BPK Telusuri Bunga Rekening Pejabat
JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan akan menelusuri ke mana larinya bunga
tabungan rekening pejabat ataupun mantan pejabat yang menyimpan uang negara.
Ketua BPK Anwar Nasution menegaskan masalah bunga tabungan itu bisa menjadi
delik hukum tindak pidana korup
Penertiban Rekening Pejabat, Langkah Awal Mencegah Korupsi
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (65) terheran-heran ketika
namanya-lagi-lagi-ramai diberitakan, Selasa (25/7). Kali ini Bagir disebut
sebagai pemilik rekening dana kesejahteraan pegawai MA.
Meskipun isinya dana kesejahteraan pegawai
Menu Komplet Kejahatan dalam RUU KUHP
http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1637
www.transparansi.or.id - Selama ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Indonesia hanya memuat tindak pidana atau kejahatan yang bersifat umum. Tetapi,
saat ini sedang dibentuk RUU KUHP d
KPK Kecewa terhadap Putusan MK
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kecewa atas putusan Mahkamah
Konstitusi. Karena, keputusan ini mempersulit penjaringan praktik korupsi yang
sudah sedemikian canggih. MK dinilai tidak berhati-hati dalam membuat putusan
itu.
Sebab, amar putusan Mahkamah K
Mencetak Hakim Sekuat Presiden
Balap lari sendirian di atas treadmill selama 15 menit tak cukup membuat lelaki
49 tahun ini kelelahan. Berkeringat, sudah jelas. Pejabat di Mahkamah Agung ini
memang rajin olah tubuh. Dua kali tiap pekan, Djoko, sebut saja begitu, main
tenis bersama koleganya d
KPI Dukung Koruptor Masuk TV, Baik Juga untuk Anak
JAKARTA - Penayangan wajah koruptor di televisi merupakan gagasan baru
Kejaksaan Agung. Tujuannya agar menimbulkan efek jera dan mempermudah pelacakan
buron. Ide ini juga didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tapi,
parameter keberhas
Dua Meneer, Satu Dusta
Setelah dua kali mangkir, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin akhirnya
memenuhi panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hamid datang sebagai saksi
terdakwa Daan Dimara, anggota Komisi Pemilihan Umum yang dituduh melakukan
korupsi pengadaan kertas segel pemilihan pre
Anggota DPR Mengancam
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1710
Anggaran pascabencana alam terus diperebutkan. Para politisi di Senayan pun
berlomba-lomba untuk memperebutkannya, termasuk melontarkan ancaman kepada
pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Para
Koruptor Gugat Undang-Undang KPK
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1731
JAKARTA -- Dua terpidana kasus korupsi, Mulyana W. Kusumah dan Tarcisius Walla,
mengajukan hak uji terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ke
Mahkamah Konstitusi. Menurut Sirra Prayuna, pengaca
Robert Klitgaard: 'Ada Kemajuan Pemberantasan Korupsi di Indonesia'
http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1755
Jaksa Agung meragukan efektifitas pakta integritas. Jaksa Agung berpendapat
penegakkan undang-undang anti korupsi yang ada sekarang akan jauh lebih efektif.
Di t
Efektivitas Penayangan Koruptor Dipertanyakan
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1769
Sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas penayangan wajah buron kasus
korupsi di televisi sebagaimana yang diungkapkan Jaksa Agung Abdul Rahman
Saleh. "Apakah itu efektif ditayangkan di In
Banyak Fraksi Terlibat
http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1783
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (9/8) ini, sekitar pukul 12.00 WIB, akan
bertemu secara tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Aburizal Bakrie untuk memverifikasi informasi s
Wapres Bantah Lindungi Hamid Awaludin
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membantah tudingan bahwa dia telah
melindungi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dari jeratan
hukum dalam kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Hamid tidak perlu
dilindungi, karena memang tidak bersalah.
Usaha Mengadili Soeharto Terhenti Lagi
JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang menganggap tidak sah penghentian proses hukum kasus
korupsi dengan terdakwa mantan presiden Soeharto oleh Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan. "Hambatan komunikasi ve
Usaha Mengadili Soeharto Terhenti Lagi
JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang menganggap tidak sah penghentian proses hukum kasus
korupsi dengan terdakwa mantan presiden Soeharto oleh Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan. "Hambatan komunikasi ve
Rencana Penayangan Buron Kasus Korupsi, Pauline Anggap Opera Sabun
JAKARTA - Rencana penayangan koruptor buron di televisi ditanggapi dingin oleh
Maria Pauline Lumowa, salah seorang tersangka pembobol BNI Kebayoran Baru
senilai Rp 1,3 triliun. Menurut Pauline, penayangan itu tidak efektif.
Me
LSM Kritik Pengangkatan Nana Juwana
Lima lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum di Jawa Tengah dan Jakarta
menyatakan menolak pengangkatan Nana Juwana sebagai Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah.
Kelima lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut adalah Konsorsium Reformasi
Hukum Nasional
Rencana Penayangan Buron Kasus Korupsi, Pauline Anggap Opera Sabun
JAKARTA - Rencana penayangan koruptor buron di televisi ditanggapi dingin oleh
Maria Pauline Lumowa, salah seorang tersangka pembobol BNI Kebayoran Baru
senilai Rp 1,3 triliun. Menurut Pauline, penayangan itu tidak efektif.
Meng
Ketika Penyelenggara Negara Pun Perlu di Atur dengan Undang-Undang Etika
www.transparansi.or.id - Degradasi moral dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua
pihak. Degradasi moral ini pun menghinggapi Penyelenggara Negara, yang
di
Perubahan UU Peradilan Militer
www.transparansi.or.id - Senin, 14 Agustus 2006, bertempat di Hotel Cemara,
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyelenggarakan Diskusi Perubahan UU Peradilan
Militer. Hadir sebagai narasumber Mayjen Sryadi (Dirjen Pertahanan Dephankam),
Andreas H. Pariera (Ketua Pans
Komisi Yudisial Tidak Berwenang Lagi Awasi Hakim Agung
JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan menerima sebagian permohonan
uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial yang diajukan 31 hakim agung.
Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial tak berwenang mengawasi hakim
ag
Reformasi Birokrasi Belum Komprehensif
http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1939
Permasalahan birokrasi belum dianggap sebagai masalah yang serius. Agenda
reformasi birokrasi juga belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Akibatnya,
cetak biru reformasi birokrasi juga bel
Reformasi Birokrasi Belum Komprehensif
Permasalahan birokrasi belum dianggap sebagai masalah yang serius. Agenda
reformasi birokrasi juga belum mempunyai landasan hukum yang kuat.
Akibatnya, cetak biru reformasi birokrasi juga belum disusun secara
komprehensif.
Hal itu disampaikan Dewan Pengurus M
s reformasi birokrasi. Pertama, birokrasi yang
terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pelayanan
kesehatan dan pendidikan. Kedua, birokrasi yang paling sering dikeluhkan
oleh masyarakat misalnya birokrasi peradilan.
Sementara dari pembicara lainnya dari Masyarakat Transp
Amien Minta Sandiwara Hukum Dibongkar
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais meminta Dewan Perwakilan
Rakyat membongkar sandiwara penegakan hukum yang selama ini terjadi. Pencopotan
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rusdi Taher harus dijadikan pintu masuk.
"Ada sebuah berka
Pemimpin DPR Bolehkan Keluarga Nikmati Dana Kunjungan
JAKARTA -- Para pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat menganggap kunjungan 11
anggota beserta keluarga ke Korea Utara tidak menjadi persoalan selama
pertanggungjawaban dana sesuai dengan alokasinya. Mereka menganggap kunjungan
bersama keluarga
DPRD Minta Naik Gaji 100 Persen
JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta kenaikan gaji dua
kali lipat dari gaji yang mereka terima saat ini. "Kami meminta Rp 11 juta.
Sekarang (gaji anggota DPRD) hanya Rp 5,5 juta," kata Ketua DPRD DKI Jakarta
Ade Surapriyatna kemarin.
Kunjungan ke Luar Negeri Ajak Istri Melanggar Aturan
JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Hanif Suranto
menilai penggunaan anggaran kunjungan anggota DPR ke luar negeri dengan
menyertakan keluarga melanggar prinsip peruntukan anggaran negara. "Negara
membiayai untu
Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi?
Ratifikasi UNCAC
[6/9/06]
Selain asset recovery, Konvensi Anti Korupsi juga memperluas wilayah tindak
pidana korupsi. Sektor swasta pun akan menjadi sasaran.
Nyata adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak saja menjadi momok bagi
bangsa Indo
DPR Dinilai Keblablasan,Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung Bertele-tele
Rapat kerja Komisi III DPR dan Kejaksaan Agung yang dibuka Senin (11/9) pukul
9.45, memasuki hari ketiga Rabu (13/9) malam. Rapat yang berlangsung
bertele-tele itu mengesankan banyaknya kepentingan yang bermain dalam rapat
Pejabat Bojonegoro ke Aceh Habiskan Rp 1 Miliar
BOJONEGORO -- Kunjungan kerja pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur, ke Nanggroe Aceh Darussalam menghabiskan dana Rp 1 miliar. Mereka
berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya, dengan menyewa pesawat.
Acara yang berlangsung pad
Uang Jangan Masuk ke Pejabat
Korupsi Hambat Pemberantasan Kemiskinan
Singapura, Jumat - Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz menyatakan bahwa Bank
Dunia tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan dana untuk
negara-negara miskin. Dalam kaitan itu dia mencanangkan pemberantasan korupsi
seb
Kewenangan MK Akan Dibatasi
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan menggalang inisiatif untuk mengajukan
revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dan beberapa UU terkait. Namun, Komisi III
belum dapat memastikan berapa banyak UU di bidang kekuasaan kehakiman yang akan
turut disesuaikan.
Hal te
KPK: Vonis Daan Bisa Ungkap Kasus Hamid
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi akan memakai vonis Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi terhadap Daan Dimara untuk mengungkap dugaan kesaksian palsu
atau korupsi yang dilakukan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Hamid
Awaludin. "Tidak mungkin kami
Kewenangan KPK Dinilai Terlalu Luas
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai memiliki kewenangan yang
terlalu luas dalam menangani kasus korupsi. "Tugas KPK juga dimiliki kepolisian
dan kejaksaan. Ini bertentangan dengan konstitusi," ujar Sirra Prayuna, kuasa
hukum Mulyana W. Kusumah,
Korupsi Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Harus ada reformasi birokrasi.
JAKARTA -- Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menjadi penyebab rendahnya
pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibanding negara berkembang lainnya.
"Korupsi dianggap sebagai risiko bisnis dan investasi yang cukup besar di
I
Buat yang tertarik ikut Petisi Rakyat: "Kembalikan Negara Hukum, Selamatkan
Polri"
-- Facebook: http://bit.ly/dm9VR4
-- Online: http://bit.ly/aBDKKD
-- Twitter: @petisirakyat
-- Email: petisirak...@gmail.com
atau cukup kirimkan dukungan Anda dengan menuliskan nama lengkap Anda dan
profesi ke
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=6230
Aulia Pohan Resmi Jadi Tersangka
JAKARTA, RABU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Deputi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan sebagai tersangka bersama
tiga mantan dewan gubernur BI lainnya. Penetapan ini b
Netralitas Birokrasi
Oleh: Ida Syafrida Harahap, Peneliti pada MTI
Koran Tempo - Rabu, 1 Agustus 2007
Administrasi negara tidak banyak mendapat perhatian di negara ini. Namun,
reformasi birokrasi menjadi salah satu tawaran dalam pembenahan sistem
penyelenggaraan negara. Meskipun tidak sama
tual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Tra
yarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21) 722-1658
http://www.transparansi.or.id
[Non-text portions of this message have been removed]
Post messa
yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21) 722-1658
http://www.transpara
+
Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indone
endi Yusuf juga dihadiri oleh beberapa
Anggota Tiga Pilar Kemitraan diantara dari Transparansi Internasional
Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan KomwasPBB.
Untuk pemantau independen Pakta Integritas, saat ini terdiri dari lima
orang diantaranya Ai Mulayadi Ma moer (IPW),
Hukum, Sebagai Instrumen, atau Telah Menjadi Sebuah Sistem Utama?
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1587
www.transparansi.or.id - Paradigma parsialitas dalam sebuah disiplin ilmu dan
profesi tampaknya kerap dijumpai dalam forum-forum diskusi, seminar, dan
dialog. Salah sat
Pemerintah Tutup 300 Rekening Pejabat
http://www.transparansi.or.id/index.php?pilih=lihatberita&id=1601
Pemerintah menutup lebih dari 300 rekening atas nama pejabat dan mantan pejabat
negara yang menyimpan uang negara. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara
Departemen Keuangan, Mulia Nasutio
Untuk melihat Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi, 2003 yang baru saja disahkan
klik di http://www.transparansi.or.id/database/peraturan/UU072006.pdf
sedangkan versi aslinya (engl
Untuk melihat Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi, 2003 yang baru saja disahkan
klik di http://www.transparansi.or.id/database/peraturan/UU072006.pdf
sedangkan versi aslinya (engli
Putusan MK, Hari Besar Koruptor
Mengandalkan Hukum Positif Sudah Ditinggalkan
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1636
Satu hari setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi
Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa
Agung Abd
Amien Rais Siap Jadi Tersangka dan Dipenjara
Yogyakarta, Kompas - Amien Rais siap menjadi tersangka dan dihukum jika dana
nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang diterimanya diperkarakan ke
ranah hukum karena dianggap korupsi. Ia mengimbau agar calon presiden dari
partai lain pada
Aparat Pajak Akan Buru Sukanto Tanoto
JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan akan berkonsentrasi
memburu aktor utama kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, termasuk pemilik
perusahaan, Sukanto Tanoto, dan para pemegang saham lainnya.
Direktur Intelijen dan Penyidikan Paja
Institusi dan Aparat Negara Kalah
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama dan lembaga tradisional atau
kuasi-institusi negara masih tinggi, mengalahkan kepercayaan kepada lembaga dan
aparat negara.
Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam
Negeri (U
Guernsey Gelar Adu Bukti
JAKARTA - Pengadilan Guernsey kemarin mulai menggelar sidang adu bukti gugatan
intervensi kejaksaan dalam kasus dana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto
yang tersimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey.
Sidang tersebut dimulai pukul 9 pa
Sejumlah Pejabat Negara Tak Bayar Pajak
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan sejumlah
pejabat negara tidak membayar pajak. Bahkan para pejabat tersebut tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Mereka tidak menyerahkan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) paja
yarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21) 722-1658
http://www.transparansi.or.id
[Non-text portions of this message have been removed]
Post messa
.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21) 722-16
bela kilennya.
Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16805&cl=Berita
++
Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://
tuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21) 722-1658
http://www.
w.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
F
ntasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng N
ndonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21) 722-1658
http://www.transparansi.or.id
[Non-text
si.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-8365
kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Bar
ita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Tr
utar pemberantasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl.
ransi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21)
Transparansi Indonesia (MTI)
Jl. Polombangkeng No. 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21) 722-1658
http://www.transparansi.or.id
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED
rita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Tra
san korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
----
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng
berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
----
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Polombangkeng No. 11,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: (62-21) 727-83670, 727-83650
Fax: (62-21) 722-1658
h
Sumber: Kompas - Kamis, 01 November 2007
++
Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita
Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/
----
Masyarakat Tra
Tanpa Semboyan dan Slogan, tetapi Bekerja Efektif
Berkaca pada Pengalaman Finlandia
Pemerintahan yang baik seharusnya menjadi hak warga negara di negara yang
merdeka. Implikasinya, warga negara idealnya mendapatkan pelayanan umum dengan
standar pelayanan yang sama bagi semua orang. Artinya, sam
BK Larang Gratifikasi
Sanksi untuk Pejabat Eksekutif Pemberi Suap Urusan KPK
Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Slamet Effendy Yusuf
mengingatkan semua anggota Dewan untuk tidak menerima uang dari mitra kerja
terkait dengan tugas yang dilakukan, baik dalam rapat maupun saat kunjunga
CEO GE: Kurangi "Layers" Birokrasi
Birokrasi sudah mati. Oleh karena itu, harus dikaji kembali berapa banyak
lapisan harus dilalui untuk mengambil satu keputusan. Jika birokrasi buruk,
akan membuat gerakan menjadi lambat. Demikian pendapat CEO GE Jeff Immelt,
dalam wawancaranya dengan pakar m
Imigrasi Akan Habisi Mafia Paspor Sampai Desember
JAKARTA -- Kantor Imigrasi Bandar Udara Soekarno-Hatta memasang target
menghabisi mafia pemalsu paspor di Jakarta pada Desember tahun ini. Imigrasi
juga belum merasa perlu melibatkan polisi untuk memburu jaringan mafia itu.
Kepala Imigrasi Ba
Sistem Hukum Lemah, Koruptor Kabur
JAKARTA -- Sistem hukum Indonesia dianggap memiliki sejumlah kelemahan yang
menyulitkan penegak hukum mengawasi koruptor yang kabur ke luar negeri. "Kami
masih kesulitan mengawasi mereka, baik di penyidik, penuntut umum, maupun di
pengadilan," ujar Jaksa Agung
Badan Kehormatan Jangan Tutup Mata soal Gratifikasi
Badan Kehormatan atau BK DPR hingga saat ini belum membahas soal gratifikasi
yang dilaporkan Suryama M Sastra ke Komisi Pemberantasan Korupsi. BK DPR
diminta tidak tutup mata pada soal ini karena sangat penting untuk penegakan
kode etik DPR.
Kekayaan Kapolri Naik Lebih Dari Dua Kali Lipat
Selama kurun lima tahun, kekayaan Kapolri Jenderal Pol Sutanto naik lebih dari
dua kali lipat, dari sebesar Rp2,4 miliar pada 27 Desember 2001 menjadi Rp5,931
miliar pada 6 Juni 2006.
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan P
Kekayaan Kapolri Naik Lebih Dari Dua Kali Lipat
Selama kurun lima tahun, kekayaan Kapolri Jenderal Pol Sutanto naik lebih dari
dua kali lipat, dari sebesar Rp2,4 miliar pada 27 Desember 2001 menjadi Rp5,931
miliar pada 6 Juni 2006.
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pe
Pimpinan DPR Masih Butuh Klarifikasi
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat masih membutuhkan klarifikasi menyangkut uang
"titipan" sebesar Rp 14,9 juta yang diterima anggota DPR Suryama Majana Sastra
(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jawa Barat VI) yang telah menyerahkannya ke
Komisi Pemberantasan
Fatwa MA Bisa Hambat Pemberantasan Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan menilai fatwa Mahkamah Agung tentang pemisahan aset
negara (BUMN) dengan aset perusahaan milik negara bisa menghambat upaya BPK
menjalankan peran melakukan audit keuangan negara. Apalagi jika fatwa itu
dijadikan dasar bagi rev
Deposito Tanpa Tujuan Jelas Segera Ditutup
Departemen Keuangan akan menghimpun informasi tentang pembentukan rekening
deposito di seluruh kementerian dan lembaga dalam waktu dekat.
Rekening deposito yang tidak jelas tujuan pembentukannya akan segera ditutup
dan dananya dialihkan ke kas negar
Fatwa MA yang Menjadi Kontroversi
[3/10/06]
Kontroversi Fatwa MA tentang pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara terus
menggelinding. Terakhir, Presiden dikabarkan sudah menandatangani revisi PP No.
14 Tahun 2005.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, fatwa yang dikeluarkan pada 16 Agustus
Birokrasi Hambat Pertumbuhan Kredit
JAKARTA -- Pemerintah diminta memperbaiki sistem birokrasi yang terkait dengan
dunia usaha. Kalangan ekonom menilai, tanpa pembenahan birokrasi, upaya Bank
Indonesia menurunkan suku bunga BI Rate untuk mendorong sektor riil tak akan
memberikan hasil optimal.
Banyak Anak Pejabat Berbisnis Parsel
Tidak bisa dimungkiri, banyak anak pejabat berbisnis parsel. Bahkan, mereka
menjadi pebisnis dadakan parsel.
Penjualan parsel yang dilakukan anak-anak pejabat ini ditujukan kepada para
kolega ayahnya, yakni pejabat-pejabat lain ataupun para pengusaha yang
DPR Minta Presiden Tegur Jaksa Agung
JAKARTA -- DPR meminta Presiden menegur keras Jaksa Agung Abdurrahman Saleh
karena telah membiarkan aparatnya di daerah menjerat pelaku dugaan korupsi
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
DPRD. Padahal peraturan itu t
Ahli: Penyadapan oleh KPK Langgar Due Process of Law
Pemeriksaan di KPK yang berujung di pengadilan tipikor berpotensi menimbulkan
praktik diskriminasi.
Sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/10) terkait dengan permohonan
uji materiil Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pe
MK Bisa Jadi Tirani Yudisial
Banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, bahkan beberapa di
antaranya MK memutus sesuatu yang tidak diminta pemohon hak uji, dapat membuat
Mahkamah Konstitusi menjadi tirani yudisial. Terlebih dengan kewenangannya
untuk memutus sesuatu yang bersifa
Dana Reses Jangan Jadi "THR" Anggota DPR
Dana reses bagi para anggota DPR mesti makin ketat pertanggungjawabannya.
Dengan masa reses persidangan saat ini yang dimulai 18 Oktober nanti beririsan
dengan libur Idul Fitri, bisa-bisa dana reses untuk kunjungan ke daerah
pemilihan itu berbelok menja
Menkum HAM Jamin Pemohon WNI Tak Diperas
JAKARTA - Para pemohon status warga negara Indonesia (WNI) tidak perlu resah
terkait biaya pengurusan permohonan kewarganegaraan. Meski hingga kemarin
pemerintah belum menetapkan tarifnya, mereka diminta tetap mengajukan
permohonan dan mengabaikan biay
Berharap Lebih dari Sekadar Landung
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno Landung,
Selasa (10/10), akhirnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, setelah Landung
divonis 18 bulan, apa la
Koruptor di TV Mulai Lusa
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus merealisasikan program penayangan
wajah buron kasus korupsi lewat televisi. Para penilap uang negara itu akan
ditayangkan di layar kaca secara bergiliran mulai 16 Oktober 2006.
"Para buron tersebut akan ditayangkan seminggu se
Legislator Kembali Terima Dana Reses Rp 40,5 Juta
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat pada masa reses 19 Oktober-12 November
kembali menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara sekitar Rp
40,5 juta per anggota. Dana itu merupakan biaya bertemu dengan konstituen.
"Besarnya dan fung
Komisi Yudisial Imbau Hakim Tolak Parsel
JAKARTA - Komisi Yudisial menganjurkan para hakim tak menerima parsel Lebaran.
Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung Mustafa
Abdullah mengatakan pemberian parsel selalu berhubungan dengan profesi atau
jabatan penerima.
"A
Jaksa Agung "Dilawan" DPR
Sikap Jaksa Agung meneruskan penanganan kasus dugaan korupsi APBD sebelum 26
Maret 2003 "dilawan" DPR maupun DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000
telah terbukti bertentangan dengan undang-undang sehingga mestinya tidak
berlaku sejak kelahirannya.
Kini se
Terima Dana Reses, Anggota DPR Dinilai Bebal
JAKARTA -- Penerimaan dana reses anggota DPR untuk Oktober ini menuai kritik.
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan menilai para anggota DPR itu tak peduli pada
keterbatasan anggaran negara. "Mereka bebal," ujar Direktur Eksekutif Lembaga
Studi Pers dan
KPK: Unit Kerja Presiden Fokuskan Reformasi Peradilan
Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan
Program Reformasi yang dipimpin Marsillam Simandjuntak memfokuskan pada
reformasi peradilan. Menurut KPK, reformasi peradilan sangat diperlukan untuk
memberikan kep
Parpol Jangan Lindungi
Anggota DPR Dihukum Perlu Ada Sanksi
Saat ini setidaknya ada tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah diputus
bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. Meskipun putusan itu
belum berkekuatan hukum tetap, partai politik dirasa perlu memberikan sanksi
seb
Sebuah Ritual Mencari Hakim
Dua hari ini adalah hari besar bagi Komisi Yudisial. Komisi ini akan melakukan
wawancara terbuka kepada sembilan calon hakim agung yang dinilai telah lolos
profile assessment atau penilaian kepribadian. Inilah ajang pertama KY dalam
merekrut calon hakim agung.
Pe
Pencegahan Korupsi
Ruwet, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Lebih dari 20 tahun yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Soemitro
Djojohadikusumo, sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkai
1 - 100 of 224 matches
Mail list logo