[proletar] BPK Telusuri Bunga Rekening Pejabat

BPK Telusuri Bunga Rekening Pejabat JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan akan menelusuri ke mana larinya bunga tabungan rekening pejabat ataupun mantan pejabat yang menyimpan uang negara. Ketua BPK Anwar Nasution menegaskan masalah bunga tabungan itu bisa menjadi delik hukum tindak pidana korup

[proletar] Penertiban Rekening Pejabat, Langkah Awal Mencegah Korupsi

Penertiban Rekening Pejabat, Langkah Awal Mencegah Korupsi Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (65) terheran-heran ketika namanya-lagi-lagi-ramai diberitakan, Selasa (25/7). Kali ini Bagir disebut sebagai pemilik rekening dana kesejahteraan pegawai MA. Meskipun isinya dana kesejahteraan pegawai

[proletar] Menu Komplet Kejahatan dalam RUU KUHP

Menu Komplet Kejahatan dalam RUU KUHP http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1637 www.transparansi.or.id - Selama ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia hanya memuat tindak pidana atau kejahatan yang bersifat umum. Tetapi, saat ini sedang dibentuk RUU KUHP d

[proletar] KPK Kecewa terhadap Putusan MK

KPK Kecewa terhadap Putusan MK Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi. Karena, keputusan ini mempersulit penjaringan praktik korupsi yang sudah sedemikian canggih. MK dinilai tidak berhati-hati dalam membuat putusan itu. Sebab, amar putusan Mahkamah K

[proletar] Mencetak Hakim Sekuat Presiden

Mencetak Hakim Sekuat Presiden Balap lari sendirian di atas treadmill selama 15 menit tak cukup membuat lelaki 49 tahun ini kelelahan. Berkeringat, sudah jelas. Pejabat di Mahkamah Agung ini memang rajin olah tubuh. Dua kali tiap pekan, Djoko, sebut saja begitu, main tenis bersama koleganya d

[proletar] KPI Dukung Koruptor Masuk TV, Baik Juga untuk Anak

KPI Dukung Koruptor Masuk TV, Baik Juga untuk Anak JAKARTA - Penayangan wajah koruptor di televisi merupakan gagasan baru Kejaksaan Agung. Tujuannya agar menimbulkan efek jera dan mempermudah pelacakan buron. Ide ini juga didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tapi, parameter keberhas

[proletar] Dua Meneer, Satu Dusta

Dua Meneer, Satu Dusta Setelah dua kali mangkir, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hamid datang sebagai saksi terdakwa Daan Dimara, anggota Komisi Pemilihan Umum yang dituduh melakukan korupsi pengadaan kertas segel pemilihan pre

[proletar] Anggota DPR Mengancam

Anggota DPR Mengancam http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1710 Anggaran pascabencana alam terus diperebutkan. Para politisi di Senayan pun berlomba-lomba untuk memperebutkannya, termasuk melontarkan ancaman kepada pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Para

[proletar] Koruptor Gugat Undang-Undang KPK

Koruptor Gugat Undang-Undang KPK http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1731 JAKARTA -- Dua terpidana kasus korupsi, Mulyana W. Kusumah dan Tarcisius Walla, mengajukan hak uji terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Sirra Prayuna, pengaca

[proletar] Robert Klitgaard: 'Ada Kemajuan Pemberantasan Korupsi di I ndonesia'

Robert Klitgaard: 'Ada Kemajuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia' http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1755 Jaksa Agung meragukan efektifitas pakta integritas. Jaksa Agung berpendapat penegakkan undang-undang anti korupsi yang ada sekarang akan jauh lebih efektif. Di t

[proletar] Efektivitas Penayangan Koruptor Dipertanyakan

Efektivitas Penayangan Koruptor Dipertanyakan http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1769 Sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas penayangan wajah buron kasus korupsi di televisi sebagaimana yang diungkapkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. "Apakah itu efektif ditayangkan di In

[proletar] Banyak Fraksi Terlibat

Banyak Fraksi Terlibat http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1783 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (9/8) ini, sekitar pukul 12.00 WIB, akan bertemu secara tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie untuk memverifikasi informasi s

[proletar] Wapres Bantah Lindungi Hamid Awaludin

Wapres Bantah Lindungi Hamid Awaludin Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membantah tudingan bahwa dia telah melindungi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dari jeratan hukum dalam kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Hamid tidak perlu dilindungi, karena memang tidak bersalah.

[proletar] Usaha Mengadili Soeharto Terhenti Lagi

Usaha Mengadili Soeharto Terhenti Lagi JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menganggap tidak sah penghentian proses hukum kasus korupsi dengan terdakwa mantan presiden Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. "Hambatan komunikasi ve

[proletar] Usaha Mengadili Soeharto Terhenti Lagi

Usaha Mengadili Soeharto Terhenti Lagi JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menganggap tidak sah penghentian proses hukum kasus korupsi dengan terdakwa mantan presiden Soeharto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. "Hambatan komunikasi ve

[proletar] Rencana Penayangan Buron Kasus Korupsi, Pauline Anggap Opera Sabun

Rencana Penayangan Buron Kasus Korupsi, Pauline Anggap Opera Sabun JAKARTA - Rencana penayangan koruptor buron di televisi ditanggapi dingin oleh Maria Pauline Lumowa, salah seorang tersangka pembobol BNI Kebayoran Baru senilai Rp 1,3 triliun. Menurut Pauline, penayangan itu tidak efektif. Me

[proletar] LSM Kritik Pengangkatan Nana Juwana

LSM Kritik Pengangkatan Nana Juwana Lima lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum di Jawa Tengah dan Jakarta menyatakan menolak pengangkatan Nana Juwana sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kelima lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut adalah Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

[proletar] Rencana Penayangan Buron Kasus Korupsi, Pauline Anggap Opera Sabun

Rencana Penayangan Buron Kasus Korupsi, Pauline Anggap Opera Sabun JAKARTA - Rencana penayangan koruptor buron di televisi ditanggapi dingin oleh Maria Pauline Lumowa, salah seorang tersangka pembobol BNI Kebayoran Baru senilai Rp 1,3 triliun. Menurut Pauline, penayangan itu tidak efektif. Meng

[proletar] Ketika Penyelenggara Negara Pun Perlu di Atur dengan Undang-Undang Etika

Ketika Penyelenggara Negara Pun Perlu di Atur dengan Undang-Undang Etika www.transparansi.or.id - Degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak. Degradasi moral ini pun menghinggapi Penyelenggara Negara, yang di

[proletar] Perubahan UU Peradilan Militer

Perubahan UU Peradilan Militer www.transparansi.or.id - Senin, 14 Agustus 2006, bertempat di Hotel Cemara, Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyelenggarakan Diskusi Perubahan UU Peradilan Militer. Hadir sebagai narasumber Mayjen Sryadi (Dirjen Pertahanan Dephankam), Andreas H. Pariera (Ketua Pans

[proletar] Komisi Yudisial Tidak Berwenang Lagi Awasi Hakim Agung

Komisi Yudisial Tidak Berwenang Lagi Awasi Hakim Agung JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan menerima sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial yang diajukan 31 hakim agung. Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial tak berwenang mengawasi hakim ag

[proletar] Reformasi Birokrasi Belum Komprehensif

Reformasi Birokrasi Belum Komprehensif http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1939 Permasalahan birokrasi belum dianggap sebagai masalah yang serius. Agenda reformasi birokrasi juga belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Akibatnya, cetak biru reformasi birokrasi juga bel

[proletar] Reformasi Birokrasi Belum Komprehensif

Reformasi Birokrasi Belum Komprehensif Permasalahan birokrasi belum dianggap sebagai masalah yang serius. Agenda reformasi birokrasi juga belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Akibatnya, cetak biru reformasi birokrasi juga belum disusun secara komprehensif. Hal itu disampaikan Dewan Pengurus M

[proletar] Korupsi Merajalela Akibat Birokrasi Tidak Ramah Publik

s reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi yang terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kedua, birokrasi yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat misalnya birokrasi peradilan. Sementara dari pembicara lainnya dari Masyarakat Transp

[proletar] Amien Minta Sandiwara Hukum Dibongkar

Amien Minta Sandiwara Hukum Dibongkar Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais meminta Dewan Perwakilan Rakyat membongkar sandiwara penegakan hukum yang selama ini terjadi. Pencopotan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rusdi Taher harus dijadikan pintu masuk. "Ada sebuah berka

[proletar] Pemimpin DPR Bolehkan Keluarga Nikmati Dana Kunjungan

Pemimpin DPR Bolehkan Keluarga Nikmati Dana Kunjungan JAKARTA -- Para pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat menganggap kunjungan 11 anggota beserta keluarga ke Korea Utara tidak menjadi persoalan selama pertanggungjawaban dana sesuai dengan alokasinya. Mereka menganggap kunjungan bersama keluarga

[proletar] DPRD Minta Naik Gaji 100 Persen

DPRD Minta Naik Gaji 100 Persen JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta kenaikan gaji dua kali lipat dari gaji yang mereka terima saat ini. "Kami meminta Rp 11 juta. Sekarang (gaji anggota DPRD) hanya Rp 5,5 juta," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriyatna kemarin.

[proletar] Kunjungan ke Luar Negeri Ajak Istri Melanggar Aturan

Kunjungan ke Luar Negeri Ajak Istri Melanggar Aturan JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Hanif Suranto menilai penggunaan anggaran kunjungan anggota DPR ke luar negeri dengan menyertakan keluarga melanggar prinsip peruntukan anggaran negara. "Negara membiayai untu

[proletar] Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi?

Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi? Ratifikasi UNCAC [6/9/06] Selain asset recovery, Konvensi Anti Korupsi juga memperluas wilayah tindak pidana korupsi. Sektor swasta pun akan menjadi sasaran. Nyata adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak saja menjadi momok bagi bangsa Indo

[proletar] DPR Dinilai Keblablasan,Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung Bertele-tele

DPR Dinilai Keblablasan,Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung Bertele-tele Rapat kerja Komisi III DPR dan Kejaksaan Agung yang dibuka Senin (11/9) pukul 9.45, memasuki hari ketiga Rabu (13/9) malam. Rapat yang berlangsung bertele-tele itu mengesankan banyaknya kepentingan yang bermain dalam rapat

[proletar] Pejabat Bojonegoro ke Aceh Habiskan Rp 1 Miliar

Pejabat Bojonegoro ke Aceh Habiskan Rp 1 Miliar BOJONEGORO -- Kunjungan kerja pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ke Nanggroe Aceh Darussalam menghabiskan dana Rp 1 miliar. Mereka berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya, dengan menyewa pesawat. Acara yang berlangsung pad

[proletar] Uang Jangan Masuk ke Pejabat

Uang Jangan Masuk ke Pejabat Korupsi Hambat Pemberantasan Kemiskinan Singapura, Jumat - Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz menyatakan bahwa Bank Dunia tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan dana untuk negara-negara miskin. Dalam kaitan itu dia mencanangkan pemberantasan korupsi seb

[proletar] Kewenangan MK Akan Dibatasi

Kewenangan MK Akan Dibatasi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan menggalang inisiatif untuk mengajukan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dan beberapa UU terkait. Namun, Komisi III belum dapat memastikan berapa banyak UU di bidang kekuasaan kehakiman yang akan turut disesuaikan. Hal te

[proletar] KPK: Vonis Daan Bisa Ungkap Kasus Hamid

KPK: Vonis Daan Bisa Ungkap Kasus Hamid JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan memakai vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Daan Dimara untuk mengungkap dugaan kesaksian palsu atau korupsi yang dilakukan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Hamid Awaludin. "Tidak mungkin kami

[proletar] Kewenangan KPK Dinilai Terlalu Luas

Kewenangan KPK Dinilai Terlalu Luas JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai memiliki kewenangan yang terlalu luas dalam menangani kasus korupsi. "Tugas KPK juga dimiliki kepolisian dan kejaksaan. Ini bertentangan dengan konstitusi," ujar Sirra Prayuna, kuasa hukum Mulyana W. Kusumah,

[proletar] Korupsi Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Korupsi Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus ada reformasi birokrasi. JAKARTA -- Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibanding negara berkembang lainnya. "Korupsi dianggap sebagai risiko bisnis dan investasi yang cukup besar di I

[proletar] Petisi Rakyat: "Kembalikan Negara Hukum, Selamatkan

Buat yang tertarik ikut Petisi Rakyat: "Kembalikan Negara Hukum, Selamatkan Polri" -- Facebook: http://bit.ly/dm9VR4 -- Online: http://bit.ly/aBDKKD -- Twitter: @petisirakyat -- Email: petisirak...@gmail.com atau cukup kirimkan dukungan Anda dengan menuliskan nama lengkap Anda dan profesi ke

[proletar] Aulia Pohan Resmi Jadi Tersangka

http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=6230 Aulia Pohan Resmi Jadi Tersangka JAKARTA, RABU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan sebagai tersangka bersama tiga mantan dewan gubernur BI lainnya. Penetapan ini b

[proletar] Netralitas Birokrasi

Netralitas Birokrasi Oleh: Ida Syafrida Harahap, Peneliti pada MTI Koran Tempo - Rabu, 1 Agustus 2007 Administrasi negara tidak banyak mendapat perhatian di negara ini. Namun, reformasi birokrasi menjadi salah satu tawaran dalam pembenahan sistem penyelenggaraan negara. Meskipun tidak sama

[proletar] Jaksa dan Nurdin Bersepakat

tual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Tra

[proletar] Menangkan Perdata Dulu, Baru Tarik Aset Soeharto

yarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id [Non-text portions of this message have been removed] Post messa

[proletar] DPR Minta Biaya Perkara Diaudit

yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transpara

[proletar] Buka Lagi Kasus Pidana Soeharto

+ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indone

[proletar] Slamet Effendi Yusuf Awali Pakta Integritas di DPR

endi Yusuf juga dihadiri oleh beberapa Anggota Tiga Pilar Kemitraan diantara dari Transparansi Internasional Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan KomwasPBB. Untuk pemantau independen Pakta Integritas, saat ini terdiri dari lima orang diantaranya Ai Mulayadi Ma moer (IPW),

[proletar] Hukum, Sebagai Instrumen, atau Telah Menjadi Sebuah Sistem Utama?

Hukum, Sebagai Instrumen, atau Telah Menjadi Sebuah Sistem Utama? http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1587 www.transparansi.or.id - Paradigma parsialitas dalam sebuah disiplin ilmu dan profesi tampaknya kerap dijumpai dalam forum-forum diskusi, seminar, dan dialog. Salah sat

[proletar] Pemerintah Tutup 300 Rekening Pejabat

Pemerintah Tutup 300 Rekening Pejabat http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1601 Pemerintah menutup lebih dari 300 rekening atas nama pejabat dan mantan pejabat negara yang menyimpan uang negara. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Mulia Nasutio

[proletar] Peraturan yang Terkait dengan Pemberantasan Korupsi

Untuk melihat Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 yang baru saja disahkan klik di http://www.transparansi.or.id/database/peraturan/UU072006.pdf sedangkan versi aslinya (engl

[proletar] Peraturan yang Terkait dengan Pemberantasan Korupsi

Untuk melihat Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 yang baru saja disahkan klik di http://www.transparansi.or.id/database/peraturan/UU072006.pdf sedangkan versi aslinya (engli

[proletar] Putusan MK, Hari Besar Koruptor

Putusan MK, Hari Besar Koruptor Mengandalkan Hukum Positif Sudah Ditinggalkan http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1636 Satu hari setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung Abd

[proletar] Amien Rais Siap Jadi Tersangka dan Dipenjara

Amien Rais Siap Jadi Tersangka dan Dipenjara Yogyakarta, Kompas - Amien Rais siap menjadi tersangka dan dihukum jika dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang diterimanya diperkarakan ke ranah hukum karena dianggap korupsi. Ia mengimbau agar calon presiden dari partai lain pada

[proletar] Aparat Pajak Akan Buru Sukanto Tanoto

Aparat Pajak Akan Buru Sukanto Tanoto JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan akan berkonsentrasi memburu aktor utama kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, termasuk pemilik perusahaan, Sukanto Tanoto, dan para pemegang saham lainnya. Direktur Intelijen dan Penyidikan Paja

[proletar] Institusi dan Aparat Negara Kalah

Institusi dan Aparat Negara Kalah Kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama dan lembaga tradisional atau kuasi-institusi negara masih tinggi, mengalahkan kepercayaan kepada lembaga dan aparat negara. Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (U

[proletar] Guernsey Gelar Adu Bukti

Guernsey Gelar Adu Bukti JAKARTA - Pengadilan Guernsey kemarin mulai menggelar sidang adu bukti gugatan intervensi kejaksaan dalam kasus dana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang tersimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey. Sidang tersebut dimulai pukul 9 pa

[proletar] Sejumlah Pejabat Negara Tak Bayar Pajak

Sejumlah Pejabat Negara Tak Bayar Pajak TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan sejumlah pejabat negara tidak membayar pajak. Bahkan para pejabat tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Mereka tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) paja

[proletar] Dana Gelap Calon Presiden

yarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id [Non-text portions of this message have been removed] Post messa

[proletar] Dana Kampanye Presiden Diyakini Bisa Diungkap

.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-16

[proletar] Bank Mandiri Emoh Ungkap Rekening Widjanarko

bela kilennya. Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16805&cl=Berita ++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://

[proletar] Jenderal Hartono Terancam Kasus Suap

tuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.

[proletar] Kejagung Minta Dukungan Jaksa Agung Sedunia

w.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 F

[proletar] Mahfud M.D. Pernah Ditawari Henry Uang Satu Tas

ntasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng N

[proletar] Pemerintah Dinilai Belum Serius Berantas Korupsi

ndonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id [Non-text

[proletar] Panglima Harus Proaktif, Kasus Asabri Diakui Menhan Pengaruhi Moral Prajurit

si.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-8365

[proletar] SBY Tak Singgung Korupsi Soeharto, Saat Bertemu Presiden Bank Dunia

kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Bar

[proletar] Wapres: Pecat Pejabat Pemeras

ita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Tr

[proletar] Korupsi Kejahatan Peradaban

utar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl.

[proletar] Irawady Menunda Gugat KPK

ransi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21)

[proletar] Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1428 H.

Transparansi Indonesia (MTI) Jl. Polombangkeng No. 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 http://www.transparansi.or.id E-mail: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED

[proletar] Mantan Duta Besar Rusdihardjo Disebutkan Terima Uang

rita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Tra

[proletar] Surat Setahun di Setneg

san korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ ---- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng

[proletar] Ongkos Renovasi Rumah DPR Rp 100 Miliar Lebih

berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ ---- Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) The Indonesian Society for Transparency Jl. Polombangkeng No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650 Fax: (62-21) 722-1658 h

[proletar] Transparansi Atasi Calo

Sumber: Kompas - Kamis, 01 November 2007 ++ Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) klik http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita Untuk Indonesia yang lebih baik, klik http://www.transparansi.or.id/ ---- Masyarakat Tra

[proletar] Tanpa Semboyan dan Slogan, tetapi Bekerja Efektif

Tanpa Semboyan dan Slogan, tetapi Bekerja Efektif Berkaca pada Pengalaman Finlandia Pemerintahan yang baik seharusnya menjadi hak warga negara di negara yang merdeka. Implikasinya, warga negara idealnya mendapatkan pelayanan umum dengan standar pelayanan yang sama bagi semua orang. Artinya, sam

[proletar] BK Larang Gratifikasi

BK Larang Gratifikasi Sanksi untuk Pejabat Eksekutif Pemberi Suap Urusan KPK Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Slamet Effendy Yusuf mengingatkan semua anggota Dewan untuk tidak menerima uang dari mitra kerja terkait dengan tugas yang dilakukan, baik dalam rapat maupun saat kunjunga

[proletar] CEO GE: Kurangi "Layers" Birokrasi

CEO GE: Kurangi "Layers" Birokrasi Birokrasi sudah mati. Oleh karena itu, harus dikaji kembali berapa banyak lapisan harus dilalui untuk mengambil satu keputusan. Jika birokrasi buruk, akan membuat gerakan menjadi lambat. Demikian pendapat CEO GE Jeff Immelt, dalam wawancaranya dengan pakar m

[proletar] Imigrasi Akan Habisi Mafia Paspor Sampai Desember

Imigrasi Akan Habisi Mafia Paspor Sampai Desember JAKARTA -- Kantor Imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta memasang target menghabisi mafia pemalsu paspor di Jakarta pada Desember tahun ini. Imigrasi juga belum merasa perlu melibatkan polisi untuk memburu jaringan mafia itu. Kepala Imigrasi Ba

[proletar] Sistem Hukum Lemah, Koruptor Kabur

Sistem Hukum Lemah, Koruptor Kabur JAKARTA -- Sistem hukum Indonesia dianggap memiliki sejumlah kelemahan yang menyulitkan penegak hukum mengawasi koruptor yang kabur ke luar negeri. "Kami masih kesulitan mengawasi mereka, baik di penyidik, penuntut umum, maupun di pengadilan," ujar Jaksa Agung

[proletar] Badan Kehormatan Jangan Tutup Mata soal Gratifikasi

Badan Kehormatan Jangan Tutup Mata soal Gratifikasi Badan Kehormatan atau BK DPR hingga saat ini belum membahas soal gratifikasi yang dilaporkan Suryama M Sastra ke Komisi Pemberantasan Korupsi. BK DPR diminta tidak tutup mata pada soal ini karena sangat penting untuk penegakan kode etik DPR.

[proletar] Kekayaan Kapolri Naik Lebih Dari Dua Kali Lipat

Kekayaan Kapolri Naik Lebih Dari Dua Kali Lipat Selama kurun lima tahun, kekayaan Kapolri Jenderal Pol Sutanto naik lebih dari dua kali lipat, dari sebesar Rp2,4 miliar pada 27 Desember 2001 menjadi Rp5,931 miliar pada 6 Juni 2006. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan P

[proletar] Kekayaan Kapolri Naik Lebih Dari Dua Kali Lipat

Kekayaan Kapolri Naik Lebih Dari Dua Kali Lipat Selama kurun lima tahun, kekayaan Kapolri Jenderal Pol Sutanto naik lebih dari dua kali lipat, dari sebesar Rp2,4 miliar pada 27 Desember 2001 menjadi Rp5,931 miliar pada 6 Juni 2006. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pe

[proletar] Pimpinan DPR Masih Butuh Klarifikasi

Pimpinan DPR Masih Butuh Klarifikasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat masih membutuhkan klarifikasi menyangkut uang "titipan" sebesar Rp 14,9 juta yang diterima anggota DPR Suryama Majana Sastra (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jawa Barat VI) yang telah menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan

[proletar] Fatwa MA Bisa Hambat Pemberantasan Korupsi

Fatwa MA Bisa Hambat Pemberantasan Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan menilai fatwa Mahkamah Agung tentang pemisahan aset negara (BUMN) dengan aset perusahaan milik negara bisa menghambat upaya BPK menjalankan peran melakukan audit keuangan negara. Apalagi jika fatwa itu dijadikan dasar bagi rev

[proletar] Deposito Tanpa Tujuan Jelas Segera Ditutup

Deposito Tanpa Tujuan Jelas Segera Ditutup Departemen Keuangan akan menghimpun informasi tentang pembentukan rekening deposito di seluruh kementerian dan lembaga dalam waktu dekat. Rekening deposito yang tidak jelas tujuan pembentukannya akan segera ditutup dan dananya dialihkan ke kas negar

[proletar] Fatwa MA yang Menjadi Kontroversi

Fatwa MA yang Menjadi Kontroversi [3/10/06] Kontroversi Fatwa MA tentang pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara terus menggelinding. Terakhir, Presiden dikabarkan sudah menandatangani revisi PP No. 14 Tahun 2005. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, fatwa yang dikeluarkan pada 16 Agustus

[proletar] Birokrasi Hambat Pertumbuhan Kredit

Birokrasi Hambat Pertumbuhan Kredit JAKARTA -- Pemerintah diminta memperbaiki sistem birokrasi yang terkait dengan dunia usaha. Kalangan ekonom menilai, tanpa pembenahan birokrasi, upaya Bank Indonesia menurunkan suku bunga BI Rate untuk mendorong sektor riil tak akan memberikan hasil optimal.

[proletar] Banyak Anak Pejabat Berbisnis Parsel

Banyak Anak Pejabat Berbisnis Parsel Tidak bisa dimungkiri, banyak anak pejabat berbisnis parsel. Bahkan, mereka menjadi pebisnis dadakan parsel. Penjualan parsel yang dilakukan anak-anak pejabat ini ditujukan kepada para kolega ayahnya, yakni pejabat-pejabat lain ataupun para pengusaha yang

[proletar] DPR Minta Presiden Tegur Jaksa Agung

DPR Minta Presiden Tegur Jaksa Agung JAKARTA -- DPR meminta Presiden menegur keras Jaksa Agung Abdurrahman Saleh karena telah membiarkan aparatnya di daerah menjerat pelaku dugaan korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Padahal peraturan itu t

[proletar] Ahli: Penyadapan oleh KPK Langgar Due Process of Law

Ahli: Penyadapan oleh KPK Langgar Due Process of Law Pemeriksaan di KPK yang berujung di pengadilan tipikor berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi. Sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/10) terkait dengan permohonan uji materiil Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pe

[proletar] MK Bisa Jadi Tirani Yudisial

MK Bisa Jadi Tirani Yudisial Banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, bahkan beberapa di antaranya MK memutus sesuatu yang tidak diminta pemohon hak uji, dapat membuat Mahkamah Konstitusi menjadi tirani yudisial. Terlebih dengan kewenangannya untuk memutus sesuatu yang bersifa

[proletar] Dana Reses Jangan Jadi "THR" Anggota DPR

Dana Reses Jangan Jadi "THR" Anggota DPR Dana reses bagi para anggota DPR mesti makin ketat pertanggungjawabannya. Dengan masa reses persidangan saat ini yang dimulai 18 Oktober nanti beririsan dengan libur Idul Fitri, bisa-bisa dana reses untuk kunjungan ke daerah pemilihan itu berbelok menja

[proletar] Menkum HAM Jamin Pemohon WNI Tak Diperas

Menkum HAM Jamin Pemohon WNI Tak Diperas JAKARTA - Para pemohon status warga negara Indonesia (WNI) tidak perlu resah terkait biaya pengurusan permohonan kewarganegaraan. Meski hingga kemarin pemerintah belum menetapkan tarifnya, mereka diminta tetap mengajukan permohonan dan mengabaikan biay

[proletar] Berharap Lebih dari Sekadar Landung

Berharap Lebih dari Sekadar Landung Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno Landung, Selasa (10/10), akhirnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, setelah Landung divonis 18 bulan, apa la

[proletar] Koruptor di TV Mulai Lusa

Koruptor di TV Mulai Lusa JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus merealisasikan program penayangan wajah buron kasus korupsi lewat televisi. Para penilap uang negara itu akan ditayangkan di layar kaca secara bergiliran mulai 16 Oktober 2006. "Para buron tersebut akan ditayangkan seminggu se

[proletar] Legislator Kembali Terima Dana Reses Rp 40,5 Juta

Legislator Kembali Terima Dana Reses Rp 40,5 Juta JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat pada masa reses 19 Oktober-12 November kembali menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara sekitar Rp 40,5 juta per anggota. Dana itu merupakan biaya bertemu dengan konstituen. "Besarnya dan fung

[proletar] Komisi Yudisial Imbau Hakim Tolak Parsel

Komisi Yudisial Imbau Hakim Tolak Parsel JAKARTA - Komisi Yudisial menganjurkan para hakim tak menerima parsel Lebaran. Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung Mustafa Abdullah mengatakan pemberian parsel selalu berhubungan dengan profesi atau jabatan penerima. "A

[proletar] Jaksa Agung "Dilawan" DPR

Jaksa Agung "Dilawan" DPR Sikap Jaksa Agung meneruskan penanganan kasus dugaan korupsi APBD sebelum 26 Maret 2003 "dilawan" DPR maupun DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah terbukti bertentangan dengan undang-undang sehingga mestinya tidak berlaku sejak kelahirannya. Kini se

[proletar] Terima Dana Reses, Anggota DPR Dinilai Bebal

Terima Dana Reses, Anggota DPR Dinilai Bebal JAKARTA -- Penerimaan dana reses anggota DPR untuk Oktober ini menuai kritik. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan menilai para anggota DPR itu tak peduli pada keterbatasan anggaran negara. "Mereka bebal," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan

[proletar] KPK: Unit Kerja Presiden Fokuskan Reformasi Peradilan

KPK: Unit Kerja Presiden Fokuskan Reformasi Peradilan Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi yang dipimpin Marsillam Simandjuntak memfokuskan pada reformasi peradilan. Menurut KPK, reformasi peradilan sangat diperlukan untuk memberikan kep

[proletar] Parpol Jangan Lindungi

Parpol Jangan Lindungi Anggota DPR Dihukum Perlu Ada Sanksi Saat ini setidaknya ada tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Meskipun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap, partai politik dirasa perlu memberikan sanksi seb

[proletar] Sebuah Ritual Mencari Hakim

Sebuah Ritual Mencari Hakim Dua hari ini adalah hari besar bagi Komisi Yudisial. Komisi ini akan melakukan wawancara terbuka kepada sembilan calon hakim agung yang dinilai telah lolos profile assessment atau penilaian kepribadian. Inilah ajang pertama KY dalam merekrut calon hakim agung. Pe

[proletar] Ruwet, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pencegahan Korupsi Ruwet, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lebih dari 20 tahun yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkai

  1   2   3   >