situs tetap
memiliki semangat yang sama seperti saat didirikan. 
Sebagai inkubator, Merah Putih menyediakan server komputer,
pemasaran iklan, pencitraan, pengurusan bentuk perusahaan, konsultasi
bisnis dan manajemen, serta pengaturan keuangan. Pendiri situs lokal
umumnya pemrogram komputer yang minim keahlian berbisnis. Pemasukan
iklan akan dibagi berdasarkan kepemilikan saham, ujar Wayne.

Bisnis dunia maya lumayan menggiurkan. Rata-rata pendapatan
dari pemasangan iklan di situs perusahaan kecil lokal bisa Rp 50 juta
per bulan, perusahaan menengah Rp 300-500 juta per bulan, dan
perusahaan besar Rp 4-5 miliar per bulan. Keuntungan tak banyak
terpotong lantaran modal dan biaya operasional relatif kecil. Pembuatan
iklan sangat sederhana, tak perlu materi fisik.

Pangsa pasar situs online cukup besar. Lihat saja hasil survei
The Nielsen Company 2010. Konsumen yang memesan buku lewat situs
Internet mencapai 38 persen. Belanja baju, aksesori, dan sepatu 33
persen, pemesanan tiket pesawat 29 persen, peralatan elektronik 27
persen, perangkat komputer 25 persen, dan peranti lunak komputer 15
persen. Itu artinya duit buat pemilik situs Internet di Indonesia.
Apalagi pengguna Internet baru mencapai 45 juta orang dari 240 juta
penduduk. 
Tak mengherankan kalau investor asing dan lokal rajin membeli
situs Internet di Tanah Air. Misalnya saja Yahoo!-mesin pencari
global-pada akhir Mei tahun lalu mengakuisisi situs koprol.com,
jejaring sosial yang memuat segala macam kabar tentang suatu tempat.
Saya tak menyangka -koprol.com bisa merebut hati raksasa dunia, ujar
Satya -Witoelar, pendiri Koprol, kepada Tempo pekan lalu.

East Venture, semacam investor hedge fund, menyuntikkan modal
ke disdus.com-situs diskon-dan tokopedia.com. PT Global Mediacom milik
konglomerat Hary Tanoesoedibjo menggandeng Rakuten, situs belanja
daring besar di Jepang untuk membikin online mall di Indonesia. Rakuten
Indonesia dijadwalkan akan meluncur pada Rabu pekan ini.

Grup Telkom tak kalah gencar. PT Multimedia Nusantara, anak
usaha Telkom, mengakuisisi 80 persen saham PT Sigma Citra Caraka,
penyedia jasa online dan Internet banking, senilai US$ 35 juta pada
Februari 2008. Telkom membangun Mojopia, layanan e-commerce plasa.com.
Awal tahun lalu, Telkom mengambil alih 75 persen saham PT Administrasi
Medika, situs maya di bidang kesehatan, senilai Rp 128,25 miliar.

Tak berhenti di situ, tahun lalu perusahaan telekomunikasi
pelat merah itu juga berpatungan dengan SK Telecom, perusahaan
telekomunikasi Korea Selatan. Telkom menyetor modal Rp 51 miliar untuk
membangun PT Melon Indonesia. Perusahaan itu membuat melon.co.id, situs
musik digital penyedia fitur unduh dan streaming lagu. Ini peluang
bisnis baru, pertumbuhannya masih bisa ditingkatkan, kata juru bicara
Telkom Eddy Kurnia, Kamis pekan lalu.

Nieke Indrietta, Agoeng Wijaya
  
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/03/21/EB/mbm.20110321.EB136236.id.html

Berbagi berita untuk semua
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:

[proletar] Di AS Butuh USD7,5 Juta untuk Jadi Orang Kaya

2011-03-17 Terurut Topik Wahyu Suluh





WASHINGTON – Survei kesejahteraan yang dirilis Fidelity Investments 
menyatakan,4 dari 10 jutawan di Amerika Serikat (AS) mengatakan, saat 
ini dibutuhkan uang sedikitnya USD7,5 juta (Rp67,5 miliar) untuk 
merasakan sebagai orang kaya.



Kondisi tersebut menunjukkan optimisme ekonomi di AS saat ini naik 
dibanding tiga tahun lalu. Survei yang dilakukan Fidelity, -perusahaan 
reksa dana terbesar di dunia-, dimaksudkan menganalisa sikap dan 
perilaku lebih dari 1.000 jutawan rumah tangga di AS pada masa pemulihan
 ekonomi. Dalam survei tersebut ditemukan fakta,58% dari jutawan yang 
disurvei mengatakan bahwa mereka merasa sejahtera dengan kekayaan 
USD1,75 juta dalam aset,naik dari USD1,5 juta pada 2008 lalu.



Anehnya, jika dilihat iklim ekonomi saat ini, jajak pendapat tersebut 
memperlihatkan bahwa prospek jangka panjang ekonomi AS berada di level 
positif sejak Fidelity mulai melakukan survei pada 2006 lalu. Namun, 
pandangan jutawan AS terhadap perekonomian Negeri Paman Sam justru masih
 sangat lemah karena hanya ada pada poin -54,pada skala +100 hingga 
-100.



Namun angka tersebut masih signifikan dibanding dua tahun lalu yang 
angkanya -91. “Meskipun jutawan pada dasarnya optimistis, pandangan 
mereka terhadap ekonomi saat ini membuat kami sangat terkejut karena 
ternyata para jutawan sangat optimis tentang masa depannya,”tutur 
Presiden Fidelity Institutional Wealth Services Michael Durbin. 
“Pandangan para jutawan bisa dilihat sebagai indikator utama dari arah 
ekonomi, terutama sejak terakhir kali kami melakukan survei pada 2009.



Mereka memperkirakan peningkatan dalam segala aspek ekonomi AS pada awal
 2010,” ungkapnya. Satu-satunya sektor para jutawan memperlihatkan 
optimisme mereka adalah terletak di pasar saham. Di bagian ini para 
jutawan memberikan angka +1, yang menunjukkan perubahan haluan yang 
tajam dibandingkan dengan sentimen -91 pada awal 2009 saat krisis mulai 
berdampak terhadap pasar saham. Berdasarkan data survei tersebut, 
pendorong terbesar prospek jangka panjang yang positif adalah 
pengeluaran belanja. Kemudian, diikuti belanja konsumen, pasar saham, 
dan ekonomi secara umum.



http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/387462/



Berbagi berita untuk semua
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Politik, Partai, dan Militansi

2011-03-17 Terurut Topik Wahyu Suluh

   
   



Donny Gahral Adian



Hiruk-pikuk politik belakangan ini menyembunyikan sesuatu yang banal: 
retak koalisi akibat pengajuan hak angket oleh parlemen, anti-kebebasan 
pers Menteri Sekretaris Kabinet, dan bocor kawat diplomatik yang 
menyengat beberapa tokoh republik ini.



Kita tahu semua itu akan berakhir di meja negosiasi. Politik berubah 
menjadi sesuatu yang purba bernama oikonomia. Oikonomia alias ekonomi 
sesungguhnya kehilangan sesuatu yang fundamental dalam politik bernama 
militansi. Logika oikonomia adalah logika pertukaran yang saling 
menguntungkan. Ia tak punya kosakata menjelaskan militansi. Politik, 
sebaliknya, adalah militansi berkelanjutan terhadap prinsip atau 
ideologi. Militansi boleh dibilang adalah raison d’être politik.



Asketisme masih ada



Militansi bukan gagasan abstrak, melainkan sikap hidup yang konkret. 
Wali Kota Surakarta Joko Widodo dikabarkan tak pernah mengambil gajinya.
 Selaku wali kota, beliau cukup hidup dari usaha mebel dan persewaan 
gedung pertemuan miliknya. Kita seperti ditohok mendengarnya. Politik 
yang sangat transaksional ternyata masih menyembunyikan asketisme 
semacam itu. Alih-alih mengeluh soal gaji, Pak Wali Kota justru bertanya
 balik kepada wartawan yang mewawancarainya, ”Kenapa, kok, tanya-tanya 
soal gaji?”



Pertanyaan Pak Wali Kota bukan bentuk ketakpedulian. Beliau peduli 
terhadap kemakmuran pribadi, tetapi menempatkan kemakmuran bersama di 
atas yang pribadi. Pak Wali Kota tak menganggap gaji sebagai variabel 
penting dalam kepemimpinan politik. Sikap Pak Wali Kota menunjukkan 
betapa politik menyimpan sesuatu yang melampaui persoalan nafkah 
pribadi. Machiavelli menyebutnya virtu, saya menyebutnya militansi. 
Militansi bukan karakter bawaan. Ia sesuatu yang ditempa secara 
kolektif-organisatoris.



Militansi di sini ialah identitas kolektif yang terdaftar secara 
politik. Itu adalah kriterium pembeda antara politikus sebenarnya dan 
politikus seolah-olah, antara politikus ideologis dan politikus 
pragmatis. Absennya militansi pada seorang politikus dapat dibaca 
sebagai kegagalan pembentukan identitas kolektif.



Kegagalan pembentukan identitas kolektif adalah kegagalan politik. 
Kegagalan ini bersumber dari sebuah cara berpolitik yang memuliakan 
individualitas dan mementahkan kolektivitas. Filsuf Chantal Mouffe 
(2002) terang-terangan menuduh liberalisme sebagai cara berpolitik 
sedemikian.



Melanjutkan gugatan Carl Schmitt, Mouffe menuduh liberalisme gagap dalam
 memahami pembentukan identitas kolektif. Kegagalan ini disebabkan 
semangat konsensus yang berlebihan sehingga menihilkan antagonisme. 
Padahal, antagonisme adalah prasyarat pokok pembentukan identitas 
kolektif.



Antagonisme menyiratkan betapa identitas kolektif dibentuk melalui 
perbedaan. Sebuah perbedaan tak mesti menjadi politis. Perbedaan antara 
saya yang berprofesi sebagai guru dan teman yang berprofesi sebagai 
pengacara bukan perbedaan politik. Di situ identitas kolektif terbentuk,
 tetapi bukan identitas politik yang menyimpan militansi. Namun, ketika 
saya membentuk serikat guru berdasarkan ideologi pendidikan tertentu dan
 melawan status quo, perbedaan politik muncul. Sebuah perbedaan jadi 
politis ketika yang lain mulai mempersoalkan identitas dan mengancam 
eksistensi kita.



Bercorak politik



Militansi bertolak dari perbedaan yang bercorak politik. Pertanyaannya, 
apakah kepartaian sebagai kolektivitas bisa melahirkan kader militan? 
Dosa besar liberalisme, menurut Mouffe, adalah meratakan antagonisme 
serta mengubahnya menjadi diskusi dan negosiasi. Lawan politik berubah 
menjadi mitra diskusi atau bahkan dagang.



Dalam iklim anti-antagonisme semacam itu fungsi kepartaian dalam 
membentuk identitas kolektif menjadi tumpul. Partai hanya melahirkan 
kader yang cakap bernegosiasi, tetapi gagap saat ditanya persoalan 
ideologi. Militansi menjadi romansa kuno yang enak didengar, tetapi 
malas diejawantahkan.



Dalam arena politik kita belakangan ini militansi sudah digeser oleh 
negosiasi. Politik menjadi apa yang disebut Schmitt ”arena netral di 
mana berbagai kelompok berebut kekuasaan”. Kekuasaan pun jadi raison 
d’être politik. Pragmatisme jadi mata uang baru perpolitikan republik. 
Partai bergerak layaknya perseroan terbatas yang hanya mencetak kader 
pragmatis yang buta militansi. Rapat partai hanya sibuk membicarakan 
biaya politik untuk pemilu mendatang, bukan kaderisasi berbasis ideologi
 yang jelas dan terpilah.



Kasus Joko Widodo menyiratkan sesuatu yang sama sekali lain. Dia 
memerintah Surakarta tak berdasarkan kompetensi, melainkan ideologi. 
Militansi pada ideologi partainya membuat Pak Wali Kota menolak semua 
izin pendirian mal. Militansi yang sama membuatnya memindahkan pedagang 
kaki lima dengan cara mulia. Apakah ini dapat dibaca sebagai 
keberhasilan partai melahirkan kader militan yang berguna bagi orang 
banyak? Pertanyaan di atas adalah pertanyaan faktual yang dapat dibantah
 dengan statistik. Yang dipersoalkan di

[proletar] Pers Dituntut Suarakan Pluralisme

2011-03-13 Terurut Topik Wahyu Suluh

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warganya untuk
menjalankan kegiatan keagamaan dan atau kepercayaannya.

Ulil Abshar Abdalla Fungsionaris DPP Demokrat

MARAKNYA penolakan di sejumlah daerah terhadap aktivitas Jemaat
Ahmadiyah merupakan sikap intoleran dalam kehidupan antarpemeluk agama.
Menurut Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai
Demokrat Ulil Abshar Abdalla, pemerintah harus menunjukkan perannya
dalam melindungi setiap warga negaranya.

Permasalahan Ahmadiyah saat ini berkaitan erat dengan konstruksi negara
Indonesia yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah menjadi
kewajiban negara untuk melindungi setiap warganya menjalankan kegiatan
keagamaan dan atau kepercayaannya, meski setiap orang bilang Ahmadiyah
itu sesat, kata Ulil dalam diskusi yang digelar Serikat Jurnalis Untuk
Keberagaman (Sejuk) di Kantor Media Indonesia Jakarta, Selasa (8/3).

Ia mengkritisi peran media massa yang jarang menyuarakan pluralisme
dalam pemberitaannya. Media massa baru ramai memberitakan persoalan
kehidupan beragama begitu sebuah konflik sudah terjadi.

Untuk itu, setiap stakeholder harus melakukan peran atau tugasnya
dengan benar. Media Indonesia selaku salah satu stakeholder besar di
Indonesia memiliki andil dalam membangun Indonesia, ujarnya.

Senada dengan Ulil, koordinator Sejuk, Ahmad Junaidi, mengungkapkan
pentingnya peran media massa dalam menyuarakan hak-hak kelompok
minoritas. Selain kebebasan beragama, media massa ditun tut menyuarakan
HAM, keberpihakan pada perempuan, dan multipluralisme.

Di tempat yang sama, Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman
Kansong sepakat tentang pentingnya media massa untuk menegakkan
idealisme dan pluralisme. Ideologi pers memang harus pada pluralisme.
Masyarakat tidak menerima kaum minoritas ini karena mereka kurang
mengenalnya. Tugas pers memberi ruang untuk memperkenalkan minoritas
ini, ungkapnya.

Di tempat berbeda, kelompok masyarakat Solidaritas Perempuan meminta
pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) No 3/2008 tentang
Jemaat Ahmadiyah Indonesia. SKB itu hanya akan menebar ancaman terhadap
perempuan dan anak.

Perempuan dan anak-anak Ahmadiyah tidak punya ruang berekspresi, ruang
gerak, dan mobilitas. Itu berdampak pada trauma psikis dan ancaman
kekerasan seksual, kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas
Perempuan Risma Umar di Jakarta, kemarin. (*/P-2)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/03/10/ArticleHtmls/10_03_2011_004_002.shtml?Mode=0
Berbagi berita untuk semua

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Jamkesmas akan jangkau 115 juta orang

2011-03-13 Terurut Topik Wahyu Suluh

BATAM: Pemerintah menargetkan tahun depan meningkatkan cakupan peserta 
jaminan kesehatan masyarakat(Jamkesmas) lebih dari 50% dari saat ini 
sebesar 76,4 juta jiwa warga miskin menjadi sekitar 115 juta orang, 
dengan memperluas program tersebut ke sektor informal. Anggarannya juga 
meningkat dari Rp6,3 triliun menjadi Rp12,7 triliun.



Kita akan memperluas jangkau peserta Jamkesmas ke sektor informal. 
Semula hanya untuk masyarakat miskin saja. Program ini mulai dijalankan 
tahun depan, tanpa harus menunggu RUU Badan Pengelola Jaminan Sosial 
(BPJS)disahkan, kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, di 
sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2011 di Batam, 
yang berlangsung hingga 10 Maret.



Menurut Menkes, perluasan cakupan Jamkesmas ke sektor informal ini 
dinilai perlu, untuk membantu masyarakat bisa mendapatkan pelayanan 
kesehatan. Selain itu, untuk menghindari pemberitaan tentang pasien 
miskin yang ditolak di rumah sakit, karena tidak memegang kartu jaminan 
kesehatan.



Rakerkesnas bertema Meningkatkan good governance kesehatan di tingkat 
provinsi ini, diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari 14 propinsi, dari 
pejabat eselon Kemenkes, kepala dinas kesehatan, pimpinan rumah sakit 
pemerintah dan swasta, organisasi profesi, serta tenaga kesehatan.



Usman Sumantri, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, 
mengatakan bila sektor informal masuk dalam cakupan Jamkesmas, maka 
anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp12,7 triliun untuk semua jenis 
manfaat layanan kesehatan. Untuk tahun ini dananya sebesar Rp6,3 triliun
 untuk membiayai 76,4 juta jiwa, yang disalurkan ke puskesmas maupun 
rumah sakit.



Menurut Usman, saat ini masih dibicarakan pembahasan tentang cakupan 
sektor informal ini. Misalnya jika dana tidak mecukupi untuk mencakup 
sektor informal, maka manfaat layanan kesehatan atau benefitnya akan 
dibatasi hanya untuk rawat inap, sehingga anggarannya bisa lebih rendah.
 (msw)



http://www.bisnis.com/umum/sosial/15506-jamkesmas-akan-jangkau-115-juta-orang

Berbagi berita untuk semua
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Kader Demokrat Persulit Posisi SBY

2011-03-11 Terurut Topik Wahyu Suluh



Presiden merasa dipaksa dan didikte melakukan reshuffle kabinet. Namun, 
arahnya kurang logis. Menyangkut isu reshuffle, arahnya ada yang kurang 
logis. Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan, didikte untuk segera 
melakukan reshuffle.



Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI Reshuffle tetap ada.



Sudah ada komunikasi dengan menteri lama yang kira-kira akan 
di-reshuffle.'' Ahmad Mubarok Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Jika
 reshuffle tidak dilakukan justru menjadi beban bagi Presiden.'' Saan 
Mustopa Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Kinerja kedua menteri PKS yakni
 Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Tifatul Sembiring masuk kategori buruk.'' Ikhsan Modjo Ketua Departemen 
Keuangan DPP Partai Demokrat

ISU reshuffle kabinet mem b u a t P re s i d e n S u s i l o Bambang 
Yudhoyono ter ganggu. Presiden merasa ada pihak yang mendesaknya 
melakukan reshuffle. Padahal, kabinet bukan untuk giliran dan 
ganti-mengganti.



Menyangkut isu reshuffle, arahnya ada yang kurang logis.

Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan, didikte untuk segera melakukan 
reshuffle, kata Yudhoyono saat membuka sidang kabinet paripurna di 
Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.



SBY tidak menyebut pihak yang mendesaknya melakukan reshuffle. Namun, 
selain pengamat, desakan paling nyaring agar SBY me-reshuffle justru 
dikumandangkan elite Demokrat, partai yang dibidani SBY.



Sejak Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membelot dari garis 
koalisi dalam usul hak angket mafia pajak di Rapat Paripurna DPR (22/2),
 Demokrat lantang mendesak agar kedua partai itu didepak dari koalisi 
dan menteri dari kedua partai tersebut diganti.



Desakan semakin keras setelah Presiden menyampaikan pidato pada Selasa 
(1/3) yang mengatakan jika ada partai yang tidak lagi bersedia mematuhi 
komitmen, partai seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi.



Dalam konferensi pers di Jakarta (28/2), elite Demokrat, yaitu Ikhsan 
Modjo, Rachlan Nashidik, dan Ulil Abshar Abdalla meminta Presiden 
mencopot dua menteri PKS, yakni Menteri Pertanian Suswono dan Menteri 
Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.



`'Kinerja kedua menteri itu masuk kategori buruk,'' kata Ikhsan.



Meski tidak menyebut nama secara spesifik, Wakil Sekjen Demokrat Saan 
Mustopa pada Kamis (17/2) juga mengatakan jika reshuffle tidak 
dilakukan, justru menjadi beban bagi Presiden.



Semakin cepat reshuffle semakin baik. Toh, menteri yang kinerjanya 
kurang maksimal sudah berkali-kali diberi kesempatan, kata Saan.



Bahkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok pada Selasa 
(8/3) mengatakan SBY sudah memanggil menteri-menteri yang akan dicopot. 
Reshuffle tetap ada.

Sudah ada komunikasi dengan menteri lama yang kira-kira akan di-reshuffle.



Hak prerogatif Apa kata kader Demokrat setelah SBY mengatakan ada yang 
memaksanya melakukan reshuffle? Kader Demokrat kini ramai-ramai berkilah
 reshuffle hak prerogatif Presiden.



Marzuki Alie, Ketua DPR, me ngatakan tidak ada kader Demokrat yang 
mendesak SBY melakukan reshuffle. Demokrat tahu itu adalah kewenangan 
prerogatif Presiden, ujarnya.



Jawaban Mubarok lebih tulus.

Mau apa lagi? Itu hak prerogatif Pak SBY, katanya kemarin. Keputusan 
SBY itu tidak pernah dibicarakan sebelumnya dengan kader Demokrat.



Namun, dia mengingatkan PKS dan Golkar agar tidak lagi bermanuver yang 
menyakitkan Demokrat. Ini terakhir kali. Tidak ada ampun lagi bagi 
partai nakal, tegasnya.



Saan Mustofa pun sama. Menurutnya, reshuffle hak prerogatif Presiden. Adapun 
urusan Demokrat menata koalisi.

Saat ini koalisi butuh kontrak politik baru yang lebih tegas, termasuk 
punishment.



Kesepakatan baru itu nanti benar-benar terukur, jelas, dan tidak 
multitafsir, kata dia. Dengan demikian, tidak ada lagi yang berdalih 
bahwa mereka hanya berkoalisi dengan SBY, bukan dengan Demokrat.



Pada kesempatan terpisah, Ketua DPP PKS Nasir Djamil mengatakan 
pembaruan kontrak politik adalah baik. Namun, aturan itu jangan mengikat
 terlalu kencang karena setiap partai memiliki konstituen. Jangan 
sampai senjata memakan tuan.



(Nav/Wta/NA/CC/*/X-4) must...@mediaindonesia.com
 KONSEP gubernur utama dan gubernur kepala daerah dalam Rancangan 
Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU KDIY), malah 
akan menjadikan dualiseme kepemimpinan. Tidak hanya kebingungan yang 
terjadi, tapi juga konﬂ ik dan pertentangan di dalam pelaksanaan 
pemerintahan nantinya.



“Nanti malah bisa menimbulkan konﬂ ik dalam pemerintahan,” kata Warsito 
Utomo, pakar administrasi publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), 
kepada rombongan Komisi II DPR, di Balai Senat UGM, Yogyakarta, kemarin.



Warsito kembali mengingatkan, predikat keistimewaan DIY tidak saja soal 
historis, tetapi politis kenegaraan juga.



Artinya, kata Warsito, sebagai suatu daerah berkedudukan

yang pertama kali memberikan pengakuan kepada NKRI.



Maka, kekhususan pun diberikan kepada DIY melalui UU Pemerintahan Daerah, mulai

[proletar] Franz Magnis-Suseno: 45 Tahun Supersemar

2011-03-11 Terurut Topik Wahyu Suluh

45 Tahun Supersemar



Oleh Franz Magnis-Suseno SJ



Pada 11 Maret 1966 lima setengah bulan paling menegangkan dalam sejarah 
Indonesia merdeka mulai berakhir. Pada tanggal itu Presiden Soekarno 
menandatangani sebuah surat. Di situ ia menyuruh Jenderal Soeharto 
mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengembalikan keamanan.



Dalam kenyataan, meski pasti bukan maksud Soekarno, Supersemar menjadi 
legitimasi pengambilalihan kekuasaan oleh Soe- harto. Dan, Soeharto tak 
ragu-ragu. Ia langsung melarang Partai Komunis Indonesia dan 
segera—tanpa menghiraukan protes Presiden Soekarno—menangkap sekitar 12 
menteri Kabinet 100 Menteri, lalu membentuk kabinet baru. Sejak tanggal 
itu kekuasaan efektif di negara RI terletak di tangan Soeharto, yang 
baru melepaskannya pada 21 Mei 1998.



Empat puluh lima tahun kemudian peristiwa historis itu tetap 
kontroversial. Tak bisa tidak. Terlalu kompleks situasi dan kondisinya, 
terlalu raksasa dampaknya bagi bangsa Indonesia, dan terlalu mengerikan 
jumlah korbannya. Saya ingin menceritakan bagaimana saya waktu itu 
mengalaminya meski cerita itu barangkali shocking.



45 tahun lalu



Saat itu saya mahasiswa teologi di Yogyakarta. Saya hidup bersama 
rekan-rekan mahasiswa muda tarekat rohaniwan Yesuit. Percayakah Anda 
bahwa kami menyambut berita di radio tentang peristiwa Supersemar dengan
 bersorak gembira? Bahwa kami merasa seakan-akan sebuah beban 
kekhawatiran gelap terangkat. Reaksi kami itu sendiri ada sejarahnya.



Sejak mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta, 29 Januari 1961, saya 
cemas dengan ancaman komunis. Bagi saya, komunisme—sesudah 
nasional-sosialisme Nazi—adalah ideologi paling jahat dan berbahaya: 
antara 1917 dan 1991 kaum komunis membunuh lebih dari 100 juta orang, 
sedangkan Nazi antara 1933 dan 1945 membunuh 12 juta orang, tanpa 
menghitung korban perang.



Saya dapat kesan bahwa PKI maju di semua front. Di mana-mana papan merah
 PKI dan BTI terpasang. Sesudah Nasakom—persatuan ”revolusioner” 
Nasionalisme, Agama, dan Komunisme—dipermaklumkan Presiden Soekarno, 
segenap ungkapan kritis terhadap komunisme dihantam sebagai 
komunisto-fobi.



Akhir 1964, sebanyak 20 koran pembawa tulisan antikomunis Sayuti Melik 
”Badan Penjebar Sukarnoisme” ditutup dan Partai Murba dinonaktifkan. 
Januari 1965, Soekarno membawa Indonesia keluar dari PBB. Secara 
internasional Indonesia terisolasi. Sejak akhir 1964 teman saya, para 
mahasiswa rohaniwan muda Indonesia, yang sebelumnya semua pengikut 
antusias Soekarno, berkesan mulai meragukan Soekarno.



Pada Agustus 1965 kami dengar kabar burung bahwa Soekarno jatuh sakit 
dan 10 doktor RRC yang katanya dibawa Ketua PKI Aidit dari Beijing dalam
 sebuah memo rahasia hanya memberikan tiga bulan lagi kepada Presiden. 
Suasana tegang meliputi negara. Kami merasa sesuatu akan terjadi.



Sesuatu itu terjadi pada 1 Oktober. Kami di Yogyakarta terus 
mendengarkan RRI. Sekitar siang hari kami mulai menyangka bahwa ”Gerakan
 30 September”, nama yang dipakai oleh gerakan itu sendiri, berhaluan 
kiri. Malam hari suara Jenderal Soeharto mengumandang lewat RRI bahwa 
gerakan itu sudah dihancurkan. Kami menyambutnya dengan agak lega.



Namun, Yogyakarta sepertinya diliputi ketakutan. Jalan-jalan dan 
pasar-pasar sepi. Se- akan-akan orang sudah tahu bahwa darah telah 
mengalir dan darah akan mengalir lagi (di Yogyakarta pun yang dikuasai 
selama 16 hari oleh ”Dewan Revolusi”, Komandan Korem 72, Kolonel 
Katamso, dan stafnya, Letkol Sugiono, dibunuh oleh pasukan mereka 
sendiri). Orang masih ingat Peristiwa Madiun: kedua belah pihak membunuh
 jauh lebih banyak orang daripada yang ”perlu secara operasional”.



Kami merasa tegang. Segera menjadi jelas, Presiden Soekarno tak bersedia
 menonaktifkan PKI sebagaimana dituntut oleh semakin banyak kekuatan 
antikomunis. Apakah beliau akan berhasil menyelamatkan PKI?



Pada 16 Oktober pasukan yang ”terlibat” meninggalkan Yogyakarta. Kami 
dengar adanya bentrok di kawasan Klaten-Jatinom. RPKAD mulai 
”membersihkan” kampung demi kampung dengan kader-kader tertinggi sering 
langsung dieksekusi. Pada bulan-bulan berikut kami juga mendapat berita 
tentang pembunuhan besar-besaran terhadap komunis di Jawa Timur dan 
Bali. Gelap dan mengerikan.



Di Jakarta, demonstrasi antikomunis kian menjadi. Namun, kesannya 
Presiden Soekarno lama-kelamaan berhasil merebut kembali inisiatif. Pada
 Februari dibentuk Kabinet 100 Menteri. Jenderal AH Nasution harapan 
kami tak lagi termasuk. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) malah 
dilarang. Semua itu berakhir pada 11 Maret 1966 itu.



Tiga tahap



Melihat kembali, sebaiknya kita membedakan tiga tahap. Yang pertama 
adalah kejadian 1 Oktober 1965 dan buntut langsung. Saya tak akan masuk 
ke dalam spekulasi tentang siapa dalang G30S. Yang jelas, pada hari itu,
 pagi-pagi, enam jenderal tinggi Angkatan Darat dan ajudan Kapten Pierre
 Tendean diculik dan dibunuh.



Gerakan itu di Jakarta sudah dipatahkan pada malam hari yang sama dan

[proletar] Apa Kabar Islam Liberal 101?

2011-03-02 Terurut Topik Wahyu Suluh



 
assalaamu’alaikum wr. wb.
Ya, apa kabarnya Islam Liberal 101 yang sempat menghebohkan dunia
maya, terutama jagad twitter itu?  Cetakan pertamanya konon hanya
bertahan sebentar saja, dan cetakan keduanya sudah dipesan orang jauh
sebelum selesai cetak.  Mari ikuti wawancara dengan penulisnya. 
Wawancara betulan atau imajiner?  Does it matter???  

*
Jadi, bagaimana kabar Islam Liberal 101?
Kabar baik, alhamdulillaah.  Akhir Februari yang lalu baru saja rilis cetakan 
keduanya.
Kabarnya laku keras, nih?
Alhamdulillaah, memang
jauh di luar perkiraan sebelumnya.  Cetakan pertama (350 eks.) habis
dalam dua pekan, kurang lebih sama dengan waktu penulisannya.  Cetakan
kedua dibuat lebih banyak, yaitu sebanyak 1.000 eks.  Doakan semoga
cepat habis, ya!

Ada perbedaan antara cetakan pertama dan kedua?
Revisi
isinya sih tidak.  Hanya saja kami berusaha mengevaluasi
kekurangan-kekurangan yang terdapat pada cetakan pertama dan berusaha
mengoreksinya di cetakan kedua.  Kualitas cetakan insya Allah lebih
baik.  Kami juga menambahkan pembatas buku sebagai bonus dan yang
memesan secara online juga semuanya mendapatkan tanda tangan asli
penulis.  Perubahan isi hanya pada Kata Pengantar, yang pada cetakan
pertama diberikan oleh ust. Ahmad Sarwat, kini diberikan oleh ust.
Hamid Fahmy Zarkasyi.  Di belakang, ada juga perubahan endorsement.

Ada apa di balik perubahan Kata Pengantar dan endorsement itu?
Pertanyaannya
kok kayak liputan berita politik aja, ha.. ha.. ha..  Tidak ada
apa-apa, hanya saja memang sejak awal kami bertekad memberikan sesuatu
yang berbeda pada setiap cetakan.  Jadi setiap cetak ulang akan selalu
ada yang berganti.  Pergantian Kata Pengantar memberikan kita
kesempatan untuk melihat komentar-komentar dari tokoh-tokoh yang
berbeda terhadap buku Islam Liberal 101, dan juga terhadap isu Islam
liberal secara umum.  Kalau di cetakan pertama kita sudah lihat
pandangan ust. Ahmad Sarwat, nah sekarang giliran ust. Hamid Fahmy
Zarkasyi yang menyuarakan pendapatnya.  Demikian juga endorsement,
alhamdulillaah ada tambahan dari ust. Suhairy Ilyas dari Komisi Fatwa
MUI Pusat.  Pendeknya, kami berusaha melibatkan sebanyak mungkin tokoh
umat dalam isu yang kami bawa ini.

Masih ada perubahan lainnya?
Ada.  Sekarang di bagian Tentang Penulis ada foto penulisnya, hehehe...
Kenapa isinya tidak direvisi?
Kami akan merevisi
isinya jika memang ada kesalahan yang cukup fatal.  Penambahan materi
sepertinya akan dihindari, karena Islam Liberal 101, sesuai dengan
pembubuhan kode “101” itu, memang dimaksudkan sebagai ‘kuliah dasar’. 
Kalau materinya diperdalam, nanti nggak “101” lagi namanya, mungkin
“102” atau “201”.  Sejauh ini, materi yang diberikan dalam Islam
Liberal 101 kami anggap cukup sebagai kuliah dasar.  Bagaimana pun,
kami sangat berterima kasih jika ada yang memberikan feedback sebagai
bahan pertimbangan kami untuk cetakan-cetakan berikutnya.

Menurut Anda, mengapa Islam Liberal 101 begitu diminati orang?
Mungkin
karena cara penuturannya yang sedikit ‘berbeda’.  Kebanyakan buku
tentang Islam liberal memang terkesan berat dan njelimet, karena mau
tidak mau bahasannya harus sedikit filosofis.  Buku ini memang berusaha
menjelaskan masalah-masalah tersebut sedapat mungkin dengan bahasa yang
mudah dicerna.

Jadi sebenarnya tidak ada hal baru yang ditawarkan?
Tentu
saja ada.  Pertama, buku ini memaparkan bahwa ghazwul fikriy,
metode-metode yang digunakan di dalamnya, dan orang-orang munafiq yang
merongrong umat Islam, semuanya itu sudah dijelaskan di dalam
Al-Qur’an.  Jika mengikuti penjelasan di buku ini, insya Allah kita
akan semakin meyakini kebenaran Al-Qur’an, karena semuanya sudah
dijelaskan secara tuntas.  Kedua, buku ini mengkompilasi modus operandi
dan retorika-retorika yang biasa digunakan oleh kalangan liberalis,
dari yang golongan elitnya sampai ke akar rumputnya.  Modus operandi
ini barangkali yang akan membuat kelompok liberalis marah, karena
cara-cara kotor mereka diungkap di sini.  Teman-teman di Twitter
sekarang sudah banyak yang memberikan perlawanan terhadap Islam
liberal, karena mereka sudah tahu cara kerjanya.

Sudah ada reaksi dari kalangan liberalis?
Alhamdulillaah,
sudah ada.  Sayang belum ada perlawanan yang bisa saya kategorikan
‘intelek’ atau ‘akademis’.  Kalau dibilang suka memfitnah orang, itu
sih sudah biasa.  Biarpun kita sodorkan begitu banyak bukti, tetap saja
akan dibilang memfitnah.  Lucunya, mereka pun tidak bisa membuktikan
bahwa apa yang kita katakan itu fitnah.  Yang paling blunder adalah
seseorang dengan ID @wilsonsitorus di Twitter pernah mengatakan bahwa
buku Islam Liberal 101 tidak ada footnote-nya sama sekali, dan hanya
berjarak sesenti saja dari sampah.  Silakan saja kalau mau dibilang
sampah, karena itu opini.  Tapi ada atau tidaknya footnote adalah
sebuah fakta yang terukur.  Sudah ratusan orang membaca buku itu, jadi
saya punya ratusan saksi yang bisa membenarkan bahwa buku itu
dilengkapi dengan banyak footnote.  Dengan kata lain, meskipun niatnya
menjelek-jelekkan,

[proletar] Lengsernya Mubarak Mirip Skenario untuk Indonesia

2011-02-12 Terurut Topik Wahyu Suluh


 

 
TEMPO Interaktif,
Kairo
- Sehari sebelum Presiden Mesir Husni Mubarak menyatakan mundur,
Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah memberikan sinyal-sinyal
bahwa AS mendukung turunnya Mesir.



Kita akan melihat sejarah baru di Mesir, begitu kata Obama, Kamis 10
Februari, sehari sebelum Mubarak lengser.



Mubarak akhirnya resmi mundur pada 11 Februari 2011 dan menyerahkan
kekuasannya kepada Dewan Tertinggi Militer. 



Keputusan itu tak terlalu mencengangkan, mengingat Amerika Serikat juga
sudah mempersiapkan
tiga skenario untuk Mesir.
Pertama skenario seperti penggulingan Shah Iran Mohammad Reza Pahlevi.
Kedua, skenario seperti lengsernya Soerhato di Indonesia. Ketiga,
skenarioa seperti Rumania.



Dari ketiga skenario itu, senario
Indonesia adalah yang paling cocok buat Mesir. Terbukti, Mubarak mundur
dan menyerahkan kekuasaannya dengan damai kepada militer. Di Indonesia
Soeharto mundur, lalu diserahkan kepada wakil presiden B.J. Habibie.
Inilah detail kesamaan Mesir dan Indonesia:



Pada tahun 1998,
kekuasaan otoriter Presiden Soeharto selama 32 tahun berakhir. Dia
adalah sekutu lama AS yang penghentiannya sangat ditakuti di Gedung
Putih. Tetapi pada akhirnya, negara Muslim yang paling padat
penduduknya itu membuat transisi berantakan dan panjang menuju
demokrasi. Dan sampai sekarang tetap menjadi mitra utama dari Amerika
Serikat.



Thomas Carothers, wakil presiden untuk studi di
Carnegie Endowment for International Peace, merujuk pengalaman
Indonesia sebagai skenario yang lebih mungkin untuk Mesir dibanding
skenario Iran. Meski hal itu, menurut dia, jalan itu masih akan sulit.
Tetapi ada kesamaan antara Mesir dan Indonesia: tradisi yang relatif
sekuler, militer yang kuat yang (sejauh ini) menolak untuk menindas
pengunjuk rasa, dan pemberontakan yang dipimpin oleh campuran dari
pemuda dan masyarakat sipil.



Hal yang sama juga diungkapkan Tom
Malinowski dari Human Rights Watch. Menurut dia, pemulihan kebebasan
politik di Mesir akan memberdayakan kekuatan politik lebih moderat
untuk muncul, seperti di Indonesia, dengan militer membantu untuk
memberikan stabilitas selama transisi.



http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2011/02/11/brk,20110211-312985,id.html

Berbagi berita untuk semua
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Metamorfosis Demokrasi

2011-02-12 Terurut Topik Wahyu Suluh





Sepanjang sejarah ketatanegaraan, bangsa Indonesia pernah menerapkan 
tiga sistem demokrasi: Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi 
Terpimpin (1959-1966), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998).



Mari kita cermati praktik demokrasi dengan merujuk pada tiga sistem 
tersebut. Bagaimana pula pemerintah Orde Lama (Orla) dan Orde Baru 
(Orba) menerapkan demokrasi sebagai elemen pokok dalam menyelenggarakan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu ditekankan,pelaksanaan 
demokrasi antara 1945-1950 tidak menjadi pokok bahasan.Pada masa itu, 
para pemimpin bangsa lebih banyak memusatkan perhatian dan upaya pada 
perjuangan fisik dan diplomasi melawan Belanda untuk memperoleh 
pengakuan kedaulatan bagi negara Indonesia yang lelah diproklamasikan.



Demokrasi Liberal



Sebagai bangsa yang baru merdeka, bangsa Indonesia menerapkan sistem 
demokrasi liberal yang mengacu pada liberalisme politik model demokrasi 
Barat. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar (UUD) yang diterapkan 
adalah UUDS 1950 (bukan UUD 1945).



UUD 1945 memberlakukan sistem presidensial (kabinet bertanggung jawab 
kepada presiden), sedang UUDS 1950 menerapkan sistem parlementer 
(kabinet bertanggung jawab kepada parlemen).Presiden, menurut UUDS 1950,
 lebih berstatus sebagai kepala negara, sementara pelaksana pemerintahan
 sehari-hari dipegang oleh perdana menteri. Rezim Orla dan Orba 
mempersalahkan demokrasi liberal sebagai sumber konflik politik yang 
mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Ketidakstabilan pemerintahan
 terlihat pada jatuh bangunnya kabinet dalam waktu singkat dan gagalnya 
Majelis Konstituante menyusun UUD baru sebagai realisasi hasil Pemilu 
1955.



Orla dan Orba berpendapat,demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di 
Indonesia. Itulah sebabnya, Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin dan 
Orba memberlakukan Demokrasi Pancasila (dengan menolak tidak saja 
Demokrasi Liberal, tetapi juga Demokrasi Terpimpin). Sementara demokrasi
 liberal dikecam sebagai sumber antagonisme politik, Herbert Feith 
melihat segi-segi positif pelaksanaan sistem Demokrasi Liberal di 
Indonesia. Feith mengatakan, pelaksanaan demokrasi konstitusional pada 
masa empat kabinet pertama cukup efektif.Dalam melaksanakan tugasnya, 
kabinet tersebut bertangung jawab kepada parlemen,walaupun ia bukan 
badan yang dibentuk berdasarkan pemilihan umum.



Pers sangat bebas.Pengadilan menjalankan tugasnya secara mandiri dan 
bebas dari campur tangan pemerintah. Tuntutan loyalitas nasional jarang 
digunakan untuk membungkam para pengkritik terhadap kinerja kabinet.Dan 
urusan administrasi yang tidak bersifat politis berjalan saling 
terkait,paling tidak beberapa bagian penting dari tugas yang 
dilaksanakan oleh aparat pemerintah.



Demokrasi Terpimpin



Demokrasi Terpimpin dilaksanakan Presiden Soekarno sebagai antitesis 
terhadap demokrasi liberal yang menimbulkan malapetaka politik.Menurut 
Soekarno,Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan yang 
dilaksanakan tanpa anarki liberalisme dan tanpa kediktatoran otokrasi. 
Soekarno berteori, demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang 
mendasarkan sistem pemerintahannya pada prinsip musyawarah untuk 
mencapai mufakat yang dipimpin oleh satu kekuasaan sentral di tangan 
seseorang yang lebih tua yang dihormati, yang bisa membimbing dan 
mengayomi rakyat. Terdapat jurang pemisah antara teori dan praktik dalam
 pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.



Dalam praktiknya, unsur komando kepemimpinan (kekuasaan) jauh lebih 
dominan daripada porsi demokrasinya. Hanya ada satu kali pemilu (1955) 
yang dinilai fair di bawah kepemimpinan Soekarno.Para politisi (bekas) 
Partai Masyumi (yang dibubarkan karena dinyatakan terlibat dalam 
pemberontakan Permesta) seperti Mohamad Natsir, Mohamad Roem,dan 
Burhanuddin Harahap dijebloskan ke dalam penjara tanpa proses 
pengadilan. Mereka baru dibebaskan pada masa awal Orba. Dengan sistem 
Demokrasi Terpimpin dan proyek Nasakom-nya, Soekarno telah menempatkan 
diri sebagai pemegang kekuasaan yang hampir tak terbatas.



Sutan Takdir Alisyahbana dalam bukunya Indonesia: Social and Cultural 
Revolution(terjemahan BR Anderson) menggambarkan, posisi Soekarno 
sebagai presiden dan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia (yang memegang 
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sedikit berbeda dari 
posisi raja-raja absolut pada masa lalu, yang mengklaim sebagai 
inkarnasi Tuhan atau wakil Tuhan di dunia. Mohammad Hatta (pernah 
menjabat wakil presiden) dalam bukunya Menuju Negara Hukum mengecam, 
Demokrasi Terpimpin bertentangan dengan jiwa Pancasila yang diciptakan 
Soekarno sendiri.



Hatta bahkan menyatakan, Soekarno telah mengubur Pancasila yang 
digalinya sendiri. Sebagai kritik terhadap Demokrasi Terpimpin,Hatta 
menulis buku Demokrasi Kita yang membela nilai-nilai hakiki demokrasi 
yang tidak bisa ditindas. Boleh jadi dapat ditindas untuk sementara 
waktu di bawah rezim Demokrasi Terpimpin, tetapi nilai-nilai itu akan 
tetap bertahan hidup. Di bawah rezim Demokrasi

[proletar] Dubes AS Memuji Kekuatan Twitter

2011-02-12 Terurut Topik Wahyu Suluh

JEJARING SOSIAL



SAN FRANCISCO, JUMAT - Duta
Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Susan Rice
memuji kekuatan media sosial dunia maya, Twitter, terutama dalam
menyuarakan dan mendukung sentimen publik terkait suatu isu, seperti
terjadi beberapa pekan belakangan di Mesir.
Pernyataan itu
disampaikan Rice, Kamis (10/2) pagi, di kantor pusat Twitter di San
Francisco, AS. Dia berbicara di depan sedikitnya 370 karyawan yang
sebagian besar berusia muda dan berpakaian kasual.
Selain Rice,
Twitter juga pernah mengundang tokoh politik kelas dunia untuk
berbicara tentang berbagai isu di kantor pusatnya itu. Tokoh yang
pernah datang antara lain Gubernur California yang juga aktor laga
Arnold Schwarzenegger dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.
Dalam
diskusi dengan Rice, topik yang dibahas terkait peran Twitter dalam
pergerakan politik di Mesir dalam dua pekan terakhir. Rice menerima
pertanyaan dari berbagai penjuru dunia melalui Twitter.
”Kekuatan
dan kemampuan teknologi Twitter, yang sanggup menyalurkan sekaligus
mendukung gerakan dan sentimen publik, semakin nyata dalam beberapa
pekan belakangan. Hal itu bisa kita lihat di Mesir. Kemampuannya
(Twitter) jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan masa-masa
sebelumnya,” ujar Rice.
Namun, ketika ditanya tentang spekulasi
seputar lengsernya Presiden Mesir Hosni Mubarak, Rice menjawab secara
diplomatis. Mubarak pada Kamis malam berpidato, yang isinya menolak
mundur, tetapi bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden
Omar Suleiman.
”Kita semua perlu melihat prosesnya, terutama
ketika seluruh kekuatan dan elemen oposisi bernegosiasi dengan
pemerintah secara konstitusional dan bertanggung jawab demi mencapai
pemilihan umum yang demokratis, adil, dan bebas. Semua proses itu harus
berjalan dan tak bisa mundur lagi,” ujarnya.
Kedatangan Rice
memang terkait erat dengan menguatnya diskusi di tingkat global terkait
peran media sosial belakangan ini. Pemerintah AS sendiri telah
menggunakan media sosial yang ada sebagai salah satu alat diplomatik,
termasuk dengan meluncurkan Twitter berbahasa Arab, Rabu lalu.
Walau
fokus membahas peran media sosial dunia maya dalam mengorganisasikan
protes di Mesir, Rice mengatakan, kehadirannya itu tidak bermaksud
untuk menyampaikan simbolisasi apa pun sebagai bentuk penghormatannya
terhadap unjuk rasa yang masih terus berjalan di Mesir.
Adapun
Twitter merasa terhormat dengan apa yang dilakukan rakyat Mesir,
menggunakan Twitter untuk berkomunikasi antarmereka dan dengan dunia.
(AP/DWA)


http://cetak.kompas.com/read/2011/02/12/03135478/dubes.as.memuji.kekuatan.twitter

Berbagi berita untuk semua
 


 

We won't tell. Get more on shows you hate to love 
(and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list.
http://tv.yahoo.com/collections/265 

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Mesir dan Kemerdekaan Indonesia

2011-02-06 Terurut Topik Wahyu Suluh

BONNIE TRIYANA : 
  

Tak jauh dari Tahrir Square, pusat demonstrasi rakyat Mesir, terdapat 
jalan Ahmed Sokarno. Bagaimana hubungan Mesir dengan Indonesia di masa 
lalu?



Kairo, 10 April 1947. Seorang petugas imigrasi bertubuh tinggi tegap 
dengan kumis melintang menghadang empat pria berpakaian kumal, 
bersandal-sepatu lusuh yang memasuki pintu bandara. Petugas itu 
mengerenyitkan dahinya saat memeriksa paspor yang disodorkan empat pria 
tadi. Heran. Paspor yang diserahkan tak berbentuk buku kecil sebagaimana
 umumnya melainkan secarik kertas lecek dengan sejumlah keterangan kalau
 empat pria itu datang dari sebuah Republik bernama Indonesia.



Belum habis rasa heran petugas itu, salah seorang yang bertubuh kecil, 
berkumis dan mengenakan kopiah meluncurkan keterangan, “Mision 
diplomatique, dari Indonesia, sebuah negara baru di Asia,” katanya. 
Lelaki tua itu adalah Haji Agus Salim, the grand old man Republik 
Indonesia, Menteri Muda Luar Negeri sekaligus pemimpin delegasi.



Tapi keterangan Agus Salim hanya ditanggapi kerutan kening, kepala 
miring dan bahu yang diangkat, tanda kebingungan yang belum tuntas. 
Matanya masih menatap keempat orang tadi. Sejurus kemudian dia bertanya,
 “Are you Moslem?” “Yes” jawab mereka berempat serentak, kemudian mereka
 saling bertatapan dan sontak menertawai tingkah mereka sendiri. “Well, 
then, Ahlan wa Sahlan, Welcome!” saut petugas yang sedari tadi 
bertampang dingin.



Tanpa panjang urusan lagi, keempat pria delegasi Indonesia yang terdiri 
dari Haji Agus Salim, AR Baswedan, Mr. Nazir Pamoentjak dan Rasjidi 
(kemudian menjadi Prof. Dr) melenggang menuju ruang tunggu di mana 
sejumlah mahasiswa Indonesia dan Sekjen Liga Arab Azzam Pasha telah 
menunggu kedatangan mereka.



Perjalanan ke Mesir tersebut merupakan kunjungan balasan dari pihak 
Indonesia setelah sebelumnya Muhammad Abdul Mun’im, Konsul Jenderal 
Mesir di Bombay (sekarang Mumbay, India) datang ke Yogyakarta pada 13–16
 Maret 1947. Menurut AR Baswedan dalam artikelnya di buku Seratus Tahun 
Agus Salim mengisahkan kunjungan Mun’im itu untuk mewakili negerinya dan
 membawa pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. 
Mun’im datang ditemani Ketut Tantri (Muriel Pearson), perempuan Amerika 
yang banyak membantu perjuangan rakyat Indonesia di masa revolusi.



Pada 15 Maret 1947, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Mesir yang
 ke-23, demikian AR Baswedan mencatat, “Mun’im menghadap Presiden 
Sukarno (untuk) menyampaikan pesan-pesan dari Liga Arab,” kata dia pada 
tulisan yang sama. Pesan itu merupakan hasil keputusan sidang Dewan Liga
 Arab yang diselenggarakan pada 18 November 1946 yang menganjurkan 
seluruh anggota Liga Arab mengakui kedaulatan Republik Indonesia 
berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan serta kekeluargaan. .



Sebuah versi menyebutkan solidaritas negara anggota Liga Arab tersebut 
dimotori oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Gerakan 
persaudaraan muslim tersebut didirikan oleh Hassan Al-Banna, pemikir 
sekaligus tokoh pembebasan yang getol menentang kolonialisme Inggris di 
Mesir dan aktif menggalang persaudaraan di kalangan umat muslim.



Mengetahui kedatangan delegasi Indonesia yang disiarkan luas oleh 
suratkabar Mesir, Duta Besar Belanda di Mesir berupaya keras 
menggagalkan upaya Haji Agus Salim cum suis untuk menjalin perjanjian 
persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Dubes Belanda bersikukuh 
kalau Indonesia itu bukanlah sebuah Republik yang merdeka berdaulat 
melainkan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Sehingga tindakan 
politik apapun yang mengatasnamakan Indonesia sebagai sebuah negara 
tidak Belanda akui, kecuali atas sepengetahuan dan membawa nama 
pemerintah Belanda.



Padahal delegasi Indonesia memiliki misi menggalang dukungan 
internasional untuk mengakui kemerdekaannya. Belanda menutup mata atas 
fakta kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan 
Bung Hatta, 17 Agutus 1945. Belanda bahkan menyebarkan opini bahwa 
Republik Indonesia yang baru berdiri itu merupakan hasil kolaborasi 
ekstrimis Republik dengan fasis Jepang. Pada pengujung 1945 pun beredar 
kabar Bung Karno dan Bung Hatta akan diadili sekutu sebagai penjahat 
perang.



Dengan kampanye pencitraan negatif oleh Belanda, maka pihak Republik 
berusaha mengimbanginya dengan mengirimkan misi diplomatik ke berbagai 
forum internasional dan negara. Sebelum mendarat di Kairo, Mesir, Haji 
Agus Salim serta delegasi Indonesia terlebih dulu menghadiri Inter-Asian
 Relation Conference di New Delhi, India, menggalang solidaritas dari 
negara-negara Asia yang peduli pada perjuangan bangsa Indonesia.



Menurut catatan AR Baswedan, perjanjian persahabatan antara Mesir dengan
 Indonesia ditandatangani pada 10 Juni 1947. Abdul Mun’im, konsul Mesir 
di Bombay yang beberapa bulan sebelumnya berkunjung ke Yogyakarta 
mengantarkan delegasi Indonesia untuk bertemu dengan Perdana Menteri 
Mesir Nokrashi Pasha yang juga menjabat sebagai Menteri Luar

[proletar] Pelaku menawarkan barang dengan harga miring serta meminta bantuan menanamkan uang warisan bernilai ratusan juta dolar.

2011-02-06 Terurut Topik Wahyu Suluh

KEJAHATAN siber semakin marak.
Polda Metro Jaya mencatat kenaikan kasus 2009 ke 2010 meningkat
450%. Paling banyak kasus penipuan.
Kepala Satuan Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda
Metro
Jaya AKB Hermawan kepada Media Indonesia mengatakan pada 2009 pihaknya
menerima 74 laporan.

Setahun kemudian mencapai 342 kasus.
Kasus terbanyak bermotif penipuan (103 laporan), pencemaran nama
baik
67 kasus, pencurian data (carding) 22 kasus, perbuatan tidak
menyenangkan 16 kasus, penjebolan e-mail/akun sebanyak 10 kasus, serta
sejumlah kasus lainnya.
Pengusaha Raden Agung Wiryawan,
misalnya, tertipu Rp2.329.500.000 oleh sindikat Nigeria pada
pertengahan Januari. Raden dirayu dan dibujuk untuk meloloskan uang
US$1,8 juta (Rp16,8 miliar) dari Malaysia. Ternyata itu penipuan. Dolar
satu tas itu hanya bagian atas dan bawah yang asli. Pelaku, Jason,
dibekuk di Perumahan Griya Sutera, Serpong, Tangerang.
Barang
bukti yang disita senilai Rp650 juta pecahan Rp100 ribu, Rp15 juta
pecahan Rp50 ribu, satu lembar uang pecahan US$100, serta satu lembar
bukti setoran melalui BCA senilai Rp600 juta.
Kejahatan siber bermotif penipuan terbanyak menggunakan media
online shop.

Misalnya, orang menawarkan barang dengan harga miring.

Calon
korban mengirim kan uang, tapi barang tidak kunjung datang, seperti
kasus pembelian kertas yang terjadi baru-baru ini. Pelaku yang mengaku
dari Qatar menawar
kan kertas dengan harga miring. Dia mengirimkan sampel satu rim. Teman
chatting dari Jakarta tergoda lalu minta dalam jumlah besar dengan
mengirimkan uang Rp200 juta.

Namun, barang tak kunjung tiba. Sementara itu, pelaku menghilang dari
dunia maya dan diduga berganti nama.
Kasus pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan juga
cukup banyak.

Berawal
dari ribut di posting jejaring sosial kemudian berimbas pada tulisan
yang membuat tersinggung. Awalnya saling ejek lalu melapor karena
sakit hati dengan posting-an, imbuh Hermawan. Kanit III Satuan
Cybercrime Polda Metro Jaya Komisaris Indra menyatakan posting yang
menimbulkan rasa tidak nyaman dapat dijerat pasal pencemaran nama baik.
Misalnya dibilang pincang padahal tidak, berhati-hatilah buat
tulisan
yang merugikan orang lain. Jika yang bersangkutan tidak melapor, ya
tidak apa-apa karena hal tersebut merupakan delik aduan, terangnya.
Saat ini Polda Metro Jaya sedang menangani banyak kasus kejahatan
bermodus menawarkan kerja sama investasi. Orang tersebut meminta
bantuan untuk menanamkan warisan orang tuanya bernilai ratusan juta
dolar dengan iming-iming pembagian hasil.
Ketika pesan mereka ditanggapi, korban langsung didata seputar
keluarga, berapa anak, rumah, dan alamat. Mereka lalu mengundang korban
untuk bertemu dan selanjutnya menyandera korban untuk meminta uang
tebusan kepada sanak keluarganya.
Modus tersebut mirip dengan
kejadian yang menimpa pengusaha warnet, Victor Rizky Wibowo, 27. Warga
Tangerang itu hilang 10 Juni 2010 setelah bertemu mitra bisnisnya. (J-1)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/02/05/ArticleHtmls/05_02_2011_005_003.shtml?Mode=0

Berbagi berita untuk semua

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Catat Ya, Mendag Bilang Harga Cabe Normal Tiga Bulan Lagi

2011-01-22 Terurut Topik Wahyu Suluh



Pedagang Ngaku Pasokan Dan Penjualannya Menurun





ILUSTRASI, CABE





RMOL.Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pengestu memperkirakan

harga cabe pada dua hingga tiga bulan ke depan bakal normal kembali.



Hal itu disampaikan Mari ketika mengunjungi Pasar Klender dan Pasar

Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin. Kedatangan Mari ke pasar

untuk memantau harga bahan pangan pokok dan sayuran. Kunjungan kerja

dimulai dari Pasar Induk Kramat Jati sekitar pukul 06.30 WIB.



Di lokasi penjualan sayur mayur Pasar Induk Kramat Jati, Mari

memantau harga aneka jenis cabe dan bawang merah.



“Harga beberapa jenis cabe sudah ada penurunan. Hanya cabe rawit

merah yang belum. Menurut pedagang, ini karena hujan dan debu Merapi

yang mempengaruhi produksi daerah penghasil cabe di sekitarnya,”

kata Mari.



Menurut Mari, pedagang dan konsumen berusaha melakukan penyesuaian

terhadap kenaikan harga cabe dan bawang merah dengan caranya sendiri.



Kekurangan pasokan bawang merah sebagian ditutup dengan impor.

Beberapa pedagang di Pasar Induk Kramat Jati menjual bawang merah

impor dari Thailand dengan harga sedikit murah dari bawang merah

lokal.



Bawang merah impor dijual dengan harga Rp 20 ribu per kg, sedang

bawang merah dari Brebes dijual dengan harga Rp 23 ribu per kg.



Pembeli pun, menurut Mari, menyesuaikan diri dengan kenaikan harga.

Caranya, dengan membeli jenis cabe yang harganya lebih murah.



“Jadi untuk mengurangi harga yang mahal, dia beli cabe kering. Kalau

mau cabe segar dia beli cabe yang harganya lebih murah,” ucap Mari.



Mari juga memperkirakan harga cabe jenis tertentu yang mengalami

kenaikan, bermakna akan kembali normal dua bulan mendatang. “Kita

tunggu dua bulan sampai tiga bulan lagi ya, mudah-mudahan normal

lagi,” ungkap Mendag.



Beberapa pedagang yang ditemui mengaku pasokan cabe dan bawang merah

dari berbagai daerah cenderung menurun dalam beberapa bulan

terakhir. Akibatnya, penjualan menurun karena harga yang relatif

tinggi.



“Biasanya minimal dapat cabe enam kwintal sehari. Sekarang dari daerah

juga sulit, paling sehari bisa dapat 2,5 kwintal,” kata salah satu

pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Ani.



Sementara harga beberapa bahan pangan pokok yang terpantau seperti

beras, terigu, minyak goreng, hasil ternak, dan gula tidak mengalami

perubahan berarti.



Lebih lanjut Mari mengatakan, pemerintah telah melakukan beberapa

intervensi untuk meredam kenaikan harga bahan pangan pokok. Antara

lain membebaskan bea masuk beberapa komoditas pangan pokok seperti

beras, gandum, dan kedelai serta bahan terkait pangan seperti bahan

pakan ternak dan bahan pupuk.



Menurut data Kementerian Perdagangan per 19 Januari 2011, harga rata-

rata nasional cabe merah keriting tercatat Rp 40.535 per kg dan harga

rata-rata selama 19 hari pertama pada Januari 2011 Rp 43.047 per kg.



Ini lebih tinggi dari rata-rata harga komoditas itu selama Desember

2010 yang sebesar Rp 33.652 per kg. Sementara harga rata-rata nasional

bawang merah tercatat Rp 24.418 per kg, lebih tinggi dari rata-rata

selama 19 hari pertama pada Januari 2011 sebesar Rp 23.609 per kg.

[RM]



http://ekbis.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=15862

Berbagi berita untuk semua
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Dosa Perencana Pembangunan

2011-01-22 Terurut Topik Wahyu Suluh







Bagong Suyanto



Terlepas dari cara dan pilihan kalimat yang mungkin terkesan keras,

apa yang dikemukakan para tokoh itu sebetulnya mencoba mengajak

pemerintah untuk tidak terlalu larut dalam indikator makro pembangunan

yang acap kali kurang memerhatikan realitas di tingkat mikro.



Mahbub ul Haq (1983), salah seorang ahli kemiskinan dari kubu teori

ketergantungan, jauh-jauh hari telah mengingatkan, betapa bahayanya

jika para perencana pembangunan terlalu percaya dan memuja angka

statistik, sebaliknya tidak peka pada isu-isu dan persoalan nyata

masyarakat miskin sehari-hari.



Ketika pemerintah atau negara mengklaim telah berhasil menghela laju

pertumbuhan ekonomi dan asyik menghitung tingkat penanaman modal,

biasanya yang dilupakan adalah apakah arus investasi yang masuk itu

dipergunakan untuk kegiatan industri yang ramah tenaga kerja lokal

atau tidak?



Tidak sedikit kasus membuktikan bahwa industrialisasi, yang berhasil

didorong perkembangannya di sejumlah wilayah, ternyata sering kali

lebih banyak menguras kekayaan sumber daya alam, menyebabkan kerusakan

lingkungan, dan bahkan memarjinalkan masyarakat lokal.



Salah satu dosa perencana pembangunan yang paling tidak bisa

dimaafkan, menurut Mahbub, adalah ketika para perencana pembangunan

terlalu terpukau oleh tingginya laju pertumbuhan produk domestik bruto

dan mengabaikan tujuan sebenarnya dari usaha pembangunan.



Kritik Mahbub memang tidak ditujukan kepada Indonesia, tetapi

pertanyaan kritis yang dikemukakan Mahbub kepada negara tempat ia

melakukan studi—Pakistan—sebenarnya bisa juga menjadi bahan

introspeksi bagi Pemerintah Indonesia: Apalah artinya pertumbuhan

ekonomi tinggi jika di sisi yang lain masih terjadi polarisasi tingkat

kesejahteraan dan kesenjangan antardaerah yang mengusik rasa keadilan?



Indikator makro



Mengacu indikator kinerja pembangunan yang diekspos Badan Pusat

Statistik dan bahkan sejumlah lembaga internasional, harus diakui apa

yang dilakukan pemerintah selama ini telah membuahkan hasil:

mendongkrak kembali angka pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah

absolut penduduk miskin. Semua itu bukanlah hal mudah sehingga apa

yang dicapai pemerintahan SBY-Boediono tetap perlu untuk diapresiasi.



Akan tetapi, masyarakat miskin tentu bukan sekadar membutuhkan laporan

keberhasilan pembangunan dan angka-angka statistik, bukan pula sekadar

perencanaan program pembangunan yang diskenariokan untuk kepentingan

masyarakat miskin. Mereka terutama membutuhkan program pembangunan

yang benar-benar berjalan efektif, bisa diakses, dan yang tak kalah

penting program itu harus pula bersifat kontekstual.



Di tengah kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih,

tekanan kebutuhan hidup yang makin mahal, iklim persaingan usaha yang

makin ketat, dan lapangan kerja masih sulit didapat, kita tentu

sepakat bahwa di Tanah Air ini masih banyak keluarga miskin yang

kehidupannya makin terpuruk dan terjebak dalam spiral kemiskinan yang

membelenggu. Sebuah keluarga miskin yang sumber penghasilannya makin

kecil, sementara biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup makin melambung,

tentu akibatnya bisa dengan mudah diprediksi: mereka makin rentan dan

papa.



Dalam beberapa kasus, yang disebut keluarga miskin memang terkadang

mampu tetap bertahan dan bahkan bangkit kembali, terutama jika mereka

memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan

menyelamatkan. Tidak sedikit pula keluarga miskin yang berhasil

memberdayakan diri dan keluar dari tekanan kemiskinan setelah mereka

memperoleh dukungan dana dan program dari pemerintah. Namun, seseorang

atau keluarga yang jatuh pada spiral atau perangkap kemiskinan,

umumnya, sulit untuk bangkit kembali.



Seseorang yang dibelit perangkap kemiskinan acap kali tidak bisa ikut

menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan,

rapuh, tak meningkat kualitas kehidupannya, dan bahkan acap kali

justru mengalami penurunan kualitas kehidupan.



Di daerah di mana industrialisasi tengah berkembang sangat pesat,

tidak selalu ada jaminan bahwa perubahan yang terjadi juga melibatkan

partisipasi masyarakat lokal. Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat

miskin yang ada di daerah itu justru hanya menjadi penonton dan

mengalami penurunan taraf kehidupan karena terjadinya proses invasi

dan suksesi pemilikan aset produksi penduduk asli kepada para

pendatang.



Rakyat tak butuh janji



Dalam posisi yang serba tidak berdaya, rentan, dan mengalami proses

marjinalisasi, apa yang dibutuhkan masyarakat miskin bukanlah janji-

janji politik, apalagi klaim-klaim yang sifatnya reaktif. Yang lebih

penting adalah bagaimana pemerintah bersedia turun ke bawah, mendengar

dan menyaksikan langsung berbagai problem yang mereka alami sehari-

hari dan mengembangkan pendekatan yang disebut Robert Chambers (1987)

sebagai pendekatan learning from the people, yakni pendekatan yang

menempatkan masyarakat miskin benar-benar sebagai subyek pembangunan.

[proletar] Jumlah Si Miskin

2011-01-21 Terurut Topik Wahyu Suluh







Kecuk Suhariyanto



Sejumlah tokoh lintas agama membuat pernyataan terbuka. Mereka

menyebut pemerintah telah berbohong. Tidak tanggung-tanggung

kebohongan itu. Jumlahnya delapan belas, terdiri dari sembilan

kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Demikian tersua di

pelbagai media.



Karena pernyataan terbuka ini merupakan seruan moral tokoh lintas

agama yang tak punya kepentingan politik praktis, gaungnya ke mana-

mana. Pemerintah berusaha membela diri, tetapi membikin situasi justru

lebih buruk. Pemerintah dinilai kurang arif dan tak mau menerima

masukan konstruktif.



Salah satu kebohongan lama yang disebutkan adalah perihal penyampaian

angka kemiskinan. Pemerintah dituduh berbohong karena menyatakan

jumlah penduduk miskin 2010 adalah 31,02 juta jiwa, padahal data

penduduk yang layak menerima beras miskin 70 juta jiwa.



Pertanyaannya, mengapa sampai ada dua angka kemiskinan yang jauh

berbeda, padahal keduanya sama-sama berasal dari Badan Pusat Statistik

(BPS).



Data kemiskinan makro



Mencoba menghitung jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan mudah.

Setakat ini belum satu pun metodologi yang sempurna memotret

kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat

seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.



Hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas sehingga

bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya, apa yang dimaksud

dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar?

Apalagi, tidak semua hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman

dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.



Dari definisi itu terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah

multidimensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan

pengukuran yang dipakai.



Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak

negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas

mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai

ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan bukan makanan.



Dalam terapannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di

bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Penghitungan penduduk

miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus, sehingga

hasilnya sebetulnya hanyalah estimasi.



Data yang dihasilkan biasa disebut data kemiskinan makro. Di

Indonesia, sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi

Nasional. Pencacahannya dilakukan setiap Maret dengan jumlah sampel

68.000 rumah tangga. BPS menyajikan data kemiskinan makro ini sejak

tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin

bisa diikuti dari waktu ke waktu.



Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data

kemiskinan pada Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin

naik dari 35,1 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi

39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada Maret 2006 karena kenaikan harga

bahan bakar minyak (BBM).



Data kemiskinan makro yang terakhir dikeluarkan BPS adalah posisi

Maret 2010 ketika jumlah penduduk miskin 31,02 juta jiwa atau 13,33

persen total penduduk Indonesia. Data ini hanya menunjukkan estimasi

jumlah dan persentase penduduk miskin yang berguna untuk perencanaan

serta evaluasi program kemiskinan dengan target geografis.



Akan tetapi, data itu tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat

penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program penyaluran

bantuan langsung, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat

miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.



Data kemiskinan mikro



Masalah muncul saat pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005 dan

ingin memberi kompensasi kepada penduduk lapisan bawah berupa

penyaluran bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan

Jaminan Kesehatan Masyarakat. Orientasi program penanggulangan

kemiskinan di Indonesia mendadak berubah total.



Di zaman Orde Baru, program penanggulangan kemiskinan memakai

pendekatan geografis (desa), seperti Inpres Desa Tertinggal. Sejak

tahun 2005, yang digunakan pendekatan individu atau rumah tangga,

seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan

Kesehatan Masyarakat.



Penyaluran bantuan langsung tak bisa memakai data kemiskinan makro

sebab memerlukan nama dan alamat si miskin. Pengumpulan data harus

dengan sensus, bukan sampel, sehingga data yang dihasilkan disebut

sebagai data kemiskinan mikro. Ini berbeda dengan metode penghitungan

kemiskinan makro dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Pengumpulan data kemiskinan mikro didasarkan pada ciri-ciri rumah

tangga miskin supaya pendataan bisa cepat dan hemat biaya.

[proletar] Bancakan Rapuhkan Sistem

2011-01-21 Terurut Topik Wahyu Suluh

Interaksi dalam paket UU politik lebih bersifat kolutif, bancakan

(bagi-bagi) daripada kompetitif. Bagi mereka, ini (bagi-bagi) jauh

lebih menguntungkan daripada tidak sama sekali.

PARTAI politik (parpol) sejatinya menjadi pe nyuara kepentingan rakyat

karena dipilih oleh rakyat. Yang terjadi saat ini, mereka malah lebih

tunduk pada suara elite ketimbang konstituen.

Hal itu diperparah dengan mewabahnya praktik bancakan kepentingan

melalui perwakilan fraksi parpol di parlemen. Terus berlanjutnya

praktik bancakan dinilai akan merapuhkan sistem politik.

Sistem politik kita masih bagi-bagi kekuasaan. Bagi mereka, ini (bagi-

bagi) jauh lebih menguntungkan daripada tidak sama sekali, cetus

mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, saat

berbicara dalam diskusi Meb nyingkap Tabir Pemilu 2014, di n Kantor

Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat, kemarin.

Ia menyebutkan, pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan

contoh telanjang bancakan. UU Pemilu, UU Penyelenggara Pemilu, dan UU

Parpol masuk dalam paket UU politik sebagai acuan pelaksanaan Pemilu

2014.

Politik bagi-bagi kekuasaan bisa terlihat jelas dari kebijakan atau

UU yang dibuat. Pasal ini adalah partai A, pasal itu adalah partai B,

dan pasal lainnya adalah partai C. Semuanya terlihat jelas. Tidak

hanya saat pembuatan UU, tapi juga saat penyusunan APBN, sahutnya.

Ramlan mengingatkan, praktik bancakan tersebut harus dihentikan karena

merugikan rakyat. Aspirasi mereka tidak bisa disalurkan dan

disampaikan dengan baik. Wakil rakyat yang terpilih pun juga cenderung

memilih menyuarakan kepentingan-kepentingan partainya.

Untuk itulah, ia memandang perlu dilakukannya penyederhanaan partai.

Bukan dengan menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/

PT), melainkan melalui sistem liga pemilu seperti dalam permainan

sepak bola. Menurutnya, angka PT yang tinggi hanya akan menciptakan

kepartaian yang oligarkis dan sentralistis.

Sementara dengan sistem liga, ada degradasi bagi partai yang tidak

mendapat suara minimal.

Tapi tidak ada tanggapan dari partai. Sepertinya mereka takut dengan

adanya sistem kompetisi seperti ini, terangnya. Ramlan Surbakti

Mantan Wakil Ketua KPU Sebelumnya, Direktur Indonesia Parliamentary

Center (IPC) Sulastio melihat, menguatnya indikasi dagang pasal saat

pembahasan revisi UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. UU itu

membuka peluang anggota parpol untuk menjadi anggota KPU.

Jika dulu Golkar ingin ambang batas parlemen hingga 10% bisa menjadi

5% karena telah didukung fraksi lain dalam RUU Penyelenggara Pemilu.

Verifikasi sepi Hal yang sama terjadi saat DPR merampungkan revisi UU

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol. Syarat pembentukan parpol

diperberat.

UU Parpol yang baru disahkan Desember 2010 digugat ke Mahkamah

Konstitusi (MK).

Belum (ada yang daftar). Barangkali orang mau menunggu dulu, kan ada

gugatan ke MK, kata Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian

Hukum dan HAM, Aidir Amin Daud.(*/Ide/P-4)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/01/21/ArticleHtmls/21_01_2011_003_013.shtml?Mode=0

Berbagi berita untuk semua

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Nasib Petani Indonesia Sudah Sampai Taraf Sengsara

2011-01-21 Terurut Topik Wahyu Suluh

Ninik Setrawati - detikFinance

Jakarta - Pemerintah dinilai tak pernah memperhatikan nasib petani di

Indonesia yang tahun lalu ditimpa kegagalan panen akibat cuaca ekstrem

dan gangguan hama. Nasib petani saat ini sudah sampai taraf sengsara.

Demikian disampaikan oleh Pemilik CV Alamakmur Ayong Winata yang

merupakan agen penjual beras kepada detikFinance, Rabu (19/1/2011).

Petani kita dibiarkan begitu saja oleh pemerintah untuk mengatasi

masalah di lapangan. Padahal kita tahu sendiri bahwa petani kita itu

pengetahuannya kurang dan dananya juga terbatas. Petani kia bukan

hanya miskin, tapi sudah sampai taraf sengsara, imbuhnya.

Ayong meminta agar pemerintah turun ke lapangan untuk membantu petani.

Apa yang dibutuhkan oleh petani, misal pupuk atau obat-obatan, harus

disiapkan oleh pemerintah. Selain itu juga harus ada program bunga

murah dan tanpa pinjaman yang dapat membantu keuangan petani.

Selain itu, Ayong juga mengatakan soal kebijakan pembebasan bea masuk

beras yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah impor beras guna

mengamankan pasokan dalam negeri. Menurut Ayong tidak apa-apa bea

masuk dibebaskan, asalkan t‎idak selamanya.

Pembebasan bea masuk untuk beras hanya berlaku sampai Maret atau

hanya sampai petani kita mulai panen. Mulai 1 April bea masuk mulai

dikenakan lagi ke beras, yaitu Rp 450/kg, jadi pembebasan bea masuk

ini tidak berlaku selamanya, jelas Ayong.

Ayong juga menambahkan bahwa pola seperti ini dinilai cukup bagus

mengingat harga beras di dunia juga mahal.

Ia menilai bahwa dengan pembebasan bea masuk ini maka pemerintah telah

berusaha untuk menjaga harga beras di dalam negeri supaya tidak

melonjak terlalu tinggi. Namun, jika pembebasan bea masuk diberlakukan

selamanya, maka akan merugikan petani kita.

Disinggung mengenai konsumsi masyarakat sejak harga beras melambung,

Ayong mengatakan jumlah konsumsi masyarakat tidak berkurang.

Namun, pelanggan yang sebelumnya membeli beras kualitas tinggi atau

sedang, kini mereka terpaksa membeli beras yang kualitasnya sedang

atau rendah.

(nin/dnl)

http://us.detikfinance.com/read/2011/01/19/145313/1549928/4/nasib-petani-indonesia-sudah-sampai-taraf-sengsara?f9911023

Berbagi berita untuk semua

[Non-text portions of this message have been removed]

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] WikiLeaks: AS Berkepentingan Atas Timah RI

2010-12-07 Terurut Topik Wahyu Suluh



Timah di Selat Malaka berkatagori infrastruktur
penting dan sumber daya kunci, bagi AS



Renne R.A Kawilarang 
 




VIVAnews
- Tambang dan pabrik timah di dekat Selat Malaka, Indonesia, dianggap
vital bagi kepentingan Amerika Serikat (AS). Selain itu, Washington
juga menandai sejumlah sumber daya dan lokasi strategis lainnya di
mancanegara yang patut diperhatikan bagi kepentingan Negeri Paman Sam. 



Demikian
menurut suatu memo berkatagori rahasia yang dikeluarkan oleh Departemen
Luar Negeri AS. Memo itu dibuat pada 18 Februari 2009 dan berkatagori
rahasia, yang akhirnya bocor di laman WikiLeaks pada 5 Desember 2010. 



Bernomor
referensi STATE 015113, memo diplomatik itu menginstruksikan
kedutaan-kedutaan besar AS di mancanegara untuk menyusun daftar
infrastruktur yang dianggap vital bagi kesehatan publik,
keberlangsungan ekonomi dan keamanan AS. 



Tambang dan pabrik
timah di Selat Malaka, Indonesia, termasuk dalam ratusan aset yang
berkatagori infrastruktur penting dan sumber daya kunci, bagi AS.
Daftar itu dimuat dalam Critical Foreign Dependencies Initiative
2008, yang bertujuan untuk mendata sejumlah aset vital di luar negeri
untuk melindungi kepentingan AS dari berbagai ancaman, baik terorisme
maupun bencana alam.   



Memo itu tidak menyebutkan lokasi
spesifik tambang timah di Indonesia yang dianggap penting bagi AS.
Namun, sejumlah wilayah di Kepulauan Riau, yang terletak di dekat Selat
Malaka, dikenal sebagai penghasil timah. 



Menurut penelusuran VIVAnews, dan juga laman harian New
Zealand Herald, dokumen itu bertanda Menteri Luar Negeri Hillary
Clinton.  



Ketidakmampuan
atau penghancuran sistem dan aset-aset itu akan melemahkan keamanan,
daya tahan ekonomi nasional, kesehatan atau keselamatan publik
nasional, atau gabungan dari elemen-elemen itu, demikian tulis memo
tersebut, seperti yang dipantau New Zealand Herald.  

 

Bersama
Indonesia dan negara-negara lain, sejumlah wilayah di Selandia Baru
turut menjadi kepentingan AS. Wilayah yang dimaksud adalah jalur kabel
bawah laut di Takapuna dan Whenuapai.
Sebelumnya, 4 Desember 201, WikiLeaks mulai membocorkan laporan dari
kantor perwakilan Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Laporan itu
menyinggung kemungkinan serangan balasan teroris terkait eksekusi mati
atas para pelaku Bom Bali pada 2008 lalu.  (Selengkapnya baca WikiLeaks: AS 
Singgung Eksekusi Amrozi cs)
• VIVAnews



http://dunia.vivanews.com/news/read/192313-wikileaks--as-berkepentingan-atas-timah-ri

Berbagi berita untuk semua
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Melangkah dari Kondisi yang Ada

Sejak UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

diundangkan, pelaksanaannya sampai hari ini masih jalan di tempat.





Rabu,24 November2010lalu, rapatPansusBPJS dengan pemerintah mengalami

jalan buntu karena tidak ada titik temu mengenai substansi RUU Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diajukan DPR. Hal ini akan

terus menunda terlaksananya UU SJSN.Padahal, jaminan sosial adalah

wujud nyata perlindungan negara terhadap warganya. UU SJSN tersebut

diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Bagaimanapun pemerintah harus bertanggung

jawab untuk mengembangkan sistem agar setiap penduduk dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup yang layak.Rakyat harus terlindungi dari segala

risiko akibat hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita

sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia

lanjut atau pensiun.



Perdebatan antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RUU BPJS

tersendat pada bagaimana bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

DPR berpendapat bahwa bentuk badan yang akan mengelola jaminan sosial

bagi seluruh masyarakat merupakan satu badan tunggal,berupa merger

dari pengelola jaminan sosial yang ada. Badan tunggal tersebut harus

bersifat nirlaba dan berbentuk hukum wali amanah. DPR menganggap bahwa

BPJS yang disebutkan dalam pasal 52 UU SJSN harus berubah status dari

BUMNmenjadiBadanHukumKhusus yang dibentuk oleh Undangundang.



Status BUMN sebagaimana tujuan pembentukannya adalah untuk mencari

laba sedangkan penyelenggaraan jaminan sosial merupakan tugas negara

yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat dan

pengelolaan dana amanah untuk sepenuhnya digunakan bagi kepentingan

rakyat.DPR berinisiatif agar empat BPJS yang ada saat ini harus

melebur menjadi satu badan tunggal dan bentuk badan hukumnya bukan

BUMN tetapi merupakan wali amanah.



Di sisi lain, pemerintah bersikukuh bahwa keempat BUMN yang disebutkan

dalam UU Nomor 40/2004 merupakan BPJS yang sah untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial, tidak perlu diubah status hukumnya ataupun

dilakukan peleburan menjadi bentuk tunggal. Pemerintah menyadari bahwa

keempat BUMN tersebut sedang melakukan penyesuaian sehingga sesuai

dengan prinsipprinsip SJSN. Pemerintah berpandangan bahwa bentuk

tunggal yang diusulkan dalam RUU BPJS tidak sejalan dengan amanat UU

SJSN. Dalam Pasal 1 ayat 2 secara tegas dinyatakan: “Sistem Jaminan

Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan

sosial oleh beberapabadan penyelenggara.“ Pemerintah tetap beranggapan

bahwa keempat BUMN masih relevan untuk menjalankan jaminan sosial baik

dari aspek hukum maupun teknis operasional.



Ditambah lagi dengan kinerja BUMN tersebut selama ini telah

menjalankan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan tata kelola

(governance) yang baik. Dari aspek hukum,pemerintah memberi alasan

bahwa badan hukum BUMN memungkinkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan

memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak (Pasal 2 Ayat 1c UU

19/2003). Bahkan, dalam Pasal 66 UU 19/2003 menyatakan bahwa

pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.



Pemerintah menambahkan juga bahwa dalam Pasal 14 ayat 1 UU Nomor

2/1992 tentang Perasuransian menyatakan: “Program asuransi sosial

hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN.” Masing-masing pihak, baik DPR

maupun pemerintah, tentu mempunyai argumen hukum yang kuat dan masuk

akal. Kalau masing-masing tidak mau beranjak dari sudut pandangnya

sendiri sampai kapan pun tidak akan mencapai titik temu. Hal ini akan

dipengaruhi juga oleh tingkat kepentingan masing-masing. Jika masalah

ini tertunda,sampai mendekati pemilu misalnya, persoalannya menjadi

lain dan akan melebar lebih jauh bahkan bisa kehilangan esensi

sebenarnya.



Jika tidak ada lobi dan pendekatan yang luwes dari kedua belah pihak

akan timbul resistensi yang makin kuat untuk mempertahankan

pendapatnya masing-masing lalu akan berkembang kecurigaan dari sudut

yang berbeda.Pemerintah terutama Kementerian BUMN dianggap tidak mau

berubah dan tidak mau melepas kekuasaannya terhadap BPJS. Sebaliknya

DPR juga dianggap punya kepentingan politik sendiri-sendiri.



Peran DJSN



Kalau kita urut sejak disahkannya UU SJSN tanggal 19 Oktober

2004,Pemerintah memang lamban dalam menyiapkan implementasinya. Dewan

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang berfungsi untuk merumuskan

kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial

nasional baru dibentuk beberapa tahun sesudah UU SJSN ditandatangani.



Belum lagi jika dilihat komposisi anggota DJSN semuanya masih

merangkap dalam jabatan lain dan operasionalisasinya belum dilengkapi

dengan sumber daya yang memadai. Karena itu,wajar jika tenggat waktu

yang disebutkan dalam Pasal 52 Ayat 2 UU SJSN,di mana semua ketentuan

yang mengatur mengenai

[proletar] Menata Ulang Presidensialisme

Pasca-Orde Baru, sudah tiga kali pemilu kita lalui dengan beragam

regulasi. Liberalisasi politik yang menguat, menjadikan atmosfir

demokrasi di Indonesia gegap gempita.



Hampir setiap pemilu, kita merevisi paket UU Politik,namun selalu tak

tuntas karena fragmentasi kekuatan yang sangat beragam dan dinamika

kepentingan partai politik yang terlampau kuat.Terbentuknya

pemerintahan SBY yang kedua pasca Pemilu 2009 pun kembali membuktikan

betapa kuatnya beban kompromi politik yang harus ditanggung presiden

terpilih, karena formula bersandingnya presidensialisme dengan

multipartai ekstrem dalam fakta politik di Indonesia. Mitra koalisi

dari beragam partai kerap tak mencerminkan sikap politik partai

pendukung pemerintah,melainkan senantiasa “main mata” seraya menunggu

momentum untuk mengartikulasikan kekuatan mereka, sekalipun tak

sejalan dengan presiden yang mereka dukung.



Pilihan Desain



Kini,UU Paket Politik kembali menjadi topik utama bahasan DPR, bahkan

menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

2010.Artinya,kembali ada momentum bagi para anggota DPR dari lintas

fraksi untuk membahas ulang desain penguatan sekaligus pemapanan

sistem demokrasi di Indonesia. Memang,banyak pihak skeptis, apa yang

dirumuskan di DPR akan bermuara pada cita-cita perbaikan tata kelola

politik yang lebih baik.



Kecurigaan itu wajar mengingat di banyak kesempatan, DPR periode ini

seperti halnya DPR sebelumnya kerap tak merepresentasikan idealitas

lembaga perwakilan rakyat melainkan lebih menunjukkan wajah

agresivitas politik parpol dan individu para politisi. Tak dapat

dimungkiri bahwa satu fenomena demokrasi paling menarik di Indonesia

kontemporer adalah suasana demokrasi yang kian bergairah.Tentu saja

hal ini memiliki plus minus. Kelebihannya, Indonesia kian tumbuh

menjadi negara demokrasi besar yang sedang menunjukkan praktik politik

prosedural yang bebas dan kian kompetitif. Kelemahannya, sangat sulit

merawat momentum kebabasan untuk diakselerasikan ke dalam proses

pemapanan politik yang sistemik.



Kerap terjadi paradoks di level elite,terutama dalam relasi

eksekutiflegislatif dan partai politik di sisi lain. Salah satu

paradoks yang mencolok adalah implementasi sistem presidensialisme

yang mirip benang kusut, tak pernah terurai dan tak mampu menghasilkan

sistem politik yang mapan. Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah

memilih desain institusional serta tipe kakuasaan eksekutif

berdasarkan pada presidensialisme. Pilihan ini bukan persoalan benar

atau salah melainkan cocok atau tidaknya dengan karakteristik, fakta

dan dinamika politik yang berkembang di Indonesia.



Dari sudut karakteristik, sistem parlementer yang pernah dianut di

Indonesia dinilai kurang cocok karena lebih menunjukkan spirit

demokrasi barat yang menekankan pada individualisme dalam pengambilan

keputusan,padahal akar musyawarah dan mufakat telah lama menjadi ciri

dominan bangsa Indonesia. Sementara fakta dan dinamika politik juga

menunjukkan, praktik parlementer dengan ciri dominan sistem

multipartai tak sukses menjadikan Indonesia lebih baik. Sejak

Indonesia merdeka, kita telah menjalankan sistem multipartai. Surat

Keputusan Wakil Presiden (Wapres) Mohammad Hatta Nomor X/1949

merupakan titik awal implementasi sistem multipartai di Indonesia.



Keputusan Wapres ini merupakan salah satu penyiapan penyelenggaraan

pemilu pertama pada tahun 1955.Pemilu tersebut diikuti 29 partai

politik dan juga peserta independen (perseorangan). Beberapa partai

politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara

lain PNI (22,32%),Masyumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII

(2,89%), Parkindo (2,66%), PSI (1,99%),Partai Katolik (2,04%), dan

IPKI (1,43%).Terjadi ketidaksetabilan pemerintahan yang berlangsung

antara tahun 1950an-1960an. Multipartai juga mengawali pemilu pertama

di masa Orde Baru.Tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik, termasuk

Golkar yang saat itu menjadi kekuatan politik pemerintah.



Soeharto lantas memaksakan penyederhaan parpol melalui kebijakan fusi.

NU, Parmusi, PSII dan Perti direstrukturasi ke PPP. PNI, IPKI,

Parkindo, Katolik direstrukturasi menjadi PDI sementara Golkar adalah

parpol dominan yang menjadi sayap utama politik pemerintah. Meski dari

sudut jumlah,menunjukkan masih multipartai sederhana dalam faktanya

bisa dikatakan kita memasuki fase partai dominan untuk menghaluskan

istilah partai tunggal, yakni Golkar sebagai satu-satunya kekuataan

penguasa, meski jenis kelamin Golkar sebagai parti belum jelas. Jalur

ABRI-Golkarbirokrasi (ABG) menjadi penanda koorporatisme politik yang

menempatkan Soeharto di puncak hirarki kekuasaan selama 32 tahun.



Reformasi politik pada tahun 1998, melahirkan kembali liberalisasi

politik.Kurang lebih 200 parpol tumbuh, dan hanya 48 parpol yang bisa

mengikuti Pemilu 1999. PDI Perjuangan,Golkar,PKB,PPP, dan PAN

menempati 5 suara terbanyak. Pada pemilu 2004, hanya setengah dari

jumlah parpol peserta pemilu

[proletar] Keterlaluan! Pejabat Singkirkan Hak Jamaah Sakit



Keterlaluan! Pejabat Singkirkan Hak Jamaah Sakit

Tribunnews.com/hendra gunawan







TRIBUNNEWS.COM - 
Pada kasus tertentu misalkan karena sakit, jamaah

haji diperbolehkan ikut dalam proses pemulangan awal ke tanah air

(tanazul). Sayangnya, belakangan ini jamaah sakit justru kerap

terpinggirkan lantaran tergeser banyaknya orang `sakti'. Praktik sogok

pun menjadi biasa.



Biasanya orang 'sakti' tersebut justru ikut-ikutan tanazul, dengan

alasan beragam. Ya, karena rapat di dewan, mengawinkan anak hingga

kebutuhan pribadi yang dikemas alasan penting. Celakanya, tanazul pun

mengesampingkan jamaah sakit yang seharusnya di



Sudah dua petugas menjadi korban pada bagian pelayanan tanazul.

Haryadi dan Suhadi, dalam dua hari terakhir tergolek di tempat tidur

lantaran sakit. Kedua petugas ini mengalami `tekanan` kuat karena tiap

hari berhadapan dengan `penggede` yang ikut-ikutan tanazul.



Media center haji (MCH) Kementerian Agama melansir kalau sogok, bujuk

rayu dan mengatasnamakan penggede dari lingkungan kementerian agama

untuk ikut tanazul hampir tiap hari.



Perilaku warga di tanah air terbawa ke tanah suci. Petugas haji pun

mau disogok, ungkap Hariadi, seperti dikutip dari MCH



Pemandangan sebaliknya terjadi pada Mbah Nokumi. Hak tanazul bagi

Nokumi kini masih diperjuangkan. Surat pendukung bagi kepulangan awal

Nokumi kini tengah diproses. Ia diharapkan dapat kembali ke tanah air

untuk mendapat perawatan sebagaimana mestinya.



Perempuan sepuh ini menderita patah kaki dan tangan setelah jatuh dari

lift. Kondisinya sudah sangat tak memungkinkan untuk berlama-lama di

Tanah Suci



Diharapkan Nokumi tak menjadi korban di pemondokan, mengingat pasca

Arafah Muzdalifa dan Mina (Armina) angka kematian jemaah haji

cenderung naik. Termasuk pula Nokumi lainnya yang berusia lanjut dan

kini harus mendapat perhatian dari sejumlah petugas kesehatan atau tim

medis.



Editor: anita_k_wardhani





http://www.tribunnews.com/2010/11/26/keterlaluan-pejabat-singkirkan-hak-jamaah-sakit

Berbagi berita untuk semua
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

* To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

* To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[proletar] Mas Achmad Santosa: Ah, Nggak Mungkin Dong Kami Mengarahkan Gayus

RMOL. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) tidak pernah

meminta Gayus Tambunan untuk membongkar kasus dugaan suap pajak grup

Bakrie.



“Nggak mungkin dong kami mengarah-ngarahkan seperti itu. Gini ya,

nama grup Bakrie yang pertama kali mengungkapkan adalah Gayus pada

saat kami di Singapura. Begitu juga dari mana saja dia mendapatkan

uang,’’ ujar anggota Satgas PMH, Mas Achmad Santosa, kepada Rakyat

Merdeka, di Jakarta, kemarin.



Sebelumnya Wakil Bendahara Partai Golkar, Bambang Soesatyo

mengatakan, polisi hendaknya memeriksa anggota Satgas PMH yang

meminta Gayus Tambunan untuk membongkar kasus dugaan suap pajak grup

Bakrie.



“Pengakuan Gayus ini harus ditindaklanjuti. Kapolri harus berani

memanggil dan memeriksa anggota Satgas yang mengarah-arahkan Gayus.

Dari pengakuan itu jelas-lah siapa yang sesungguhnya berada dalam

skenario kasus Gayus,” ujar  Bambang Soesatyo.



Mas Achmad Santosa selanjutnya mengatakan, Gayus juga membeberkan

semuanya  kepada Kabareskrim Ito Sumardi. Kemudian pada saat

pemeriksaan di hadapan tim independen, Gayus juga menyampaikan hal

yang sama.



“Jadi, nggak mungkin dong kami yang mengarah-ngarahkan. Nggak ada

kaitannya sama sekali,” ucapnya.



Berikut kutipan selengkapnya:



Kalau misalnya anggota Satgas diperiksa polisi, apa Anda siap?

Diperiksa sebagai apa. Yang meminta siapa. Jangan ngawur ah. Orang

kami yang membantu polisi kok. Kami itu  membantu polisi dengan menye

rahkan semua pengakuan Gayus kepada Kapolri, tim independen, dan Ka

bareskrim. Kita ini kan bersinergi dengan mereka. Jadi, jangan ter

pancing dengan rumor yang sudah dipolitisir. Gitu saja ya.



Tapi ada yang menilai Satgas ikut mempolitisir?

Ya, nggak ada itu. Nggak kaitannya sama sekali. Jadi, dari situ saja

sudah jelas bahwa itu tidak benar. Sebetulnya kayak gitu nggak perlu

ditanggapilah. Malah buang-buang waktu kan. Sebab, bukan itu misi

kita.



O ya, target tim ini 10 hari bekerja, berarti sudah lewat dong?

Ya, tapi kita tidak bisa paksakan. Kalau belum selesai, apa boleh

buat. Yang penting adalah kualitas informasi dan kelengkapan data.



Apa yang kurang lengkap?

Kelengkapan informasinya yang masih kurang.



Misalnya apa?

O, nggak perlu disebutkan. Tapi kami sudah tukar-menukar informasi

dengan pihak penyidik kepolisian.



Data-data apa saja yang sudah dikumpulkan?

Itu nanti saja, tunggu selesai dulu. Kalau Anda bertanya berarti

Anda bertanya tentang kontennya kan.



Kapan selesainya?

Secepat mungkinlah. Penelusuran kami tidak hanya soal suapnya, itu

tugasnya polisi. Sedangkan kami untuk menggali apakah ada potensi

penghilangan barang bukti pada saat Gayus di luar tahanan.



Tim ini kerjanya lamban ya?

Terserah dinilai apa, nggak jadi soal. Yang jelas, kami ini kan mem

bantu institusi penegak hukum.



Bentuknya seperti apa?

Semua data-data yang kami temukan diberikan kepada penegak hukum.

Sebab, mereka yang menindaklanjutinya. Tapi juga membuat rekomendasi

perbaikan sistem yang nanti disampaikan kepada Kemenkumham, kepoli

sian, dan institusi lainnya.



Banyak pihak meminta agar KPK yang menangani kasus Gayus, komen

tar Anda?

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi

itu sudah jelas bahwa dalam penindakan pidana korupsi, KPK memiliki

kewenangan supervisi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum

yang menangani perkara korupsi.



Berarti bisa diambil alih dong?

Ya, pengawasan, penelitian, penelahaan sampai kepada pengam

bilalihan. Maka diserahkan kepada institusi yang ada. Biarkan saja

KPK dan polisi berkoordinasi.



Menurut Anda bagaimana?

Saya berpendapat bagaimana menjadikan supervisi ini menjadi supervisi

yang maksimum. Itu bisa berubah menjadi diambil alih. Tapi kepolisian

dan KPK harus intensif koordinasi. Jadi, sebaiknya memang kepentingan

bangsa diutamakan, jadi dua institusi itu bersinergi.



Apa bisa terjadi?

Bisa saja. Ini demi menjalankan penegakan hukum yang profesional,

obyektif, dan berintegritas. Ujungnya adalah memulihkan kepercayaan

masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum. Maka dibutuhkan

sinergi antar dua lembaga itu dan satu sinergi lagi yakni kejaksaan.

Itu harapan Satgas. Dan saya yakin tidak ada ego korps, ego ke

lembagaan, dan ego sektor.  [RM]



http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=10424

Berbagi berita untuk semua
 


  

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

* Your email settings:
Individual Email | Traditional

* To change settings online go to:

[proletar] Vis-a-Vis Korupsi



Oleh JE Sahetapy



Sejak reformasi bergulir, kata yang paling sering tampak digunakan,

baik melalui televisi, media cetak, maupun pelbagai tulisan lainnya,

adalah kata korupsi. Korupsi menjadi hallmark reformasi.



Publikasi-publikasi tentang korupsi pun bermunculan dengan berbagai

argumentasi, terutama sosio-politis. Dari sekian banyak publikasi,

yang menarik perhatian publikasi Bank Dunia (2003), ”Memerangi Korupsi

di Indonesia. Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan”.



Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman

kolonial (1918), kata korupsi tidak ditemukan atau digunakan.



Namun, itu tidak berarti perbuatan pidana dalam bentuk korupsi tidak

ada. Baru di kemudian hari setelah ditiru dari Belanda, Undang-Undang

Tindak Pidana Ekonomi (WED), wujud korupsi menjadi jelas



Akhirnya korupsi terus mengancam sampai korupsi dirumuskan sebagai

extra ordinary crime. Itu berarti pidana yang dijatuhkan juga bersifat

”luar biasa”.



Bersamaan dengan praktik korupsi yang terus merajalela terutama

setelah otonomisasi—mengingat lembaga-lembaga penegak hukum seperti

tidak mampu atau sudah tercemar korupsi pula—maka dibentuklah Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pengadilan khusus korupsi karena

ada anggapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan gagal.



Dari sistem hukum tak terlalu pas, tetapi apa boleh buat. Tetapi,

korupsi ternyata seperti hanya pura-pura pingsan. Kekuatan ilegal

korupsi ternyata tak tinggal diam. Mereka terus bergerilya dan

berusaha memandulkan KPK melalui berbagai cara.



Simak antara lain kasus Bibit-Chandra, tikus-tikus berbintang di Mabes

Polri dan Kejaksaan Agung, kasus makelar kasus (markus) pajak, dan

kehebohan implementasi remisi oleh Kementerian Hukum dan HAM.



Sementara itu, di ”gedung miring” DPR di Senayan ada skenario miring

pula tentang berbagai kunjungan pelesir wakil rakyat.



Gerilya korupsi



Orang awam di akar rumput yang terus menderita seperti kebingungan

bertanya: bagaimana dengan lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan

(dan kehakiman)? Apakah mereka juga bergerilya seperti hit and run?

Simak sendiri, sebab masih belum jelas, kasus deponering, yang

sebetulnya harus seponering.



Dua lembaga penegak hukum ini seperti sudah berada dalam stadium

proses ”kehancuran”. Pimpinan negara seperti terpukau dan hanya sibuk

mengimbau untuk politik pencitraan subkultur dominan. Tidak ada

tindakan tegas dan keras terhadap tikus-tikus berbintang di Mabes

Polri. Idem dito dengan tikus-tikus di Kejaksaan Agung. Semua itu

seperti mimpi buruk, apalagi setelah muncul kasus ”makelar kasus

pajak”.



Pemerintah, kalau tidak belajar dari sejarah, juga akan ambrol dan

runtuh karena korupsi seperti yang dialami VOC. Lalu siapa yang akan

menangis?



Orang Belanda mengatakan, ”Zachte heelmeester maken stinkende

wonden” (artinya, tabib yang lemah lembut akan membuat luka makin

berbau busuk dan borok). Jadi Presiden harus berhenti dengan pidato-

pidato imbauan sekadar kosmetik.



Dengan perkataan lain, Presiden harus tegas. Jangan ”takut” kepada

politikus (bukan politisi) kaya lagi kuat dan yang terus ingin

berkuasa. Apalagi dengan menyerahkan kado istana untuk koruptor.



Rakyat di akar rumput diam, tetapi sudah sebal. Kalaupun ada

”demonstrasi galak”, itu fenomena testing the water dan hak asasi

manusia (HAM). Komisaris Jenderal Polri Nanan Sukarna mengatakan,

”Masih banyak polisi korup dan brengsek”. Lalu bagaimana dengan ”jaksa

galak” di Kejagung yang main mata dengan ”markus pajak”.



Dapat dimengerti jika ada yang bertanya, bagaimana dengan nasib kita

sebagai rakyat kecil? Di sinilah pentingnya ditanamkan dan dipupuk

kejujuran (integritas), etik dan moral sejak dini. Tanpa itu, kita

akan kewalahan di tengah pergulatan masyarakat sektarian yang kejam.

Besi tak dapat dibengkokkan tanpa dipanasi sejak dini, ia akan patah

dan itu berarti terlambat.



Abad sekarang ini adalah abad imoralitas kebebasan yang amburadul,

materialistis, dan kebejatan rohani. Dr Kunkel menulis: ”Het begin van

alle opvoeding is zelf opvoeding”. Mulailah dengan mendidik diri

sendiri terlebih dulu dalam soal integritas, etik, dan moral.



Jangan tunggu sampai jadi pejabat karena pasti sudah terlambat. Dalam

bahasa Belanda: ”De uitzonderingin bevestigen de regel”. Jangan

percaya pada janji-janji pejabat dan politisi gombal, karena lidah tak

bertulang. Kita tahu proses pemilu membutuhkan jumlah uang tidak

sedikit untuk ”membeli” suara. Kalau terpilih, caleg parpol akan

mencari uang dengan cara apa pun agar bisa balik modal.



Akibatnya, korupsi ibarat lingkaran setan. Dalam kerangka berpikir

Lawrence M Friedman (1968), penguasa sibuk membenahi komponen

struktural dan substantif, tetapi lupa membenahi komponen kultural

(moral, etik, dan perilaku). Mengapa? Karena moral dan etika mereka

serta perilaku mereka sudah amburadul. Kunci sudah diberikan untuk

membuka kotak pandora!



JE Sahetapy Guru Besar Emeritus dan

[proletar] Koruptor, Pengkhianat Bangsa

 Koruptor, Pengkhianat Bangsa

Oleh Irfan Ridwan Maksum Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara

FISIP-UI







HIDUP mewah para koruptor yang su dah terjerat proses hukum menjadi

bukti bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime)

belum menjadi bagian dari kesatuan gerak pemberantasan dan pencegahan

penyakit bangsa nomor satu di Indonesia.



Semakin terkuak bongkahan puncak gunung es ketika Gayus melenggang ke

Bali dengan mudah walau sudah menjadi pesakitan di Mako Brimob Kelapa

Dua. Sesuatu yang tidak mungkin untuk kejahatan lainnya walaupun tidak

disebutkan dalam UU sebagai kejahatan luar biasa.



Kesimpulannya, belum cukupkah energi untuk menggerakkan proses

penyembuhan penyakit kronis tersebut dari bumi Indonesia?

Peyorasi kejadian luar biasa Riggs (1960) menyimpulkan adanya budaya

formalisme yang kuat tumbuh dalam tubuh bangsa negara berkembang

termasuk Indonesia.

Dalam konsep agama, formalisme itu biasa disebut dengan istilah

munafik, yakni adanya beda antara yang tertulis dan kenyataannya dan

beda antara yang terucap dan apa yang dilakukan.



Ciri-ciri penyakit itu yang mengkhawatirkan adalah me makan potensi

positif dari pihak lain yang belum terpengaruh atau masih lemah

derajat formalismenya. Pelakunya, orang munafik, ditandai keinginannya

diterima semua kalangan dan akhirnya meminta orang lain berperilaku

sama.



Dengan demikian, kemunafikan akan selalu meminta korban. Oleh karena

itu, justru orang yang baik akan tertelan.

Akhirnya, ketika semua orang menjadi munafik, orang yang tidak munafik

atau tidak berpaham formalisme malah dianggap aneh.



Hingga saat ini, budaya formalisme menjadi perilaku bersama bangsa

Indonesia.

Dengan demikian, di Indonesia, orang yang tidak formalistis malah

dianggap aneh. Oleh karena itu, jika menganggap bahwa korupsi itu

kejadian luar biasa betul-betul dijalankan dan diberantas, orang itu

akan dianggap aneh orang tersebut. Dalam hal ini, tengah terjadi

penyusutan makna (peyorasi) mengenai korupsi sebagai kejahatan luar

biasa sejak UU yang mengatur KPK diberlakukan.



Struktur nilai dan struktur sosial-politik juga dipahami bangsa

Indonesia tidak mengarah pada kesatuan pemaknaan korupsi sebagai

kejahatan luar biasa. Namun, dalam retorika, diskusi, dalam

pemandangan politik semua nampak sepakat menuliskan dan mengatakan

sebagai kejahatan luar biasa. Namun, pada saat perwujudan menghilang

dan lenyap sebagai penyakit, terjadi penyusutan yang luar biasa. Itu

adalah sebuah asa. Itu adalah sebuah kemunafikan yang nyata dalam

praktik negara Indonesia. Ada hubungan yang kuat antara pemberantasan

dan pencegah an perilaku korupsi bangsa Indonesia dengan kemunafikan

ini.

Suntikan energi Formalisme di Eropa ditepis dengan gerakan struktur

yang sangat kuat dengan memberikan power dan energi kepada negara

untuk otonom dan menjadi gerakan kultural yang masif merasuki

rasionalitas masyarakat Eropa.

Telah ratusan tahun ini menjadi sebuah gerakan nilai yang terintegrasi

dalam masyarakatnya, menjadi etika moral yang berpengaruh.



Kini masyarakat Eropa menghadapi musuh yang tidak ringan, yaitu

serangan terhadap celah-celah ketidaklengkapan struktur formal

tersebut. Namun, kemajuan ilmu dan teknologi mereka manfaatkan untuk

menjadi garda penepis rapuhnya struktur tersebut. Kultur formalisme

sudah lama dikubur di sana. Jangan main main dengan orang Barat kalau

sudah berjanji. Buat mereka janji adalah harga mati dan merupakan

ukuran kredibilitas seseorang.



Eropa dan negara maju menghadapi penyakit lain yang berupa serangan

pembangkangan, baik terlihat maupun tidak.



Dalam ekonomi politik di sebutkan dengan jelas sebagai a sikap

`oportunis'. Yang terlihat r tentu mudah ditumpas, yang a sulit adalah

pembangkangan tidak terlihat. Sebetulnya ka E rena rasionalitas

masyarakat t Eropa kini terbangun sedemikian rupa, wajar jika salah

satu rujukan, misalnya North (1993) mengatakan bahwa penyakit-penyakit

kekinian di atasi dengan amandemen terus-menerus peraturan yang ada.



Pembangkangan masyarakat Eropa hanya soal sikap oportunis yang dapat

dicegah jika seperangkat aturannya diperbaiki karena akan dipatuhi,

kemudian direspons kembali untuk mencari kelemahannya begitu berulang

sampai akhir zaman.



Di negara berkembang bukan saja sikap oportunis, melainkan juga

menghadapi kemunafikan dalam praktek negara (baca: formalisme) yang

menjadi musuh terlihat, tetapi tidak mudah ditumpas karena menyangkut

kebiasaan dan perilaku bersama.



Formalisme itu harus ditantang dengan gerakan ideologis yang sarat

nilai dan berefek pada p e r u b a h a n k u l t u r.

Gerakan itu bisa didorong dengan mengembalikan proses penyusutan.

Terobosannya adalah menempatkan posisi ko rup si pada pengkhianatan

bangsa.



Pengkhianatan dan pelakunya (pengkhianat) dalam tradisi Eropa yang

didahului kemajuan peradaban Islam disematkan yang utama adalah pada

orang munafik.



Dengan kata lain, orang yang komitmennya rendah

[proletar] Gayus Sakti = Gayus Sakit



Kalau saja ada pemilihan Man of the Year dari segi tokoh yang

menimbulkan kehebohan akibat ulahnya,Gayus HP Tambunan-lah orangnya.



Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berusia 31 tahun,

bergolongan III A, dalam satu penanganan perkara pajak,bisa

menyisihkan Rp100 miliar—dari Rp300 miliar yang diterima. Begitu mudah

rupiah melimpah ruah sehingga seolah tidak perlu menginjak bumi.

Kepergiannya ke Bali awal bulan ini padahal masih berstatus sebagai

orang tahanan menunjukkan bahwa Gayus masih sakti. Sekaligus sakit

jiwa karena tidak ada keseimbangan antara realitas dan reaksi yang

diberikan.



Pribadi



Gejala ini dalam istilah budaya saya sebut sebagai gegar budaya, atau

cultural lag.Sebagai tindakan layaknya orang mabuk,orang yang

kehilangan orientasi lama dan masuk orbit baru yang tak sepenuhnya

disadari. Dalam dunia artis hal itu sering terjadi. Seorang yang bukan

siapa-siapa dalam dunia hiburan, tiba-tiba menjadi bintang. Seorang

figuran yang menerima honor Rp300 ribu sehari dan jatah nasi

bungkus,tibatiba mendapat kontrak bayaran seratus kali

lipat.Tingkahnya,dalam ukuran normal, menjadi serbaaneh. Bisa tiba-

tiba tak menyukai kru kerja, bisa meminta ganti lawan main atau bahkan

sutradara, bisa bangun lebih siang dan merasa perlu ganti penata

rambutnya.



Dalam bahasa orang film, pemain yang rumahnya di gang sempit,ketika

syuting minta fasilitas kamar berpendingin. Pada Gayus perubahan diri

sudah berlangsung lama,dan gegar budaya yang dialami terus

berlangsung. Sehingga rupiah yang dimiliki bisa tak ada nomor seri,

semua bisa dibeli dengan uang— yang akan terus diperolehnya dengan

cara yang gampang.Termasuk yang berkaitan dengan hukum, dengan para

petinggi mulai dari polisi, jaksa, hakim dan atau juga

pengacara.Termasuk ketika posisi saat diperiksa atau sudah

disidangkan, ditahan atau menjadi sorotan.



Dalam keadaan gegar budaya atau mabuk orientasi inilah, segala

kalimat,segala ucapan juga bisa berubah tanpa rasa salah. Menolak

mengakui berada di Bali,kemudian mengakui, meminta maaf semua bisa

terjadi bahkan dalam satu tarikan napas yang sama.Gayus, sebagai

pribadi, tak mampu membedakan dalam dirinya apakah kini sedang

berbohong, sedang bersaksi dengan pengakuan. Semuanya bias dan samar

sebagaimana jawaban orang mabuk beneran. Agak jauh berbeda, tapi dalam

kondisi yang sama kita melihat reaksi yang sama ketika Cut Tari, Luna

Maya, Ariel menolak keberadaan dalam video yang menghebohkan— dan

mungkin cepat agak terlupakan—atau kemudian mengakui, dan atau

bertahan sebagai bukan.



Semua bisa dilakukan dalam tetesan air mata yang sama, atau keberanian

menatap kamera, sambil bergegas menghindar. Semua dilakukan tanpa

kesadaran penuh, semua dilakukan sebagai reaksi seketika dalam situasi

yang dirasa jenuh. Maka agak sia-sia kalau kita mencoba mendekati dan

menempatkan dalam posisi yang normal. Kita tak akan pernah tahu apa

yang dikatakan hal yang sebenarnya atau bikinan.Karena yang

bersangkutan juga tak mau tahu.Atau merasa sama.Peran itu memakan

keberadaannya, pribadinya. Seperti gadis kampung kumuh dalam hidupnya

sehari-hari dan berperan sebagai seorang putri cantik anak raja.Ia tak

sadar apakah ini sedang memerani sebuah lakon, atau apakah ini dirinya

yang sebenarnya.



Komunitas



Masalahnya menjadi serius dan mengenaskan,bukan hanya karena membuat

akibat-akibat sampingan apa yang dilakukan tokoh yang sedang mabuk

ini.Melainkan adalah bagaimana pribadi yang lain— yang artinya sebuah

komunitas— ikut terseret masuk ke dalam situasi gegar budaya. Dalam

kasus Gayus ini, keributan akan terus berputar memahami bagaimana

sikap itu terjadi.Bagaimana Gayus bisa lolos? (semua kalau punya duit

juga bisa kalau mau, tinggal bagaimana mekanisme).Padahal,tradisi

begitu sudah ada sejak tahun 1912, kalau LP Cipinang dipakai sebagai

ukuran. Bagaimana aliran duit mengalir? (padahal duit tak ada baunya

dan ini bukan transaksi yang memerlukan kuitansi).



Bagaimana memahami birokrasi yang membawahi? Padahal sudah terjadi

selama ini. Gegar budaya pada aparat hukum kita adalah apabila kita

terhenti di urusan ini. Dengan saling bantah, saling meluruskan—atau

membelokkan, saling berkoar dan berkomentar. Dan itulah yang sedang

terjadi, setidaknya sampai saat ini. Kita tak beranjak ke arah satu

langkah ke depan, one step ahead. Kita tak menuju ke masa depan yang

lebih dibutuhkan namun menjebakkan diri apa yang tengah terjadi.

Sebagai perbandingan lagi, kasus Cut Tari-Luna Maya-Ariel. Yang bisa

berhenti sebagai video mesum, atau mempersoalkan di mana kejadian,

tapi bukan apa atau siapa yang bergerak mendalangi ini.Paling tidak

ada atau tidak. Kita akan mengalami dan ikut sakit, ketika berhenti

dengan tahap “Gayus kangen anak dan istri,makanya lari ke Bali”.



Jawaban sementara yang tidak tuntas, tidak memuaskan pelaku yang

dituduh, juga tidak memuaskan akal sehat. Jawaban yang lagilagi dalam

istilah saya,jawaban dalam keadaan mabuk, yang

[proletar] Perang Tanpa Strategi Lawan Korupsi