[GELORA45] Panglima TNI mutasi 56 perwira tinggi
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1749889/panglima-tni-mutasi-56-perwira-tinggi Panglima TNI mutasi 56 perwira tinggi Sabtu, 26 September 2020 23:20 WIB Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memimpin rapat secara virtual dengan jajaran TNI yang membahas Evaluasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan dan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (7/8/2020). (ANTARA/HO-Puspen TNI) Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP. kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI, kali ini terhadap 56 perwira tinggi di tiga matra, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), maupun Angkatan Udara (AU). Siaran pers Pusat Penerangan TNI yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan mutasi perwira tinggi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Keputusan mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/757/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sebanyak 56 perwira tinggi TNI itu, terdiri dari 36 pati jajaran TNI AD, lima pati jajaran TNI AD dan 15 pati jajaran TNI AD. Baca juga: Panglima TNI terima laporan kenaikan pangkat 19 perwira tinggi Sebanyak 36 perwira tinggi dari jajaran TNI AD, yakni: 1. Letjen TNI dr. Bambang Dwi Hasto SpB FinaCs Msi dari Ka RSPAD Gatot Subroto menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). 2. Mayjen TNI Andarias Pong Bija dari Pa Sahi Tk III Bidang Jahpers Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). 3. Mayjen TNI Kasim Genawi SIP, MTr (Han) dari Dankodiklat TNI menjadi Pa Sahi Tk. III Bidang Jahpers Panglima TNI. 4. Mayjen TNI Dr Sudirman SH,MM dari Koorsahli Panglima TNI menjadi Dankodikat TNI. 5. Mayjen TNI Sisriadi dari Kapuspen TNI menjadi Koorsahli Panglima TNI. 6. Mayjen TNI Achmad Riad SIP dari Wadan Sesko TNI menjadi Kapuspen TNI. 7. Brigjen TNI Tri Martono SIP dari Dirlat Kodiklat TNI menjadi Wadan Sesko TNI. 8. Kolonel Inf. Arkamelvi Karmani SE dari Koordinator Auditor Itjen TNI menjadi Dirlat Kodiklat TNI. 9. Brigjen TNI Sumanto dari Pa Sahli Tk. II Intekmil Sahli Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). 10. Kolonel Inf. Rakimin M Djoeri SIP MM dari Paban Utama Kamteror Sahli Bidang Polkamnas Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Intekmil Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI. 11. Brigjen TNI Dwi Lestiyono SIP MSi (Han) dari Pa Sahli Tk. II Banusia Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka Pensiun). 12. Kolonel Arm I Ketut Sumerta SIP, MM dari Paban Utama Poldagri Sahli Bid.. Polkamnas Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Banusia Panglima TNI. 13. Brigjen TNI Irmanda Sofyan dari Dirum Pusbekangad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). 14. Kolonel Cba Anak Agung Ng Alit SSos dari Dirbinlitbang Pusbekangad menjadi Dirum Pusbekangad. 15. Brigjen TNI Josias Mamuko SIP. dari Kapoksahli Pangdam XIII/Merdeka menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). 16. Kolonel Cpl Saiful Rachiman dari Paban I/Ren Slogad menjadi Kapoksahli Pangdam XIII/Merdeka. 17. Mayjen TNI Dr. Budi Prijono ST MM dari Kabaranahan Kemhan menjadi Dirjen Renhan Kemhan. 18. Brigjen TNI Zainul Arifin SAP MSc dari Karopeg Setjen Kemhan menjadi Karoum Setjen Kemhan. 19. Kolonel Inf Aufit Chaniago SIP dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Karopeg Setjen Kemhan. 20. Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha dari Karoum Settama BNPT menjadi Dirjen Pothan Kemhan. 21. Brigjen TNI Yulius Selvanus dari Danrem 181/Pvt (Sorong) Kodam XVIII/Ksr menjadi Kabainstrahan Kemhan. 22. Brigjen TNI Indra Heri SE dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Jahpers menjadi Danrem 181/Pvt (Sorong) Kodam XVIII/Ksr. 23. Kolonel Inf Djauhari SE dari Paban III/Binsiapsat Sopsad menjadi Pa Sahi Tk. II Kasad Bid. Jahpers. 24. Brigjen TNI Wiwik Jati Wahono dari Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). 25. Kolonel Kav Agape Zacharia R, Dondonkambey SE dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan. 26. Brigjen TNI Susilo Adi Purwantoro SE M Eng Sc dari Karoum Unhan menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Unhan. 27. Brigjen TNI Priyanto SIP. dari Dirsumdahan Ditjen Pothan Kemhan menjadi Karoum Unhan. 28. Kolonel Inf Fahrid Amran SH dari Kabidbangkerma Puslola Kawasan Bainstrahan Kemhan menjadi Dirsumdahan Ditjen Pothan Kemhan. 29. Mayjen TNI Mindarto dari TA Pengajar Bid. Strategi Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). 30. Brigjen TNI Kup Yanto Setiono MA dari Ses Ditjen Strahan Kemhan menjadi TA Pengajar Bid. Strategi Lemhannas. 31. Brigjen TNI Yudi Abrimantyo SIP MSc. dari Bandep Ur. Sosbud pada Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas menjadi Ses Ditjen Strahan Kemhan.
[GELORA45] Habis Penyakit, Terbitlah Utang
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1946-habis-penyakit-terbitlah-utang Sabtu 26 September 2020, 05:00 WIB Habis Penyakit, Terbitlah Utang Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial Habis Penyakit, Terbitlah Utang MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group. JUDUL di atas ialah terjemahan bebas dari kalimat after the disease, the debt. Majalah The Economist menuliskan kata-kata itu pada sampul edisi 25 April-1 Mei 2020. Cukup alasan mengapa majalah terkemuka Inggris tersebut mengingatkan negara-negara di dunia akan mahalnya ongkos ekonomi akibat pandemi covid-19, bahkan sejak saat pandemi baru memasuki tahap dini lima bulan lalu. Di tengah kondisi yang sangat suram, seluruh negara dan otoritas moneter harus memberikan obat pereda rasa sakit berupa stimulus agar krisis kemanusiaan dan ekonomi tidak semakin memburuk dan membuat kejatuhan ekonomi makin dalam. Triliunan dolar AS dipompa ke kocek masyarakat dan sistem keuangan untuk mengangkat daya beli masyarakat, mencegah kejatuhan harga aset keuangan, mencegah kebangkrutan dunia usaha, mencegah ledakan PHK, dan mencegah korban jiwa yang lebih besar. Kemerosotan yang mencengangkan, tulis The Economist, dalam keuangan publik sedang berlangsung. Defi sit meningkat di seluruh negara maju karena pemerintah secara agresif melonggarkan dompet mereka sebagai tanggapan terhadap pandemi. Pemerintah AS, misalnya, akan mengalami defisit 15% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Angkanya akan naik jika lebih banyak stimulus diperlukan. Jepang, negara dengan ekonomi relatif stabil selama beberapa dekade, setali tiga uang. Mereka mulai mengalkulasi warisan mahal pagebluk ini. Apalagi, pada 2019 utang publik bruto Jepang sudah hampir 240% dari PDB. Walhasil, defisit akan kian menganga. Di seluruh negara kaya, IMF mencatat utang pemerintah bruto akan naik US$6 triliun menjadi US$66 triliun pada akhir tahun ini. Itu berarti naik dari 105% PDB menjadi 122% PDB —peningkatan yang lebih besar daripada yang terlihat di tahun mana pun selama krisis keuangan global. Mengelola utang kolosal seperti itu akan membebani masyarakat selama beberapa dekade mendatang. Bahkan, secara agak mengerikan The Economist melukiskannya dengan kalimat, ‘Jam utang nasional yang terus berdetak di dekat Times Square di New York telah memperingatkan Armageddon fi skal yang akan segera terjadi sejak 1989’. Lalu, apa kabar dengan Indonesia? Ternyata sama juga. Sembari menyatakan fakta pahit soal datangnya resesi ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan angka-angka defi sit yang terjadi, awal pekan ini. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp500,5 triliun hingga Agustus. Defisit terjadi karena penerimaan negara baru mencapai Rp1.034,1 triliun, padahal belanja negara sudah Rp1.534,7 triliun. Defisit anggaran itu setara dengan 3,05% PDB, atau telah mencapai 48,2% dari target defisit dalam Perpres 72 Tahun 2020 yang sebesar 6,34% dari PDB. Kenaikan defi sit yang sangat besar jika dibandingkan dengan defi sit pada periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp197,9 triliun. Maka, persis seperti kalimat dalam sampul The Economist, defisit yang terus menganga harus ditambal dengan utang karena tak tersedia lagi jalan selain itu. Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan utang sudah Rp693,6 triliun hingga Agustus 2020. Pembiayaan utang dilakukan untuk menutup defisit anggaran Rp500,5 triliun. Utang tersebut sudah mencapai 56,8% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp1.220,5 triliun. Jumlahnya juga tumbuh 143,3% jika dibandingkan dengan utang pada periode yang sama tahun lalu. “Ini kenaikan luar biasa. Beban APBN kita luar biasa berat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi video di Jakarta, Selasa (22/9). Tingkat utang memang menciptakan ketidakpastian jangka panjang, terutama terkait dengan bagaimana negara akan membayar pinjaman itu. Namun, dalam ekonomi modern tersedia rumus defi sit dan utang merupakan ‘kejahatan yang diperlukan’. Apalagi, untuk mengendalikan pandemi yang belum bisa dideteksi kapan akan berhenti. Tanpa pelonggaran yang signifi kan dan dukungan fiskal, resesi bahkan bisa menjadi depresi. Otot-otot ekonomi bisa kian lunglai. Persendian ekonomi bisa makin kelu. Karena itu, senyampang masih bisa dijaga secara ketat, menambal defi sit dengan utang bukanlah barang haram, apalagi kiamat. Jangan pula angka-angka di atas dijadikan amunisi untuk memainkan politisasi. Selama ini isu utang kerap jadi gorengan gurih para petualang dan peselancar politik untuk menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah melalui cap ‘rezim utang’. Padahal, jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, rasio utang Indonesia masih jauh lebih rendah, di kisaran 30% dari PDB. Kendati demikian, kepada pemerintah perlu selalu diingatkan untuk menjaga defi sit dan utang secara sangat ketat, sangat ketat, dan sangat
[GELORA45] Saatnya Negara Memaksa
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2126-saatnya-negara-memaksa Sabtu 26 September 2020, 05:00 WIB Saatnya Negara Memaksa Administrator | Editorial PANDEMI covid-19 di negeri ini masih jauh dari selesai. Penyebaran virus mematikan itu justru semakin parah. Kematian yang diakibatkannya pun bertambah. Tak tanggungtanggung, sudah lebih dari 10 ribu anak bangsa meninggal lantaran terpapar korona. Jika dibandingkan dengan pasien sembuh yang mendekati 200 ribu dari total kasus positif lebih dari 260 ribu, angka kematian memang sedikit. Akan tetapi, jangankan 10 ribu, satu nyawa saja yang melayang terbilang banyak, sangat banyak. Terus bertambahnya jumlah korban adalah peringatan nyata, amat nyata, bahwa korona benar-benar telah menjelma menjadi malaikat pencabut nyawa. Ia tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, maupun kelas. Siapa pun dan di mana pun berisiko terpapar dan meninggal. Pada konteks itulah, untuk kesekian kalinya kita mengingatkan bahwa wabah korona adalah ancaman luar biasa. Ia tidak bisa dipandang remeh, tak dapat pula dihadapi dengan sikap abai dan bebal. Mau bukti apa lagi bahwa covid-19 memang sangat mengkhawatirkan jika penyebarannya begitu cepat dan terus meningkat dari hari ke hari? Perlu pembenaran apa lagi untuk mengatakan bahwa korona adalah musuh paling berbahaya saat ini jika liang lahad tiada henti digali? Tren peningkatan kasus positif di banyak daerah adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa korona masih terlalu kuat untuk dijinakkan. Saking cepatnya ia menular, rumah sakit dan fasilitas kesehatan mulai kewalahan. Demikian pula dengan tenaga kesehatan yang sudah lebih dari enam bulan berjibaku menangani pasien korona. Karena itu, melalui forum ini kita terus mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk aktif ambil bagian dalam perang melawan korona. Caranya sangat sederhana, yakni patuh pada ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan mungkin terdengar membosankan. Akan tetapi, itulah jurus-jurus jitu untuk melindungi dari pukulan mematikan yang dilancarkan covid-19 selama vaksin dan obat masih dalam penantian. Menghindari kerumunan juga penting, sangat penting. Menghindari kerumunan sama saja menghindari bahaya, bahaya bagi diri sendiri maupun buat orang lain. Seperti jurusjurus sebelumnya, ia juga sangat mudah untuk dilakukan. Namun, hal-hal yang semestinya gampang itu ternyata sangat sulit bagi banyak orang. Tidak sedikit warga masyarakat yang masih abai mengenakan masker dan menjaga jarak saat beraktivitas. Tidak sedikit pula mereka yang bergabung dalam kerumunan, atau bahkan dengan sengaja membuat kerumunan. Apa yang dilakukan seorang pemimpin DPRD kota di Jawa Tengah baru-baru ini ialah contoh kebebalan di tengah pandemi. Sebagai pejabat, dia yang seharusnya menjadi teladan ketaatan terhadap protokol kesehatan justru menggelar konser musik dangdut untuk merayakan pernikahan dan khitanan anaknya yang disesaki ribuan orang. Ironisnya lagi, keramaian tanpa izin itu dibiarkan saja oleh aparat. Kita tidak tahu pasti kapan pandemi ini usai. Karena itu, untuk mencegah korona yang kian menggila, tiada cara lain kecuali memastikan protokol pencegahan dipatuhi oleh seluruh kalangan. Ketentuan-ketentuan dalam pembatasan sosial berskala besar alias PSBB atau apa pun bentuk kebijakan di tiap-tiap daerah jelas bukan untuk gagah-gagahan. Ia disusun untuk diterapkan, dan pemerintah diberi kekuasaan menegakkannya. Kita tidak bisa lagi membuang-buang waktu dengan menunggu kesadaran masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. Saatnya negara memaksa mereka agar korona tak semakin merajalela. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2126-saatnya-negara-memaksa
[GELORA45] Panggung Politik Perempuan Melawan Pelecehan Seksual
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5188036/panggung-politik-perempuan-melawan-pelecehan-seksual?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Kalis Panggung Politik Perempuan Melawan Pelecehan Seksual Kalis Mardiasih - detikNews Jumat, 25 Sep 2020 16:20 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin kalis mardiasih Kalis Mardiasih (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom) Jakarta - Perempuan zaman sekarang semakin galak. Sedikit-sedikit teriak pelecehan. Sedikit-sedikit darurat kekerasan seksual. Cuma disiulin saja marah. Cuma digoda lewat chat langsung melapor di media sosial. Seram. Demikian tradisi lama yang dianggap normal merasa was-was dan kebingungan menghadapi norma baru: budaya melawan pelecehan seksual! Kita sampai pada episode: seorang politikus laki-laki mencuit lewat akun pribadinya di Twitter perihal paha politikus perempuan. Paha calon wakil wali kota Tangsel itu mulus banget, ujarnya, secara sadar dan terbuka. Padahal, Rahayu Saraswati, sang calon wakil wali kota, pagi itu sedang dalam agenda berolahraga, tentu saja sepatutnya dengan pakaian olahraga. Pelecehan seksual verbal oleh Cipta Panca Laksana serupa riak keruh yang menggambarkan betapa besar tantangan perempuan di ruang publik. Menariknya, ini bukan soal jenis kelamin. Seksisme bukan wajah laki-laki, melainkan wajah siapa pun dengan perasaan merasa berkuasa yang bertujuan membuat pihak yang lebih lemah menjadi tak berdaya, merasa rendah, merasa bersalah, mempertanyakan kembali dirinya sendiri sehingga selanjutnya dapat dikontrol dan dikuasai. Nyatanya, Panca meleset. Ia salah memilih lawan. Di media sosial yang terbuka, pelaku pelecehan memilih mengomentari bentuk tubuh perempuan, warna lipstik perempuan, baju perempuan hingga status perkawinan perempuan dibanding menakar gagasan perempuan yang disampaikan sesuai latar belakang akademik dan kiprah politiknya. Bisa jadi, ia tak mampu mengimbangi gagasan perempuan. Bisa jadi, ia adalah produk dari dunia yang terlalu laki-laki dari abad sebelumnya yang masih terkaget-kaget akan keberadaan perempuan pintar. Dalam dunianya yang dalam goa, ia masih berpikir perempuan tercipta sebagai budak dan pelayan. Di ruang rapat, pejabat usia kepala lima merasa normal melecehkan mahasiswi magang dalam lembaga Pemerintahan. Kerlingan, tatapan, dan sentuhan yang tak diinginkan, kode gerakan yang membuat tak nyaman, hingga teks-teks bermuatan seksual digencarkan. Kita belum menghitung berapa banyak teknik manipulasi untuk mementahkan gagasan perempuan. Bersuara keras sedikit, sebut saja perempuan sebagai makhluk emosian. Banyak menyanggah pendapat di forum, sebut saja perempuan sedang siklus bulanan. Memperjuangkan nasib perempuan, anak-anak dan kelompok rentan, sebut saja perempuan memang hobi baperan. Pertama, pelecehan seksual selalu soal relasi kuasa, dan struktur politik adalah profesi dengan kekuasaan paling mutakhir. Selama puluhan tahun sejak demokrasi memberi kesempatan perempuan terjun ke panggung politik, pelecehan seksual dinormalisasi begitu saja sebab struktur yang ada di atas dapat mengancam apa saja untuk struktur di bawahnya. Ada mitos yang menganggap bahwa struktur partai, lembaga pemerintahan, lembaga agama, perusahaan hingga kampus semestinya jadi lembaga yang bersih dari berita-berita "memalukan". Kini, mitos itu dilawan. Lembaga apa saja justru memalukan jika melanggengkan tradisi pelecehan terhadap perempuan! Lembaga yang bisa merespons dengan cepat tindakan kekerasan seksual dengan berpihak kepada kerentanan korban akan menjadi lembaga yang terhormat dan terpercaya. Kedua, normalisasi pelecehan seksual didukung dengan normalisasi pandangan bahwa tubuh perempuan mesti patuh. Tubuh yang telah dibuat patuh, pikiran dan sikap dengan mudah dibuat tunduk. Di linimasa, warganet mengutuk pelaku, namun juga sekaligus memberi saran agar perempuan berpakaian "sepatutnya". Mirip seperti pertanyaan apakah perempuan yang ada di ruang publik tetap bisa jadi pasangan dan ibu yang baik di rumah? Tuntutan serupa tak pernah dicek kepada laki-laki. Pertanyaan berikutnya, apa standar kepatutan itu? Belakangan, gelombang industri fesyen muslim punya pengaruh signifikan terhadap bergesernya norma kepatutan pakaian perempuan. Meskipun, sejak dulu penggunaan jilbab punya pengaruh signifikan terhadap political correctness hingga tersangka koruptor pun selalu berjilbab dadakan di ruang sidang. Hari ini, diskursus jilbab terus berkembang dalam lanskap sosial Indonesia. Laporan Alvara Research Institute dalam Indonesian Moslem Report 2019 mendata jumlah perempuan berjilbab di Indonesia mencapai lebih dari 75%. Di sekolah negeri, tanpa landasan tertulis apa pun, semacam terdapat kesepakatan tak tertulis menyoal bentuk seragam panjang, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Banyak cerita dari siswi yang tak berjilbab atau tak berseragam panjang mendapat teguran langsung dari guru atau kepala sekolah. Jika tak langsung, ketidaknyamanan menjadi minoritas
[GELORA45] Pertamina jadikan garam tradisional Kusamba sebagai wisata
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/210853/pertamina-jadikan-garam-tradisional-kusamba-sebagai-wisata Pertamina jadikan garam tradisional Kusamba sebagai wisata Jumat, 25 September 2020 21:49 WIB Salah satu petani garam di Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali. Jumat (25/9/2020). ANTARA/HO-Humas PT Pertamina. (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2020) Denpasar (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) V akan menjadikan Program "Uyah" (Garam) Tradisional di Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali sebagai salah satu program daerah dengan tujuan wisata alternatif. "Saat ini jumlah petani garam hanya tinggal 16 orang, hal ini disebabkan karena perkembangan pesat di sektor pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga menarik minat petani garam untuk beralih profesi. Apalagi di Desa Kusamba merupakan desa dengan jumlah petani garam yang banyak," kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus , Rustam Aji dalam keterangan persnya di Denpasar, Jumat. Ia menjelaskan bahwa Desa Kusamba merupakan satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang berdekatan dengan Integrated Terminal (IT) Manggis. Sebelum program pemberdayaan ini dilaksanakan, banyak masyarakat di wilayah pesisir pantai sana yang memanfaatkan hasil laut sebagai tumpuan ekonomi. Baca juga: Klungkung mulai produksi garam beryodium "Uyah Kusamba Gema Santi" Rustam mengatakan bahwa di Desa Kusamba adalah wilayah dengan jumlah petani garamnya cukup banyak, sekitar 100 orang petani. Selain itu, para petani garam juga bergantung pada kondisi cuaca sebagai faktor penentu keberhasilan panen. "Dari kondisi yang ada di Desa Kusamba itu , maka dengan Program Uyah Tradisional Kusamba bisa memberikan peluang bagi potensi pariwisata di desa ini. Dengan tradisi mata pencarian tradisional yang sudah melekat sebagai wilayah asal petani garam. Program ini bertujuan untuk menjadikan Desa Kusamba menjadi daerah tujuan wisata alternatif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani garam," jelas Rustam. Selanjutnya, juga akan mengembangkan produk inovasi berbahan dasar garam sebagai souvenir. Kata Rustam hal ini didukung juga oleh PT Pertamina, berup perluasan jaringan, pemasaran produk souvenir hingga masyarakat petani garam Desa Kusamba sudah bisa mandiri. Menurutnya, ini sekaligus sebagai bentuk nyata peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi masyarakat, Pertamina untuk Indonesia Maju. Pewarta : Ayu Khania Pranishita Editor : Edy M Yakub COPYRIGHT © ANTARA
[GELORA45] Sempat Diperberat Artidjo, Vonis Koruptor e-KTP Dipangkas Lewat PK
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/347843-sempat-diperberat-artidjo-vonis-koruptor-e-ktp-dipangkas-lewat-pk Jumat 25 September 2020, 16:55 WIB Sempat Diperberat Artidjo, Vonis Koruptor e-KTP Dipangkas Lewat PK Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum Sempat Diperberat Artidjo, Vonis Koruptor e-KTP Dipangkas Lewat PK ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Sugiharto (Kanan) dan Irman MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) dua mantan pejabat Kemendagri terpidana kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) yakni Irman dan Sugiharto. Putusan PK MA mengurangi hukuman Irman dari 15 tahun penjara (vonis kasasi) menjadi 12 tahun penjara. Hukuman Sugiharto berkurang dari 15 tahun penjara (vonis kasasi) menjadi 10 tahun penjara. "Permohonan PK pemohon/terpidana Sugiharto dikabulkan oleh MA dalam tingkat pemeriksaan PK," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Jumat (25/9). Dalam putusan PK itu, MA membatalkan putusan kasasi MA Nomor 430 K/Pid.Sus/2018. MA mengadili kembali perkara itu da menyatakan pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dalam perkara itu, Irman merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan Sugiharto menjabat Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil. Dalam putusannya, Irman dijatuhi pidana 12 tahun, denda Rp500 juta subsider kurungan delapan bulan, dan hukuman tambahan uang pengganti US$500 ribu dan Rp1 miliar. Adapun Sugiharto dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp500 juta subsider kurungan 8 bulan, dan pidana tambahan uang pengganti sebesar US$450 ribu dan Rp460 juta. Baca juga: Vonis Ringan Koruptor, Perspektif Korupsi Hakim MA Dipertanyakan Andi Samsan membeberkan pertimbangan majelis hakim PK mengabulkan permohonan permohonan dua terpidana itu yakni telah ditetapkan oleh KPK sebagai justice collaborator (JC) sesuai keputusan Pimpinan KPK No.670/01-55/06-2017 tertanggal 12 Juni 2017 Pertimbangan lainnya, kedua terpidana dinilai bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan serta bukti-bukti yang signifikan sehingga penyidik dan lenuntut umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara KTP-el itu. Atas alasan tersebut, MA mengabulkan permohonan PK dengan membatalkan putusan kasasi MA yang menghukum keduanya selama 15 tahun penjara. Adapun pasal dakwaan yang terbukti masih sama yaitu Pasal 2 ayat (1) UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Untuk Irman alasan dan pertimbangan hukumnya hingga dikabulkan sama dengan alasan dan pertimbangan dalam perkara Sugiharto," ucap Andi Samsan Nganro. Perkara PK itu diadili Hakim Agung Suhadi sebagai Ketua Majelis dengan anggota Krisna Harahap dan Sri Murwahyuni. Andi Samsan menyebut putusan PK kedua perkara tersebut hasil musyawarah majelis hakim tidak bulat karena Ketua Majelis Suhadi menyatakan dissenting opinion. Suhadi menyatakan perbedaan pendapat lantaran terpidana dinilai memiliki peran yang menentukan yaitu sebagai kuasa pengguna anggaran. Sebelumnya, pada 2018, Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis terhadap terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Artidjo Alkostar itu menjatuhkan hukuman masing-masing 15 tahun penjara terhadap Irman dan Sugiharto.(OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/347843-sempat-diperberat-artidjo-vonis-koruptor-e-ktp-dipangkas-lewat-pk
[GELORA45] Pemulihan 14 Juta Hektare Lahan Kritis Butuh 60 Tahun
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/347909-pemulihan-14-juta-hektare-lahan-kritis-butuh-60-tahun Jumat 25 September 2020, 21:38 WIB Pemulihan 14 Juta Hektare Lahan Kritis Butuh 60 Tahun Mediaindonesia.com | Humaniora Pemulihan 14 Juta Hektare Lahan Kritis Butuh 60 Tahun ANTARA/Adiwinata Solihin Ilustrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan upaya pemulihan 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia membutuhkan waktu hingga 60 tahun. "Diperlukan waktu selama 60 tahun untuk pemulihan lahan kritis di Indonesia. Karena itu kesadaran dan peran penting masyarakat sangat diharapkan," kata Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Handoyo dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Jumat (25/9). Melalui webinar yang digelar Pusat Kajian Silvikultur Intensif Hutan Tropis Indonesia memperingati dies ke-57 Fakultas Kehutanan UGM, Handoyo mengakui menghadapi 14 juta hektare lahan kritis bukan persoalan mudah. Dengan mendapat dukungan APBN dan APBD serta swasta, menurut dia, kemampuan pemulihan lahan kritis hanya 232.250 hektare per tahun. Baca juga : https://mediaindonesia.com/read/detail/138626-kalsel-rehabilitasi-16-800-hektar-lahan-kritis-selama-2017 Menurut dia, lahan kritis muncul akibat degradasi lahan berupa pengurangan status lahan secara fisik, kimia dan atau biologi sehingga menurunkan kapasitas produksi. Fenomena itu terjadi karena ada beberapa sebab diantaranya berkurangnya lahan basah, perluasan lahan pertanian subsisten, perluasan lahan industri tidak ramah lingkungan, dan dinamika penggunaan lahan. "Tentu saja lahan kritis atau terdegradasi ini menjadikan kurang berfungsi dengan baik untuk ditanami," kata dia. Hudoyo mengatakan berkurangnya lahan basah seperti mangrove yang memiliki luas 3,4 juta ha, sebanyak 1,8 juta ha dalam kondisi kritis dan 1,6 kondisi baik. Sementara kemampuan rehabilitasi lahan mangrove ini hanya 1.000 ha per tahun, belum lahan basah yang gambut. Demikian pula kondisi perluasan lahan pertanian subsisten yang mengakibatkan lahan pertanian meningkat 18,7 persen, dan menurunnya bahan organik tanah serta 80 persen lahan pertanian mengalami erosi. Perluasan produksi minyak sawit, kayu lapis, serta industri pulp-kertas, menurut dia, juga turut menyumbang terjadinya degradasi lahan. "Belum lagi adanya dinamika penggunaan lahan, berupa perubahan fungsi lahan prima menjadi lahan kritis dan lahan rusak," kata dia. Akibat degradasi lahan ini, kata dia, berbagai isu harus dihadapi diantaranya musim kemarau panjang atau kekeringan, minimnya peresapan air ke dalam tanah dan kekurangan sumber daya air. Berbagai upaya yang saat ini sedang dilakukan, menurut dia, mulai dari pembuatan hujan buatan, pembuatan sumur resapan, menghidupkan mata air dengan kegiatan penanaman di sekitar sumber mata air dan lainnya. Hudoyo menyatakan rencana aksi nasional berupa pengurangan degradasi lahan guna mendukung ketahanan pangan telah dilakukan dengan mendorong peningkatan kesadaran dan pendidikan terutama untuk kalangan generasi muda. (Ant/0L-12) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/347909-pemulihan-14-juta-hektare-lahan-kritis-butuh-60-tahun
[GELORA45] Svargabumi, Agrowisata, dan Pemulihan Ekonomi
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5186069/svargabumi-agrowisata-dan-pemulihan-ekonomi?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Svargabumi, Agrowisata, dan Pemulihan Ekonomi Dian Yuanita Wulandari - detikNews Kamis, 24 Sep 2020 13:10 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin SvargaBumi Agrowisata Svargabumi di Magelang, Jawa Tengah yang sedang "hits" (Foto: Eko Susanto) Jakarta - Kehadiran destinasi wisata bernama Svargabumi belum lama ini menjadi topik yang ramai diberitakan di media sosial. Destinasi tersebut menyuguhkan panorama persawahan berlatar Candi Borobudur dan mengusung keunggulan spot instagramable yang elegan. Ide "berwisata" ke areal persawahan sebenarnya merupakan hal sederhana yang sebagian besar dari kita barangkali pernah melakukannya. Hal yang menjadi beda karena Svargabumi tidak sekadar menyajikan bentangan sawah, tetapi juga konsep tata ruang yang estetis dan tawaran kuliner yang menarik. Pembangunan Svargabumi menerapkan kolaborasi antara petani dengan penyedia jasa wisata. Dari unggahan Instagram yang dibagikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, luas total lahan yang disewa Svargabumi berkisar 20 hektar selama 10 tahun dengan biaya sewa 80 juta/ha/tahun. Selama usaha wisata berlangsung, petani tetap mendapat kesempatan untuk menggarap lahan tersebut secara produktif. Usaha kolaboratif antara sektor pertanian dan pariwisata tersebut dikenal dengan istilah agrowisata. Menjadi Peluang Bukan hal baru jika agrowisata selalu mencuri perhatian mayoritas masyarakat Indonesia. Kementerian Pertanian (2019) mengungkapkan bahwa kecenderungan preferensi dan motivasi wisatawan saat ini beralih pada pemenuhan kebutuhan dalam bentuk menikmati objek-objek spesifik seperti udara yang segar, pemandangan, pengolahan produk secara tradisional, hingga wawasan tentang produk pertanian yang sudah jadi. Kecenderungan tersebut tentu menjadi peluang tersendiri bagi sektor pertanian dan pariwisata untuk menggeliatkan agrowisata di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya pertanian yang luas dan berlimpah. Sektor pertanian merupakan sektor yang dinilai paling resilien khususnya selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan rilis BPS pada Mei 2020, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 2,19% pada saat sektor unggulan lain seperti industri, perdagangan, dan manufaktur mengalami kemerosotan. Sebagai negara yang dikenal dengan surga wisata, sektor pariwisata merupakan sektor penghasil devisa negara terbesar nomor dua di Indonesia. Agrowisata mengkombinasikan produk dan jasa dari sektor pertanian dan pariwisata sehingga mampu mengoptimalkan nilai tambah secara simultan. Merujuk pada laman resmi dari Kementerian Pertanian yang memuat direktori agrowisata di Indonesia (http://database.pertanian.go.id/agrowisata/), terdapat lebih dari 100 lokasi agrowisata yang sudah dikembangkan di sepuluh provinsi. Informasi tersebut sifatnya belum final dikarenakan pengembangan agrowisata di daerah lain masih terus berlanjut. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa agrowisata memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan agrowisata berpeluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja utamanya di perdesaan, menumbuhkan kecintaan generasi muda pada sektor pertanian, serta turut memajukan pariwisata di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan Indonesia dapat memiliki 2.000 desa wisata dan terus mendorong potensi desa yang dapat dijadikan sebagai desa wisata. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2019) menyebutkan, sebanyak 1.902 desa berpotensi sebagai desa wisata dengan sumber daya yang dimiliki, salah satunya sektor pertanian. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang baru saja disusun, pengembangan dan pengelolaan destinasi di kawasan perdesaan menjadi salah satu fokus bahasan. Tujuannya yaitu untuk memulihkan ekonomi serta reformasi sosial di desa-desa pasca Covid-19. Sasaran utama upaya pemulihan ekonomi tersebut pada dasarnya ditargetkan untuk membangkitkan sektor industri, pariwisata, dan investasi. Lebih lanjut, Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan dalam rilisnya (Juni, 2020) menyampaikan, desa-desa wisata baru akan didorong untuk terintegrasi dengan inovasi digital. Rencana ini sangat perlu diapresiasi dan didukung. Akan lebih baik jika pembangunan desa wisata baru tersebut juga difokuskan pada desa-desa yang memiliki potensi sektor pertanian yang besar. Sektor pertanian yang dimaksud tidak terbatas pada subsektor tanaman pangan, tetapi juga subsektor hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata dengan melibatkan masyarakat lokal di desa setempat diperkuat dengan sentuhan inovasi digital akan semakin meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya mengakselerasi pemulihan ekonomi.
[GELORA45] Bhakti sosial Rumah Sakit Apung akan layani pasien umum dan bedah minor
-- j.gedearka https://riau.antaranews.com/berita/183025/bhakti-sosial-rumah-sakit-apung-akan-layani-pasien-umum-dan-bedah-minor Bhakti sosial Rumah Sakit Apung akan layani pasien umum dan bedah minor Kamis, 24 September 2020 20:57 WIB RS Apung Nusa Waluya II. (ANTARA/HO-doctorSHARE) Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah mengizinkan pengelola Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II milik Yayasan Dokter Peduli untuk melakukan bhakti sosial di wilayah itu beberapa bulan ke depan namun sejauh ini hanya untuk layanan umum dan bedah minor. "Untuk operasional sendiri sejauh ini belum bisa karena harus melengkapi ijin atau rekomnya yang belum ada," kata Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy di Pekanbaru, Kamis. Zaini Rizaldy mengatakan, nantinya kalau RS Apung sudah beroperasi warga akan dilayani gratis tidak dipungut biaya. Sedangkan jenis penyakit yang akan diobati adalah umum dan bedah minor atau kecil. Baca juga: RS Apung segera beroperasi tangani COVID-19 di Pekanbaru Sementara itu Asisten I Setdako Pekanbaru Azwan mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan tim RS Apung Kamis (24/9) membahasbeberapa surat ijin dan dukungan stake holder terkait. "Kita sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Apung terkait bakti sosial dari dokter yang peduli terkait surat permohonan dukungan," kata Azwan. Adapun beberapa dukungan yang dimintakan dari Pemko Pekanbaru yakni dukungan tenaga medis, dukungan bahan bakar minyak (BBM), dukungan agar dalam operasional nanti dapat dibantu tenda pleton yang akan berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial. Kemudian dukungan air bersih yang dikoordinasikan dengan Damkar. "Mereka memerlukan rekomendasi minyak subsidi dan itu sudah diurus oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang berkoordinasi dengan Kota Pekanbaru," katanya. Terkait limbah medis dan kebersihan, kata Azwan, akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setmpat.Sedangkan untuk keamanan dalam operasional nanti, Pemko akan menyurati kepolisian dan Satpol PP Pekanbaru. "Intinya adalah bagaimana Rumah Sakit Apung ini beroperasi maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pekanbaru," katanya. Baca juga: Satgas COVID-19 belum memerlukan bantuan RS Apung Nusa Waluya II Pewarta : Vera Lusiana Editor: Riski Maruto COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Perempuan Pengusung Reforma Agraria
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/347536-perempuan-pengusung-reforma-agraria Kamis 24 September 2020, 19:14 WIB Perempuan Pengusung Reforma Agraria Usep Setiawan , Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden | Opini Perempuan Pengusung Reforma Agraria Dok. Pribadi PADA 24 September 1960, terbit UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian menjadi Hari Tani Nasional. Tahun ini UUPA berusia 60 tahun. Salah satu dinamika penting gerakan reforma agraria di Indonesia, adalah, meningkatnya peran perempuan di dalamnya. Kepemimpinan perempuan dalam organisasi masyarakat sipil di berbagai level makin dominan. Belum lama ini di Serikat Petani Pasundan sebagai organisasi rakyat pelopor reforma agraria di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat memilih perempuan sebagai pemimpin organisasi tani lokalnya. Pada 12 Agustus 2020, terpilih Ai Susi Ketua SPP Cilawu Garut (2020-2023) didampingi Oyom wakil ketua, Elis sekretaris, dan Emay bendahara. Semuanya perempuan. Fenomena di SPP Garut ini seperti meneruskan kecenderungan dari menguatnya kepemimpinan perempuan pada organisasi masyarakat sipil (CSO) pengusung reforma agraria. Misalnya, sejak 2016 kepemimpinan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai organisasi gerakan reforma agraria dipimpin perempuan. Lalu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) penghimpun komunitas masyarakat adat se-Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai organisasi gerakan lingkungan penyokong reforma agraria, dan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pembela hukum struktural yang membantu rakyat miskin, juga dipimpin perempuan. Masih banyak CSO dalam berbagai tema terkait reforma agraria dipimpin perempuan. Seperti Bina Desa yang memberdayakan masyarakat desa, KIARA pembela nelayan tradisional, dan Sawit Watch yang memantau perkebunan sawit, semuanya dipimpin kaum perempuan. Sebelumnya, Mama Aleta Baun tokoh lingkungan yang menggondol penghargaan The Goldman Environmental Prize 2013, untuk perjuangannya, bersama perempuan di Mollo, NTT melawan pertambangan marmer yang merusak lingkungan dan adat setempat sejak 1999. Perlawanan feminis Meningkatnya kepemimpinan perempuan dalam gerakan reforma agraria membawa angin segar bagi perbaikan strategi gerakan sosial yang mengedepankan empati. Fenomena ini bisa dianalisis dengan berbagai perspektif. Pertama, fenomena ini merupakan hasil oto-kritik kalangan gerakan terhadap kepemimpinan laki-laki dalam gerakan sosial. Pergeseran peran lelaki dari gerakan sosial yang ditandai menguatnya gerakan politik praktis, mendorong banyak laki-laki pelaku gerakan sosial berpindah 'perahu' ke partai politik. Kedua, hal ini merupakan hasil dari pendidikan panjang para aktivis feminis sebelumnya. Pendidikan yang dilakukan tokoh-tokoh gerakan sosial pada era Orde Baru hingga awal reformasi berbuah manis. Kini makin banyak aktivis perempuan yang punya pengetahuan, keterampilan dan keberanian hingga mampu tampil memimpin organisasi. Hal ini indikasi kesetaraan gender menguat. Kemampuan perempuan terkonfirmasi tak kalah dari lelaki. Ketiga, hal ini menandakan perlawanan terbuka atas patriarki yang dominan dalam politik agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Pendekatan kekuasaan dalam memfasilitasi penetrasi kapital di lapangan agraria, seperti perkebunan, kehutanan dan infrastruktur dilawan dengan pendekatan feminisme dan humanisme. Perlawanan anti-kekerasan, mengutamakan dialog dan nalar sehat, umumnya, jadi pilihan strategis gerakan sosial yang dipimpin perempuan. Menimbang ketiga perspektif di atas, peran perempuan menguat seiring pembangunan yang tidak memberi ruang memadai bagi keadilan. Perempuan, dalam gerakan sosial yang anti-eksploitasi manusia oleh manusia lainnya, terus menguat dalam melawan ketidakadilan. Akomodasi perempuan Diperlukan akomodasi dalam kebijakan terhadap fenomena menguatkan peran perempuan dalam gerakan sosial ini. Selain memberi ruang lebar agar proses alami berlangsung dalam kaderisasi dan regenerasi dunia gerakan sosial, kebijakan pemerintah penting guna mengakomodir peran perempuan dalam agenda-agenda pembangunan. Memberikan kesempatan lebih luas kepada perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan jadi indikator kongkritnya. Kepedulian pada pelibatan kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan. Peran perempuan dalam perencanaan pembangunan bisa memastikan setiap rencana yang disusun tidak bias laki-laki, dan tak memarginalisasi perempuan sejak awal. Pendekatan, target dan sasaran dari rencana pembangunan sudah sejak awal didesain untuk ramah terhadap perempuan. Lebih jauh, dicontohkan Presiden Jokowi, penempatan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan, perlu ditularkan ke seluruh jenjang pemerintahan. Penunjukan pejabat perempuan setingkat direktur jenderal dan direktur di pusat, hendaknya juga dilakukan di provinsi dan kabupaten/kota.
[GELORA45] olaborasi Global Lawan Pandemi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2124-kolaborasi-global-lawan-pandemi Kamis 24 September 2020, 05:00 WIB Kolaborasi Global Lawan Pandemi Administrator | Editorial PANDEMI covid-19 sesungguhnya, pada satu sisi, membuka kenyataan pahit tentang mandulnya spirit kolaborasi dan semangat kerja sama global. Covid-19 telah memaksa setiap negara sibuk dengan urusan domestik mengantisipasi penyebaran cepat virus tersebut dan sedikit melupakan upaya kolektif secara global. Padahal, virus ini tidak mengenal batas wilayah ataupun negara. Penyebaran korona tak terhalang garis demarkasi. Ia bisa ke manamana, melintasi apa pun. Negara kaya ataupun negara miskin sama saja di hadapan korona. Semestinya penanganan dan penanggulangan virus tersebut dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antarnegara. Keprihatinan itu yang tampaknya menjadi akar dari pidato Presiden Joko Widodo pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemarin. Dalam pidato berbahasa Indonesia tersebut, Jokowi menegaskan pentingnya mengedepankan spirit kerja sama golbal, yakni spirit yang akan selalu menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. Spirit yang diungkap Jokowi itu tentu saja tidak hanya merujuk pada situasi pandemi saat ini. Konteksnya lebih luas tentang perdamaian dunia, sebuah situasi yang menjadi cita-cita pembentukan PBB, 75 tahun silam. Akan tetapi, dalam konteks terkini, siapa pun barangkali akan sepakat bahwa pandemi covid-19 telah menjadi keprihatinan bersama yang mesti dihadapi secara bersama pula. Dalam kerja sama tentu harus hadir persatuan. Bukan perpecahan, bukan pula rivalitas. Sudah banyak bukti ketidakkompakan hanya akan membuat penanganan suatu masalah menjadi tidak integral. Solusi yang dihasilkan parsial, mungkin beres di sebelah sini tapi berantakan di sebelah sana. Hal ini pun terjadi dalam penanganan covid-19 dalam skala global. Kita bisa lihat, negara-negara kaya barangkali tak terlalu sulit mengucurkan dana stimulus dalam jumlah besar untuk membantu rakyatnya dalam penanggulangan covid-19. Namun, di seberang sana, tidak sedikit negara miskin dan berkembang yang sesak napas karena punya banyak keterbatasan, terutama keterbatasan dana. Sesungguhnya, teman dekat spirit kolaborasi ialah kepemimpinan global yang kuat. Artinya, yang kita perlukan saat ini ialah inisiatif global yang semestinya dimotori PBB untuk untuk memupus persoalan itu. Jokowi pun sama, dalam pidatonya, ia menuntut peran PBB untuk memperkukuh collective global leadership. Di sisi lain, memperkuat kerja sama tanpa kesetaraan ialah omong kosong. Alih-alih dipinggirkan karena hegemoni negara-negara kaya, kesetaraan mesti menjadi landasan dalam penanganan pandemi covid-19 yang tak mengenal batas teritori. Salah satunya yang disinggung Jokowi di hadapan Majelis Umum PBB ialah kesetaraan akan akses terhadap vaksin yang aman dan dengan harga terjangkau. Memang tidak mudah memadamkan ego. Tak sepele menjunjung kesetaraan. Bahkan dalam skala negara, ego kebangsaan pun kerap meletup-letup dan tidak gampang diredakan. Apalagi, setiap negara memang punya dan berhak memperjuangkan kepentingan nasional mereka. Akan tetapi, pada saat yang sama sejatinya kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi persoalan-persoalan dunia. Saat ini, problem global yang di depan mata ialah pandemi covid-19. Semestinya pula kita sebagai warga dunia berkolaborasi dan melakukan langkah-langkah kolektif untuk membendung wabah itu sekaligus menata kembali komitmen kerja sama global yang lebih konkret. Jangan seperti sekarang, tiap negara terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau punya mulut, barangkali si virus tertawa karena dia tahu lebih mudah menyerang satu negara demi satu negara ketimbang melawan dunia yang berkolaborasi. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2124-kolaborasi-global-lawan-pandemi
[GELORA45] Hasil Studi Ungkap Paparan Pestisida Penyebab Stunting
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/347585-hasil-studi-ungkap-paparan-pestisida-penyebab-stunting Kamis 24 September 2020, 22:00 WIB Hasil Studi Ungkap Paparan Pestisida Penyebab Stunting Zubaedah Hanum | Humaniora Hasil Studi Ungkap Paparan Pestisida Penyebab Stunting Antara Petani menyemprotkan cairan pestisida pada tanaman bawang merah. Dari hasil studi diketahui bahwa pestisida memicu terjadinya stunting. PAKAR kesehatan lingkungan Universitas Diponegoro (Undip) mengungkapkan dampak cemaran lingkungan sangat erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Wanita usia subur dan bayi yang terpapar pestisida memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita stunting. Hal itu didapat dari hasil studi dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip, Dr dr Suhartono Apoina Kartini Budiono MKes, di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selama 2017 lalu. Daerah penghasil bawang merah itu merupakan pengguna pestisida tertinggi di Indonesia, bahkan disebut tertinggi di Asia Tenggara. "Penelitian menemukan bahwa paparan pestisida menjadi salah satu faktor terjadinya stunting pada anak-anak sekolah dasar di sana. Faktor risiko anak yang terpapar pestisida 3,9 kali lebih besar dibanding anak yang tak terpapar pestisida. Selain pestisida, pajanan bahan toksik di lingkungan seperti logam berat memicu terjadinya stunting," ungkap Suhartono dilansir dari laman undip, Kamis (24/9). Menurut Suhartono, penelitian tersebut dilatar belakangi adanya data Riskesdas 2013 yang mencatat mencatat angka kejadian stunting di Brebes mencapai 40,7%, merupakan tertinggi di Jawa Tengah. Pendorong lainnya adalah fokus penanganan terhadap gangguan tumbuh kembang anak yang lebih banyak dikaitkan dengan masalah infeksi terutama infeksi saluran cerna (diare) atau infeksi saluran pernafasan (Ispa), sehingga program pengendalian dari aspek lingkungan fokus kepada perbaikan sanitasi lingkungan seperti air bersih dan jamban. "Padahal paparan pestisida juga sangat besar andilnya dalam kejadian stunting suatu daerah," cetusnya. Stunting terjadi ketika anak gagal bertumbuh bagi fisik maupun otak pada 1.000 hari pertama kehidupan anak (HPK). Stunting berkaitan erat dengan kecerdasan anak. Negara-negara yang mampu membebaskan masyarakatnya dari problem stunting berpeluang untuk mencetak generasi cerdas. Dari risetnya, Suhartono menegaskan, stunting di suatu wilayah harus dilihat dengan kacamata yang lebih komprehensif, dengan melihat multifaktor yang ada mulai asupan gizi yang kurang, infeksi, serta pajanan bahan toksik dari lingkungan seperti logam berat, pestisida dan pencemaran lainnya. Pestisida diyakini menjadi salah satu faktor penyebab stunting karena dapat mengganggu fungsi hormon yang berperan dalam pertumbuhan, seperti IGF-1 atau Insuline Growt Factor-1(Boada et al 2007) dan tiroid (diamanti-Kandarakis et al 2009) ke dua hormon tersebut sangat penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan seseorang. Sebagai referensi, hasil penelitian yang dilakukan Undip pada 2010 juga memberi simpulan bahwa wanita usia subur dengan riwayat pajanan pestisida karena keterlibatannya dalam bidang pertanian mempunyai risiko 3,3 kali untuk menderita hipotiroidisme (Suhartono, dkk, 2010). Hipotiroidisme adalah gangguan dari hormon tiroid, jadi kadar hormon tiroidnya kurang sehingga proses pertumbuhan perkembangannya, kalau kemudian dia itu nanti hamil maka janin yang dalam kandungan itu tumbuh kembangnya akan terganggu. “Salah satu tanda terjadinya gangguan hipotiroidisme ini adalah membesarnya kelenjar tiroid atau gondok. Ini berpengaruh pada prestasi belajar anak,” papar Suhartono. Pintu masuk Suhartono mengingatkan bahwa pestisida bisa masuk ke dalam tubuh melalui kulit, saluran pernafasan saat kita menghirup, maupun mulut atau saluran cerna. Masuknya pestisida akan menyebabkan gangguan terhadap fungsi hormon pertumbuhan dan menyebabkan stres oksidatif sehingga asupan protein yang masuk ini sudah habis untuk mengatasi masalah stres ini. Dampak lain dari masuknya pestisida ke dalam tubuh terjadinya gangguan absorbsi bahan makanan di saluran cerna sehingga penyerapan nutrisi terganggu. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan anak-anak yang terpapar pestisida mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting. (H-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/347585-hasil-studi-ungkap-paparan-pestisida-penyebab-stunting
[GELORA45] Nadiem Makariem: PAUD kunci pembangunan SDM sepanjang hayat
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1740861/kemendikbud-minta-daerah-segera-lapor-bop-paud-dan-kesetaraan-tahap-i Nadiem Makariem: PAUD kunci pembangunan SDM sepanjang hayat Rabu, 23 September 2020 10:20 WIB Tangkapan layar - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Anwar Makarim dalam diskusi daring tentang komitmen konvergensi cegah kekerdilan (stunting) melalui peningkatan layanan Paud di Jakarta, Rabu (23/9/2020). ANTARA/Tangkapan layar Youtube Kemendikbud RI/pri. Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Anwar Makarim mengatakan pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia (SDM) sepanjang hayat. "Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, investasi pada usia dini merupakan investasi bernilai paling tinggi," kata dia saat diskusi daring tentang komitmen konvergensi cegah kekerdilan (stunting) melalui peningkatan layanan PAUD di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan tumbuh kembang seorang anak pada usia dini menentukan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Secara khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menempatkan penanggulangan stunting sebagai salah satu program. Baca juga: Dana BOP PAUD dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik pada BDR Baca juga: Kemendikbud harap daerah gotong royong sadarkan masyarakat akan PAUD Pada jenjang PAUD, Kemendikbud mendorong terciptanya PAUD holistik integrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan atau menurunkan prevalensi stunting di Tanah Air. Selain itu, upaya lain yang dilakukan Kemendikbud ialah meningkatkan kualitas dan kompetensi para tenaga pendidik PAUD di Tanah Air. "Guru PAUD harus sensitif gizi selain harus mampu mendorong stimulasi baik terkait pola makan, asuh maupun sanitasi," kata pendiri Gojek tersebut. Secara umum, Nadiem mengatakan persoalan stunting tidak hanya menyangkut aspek kesehatan dan gizi buruk saja namun juga mengenai kemanusiaan yang membutuhkan komitmen bersama. Upaya membangun SDM yang unggul memang tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak dari tingkat pusat hingga ke daerah, ujar dia. Apalagi, Presiden Jokowi telah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024. Saat ini angka prevalensi stunting Indonesia masih tergolong tinggi yakni 27,67 persen. "Saya percaya dengan bergotong royong kita bisa menyiapkan manusia-manusia yang unggul," katanya.* Baca juga: Kemendikbud minta daerah segera lapor BOP PAUD dan Kesetaraan Tahap I Baca juga: Standar pendidikan untuk PAUD dan PJJ dikembangkan BSNP Pewarta: Muhammad Zulfikar Editor: Erafzon Saptiyulda AS COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Sederet Suap Eks Pejabat Jiwasraya yang Buat Negara Rugi hingga Rp 16 T
-- j.gedearka https://news.detik.com/berita/d-5185654/sederet-suap-eks-pejabat-jiwasraya-yang-buat-negara-rugi-hingga-rp-16-t?tag_from=wp_hl_judul Sederet Suap Eks Pejabat Jiwasraya yang Buat Negara Rugi hingga Rp 16 T Zunita Putri - detikNews Rabu, 23 Sep 2020 23:40 WIB 2 komentar SHARE URL telah disalin Kantor Pusat Jiwasraya Foto: Rengga Sancaya/detikcom Jakarta - Tiga mantan petinggi PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara seumur hidup hingga 20 tahun penjara. Korupsi dari ketiganya disebut jaksa membuat negara merugi sekitar Rp 16 triliun. Tiga pejabat yang dihukum itu adalah mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dituntut penjara 20 tahun, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo, dituntut penjara seumur hidup, dan terakhir mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan, dituntut 18 tahun penjara. Ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan. "Bahwa benar perbuatan terdakwa Hendrisman Rahim, bersama-sama Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat, Benny Tjokro Saputro, dan Joko Hartono Tirto telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 16.807.283.375.000 atau setidak-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan negara dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero periode tahun 2008-2018," ujar jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (23/9/2020). Baca juga: Eks Dirkeu Jiwasraya Hary Prasetyo Dituntut Penjara Seumur Hidup Jaksa mengatakan ketiganya juga mendapat suap dari Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat. Suap yang mereka terima tidak hanya uang tetapi ada saham dan sejumlah fasilitas lainnya. "Bahwa selain itu dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana pada periode 2008 sampai 2018 terdakwa Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan telah menerima sejumlah uang, saham, tiket, perjalanan dan fasilitas lainnya sebagai berikut," kata jaksa. Mereka menerima uang miliaran rupiah, saham, bahkan terdakwa Hary mendapat tiket konser Coldplay di Australia. Semua penerimaan ini diperoleh dari Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Berikut rincian penerimaan trio terdakwa Jiwasraya: Baca juga: Eks Dirut Jiwasraya Dituntut 20 Tahun Penjara A. Hendrisman Rahim Menerima uang dan saham dan seluruhnya Rp 5.525.480.680 dari Heru Hidayat dan Benny Tjokro Saputro melalui Joko Hartono Tirto yang terdiri atas; 1. Uang sebesar Rp 875.810.680, dan saham PCAR 1.013.000 lembar Rp 4.590/lembar pada 24 Januari 2019 senilai Rp 4.649.670.000. 2. Menerima tiket perjalanan ke London sekitar November 2010 bersama istrinya Lutfiyah Hidayati. Selanjutnya Halaman 1 2 jiwasraya korupsi korupsi jiwasraya sidang kasus jiwasraya = https://news.detik.com/berita/d-5185654/sederet-suap-eks-pejabat-jiwasraya-yang-buat-negara-rugi-hingga-rp-16-t/2 Sederet Suap Eks Pejabat Jiwasraya yang Buat Negara Rugi hingga Rp 16 T Zunita Putri - detikNews Rabu, 23 Sep 2020 23:40 WIB 2 komentar SHARE URL telah disalin Kantor Pusat Jiwasraya Foto: Rengga Sancaya/detikcom B. Hary Prasetyo 1. Uang sebesar Rp 2.446.290.077 dari Heru Hidayat dan Benny Tjokro Saputro yang masuk ke rekening efek atas nama Hary pada PT Lotus Andalas Sekuritas (sekarang PT Lautandhana Sekuritas). 2. Mobil Toyota Harrier tahun 2009 senilai Rp 550 juta. 3. Mobil Mercedez Benz E Class tahun 2009 senilai Rp 950 juta. 4. Tiket perjalanan ke London November 2010, dari Joko Hartono Tirto bersama istri Rahma Libriati. 5. Pembayaran di hotel Mandiri Orchard Singapura 19-21 April 2011 yang dibayar kartu kredit Joko Hartono Tirto. 6. Tiket Garuda Executive Plane tanggal keberangkatan 22 Februari 2013 dan kepulangan 24 Februari 2013 tujuan Jakarta-Bali, Bali-Jakarta. 7. Jamuan makan malam Lot 11 SCBD pada 14 Desember 2014 dari Heru Hidayat. 8. Pembayaran tiket Garuda Jakarta-Singapura 6 Juni dan 8 Juni 2012 kelas ekonomi serta voucer di hotel Mandari selama 2 malam atas nama istri Hary. 9. Pembayaran tiket perjalanan Hary Prasetyo dan istrinya Rahma Libriyanti menonton konser Coldplay ke Melbourne, Australia dari PT Trimegas Sekuritas sebesar Rp 65,827 juta. 10. Menerima jasa konsultan pajak dari Joko Hartono Tirto sebesar Rp 46 juta. 11. Fasilitas liburan ke Belitung pada sekitar 2016 yang diikuti karyawan divisi investasi AJS sekitar 25 orang yang diikuti juga Syahmirwan dengan pembayran tiket PP dan akomodasinya. Baca juga: Eks Dirut Jiwasraya dkk Hadapi Sidang Tuntutan Hari Ini C. Syahmirwan 1. Uang dan saham seluruhnya sebesar Rp 4.803.200.000 dari Heru Hidayat dan Benny Tjokro Saputro yang terdiri atas uang sebesar sebesar Rp 3,8 miliar dan saham PCAR 220.000 lembar senilai Rp 4.580 per lembar pada 26 Februari 2019 senilai Rp 1.003.200.000.
[GELORA45] Tertohok Ahok
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1943-tertohok-ahok Rabu 23 September 2020, 05:00 WIB Tertohok Ahok Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial Tertohok Ahok Dok.MI/Ebet Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group . AHOK tidak berubah barang seinci pun. Kebiasaannya menohok apa saja yang ia anggap melenceng tidak benar-benar berhenti. Padahal, ia pernah berjanji untuk lebih 'santun' mengkritik setelah tersandung akibat semburan kata beberapa kali. Para kolega kerap menasihatinya untuk lebih lembut bertutur kata dengan anjuran menuruti kalimat bijak 'mulutmu harimaumu'. Ahok pun sempat mengikutinya dengan 'berhijrah' dalam panggilan nama. Katanya, "Jangan panggil aku Ahok. Panggil aku BTP, Basuki Tjahaja Purnama." Gaya bertutur lembut Ahok ternyata berdurasi pendek, tak lebih dari tujuh purnama. Setelah berpuasa kata-kata pedas dalam beberapa waktu, ia kembali bersuara keras dengan mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan saja. "Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi selesai. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek (super holding BUMN Singapura). Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita enggak ada orang," tutur Ahok dalam sebuah unggahan video di Youtube dengan nama akun Poin. Ahok tak segan-segan pula 'mengumbar aib' PT Pertamina, rumahnya sendiri, tempat ia menjabat komisaris utama. Ia menyebut gaji mantan pejabat di anak perusahaan masih tetap sama, bahkan ketika orang itu sudah tidak lagi di posisi pimpinan. "Alasannya karena ia orang lama," Ahok membeberkan. Ahok pun dengan gamblang menyebutkan pergantian posisi direksi di perseroan bisa terjadi karena adanya lobi-lobi. Bahkan, dia menyebut lobi-lobi itu pun langsung dilakukan ke menteri, tanpa ia diberi tahu kendati sebagai komut. Ahok mungkin benar saat melancarkan kritikan pedasnya. Namun, ia seolah lupa di mana posisinya kini dan bagaimana cara mengkritik institusinya itu secara 'baik dan benar'. Maka, 'mulutmu harimaumu' pun terjadi lagi. Lihatlah bagaimana reaksi tak kalah sengit dari Kementerian BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut Ahok tak paham undang-undang (UU). Kementerian BUMN, kata Arya, dibentuk berdasarkan UU sehingga bila ingin membubarkannya pun harus mengganti UU. Lalu, salahkah sepenuhnya jika Ahok bermimpi bangsa ini punya super holding BUMN sekelas Temasek Singapura? Jelas sah-sah saja. Apalagi jika ia ingin melihat Indonesia menjadi benar-benar bangsa besar lewat kekuatan Indonesia Incorporation melalui super holding BUMN. Siapa tahu, Ahok mungkin terinspirasi pernyataan Presiden Pertama RI Soekarno. Bung Karno sering mengajukan pertanyaan yang ia pinjam dari sejarawan Inggris, HG Wells, "Apa yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa?" Lantas ia jawab sendiri, bahwa yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa bukanlah seberapa luas wilayahnya dan seberapa banyak penduduknya, melainkan tergantung pada kekuatan tekad sebagai pancaran karakternya. Ahok mungkin gemas melihat Singapura yang penduduknya cuma 5,8 juta jiwa (separuh penduduk Jakarta) mampu menghasilkan produk domestik bruto US$380 miliar atau lebih dari sepertiga PDB Indonesia yang berpenduduk 268 juta jiwa. Sepertiga PDB Singapura itu disumbang Temasek, sedangkan kontribusi BUMN kita terhadap PDB baru sekitar 17,4%. Mimpi Ahok soal super holding BUMN sebenarnya bukanlah barang baru. Presiden Ketiga RI BJ Habibie pernah meminta adanya pengkajian soal itu. Bahkan, pada era Menteri BUMN Rini Soemarno, jalan menuju super holding sudah mulai dirintis dengan membentuk holding BUMN yang jumlahnya lebih dari 100 itu. Namun, jalan menuju ke sana masih terjal dan berliku. Wajar kalau banyak yang silau melihat kiprah Temasek. Kinerjanya selalu kinclong. Induknya induk BUMN Singapura itu mampu menempatkan 26% investasinya di Tiongkok, 13% di Amerika Serikat, 9% di Eropa, dan sisanya 27% di Singapura. Nilai aset bersihnya mencapai S$308 miliar atau sekitar Rp3.202 triliun. Pada 2017, pendapatannya mencapai S$107 miliar atau sekitar Rp1.112 triliun. BUMN kita sejatinya tidak buruk-buruk amat. Pada 2018, total asetnya mencapai Rp8.092 triliun. Kontribusinya terhadap APBN mencapai lebih dari Rp400 triliun. Dalam empat tahun terakhir, kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara tumbuh rata-rata 11,68%. Hanya, dalam soal investasi dan kelincahan, BUMN kita memang tak segesit Temasek. Banyak hal mesti diselesaikan jika Ahok ingin mendapati mimpinya soal super holding BUMN menjadi nyata. Tentang fungsi tanggung jawab sosial yang harus diemban BUMN buah dari amanat sebagai 'cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak', mesti di-clear kan dulu, juga perbaikan tata kelola yang tengah diupayakan Menteri Erick Thohir mesti dilihat sejauh mana hasilnya. Ahok mesti lebih sabar mengurai benang itu. Ia juga mesti mengurai dengan cara yang pas,
[GELORA45] Wabah Influenza Mengguncang Kamboja
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/347241-wabah-influenza-mengguncang-kamboja Rabu 23 September 2020, 20:53 WIB Wabah Influenza Mengguncang Kamboja Haufan Hasyim Salengke | Internasional Wabah Influenza Mengguncang Kamboja Ilustrasi Influenza SEKITAR 600 orang dari delapan provinsi di Kamboja telah terinfeksi influenza dalam sebulan terakhir, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Or Vandine. The Phnom Penh Post melaporkan kementerian telah menyarankan agar sangat berhati-hati. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh kementerian, infeksi influenza terjadi antara 15 Agustus dan 18 September. Yang terinfeksi termasuk 36 biksu di Takeo, 46 di Battambang, 17 di Tbong Khmum dan 26 di provinsi Banteay Meanchey. Selain itu juga terinfeksi adalah 169 narapidana di Koh Kong dan 147 di Provinsi Preah Vihear. Di Provinsi Kampong Thom, 57 narapidana menerima perawatan. Vandine mengatakan selain biksu dan narapidana, 67 orang yang tinggal di daerah Pusat Kesehatan Som Thom di Distrik O'Yadav, Provinsi Ratanakkiri, juga dinyatakan positif. “Kelompok kerja dari delapan departemen kesehatan provinsi telah aktif dan tanggap dalam mencegah penyebaran penyakit dan memberikan pengobatan kepada para biksu dan masyarakat,” ujarnya. Baca juga : Anwar Sambut Muhyiddin Bergabung dengan Pemerintahan Baru "Di Provinsi Kampong Thom, 15 persen telah pulih," imbuhnya. Vandine mengatakan kepada The Phnom Penh Post, Minggu lalu, hingga 20 September, tidak ada kasus influenza baru. Kementerian mengatakan tidak ada kasus covid-19 baru yang ditemukan selama liburan Pchum Ben. "Analisis laboratorium dari kasus-kasus ini dari National Institute of Public Health dan Institute Pasteur du Cambodge menunjukkan tidak ada kasus covid-19, tetapi hasilnya positif untuk virus influenza A (H3N2), yang juga dapat menular," kata Vandine. Menteri Kesehatan Mam Bun Heng meminta para biksu untuk mengambil tindakan pencegahan seperti yang diinstruksikan oleh dokter untuk menghindari penyebaran influenza. (NST/OL-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/347241-wabah-influenza-mengguncang-kamboja
[GELORA45] Akademisi : Jaga kelestarian ekosistem laut demi anak cucu
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1740977/akademisi-jaga-kelestarian-ekosistem-laut-demi-anak-cucu Akademisi : Jaga kelestarian ekosistem laut demi anak cucu Selasa, 22 September 2020 18:13 WIB Suasana kegiatan webinar internasional yang digelar FIKP Unhas, Selasa ANTARA/HO Kini terumbu karang di perairan tersebut dalam ancaman nyata Makassar (ANTARA) - Dekan FIKP Unhas Dr Ir St Aisjah Farhum MSi mengingatkan pentingnya kontribusi masyarakat khususnya para nelayan dalam menjaga kelestarian terumbu karang dan melindungi ekosistem laut demi anak cucu dan generasi yang akan datang. St Aisjah mengatakan itu Webinar Internasional yang digelar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) dengan tema "Marine Ecosystem in a Changing World : A Challange for Marine Scientist", Selasa. Dengan webinar ini diharapkan meningkatkan kontribusi masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem laut bukan hanya wilayah Sulsel, tapi untuk seluruh wilayah di dunia, ujarnya. Sementara itu, Dr Noel Janetski (PT Mars Simbioscience) menjelaskan peranan beberapa unsur yang mendukung upaya pelestarian terumbu karang. Menurut Noel, selain keterlibatan aktif masyarakat untuk mensukseskan pelestarian terumbu karang, juga diperlukan beberapa faktor pendukung lainnya seperti kualitas air dan pemilihan metode yang sesuai dengan lokasi terumbu karang yang dikembangkan. Baca juga: Siswa SLTA belajar ekosistem laut melalui Sekolah Pantai Indonesia Baca juga: LIPI ungkap bahaya ledakan populasi alga di ekosistem pesisir Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, terumbu karang yang berada di kawasan kepulauan Spermonde kini dalam ancaman nyata. Dia mengatakan, ancaman nyata terhadap keberlangsungan kehidupan terumbu karang di perairan itu, bukan semata-mata karena pengaruh perubahan iklim atau pemanasan global, melainkan karena adanya penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. "Sepuluh tahun lalu, terumbu karang Spermonde dalam kondisi baik. Kini terumbu karang di perairan tersebut dalam ancaman nyata," ujarnya. Baca juga: KKP lepasliarkan 300 tukik di pantai peneluran penyu terpanjang RI Baca juga: Akademisi UGM: Pandemi COVID-19 pengaruhi perbaikan ekosistem laut Pewarta: Abdul Kadir Editor: Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Pilkada Pembuktian
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1942-pilkada-pembuktian Selasa 22 September 2020, 05:00 WIB Pilkada Pembuktian Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Pilkada Pembuktian MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. KITA sering kali meratapi masa lalu, tidak memercayai masa kini, dan mencemaskan masa depan. Begitulah, kita meratapi pelanggaran protokol kesehatan ketika proses pendaftaran kandidat kepala daerah ke KPU tempo hari. Bahkan, banyak yang masih meratapi mengapa negara ini dulu memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak diundur ke Desember tahun ini, bukan ke tahun depan. Alasannya pandemi korona masih berlangsung dan tidak diketahui pasti kapan berakhir. Saat ini kita tidak percaya penyelenggara pilkada dan para pemangku kepentingan mau dan mampu menjaga protokol kesehatan selama pilkada. Pun, sekarang ini kita tak percaya pengawas pemilu dan aparat penegak hukum akan menjerat pelanggar protokol kesehatan di pilkada. Kita ‘menyepelekan’ kemampuan kita menjaga protokol kesehatan dan menegakkan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan itu. Karena penyesalan dan ketidakpercayaan itu, kita mencemaskan pilkada 9 Desember menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Orang lantas ramai-ramai meminta pilkada serentak ditunda. Bila kita kecut pada sesuatu di masa depan, memang lebih gampang menghindarinya daripada menghadapinya. Pemerintah kelihatannya bergeming. Pemerintah menyatakan tahapan pilkada tetap berlangsung sesuai dengan jadwal. Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepaham tidak menunda pilkada. Justru ketidakjelasan kapan covid-19 berakhir menjadi alasan pemerintah tetap menyelenggarakan pilkada. Bila pilkada ditunda lagi, 270 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun ini diganti dengan pelaksana tugas. Pemerintahan daerah yang dipimpin pelaksana tugas bakal tidak leluasa mengambil kebijakan, termasuk kebijakan penanggulangan covid-19. Karena tidak jelas pandemi kapan berakhir, tidak jelas kapan pilkada baru bisa diselenggarakan. Tidak jelas pula sampai kapan pemerintah daerah dipimpin pelaksana tugas. Pengambilan kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 kian tidak jelas lagi. Makin lama pula pandemi covid-19 bercokol di daerah-daerah. Korea Selatan, Prancis, Singapura, Belarusia, dan Jerman tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi covid-19. Singapura malah memajukan jadwal pemilu mereka. Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu tahun ini. Kandidat petahana Presiden Amerika Donald Trump mengusulkan pemilu diundur, tetapi ditolak. Negara-negara tersebut juga menghadapi pandemi covid-19 serupa negara kita. Pandemi covid-19 di Amerika Serikat dan Prancis malah bisa dibilang lebih parah jika dibandingkan dengan Indonesia. Negara-negara tersebut tidak menyesali pandemi covid-19 yang telanjur melanda mereka. Mereka juga percaya dan tidak menyepelekan kemampuan mereka menghadapi pandemi virus korona. Pun, mereka tidak mengkhawatirkan penyelenggaraan pemilu. Mereka bukan bangsa penyesal, penyepele, dan pencemas. Kita semestinya bisa tetap menyelenggarakan pilkada serupa negara-negara lain menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi covid-19. Syaratnya jangan jadi bangsa penyesal, penyepele, dan pencemas. Kita seharusnya mempertimbangkan masa lalu, termasuk desakan penundaan pilkada, sebagai peringatan. Berbagai pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pilkada dan desakan penundaan pilkada, kita jadikan peringatan untuk memperketat protokol kesehatan. Buatlah mekanisme dan aturannya. Jangan memberi ruang bagi pengumpulan massa seperti konser musik. Desakan penundaan pilkada muncul setelah ramai pemberitaan soal konser musik. Penetapan nomor urut secara daring saja. Ide kotak suara keliling bagus sekali diterapkan. Kreasi-kreasi lain yang bisa mengurangi potensi penyebaran covid-19 di pilkada silakan usulkan dan laksanakan. Tindak tegas pelanggar protokol kesehatan. Maklumat Kapolri bisa menjadi dasar menindak siapa pun yang melanggar protol kesehatan selama pilkada. Perangkat hukum lain juga menyediakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Tinggal lagi kepastian penerapannya. Keberadaan mekanisme dan aturan serta penegakkannya akan membangun kepercayaan masyarakat bahwa kita mampu menyelenggarakan pilkada serentak secara aman dan demokratis. Kita tidak lagi menyepelekan kemampuan kita menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi covid-19. Pun kita tak terlu mencemaskan pilkada menjadi klaster pandemi covid-19. Pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 secara aman dan demokratis menjadi pembuktian kita bukan bangsa bermental penyesal, penyepele, dan pencemas. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1942-pilkada-pembuktian
[GELORA45] Indonesia di Jurang Resesi, Banggar DPR: Jangan Seperti Anies
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/346897-indonesia-di-jurang-resesi-banggar-dpr-jangan-seperti-anies Selasa 22 September 2020, 19:15 WIB Indonesia di Jurang Resesi, Banggar DPR: Jangan Seperti Anies Insi Nantika Jelita | Ekonomi Indonesia di Jurang Resesi, Banggar DPR: Jangan Seperti Anies ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang gaduh jelang resesi di kuartal III 2020. Ia menyinggung soal penerapan PSBB kembali di Jakarta yang berdampak menurunnya aktivitas ekonomi. “Tidak perlu membuat kegaduhan, baik karena akrobat kebijakan maupun pernyataan. Resesi sudah hampir pasti kita hadapi,” ungkap Said dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (22/9). Said menuturkan, beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif paling dalam diantaranya, angkutan udara minus 77,24%, penyediaan akomodasi minus 42,25%, lalu ada industri angkutan minus 37,54%, pergudangan dan jasa penunjang angkutan minus 34,88%, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi minus 30,60%. Baca juga: Indonesia Resesi, Menkeu Prediksi Ekonomi Q3 Tumbuh Negatif Politikus PDIP itu mengatakan, dengan diberlakukannya PSBB di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, berpotensi akan kembali memberi tekanan pada ekonomi di kuartal IV Tahun 2020. “Pelajaran penting dari kebijakan pengetatan PSBB oleh Gubernur Jakarta yang tidak dipersiapkan sedari awal. Begitu mendadaknya pengumuman PSBB, dampaknya guncangan di pasar saham," tukas Said. Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan ekonomi indonesia akan masuk resesi pasalnya perkiraan kondisi perekonomian nasional di triwulan III 2020 yang masih tumbuh di zona negatif. Setelah sebelumnya pada kuartal kedua juga tumbuh negatif. Dengan ekonomi yang masih mengalami kontraksi di kuartal ketiga, Menkeu juga kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di 2020 menjadi -1,7% hingga -0,6%. Perkiraan itu lebih dalam dari taksiran pertumbuhan sebelumnya di kisaran -1,1% hingga 0,2%. (OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/346897-indonesia-di-jurang-resesi-banggar-dpr-jangan-seperti-anies
[GELORA45] 12 rumah di Sukabumi hanyut 85 terendam banjir bandang
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1739505/12-rumah-di-sukabumi-hanyut-85-terendam-banjir-bandang 12 rumah di Sukabumi hanyut 85 terendam banjir bandang Senin, 21 September 2020 23:48 WIB Suasan saat banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jabar. Tampak sebuah mobil terseret arus dan dua orang terbawa hanyut air sungai yang meluap. (Antara/Aditya Rohman) sejumlah kendaraan roda dua maupun empat juga ikut terbawa hanyut, selain itu dua warga yang merupakan pembuat roti pun ikut menjadi korban dan hingga kini masih dalam pencarian. Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Data sementara yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dampak akibat banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Cicurug, Senin, mengakibatkan 12 rumah hanyut dan 85 rumah terendam. "Luapan air Sungai Citarik tersebut berkisar 5-6 meter dan merendam beberapa perkampungan di Kecamatan Cicurug," kata Koordinator Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna di Sukabumi, Senin. Beberapa kampung yang terdampak banjir tersebut yakni Kampung Cipari, Desa Cisaat, Kampung Cibuntu, Desa Pasawahan, Kampung Belakan Aspol, Kelurahan Cicurug, Kampung Nyangkowek RT 002/007, Desa Mekarsari, Kampung Lio RT 002/005, Desa Mekarsari dan Perum Setiabudi, Desa Bangbayang. Selain menyebabkan belasan rumah terbawa hanyut air banjir bandang, sejumlah kendaraan baik roda dua maupun empat juga ikut terbawa hanyut, selain itu dua warga yang merupakan pembuat roti pun ikut menjadi korban dan hingga kini masih dalam pencarian. Baca juga: Tiga kecamatan di Sukabumi dilanda banjir Baca juga: Tim SAR gabungan dikerahkan cari dua warga terseret banjir bandang Lanjut dia, untuk warga yang rumahnya terbawa arus air dan terendam banjir sudah dievakuasi dan diungsikan ke beberapa lokasi seperti ruangan puskesmas pembantu dan rumah warga lainnya yang lebih aman. Pihaknya juga mengimbau kepada warga untuk tidak mendekat ke lokasi khawatir terjadi banjir susulan mauapun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pendataan kerugian dan jumlah warga yang terdampak masih dalam perhitungan. "Kerugian akibat bencana banjir bandang ini masih dalam pendataan, jika melihat kondisi rumah dan sejumlah kendaraan yang tersapu derasnya arus banjir mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah," tambahnya. Daeng mengatakan untuk bantuan darurat sudah dikirim ke beberapa lokasi untuk meringankan warga yang terdampak banjir bandang tersebut, bantua itu berupa makanan instan, siap saji dan perlengkapan lainnya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI dan Polri untuk melakukan pengamanan antisipasi ada oknum yang memanfaatkan bencana dengan mencuri barang milik korban. Baca juga: Banjir rendam sejumlah lokasi di Kota Sukabumi Baca juga: Dua warga Kabupaten Sukabumi hanyut terbawa banjir bandang Pewarta: Aditia Aulia Rohman Editor: Muhammad Yusuf COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Jalan Panjang Jakbar Banjir 50 Cm, Lalu Lintas Kendaraan Tersendat
-- j.gedearka https://news.detik.com/berita/d-5182707/jalan-panjang-jakbar-banjir-50-cm-lalu-lintas-kendaraan-tersendat?tag_from=wp_hl_judul Berita Jalan Panjang Jakbar Banjir 50 Cm, Lalu Lintas Kendaraan Tersendat Kadek Melda - detikNews Selasa, 22 Sep 2020 00:40 WIB 2 komentar SHARE URL telah disalin Banjir 50 cm Jalan Panjang, Senin (21/9/2020) Foto: Banjir 50 Cm Jalan Panjang, Jakbar (Kadek Melda/detikcom) Jakarta - Wilayah DKI Jakarta diguyur hujan sejak malam tadi. Akibatnya, Jalan Panjang di Jakarta Barat (Jakbar) banjir dan lalu lintas kendaraan tersendat. Pantauan detikcom, Jalan Panjang, Jakarta Barat, Senin (21/9/2020) pukul 23.58 WIB, banjir menggenangi jalan menuju ke arah Green Garden. Ketinggian banjir sekitar 50 Cm. Kendaraan roda empat seperti mobil masih dapat melintasi Jalan Panjang. Sementara itu. kendaraan roda dua atau sepeda motor yang ingin melintas terpaksa harus mengurangi kecepatan atau mendorong kendaraannya. Baca juga: Mobil Minibus Tertimpa Pohon di Menteng, Tak Ada korban Jiwa Banjir 50 cm Jalan Panjang, Senin (21/9/2020)Foto: Banjir 50 Cm Jalan Panjang, Senin (21/9/2020) (Kadek Melda/detikcom) Sebagian pengendara roda dua terlihat memutar balik. Mereka memilih untuk mencari jalan alternatif. Di Jalan Panjang nampak polisi mengatur lalu lintas kendaraan. Sejumlah pengendara motor menepi untuk berteduh di sebuah tenda. Hujan masih mengguyur di sekitar Jalan Panjang. Baca juga: Banjir di Underpass Karet Bivak Surut, Kendaraan Bisa Melintas Lagi Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan bahwa air kiriman dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat akan sampai ke Jakarta. Untuk itu, Anies meminta masyarakat untuk bersiaga. "Malam hari ini, Jakarta bersiap karena ada hujan lebat di kawasan hulu yang tadi Bendungan Katulampa sempat di posisi Siaga 1 lebih kurang 20-30 menit dan itu artinya ada volume air dari kawasan pegunungan yang akan datang ke Jakarta," kata Anies Baswedan kepada wartawan, Senin (21/9). (rfs/rfs)
[GELORA45] Respons laporan RI, China sebut kapalnya berpatroli sesuai yurisdiksi
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1728266/respons-laporan-ri-china-sebut-kapalnya-berpatroli-sesuai-yurisdiksi Respons laporan RI, China sebut kapalnya berpatroli sesuai yurisdiksi Selasa, 15 September 2020 21:23 WIB Sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok (kanan) berpatroli di dekat anjungan minyak China, Haiyang Shi You 981 (kiri) di Laut China Selatan (13/6/2014). ANTARA/REUTERS/Nguyen Minh/aa. (REUTERS/STRINGER Vietnam) Hak dan kepentingan China di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas Beijing (ANTARA) - China mengatakan bahwa salah satu kapalnya berpatroli secara normal di perairan di bawah yurisdiksinya, sebagai tanggapan atas laporan Indonesia bahwa kapal penjaga pantai China telah memasuki zona ekonomi eksklusifnya (ZEE). "Hak dan kepentingan China di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers, Selasa. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia, kapal patroli China memasuki ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna utara pada Sabtu (12/9) dan menyingkir pada Senin (14/9) setelah dilakukan komunikasi radio. Baca juga: Jepang sebut pembangunan Natuna penting untuk strategi Indo-Pasifik Baca juga: Pariwisata kepulauan Natuna akan dikembangkan seperti Guam, Hawaii Di bawah hukum internasional, kapal asing diizinkan melalui ZEE suatu negara, tetapi Aan menyebut kapal tersebut terlalu lama berada di ZEE Indonesia. "Karena yang ini mengapung, lalu berputar-putar, kami menjadi curiga, kami mendekatinya dan mengetahui bahwa itu adalah kapal penjaga pantai China," kata dia kepada Reuters, kemudian menambahkan angkatan laut dan penjaga pantai akan meningkatkan operasi di perairan itu. Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada 2017 menjadi Laut Natuna Utara, mendorong kembali ambisi teritorial maritim China. Meskipun China tidak mengklaim pulau-pulau, kehadiran penjaga pantainya yang hampir 2.000 kilometer di lepas daratannya telah mengkhawatirkan Indonesia, setelah banyak pertemuan antara kapal-kapal China di ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang mengganggu penangkapan ikan dan kegiatan energi. Kebuntuan selama seminggu terjadi 10 bulan lalu ketika sebuah kapal penjaga pantai China dan kapal penangkap ikan yang menyertainya memasuki Laut Natuna Utara, mendorong Indonesia untuk mengirim jet tempur dan memobilisasi nelayannya sendiri. Penjaga pantai China sering beroperasi di samping kapal penangkap ikan yang digambarkan oleh para ahli sebagai milisi yang didukung negara. "Sembilan garis putus-putus" di peta China menunjukkan klaim maritimnya yang luas termasuk perairan di lepas Kepulauan Natuna. Panel arbitrase internasional pada 2016 membatalkan garis tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah menegaskan kembali bahwa Jakarta tidak mengakui garis tersebut. Sumber: Reuters Baca juga: China membangun pangkalan militer di Natuna, ini penjelasannya Baca juga: Komisi I: perkuat pembangunan kekuatan TNI di Natuna-ALKI Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani Editor: Mulyo Sunyoto COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Teladan Elite Lawan Korona
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2116-teladan-elite-lawan-korona Selasa 15 September 2020, 05:00 WIB Teladan Elite Lawan Korona Administrator | Editorial ADA hasil survei menarik yang diungkapkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo ketika rapat dengan Komisi VIII DPR, awal bulan ini. Menurut Doni, terdapat lima provinsi yang warganya paling tidak percaya dengan pendemi covid-19. Kelima provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Kebetulan, di kelima provinsi itu pula tingkat penularan covid-19 masuk deretan papan atas nasional, alias paling tinggi. Kemudian, baru-baru ini, Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkap hanya sekitar 15% warganya yang benar-benar percaya bahaya covid-19. Berdasarkan survei, separuh warga Kota Bogor masih bingung apakah covid-19 nyata atau hanya konspirasi. Banyaknya masyarakat yang tidak percaya atas bahaya covid-19 mengherankan. Padahal, lebih dari 100 dokter telah gugur dan angkanya terus bertambah. Belum lagi tenaga kesehatan lainnya yang bertumbangan karena pasien covid-19 semakin membanjir. Tingkat kematian akibat covid-19 di Indonesia mencapai 3,99%, lebih tinggi ketimbang rata-rata dunia yang sebesar 3,18%. Tingkat kematian yang disebabkan virus korona di negeri ini bahkan sempat mencapai 4,2% pada pekan lalu. Dalam tempo 6 bulan, sudah 8.841 warga Indonesia meninggal dunia akibat covid-19. Akan tetapi, masih ada yang tidak percaya bahaya wabah tersebut. Tentu ada yang salah dengan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah terus-menerus memperingatkan bahwa protokol kesehatan tidak bisa ditawartawar. Namun, masyarakat menyaksikan parade pelanggaran protokol oleh calon-calon pemimpin daerah yang maju ke pilkada. Hingga kini tidak ada satu pun dari mereka yang kena sanksi keras. Yang ada hanya teguran, walaupun memang diembel-embeli dengan kata ‘keras’. Pemerintah berkali-kali menyebut kesehatan merupakan prioritas, setelah itu baru perekonomian. Dengan demikian, mau tidak mau laju penularan dan penyebaran covid-19 harus bisa ditekan. Yang terjadi, ketika laju penularan covid-19 dan kematian terus meningkat, pemerintah pusat dan daerah malah sibuk berselisih tentang kebijakan yang baru saja dikeluarkan untuk mengerem. Seperti yang terjadi ketika Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pro-kontra di kalangan internal pemerintah muncul karena kebijakan diumumkan tanpa ada koordinasi sebelumnya. Publik akan mudah menerjemahkannya dengan betapa pemerintah pun tidak sepakat tentang kondisi kedaruratan kesehatan akibat covid-19. Tingkah polah para elite tersebut mempertontonkan dagelan wabah korona yang tidak lucu, bahkan berbahaya karena bisa meng giring masyarakat semakin jauh dari aura krisis pandemi. Untuk bisa mengatasi krisis, kesamaan pemahaman harus dicapai terlebih dahulu dan dengan cepat. Satu yang bisa dipastikan, mengatasi wabah korona merupakan kerja bareng, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Protokol kesehatan covid-19 pun mensyaratkan demikian. Satu orang saja melanggar protokol di sebuah tempat, semua orang lainnya di tempat itu terancam tertular covid-19. Elite merupakan yang terdepan untuk memberikan teladan kerja bareng, bahu-membahu, sekaligus menyingkirkan ego. Disiplin benarbenar ditegakkan dengan sanksi yang keras. Apalagi sanksi untuk kalangan elite. Buat mereka ini bukan masanya lagi sosialisasi. Tidak boleh ada ampun. Dari situ, masyarakat pasti akan mengikuti. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2116-teladan-elite-lawan-korona
[GELORA45] Merumuskan Definisi WFH dalam UU Tenaga Kerja
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5172420/merumuskan-definisi-wfh-dalam-uu-tenaga-kerja?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Merumuskan Definisi WFH dalam UU Tenaga Kerja Johan Imanuel - detikNews Senin, 14 Sep 2020 14:19 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Woman sitting on sofa using laptop in her cozy loft apartment Foto ilustrasi: Getty Images/Morsa Images Jakarta - Gubernur Anies Baswedan menetapkan (kembali) PSBB total bagi Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini, Senin (14/9). Dampak dari PSBB total ini adalah pembatasan perkantoran untuk beroperasional dalam melangsungkan usaha di tempat. Hal ini juga berdampak perkantoran yang tidak termasuk diizinkan beroperasional selama PSBB harus kembali tutup, sementara sehingga diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah (work from home/WFH)). Mengingat PSBB total ini merupakan PSBB kedua, maka sudah seharusnya pemerintah juga memberikan definisi yang tetap bagi WFH. Karena, pembatasan WFH ini diterapkan berbeda-beda di masing-masing perusahaan. Menurut pengamatan saya, ada beberapa hal yang menjadi fokus dari WFH yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pertama, upaya pencegahan penyebarluasan Covid-19. Kedua, menjadi alasan efisiensi. Ketiga, menjadi sarana untuk penundaan pembayaran kewajiban. Upaya Pencegahan Sebagai upaya pencegahan penyebrluasan Covid-19, WFH menjadi kebiasaan baru bagi perusahaan dengan meminta pekerja untuk bekerja dari rumah karena risiko yang mungkin timbul apabila bekerja ke kantor. Namun demikian pembatasannya belum seragam, karena WFH ini sering diterapkan bersamaan dengan "unpaid leave" ataupun merumahkan pekerja. Padahal unpaid leave atau merumahkan pekerja merupakan hal yang berbeda. Unpaid leave adalah bagian dari istirahat pekerja dalam hal belum memiliki cuti, sedangkan merumahkan pekerja adalah bagian dari efisiensi pengusaha dalam hal pekerjaan yang rutin tidak dapat dilaksanakan sementara waktu. Sehingga pemerintah wajib merumuskan definisi WFH dalam UU Ketenagakerjaan, dengan salah satu unsurnya merupakan upaya pencegahan penyebarluasan pandemi atau wabah penyakit tanpa memperhitungkan ketentuan istirahat bagi pekerja baik yang belum dan/atau sudah memiliki hak cuti serta tidak termasuk upaya merumahkan pekerja. Alasan Efisiensi Memang dengan melaksanakan WFH otomatis beban operasional menjadi berkurang, seperti pengeluaran biaya listrik, biaya air, biaya kertas, dan lain-lain. Tetapi bagaimana jika pekerjaan tersebut ternyata harus tetap dilaksanakan secara offline? Seperti pelaporan ke kantor pajak, bayar pajak reklame; leges bukti-bukti ke kantor ini perlu dipastikan. Pemerintah sebaiknya juga memberikan definisi WFH dengan unsur kedua, mempertegas dengan merumuskan bahwa WFH merupakan jenis-jenis pekerjaan yang rutin dilakukan di kantor, tetapi dapat dilaksanakan di rumah tanpa menghilangkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan di lapangan dengan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara WFH antara lain korespondensi via email, meeting, dan interview melalui aplikasi conference, reporting internal, payment, dan pekerjaan sejenisnya. Namun demikian tentunya harus disepakati bersama bagi biaya-biaya yang mungkin timbul dalam hal pelaksanaan WFH seperti kuota internet dan pemakaian listrik -- ini patut ditegaskan juga. Penundaan Pembayaran Kewajiban Tidak dipungkiri bahwa banyak perusahaan saat ini menjadikan alasan WFH sebagai penundaan pembayaran kewajiban. Hanya saja harus dibatasi bahwa penundaan pembayaran kewajiban menyangkut kewajiban kepada pihak eksternal (luar), bukan internal terkait upah pekerja. Sehingga dalam rumusan selanjutnya pemerintah mesti menekankan bahwa apabila dalam pelaksanaan WFH pengusaha terpaksa melakukan penundaan kewajiban pembayaran, maka kewajiban pembayaran atas upah, tunjangan hari raya, jaminan sosial tidak dapat ditunda. Kemudian perlu dipertegas juga bahwa upah yang diterima pada saat WFH adalah upah sesuai upah bulanan yang telah diperjanjikan. Dan, apabila harus disesuaikan menurun, maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan syarat upah yang tadinya menurun akan disesuaikan kembali apabila keadaan sudah tidak pandemi. Berdasarkan hal-hal di atas, sebaiknya pemerintah mengatur rumusan definisi WFH dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Hal ini untuk menghindari praktik WFH yang malah berujung merugikan pekerja, seperti WFH tanpa ada pekerjaan sama sekali, WFH disertai penundaan pembayaran upah, jaminan sosial, dan tunjangan hari raya, serta WFH Work yang disamakan dengan "dirumahkan". Saat ini dalam UU Ketenagakerjaan hanya sebatas mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja (Pasal 86) yang menjadikan WFH hanya sebatas sebagai salah satu praktik untuk melindungi pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal dampak WFH tentunya memiliki banyak celah apabila
[GELORA45] Demokrasi Cukong
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2115-demokrasi-cukong Senin 14 September 2020, 05:00 WIB Demokrasi Cukong Administrator | Editorial KAJIAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa 82% calon kepala daerah didanai sponsor tidaklah mengejutkan. Disebut tidak mengejutkan karena biaya politik memang selangit, praktik seperti itu pun sudah berjalan lama dan dibiarkan. Sponsor yang juga disebut sebagai cukong itu sesungguhnya sudah hadir sejak pilkada langsung pertama kali digelar pada 2015. Besaran dana sponsor terus meningkat. Sekitar 70% pada 2015 meningkat menjadi 82% pada 2017 dan 2018. Meski sponsor selalu muncul setiap kali pilkada digelar, upanya nyata untuk melawannya belum tampak. Otoritas untuk itu cuma bermain wacana yang bisa berdampak pada delegitimasi pilkada. Sumber masalahnya ialah biaya politik yang amat mahal. Biaya yang dikeluarkan seorang calon bupati, berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri, sekitar Rp30 miliar. Calon gubernur lebih besar lagi, bisa mencapai Rp100 miliar. Besaran biaya yang dibutuhkan calon tidak seimbang dengan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara, rata-rata total harta ke kayaan calon kepala daerah sekitar Rp6,7 miliar. Bahkan, ada yang memiliki harta negatif. Biaya terbesar yang dikeluarkan calon untuk kebutuhan mahar politik. Bukan rahasia lagi, pada umumnya calon membeli dukungan partai politik. Dalam konteks inilah patut diapresiasi partai yang secara terbuka mendeklarasikan diri tanpa mahar politik. Alokasi dana lainnya yang nilainya cukup besar dipakai calon untuk keperluan sosialisasi, membiayai survei, kampanye, dan membayar saksi, hingga penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan calon kepala daerah dan biaya yang harus dikeluarkan itulah yang menyebabkan calon mencari dan menerima tambahan dana. Dana itu bersumber dari cukong politik. Pada umumnya, setelah calon yang didukung menang, sponsor pilkada mengharapkan kemudahan perizinan dalam berbisnis, kemudahan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pe merintah, keamanan dalam menjalankan bisnis, dan kemudahan akses untuk menjabat di pemerintahan daerah atau BUMD. Ungkapan tidak ada makan siang gratis benarlah adanya. Cukong politik, berdasarkan hasil studi Bawaslu pada 2018, berada di balik aksi borong partai untuk mendukung calon tunggal. Cukong yang juga disebut sebagai orang kuat lokal itu malah memerankan diri sebagai pemerintah bayangan yang mengatur kebijakan penetapan tender setelah pilkada. Harus tegas dikatakan bahwa balas budi setelah memenangi pilkada itulah yang mengantarkan kepala daerah ke balik jeruji besi. Mereka tergelincir dalam kubangan korupsi. Regulasi pilkada sesungguhnya membolehkan calon untuk menerima sumbangan dari baik perorangan maupun perusahaan dalam jumlah tertentu. Akan tetapi, sumbangan itu harus dilaporkan ke KPU. Namun, yang terjadi biasanya calon menyiasati dengan pembukuan berbeda antara sumbangan resmi dan tidak resmi. Sudah waktunya penyelenggara pemilu dan pemerintah bekerja sama dengan Pusat Pe laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri pendanaan calon kepala daerah yang mengikuti pilkada. Jangan lagi berwacana, segera lakukan sesuatu yang nyata untuk mencegahnya. Jangan biarkan pilkada dibajak para cukong. Jika itu yang terjadi, pilkada sebagai bentuk demokrasi lokal bisa menjelma menjadi demokrasi cukong. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2115-demokrasi-cukong
[GELORA45] Minta Bantuan Preman Awasi Protokol Kesehatan, Kemana Polisi?
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/344780-minta-bantuan-preman-awasi-protokol-kesehatan-kemana-polisi Senin 14 September 2020, 16:05 WIB Minta Bantuan Preman Awasi Protokol Kesehatan, Kemana Polisi? Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Megapolitan Minta Bantuan Preman Awasi Protokol Kesehatan, Kemana Polisi? ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ Polisi mengawasi pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan BARESKRIM Polri menggandeng preman pasar untuk ikut mendisiplinkan penggunaan masker kepada warga. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, menilai gagasan Komjen Gatot terlalu berisiko jika direalisasikan. Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, mengatakan bahwa tugas para preman pasar nantinya hanya untuk mengingatkan warga yang tidak menggunakan masker. “Tugasnya hanya mengingatkan yang tidak pakai masker untuk pakai masker dan jaga jarak bila perlu dibekali masker sehingga kalau orang tidak pakai masker bisa diberi masker,” papar Argo kepada Media Indonesia, Senin (14/9). Baca juga: Ketua Satgas Minta Anies tak Pakai GOR untuk Tempat Isolasi Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif berbasis komunitas, seperti komunitas perkantoran, pasar, ojek, tempat wisata, komunitas hobi dalam rangka pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19. “Pada komunitas tersebut ada pimpinan formal dalam hal instansi pemerintah, atau swasta dan pinpinan informal pada komunitas tersebut,” ungkapnya. Argo juga menegaskan bahwa preman yang nantinya turut membantu polisi tidak akan diperkenankan menggunakan hal yang bukan wewenangnya. “Mereka tidak menegakkan sanksi yang ada dalam Perda,” tegasnya. (OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/344780-minta-bantuan-preman-awasi-protokol-kesehatan-kemana-polisi
[GELORA45] Menlu ingin UNCLOS 1982 ditegakkan di Laut China Selatan
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/video/1719138/menlu-retno-minta-as-bantu-asean-tangani-covid-19 Menlu ingin UNCLOS 1982 ditegakkan di Laut China Selatan Sabtu, 12 September 2020 21:30 WIB % buffered 00:00 00:00 00:00 ANTARA - Dalam ASEAN Regional Forum, Sabtu (12/9), Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia mengharapkan adanya stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan. Untuk itu, dia menegaskan pentingnya penegakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982. (Kemlu/Adimas Fahky P/Dudy Yanuwardhana/Nusantara Mulkan)
[GELORA45] Jangan Tanyakan (Lagi) Nasionalisme "Urang" Minang
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5169075/jangan-tanyakan-lagi-nasionalisme-urang-minang?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Jangan Tanyakan (Lagi) Nasionalisme "Urang" Minang Dwi Munthaha - detikNews Jumat, 11 Sep 2020 15:17 WIB 6 komentar SHARE URL telah disalin Puan Maharani Puan Maharani (Foto: tangkapan layar) Jakarta - Pernyataan Puan Maharani saat mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi-Ali Mukhni untuk Pilkada 2020 menuai kehebohan. Secara spontan Puan menyebutkan harapannya, "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila." Pernyataan tersebut kemudian ditimpali oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan keheranannya, mengapa masyarakat Sumbar belum menyukai PDIP. Minimnya dukungan bagi PDIP disebutkannya menyulitkan partai untuk menentukan pemimpin di Sumbar. Megawati pun meminta kader-kadernya untuk bekerja keras merebut hati rakyat Sumbar. Namun, akibat dari pernyataan Puan, muncul reaksi dari banyak kalangan. Dari komentar yang menyayangkan, kecaman, hingga pelaporan ke polisi. PKB yang awalnya menjadi bagian dari partai koalisi pendukung pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mencabut dukungannya. Puncaknya, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari PDIP. Pasangan ini memutuskan hanya didukung oleh Partai Demokrat dan PAN. Pernyataan Puan dianggap mengusik rasa nasionalisme masyarakat Minangkabau. Tentunya pernyataan itu, meski spontan, tidak muncul begitu saja. Bisa jadi ada kesadaran yang terbangun dari Puan karena kelompok nasionalis berkali-kali kalah dalam kontestasi politik di sana. Saat pilpres pada 2014, Jokowi yang didukung oleh koalisi yang dipimpin PDIP hanya memperoleh 22% suara. Pada 2019, suara itu justru melorot hingga tersisa 14,05 %. Dukungan 12 kepala daerah serta pengalokasian dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur di provinsi itu tidak berimbas pada perolehan suara Jokowi di pilpres terakhirnya. Barangkali Jokowi juga heran, namun tidak diungkapkannya ke publik. Tetapi pertanyaan Megawati menjadi lebih penting dari sisi politik, mengingat PDIP merupakan the rulling party, ketimbang Jokowi yang hanya tinggal menyelesaikan periodenya hingga 2024. Megawati sepertinya melihat spektrum politik dalam perspektif yang lebih luas. Bukan hanya sebatas jumlah DPT di Sumbar yang relatif kecil dan tidak signifikan. Kemenangan politik dengan dalam demokrasi liberal memang hanya ditentukan oleh kuantitas, abai pada kualitas. Pengabaian kualitas inilah yang berakibat panjang, dan situasi kebangsaan saat ini menunjukkan konsekuensi itu. Terbelahnya masyarakat karena politik identitas dikhawatirkan akan semakin menggerus nasionalisme. Sementara di sisi lain ada yang tetap mendapatkan keuntungan dari berbagai peristiwa politik dan sosial yang terjadi. Diferensiasi Urang Minang Sumbar memiliki diferensiansi kultural dan politik yang asimetris dengan wilayah lainnya. Secara kultur masyarakat Sumbar menganut asas matrilineal, di mana kaum perempuan memiliki determinasi dalam adat. Maka tidak heran jika beberapa tokoh perempuan Sumbar muncul di pentas sejarah nasional, seperti Rohana Kudus, Rasuna Said, Rahma El Yunusiah, dan seterusnya. Para pendiri bangsa juga dikenal banyak berasal dari Sumbar, sebut saja Tan Malaka, Hatta, Sutan Syahrir, Muh. Yamin, Agoes Salim, Natsir, dan sederet panjang nama lainnya. Untuk memahami arti pentingnya Sumbar, tidak cukup hanya menyebutkan tokoh-tokoh politik di masa lalu, tetapi juga peristiwa-peristiwa politik yang terjadi. Apalagi hanya sebatas mengapresiasi identitas budaya dari satu serpihan kecil tanpa mendalaminya lebih jauh, misalnya kuliner Minang yang memang terkenal lezat. Kuliner berdekatan dengan peradaban. Semakin maju peradaban di satu wilayah, maka kita akan merasakan santapan kuliner lokal yang nikmat. Biasanya politisi dengan mudah mengumbar simbol-simbol untuk mendekatkan emosi rakyat. Ketika tepat dilakukan, maka emosi positif yang didapat dan dukungan pun diraih, sebaliknya pun demikian. Sumbar memiliki catatan sejarah yang panjang sebagai wilayah dengan eksistensi politik-ekonomi yang signifikan. pada abad ke-19, kota Padang, ibu kota Sumbar merupakan kota paling metropolitan di Sumatera (Rusli Amran, 1988). Jejak itu dapat dilihat dari bangunan-bangunan tua yang masih terawat rapi dan fungsional di kota Padang. Kekuasaan kolonial begitu dominan di wilayah itu setelah meredakan pertikaian antara kaum adat dan Islam di sana. Islam sendiri terlebih dahulu masuk dan berakulturasi dengan tradisi lokal. Di Sumbar dikenal tiga kelompok tarekat, yakni Syattariah, Naqshbandiyyah, dan Sammaniyah. Dua tarekat pertama yang disebut berkembang luas di wilayah Sumbar, sedang yang terakhir di sedikit daerah. Besarnya dua organisasi tarekat itu, Syattariah dan Naqshbandiyyah berujung konflik pengaruh dengan dasar-dasar perbedaan di keduanya (Oman Fathurahman, 2008). Namun
[GELORA45] Tak Ada Teori
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1933-tak-ada-teori Jumat 11 September 2020, 05:00 WIB Tak Ada Teori Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | Editorial Tak Ada Teori MI/Ebet Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group. PESAN yang disampaikan seorang teman pengusaha pendek saja. Ia katakan, pandemi covid-19 memberikan dampak luar biasa kepada kehidupan dan juga bisnis. Semua negara mencari jalan untuk bisa keluar dari situasi krisis. Namun, mereka harus memikirkan cara terbaik yang bisa dilakukan karena belum ada teori bagaimana menangani persoalan ekonomi akibat covid-19 ini. Memang baru akhir tahun lalu kasus covid-19 ini muncul. Pada awalnya semua orang memperkirakan kasusnya akan terlokalisasi di Wuhan saja. Sistem autokrasi yang berlaku di Tiongkok memungkinkan pemerintah untuk bisa melakukan pembatasan total. Kita lupa bahwa kita sedang hidup di era yang berbeda. Teknologi membuat orang bisa berpindah kota dengan cepat. Bisa orang pagi hari ada di Jakarta, siang sudah ada di Singapura atau Tokyo, dan sore hari sudah tiba di New York. Berbeda dengan virus sebelumnya yang pembawanya ialah hewan atau binatang, covid-19 yang menjadi carrier-nya ialah manusia. Inilah yang membuat penularan bisa berlangsung cepat karena manusia adalah makhluk sosial yang senang berinteraksi dan sekarang interaksinya semakin menjadi-jadi karena ditopang teknologi maju. Oleh karena belum ada teorinya, maka setiap negara membangun teori sendiri untuk keluar dari situasi krisis. Mereka tidak lagi mengandalkan buku teks karena memang kajiannya masih berlangsung. Nanti setelah kasus covid-19 mereda, banyak ilmuwan yang mengambil pelajaran dari banyak negara untuk diturunkan menjadi teori ekonomi. Sekali lagi, karena belum ada teorinya, kita melihat banyak pendekatan yang diterapkan. Hong Kong, misalnya, menerapkan model untuk menjaga sisi permintaan. Sekitar 6,1 juta penduduk Hong Kong diminta untuk mendaftarkan diri apabila ingin mendapat bantuan sosial sebesar HK$10.000 dari pemerintah. Ada sekitar 5,8 juta warga Hong Kong yang kemudian mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Singapura menerapkan cara yang berbeda, meski yang dilakukan ialah menjaga sisi permintaan. Setiap warga negara Singapura mendapatkan bantuan sebesar S$1.000 yang disalurkan melalui rekening bank masing-masing. Bagaimana apabila warga merasa cukup dan tidak perlu dibantu? Pemerintah menyediakan rekening penampungan bagi mereka yang ingin mengembalikan dana bantuan pemerintah. Bahkan rekening itu terbuka untuk mengembalikan dalam jumlah lebih besar apabila ingin membantu sesama warga yang kekurangan. Bantuan sosial diberikan bersamaan dengan bantuan kepada dunia usaha. Dalam upaya membuat pengusaha bisa tetap bertahan dan tidak memberhentikan karyawannya, pemerintah memberikan bantuan modal. Negara seperti Jerman dan Amerika Serikat memberikan stimulus lebih 50% dari produk domestik bruto mereka. Mereka tidak takut dengan teori yang mengatakan bahwa stimulus dan bahkan mencetak uang akan menimbulkan infl asi sebab pandemi pernah terjadi 102 tahun yang lalu dan kondisinya berbeda dengan keadaan sekarang ini. Teori yang ada pada 1918 silam sudah tidak cocok dengan keadaan zaman. Kita ingin menyampaikan, kita pun tidak perlu takut untuk melawan teori yang ada. Sekali lagi semua teori yang dituliskan berangkat dari kondisi yang normal. Sekarang ini kita hidup di tengah situasi yang abnormal, di saat orang diminta untuk lebih banyak tinggal di rumah dan akibatnya ekonomi terhenti tanpa ada penyebab kecuali covid-19. Kalau Presiden Joko Widodo mendorong terjadinya transformasi, sebenarnya pesan yang disampaikan ialah kita harus keluar dari teori yang ada. Sekarang merupakan kesempatan emas untuk melakukan transformasi agar masyarakat otomatis masuk ke sistem perbankan. Mengapa? Pemerintah sudah benar berupaya memperbaiki sisi permintaan dengan memberikan bantuan langsung tunai. Akan tetapi, persoalannya kita terkendala pada data. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai. Bahkan bantuan Rp600 ribu untuk pekerja yang pendapatannya di bawah Rp5 juta, beberapa kali harus disalurkan karena data penerima yang kurang baik. Seharusnya kita bisa mencontohkan Hong Kong. Kita dorong masyarakat untuk mendaftarkan diri apabila ingin mendapatkan bantuan. Daftar ke mana? Daftar ke bank-bank pemerintah. Kita tahu Bank Rakyat Indonesia, jangkauannya sampai ke seluruh pelosok negeri, bahkan mempunyai satelit sendiri untuk mempermudah transaksi. Selanjutnya pemerintah tidak perlu bingung lagi menyalurkan bantuan langsung tunai. Tinggal taruh anggarannya di bank-bank pemerintah dan mereka yang langsung mentransfer ke rekening warga yang membutuhkan bantuan. Dengan cara ini, bukan hanya tidak akan terjadi penyimpangan, tetapi kita akan mempunyai big data yang akurat tentang penduduk Indonesia. Stimulus untuk dunia usaha bisa
[GELORA45] Polri Beberkan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2020
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/344219-polri-beberkan-potensi-kerawanan-pilkada-serentak-2020 Jumat 11 September 2020, 23:00 WIB Polri Beberkan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum Polri Beberkan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 ANTARA Warga melintasi mural bertema pemilihan umum di Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). BARESKRIM Polri beberkan kajian Indeks Potensi Kerawanan (IPK) untuk memetakan daerah yang berpotensi rawan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Pesta demokrasi tingkat lokal itu telah berlangsung sejak September hingga pemungutan suara yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang. Pilkada Serentak 2020 terdiri dari 270 daerah dengan rincian 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Baca juga: Alasan Covid Mengamuk Komnas HAM minta Pilkada 2020 Ditunda Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan, Polri memetakan daerah yang dianggap rawan saat gelaran Pilkada serentak 2020 melalui IPK. IPK ialah alat untuk mengukur tingkat kerawanan suatu wilayah yang melaksanakan Pilkada. “Baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota yang diukur menggunakan instrumen dalam bentuk dimensi variabel dan indikator,” tutur Awi, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/9). Awi menjelaskan, dari 270 daerah itu, ada beberapa wilayah dianggap kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. “Jadi ada 5 dimensi, 17 variabel dan 118 indikator potensi kerawanan Pilkada,” ungkapnya. Awi menuturkan, terdapat 3 variabel yang digunakan untuk mengukur IPK. Pertama, dimensi penyelenggara atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pada dimensi ini, mengutamakan profesionalisme penyelenggara. “Indikatornya adalah KPUD memihak pasangan calon (paslon), kemudian anggaran tidak cukup, anggota KPU pernah mendapat sanksi dan lain-lain,” papar Awi. Selanjutnya, profesionalitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Adapun indikatornya antara lain anggota Bawaslu atau Panwaslu memihak paslon, anggaran tidak cukup, kurangnya dukungan protokol kesehatan dan lain-lain. “Profesionalitas pengamanan, indikatornya diantaranya adalah tidak membuat rencana pengamanan, tidak membuat pengamanan kontijensi, rencana pengamanan tidak sesuai protokol kesehatan dan lain-lain,” ucap Awi. Awi menyebut dimensi lainnya ialah unsur peserta. Ada lima variabel dalam mengukur IPK dari kepesertaan, yakni potensi konflik calon. Indikatornya adalah sikap fanatik dari kader parpol, simpatisan, ormas dan lainnya. Selanjutnya, dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Indikatornya adalah ASN terlibat pengajuan paslon, dan sanksi Bawaslu terhadap ketidaknetralan ASN. Kemudian, dukungan partai yang dapat berujung pada konflik antar parpol pendukung, konflik internal parpol, dan pelanggaran parpol. Baca juga: Ada Aktor Baru dalam Perkara Pinangki, Kejagung Cari Keberadaannya Selanjutnya, politik uang atau sarana prasarana. Indikatornya partai pendukung membagikan uang, sembako atau bansos kepada masyarakat sebagai pemilih. “Politik identitas, indikatornya adalah paslon partai pendukung maupun masyarakat menggunakan isu sara dan isu anti komunis,” ujar Awi. (OL-6) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/344219-polri-beberkan-potensi-kerawanan-pilkada-serentak-2020
[GELORA45] Perluasan Pangkalan Militer China
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5167146/perluasan-pangkalan-militer-china?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Perluasan Pangkalan Militer China Fahmi Alfansi P Pane - detikNews Kamis, 10 Sep 2020 11:25 WIB 2 komentar SHARE URL telah disalin Kabar Pembangunan Pangkalan Militer China Di Vanuatu Picu Kekhawatiran Foto: Australia Plus ABC Jakarta - Biasanya laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) tentang Kekuatan Militer China tidak menarik perhatian pejabat dan publik Indonesia. Tapi, laporan Pentagon kepada Kongres AS tahun 2020 yang dirilis awal September berbeda dampaknya. Detikcom menaikkan berita berjudul Pentagon Sebut China Pertimbangkan Indonesia Jadi Lokasi Fasilitas Militer pada 2 September. Kehebohan muncul karena Dephan AS menulis "melampaui pangkalannya di Djibouti, Republik Rakyat China besar kemungkinan segera mempertimbangkan dan merencanakan penambahan fasilitas logistik militer di luar negeri untuk mendukung kekuatan laut, udara dan darat. RRC kelihatannya telah mempertimbangkan lokasi untuk fasilitas logistik militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola dan Tajikistan." (Ringkasan Eksekutif hal. x). Sekilas isi Ringkasan Eksekutif tidak berbeda dengan laporan bagian Pangkalan Luar Negeri PLA dan Akses pada halaman 128-130. Namun, penempatan alinea atau pointers yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan interpretasi, baik dari Anggota Kongres (parlemen) AS maupun pemerintah dan rakyat negara-negara yang disebut dalam laporan. Pada halaman 128 kalimat pertama dalam Ringkasan Eksekutif tadi dibuat terpisah atau tidak dalam satu paragraph dengan kalimat berikut yang terkait Indonesia. Maka, bagian kalimat "besar kemungkinan segera mempertimbangkan dan merencanakan" adalah hasil analisis Dephan AS untuk pangkalan militer China di Djibouti saja. Saat ini Angkatan Laut China sudah mengoperasikan pangkalan militernya di Djibouti, seperti juga AS dan Prancis. Dalam pandangan Dephan AS, China sangat mungkin akan berencana memperluas jenis operasi, jumlah personel, persenjataan serta wilayah operasi dan pengaruh militer China di wilayah Tanduk Afrika tersebut. Bila saat ini AL China terfokus pada pencegahan perompakan di Laut Merah dan Teluk Aden, serta dukungan logistik untuk beragam misi, maka China berpeluang memproyeksikan kekuatan militernya, baik ke wilayah perairan yang lebih luas di kawasan Afrika dan Timur Tengah maupun ke wilayah daratan Afrika barat dan tengah. Adapun hasil analisis Dephan AS untuk perluasan pangkalan militer China yang terkait Singapura, Indonesia, dan sebagainya terletak pada kalimat kedua. Menurut Dephan AS, peluangnya lebih kecil karena memakai frase "likely". Namun, terlepas dari perbedaan derajat probabilitas tersebut, penempatan dua kalimat yang berbeda konteks dalam satu alinea atau pointers pada Ringkasan Eksekutif dapat menunjukkan kurangnya ketelitian birokrasi. Dampaknya, negara-negara sekutu dan sahabat AS dapat memandang berbeda terhadap akurasi dan kredibilitas laporan tersebut. Sekurang-kurangnya negara mitra Indo-Pasifik AS dapat mempertanyakan derajat kesahihan sumber dan substansi data primer dari laporan tersebut. Reaksi Singapura misalnya, diperkirakan lebih tidak nyaman daripada kita. Bagi kita, respons terhadap laporan Dephan AS mudah diperkirakan. Indonesia dapat tegas menyatakan mustahil diterima proposal pembangunan pangkalan atau fasilitas logistik militer di sini karena Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Secara legal itu ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 3. Namun, Singapura adalah salah satu anggota Five Power Defence Arrangement (FPDA) bersama Inggris, Malaysia, Australia, dan New Zealand. Organisasi yang berdiri pada 1971 ini adalah aliansi militer yang lebih longgar dan low profle daripada NATO (Organisasi Pakta Atlantik Utara). Sekalipun lebih banyak menggelar latihan dan konsultasi antarpetinggi militer kelima negara, namun mereka adalah anggota Persemakmuran (Commonwealth). Sebagian personel dan alutsista (alat utama sistem senjata) anggotanya ditempatkan pada wilayah anggota lain. Misalnya, sejumlah helikopter angkut berat CH-47 Chinook Singapura ditempatkan di pangkalan Oakey, Australia (Australian Defence Magazine, 20 Agustus 2020). Bahkan, Singapura juga menyediakan fasilitas dukungan, termasuk logistik, bagi militer AS, baik di Pangkalan AL Changi maupun Pangkalan AU Paya Lebar. Karena itu, pencantuman Singapura sebagai lokasi yang turut dipertimbangkan China untuk fasilitas logistiknya cukup mengherankan. Singapura mustahil akan menerima proposal China karena luas teritorialnya sangat terbatas, dan hubungan khusus Singapura dengan Inggris dan AS. Dengan demikian, terlalu sulit membayangkan China akan mengajukan proposal tersebut karena sudah pasti
[GELORA45] Memanas di Laut China Selatan saat China Tuding AS sebagai Ancaman
-- j.gedearka https://news.detik.com/internasional/d-5168386/memanas-di-laut-china-selatan-saat-china-tuding-as-sebagai-ancaman?tag_from=wp_hl_judul Round-Up Memanas di Laut China Selatan saat China Tuding AS sebagai Ancaman Tim detikcom - detikNews Kamis, 10 Sep 2020 22:31 WIB 2 komentar SHARE URL telah disalin An aerial view of Qilianyu islands in the Paracel chain, which China considers part of Hainan province on August 10, 2018. (Photo by - / AFP) / China OUT Foto: Kawasan Laut China Selatan (AFP Photo) Beijing - Sengketa di perairan Laut China Selatan kembali memanas lagi usai China menuding Amerika Serikat (AS) sebagai ancaman. China menuding AS sebagai pendorong militerisasi di kawasan itu. Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (10/9/2020), tuduhan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi, dalam pertemuan virtual dengan para Menlu negara-negara Asia Tenggara yang digelar sebagai bagian dari konferensi ASEAN, pekan ini. "Amerika Serikat menjadi pendorong militerisasi terbesar di Laut China Selatan," sebut Wang dalam pertemuan virtual itu. Baca juga: China Sebut AS Ancaman Terbesar Bagi Perdamaian di Laut China Selatan Ditegaskan Wang bahwa kepentingan terbesar China di Laut China Selatan adalah 'perdamaian dan stabilitas'. Dia menuduh AS telah 'menciptakan ketegangan dan mencari keuntungan dari itu'. Menurut Wang, AS secara langsung melakukan intervensi dalam sengketa wilayah dan perairan di Laut China Selatan karena kebutuhan politiknya sendiri. "Amerika Serikat menjadi faktor paling berbahaya yang merusak perdamaian di Laut China Selatan," tuding Wang, seperti dikutip kantor berita Xinhua. "Perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan strategis terbesar China di Laut China Selatan. Ini juga menjadi aspirasi strategis bersama bagi China dan negara-negara ASEAN," imbuhnya. Selanjutnya Halaman 1 2 china amerika serikat laut china selatan = https://news.detik.com/internasional/d-5168386/memanas-di-laut-china-selatan-saat-china-tuding-as-sebagai-ancaman/2 Round-Up Memanas di Laut China Selatan saat China Tuding AS sebagai Ancaman Tim detikcom - detikNews Kamis, 10 Sep 2020 22:31 WIB 2 komentar SHARE URL telah disalin An aerial view of Qilianyu islands in the Paracel chain, which China considers part of Hainan province on August 10, 2018. (Photo by - / AFP) / China OUT Foto: Kawasan Laut China Selatan (AFP Photo) Kendati demikian, Wang menyatakan China bersedia untuk berkomunikasi dan berdialog dengan AS demi mencapai kerja sama. Diketahui bahwa selama ini China mengklaim sebagian besar perairan Laut China Selatan yang kaya sumber daya alam. China menggunakan apa yang disebut sebagai 'sembilan garis putus-putus' untuk membenarkan klaimnya atas perairan sengketa itu. Baca juga: Perluasan Pangkalan Militer China China bahkan berusaha memperkuat klaimnya dengan membangun pangkalan militer yang dilengkapi landasan pacu dan fasilitas pelabuhan di dangkalan kecil dan karang-karang yang ada di Laut China Selatan. Tahun 2016 lalu, mahkamah internasional yang didukung PBB memutuskan bahwa klaim-klaim China atas Laut China Selatan itu tidak memiliki dasar hukum. China dengan tegas menolak putusan tersebut. Halaman 1 2 Tampilkan Semua Artikel Selanjutnya Dubes China Like Video Porno di Twitter, Trump Masuk Nominasi Penerima Nobel (rdp/rdp) china amerika serikat laut china selatan
[GELORA45] Cerita para Srikandi teknologi dobrak batasan gender
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1718534/cerita-para-srikandi-teknologi-dobrak-batasan-gender Cerita para Srikandi teknologi dobrak batasan gender Oleh Nanien Yuniar Kamis, 10 September 2020 16:54 WIB Ilustrasi (Pixabay) Jakarta (ANTARA) - Para Srikandi di dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbagi cerita mengenai tantangan dan peluang di bidang yang didominasi lelaki, serta memberi motivasi agar kaum Hawa tertarik menggeluti dunia teknologi. Para praktisi bercerita tentang perjuangan mereka mendobrak batasan gender. Pakar telekomunikasi Koesmarihati di webinar "Women for ICT: Peran Perempuan dalam Kemajuan TIK di Indonesia", Kamis (10/9/2020) (HO) Pakar telekomunikasi Koesmarihati menuturkan pengalamannya ketika mendapatkan beasiswa kuliah Teknik Elektro di Universitas Tasmania, Australia. Direktur Utama pertama Telkomsel ini tak menyangka diberitakan oleh surat kabar di Australia lantaran dia dan temannya dari Indonesia adalah perempuan satu-satunya juga perempuan pertama yang lulus jurusan tersebut di Universitas Tasmania. "Saya kaget masuk koran," kata pakar telekomunikasi kelahiran 9 Oktober 1942. Kala itu, perempuan di dunia telekomunikasi jauh lebih jarang dibandingkan sekarang. Saat bekerja di sebuah perusahaan untuk mengisi liburan musim panas, pihak perusahaan itu terkejut melihat yang datang adalah mahasiswi. "Mereka belum pernah terima perempuan kerja di bagian engineering," kenang Koesmarihati. Dia akhirnya diterima setelah pihak kampus menegaskan akan mengambil langkah tegas bila murid mereka tidak bisa masuk hanya gara-gara gender. Menurut penerima penghargaan Alumni Australia oleh Kedutaan Besar Australia di Indonesia, perempuan dan laki-laki tak ada bedanya di dunia telekomunikasi yang ia geluti. Baca juga: Bamsoet: Tingkatkan kiprah politik kaum perempuan Baca juga: Kowani: Pandemi momentum penerapan kesetaraan gender Meski ada tantangan, termasuk bila sudah berkeluarga, namun komitmen untuk bekerja harus senantiasa dijaga. Ketika ada kendala di rumah, carilah solusi agar kedua urusan bisa berjalan lancar. Mendobrak batasan Betti Alisjahbana, Ketua Dewan Profesi dan Asosiasi Masyarakat Telematika Indonesia, adalah perempuan pertama di Asia Pasifik yang menjadi Country General Manager perusahaan International Business Machines Corporation (IBM). Presiden Direktur PT IBM Indonesia periode 2000 – 2008 mengisahkan pengalaman menarik terkait stereotipe perempuan di dunia kerja. Ketika Betti bekerja di Singapura, dia mengajak anak-anak buahnya untuk makan siang bersama di restoran. Ketika asyik mengobrol, petugas restoran tiba-tiba memberikan hadiah kepada Betti. "Anak buah saya bilang, 'ini bos saya, bukan sekretaris'. Rupanya, itu 'Secretary Day' di mana para bos mentraktir sekretaris," tutur Betti. Hari Sekretaris itu juga diperingati oleh restoran tersebut yang memberikan hadiah untuk sekretaris yang makan di sana. "Dia pikir saya sekretaris yang ditraktir atasan-atasan, padahal itu sebaliknya," dia tersenyum. Ketika dia jadi perempuan Asia Pasifik pertama yang menjabat Country General Manager IBM, berbagai surel dari banyak perempuan di berbagai negara datang kepadanya. Mereka memberi selamat dan ikut bersukacita karena Betti berhasil menembus "glass ceiling", batasan tak terlihat di mana perempuan sulit menjangkau jabatan tinggi. "Pundak saya rasanya jadi berat banget," kata Betti. Namun beban dan tantangan diubah jadi bahan bakar semangat untuk bekerja lebih keras, membuktikan perempuan laik dan bisa dipercaya jadi pimpinan organisasi. Baca juga: KPPPA: Anak perlu dididik kesetaraan sejak dini Baca juga: Jepang tunda target "womenomics" hingga satu dekade lagi Mengapa perempuan enggan Betti, kalau itu menjabat presiden direktur, diminta menganalisis mengapa partisipasi perempuan di level jabatan yang tinggi tak sebanyak lelaki. "IBM merasa perempuan potensial, kalau IBM bisa memanfaatkan potensi yang ada di perempuan, akan bisa semakin maju," ungkap Betti. Setelah menganalisis, dia menyimpulkan ada tiga penyebab mengapa jarang ada perempuan yang menduduki jabatan tinggi di perusahaan. Pertama, banyak perempuan yang tidak mematok target tinggi. "Padahal, ketika punya tujuan, kita bisa mempersiapkan diri, pas ada peluang, kita sudah siap." Kedua, ada stereotipe bahwa perempuan tidak suka diberi penugasan ke luar kota. Ada anggapan di kalangan pimpinan laki-laki yang punya maksud baik, ujar Betti, dengan tidak memberikan tugas ke luar kota kepada anak buah perempuan karena berasumsi mereka enggan melakukannya, apalagi yang punya tanggung jawab keluarga. "Secara tidak sadar itu membatasi potensi perempuan." Ketiga, ketika perempuan sudah berkeluarga dan memiliki buah hati, tanggung jawab sebagai ibu membuat mereka tak bisa fokus sepenuhnya kepada pekerjaan sehingga memutuskan untuk keluar. Betti membuat program mentoring untuk perempuan-perempuan berpotensi, berdiskusi
[GELORA45] Pada forum ASEAN, Menlu Retno bahas peran perempuan dalam perdamaian
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1719230/pada-forum-asean-menlu-retno-bahas-peran-perempuan-dalam-perdamaian Pada forum ASEAN, Menlu Retno bahas peran perempuan dalam perdamaian Kamis, 10 September 2020 20:46 WIB Prajurit perempuan Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mengikuti patroli di sepanjang perbatasan Lebanon dan Israel pada 23 April 2020. (UN/Pasqual Gorriz) Ini secara khusus akan meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian PBB, Jakarta (ANTARA) - Pada pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN, Menlu Retno Marsudi berbicara mengenai peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Menurut Retno, tahun ini merupakan momentum yang baik untuk mendorong peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan guna memperingati 20 tahun pengesahan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1325 mengenai Women, Peace and Security, yang merupakan resolusi pertama yang secara khusus membahas peran perempuan dalam perdamaian. “Bahkan 20 tahun setelah resolusi ini, peran perempuan dalam perdamaian ternyata masih perlu ditingkatkan. Hanya 13 persen sebagai negosiator, 3 persen sebagai mediator, dan 4 persen sebagai penandatangan perdamaian antara tahun 1992-2018. Jumlah perempuan hanya 4,7 persen di unit militer dan 10,8 persen di unit kepolisian dalam misi perdamaian PBB,” kata Retno dalam konferensi pers secara daring, Kamis. Baca juga: Indonesia berkomitmen tingkatkan peran perempuan jaga perdamaian Baca juga: Indonesia dorong peran perempuan untuk perdamaian dunia Saat menjalankan tugas sebagai presiden DK PBB pada Agustus, Indonesia berhasil mengesahkan Resolusi 2358 mengenai perempuan dalam misi perdamaian PBB yang telah disponsori oleh 97 negara, termasuk semua negara anggota DK. “Ini secara khusus akan meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian PBB,” kata Retno. Lebih lanjut, menlu perempuan pertama RI itu mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, isu perempuan telah menjadi salah satu isu utama dalam politik luar negeri Indonesia. Diplomasi Indonesia aktif dalam memajukan isu perempuan baik di Afghanistan, Palestina, maupun di ASEAN. Untuk itu, Retno mengusulkan adanya semacam gerakan global untuk meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian, yang dapat dicapai dengan memperhatikan pentingnya mendobrak rintangan struktural maupun kultural terhadap peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan; memastikan adanya perangkat dan situasi yang mendukung bagi pemberdayaan perempuan dalam perdamaian dan keamanan termasuk melalui tindakan afirmasi, insentif, pengembangan kapasitas perempuan dan lainnya; serta memperkuat jejaring global untuk perempuan dalam perdamaian dan keamanan. “Jejaring ini sangat penting untuk meningkatkan kepedulian global dan memberikan kesempatan bagi peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan,” ujar dia. Dalam konteks kawasan, Indonesia akan membentuk Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators tahun ini sehingga bisa menjadi bagian dari jejaring global yang dimaksud. Baca juga: Menlu Retno bicara peran perempuan Indonesia dalam forum PBB di Jenewa Baca juga: Indonesia soroti peran perempuan dalam misi penjagaan perdamaian Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani Editor: Mulyo Sunyoto COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] BIN dukung pariwisata Bali yang aman berdasarkan prokes
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/209390/bin-dukung-pariwisata-bali-yang-aman-berdasarkan-prokes BIN dukung pariwisata Bali yang aman berdasarkan prokes Kamis, 10 September 2020 20:00 WIB Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto. Antaranews Bali/Naufal Fikri Denpasar (ANTARA) - Badan Intelijen Negara (BIN) mendukung kembalinya pertumbuhan pariwisata di Tanah Air, khususnya di Bali yang aman berdasarkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. "Kebijakan pariwisata Bali yang aman berdasarkan protokol kesehatan bagi wisatawan domestik merupakan upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian masyarakat Bali. Relaksasi tersebut tentunya harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten," ujar Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto di Kota Denpasar, Kamis. Ia mengatakan pariwisata Bali yang kembali dibuka bagi wisatawan domestik perlu dilaksanakan secara selektif dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Upaya tersebut, menurutnya, perlu dilaksanakan mengingat Bali merupakan ikon pariwisata Indonesia dan internasional, sehingga upaya pemulihan pariwisata tidak boleh mengalami kegagalan karena akan berimplikasi besar bagi reputasi Bali maupun Indonesia. Wawan Hari Purwanto menjelaskan keyakinan wisatawan nusantara bahwa Bali telah dapat dikunjungi harus juga ditunjang oleh keberhasilan pemerintah Bali dalam mengendalikan laju penularan COVID-19. Beberapa indikator dari hal tersebut, di antaranya adalah tidak adanya klaster baru COVID-19 di berbagai titik destinasi dan angka kesembuhan yang semakin baik. "Untuk itu, kami mengajak semua pihak untuk optimistis dan bersinergi menghadapi pandemi COVID-19. Situasi krisis akibat pandemi ini bukanlah akhir dari segalanya, namun tapal batas untuk terus melakukan inovasi dan terobosan yang tidak linier," katanya. Baca juga: Januari-Agustus, Bandara Ngurah Rai layani 5 juta penumpang Sebagai salah satu terobosan di era pandemi COVID-19, menurut Wawan Hari Purwanto, kebijakan pemulihan sektor pariwisata aman berdasarkan protokol kesehatan membutuhkan dukungan dari segala pihak, baik pelaku pariwisata, masyarakat, pemangku adat, tokoh agama, jurnalis hingga wisatawan itu sendiri. "Dengan kembalinya denyut nadi pariwisata domestik yang aman berdasarkan protokol kesehatan, kami harap mampu menepis anggapan bahwa Bali bukanlah surga yang hilang," ungkapnya. Ia menjelaskan kehadiran BIN merupakan representasi hadirnya negara dalam mewujudkan pemulihan pariwisata dan perekonomian nasional. Selain itu, BIN juga berupaya memastikan konsep pariwisata di Bali telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan baik sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. "Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan lini terdepan keamanan nasional. Dalam hal ini kami berkepentingan untuk ikut menjaga dan mengamankan berbagai kebijakan nasional, termasuk pembukaan pariwisata yang aman dari penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara konsisten demi pemulihan perekonomian," ujarnya. Baca juga: Agen perjalanan wisata ikuti 'travel gathering' di Bali Pewarta : Naufal Fikri Yusuf Editor : Adi Lazuardi COPYRIGHT © ANTARA
[GELORA45] Cukong Calon Borong Partai
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1932-cukong-calon-borong-partai Kamis 10 September 2020, 05:00 WIB Cukong Calon Borong Partai Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Cukong Calon Borong Partai MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. KONSTITUSI mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Dipilih mengandung makna adanya kontestasi di antara pasangan calon kepala daerah. Konstruksi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada hakikatnya menghendaki pasangan calon lebih dari satu dalam pilkada. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 54C ayat (1), jika terdapat satu pasangan calon, masa pendaftaran diperpanjang. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 28 daerah dengan dengan satu bapaslon alias calon tunggal. Karena itulah, KPU kembali membuka pendaftaran di 28 daerah itu mulai 11 September sampai 13 September. Jika sampai perpanjangan masa pendaftaran tetap satu bapaslon, sesuai ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, pilkada di 28 daerah itu dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Paslon itu berkontestasi dengan kotak kosong. Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kali ini calon tunggal terbanyak berada di Jawa Tengah, tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu Kebumen, Wonosobo, Sragen, Boyolali, Grobogan, dan Kota Semarang. Di posisi kedua, ada Provinsi Sumatra Utara dengan empat kabupaten/kota, yakni Pematangsiantar, Serdang Bedagai, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan. Sumatra Selatan dengan dua daerah, yakni Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan. Calon tunggal lainnya terdapat di Gowa dan Soppeng di Sulawesi Selatan, Manokwari Selatan dan Raja Ampat di Papua Barat, Balikpapan dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, serta Ngawi dan Kediri di Jawa Timur. Tercatat pula di Bintan, Kepulauan Riau; Sungai Penuh, Jambi; Badung, Bali; Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat; Pasaman, Sumatra Barat; Mamuju Tengah, Sulawesi Barat: Bengkulu Utara, Bengkulu; dan Pegunungan Arfak, Papua Barat. Jumlah calon tunggal selalu menanjak. Pada pilkada serentak gelombang pertama 2015, terdapat 3 calon tunggal dari 269 daerah yang menggelar pilkada. Pada pilkada serentak gelombang kedua (2017), 9 calon tunggal dari 101 daerah menggelar pilkada. Sementara pada gelombang ketiga (2018), terdapat 16 calon tunggal dari 171 daerah yang menggelar pilkada. Mengapa ada calon tunggal? Jawaban secara teoritis ialah karena partai politik berorientasi kemenangan sehingga mendukung pasangan calon yang berpotensi menang. Pada sisi lain, regulasi tidak ramah dengan calon independen sehingga syarat diperberat. Pasangan calon tunggal bupati Ngawi, Jawa Timur, Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko memborong dukungan 10 partai yang ada di DPRD setempat. Begitu juga pasangan calon tunggal di Kebumen, Jawa Tengah, Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih memborong dukungan dari 50 kursi yang ada di DPRD Kebumen. Penelitian yang dilakukan Bawaslu pada 2018 menguak fakta lain. Hasil penelitian itu dituangkan dalam buku Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota. Disebutkan bahwa fenomena borong partai politik dan kuatnya pengaruh orang kuat lokal jamak mewarnai praktik pilkada satu pasangan calon. Hasil penelitian itu mengungkap adanya peran dominan dari orang kuat lokal yang bertindak seperti pemerintah bayangan yang kadang lebih kuat dari pemerintah resmi sehingga mampu menyetir berbagai kebijakan. Pemerintah bayangan itulah yang mengatur kebijakan penetapan tender proyek fisik dan nonfi sik setelah pilkada. Kehadiran orang kuat lokal itu sebagai politik balas budi yang berkelindan dengan klientelisme, kronisme, dan perkoncoan. Siapakah cukong lokal itu? Orang kuat di Banten, yang dikutip dalam hasil penelitian itu ialah komunitas Jawara Banten yang bertemali kuat dengan politik, bisnis, dan kebudayaan. Di Jawa Tengah, orang-orang kuat lokal memiliki latar belakang sebagai tuan tanah atau orang kaya, dan berlatar belakang tokoh agama seperti terjadi di Jawa Timur. Menolak calon tunggal hakekatnya ialah menolak kehadiran cukong pilkada yang melakukan praktik memborong partai. Penolakan itu dalam wujud kehadiran relawan koko alias relawan kotak kosong. Bukan mustahil kotak kosong menang pilkada. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1932-cukong-calon-borong-partai
[GELORA45] Anies Terapkan PSBB Total, Kemenperin Kembali Kacaukan
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/343884-anies-terapkan-psbb-total-kemenperin-kembali-kacaukan Kamis 10 September 2020, 20:30 WIB Anies Terapkan PSBB Total, Kemenperin Kembali Kacaukan Putri Anisa Yuliani | Megapolitan Anies Terapkan PSBB Total, Kemenperin Kembali Kacaukan Antara Sosialisasi pemberlakuan PSBB awal wabah Covid pada April lalu. SAAT PSBB total di awal wabah Covid-19 pada April hingga Mei lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya memberikan izin pada perusahaan yang bekerja di 11 sektor untuk bisa beroperasi. Hal itu juga akan kembali dilakukan selama masa PSBB total mulai Senin, 14 September mendatang. Namun, kontradiktif dengan kebijakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang memberikan izin khusus bagi perusahaan agar tetap bisa beroperasi saat PSBB. Yakni izin operasional dan mobilitas khusus industri (IOMKI) bagi perusahaan di luar 11 sektor agar tetap bisa beroperasi selama PSBB total. Dampaknya ribuan perusahaan tetap bisa beroperasi selama masa PSBB total meski Pemprov DKI melakukan pembatasan. Baca Juga: Kemenperin Kacaukan PSBB dengan Beri Izin Ratusan Perusahaan Terkait kebijakan yang terkesan tidak mendukung pembelakukan PSBB ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan pihaknya ingin dilibatkan dalam pemberian IOMKI itu. "Kita mengusulkan dalam mengeluarkan IOMKI ada rekomendasi dari Pemprov DKI," kata Andri di Balai Kota, Kamis (10/9). Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat termasuk Kementerian Perindustrian. Sementara itu, kesebelas sektor usaha yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB total ialah kesehatan, energi, keuangan, logistik, perhotelan, layanan dasar dan jasa utilitas, komunikasi dan teknologi informasi, pangan/minuman, konstruksi, industri strategis, dan kebutuhan sehari-hari. "Di luar itu otomatis tutup. Sementara untuk yang diperbolehkan harus batasi karyawan," tegasnya. (OL-13) Baca Juga: Kemenperin tak Setuju Larangan Iklan Rokok Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/343884-anies-terapkan-psbb-total-kemenperin-kembali-kacaukan
[GELORA45] Matinya Keulamaan
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1931-matinya-keulamaan Rabu 09 September 2020, 05:00 WIB Matinya Keulamaan Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Matinya Keulamaan Dok.MI/EBET Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. KEPAKARAN, kata Tom Nichols dalam buku The Death of Expertise, telah mati. Tengah berlangsung fenomena matinya kepakaran. Yang membunuhnya mereka yang mendadak pintar, pakar, dan berilmu, yang hanya berguru pada informasi-informasi di internet yang tak terjamin kebenarannya. Mereka kemudian memperlihatkan kepakarannya melalui internet atau media sosial. Orang berilmu, orang pandai, dan pakar, dalam bahasa Arab disebut alim ulama. Makna ulama lalu mengalami penyempitan menjadi orang yang memiliki ilmu agama Islam. Kita kadang menyebut ulama atau mereka yang memiliki ilmu agama Islam itu sebagai ustaz. Serupa fenomena mendadak jadi pakar, fenomena mendadak jadi ulama atau ustaz pun terjadi dewasa ini. Para ustaz atau ulama dadakan ini memperoleh ilmu agama Islam dengan nyantri di internet. Mereka lalu berdakwah melalui media sosial. Media arus utama, terutama televisi, ikut-ikutan memberi 'panggung' kepada mereka. Matinya keulamaan pun mulai menggejala. Ada yang menyebut mereka yang mendadak jadi ulama itu sebagai ulama jadi-jadian. Ada pula yang menyebut mereka ulama instan. Serupa mi instan yang siap disantap tanpa repot-repot mengolahnya, ulama instan tak perlu repot-repot berolah pikir dengan belajar di pondok pesantren. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika menjadi Ketua PBNU mengatakan akan datang suatu masa orang yang bukan 'keturunan' pesantren dipanggil ustaz. Maksud Gus Dur, bakal banyak orang menjadi ustaz tanpa harus belajar di pesantren. Ramalan Gus Dur kini terbukti. Dalam bahasa KH Ma'ruf Amin yang kini menjabat wapres, banyak yang tidak mondok, tetapi jadi ulama. Ma'ruf Amin menyebut mereka sebagai orang yang diulamakan, bukan ulama sungguhan. Celakanya, umat gemar mendengar ceramah ulama jadi-jadian atau instan ini. Bahkan, ada umat yang mengultuskan para ulama model begini sampai-sampai mereka menuding siapa pun yang mengkritik ulama tersebut sebagai penista ulama. Para ulama instan ini menarik hati umat biasanya dengan ceramah keras, mengumbar ujaran kebencian, memaki, dan mengafirkan yang berbeda, kadang sembari melucu. Media arus utama, terutama televisi, kerap menampilkan mereka karena gaya dan konten mereka dirasa bisa meningkatkan rating. KH Ma'ruf Amin menyebut ustaz atau ulama yang gemar memaki sebagai almakiyun, ahli memaki. Kementerian Agama berencana melaksanakan program ulama, ustaz, dai, atau penceramah besertifikat. Tujuannya meningkatkan kompetensi dan kualitas pemahaman moderasi beragama serta wawasan kebangsaan. Program ulama besertifikat, sertifikasi ulama, atau apa pun itu namanya kontan memicu polemik. Polemik ini muncul bukan baru sekarang ketika Kementerian Agama menggagasnya, melainkan sejak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggagas program serupa pada 2012. Ada yang mengatakan tidak setuju ulama disertifikasi karena dalam Islam dikatakan bahkan orang yang mengerti satu ayat sekalipun diwajibkan berdakwah. Persoalannya bagaimana kalau satu-satunya ayat yang dimengerti dan didakwahkannya ayat kebencian atau ayat makian? Program dai besertifikat menjadikan ustaz atau ulama mengerti lebih banyak ayat kebaikan. Di negara lain, seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Malaysia, bahkan Arab Saudi, ulama juga disertifikasi. Guru atau wartawan yang mengajarkan atau menginformasikan ilmu dan pengetahuan duniawi saja harus disertifikasi, masa ustaz yang mengajarkan ilmu duniawi plus ukhrawi tak disertifikasi? Program ulama besertifikat ini kiranya bertujuan mengatasi kehadiran atau keberadaan ulama dadakan, ulama jadi-jadian, dan ulama instan. Program ulama besertifikat menghindarkan kita dari fenomena matinya keulamaan. Namun, Kementerian Agama harus konsisten dan tegas bila sungguh-sungguh ingin menjalankan program ulama besertifikat ini. Mengikuti program ini semestinya bukan kesukarelaan, melainkan keharusan bagi siapa pun yang disebut atau ingin disebut ulama. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1931-matinya-keulamaan
[GELORA45] Pilkada tanpa Politik Identitas
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2111-pilkada-tanpa-politik-identitas Rabu 09 September 2020, 05:00 WIB Pilkada tanpa Politik Identitas Administrator | Editorial PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) belum pernah lepas dari praktik politik uang, politik identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Kalaupun kelimanya tidak muncul sekaligus dalam satu waktu pelaksanaan pesta demokrasi setidaknya dua, yakni politik uang dan politik identitas selalu ada. Dari praktik politik identitas pula kemudian dapat terwujud hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas bersandar pada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Atribut-atribut itu sesungguhnya tidak berhubungan dengan kualitas calon pemimpin. Namun, itu mudahnya dipakai untuk mengaburkan pemilih dari objektivitas. Dampak paling ekstrem dari politik identitas ialah perpecahan di masyarakat hingga menimbulkan konflik-konflik sosial. Kohesi yang terbangun oleh spirit Bhinneka Tunggal Ika rontok hingga perlu waktu lama untuk pulih. Politik uang dan politik identitas tidak ubahnya mental korup dalam berdemokrasi yang sudah begitu mengakar sehingga sulit dikikis. Akan tetapi, bukan berarti lantas kita menyerah dan melakukan pembiaran. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebut kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur dan atau juga partai politik. Pun Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau juga kelompok masyarakat. Sanksi tegas pun diatur dalam Pasal 187 ayat (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp600.000 atau maksimal Rp6.000.000. Lalu mengapa politik identitas masih tetap marak bahkan sempat menjadi brutal seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019? Tentu pembuatan aturan saja tidak cukup. Perlu penegakan hukum untuk bisa meredam praktik yang mencoreng demokrasi. Sanksi jangan sampai hanya menghiasi lembaran peraturan hingga irit dijatuhkan. Ini semua merupakan kerja yang berkelanjutan dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Hal itu pun membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus wawas diri. Pilkada 2020 dengan pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember mendatang bukan hanya menghadapi kerawanan politik uang dan politik identitas. Pandemi covid-19 menyeruak ke posisi paling atas kerawanan pilkada. Artinya, kerja penyelenggaraan dan pengawasan pilkada semakin berat. Di sisi lain, pemilih mendapatkan momentum memilih calon pemimpin daerah yang paling mumpuni menghadapi krisis semacam wabah penyakit. Para pasangan calon harus tampil dengan gagasan-gagasan yang inovatif, terutama untuk menangani pandemi covid-19. Tugas pemilih mempelajari betul rekam jejak para pasangan calon dan menyimak gagasan-gagasan mereka. Bukannya malah menyibukkan diri larut dalam hasutan berbasis SARA, dan yang lebih buruk lagi: ikut menyebarkan. Pilkada 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Karena itu, tidak boleh dibiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2111-pilkada-tanpa-politik-identitas
[GELORA45] Kematian akibat COVID-19 di AS mendekati 190 ribu
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/171/kematian-akibat-covid-19-di-as-mendekati-190-ribu Kematian akibat COVID-19 di AS mendekati 190 ribu Rabu, 9 September 2020 20:31 WIB Spesialis pengambil darah memeriksa tekanan darah pasien terinfeksi virus corona yang sembuh Monica Jacobs sebelum ia mendonasikan plasma convalescent di Pusat Donor Darah Central Seattle Barat Laut ditengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Seattle, Washington, Amerika Serikat, Rabu (2/9/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Lindsey Wasson/HP/djo Washington (ANTARA) - Kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat (AS) mendekati 190.000 pada Rabu seiring dengan terjadinya lonjakan kasus baru di AS bagian Barat Tengah dengan negara bagian seperti Iowa dan Dakota Selatan muncul sebagai episentrum baru dalam beberapa pekan terakhir. Iowa kini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi di negara tersebut, dengan 15 persen tes COVID-19 pekan lalu kembali positif. Wilayah terdekatnya, Dakota Selatan melaporkan tingkat kasus positif 19 persen dan Dakota Utara 18 persen, menurut hitungan Reuters. Lonjakan di Iowa dan Dakota Selatan dikaitkan dengan dibukanya kembali kampus-kampus di Iowa dan pawai motor tahunan di Sturgis, Dakota Selatan bulan lalu. Kansas, Idaho dan Missouri juga menjadi 10 negara bagian teratas untuk tingkat tes positif. Infeksi baru COVID-19 turun selama tujuh pekan berturut-turut di AS dengan tingkat kematian akibat COVID-19 sekitar 6.100 setiap pekan dalam sebulan terakhir. Berdasarkan kapita, AS menempati urutan ke-12 di dunia untuk jumlah kematian, dengan 58 kematian per 100.000 orang, dan urutan ke-11 untuk jumlah kasus, dengan 1.933 kasus per 100.000 orang, demikian hitungan Reuters. AS mengkonfirmasi jumlah kasus COVID-19 tertinggi di dunia, dengan kini di atas 6,3 juta kasus, yang disusul oleh India dengan 4,3 juta kasus dan Brazil dengan 4,1 juta kasus. Hal serupa juga terjadi pada kematian akibat COVID-19 di AS. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) AS bulan lalu memperkirakan bahwa total kematian COVID-19 di AS bakal mencapai 200.000 - 211.000 pada 26 September. Sementara itu, institut kesehatan Universitas Washington pekan lalu memprediksikan bahwa korban meninggal akibat COVID-19 di AS akan menyentuh angka 410.000 hingga akhir tahun ini. Sumber: Reuters Baca juga: AS bersiap bagikan vaksin COVID-19 akhir Oktober Baca juga: Ketua DPR AS tekankan perlunya bantuan COVID-19 "sekarang" Penerjemah: Asri Mayang Sari Editor: Gusti Nur Cahya Aryani COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Berlakukan PSBB Total, DKI akan evaluasi IOMKI perusahaan non esensial
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1717018/berlakukan-psbb-total-dki-akan-evaluasi-iomki-perusahaan-non-esensial Berlakukan PSBB Total, DKI akan evaluasi IOMKI perusahaan non esensial Rabu, 9 September 2020 23:04 WIB Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB total. Bidang industri esensial yang secara total sejumlah 11 bidang itu juga boleh berjalan dengan operasi minimal tidak seperti biasanya. Jakarta (ANTARA) - Selepas mengumumkan berlakunya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan pihaknya akan mengevaluasi Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian pada perusahaan-perusahaan non esensial. Anies mengatakan hal tersebut untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan usaha maupun sosial berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan penularan. Baca juga: Polda Metro Jaya tunggu pergub terkait ganjil genap saat PSBB total "Perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non esensial yang dulu mendapatkan izin (IOMKI) akan dievaluasi ulang untuk memastikan pengendalian saat PSBB Total ini," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu malam. Pasalnya, kata Anies, para pemegang IOMKI tersebut di luar bidang industri esensial yang diperbolehkan untuk beroperasi selama pemberlakuan PSBB Total.. Bidang industri esensial yang secara total sejumlah 11 bidang itu juga, kata Anies, boleh berjalan dengan operasi minimal tidak seperti biasanya. Karyawan mengenakan pelindung wajah saat membersihkan lantai di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (9/9/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. "Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi lebih dikurangi, agar lebih terawasi sehingga tidak menyebabkan penularan," tutur Anies. PSBB Total ini, akan berlaku mulai Senin tanggal 14 September 2020 dan pada hari yang sama, kegiatan perkantoran yang nonesensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. "Bukan kegiatan-kegiatan usahan yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi," ucapnya. Baca juga: Habisnya kapasitas tempat tidur jadi alasan Anies tarik rem darurat Dengan ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU yang terpengaruh oleh rataan kasus positif COVID-19 (positivity rate) sebesar 13,2 persen yang di atas ketentuan aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di bawah angka lima persen, serta perkembangan angka kematian, akhirnya DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan PSBB Total. "Dengan melihat keadaan darurat ini gak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi, inilah rem darurat yang harus kita tarik, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu bukan lagi masa transisi tapi PSBB seperti awal dulu dan melakukan rem darurat dan semua kegiatan harus kembali dilakukan di rumah," ujarnya. Baca juga: Rem darurat ditarik, Pemprov tiadakan kembali ganjil genap Selama PSBB Total yang belum diketahui sampai kapan berakhirnya, hanya 11 bidang usaha esensial atau vital yang boleh tetap berjalan dengan pembatasan yakni kesehatan; bahan pangan/makanan/minuman; energi; komunikasi dan teknologi informatika; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; Pelayanan dasar/utilitas publik/dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pewarta: Ricky Prayoga Editor: Ganet Dirgantara COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Bahayakan Nyawa, Pemohon Minta Pilkada 9 Desember Dibatalkan
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/343178-bahayakan-nyawa-pemohon-minta-pilkada-9-desember-dibatalkan Selasa 08 September 2020, 16:15 WIB Bahayakan Nyawa, Pemohon Minta Pilkada 9 Desember Dibatalkan Indriyani Astuti | Politik dan Hukum Bahayakan Nyawa, Pemohon Minta Pilkada 9 Desember Dibatalkan ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding Pelanggaran protokol kesehatan terjadi saat tahap pendaftaran paslon pilkada 2020 yang potensial membahayakan nyawa warga. KETENTUAN terkait waktu penetapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) diuji ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan itu diatur dalam pasal Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan KetigaAtas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Baca juga: Bawaslu: 243 Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Pemohon dari pengujian undang-undang tersebut yakni Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang dalam hal ini diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani selaku Ketua, beralasan bahwa pemungutan suara serentak akan mengundang banyak orang sehingga sangat rentan tertular Covid-19. "Oleh karenanya pelaksanaan pemungutan suara serentak di tengah pandemi merupakan bentuk ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia," ujar Sigit N. Sudibianto selaku kuasa hukum pemohon di depan majelis panel yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, dengan anggota Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Manahan P. Sitompul di Gedung MK, Jakarta, Selasa (8/9). Pemohon juga beralasan, belum adanya jaminan dari pemerintah bagi masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam pemungutan suara serentak akan bebas dari penularan Covid-19. Menurut pemohon dalam situasi pandemi, pengambilan kebijakan terkait pemungutan suara serentak harus meletakkan kesehatan sebagai landasan utama, oleh karenanya harus diikuti dengan kebijakan dan langkah nyata pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. "Menyelenggarakan pemungutan suara serentak dimasa pandemi dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus Korona, efek lain yang dapat muncul adalah potensi berkurangnya partisipasi pemilih," sambung Sigit. Oleh karena alasan-alasan tersebut, ujar kuasa hukum, pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan pasal dalam UU yang dimaksud, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak terdapat Peraturan atau Keputusan Presiden yang berisi Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon memperbaiki gugatannya terutama persoalan kedudukan hukum dan kerugian yang dialami pemohon sebagai lembaga swadaya masyarakat atas berlakunya norma dalam pasal-pasal yang diujikan. "Kegiatannya apa terkait dengan pengujian norma UU itu setidaknya terkait dengan pemilihan kepala daerah," ujar Hakim Konstitusi Enny. Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan tahapan-tahapan pilkada sudah berjalan. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan untuk menghentikan pemungutan suara, maka akan berdampak besar bagi proses pilkada yang sudah berjalan. (OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/343178-bahayakan-nyawa-pemohon-minta-pilkada-9-desember-dibatalkan
[GELORA45] Lam: 12 warga Hong Kong ditangkap di Guangdong akan diadili di China
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1714722/lam-12-warga-hong-kong-ditangkap-di-guangdong-akan-diadili-di-china Lam: 12 warga Hong Kong ditangkap di Guangdong akan diadili di China Selasa, 8 September 2020 22:16 WIB Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menundukkan kepala saat konferensi pers di Hong Kong, China, Selasa (7/1/2020). ANTARA/REUTERS/Navesh Chitrakar. Ke-12 orang tersebut diduga secara diam-diam melintasi perbatasan yang melanggar Hukum Pidana China Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, Selasa, mengatakan bahwa 12 warganya yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional di wilayahnya namun ditangkap di Provinsi Guangdong akan diadili sesuai undang-undang yang berlaku di China. Kepada media di Hong Kong, politikus perempuan itu mengaku telah mendapatkan informasi mengenai kasus tersebut. Lam mengatakan bahwa pemerintahannya akan memberikan bantuan hukum kepada para tersangka yang ditangkap di China daratan. Namun karena mereka dianggap melanggar aturan hukum di China, maka di daratan itulah para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi penjaga pantai China menangkap 12 orang yang diduga melintasi wilayah perbatasan perairan di Provinsi Guangdong secara ilegal pada Agustus. Media Hong Kong melaporkan bahwa satu di antara mereka adalah seorang aktivis antipemerintah yang diduga melakukan pelanggaran UU Keamanan Nasional di Hong Kong dan telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. "Ke-12 orang tersebut diduga secara diam-diam melintasi perbatasan yang melanggar Hukum Pidana China," kata Li Xiaobing, pakar Hong Kong, Makau, dan Taiwan di Nankai Uninversity, Tianjin, dikutip Global Times. Baca juga: 14 orang ditahan atas tuduhan pertemuan ilegal di Hong Kong Baca juga: Pengadilan HK tolak permohonan orang pertama pelanggar UU keamanan Pewarta: M. Irfan Ilmie Editor: Fardah Assegaf COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Kecepatan
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1930-kecepatan Selasa 08 September 2020, 05:00 WIB Kecepatan Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | Editorial Kecepatan MI/Ebet Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group. BERULANG KALI dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, dalam era persaingan bebas seperti sekarang ini, negara yang akan menjadi pemenang bukanlah negara yang besar atau kecil, tetapi negara yang paling cepat mengambil keputusan. Untuk itulah Presiden meminta aparat birokrasi untuk bekerja lebih cepat, tanpa harus meninggalkan kehati-hatian. Sengaja kita cuplik kembali pesan Presiden itu karena sekarang kita dihadapkan pada keharusan untuk cepat mengambil keputusan. Di tengah semakin meningkatnya kembali angka penularan covid-19 di antara masyarakat, kita harus cepat bertindak. Kita pantas prihatin kalau melihat kondisi yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Hari-hari ini kita semakin sering melihat ambulans lalu lalang. Di dalam ambulans kita melihat tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Artinya, mereka yang sedang dilarikan di dalam ambulans ialah pasien covid-19. Suasana yang terjadi hari-hari ini persis seperti yang kita alami enam bulan lalu. Ketika itu, tenaga kesehatan dipaksa bekerja keras untuk menangani warga yang terinfeksi covid-19. Ambulans nyaris tidak pernah berhenti untuk membawa pasien dari rumah penduduk ke rumah sakit. Dalam situasi mencekam seperti itu, yang kita butuhkan ialah tindakan cepat. Bahkan kita tidak boleh lagi mengenal hari libur sebab penularan covid-19 tidak pernah mengenal libur. Dengan jumlah penularan di atas 3.000 orang setiap hari, bahkan lebih dari 1.000 di antaranya terjadi di Jakarta, kita berada dalam kondisi krisis. Sekarang kita tidak merasakan kegentingan itu. Kegiatan masyarakat tetap berjalan normal. Karena penerapan ganjil-genap yang tidak kunjung dievaluasi, penularan di kendaraan umum terus terjadi. Bahkan pendaftaran pemilihan kepala daerah yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sama sekali, tinggal menunggu waktu saja menimbulkan klaster pilkada. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan ialah komandan lapangan yang jelas. Berulang kali kita ingatkan, penanganan covid-19 membutuhkan komandan yang memiliki komitmen yang jelas dan harus siap 7/24, tujuh hari seminggu bekerja dan 24 jam untuk selalu alert. Kalau Sabtu dan Minggu dianggap sebagai hari libur, situasi seperti sekaranglah yang kita hadapi. Para kepala daerah merasa tidak lagi ada yang mengawasi dirinya setiap hari. Tidak usah heran apabila pengendalian di lapangan pun menjadi kendur. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang membubarkan gugus tugas dan menggantinya dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional membuat ada kekosongan pengendalian wabah virus korona. Sudah lebih 40 hari dibentuk, satuan tugas yang ada belum bisa beroperasi secara penuh. Padahal kita tahu pandemi covid-19 tidak ada di dalam buku teks. Literatur yang tersedia, pandemi itu hanya bisa mengacu pada kasus flu spanyol yang terjadi 102 tahun lalu. Kita harus memecahkan dengan pendekatan baru karena kondisi yang terjadi pada masa itu berbeda dengan kondisi sekarang. Kita sedang hidup di era yang disebut Thomas Friedman sebagai the world is flat karena mobilitas manusia yang tinggi. Penularan semakin menjadi-jadi karena manusialah yang menjadi sumber penularan itu. Orang diminta untuk tidak banyak bepergian dulu agar kita bisa menekan penularan. Kalau keluar rumah, kita wajib memakai masker dan menjaga jarak. Bahkan ketika kembali ke rumah, kita harus mengganti pakaian, mencuci tangan, dan bahkan kalau perlu mandi agar kita tidak menulari saudara kita di rumah. Presiden benar untuk mengingatkan agar kita sekarang ini segera menginjak rem. Angka penularan yang sedang terjadi sudah dalam taraf membahayakan. Tenaga kesehatan mulai kewalahan lagi menerima pasien. Kita tidak boleh membuat tenaga kesehatan kelelahan karena bisa fatal. Kita ingin mengingatkan Presiden untuk mendobrak komite yang belum sepenuhnya berfungsi. Pekerjaan utama komite bukan hanya memikirkan pengadaan vaksin. Bukan pula berfokus kepada pemulihan ekonomi hanya karena takut resesi. Sekarang ini kita harus takut kondisi kesehatan tidak tertangani. Oleh karena itu, penanganan covid-19 harus kembali diutamakan. Bukan hanya pada penanganan medisnya, tetapi yang lebih utama lagi ialah kampanye gencar untuk perubahan perilaku. Kita harus ingat bahwa waktu itu tidak pernah bisa menunggu. Jarum jam terus berputar dan tidak peduli kita bisa segera membereskan atau tidak bisa membereskan urusan organisasi maupun anggaran komite. Dari waktu lima bulan sejak pembentukan komite untuk menyelesaikan tugas di 2020 ini, sekarang waktunya tinggal tersisa 3,5 bulan. Lalu kapan kita akan benar-benar mengendalikan penyebaran covid agar ekonomi bisa bergerak kembali? Sumber:
[GELORA45] Tiada Jeda Basmi Korupsi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2110-tiada-jeda-basmi-korupsi Selasa 08 September 2020, 05:00 WIB Tiada Jeda Basmi Korupsi Administrator | Editorial KORUPSI di negeri ini sudah, tengah, dan akan terus terjadi dalam jangka waktu lama. Ia telah menjelma sebagai salah satu musuh paling membahayakan sehingga bangsa ini mesti benar-benar gigih melawannya di mana pun dan kapan pun. Korupsi bukanlah musuh dalam halusinasi. Korupsi nyata, benar-benar nyata, bahkan dekat, benar-benar dekat, dengan kehidupan kita. Korupsi ada di sekitar kita. Korupsi juga tak mengenal waktu. Setiap saat, saban ada peluang, mereka yang bermental korup dan bertangan jahat siap menggasak uang rakyat. Seperti tikus-tikus kotor, ketika situasi dirasa aman, para koruptor tak akan berhenti mengerat harta kekayaan negara demi menggelembungkan perut mereka. Karena korupsi tak mengenal masa, kita pantang mengambil jeda dalam memeranginya. Karena itu pula, kita sepakat dengan desakan pegiat antikorupsi agar penegak hukum tak perlu mengambil napas dalam menangani kasus korupsi selama perhelatan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Indonesia Corruption Watch atau ICW, misalnya, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memoratorium proses hukum calon kepala daerah. ICW tidak ingin KPK mengikuti jejak Polri yang memilih untuk menunda proses hukum calon kepala daerah sesuai instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis tertanggal 31 Agustus 2020. Bak gayung bersambut, KPK pun kemarin menyatakan sikap tegas tidak akan menghentikan proses hukum calon pemimpin daerah selama pilkada. KPK tetap memperlakukan mereka sama seperti pihak lain yang terbelit kasus korupsi. Calon kepala daerah yang menjadi pasien KPK tidak akan mendapatkan dispensasi apa pun. Pemeriksaan dan semua tindakan hukum lainnya akan terus dilakukan jika diperlukan, tak peduli meski bisa jadi proses itu berimbas buruk pada posisi mereka dalam kontestasi. Benar bahwa meneruskan proses hukum calon kepala daerah selama pilkada berpotensi memantik prasangka negatif. Betul bahwa dugaan aparat tidak netral dan ikut bermain politik sangat mungkin muncul. Prasangka dan dugaan itu wajar, tetapi justru di situlah sebenarnya profesionalisme penegak hukum diuji. Selama KPK profesional, mereka tak boleh ragu untuk meneruskan proses hukum calon kepala daerah. Selama kepolisian yakin bisa dipercaya, semestinya mereka tak perlu bersikap sebaliknya. Keputusan KPK meneruskan proses hukum calon kepala daerah selama pilkada ialah langkah tepat, sangat tepat, karena selaras dengan prinsip equality before the law. Semua sama kedudukannya di depan hukum, tidak ada yang boleh diperlakukan berbeda, termasuk peserta pilkada. Lebih dari itu, melanjutkan proses hukum calon kepala daerah merupakan kontribusi positif bagi demokrasi. Selama dilakukan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, proses itu bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang rekam jejak para kontestan. Dengan begitu, rakyat dapat menimbang lebih matang siapa yang mesti dipilih agar tidak menyesal kemudian. Dengan dibeberkannya jati diri calon kepala daerah secara gamblang apalagi yang terkait dengan kasus korupsi, rakyat diharapkan lebih cerdas menjatuhkan pilihan. Demokrasi di daerah pun tidak sekadar pesta, tetapi juga menemukan substansinya dengan menghasilkan pemimpin yang bersih dan berkualitas. Kepada korupsi kita pantang berkompromi. Pepatah bijak menyebutkan fiat justitia ruat caelum, meski langit akan runtuh, keadilan harus terus ditegakkan. Jadi, tidak ada alasan untuk menghentikan proses hukum calon kepala daerah hanya karena ada pilkada. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2110-tiada-jeda-basmi-korupsi
[GELORA45] Salah Fokus Rugi Pertamina
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5162970/salah-fokus-rugi-pertamina?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Salah Fokus Rugi Pertamina Fahrul Rizal - detikNews Senin, 07 Sep 2020 15:00 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Kilang Pertamina Foto: Dok. Istimewa Jakarta - Tahun 2008 adalah pertama kalinya Indonesia memilih keluar dari keanggotaan OPEC gara-gara produksi minyak dalam negeri sudah semakin menurun. Kondisi yang tak berimbang antara kinerja produksi dan konsumsi minyak pada akhirnya membuat Indonesia harus mengimpor minyak. Pertama kali terjadi pada 2004 di mana defisit minyak Indonesia berada pada kisaran 5 juta ton, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Keinginan untuk kembali bergabung pada 2015 pun ternyata tak menguntungkan lantaran keputusan pemangkasan produksi OPEC sebesar 1,2 juta bph, serta kewajiban untuk mengurangi produksi migas nasional sekitar 5 persen membuat Indonesia kembali keluar dari organisasi ini untuk kedua kalinya. Sayangnya, pengalaman tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Pertamina untuk segera melakukan restrukturisasi. Pertamina pada masa Indonesia sudah menjadi importir minyak diketahui pernah memiliki 142 anak usaha yang bergerak segala bidang. Parahnya, seperti istilah palu gada, banyak di antara anak usaha BUMN energi kebanggaan bangsa ini fokus bisnisnya malah di luar sektor energi. Contohnya, PT Patra Jasa, anak perusahan Pertamina yang bergerak di bisnis perhotelan, sewa kantor, dan bisnis properti. Di antara bisnis hotel yang dilakoni Patra Jasa adalah The Patra Bali Resort & Villas, Patra Semarang Hotel and Convention, Patra Comfort Bandung Hotel, Patra Comfort Jakarta Hotel, dan Patra Comfort Parapat Lake Resort. Tak ketinggalan apartemen Patraland Amarta yang memiliki pemandangan Gunung Merapi di Yogyakarta. Selain Patra Jasa, Pertamina juga punya anak perusahasn yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu PT Pertamina Bina Medika. Kemudian PT Pertamina Dana Ventura yang menggarap bidang jasa keuangan. Untuk bisnis asuransi, Pertamina punya PT Tugu Pratama Indonesia. Lalu sektor transportasi udara pun tak luput dari garapan Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pelita Air Service. Bahkan Pertamina juga punya jagoannya sendiri untuk bisnis suplai tenaga kerja, event organizer, dan jasa pengamanan, yaitu PT Pertamina Training & Consulting. Kalau dihitung-hitung, sepertinya ada belasan pekerjaan di luar bisnis energi yang juga dilakoni oleh Pertamina. Sementara 80% pendapatan keuangan perusahaan sampai dengan saat ini masih bertumpu pada sektor hulu migas. Terkesan bahwa Pertamina masih setengah hati dalam mengurusi sektor hilir migas dan energi panas bumi, tapi malah mampu menggarap bisnis di luar sektor energi. Untungnya pemerintah pada pertengahan 2020 ini melakukan restrukturisasi agar BUMN energi ini kembali fokus pada bisnis inti. Lima sub-holding yang baru terbentuk setelah restrukturisasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki salah fokus arah bisnis yang dapat merugikan Pertamina. Sub-holding pertama adalah PT Pertamina Hulu Energi (PHE), konsentrasinya pada sektor upstream atau hulu migas. Artinya, semua anak perusahaan lain yang bergerak di kegiatan usaha hulu migas akan berada dalam kendali PHE agar kekuatan bisnis hulu migas nasional dapat terkonsolidasi sehingga akan lebih terarah pengembangannya. Dalam kegiatan usaha hilir migas, Pertamina punya tiga sub-holding. Pertama, PT Kilang Pertamina Internasional sebagai pelaku bisnis kilang dan petrokimia. Kedua, PT Pertamina Patra Niaga yang ditugaskan mengelola SPBU, memasarkan produk BBM dan pelumas. Ketiga, PT Pertamina International Shipping sebagai anak usaha di bisnis kapal tanker. Untuk sektor pembangkit listrik dan energi baru terbarukan (EBT), PT Pertamina Power Indonesia ditunjuk menjadi sub-holding. Membuat PT Pertamina Geothermal Energi yang telah puluhan tahun berpengalaman mengoperasikan lapangan panas bumi di Indonesia berada di bawah kendali Pertamina Power. Dapat diprediksi bahwa arah bisnis Pertamina lebih fokus pada hilirisasi migas. Alasannya tentu karena bisnis hilir, walau keuntungannya tak semenggiurkan bisnis hulu, secara jangka panjang lebih menentukan stabilitas ketahanan energi nasional. Tugas yang tak akan bisa disukseskan Pertamina jika BUMN plat merah ini masih rentan intervensi politik dalam negeri yang tak akan mungkin selaras dengan kondisi pasar bisnis energi. Kerugian Pertamina ketika hampir semua perusahaan migas dunia rugi pada Semester I - 2020 seharusnya dapat disikapi sebagai sesuatu yang lumrah. Hal ini juga menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan bahwa bisnis hulu migas sudah tak dapat lagi dijadikan tumpuan perekonomian nasional. Keanehan baru terjadi apabila momentum ini ternyata tidak membuat struktur baru Pertamina di sektor hilir migas dan EBT menjadi semakin menggeliat. (mmu/mmu) pertamina pertamina rugi
[GELORA45] Politikus PDIP: Sumbar Berubah Setelah 10 Tahun Dipimpin-Diprovokasi PKS
-- j.gedearka http://news.detik.com/berita/d-5158132/politikus-pdip-sumbar-berubah-setelah-10-tahun-dipimpin-diprovokasi-pks?tag_from=wp_cb_mostcommented_list Berita Politikus PDIP: Sumbar Berubah Setelah 10 Tahun Dipimpin-Diprovokasi PKS Tim detikcom - detikNews Kamis, 03 Sep 2020 13:19 WIB 724 komentar SHARE URL telah disalin Zuhairi Misrawi Zuhairi Misrawi (Ari Saputra/detikcom) Jakarta - Politikus PDIP Zuhairi Misrawi menjelaskan lebih jauh soal maksud Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mengatakan 'Semoga Sumbar jadi Pendukung Negara Pancasila'. Zuhairi atau yang akrab dipanggil Gus Mis menilai Sumbar berubah total semenjak 10 tahun dipimpin PKS. "Apa yang disampaikan Mbak Puan lebih dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa kita. Sebab, Provinsi Sumatera Barat setelah 10 tahun dipimpin PKS memang berubah total. Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi. Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat," ujar Gus Mis kepada wartawan, Kamis (3/9/2020). Baca juga: Senator Sumbar Lempar Kritik Pedas ke Puan Maharani Menurut Gus Mis, tidak hanya semangat berkehidupan berbangsa atas dasar Pancasila yang semangatnya tampak menurun di Sumbar. Dia mengatakan tak ada kemajuan berarti selama Sumbar dipimpin kader PKS. "Sepuluh tahun di bawah kepemimpinan PKS nampak tidak ada kemajuan fundamental. Fakta yang ada, intoleransi dan politik identitas berkembang di wilayah yang masyarakatnya dikenal terbuka tersebut," ulas alumnus Universitas Al Azhar Mesir ini. Gus Mis berharap agar berbagai gorengan politik hanya karena akan digelar pilkada dan ambisi PKS untuk mencoba bertahan di Sumatera Barat sebaiknya juga mengedepankan kompetisi yang mencerdaskan. "Di PDI Perjuangan kami selalu diingatkan oleh Ibu Megawati bagaimana kepeloporan kaum cerdik pandai nan bijaksana yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan dan pahlawan bangsa, seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Muhammad Yamin, Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Moh Natsir, dan lain-lain. Kehadiran tokoh-tokoh berwawasan kebangsaan di tengah penjajahan, namun dengan kultur Islam yang berkemajuan tersebut menjadi daya pemicu generasi muda Sumatera Barat untuk ikut berpacu menjadi pelopor kemajuan bangsa, termasuk pelopor di dalam membumikan Pancasila," beber Gus Mis penuh semangat. Baca juga: PKB: Jika Doa Puan ke Sumbar Dianggap Keliru, Allah Maha Mengetahui Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sependapat dengan penilaian Gus Mis bahwa masyarakat Sumatera Barat memang terbuka. "Menurut saya, tidak hanya perpandangan terbuka. Masyarakat Sumbar itu dikenal religius, kritis, rajin menuntut ilmu, dan tradisi kebudayaan yang luar biasa. Lihat saja makanannya. Restoran Padang menjadi ikon makanan nasional Indonesia, bahkan diterima di seluruh penjuru Nusantara. Dengan diterimanya makanan Padang secara luas, patut disyukuri dan menjadikan masyarakat Sumatera Barat juga terbuka bagi seluruh warga bangsa. Inilah hebatnya Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu dan jiwa kepribadian bangsa," papar Hasto. Hasto, yang bersahabat dekat secara pribadi dengan tokoh PKS, seperti almarhum KH Yusuf Supendi, dan sekaligus tokoh muda nasional yang juga deklarator Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa PDIP memberi penghormatan tinggi kepada pahlawan bangsa, termasuk asal Sumbar. "PDI Perjuangan sangat menghormati para pahlawan bangsa, termasuk yang berasal dari Minang," tegas Hasto. Baca juga: Koalisi dengan PDIP di Sumbar, PD Anggap Pernyataan Puan Bunga Rampai Menurutnya, menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia, semua orang melakukan otokritik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. "Sudahkah Pancasila benar-benar menjadi jiwa kepribadian bangsa dan arah kemajuan bangsa Indonesia ke depan?" pungkas Hasto. Update: PKS menanggapi pernyataan PDIP. Simak di 'Baca juga' di bawah ini: Baca juga: Ketua PKS Tak Baper Dituding PDIP 10 Tahun Provokasi Warga Sumbar Simak video 'Anggota DPR Asal Sumatera Barat Ingin Puan Maharani Minta Maaf': (tor/tor)
[GELORA45] Petani Urutsewu keberatan dikeluarkannya sertifikat hak pakai TNI AD
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1712546/petani-urutsewu-keberatan-dikeluarkannya-sertifikat-hak-pakai-tni-ad Petani Urutsewu keberatan dikeluarkannya sertifikat hak pakai TNI AD Senin, 7 September 2020 23:21 WIB Perwakilan petani Urutsewu Kabupaten Kebumen didampingi LBH Yogyakarta dan LBH Semarang mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat hak pakai tanah Urutsewu kepada TNI AD di Kantor BPN Kabupaten Kebumen. (ANTARA/HO - dok. pribadi) Kebumen (ANTARA) - Petani Urutsewu di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengajukan keberatan kepada Menteri ATR/BPN atas dikeluarkannya sertifikat hak pakai tanah Urutsewu kepada TNI AD. Sejumlah perwakilan petani didampingi LBH Yogyakarta dan LBH Semarang yang tergabung dalam Tim Advokasi Perjuangan Urutsewu Kebumen (Tapuk) mengajukan keberatan tersebut di Kantor BPN Kabupaten Kebumen, Senin. Koordinator Urutsewu Bersatu Widodo Sunu Nugroho dalam keterangan pers menyampaikan keberatan ini berkaitan dengan dikeluarkannya sertifikat hak pakai kepada TNI AD di lahan milik para petani tanpa ada persetujuan. Pensertifikatan lahan para petani ini dilakukan oleh TNI AD secara sepihak. Baca juga: Puluhan warga gelar aksi damai protes penanganan konflik lahan Besipae Baca juga: Pusat diminta ikut selesaikan persoalan masyarakat adat Laman Kinipan Baca juga: Lahan pertanian warga lima desa di Besipae dipisahkan jadi hak milik Termasuk BPN juga melakukan pengukuran tidak melibatkan para petani yang secara langsung berbatasan. Hal itu secara prosedur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak sesuai karena tanpa adanya pemberitahuan maupun persetujuan dengan lahan-lahan yang menjadi batas klaim tanah TNI AD. Menurut dia data yang dibuat TNI AD untuk mendaftarkan tanah tidak diketahui dari mana asal muasalnya. Sampai dengan saat ini, katanya tanah-tanah yang di klaim TNI AD adalah milik para petani dengan bukti C Desa dan beberapa sertifikat hak milik. Selain itu, katanya penyampaian Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil tentang terbitnya sertifikat hak pakai TNI AD sebagai langkah penyelesaian konflik terbukti salah besar. "ATR/BPN ceroboh dalam menangani konflik Urutsewu di mana setiap proses yang dijalankan tidak melibatkan masyarakat terdampak," katanya. Ia menilai tindakan Kementerian ATR/BPN tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam pasal 10 tentang asas umum pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya kecermatan dan juga keterbukaan. Di masa pandemi seperti ini, menurut dia seharusnya Kementerian ATR/BPN dan TNI AD menjamin keamanan masyarakat untuk menggarap lahan-lahannya guna ketahanan pangan. Bukan malah memanfaatkan situasi dengan mengeluarkan sertifikat diam-diam. Berdasarkan realita tersebut, katanya para petani pemegang hak di atas lahan Urutsewu yang sah meminta Kementerian ATR/BPN untuk menerima keberatan masyarakat Urutsewu atas penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Petani juga meminta dicabut sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN kepada TNI AD atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pewarta: Heru Suyitno Editor: M Arief Iskandar COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] China tahan perpanjangan izin meliput jurnalis AS
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1712354/china-tahan-perpanjangan-izin-meliput-jurnalis-as China tahan perpanjangan izin meliput jurnalis AS Senin, 7 September 2020 21:29 WIB Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara kepada para wartawan di Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Kamis (21/5/2020) sebelum ia berangkat menuju Michigan di tengah penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) . REUTERS/Jonathan Ernst/pras/cfo Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menahan perpanjangan surat izin meliput untuk dua jurnalis yang bekerja untuk media asal Amerika Serikat, mengingat AS juga belum memperbarui izin kerja beberapa wartawan China di Negeri Paman Sam. Walaupun demikian, para wartawan China itu masih diperbolehkan tinggal di AS selama masa tenggang 90 hari, yang akan berakhir pada awal November 2020, kata sejumlah narasumber. Sementara itu, wartawan Wall Street Journal berkebangsaan Inggris, Jeremy Page, dan wartawan CNN asal Amerika Serikat, David Culver, menerima surat yang menyatakan mereka masih boleh bekerja di China, meskipun masa berlaku surat izin mereka telah kadaluwarsa, demikian dilaporkan dua media asal AS itu. Culver mendapatkan informasi dari Pemerintah China bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan produk beritanya, melainkan disebabkan oleh “kebijakan balasan” terhadap perlakuan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap wartawan China, CNN melaporkan. Wall Street Journal memberitakan otoritas China mengirim sinyal bahwa pembaruan izin meliput bagi wartawan AS bergantung pada perlakuan yang diterima jurnalis China di AS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying lewat unggahannya di Twitter, Senin, menyampaikan “kami akan senang melanjutkan kerja sama baik kami dengan wartawan AS jika wartawan China diperlakukan dengan adil saat bertugas di Amerika Serikat”. "Pengajuan perpanjangan visa wartawan #CNN dan jurnalis asal AS lainnya masih diproses, selama proses itu berlangsung, mereka dapat tinggal dan bekerja di China,” katanya. Visa kerja untuk wartawan asing di China juga memuat surat izin meliput. Wartawan yang terdampak kebijakan baru itu dapat mengajukan perpanjangan visa lewat surat, tetapi visa baru itu hanya akan berlaku selama dua bulan, demikian dilaporkan CNN dan Wall Street Journal. Umumnya, visa kerja berlaku sampai satu tahun. Juru bicara CNN membenarkan salah satu wartawannya yang bertugas di Beijing, China, belum lama ini menerima visa kerja yang berlaku selama dua bulan. “Walaupun demikian, keberadaan kami langsung di lapangan di China tidak akan berubah, dan kami akan tetap bekerja bersama otoritas setempat untuk memastikan tujuan itu terwujud,” ujar dia. Sementara itu, juru bicara perusahaan induk yang menaungi Wall Street Journal, Dow Jones, belum menanggapi pertanyaan terkait masalah tersebut. Beijing dan Washington, yang hubungannya kian buruk, kerap melakukan aksi saling balas dan satu di antaranya berdampak pada jurnalis. Amerika Serikat pada Maret memangkas jumlah wartawan China yang diperbolehkan meliput di kantor pemerintah, dari 160 jadi 100 orang. China pun membalas dengan mengusir belasan wartawan yang bekerja untuk beberapa media AS, antara lain New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post. Sumber: Reuters Baca juga: China peringatkan akan balas AS terkait kebijakan visa wartawan Baca juga: AS perketat aturan visa bagi wartawan China di saat ketegangan corona Baca juga: Pompeo peringatkan China atas campur tangan pada wartawan AS Perusahaan media harus bekali wartawannya liput COVID-19 Penerjemah: Genta Tenri Mawangi Editor: Tia Mutiasari COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Pilkada Pesta Duit
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1929-pilkada-pesta-duit Senin 07 September 2020, 05:00 WIB Pilkada Pesta Duit Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Pilkada Pesta Duit MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. PILKADA 2020 menjadi ajang pesta. Bukan cuma pesta demokrasi untuk merayakan kedaulatan rakyat, melainkan juga menjadi pesta duit yang mengalir sampai jauh. Sumber duit ada yang resmi, tentu ada juga yang tidak resmi. Dana resmi sebesar Rp20 triliun. Rinciannya, duit APBD 270 daerah yang menggelar pilkada sekitar Rp15 triliun. Ada juga dana tambahan yang berasal dari APBN sebesar Rp5 triliun. Dana tambahan tersebut digunakan untuk membelanjakan perlengkapan protokol kesehatan selama Pilkada 2020 berlangsung. Dana resmi itu sesungguhnya berasal dari hasil peras keringat rakyat yang membayar pajak. Tidaklah berlebihan bila rakyat berharap agar penggunaan dana itu tepat sasaran. Sementara itu, biaya tidak resmi ialah duit yang dikeluarkan pasangan calon untuk membiayai proses pencalonan. Biaya dikeluarkan mulai pencalonan di tingkat partai untuk membayar mahar sampai uang untuk membiayai sosialisasi. Pada saat pilkada digelar, pasangan calon juga mengeluarkan duit untuk membiayai saksi. Hampir tidak ada calon yang mengeluarkan duit dari kantong sendiri semata. Ia juga mengandalkan sumbangan pengusaha. Lazimnya, pengusaha di daerah menyumbang semua calon meski besarannya berbeda-beda sesuai tingkat keterpilihan. Seorang calon petahana menceritakan bahwa pengusaha tahu diri. Tanpa diminta, pengusaha tahu cara membalas budi setelah mengerjakan proyek-proyek milik pemerintah. Cerita seorang kontraktor di daerah Kalimantan membenarkan hal itu. Ia mengatakan dirinya menyumbang semua calon meski untuk petahana nominalnya lebih besar. “Saya sudah mendapatkan jaminan untuk tetap menjadi proyek pemerintah asalkan menyumbang petahana,” kata kontraktor itu. Penuturan petahana dan kontraktor itu terkonfi rmasi dalam hasil studi Komisi Pemberantasan Korupsi (2015). Empat harapan utama donatur saat menyumbang yang dipahami para calon ialah kemudahan perizinan dalam bisnis (65,7%), kemudahan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (64,7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61,5%), dan kemudahan akses untuk menjabat di pemerintah daerah/BUMD (60,1%). Pilkada sebagai pesta rakyat memang mahal, bahkan sangat mahal dari sisi ekonomi. Namun, inilah ongkos yang berapa pun mahalnya harus dibayar bangsa ini demi tercapainya dan terpeliharanya demokrasi lokal. Robert A Dahl mengatakan, demokratisasi di tingkat nasional hanya terbangun jika demokrasi berlangsung pada tingkat lokal. Inti pilkada ialah kedaulatan di tangan rakyat. Melalui pilkada itulah, berbagai pilihan, baik ide maupun orang, ditampilkan dan dipertandingkan di hadapan rakyat. Lalu, rakyat dengan bebas mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya sebagai warga daerah maupun jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Sudah sepatutnya para calon menghormati kedaulatan rakyat dengan mematuhi semua peraturan, termasuk protokol kesehatan. Sangat disayangkan, pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September justru sarat pelanggaran. Meski dilarang, arak-arakan dan kerumunan massa masif terjadi. Teori dramaturgi Erving Goffman membantu memahami penyebab terjadinya pelanggaran. Pendaftaran itu sebagai panggung depan untuk memanipulasi kekaguman publik. Arak-arakan dan kerumunan massa itu untuk menciptakan kesan bahwa pasangan yang mendaftar itu didukung mayoritas rakyat padahal di panggung belakang, bisa jadi, pasangan itu tidak didukung rakyat. Benarlah kata Ernst Cassirer bahwa manusia itu makhluk pengguna simbol, bukan semata rasional. Bila pasangan calon yang mendaftar itu rasional, mestinya kegiatan arakarakan dan kerumunan massa itu dihindari karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Sanksi atas pelanggaran pun mestinya tidak perlu menggunakan ancaman hukuman pidana. Paling efektif ialah sanksi sosial sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020. Bila perlu diumumkan secara terbuka di media massa pasangan mana saja yang telah melanggar protokol kesehatan. Penyelenggara pilkada sudah waktunya mengantisipasi pelanggaran yang lebih masif lagi pada saat kampanye. Jika tidak mampu mencegah pilkada sebagai klaster baru penyebaran covid-19, percuma saja negara mengucurkan dana tambahan Rp5 triliun. Paling penting lagi ialah pemilih perlu memberi sanksi kepada pasangan calon yang mengabaikan dengan kesadaran penuh protokol kesehatan. Pasangan seperti itu jangan dipilih karena tidak pantas untuk memimpin daerah. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1929-pilkada-pesta-duit
[GELORA45] Duh, Aktor Intektual Pembunuhan Munir Terancam tak Terungkap
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/342935-duh-aktor-intektual-pembunuhan-munir-terancam-tak-terungkap Senin 07 September 2020, 20:46 WIB Duh, Aktor Intektual Pembunuhan Munir Terancam tak Terungkap Kautsar Bobi | Politik dan Hukum Duh, Aktor Intektual Pembunuhan Munir Terancam tak Terungkap Antara Ilustrasi AKTOR intelektual pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib terancam tidak akan terungkap. Pasalnya, berdasarkan aturan, kasus tersebut terancam kadaluarsa pada 2022. Masa kedaluwarsa kasus Munir dimulai sehari setelah pembunuhan terjadi pada 7 September 2004. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dilakukan upaya penuntutan pidana sesudah 18 tahun. "Setelah kematian Munir 7 September 2004, kasus ini bisa jadi ditutup. Kenapa? Karena ada ketentuan kedaluwarsa. Ada problem kasus akan ditutup ketika dalam jangka waktu tertentu," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana dalam diskusi daring, Senin (7/9) Ia khawatir jika aktor intelektual taj tetungkap, hal itu akan memperpanjang praktik impunitas di Indonesia. "Kalau kasus ini dibiarkan dua tahun tidak tuntas, ini akan jadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia, selain itu akan memperpanjang daftar impunitas yang menjadi catatan kelam di Indonesia," tandasnya. Sementara, Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam dibutuhkan dukungan masyarakat agar bisa menggiring kasus pembunuhan Munir masuk kategori pelanggaran HAM berat. Menurutnya, jika kasus Munir diletakan dalam kasus pidana biasa, maka skema kadaluarsa akan berjalan "Secara pribadi, saya katakan (pelanggaran HAM berat), tapi kan masih ada enam orang lain di Komnas HAM yang memberikan penilaian. Kalau saya tahu detail kasusnya itu bisa masuk pelanggaran HAM berat," tandasnya. Munir diketahui tewas setelah hasil autopsi menunjukkan ada jejak-jejak senyawa arsenik di dalam tubuhnya. (OL-8) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/342935-duh-aktor-intektual-pembunuhan-munir-terancam-tak-terungkap
[GELORA45] Gempa M 6,7 Guncang Kepulauan Talaud Sulut, Ini Analisis BMKG
-- j.gedearka https://news.detik.com/berita/d-5162315/gempa-m-67-guncang-kepulauan-talaud-sulut-ini-analisis-bmkg?tag_from=wp_hl_judul Gempa M 6,7 Guncang Kepulauan Talaud Sulut, Ini Analisis BMKG Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews Minggu, 06 Sep 2020 23:26 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Ilustrasi Gempa Bumi di Indonesia Ilustrasi gempa bumi (Foto: Mindra Purnomo) Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperbarui informasi terkait gempa bumi yang mengguncang Kota Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). BMKG memperbarui informasi gempa yang sebelumnya dilaporkan berkekuatan (magnitudo) 6,9 itu menjadi M 6,7. "Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M=6,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,42 LU dan 125,92 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 280 km arah utara Kota Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada kedalaman 117 km," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, dalam keterangannya, Minggu (6/9/2020). Baca juga: Gempa M 6,9 Guncang Talaud Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami Rahmat menyebut gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi lempeng Laut Filipina dan memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Hasil pantauan BMKG belum menunjukkan adanya gempa susulan. "Hingga hari Minggu, 6 September 2020 pukul 22.45 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock)," ujarnya. Belum ada laporan terkait dampak kerusakan akibat gempa tersebut. Gempa ini dilaporkan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Baca juga: Gempa M 5,3 Terjadi di Maluku Barat Daya, Tak Berpotensi Tsunami "Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Tahuna dan Siau III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan akan truk berlalu). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ungkap Rahmat. BMKG meminta masyarakat tetap tenang. Masyarakat juga diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. "Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," ujar Rahmat. Baca juga: Diguncang Gempa, Rumah Warga di Sukabumi Nyaris Rata dengan Tanah Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan (magnitudo) 6,9 terjadi di Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut). Gempa tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada Minggu (6/9/2020) pukul 22.23 WIB. (azr/knv) gempa bumi bmkg kepulauan talaud sulawesi utara
[GELORA45] Siapapun Tak Mungkin Halangi Kebangkitan Kembali Bangsa Tionghoa
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5162185/siapapun-tak-mungkin-halangi-kebangkitan-kembali-bangsa-tionghoa?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Siapapun Tak Mungkin Halangi Kebangkitan Kembali Bangsa Tionghoa Heru Zhu - detikNews Minggu, 06 Sep 2020 20:04 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin CMG Foto: China Media Group Jakarta - "Sejarah pasti akan membuktikan, kebangkitan kembali luar biasa bangsa Tionghoa sulit dihalangi. Siapa pun dan kekuatan mana pun yang mencoba memaksakan niatnya kepada Tiongkok secara bullying, yang mengubah arah kemajuan Tiongkok, dan menghalangi upaya rakyat Tiongkok untuk menciptakan kehidupan sendiri yang indah, rakyat Tiongkok mutlak tidak setuju!" Kamis sore (3/9/2020), pemimpin tertinggi Tiongkok Xi Jinping memaparkan pernyataan tersebut dalam temu wicara memperingati 75 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok Melawan agresi Jepang serta Perang Anti-Fasis Sedunia. Dalam pidato yang signifkan itu, Xi Jinping secara menyeluruh mengenang kembali proses luar biasa dan arti sejarah Perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang, secara mendalam menjelaskan makna semangat melawan agresi, dan dengan perkataan 'harus mempertahankan' menunjukkan arah pewujudan kebangkitan kembali bangsa Tionghoa, dengan 'rakyat Tiongkok mutlak tidak setuju' memberi peringatan kepada segala individu dan kekuatan yang berniat menghalangi kebangkitan kembali bangsa Tionghoa, dengan jelas dan kuat menyampaikan sikap Tiongkok ini mempunyai arti realistis zaman baru. Semangat melawan agresi ini adalah kekayaan spiritual penting perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang, dan mempunyai signifikansi zaman yang abadi. Selama 75 tahun ini, Tiongkok mengalami perubahan drastis, dan menciptakan prestasi pembangunan yang menarik sorotan perhatian seluruh dunia, kebangkitan kembali bangsa Tionghoa menyongsong prospek yang cerah. Pidato penting Xi Jinping mengundang respons luas masyarakat internasional. Tokoh-tokoh berbagai negara menyatakan, tata tertib internasional pasca PD II sangat tidak mudah diperoleh, masyarakat internasional hendaknya bercermin pada sejarah, menentang hegemonisme dan politik kekuasaan, bergandengan tangan untuk mendorong perdamaian dan pembangunan dunia. Heru Zhu, Jurnalis China Media Group (ads/ads) tiongkok sino fintech
[GELORA45] China kembangkan komputer canggih, kecerdasan seperti otak
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1709730/china-kembangkan-komputer-canggih-kecerdasan-seperti-otak China kembangkan komputer canggih, kecerdasan seperti otak Minggu, 6 September 2020 11:36 WIB Komputer mirip otak diperkenalkan di sebuah laboratorium di Provinsi Zhejiang China timur, Selasa (1/9/2020). Komputer mirip otak tersebut memungkinkan kolaborasi robot dalam simulasi operasi penyelamatan banjir. (Xinhua) Jakarta (ANTARA) - Komputer mirip otak dengan lebih dari 100 juta neuron, yang pertama di China, telah dikembangkan oleh para peneliti di Provinsi Zhejiang, China timur. Dikutip dari Xinhua, Minggu, komputer yang dinamai Darwin Mouse itu diperkenalkan oleh Universitas Zhejiang dan Lab Zhejiang pada awal pekan ini. Perangkat berteknologi tinggi yang berisi 792 chip Darwin generasi kedua mirip otak tersebut dikembangkan oleh Universitas Zhejiang, menurut direktur Lab Zhejiang, Zhu Shiqiang. Chip itu mendukung 120 juta neuron spiking dan hampir 100 miliar sinapsis yang setara dengan jumlah neuron di otak tikus. Konsumsi daya rata-rata komputer tersebut adalah 350-500 watt. "Sama seperti blok bangunan, kami mengintegrasikan 792 chip komputasi mirip otak ke dalam tiga sasis server standar untuk membentuk komputer mirip otak yang terpasang di rak," ujar pemimpin tim peneliti dari jurusan Ilmu Komputer dan Teknologi Universitas Zhejiang, Pan Gang. Baca juga: Intel punya logo baru, bawa chip generasi ke-11 Baca juga: Subaru pilih Xilinx buat chip kunci di sistem bantuan pengemudi Sementara itu, tim peneliti juga mengembangkan sistem operasi yang dirancang khusus untuk komputer tersebut, bernama Darwin OS, yang mendukung pengelolaan dan penjadwalan sumber daya perangkat keras yang efektif, serta mendukung operasi dan aplikasi komputer. Menurut para peneliti, komputasi mirip otak mengacu pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mensimulasikan struktur dan mekanisme operasi jaringan saraf otak dan membangun paradigma kecerdasan buatan yang baru. Komputasi ini adalah arsitektur komputasi yang dianggap sebagai salah satu cara penting untuk memecahkan masalah terkait komputasi yang kompleks di berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan. Pan menambahkan bahwa jenis komputer mirip otak ini telah mampu melakukan berbagai tugas cerdas, seperti memungkinkan kolaborasi beberapa robot dalam simulasi operasi penanggulangan dan penyelamatan, simulasi berbagai wilayah otak, serta menyediakan alat dalam skala besar dan lebih cepat untuk penelitian ilmiah. Selain itu, jenis komputer ini juga telah mewujudkan "pengetikan pikiran" melalui pengodean sinyal elektroensefalogram (EEG) secara real-time. "Dengan melakukan simulasi otak manusia, kita akan dapat memahami prinsip kerja dari berbagai bagian otak, yang akan membantu penyembuhan penyakit otak tertentu yang tidak dapat didiagnosis melalui pendekatan biomedis," kata Pan. Baca juga: MediaTek umumkan chip 5G untuk ponsel menengah, Dimensity 720 Baca juga: AS tolak chip Huawei, China siapkan langkah balasan "Di masa depan, komputer seperti otak akan memiliki prospek aplikasi yang lebih luas termasuk dalam tiga bidang utama, yaitu kecerdasan buatan, ilmu otak dan penyakit otak," dia menambahkan. Akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan China dan Presiden Universitas Zhejiang, Wu Zhaohui, mengatakan komputasi seperti otak diharapkan muncul sebagai bentuk komputasi penting di masa depan. "Ini adalah pencapaian terbaru dari proyek penelitian ilmu otak dan kecerdasan buatan (dinamai Double Brain Project). Dengan meniru struktur dan mekanisme otak, proyek ini diharapkan dapat mengembangkan arsitektur komputer baru yang akan memimpin masa depan," ujar Wu. Baca juga: NVidia Jetson Nano, komputer mini otak robot seharga Rp1,4 juta Baca juga: Ilmuwan Amerika Serikat ciptakan otak robot Penerjemah: Arindra Meodia Editor: Alviansyah Pasaribu COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] 450 WNA asal China bekerja di PT BAI
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1710474/450-wna-asal-china-bekerja-di-pt-bai 450 WNA asal China bekerja di PT BAI Minggu, 6 September 2020 23:08 WIB Sebanyak 145 orang pekerja asal China menggunakan pesawat carter dari China tiba di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Sabtu (5/9). Mereka dites usap sebelum menjalani karantina di-PT BAI (Nikolas Panama) kondisi sekarang jauh lebih kondusif, masyarakat sudah memahami bahwa para pekerja asing itu hanya sementara bekerja di perusahaan yang berstatus sebagai penanaman modal asing tersebut. Bintan (ANTARA) - Sebanyak 450 orang warga negara asing asa China bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang dikelola PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). "Pada Sabtu (5/9) ada lagi 145 pekerja dari China masuk ke perusahaan kami sehingga menjadi sekitar 450 orang. Sama seperti pekerja asing lainnya, mereka menaati protokol kesehatan," kata Direktur Utama PT BAI, Santoni di Bintan, Minggu. Dikatakan kondisi sekarang jauh lebih kondusif dibanding sebelumnya ketika tenaga kerja asal China bekerja di lokasi PT BAI. Masyarakat sudah memahami bahwa para pekerja asing itu hanya sementara bekerja di perusahaan yang berstatus sebagai penanaman modal asing tersebut. Baca juga: Menaker: Kedatangan TKA di Konawe akan serap 5.000 pekerja lokal Para pekerja asal China itu memiliki keahlian di berbagai bidang untuk membangun PLTU dan "smelter" di Galang Batang. Pembangunan PLTU di lokasi perusahaan ditargetkan selesai pada November 2020, sedangkan pembangunan "smelter" pada Januari 2021 sudah beroperasi. "Tanpa pekerja dari China tersebut, proses pembangunan terganggu," ucapnya. Santoni menegaskan pekerja lokal diprioritaskan untuk bekerja di-PT BAI. Saat ini sekitar 3 ribu pekerja dari Bintan dan daerah lainnya di Indonesia bekerja di perusahaan tersebut. Komitmen untuk mengutamakan warga Bintan bekerja di-PT BAI juga dituangkan dalam nota kesepakatan dengan Bupati Bintan Apri Sujadi. Baca juga: Menaker: Kedatangan TKA buka lapangan pekerjaan untuk pekerja lokal "Paling banyak warga Bintan yang bekerja di perusahaan kami," ucapnya. Santoni menegaskan perusahaan yang dipimpinnya tetap menaati ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan, termasuk mempekerjakan warga asing. "Kami tidak mungkin main-main karena perusahaan ini menanamkan modal di Bintan sebesar Rp20 triliun. Jadi kami taati aturan agar seluruh kegiatan berjalan lancar," katanya. Baca juga: Kedubes China pastikan pekerja yang datang ke Indonesia sesuai aturan Pewarta: Nikolas Panama Editor: Muhammad Yusuf COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] UI Jadi Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi THE
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/342656-ui-jadi-perguruan-tinggi-terbaik-di-indonesia-versi-the Minggu 06 September 2020, 20:08 WIB UI Jadi Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi THE Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora UI Jadi Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi THE MI/Bary Fatahillah Kawasan Kampus Universitas Indonesia LEMBAGA Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dunia Times Higher Education (THE) kembali merilis daftar World University Rankings (WUR) 2021. Dalam pemeringkatan tersebut, Universitas Indonesia (UI) berada dalam kelompok peringkat 801-1000 dunia dan menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia.UI merupakan satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk ke dalam grup ini. Sebanyak 1.500 perguruan tinggi di 93 negara di dunia yang masuk ke dalam Pemeringkatan THE WUR 2021. "Ini merupakan pencapaian besar dan menunjukkan bahwa Indonesia dan UI khususnya, semakin dikenal masyarakat global dan tetap menjadi yang terbaik di Indonesia," kata Rektor UI Ari Kuncoro dalam ketrangan tertulis yang dikutip Media Indonesia, Minggu (6/9). Lebih lanjut Ari menuturkan, di tengah situasi yang tidak mudah akibat pandemi covid-19, UI tetap berkomitmen menghadirkan solusi atas permasalahan covid-19 melalui aktivitas inovasi, riset, dan pengabdian masyarakat. Kontribusi para tenaga pengajar, peneliti, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta berkolaborasi dengan industri, pemerintah, dan masyarakat mampu membuat UI semakin melesat dan berdampak bagi negeri. "Meskipun pandemi covid-19 tengah melanda, perguruan tinggi sejatinya harus tetap membuka diri dengan dunia global. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, sivitas akademika UI tetap terlibat di dalam kompetisi internasional, memperluas kolaborasi riset dengan perguruan tinggi lintas benua, memperkuat jaringan perguruan tinggi melalui keterlibatan dalam asosiasi regional dan internasional," tuturnya. Baca juga : Kampus Akan Gelar Ospek Daring Bagi Mahasiswa Baru 2020 Dalam pemeringkatannya, THE selalu menitikberatkan indikator penilaian berdasarkan performa pengajaran (kegiatan belajar mengajar), penelitian, transfer dan sharing keilmuan serta cakupan internasional sebuah universitas. UI memperoleh total skor 25,1 30,1 dengan capaian setiap indikator yaitu performa pengajaran 37,6, penelitian 20,7, performa sitasi karya ilmiah 15,2, sinergi dunia industri 84,5, dan cakupan internasionalisasi 51,3. Pada pemeringkatan ini, skor UI yang paling menonjol adalah pada performa sinergi dunia industri. THE menggunakan indikator ini untuk menilai kemampuan universitas di dalam mendukung industri melalui terobosan inovasi, penemuan maupun ide atas kebutuhan industri maupun masyarakat. UI berfokus agar dapat menjadi think tank serta memecahkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dengan fokus pada tiga rumpun penelitian yaitu penelitian kesehatan, sosial humaniora dan sains teknologi, UI berkomitmen menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi industri serta masyarakat. "Pencapaian ini bukan milik UI saja melainkan juga prestasi bangsa bahwa Pendidikan Tinggi di Indonesia telah diakui oleh dunia. Sebagai lokomotif perguruan tinggi di Indonesia, UI akan melesat maju menjadi perguruan tinggi yang mampu berkontribusi lebih untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing nasional di tingkat global, mempromosikan inovasi dan kewirausahaan serta mengatasi tantangan sosial," ujar Ari. Dihubungi dalam kesempatan berbeda, pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, capaian UI dalam pemeringkatan perguruan tinggi dunia patut diapresiasi. Capaian ini juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia sudah layak diperhitungkan di kancah internasional. “Ini indikasi bahwa perguruan tinggi kita kalau kita berupaya optimal sebetulnya kita mampu bersaing dengan negara lain,” kata Cecep. Baca juga : KLHK Dukung Lahan Bekas Tambang Bukit Kandis Jadi Lokasi Wisata Menurutnya, perguruan tinggi di Indonesia dapat menjadikan indikator penilaian lembaga pemeringkatan internasional sebagai acuan untuk memajukan kualitas pendidikan di kampusnya, termasuk meningkatkan budaya riset dan publikasi ilmiah di jurnal internasional, meski hal tersebut bukan satu-satunya ukuran keberhasilan suatu institusi. “Capaian internasional silahkan dicapai, tapi juga harus seimbang untuk kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Perguruan tinggi kita harus melahirkan para cendekiawan yang memiliki pemikiran untuk kehidupan dan peradaban baru. Kontribusi perguruan tinggi tidak selalu hanya mengejar target internasional tapi bagaimana bisa menjadi menara air yang mengaliri dan menara api yang menerangi masyarakat,” terangnya. Cecep berpendapat, untuk terus mendorong peningkatan dan pemerataan kualitas perguruan tinggi di Tanah Air, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah baik dari segi anggaran maupun kebijakan.
[GELORA45] Polda Bali tangkap seorang DPO kasus pajak Rp14 miliar di Buleleng
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/208722/polda-bali-tangkap-seorang-dpo-kasus-pajak-rp14-miliar-di-buleleng Polda Bali tangkap seorang DPO kasus pajak Rp14 miliar di Buleleng Sabtu, 5 September 2020 20:12 WIB Penangkapan DPO Michael Tirta atas kasus perpajakan di Kabupaten Buleleng, Jumat (4/9/2020). ANTARA/HO-Humas Polda Bali. (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2020) Denpasar (ANTARA) - Tim IT Resmob Ditreskrimum Polda Bali menangkap seorang DPO kasus perpajakan bernama Ignatius Michael alias Michael Tirta, yang merugikan negara sebesar Rp14 miliar, di Desa Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. "Yang bersangkutan ditangkap Tim Resmob Polda Bali pada Jumat (4/9) di TKP PT Trimitra Anugrah Segara Gerokgak, Kabupaten Buleleng, kemudian yang bersangkutan dibawa ke Kantor Kanwil Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Direskrimum Polda Bali Kombes Pol Dodi Rahmawan saat dikonfirmasi di Denpasar, Sabtu malam. Baca juga: Polda Bali tangkap DPO Kartono Karjadi di Bandara Soekarno-Hatta Ia menjelaskan bahwa Michael Tirta diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Michael merupakan DPO Mabes Polri, dengan nomor DPO/01/VIII/2020/Bareskrim tanggal 14 Agustus 2020. Dodi menjelaskan seorang bernama Ricky Dwicahyono yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dihubungi oleh Andri Widiastuti karyawan PT Mangga Dua. Dengan maksud untuk dapat membantu menyediakan faktur pajak untuk PT Mangga Dua. Baca juga: Polisi Bali tangkap DPO Moldova-Tiongkok (video) "Lalu Ricky Dwicahyono menghubungi Michael Tirta (DPO) dan Michael ini menyatakan bahwa dia sanggup menyediakan faktur pajak dengan tarif sekitar 23 persen sampai 25 persen dari jumlah PPN yang tercantum dalam masing-masing faktur pajak. Untuk pembelian minyak kelapa dari Eng Ho tidak disertai faktur pajak sejak SPT Masa PPN tahun 2009, 2010, dan 2011. Namun itu malah dibuat oleh Michael Tirta," jelasnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, jumlah kerugian negara akibat kejadian ini mencapai Rp14 miliar. Baca juga: Polda Bali tangkap DPO Polres Jakarta Pusat Pewarta : Ayu Khania Pranishita Editor : Edy M Yakub COPYRIGHT © ANTARA
[GELORA45] Mewaspadai Masifnya Penyebaran Radikalisme di Indonesia
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/342455-mewaspadai-masifnya-penyebaran-radikalisme-di-indonesia Sabtu 05 September 2020, 16:00 WIB Mewaspadai Masifnya Penyebaran Radikalisme di Indonesia Mewaspadai Masifnya Penyebaran Radikalisme di Indonesia | Opini Mewaspadai Masifnya Penyebaran Radikalisme di Indonesia ilustrasi Kita Semua Bersaudara SAAT ini, eksistensi radikalisme memiliki banyak pintu masuk baik secara luring maupun daring. Sehingga mulai dari kalangan orang tua hingga anak muda yang masih produktif, cukup rentan terpapar virus radikalisme. Masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai penyebaran paham anti Pancasila tersebut. Radikalisme masih dianggap sebagai musuh bersama. Untuk menangani hal ini, tentu saja semua pihak harus ikut meredam penyebaran tersebut. Selain sebagai sistem pendingin hati masyarakat dan pengayom, para pemuka agama mempunyai posisi penting dalam menjaga kebhinekaan dan persatuan bangsa. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, bahwa para pemuka agama saat ini memiliki tantangan yang tidak ringan. Selain dituntut merekatkan ikatan kebangsaan, pemuka agama juga harus menjadi bagian dari penyejuk masyarakat, bangsa dan negara. Mantan Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan, kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi utama bagi kelangsungan NKRI. Jangan sampai Indonesia mengikuti negara-negara seperti Timur Tengah yang selalu berkonflik antarsatu dengan yang lainnya. Apalagi, konflik yang mengatasnamakan agama. Ia juga mengatakan bahwa agama sudah semestinya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia, bukan sebagai alat untuk adu domba. Kita harus memahami secara sadar bahwa tidak ada satu agama di dunia ini yang mengajarkan radikalisme ataupun terorisme. Aksi teror dan propaganda radikal yang melanda di dunia termasuk di Indonesia, bukanlah karena adanya pengaruh ajaran agama tertentu. Tetapi, karena ulah manusia, baik individu maupun golongan yang bersifat radikal dan tidak menginginkan adanya kedamaian. Kehadiran paham radikal yang mampu menarik minat WNI untuk terbang ke Suriah, jelas menunjukkan bahwa paham radikalisme mampu menggiring manusia untuk membenci tanah kelahirannya. Bahkan ia lebih memilih untuk pergi jauh dari negara yang gemah ripah loh jinawi ini. Semua pihak harus waspada apalagi jika terdapat berita provokasi yang berisi ujaran kebencian maupun sikap intoleransi. Jika dilihat dari sudut pandang agama, kata radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/radikal untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa. Selain itu, para penganut paham radikal cenderung memiliki pemahaman yang sempit, keras, dan selalu ingin mengoreksi paham orang lain yang bertentangan dengan ideologinya. Hal inilah yang menyebabkan keharmonisan dalam kehidupan sosial menjadi rusak. Parahnya, mereka secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai seseorang yang anti terhadap Pancasila, dan tidak ingin negara Indonesia berdiri dengan azas Pancasila. Mereka ingin mengubah tatanan negara Indonesia yang pancasilais menjadi negara khilafah. Kita tidak bisa menutup mata, bahwa di Indonesia sempat muncul organisasi yang menyuarakan demokrasi adalah haram, sehingga solusi atas permasalahan bangsa adalah khilafah. Mereka pun akan membid’ahkan segala yang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Paham yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti khilafah merupakan bom waktu yang memungkinkan mereka dapat menggulingkan pemerintahan yang sah. Kaum radikal cenderung melihat pemerintah adalah sekelompok orang yang zalim. Mereka akan menggoreng segala kebijakan pemerintah untuk memuluskan agenda kelompoknya. Di masa pandemi misalnya, ketika pemerintah menganjurkan untuk beribadah di rumah dan tidak di tempat ibadah, maka kaum radikalis akan dengan lantang menyuarakan kezaliman pemerintah di laman media sosialnya. Syaikh Dr Muhammad Adnan Al-Afyouni menegaskan, Nabi Muhammad tidak pernah membunuh dan selalu bergaul dengan siapapun tanpa memandang agama, baik Yahudi maupun Nasrani. Bahkan, Rasulullah telah menegaskan bahwa mereka punya hak kepada mereka. Artinya, kita saling membutuhkan dan tidak bisa saling memusuhi antar sesama manusia. Ia justru mempertanyakan bagaimana mereka mengklaim dirinya sebagai pejuang Islam, tetapi kelakuannya sangat jauh dari karakter Islam yang mencintai keindahan dan kedamaian. Perlu diketahui bahwa khilafah yang kerap digaungkan oleh kelompok radikal tidak bisa berkembang di Indonesia karena bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Indonesia yang sudah disepakati bersama sejak Kemerdekaan 1945. Ideologi bangsa sudah semestinya tidak perlu diperdebatkan, Pancasila sebagai ideologi NKRI telah disepakati sebagai ideologi negara yang mampu
[GELORA45] Sumbar makin Pancasilais
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1928-sumbar-makin-pancasilais Sabtu 05 September 2020, 05:00 WIB Sumbar makin Pancasilais Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Sumbar makin Pancasilais MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group.. KEARIFAN lokal Minang, bila dicocok-cocokkan, sangat cocok dengan Pancasila. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah sejalan dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Saitiak saayam, sasakik sasanan, sahino samalu, ma nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari, cocok dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di mano bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang setara dengan nasionalisme, kebangsaan, sila Persatuan Indonesia. Randah tak dapek dilangkah, tinggi tak dapek awak panjek sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Rumah gadang sebagai rumah bersama cocok dengan prinsip sosialisme Indonesia dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun, apakah itu semua menjadi ukuran orang Minang sangat Pancasilais? Jangan-jangan kecocokan itu cuma kebetulan karena nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal Minang dan Pancasila bersifat relatif universal? Falsafah Jawa sangkan paraning dumadi bahwa asal dan tujuan hidup ialah Tuhan, misalnya, sejalan dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Pun prinsip tauhid dalam Islam sejalan dengan sila pertama Pancasila. Lalu, konsep kasih dalam Kristen cocok dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila. Jangan lupa, ide kesetaraan dalam Marxisme juga sebanding dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Bahkan, organisasi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukannya belum tentu Pancasilais. Dasar pembentukan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ialah Pancasila. Namun, kita meragukan HTI Pancasilais karena dia dicurigai memperjuangkan khilafahisme yang bertentangan dengan Pancasila sehingga negara membubarkannya. Namun, kita tidak meragukan Partai Persatuan Pembangunan sebagai Pancasilais meski Islam menjadi ideologinya. Kita tidak meragukan tokoh-tokoh Minang, seperti Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, atau Haji Agus Salim, yang berkontribusi pada kemerdekaan sebagai Pancasilais. Namun, secara post factum, kita mengecap tokoh-tokoh komunis semacam Aidit atau Wikana sebagai tidak Pancasilais, meski mereka berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. HTI, bila dilihat dari dasar pembentukan organisasi bisa dikatakan Pancasilais, tetapi bila dilihat dari berbagai kegiatannya, banyak yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. PPP bila dilihat dari ideologinya tidak Pancasilais, tetapi bila dilihat dari kegiatan politik yang dilakoninya sangat Pancasilais. Bila melihat kontribusi Aidit pada kemerdekaan, kita boleh menyebutnya Pancasilais, tetapi ketika kita melihat pemberontakan yang dipimpinnya pascakemerdekaan, kita mengecapnya anti-Pancasila. Kearifan lokal Minang seperti disebut di atas sangat Pancasilais, tetapi sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di sana tidak Pancasilais. Oleh karena itu, persoalan sesungguhnya bukanlah apakah kita Pancasilais atau tidak Pancasilais, melainkan seberapa Pancasilais kita. Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebutkan semoga Sumbar memang mendukung negara Pancasila semestinya kita letakkan dalam konteks itu. Puan tidak sedang meragukan ‘Pancasialisme’ orang Minang. Puan tidak sedang sesumbar dia paling Pancasilais. Puan sedang mendorong, mendoakan, mengharapkan, Sumbar makin Pancasilais, betulbetul Pancasilais, Pancasilaismenya mendekati sempurna. Yang namanya doa pastilah mengharapkan kebaikan. Mengapa kita berprasangka buruk pada doa berharap kebaikan? Pada dasarnya tidak ada ukuran eksak atau standar objektif untuk mengatakan seseorang atau sekelompok orang tidak Pancasilais atau Pancasilais. Kecilnya suara PDIP atau kekalahan Jokowi dalam dua pilpres di Sumbar tidak bisa dijadikan ukuran Sumbar tidak Pancasilais atau Pancasilais. Pun, Puan sama sekali tidak mengatakan itu. Tafsir politisi atau pengamat yang menduga-duga kekalahan PDIP dan Jokowi menjadi dasar pernyataan Puan. Karena tak ada ukuran eksak Pancasilais atau tidak Pancasilais, pembubaran HTI pun diperkarakan ke pengadilan. Satu anggota DPR mempertanyakan apa ukurannya HTI tidak Pancasilais sehingga dibubarkan, padahal dasar pembentukan organisasi tersebut Pancasila. Namun, pengadilan mengukuhkan pembubaran HTI. Meski begitu, pembubaran HTI sesekali muncul sebagai polemik karena, ya itu tadi, tidak ada ukuran pasti Pancasilais atau tidak Pancasilais. Ada satu masa penerapan nilai-nilai Pancasila kendur, tetapi di waktu lain kencang. Ada wilayah yang konsisten toleran atau Pancasilais, tetapi wilayah lain toleransi atau penerapan nilainilai Pancasilanya kendur. Sesekali bahkan sering kali muncul gangguan bagi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, membumikan Pancasila menjadi kegiatan
[GELORA45] Di bawah kepemimpinan Indonesia, DK PBB hasilkan empat resolusi
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1707882/di-bawah-kepemimpinan-indonesia-dk-pbb-hasilkan-empat-resolusi Di bawah kepemimpinan Indonesia, DK PBB hasilkan empat resolusi Jumat, 4 September 2020 21:34 WIB Dokumentasi - Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani memancangkan bendera Merah Putih di Markas Besar PBB, New York, AS, Rabu (2/1/2019) yang menandai dimulainya tugas Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. ANTARA/HO-PTRI New York/aa. Jakarta (ANTARA) - Di bawah kepemimpinan Indonesia selama bulan Agustus 2020, Dewan Keamanan (DK) PBB berhasil mengesahkan empat resolusi, salah satunya resolusi mengenai penjaga perdamaian perempuan. Resolusi itu berhasil diadopsi secara konsensus pada 28 Agustus 2020 sebagai Resolusi DK PBB nomor 2538, dan disponsori oleh 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh negara anggota DK PBB. “Ini juga merupakan resolusi pertama yang diprakarsai oleh Indonesia sepanjang sejarah keanggotaannya di DK PBB selama ini,” tutur Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan media secara virtual, Jumat. Pengesahan resolusi tersebut menjadi penting, karena untuk pertama kalinya DK PBB meloloskan resolusi yang secara khusus menyoroti peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Saat ini, personel perempuan penjaga perdamaian PBB berjumlah 5.327 atau 6,4 persen dari total 82.245 personel. Indonesia adalah salah satu kontributor personel perempuan terbesar dengan 158 personel yang bertugas di tujuh misi PBB yaitu Lebanon, Kongo, Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak 1999, Indonesia telah mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB. Baca juga: PBB sahkan resolusi gagasan Indonesia soal misi perdamaian Sementara itu, tiga resolusi lain yang diadopsi selama masa kepemimpinan Indonesia di DK PBB adalah resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), serta resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali. Baca juga: Presidensi Indonesia di DK PBB bahas Yaman, Suriah, Mali dan Somalia Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat. “Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut, tetapi Indonesia tetap berkomitmen untuk terus mendorong DK PBB memajukan pendekatan komprehensif dalam memerangi terorisme,” ujar Retno. Baca juga: Pimpin sidang DK PBB, Indonesia bahas penanggulangan terorisme Dari sisi kegiatan, di bawah kepemimpinan Indonesia, DK PBB telah melaksanakan 50 kegiatan yang diselenggarakan dalam format virtual maupun pertemuan secara langsung. Salah satu pertemuan yang berhasil diselenggarakan Indonesia guna membahas keterkaitan antara bina damai dengan pandemi COVID-19, disebut Retno sebagai terobosan baru, mengingat pada awalnya sulit membawa isu pandemi ke DK PBB karena dinamika dan perbedaan pandangan anggota yang cukup tajam mengenai hal tersebut. “Satu tanggung jawab besar telah kita tunaikan dengan baik, dengan bermartabat, dan merupakan salah satu pemenuhan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra sejati perdamaian,” kata Menlu. Baca juga: DPR apresiasi presidensi Indonesia di DK PBB Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani Editor: Yuni Arisandy Sinaga COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Kendaraan Umum
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1927-kendaraan-umum Jumat 04 September 2020, 05:00 WIB Kendaraan Umum Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | Editorial Kendaraan Umum MI/Ebet Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group. RUMAH Sakit Pusat Angkatan Darat melakukan survei kepada 944 pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut. Lebih dari 50% mengaku selama ini mereka menjadi pengguna kendaraan umum ketika bepergian ke kantor. Kendaraan umum menjadi salah satu tempat terjadinya penularan. Jumlah pengguna kendaraan umum di DKI Jakarta memang meningkat setelah diterapkan kembali kebijakan ganjil-genap. Orang tidak punya pilihan lain kecuali beralih ke kendaraan umum dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Hanya sebagian kecil masyarakat yang punya pilihan terus menggunakan kendaraan pribadi, baik karena mempunyai kendaraan lebih dari satu atau mempunyai nomor polisi khusus yang bisa antiganjilgenap. Sungguh bijaksana pimpinan kantor yang memperbolehkan karyawan yang tidak mempunyai kendaraan pribadi untuk bekerja dari rumah saja. Langkah itu tidak hanya menyelamatkan karyawan dari kemungkinan tertular covid-19, tetapi juga menjaga kesehatan pemilik perusahaan itu sendiri. Tidak keliru apabila banyak pihak sekarang meminta Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan kembali penerapan ganjil-genap. Langkah itu tidak sejalan dengan upaya pemerintah provinsi untuk menekan angka penularan. Jakarta merupakan daerah yang sempat berhasil mengendalikan angka penularan covid-19. Ketika Gubernur Anies Baswedan mencabut pembatasan sosial berskala besar, salah satu alasannya ialah penularan sudah di bawah angka 1. Seminggu terakhir ini angka konfi rmasi kasus melonjak secara signifikan. Dengan lebih 1.000 kasus baru yang terjadi, Jakarta dihadapkan pada kondisi yang kembali memprihatinkan. Kita harus berupaya untuk mengendalikannya dengan serius. Memang penerapan ganjil-genap bukan satu-satunya faktor penyebab. Kebijakan cuti bersama pada Tahun Baru Hijiriah lalu juga memberikan andil pada pelonjakan kasus baru. Belum waktunya bagi kita untuk kembali ke kondisi seperti sebelum pandemi terjadi. Bahkan, kita harus sama-sama menjalani norma baru ke depan. Kita harus mencegah terjadinya kerumunan yang tidak memungkinkan orang untuk menjaga jarak. Memakai masker menjadi sebuah keharusan, sama dengan kewajiban untuk selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir sebelum memegang bagian wajah kita. Jargon ‘Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit’ harus benar-benar dipraktikkan. Kita jangan bermimpi terhindar dari resesi dan ekonomi bangkit kalau tidak mampu mengendalikan angka penularan. Kita harus serius menangani pelonjakan kasus yang terjadi seminggu terakhir ini. Kita jangan terlena oleh vaksin yang katanya akan bisa dipakai mulai November. Sampai sekarang para ahli masih berkutat mendapat jawaban, berapa lama antibodi bisa muncul setelah vaksin disuntikkan? Setelah antibodi itu terbentuk, berapa lama pula akan bertahan di dalam tubuh manusia sehingga bisa diketahui berapa kali dalam setahun orang harus menjalani vaksinasi? Ketiga, apa efek samping dari vaksinasi covid-19 yang dijalani? Tentu semua itu tidak boleh melemahkan upaya kita untuk menemukan vaksin. Akan tetapi, dalam jangka pendek ketika kasus penularan terus meningkat seperti sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memikirkannya karena sampai vaksin benar-benar ditemukan, ada jeda waktu panjang yang bisa menyebabkan penularan semakin menjadi-jadi. We can not afford to fail. Kita tidak boleh gagal mengendalikan penyebaran covid-19 karena yang kita pertaruhkan keselamatan seluruh rakyat. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 harus diberikan penguatan agar berhasil menjalankan tugasnya. Langkah yang akan ditempuh Bidang Penanganan Kesehatan untuk memberdayakan 1.500 pusat kesehatan masyarakat yang ada harus bisa terlaksana. Thailand bisa cepat mengendalikan covid-19 karena mampu mengoptimalkan puskesmas yang dulu mereka contoh dari Indonesia. Kedua, langkah yang akan ditempuh Bidang Perubahan Perilaku sangat penting untuk mencegah jangan sampai orang terinfeksi covid-19. Penggunaan Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang ada di seluruh Indonesia akan sangat powerful untuk membuat orang mau patuh kepada protokol kesehatan. Apalagi jika kita bisa menggerakkan petugas pos pelayanan terpadu di desa-desa maupun guru-guru pendidikan anak usia dini. Belum lagi kalau kita bisa menggerakkan dunia pendidikan untuk ikut terlibat. Setidaknya ada 60 juta orang bisa menjadi agen perubahan. Kalau semua lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha juga terlibat mendorong masyarakat melakukan perubahan perilaku, bukan hal yang sulit bagi kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman covid-19. Mari fokus menangani dulu kesehatan agar kita bisa bekerja untuk menggerakkan ekonomi. Sumber:
[GELORA45] China berencana kembangkan semikonduktor sendiri
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1707270/china-berencana-kembangkan-semikonduktor-sendiri China berencana kembangkan semikonduktor sendiri Jumat, 4 September 2020 17:48 WIB Mesin litografi semikonduktor. (REUTERS/KAI PFAFFENBACH) Jakarta (ANTARA) - China berencana membuat kebijakan untuk mengembangkan industri semikonduktor di dalam negeri, menyikapi larangan dari Amerika Serikat. Pemerintah China, Jumat, sedang menyiapkan dukungan untuk semikonduktor generasi ketiga untuk lima tahun ke depan, sampai tahun 2025, Reuters mengutip laporan Bloomberg News. Baca juga: Samsung buat chip untuk perangkat keras Bitcoin Dalam laporan tersebut, China sudah memasukkan langkah-langkah mereka untuk mendukung riset, pendidikan dan pembiayaan industri tersebut ke dalam rencana lima tahunan China. Rencana tersebut akan dibawa ke para pemimpin pada Oktober mendatang. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump melarang ekspor teknologi ke China, terutama kepada Huawei Technologies Co Ltd, karena alasan keamanan negara. Baca juga: Saham Tokyo dibuka sedikit lebih tinggi didukung saham semikonduktor Baca juga: Kemenperin bidik investasi industri semikonduktor Baca juga: Pasar semikonduktor bakal melonjak di era 5G, apa itu semikonduktor? Penerjemah: Natisha Andarningtyas Editor: Alviansyah Pasaribu COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Para Diplomat China Kini 'Dipagari' Amerika Serikat
-- j.gedearka https://news.detik.com/internasional/d-5159054/para-diplomat-china-kini-dipagari-amerika-serikat?tag_from=wp_nhl_24 Round-Up Para Diplomat China Kini 'Dipagari' Amerika Serikat Tim detikcom - detikNews Kamis, 03 Sep 2020 22:46 WIB 1 komentar SHARE URL telah disalin Menlu AS Mike Pompeo Tiba di Israel Dalam Rangka Kunjungan 5 Hari ke Timteng Foto: Menlu AS Mike Pompeo (DW News) Washington DC - Para diplomat China yang berada di Amerika Serikat (AS) kini geraknya 'dipagari'. Para diplomat itu harus memperoleh izin dari Departemen Luar Negeri jika hendak mengunjungi kampus-kampus AS atau menggelar acara budaya dengan kehadiran lebih dari 50 orang di luar fasilitas misi diplomatik. Sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (3/9/2020), otoritas AS memberlakukan aturan baru untuk membatasi pergerakan diplomat China di wilayahnya. Langkah ini dimaksudkan guna merespons pembatasan serupa yang telah diterapkan otoritas China terhadap diplomat AS di negeri tirai bambu itu. Di sisi lain, langkah ini juga diumumkan saat pemerintahan Presiden Donald Trump tengah gencar menyelidiki dugaan operasi mempengaruhi dan spionase oleh China di wilayah AS. Baca juga: AS Batasi Pergerakan Diplomat-diplomat China di Wilayahnya Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya juga akan mengambil tindakan untuk memastikan seluruh akun media sosial milik Kedutaan Besar China maupun Konsulatnya 'diidentifikasi dengan benar'. "Kami hanya menuntut timbal balik," tegas Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam konferensi pers. "Akses untuk diplomat-diplomat kami di China harus mencerminkan akses yang dimiliki diplomat China di Amerika Serikat, dan langkah hari ini akan membawa kita secara substansial ke arah itu," jelasnya. Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington DC menyebut langkah tersebut sebagai 'pembatasan dan penghalang yang tidak dibenarkan bagi personel diplomatik dan konsulat China' yang 'bertentangan dengan nilai keterbukaan dan kebebasan yang selama ini diklaim pihak AS'. Baca juga: Saat Indonesia Terseret Isu Fasilitas Militer China Selanjutnya Halaman 1 2 https://news.detik.com/internasional/d-5159054/para-diplomat-china-kini-dipagari-amerika-serikat/2 Round-Up Para Diplomat China Kini 'Dipagari' Amerika Serikat Tim detikcom - detikNews Kamis, 03 Sep 2020 22:46 WIB 1 komentar SHARE URL telah disalin Menlu AS Mike Pompeo Tiba di Israel Dalam Rangka Kunjungan 5 Hari ke Timteng Foto: Menlu AS Mike Pompeo (DW News) Lebih lanjut, Pompeo mengungkapkan bahwa Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini menulis surat kepada pihak pengelola universitas-universitas AS yang isinya memperingatkan mereka soal ancaman yang diberikan oleh Partai Komunis China. "Ancaman ini bisa datang dalam bentuk pendanaan ilegal untuk penelitian, pencurian kekayaan intelektual, intimidasi terhadap mahasiswa asing dan upaya perekrutan bakat yang tidak jelas," sebutnya. Pompeo menyatakan bahwa pihak universitas bisa membantu memastikan mereka memiliki investasi bersih dan dana abadi dengan mengungkapkan perusahaan-perusahaan China yang terlibat pendanaan semacam itu dan melepaskan perusahaan yang terkait pelanggaran HAM. Baca juga: Prabowo Pertama Kali Temui Ma'ruf Amin Secara Resmi, Bahas Pangan-Alutsista Langkah terbaru AS ini semakin lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya pada Oktober tahun lalu, yang mewajibkan diplomat AS memberi pemberitahuan soal pertemuan dengan pejabat negara bagian dan pejabat lokal di lembaga pendidikan dan pusat penelitian AS. Tak sampai di situ saja, Departemen Luar Negeri AS pun mewajibkan outlet media China untuk mendaftar sebagai perwakilan luar negeri dan mengumumkan pada Maret lalu, bahwa pihaknya mengurangi jumlah jurnalis yang boleh bekerja di kantor-kantor media besar China di wilayah AS. Jumlahnya dikurangi dari 160 jurnalis menjadi hanya 100 jurnalis saja. Baca juga: Desain Terbaru Paspor Taiwan Menciutkan Kalimat 'Republik China' Halaman 1 2
[GELORA45] Realisasi PEN di Bali capai Rp1,78 triliun
-- j.gedearka https://bali.antaranews.com/berita/208494/realisasi-pen-di-bali-capai-rp178-triliun Realisasi PEN di Bali capai Rp1,78 triliun Kamis, 3 September 2020 17:48 WIB Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto (kanan) saat beraudiensi dengan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar (Antaranews Bali/Dok DJPb Bali/2020) Denpasar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto mengatakan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pulau Dewata sampai dengan 31 Agustus 2020 telah mencapai sekitar Rp1,78 triliun. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan program pemerintah pusat untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian, melalui berbagai kegiatan. Program tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, tak terkecuali Provinsi Bali, dengan menyasar dua sisi, yaitu permintaan dan penawaran," kata Tri Budhianto saat beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis. Untuk di Provinsi Bali, realisasi sebesar Rp1,78 triliun tersebut terdiri dari dua klaster, yaitu Klaster Perlindungan Sosial dan Klaster Dunia Usaha. Terdapat setidaknya tujuh kegiatan yang menjadi bagian dari klaster perlindungan sosial, yaitu: Program Keluarga Harapan (PKH); Program Sembako; Kartu Prakerja; Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa; Bansos Tunai; Subsidi Gaji/Upah; dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Secara total realisasi ketujuh program tersebut sampai dengan 31 Agustus 2020 telah mencapai Rp1,01 triliun. Baca juga: Menko Perekonomian dorong UMKM Bali manfaatkan KUR untuk ekspor saat COVID-19 Tri Budhianto kemudian merinci untuk kegiatan Program Keluarga Harapan yang berhak mendapatkan adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Realisasi program ini per 31 Agustus 2020 mencapai Rp238,8 miliar yang telah disalurkan dalam tujuh tahap dengan rata-rata penerima sebesar 89.883 KPM per tahap. Untuk program sembako, penerima manfaatnya adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan (disebut KPM program Sembako) yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Realisasi program sembako sampai dengan 31 Agustus 2020 mencapai Rp246,9 miliar dengan rata-rata KPM sebanyak 160 ribuan per tahap. Untuk Kartu Prakerja tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga untuk pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Realisasi Kartu Prakerja telah mencapai Rp6,7 miliar dengan jumlah peserta di Provinsi Bali sebanyak 11.152 orang. Baca juga: Airlangga sebut buah-buahan dapat bantu pemulihan ekonomi Selanjutnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Realisasi hingga akhir Agustus 2020 ini mencapai Rp140,7 miliar dengan rata-rata KPM sebanyak 51 ribuan per periode penyaluran pada 636 desa di Provinsi Bali, yang sejauh ini telah disalurkan hingga periode kelima (lima bulan terhitung sejak April 2020). Selain itu, masih terdapat program Bansos Tunai yang merupakan bantuan berupa uang (Rp200.000/bulan) yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah COVID-19, dengan kriteria adalah KK yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan tambahan usulan dari daerah. Realisasi program ini di Provinsi Bali hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp221,5 miliar. Jumlah rata-rata KPM pada program ini adalah sebanyak 123.070 per tahap. Yang terbaru, terdapat pula subsidi gaji/upah bagi buruh/karyawan yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta dan merupakan anggota aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Sampai dengan 31 Agustus 2020 telah terealisasi dua bulan dengan total mencapai Rp132 miliar bagi 27.500 buruh/karyawan di Bali. Baca juga: Atase: Produk pertanian Indonesia berpeluang besar ekspor ke Jepang Untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Insentif ini diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria. Realisasi per 31 Agustus 2020 telah mencapai Rp26,7 miliar yang diberikan kepada 11.139 UMKM di Bali. Klaster Dunia Usaha Tri Budhianto menambahkan untuk Klaster Dunia Usaha terdapat empat jenis kegiatan, yaitu Penempatan Dana Pemerintah; Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman UMKM;
[GELORA45] Jerat Ketidakadilan Gender
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/341440-jerat-ketidakadilan-gender Rabu 02 September 2020, 03:05 WIB Jerat Ketidakadilan Gender Imas Aan Ubudiah Ketua Bidang Kajian dan Litbang DPP KPPI | Opini Jerat Ketidakadilan Gender Dok. Pribadi PERJUANGAN perempuan dalam politik sudah menjadi sejarah panjang. Partisipasi politik perempuan terwujud pada 1955, saat perempuan menggunakan hak mereka untuk memilih dan dipilih. Sudahkah kini perempuan Indonesia bebas dari jerat ketidakadilan gender? Instrumen hukum Paling tidak, ada tiga instrumen hukum yang melegitimasi partisipasi politik perempuan. Pertama, Pasal 6 UU No 39 Ta hun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang legislatif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Kedua, ratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Rights of Women) serta ratifi kasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Conven tion on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) melalui UU No 7 Tahun 1984. Ketiga, Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disingkat TPB) atau la zim dikenal dengan Suistainable Development Goals (SDGs). Ini merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan da lam pencapaian SDGs dari 2017 hingga 2030. Dalam lampiran Perpres SDGs dicantumkan tujuan global nomor V tentang menca pai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dengan sasaran antara lain mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap pe rempuan serta menjamin par tisipasi penuh, efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyara kat dengan sasaran nasional RPJMN, yaitu meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR RI. Kendati demikian, pelibatan perempuan secara penuh di panggung politik masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI masih 20,5% dari total 575 kursi. Angka tersebut masih jauh di bawah kuota perempuan di par lemen, yakni 30% sebagai angka critical mass. Budaya dan stereotip Ada banyak faktor yang melatarinya. Pertama, kuatnya budaya patriarki yang melekat pada alam bawah sadar masyarakat kita. Konstruksi patriarki ini menganggap laki-laki sebagai subjek penuh kehidupan dan perempuan sebagai objek, mengakibatkan laki-laki semakin superior dan perempuan semakin inferior. Patriarkisme ini terkonstruksi ke dalam semua aspek kehidupan, dari aspek sosial, budaya, agama, ekonomi, pendidikan, hingga politik. Arena politik cenderung sangat mas kulin dan identik dengan kekuasaan dan kendali laki-laki. Kalaupun ada perempuan, sering kali tersubordinasi. Keberadaan dan perannya dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Kedua, adanya stereotip yang menganggap perempuan tidak layak tampil di ruang publik. Tepatnya, menganggap sumur, dapur, dan kasur (persoalan reproduksi sosial) sebagai ‘kodrat’ perempuan. Padahal, kodrat merupakan sesuatu yang bersifat given, tidak dapat berubah dan diubah, tidak bisa dipertukarkan, mutlak ciptaan Tuhan. Sementara itu, wilayah politik bukan kodrat, melainkan konstruksi sosial yang bisa berubah dan dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, perempuan mengalami double burden (beban gan da). Aktif di politik memerlu kan pengorbanan waktu yang tidak sedikit karena berkait an dengan perjuangan dan pelayanan hajat hidup orang banyak. Melayani masyarakat, mencari nafkah, serta mengerjakan pekerjaan domestik sekaligus. Persoalannya, tidak sedikit para suami yang masih menyerahkan seluruh tugas reproduksi sosial (manajemen rumah tangga dan mengurus anak) kepada perempuan, bukan berbagi tugas dan bekerja sama. Perempuan yang memiliki finansial cukup sekalipun tetap dituntut untuk mengurus reproduksi sosial. Akibatnya, perempuan sering kali terhambat untuk maju ke parlemen karena tersandera oleh urusan domestik. Keempat, proses seleksi kandidat dalam partai politik yang bias laki-laki. Biasanya di lakukan pimpinan partai atau sekelompok kecil pejabat, yang mayoritas laki-laki. Perempuan tidak lebih banyak memperoleh dukungan dari partai-partai politik yang struktur kepemimpinannya didominasi laki-laki. Tentu itu disebabkan rendahnya kesadaran terkait dengan cara pandang kesetaraan dan keadilan gender di dalam partai. Jika harus memilih salah satu antara laki-laki dan perempuan dengan standar kualitas yang sama, sering kali yang dipilih laki-laki. Perempuan akan diakui jika kemampuannya melebihi laki-laki. Kelima, rendahnya kesadaran perempuan memilih sesama perempuan. Ini terjadi karena krisis kepercayaan terhadap kandidat perempuan yang dianggap kurang memiliki kapabilitas jika dibandingkan
[GELORA45] Judi, Mabuk, Zina
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1926-judi-mabuk-zina Kamis 03 September 2020, 05:00 WIB Judi, Mabuk, Zina Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial Judi, Mabuk, Zina Dok.MI/Ebet Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. ADA 19 syarat menjadi calon kepala daerah. Salah satu syaratnya ialah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Andai syarat ini konsisten diterapkan, pasti banyak calon yang gugur. Perbuatan tercela yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ialah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Judi dan mabuk bisa menjadi batu sandungan bagi calon pemimpin di daerah-daerah Indonesia bagian timur. Sebab, minuman keras dan judi kartu sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat setempat. Minuman keras masuk dalam ritual adat, judi kartu sering dilakukan pada saat duka dan pesta sekolah. Harus tegas dikatakan bahwa kategori perbuatan tercela dalam penjelasan undang-undang itu berhenti sebagai sebuah norma kalau tidak dioperasionalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Norma itu menjadi operasional kalau menjadi muatan materi PKPU. KPU sudah berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya sebagai syarat calon kepala daerah. Namun, kehendak baik KPU itu kandas di Senayan. Berdasarkan Pasal 9 UU 10/2016, penyusunan dan penetapan PKPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pilkada dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Tahun lalu KPU menggelar serangkaian uji publik atas Rancangan PKPU pencalonan pemilihan kepala daerah. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j R-PKPU diatur persyaratan calon kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang meliputi judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkotika, berzina, dan/atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Dukungan masyarakat mengalir atas R-PKPU itu. Meski mendapatkan dukungan masyarakat, judi, mabuk, berzina, dan/atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya tidak diakomodasi dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Persyaratan calon kepala daerah yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU 1/2020 ialah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Hanya itu yang tertulis di sana. Perbuatan tercela diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2e) PKPU 1/2020. Disebutkan bahwa syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikecualikan bagi tiga kategori. Pertama, pemakai narkotika karena alasan kesehatan; kedua, mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi. Ketiga, mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi. Dengan demikian, judi, mabuk, dan berzina tidak diatur dalam PKPU 1/2020. Karena itu, tidak ada dokumen terkait judi, mabuk, dan berzina dalam dokumen yang diserahkan pasangan calon saat pendaftaran besok sampai 6 September di 270 daerah yang menggelar pilkada pada 9 Desember. Perbuatan tercela sebagai dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam Pasal 42 PKPU 1/2020 hanya yang terkait dengan pemakai narkoba yang dikeluarkan berdasarkan catatan kepolisian disertai lampiran pihak terkait. Anehnya, sangat aneh, tiba-tiba ada komisioner KPU yang mengatakan pihaknya tidak akan meloloskan calon yang melakukan perbuatan tercela judi, mabuk, dan berzina. Sepertinya, komisioner ini baru bangun dari mimpinya di siang bolong. Meski demikian, masyarakat tidak dibatasi untuk menyampaikan keberatan atas pasangan calon. Penyampaian keberatan mulai besok sampai 8 September. Tentu saja keberatan masyarakat menjadi pertimbangan KPU saat menetapkan pasangan calon pada 23 September Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1926-judi-mabuk-zina
[GELORA45] Risma Tegaskan Eri Cahyadi Sudah Mengundurkan Diri dari Jabatan
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/341969-risma-tegaskan-eri-cahyadi-sudah-mengundurkan-diri-dari-jabatan Kamis 03 September 2020, 18:35 WIB Risma Tegaskan Eri Cahyadi Sudah Mengundurkan Diri dari Jabatan Antara | Nusantara Risma Tegaskan Eri Cahyadi Sudah Mengundurkan Diri dari Jabatan MI/Susanto Walikota Surabaya Tri Risma Harini WALI KOTA Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan Eri Cahyadi telah mundur dari jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya karena maju pada Pilkada 2020. "Sudah mestinya penggantinya Bu Erna (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kota Surabaya Erna Purnawati)," kata Wali Kota Risma singkat seusai rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis. Menurut Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, surat pengunduran diri Eri Cahyadi sudah diserahkan pada hari Rabu (2/9). "Jadi, memang terhitung kemarin, 2 September, dari rekan-rekan BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat) sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Eri, langsung diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya. Untuk mekanisme pengunduran diri Eri, lanjut dia, pihak Pemkot Surabaya bisa memprosesnya dengan cepat. Hingga saat ini, prosedurnya masih berjalan. "Cepat kalau pengunduran diri. Cuma ini kan masih prosedurnya masih berjalan," ujarnya. Meneruskan keterangan dari Wali Kota Risma, Febri menjelaskan bahwa pengganti Eri adalah Erna Purnawati yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU Binamarga Surabaya. "Bu Wali sudah menyampaikan, insyaallah, Bu Erna, ya," kata Febri. Sementara itu, saat didatangi di Kantor Bappeko Surabaya, salah satu mantan anak buah Eri Cahyadi yang tak mau disebutkan namanya menjelaskan jika yang bersangkutan sudah beberes barang-barangnya beberapa hari ini. "Terakhir tadi pagi, Pak Eri membersihkan barang-barangnya yang ada di kantor," katanya. Sebelumnya, PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi dan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji sebagai pasangan calon peserta pilkada setempat.(OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/341969-risma-tegaskan-eri-cahyadi-sudah-mengundurkan-diri-dari-jabatan
[GELORA45] Surat Puti Guntur Pakai Tanda Tangan Palsu, Megawati: Teganya
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/341664-surat-puti-guntur-pakai-tanda-tangan-palsu-megawati-teganya Rabu 02 September 2020, 20:54 WIB Surat Puti Guntur Pakai Tanda Tangan Palsu, Megawati: Teganya Kautsar Bobi | Politik dan Hukum Surat Puti Guntur Pakai Tanda Tangan Palsu, Megawati: Teganya Antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Puti Guntur Soekarno. KETUA Umun PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan tanda tangannya dipalsukan dalam surat rekomendasi untuk Puti Guntur Soekarno dan Lilik Arijanto pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Jawa Timur 2020. "Puti itu keponakan saya, putrinya Pak Guntur. Tega-teganya coba," ujar Megawati dalam konferesi pers secara virtual, Rabu (2/9). Baca juga: Pernyataan Hasto Soal Pilkada Surabaya Ibarat Memercik Muka PDIP Mega menegaskan surat rekomendasi sebagai syarat sah pencalonan kepala daerah itu tidak dapat dibeli dengan uang. Ia telah mendesain surat rekomendasi agar tidak dapat dipalsukan dengan memberikan tanda barcode. "Yang tahu (asli atau plasu) hanya saya terus Mas Prananda (Prabowo). Jadi kalau ada yang palsu-palsu ya gampang, saya langsung tahu," tuturnya. Megawati mengaku tidak sedikit pihak yang mendekati dirinya untuk meminta rekomendasi maju sebagai kepala daerah melalui partai berlambang banteng itu. Namun, dia dengan tegas menolak lantaran tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. "Jadi jangan deh, yang akan bertarung ini, terus tidak mau turun ke struktur partai," jelasnya. PDIP akhirnya memutuskan untuk mengusung Ery Cahyadi dan Armuji dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Surabaya 2020. Baca juga: PDIP Dinilai Gagap Hadapi Koalisi di Pilkada Surabaya Surat rekomendasi yang beredar itu berkop DPP PDIP, namun tanpa logo. Surat dikeluarkan pada 31 Agustus 2020. Isinya menuliskan, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Dalam surat rekomendasi yang beredar, nama pasangan Puti Guntur Soekarno dan Lilik Arijanto tertulis sebagai calon wali kota dan wakil wali Kota Surabaya, yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Surabaya 2020. Surat tersebut ditandatangai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (X-15) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/341664-surat-puti-guntur-pakai-tanda-tangan-palsu-megawati-teganya
[GELORA45] AS tingkatkan dukungan bagi Taiwan untuk hadapi China
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1701306/as-tingkatkan-dukungan-bagi-taiwan-untuk-hadapi-china AS tingkatkan dukungan bagi Taiwan untuk hadapi China Selasa, 1 September 2020 22:32 WIB Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen berbicara pada peringatan 40 tahun Undang-undang Hubungan Taiwan di Taipei, Taiwan, Selasa (16/4/2019). ANTARA/REUTERS/Tyrone Siu/aa. Washington (ANTARA) - Amerika Serikat, Senin (31/8), mengatakan akan membangun dialog ekonomi bilateral baru dengan Taiwan, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan dengan Taipei serta mendukung Taiwan dalam menghadapi tekanan yang meningkat dari Beijing. Washington juga mengatakan telah mencabut kerahasiaan enam jaminan keamanan untuk Taiwan yang dikeluarkan AS pada masa pemerintahan Reagan. Kalangan analis melihat pencabutan itu dilakukan untuk menunjukkan dukungan lebih kuat bagi Taipei. Pengumuman tersebut muncul di tengah peningkatan ancaman China terhadap Taiwan, dan saat hubungan Washington dan Beijing berada pada titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Presiden AS Donald Trump, sementara itu, sedang berkampanye untuk terpilih kembali sebagai presiden pada November mendatang. Pendekatan yang keras terhadap China merupakan salah satu platform utama Trump menyangkut kebijakan luar negeri. Direktur jenderal Deplu AS untuk Asia Timur, David Stilwell, mengatakan dalam forum virtual yang diselenggarakan oleh Yayasan Warisan yang konservatif, bahwa langkah AS tersebut bukan merupakan perubahan kebijakan. Ia mengatakan langkah itu merupakan bagian dari rangkaian "penyesuaian signifikan" dalam kebijakan "Satu China" yang telah lama dianut Washington. Washington merasa harus mengambil langkah itu mengingat ada "peningkatan ancaman Beijing atas perdamaian dan stabilitas" di sebuah kawasan yang sangat penting, serta karena upaya Beijing untuk mengisolasi Taiwan secara diplomatik sembari melancarkan ancaman militer terhadap Taipei. "Kami akan terus membantu Taipei melawan gerakan Partai Komunis China untuk menekan, mengintimidasi, dan memarginalisasi Taiwan," ujar Stilwell. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan AS pada saat China, menurutnya, menggunakan intimidasi militer untuk merusak perdamaian dan stabilitas di Taiwan. Kementerian juga mengatakan akan terus memperkuat kapabilitas pertahanannya. Amerika Serikat, seperti banyak negara lainnya, memiliki hubungan resmi dengan Beijing, namun tidak dengan Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai teritori China. Namun, Washington terikat oleh hukum yang mengharuskan mereka membantu Taiwan membela diri. AS juga merupakan pemasok utama persenjataan bagi Taiwan. Daniel Russel, pendahulu Stilwell hingga awal masa kepemimpinan Trump, mengatakan "Enam Jaminan" yang dibuat untuk Taipei di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan telah "dijaga kerahasiannya secara longgar" dengan baik. Dia mengatakan keputusan untuk mengungkapkan jaminan-jaminan itu tampak seperti kompromi terhadap tekanan dari pemerintah beraliran keras untuk meninggalkan "ambiguitas strategis" kebijakan lama, yang mempertahankan komitmen jelas AS dalam membela Taiwan --sambil tetap menunjukkan dukungan yang cukup untuk menghalangi tindakan militer yang gegabah dari China. Di antara jaminan yang dibuat pada tahun 1982, tetapi tidak pernah dipublikasikan secara resmi, adalah pernyataan bahwa Amerika Serikat belum menetapkan tanggal untuk mengakhiri penjualan senjata ke Taiwan, atau setuju untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Beijing mengenai penjualan tersebut, atau untuk merevisi Undang-Undang Hubungan Taiwan yang mendukung kebijakan AS terhadap pulau itu. Jaminan itu, kata Stilwell, "bertahan saat ini." Adapun Douglas Paal, mantan perwakilan AS untuk Taiwan, mengatakan langkah itu sebagian besar tampak sebagai pertunjukan. "Dugaan saya saat ini adalah bahwa Stilwell dan pemerintah ingin terlihat tangguh ... Jadi mereka berjalan mendekati garis merah China, tetapi tetap tidak mau melewatinya." Stilwell mengatakan dialog ekonomi akan "mengeksplorasi spektrum penuh dari hubungan ekonomi kita - semikonduktor, kesehatan, energi, dan seterusnya, dengan teknologi sebagai intinya." "Meskipun mereka mungkin saling terkait, hubungan kami dengan Taiwan bukanlah bagian dari hubungan bilateral kami dengan China," katanya, mengacu pada China daratan. Pengumuman pada Senin itu muncul beberapa bulan setelah perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, kontraktor terbesar di dunia pembuat cip, mengumumkan rencana untuk membangun pabrik senilai 12 miliar dolar AS di Arizona di tengah peningkatan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi ketergantungan rantai pasokan pada China. Taiwan sangat ingin merundingkan perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, tetapi defisit perdagangan AS yang besar, yang telah ditentukan Trump untuk dikurangi bersama dengan mitra dagang lainnya, termasuk China, telah menjadi
[GELORA45] "Pendidikan" Bukan Tanggung Jawab Orangtua
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5155409/pendidikan-bukan-tanggung-jawab-orangtua?tag_from=wp_cb_kolom_list Sentilan Iqbal Aji Daryono "Pendidikan" Bukan Tanggung Jawab Orangtua Iqbal Aji Daryono - detikNews Selasa, 01 Sep 2020 16:26 WIB 3 komentar SHARE URL telah disalin Kolomnis - Iqbal Aji Daryono (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom) Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono) Jakarta - Salah satu slogan paling omong kosong yang saya dengar berkali-kali selama beberapa bulan terakhir ini adalah: "Mari kita kembali menyadari bahwa tanggung jawab dalam mendidik anak-anak ada di tangan kita, para orangtua." Anda menyangkal kalau itu omong kosong? Oke. Kita buka dulu peta kecil permasalahannya. *** Konteks ceritanya pasti sudah Anda pahami. Selama masa pandemi ini, anak-anak sekolah diminta bersekolah dari rumah. Dengan Google Classroom, Whatsapp, dan jalur-jalur daring lainnya. Nah, selama proses mendampingi anak-anak, banyak orangtua yang kewalahan, gagap, lalu meratap-ratap. Kemudian datanglah para duplikat Kak Seto dan Mario Teguh. Mereka menebarkan nasihat bahwa sudah seharusnya para orangtua berperan sebagai guru sejati bagi anak-anak. Sekilas nasihat itu arif bijaksana dan seratus persen benar adanya. Tapi kalau kita kuliti pelan-pelan, realitasnya akan beda, sebab ada satu hal yang perlu kita bongkar dari kata "mendidik". Nafsu saya untuk membongkar makna kata itu muncul gara-gara beberapa malam yang lalu saya terpaksa lembur. Bukan untuk bekerja atau nonton Netflix, melainkan untuk membantu anak saya memahami apa itu KPK dan FPB dalam pelajaran Matematika Kelas 5, lalu mengajarkan cara cepat menemukan KPK dan FPB untuk beberapa bilangan rumit. Kepala saya langsung cenut-cenut, vertigo seketika. Dalam sejarah hidup saya, belum pernah saya paham apa itu KPK dan FPB. Matematika adalah monster yang merampas kebahagiaan masa kecil saya, juga masa kecil jutaan anak-anak lain dengan kecerdasan numerik kelas kambing semacam saya. Lantas muncul berondongan pertanyaan di palung kegelisahan saya: Apakah saya tidak bisa mendidik anak saya? Apakah kalau saya tidak bisa mengajarkan KPK dan FPB, berarti saya tidak bisa mendidik anak saya? Apakah ketidakpahaman saya akan KPK dan FPB bermakna kegagalan saya sebagai orangtua? Bukankah kata orang-orang bijak di medsos itu orangtua adalah guru yang sesungguhnya, sehingga semestinya saya paham segala pelajaran sekolah anak saya? Sampai di pertanyaan terakhir itu, saya jadi ragu. Orangtua adalah guru? Masa sih? Guru dalam porsi seberapa? Mendidik dalam makna luas memang kewajiban orangtua. Orangtua sudah mau beranak-pinak, ya konsekuensi logisnya mereka harus mau menghidupi dan mengajari anak-anak agar mereka menjadi manusia. Pada titik itu saya sepakat. Tapi sekali lagi, itu mendidik dalam makna luas. Dalam makna paling hakiki. Bagaimana mengajari anak-anak tentang baik dan buruk, mengajari anak mengatasi masalah hidup, mengajarkan jiwa mandiri dan bertanggung jawab, mengajarkan sikap welas asih, rajin-terampil-dan-gembira, hemat-cermat-dan-bersahaja, dan deretan nilai-nilai universal lainnya. Adapun untuk urusan "mendidik", bagaimana bisa Anda yakin bahwa itu satu hal yang pada hari ini bisa begitu saja ditimpakan di ubun-ubun para orangtua? Begini maksud saya. Sudah sejak sangat lama masyarakat kita masuk ke peradaban pendidikan formal bernama sekolah. Paling tidak telah hampir setengah abad program Wajib Belajar diterapkan bagi semua-mua anak di Indonesia. Bersama program itu, model sekolahnya seperti apa, model kurikulum pengajarannya seperti apa, model kemampuan guru-gurunya seperti apa, jam belajarnya seberapa lama, semua sudah distandarkan, diseragamkan, dan tentu saja "dipaksakan". Dengan standar-standar itu, para orangtua tereksklusi dari sistem dan tradisi baru. Tercerabutlah kita dari tradisi mendidik anak sendiri, yang dulu pernah kita miliki. Hilanglah kemampuan kita untuk mendidik anak-anak kita sendiri. Semuanya berjalan seiring dengan arus lazim masyarakat industrial yang memaksa para orangtua pergi bekerja, ke pabrik-pabrik, ke perusahaan-perusahaan, ke kantor-kantor, dengan jam kerja tertentu, dan jam kerja itu berbarengan dengan waktu anak-anak bersekolah. Selama berpuluh-puluh tahun, menyekolahkan anak ke sekolah formal bukan lagi sebatas pilihan. Ia adalah kewajiban, yang didukung oleh lingkungan yang melahirkan tekanan-tekanan. Orang harus mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah. Itulah syarat kelaziman kalau kita ingin terlihat waras dalam bermasyarakat. Orang yang tidak mau mengirim anak-anaknya ke sekolah, atau minimal ke sebuah sistem sekolah (homeschooling sekolah juga, kan?) bakalan tampak sebagai manusia uncivilized. Ia wajib disadarkan. Mulai Pak Lurah hingga Pak Babinsa akan datang membujuknya, agar mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah desa. Kita sudah tertelan dalam gelombang besar penyeragaman. Sudah sangat lama kita tak lagi sungguh-sungguh
[GELORA45] Seremoni
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1924-seremoni Selasa 01 September 2020, 05:00 WIB Seremoni Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group | Editorial Seremoni MI/Ebet Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group. PENAMBAHAN kasus penularan covid-19 kembali meningkat. Bahkan jumlahnya per hari kini bisa menembus angka 3.000. Jumlah penggunaan tempat tidur di rumah sakit untuk penanganan pasien yang terinfeksi virus korona juga kembali meningkat. Di Jakarta yang sebelumnya di bawah 40%, kini meningkat di atas 70%. Para dokter kembali dipaksa untuk bekerja di atas jam seharusnya mereka bertugas. Banyak yang tidak sempat beristirahat karena pasien yang terus berdatangan dan membutuhkan penanganan segera. Kita kembali dihadapkan kepada kondisi seperti pada waktu epidemi ditetapkan mulai terjadi di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan respons yang nyata. Kita tidak mungkin menyelesaikan tantangan yang dihadapi hanya dengan pendekatan seremoni dan wacana. Kita kembali harus bertindak cepat dan membagi tugas, siapa mengerjakan apa. Kita membutuhkan adanya sikap get things done. Jangan terlalu banyak juga kita memberikan harapan yang belum pasti. Kita harus melakukan apa yang bisa dilakukan sekarang, sambil mempersiapkan apa yang bisa dilakukan esok. Pengalaman lima bulan penanganan covid-19 oleh Gugus Tugas diperlukan adanya totalitas dalam bekerja. Ketua Gugus Tugas Doni Monardo tidak pernah mengenal hari libur dan memilih tinggal di kantor karena covid-19 pun tidak pernah libur. Langkah koordinasi langsung dilakukan ketika ada kasus menonjol yang muncul dan segera diambil langkah tindakan yang diperlukan. Salah satu contoh ialah merespons apa yang terjadi di Surabaya dan Jawa Timur. Bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, tiga kali Ketua Gugus Tugas datang langsung ke Surabaya untuk berkoordinasi. Presiden Joko Widodo sekali memimpin rapat koordinasi dari Gedung Grahadi Surabaya. Bahkan pendekatan kultural dilakukan Ketua Gugus Tugas. Untuk mengajak masyarakat mau menggunakan masker, tidak berkerumun, dan paling penting lagi tidak mengambil paksa jenazah dan pasien positif covid-19, dilibatkan pendukung kesebelasan Persebaya, Bonek, menjadi agen perubahan. Hasilnya, kondisi di Surabaya Raya bisa lebih terkendali. Sekarang kita harus mau menerapkan cara pendekatan seperti itu. Dengan keterbatasan jumlah dokter, perawat, dan rumah sakit, tidak mungkin kita menumpukkan beban kepada tim medis. Mereka pasti akan kewalahan apabila jumlah pasien terus meningkat dan semua minta dirawat di rumah sakit. Kolaborasi pentahelix berbasis komunitas merupakan jawaban terbaik. Apabila kondisinya tidak terlalu berat, mereka yang terinfeksi covid-19 diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang sekarang kondisinya sehat harus diupayakan tetap sehat dengan disiplin untuk tidak sering keluar rumah dan masuk ke kerumunan. Kalau harus keluar rumah wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Sekembalinya dari luar rumah harus cuci tangan bahkan ganti baju dan mandi. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus mau belajar dari pengalaman lima bulan yang sudah kita lalui bersama. Kekompakan, kebersamaan, dan sikap gotong royong harus dipertahankan dan menjadi sikap dalam penanganan covid-19 seterusnya. Kita harus sadar, pemulihan ekonomi nasional tidak pernah bisa dilakukan apabila penularan covid-19 tidak dikendalikan. Sekarang semua tenaga dan pikiran harus dikonsentrasikan pada pengendalian angka penularan. Apa boleh buat rem kembali harus diinjak dulu. Penetapan cuti bersama yang menyebabkan terjadinya pergerakan warga dalam jumlah besar ternyata harus kita bayar mahal. Kita belum tahu apakah perpindahan virus korona menyebabkan terjadinya mutasi. Namun, faktanya akibat libur panjang Tahun Baru Hijriah terjadi lagi lonjakan kasus. Kita tidak bosan mengingatkan belum ada obat untuk covid19. Bahkan kita masih berupaya menemukan vaksin. Satu hal yang harus menjadi kesadaran kita, ada atau tidak ada obat, ada atau tidak ada vaksin, covid-19 akan terus berada di tengah kita. Sedikit saja kita lengah, virus korona akan menginfeksi badan kita. Untuk itu upaya besar yang harus kita lakukan ialah melakukan perubahan perilaku pada masyarakat. Kita tidak boleh abai terhadap ancaman covid-19. Caranya bukan sekadar membangun awareness, tetapi mengajak masyarakat paham dan dengan itu menjalankan protokol kesehatan, ada atau tidak ada pengawasan. Yang sekarang kita butuhkan ialah aksi langsung untuk bersama segera mengendalikan covid-19. Kita hanya bisa menghindari resesi kalau penanganan covid-19 berjalan baik. Kalau keadaan masih belum terkendali, seperti halnya virus korona, resesi menjadi bagian dari kehidupan kita. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1924-seremoni
[GELORA45] Menggugat Hak Pilih ASN
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2104-menggugat-hak-pilih-asn Selasa 01 September 2020, 05:00 WIB Menggugat Hak Pilih ASN Administrator | Editorial HAMPIR dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu menjadi soal. Padahal, regulasi untuk meneguhkan prinsip netralitas ASN sesungguhnya sudah banyak dan jelas. Bukan hanya eksplisit dalam produk hukum yang berkaitan dengan pemilu atau pilkada, kewajiban netral juga termaktub dalam peraturan yang secara khusus mengatur ASN. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pun dengan tegas menyatakan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Namun, dalam praktiknya tak pernah mudah. Prinsip netralitas ASN sangat rawan tercederai. Dalam konteks pilkada, ketidaknetralan itu kian terasa. Pemanfaatan birokrasi sipil dalam pilkada jamak dilakukan. Apalagi ketika banyak aparatur negara ikut masuk gelanggang kontestasi pilkada. Secara kuantitas, ASN memang patut jadi incaran. Kita ambil contoh data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun lalu, jumlah seluruh ASN di Indonesia mencapai 4,28 juta. Sebanyak 77,4% dari jumlah itu atau kurang lebih 3,31 juta merupakan ASN di instansi daerah. Belum lagi ditambah jumlah anggota keluarga dari ASN, juga pengaruh mereka untuk menarik dukungan dari calon pemilih. ASN jelas menjadi incaran sekaligus lumbung suara yang diperebutkan dan bermakna signifi kan bagi pemenangan pilkada. Posisi ASN yang strategis dalam birokrasi pun kerap dimanfaatkan, terutama oleh kepala daerah yang kembali maju dalam pilkada. Hal itu yang membuat gayung lebih sering bersambut. ASN dalam posisi sulit. Di satu sisi boleh jadi mereka ingin netral. Akan tetapi, mereka tak kuasa menolak petahana yang ingin ‘menggunakan’ birokrasi demi memenangi kontestasi. Pada sisi yang lain, ada juga ASN yang memang tak berniat netral. Mereka menyadari punya kekuatan suara dan pengaruh yang bisa ‘dijual’ sehingga rela jual diri. Alasan-alasan inilah yang pada akhirnya memicu banyak ASN terlibat, bahkan dijadikan mesin pemenangan oleh mereka yang bertarung dalam pilkada. Jelang Pilkada Serentak 2020 pun, ketidaknetralan ASN masih menjadi momok. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum lama ini mengungkapkan pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan pilkada tahun ini cukup mengkhawatirkan. Hingga 19 Agustus 2020, tercatat 490 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas. Itu baru yang dilaporkan, yang tidak terlaporkan bisa jadi lebih banyak. Angka itu juga tercatat saat proses pilkada belum memasuki masa kampanye, masa-masa ketika kandidat kepala daerah yang berasal dari birokrasi, Polri, ataupun TNI akan semakin masif menyeret-nyeret aparatur negara untuk berpihak. Patut diduga, pelanggaran netralitas yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan pilkada ialah karena kurang tegasnya penegakan aturan. KASN pun mencatat, selama ini sanksi terhadap ASN pelanggar dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), yaitu para gubernur, bupati, dan wali kota, harus diakui, jauh dari kata tegas. Bahkan rawan konflik kepentingan. Dalam perspektif itu, usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk sekalian saja menghapus hak pilih ASN dalam penyelenggaraan pilkada daripada setiap waktu pelanggaran terusmenerus dilakukan, menjadi sangat relevan. Ada dua alasan mengapa menjadi relevan. Pertama, demi menjaga muruah hukum yang tak selayaknya hanya jadi catatan di atas kertas. Hukum harus ditegakkan. Kedua, demi masa depan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pemilu dan pilkada adalah kendaraan demokrasi. Semestinya ia dijaga kualitasnya dengan menjunjung tinggi netralitas dan imparsialitas. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2104-menggugat-hak-pilih-asn
[GELORA45] 70 Bakal Calon Perseorangan Ramaikan Pilkada, Cagub Nihil
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/341356-70-bakal-calon-perseorangan-ramaikan-pilkada-cagub-nihil Selasa 01 September 2020, 20:05 WIB 70 Bakal Calon Perseorangan Ramaikan Pilkada, Cagub Nihil Indriyani Astuti | Politik dan Hukum 70 Bakal Calon Perseorangan Ramaikan Pilkada, Cagub Nihil ANTARA Jajaran komisioner KPU RI menetapkan pendaftaran bakal calon perseorangan dalam pilkada 2020, di kantor KPU, Jakarta, Selasa (1/9). KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan 70 bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan lolos pada tahap verifikasi dukungan. Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan mereka dapat mendaftarkan diri ke KPU daerah pada 4 hingga 6 September 2020 sebagai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Evi menjelaskan, keseluruhan bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan lolos persyaratan hanya ada di tingkat kabupaten/kota, sedangkan di tingkat provinsi tidak ada bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat. "Tidak ada calon gubernur melalui jalur perseorangan. Yang ada hanya kabupaten/kota baik itu bupati atau wali kota," ungkap Evi di kantor KPU, Jakarta, Selasa (1/9). Evi juga menjelaskan KPU sebelumnya telah menyatakan 23 bakal pasangan calon perseorangan kepala daerah telah memenuhi persyaratan sedari awal. Adapun 47 bakal pasangan calon peseorangan dinyatakan lolos serta memenuhi syarat setelah masa perbaikan dukungan. Untuk partai politik, KPU meminta dewan pengurus pusat (DPP) partai politik segera menyerahkan daftar surat keputusan (SK) kepengurusan apabila ada pemutakhiran data. Disampaikannya hal itu penting agar KPU di provinsi maupun kabupaten/kota punya acuan yang sama perihal kepengurusan partai politik di tingkat pusat maupun daerah, ketika partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada 2020. "Agar tidak ada kesimpangsiuran kepengurusan parpol di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secepatnya makin baik bagi KPU kabupaten/kota," ucap Evi. Ketua KPU Arief Budiman menambahkan dari 16 partai politik, sudah ada 11 partai yang telah menyerahkan pemutakhiran daftar kepengurusan melalui SK ke KPU. "Jadi mudah-mudahan lima lagi menyusul," ujarnya. Apabila partai politik tidak kunjung menyerahkan daftar kepengurusan sebelum pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dimulai, yakni 6 September 2020, Arief mengatakan KPU akan menggunakan daftar kepengurusan partai politik yang lama. "Kalau partai politik tidak menyerahkan, KPU akan menggunakan daftar kepengurusan yang lama dan telah terdaftar di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)," tuturnya. Ia juga mengatakan keseluruhan regulasi sudah mengenai peraturan KPU untuk pilkada 2020 sudah selesaikan dan segera akan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. (P-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/341356-70-bakal-calon-perseorangan-ramaikan-pilkada-cagub-nihil
[GELORA45] Kapal perang AS singgah di Selat Taiwan kedua kalinya dalam dua minggu
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1698902/kapal-perang-as-singgah-di-selat-taiwan-kedua-kalinya-dalam-dua-minggu Kapal perang AS singgah di Selat Taiwan kedua kalinya dalam dua minggu Senin, 31 Agustus 2020 20:04 WIB Ilustrasi. Jet tempur EA-18G Growler lepas landas dari dek penerbangan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat USS Harry S. Truman di Laut Arab, Minggu (5/1/2020). Foto diambil tanggal 5 Januari 2020. U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Isaac Esposito/Handout via REUTERS/pd/cfo (via REUTERS/US NAVY) Taipei (ANTARA) - Kapal perang Amerika Serikat singgah di Selat Taiwan untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir dan di tengah ketegangan hubungan antara China dan AS. Informasi mengenai singgahnya kapal perang AS disampaikan oleh Angkatan Laut AS dan Otoritas Pertahanan Taiwan. Angkatan Laut AS mengatakan kapal perang USS Halsey melakukan “kegiatan transit rutin di Selat Taiwan” yang pelaksanaannya mematuhi aturan hukum internasional. USS Halsey merupakan kapal perang AS yang dilengkapi dengan sistem penghalau rudal. “Singgahnya kapal AS melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Angkatan Laut AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di seluruh daerah yang diperbolehkan oleh hukum internasional,” kata juru bicara Armada Perang Ketujuh AS, Reann Mommsen. Sementara itu, Otoritas Pertahanan Taiwan mengatakan kapal perang AS itu berlayar melewati Selat Taiwan menuju ke arah selatan. Kapal itu, menurut Taiwan, menjalankan misi yang biasa dan situasinya saat itu cukup normal, kata otoritas tanpa memberi keterangan lebih lanjut. Tidak hanya USS Halsey, kapal perang AS lainnya, USS Mustin, juga berlayar melewati Selat Taiwan pada 18 Agustus 2020. Menurut militer China, langkah itu “sangat berbahaya”. AS dan China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar wilayah Taiwan, pulau otonom yang diklaim di bawah kedaulatan China, serta di Laut China Selatan. Pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, minggu lalu memperingatkan adanya ancaman konflik di tengah adu kekuatan militer AS dan China. China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Otoritas di China juga belum menghapus kemungkinan pihaknya akan mengerahkan pasukan untuk memaksakan kedaulatannya di pulau otonom dan demokratis tersebut. AS merupakan pemasok utama senjata ke Taiwan, juga pendukung Taiwan paling penting di forum-forum internasional. Sumber: Reuters Baca juga: Taiwan akan tingkatkan belanja pertahanan untuk hadapi tekanan China Baca juga: Kapal perang AS berlayar melalui Selat Taiwan pada hari Tiananmen Baca juga: Sebagai balasan, China perintahkan AS tutup konsulat di Chengdu Kapal Perang Amerika Merapat Ke Bali Penerjemah: Genta Tenri Mawangi Editor: Tia Mutiasari COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Akhir Tragis Industri Pesawat Terbang Kita
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5152405/akhir-tragis-industri-pesawat-terbang-kita?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Akhir Tragis Industri Pesawat Terbang Kita Ricky Rachmadi - detikNews Minggu, 30 Agu 2020 11:11 WIB 10 komentar SHARE URL telah disalin Pesawat N250 Gatotkaca karya Habibie tiba di Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta Pesawat N-250 Gatotkaca tiba di Museum Dirgantara TNI AU Yogyakarta (Foto: Jauh Hari) Jakarta - Dengan kepandaian khasnya dalam berbicara di depan publik, di depan saudagar dan tokoh masyarakat Aceh, Presiden Soekarno mengatakan, "Saya tidak makan malam saat ini, kalau dana untuk itu tidak terkumpul". Usai Presiden Soekarno berbicara, seorang pria muda berumur sekitar 30 tahun, M Djoened Joesof, berdiri dan berkata, "Saya bersedia!" Langkah Djoened Joesof, Ketua Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) itu pun diikuti peserta jamuan makam malam yang lain. Presiden Soekarno tentu saja tersenyum puas. Ia lalu mengajak hadirin beranjak ke meja makan guna santap malam. Adegan di atas adalah bagian di antara cuplikan peristiwa yang terjadi di Hotel Atjeh, Banda Aceh pada 16 Juni 1948. Pada waktu itu Gasida mengadakan jamuan makan malam yang dihadiri banyak saudagar dan tokoh masyarakat Aceh, sebagaimana ditulis dalam buku Aceh Daerah Modal yang diterbitkan Yayasan Seulawah RI-001 tahun 1992. Kehadiran Soekarno sendiri pada waktu itu adalah bagian perjalanan sebagai upaya mengumpulkan dana perjuangan untuk pembelian pesawat terbang. Kunjungan Presiden Soekarno di atas lantas berakhir dengan terkumpulnya uang sebesar 120.000 dolar Singapura dan 20 kilogram emas. Pengumpulan dana yang dimobilisasi Panitia Dana Dakota pimpinan Djoened Joesoef akhirnya bisa untuk membeli dua pesawat jenis Dakota milik seorang penerbang Amerika Mr JH Maupin di Hong Kong dengan kode pesawat VR-HEC. Pesawat ini mendarat di Maguwo, Yogyakarta dan diregistrasi dengan nama RI-001. Dua pesawat itulah yang menjadi pesawat angkut pertama Indonesia dan cikal bakal lahirnya Garuda Indonesia. Orang mungkin bisa memperpanjang sejarah dunia dirgantara kita jauh ke belakang sebelum masa kemerdekaan. Namun bagaimana pun peristiwa di Hotel Atjeh itu adalah tonggak penting dunia kedirgantaraan kita. Sebuah peristiwa ketika masyarakat dan pemerintah bahu-membahu membeli pesawat untuk kepentingan negara yang baru saja merdeka. Bukan hanya rakyat Aceh yang bangga dengan peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia pun tidak lupa mengapresiasinya. Bila Presiden Soekarno memberi nama RI-001 dengan nama "Seulawah", maka pelanjutnya Presiden Soeharto membuat monumen pesawat Seulawah untuk mengenang peristiwa ini di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Lalu pesawat asli "Seulawah" disimpan di Taman Mini Indonesia Indah. Namun perjalanan dunia Dirgantara Indonesia tidak berhenti sampai di peristiwa Hotel Atjeh. Presiden Soekarno yang dikenal mempunyai visi panjang dalam membangun Indonesia yang baru merdeka mengirim Nurtanio berserta ketiga rekannya ke Manili, Filipina untuk mengikuti studi kedirgantaraan di FEATI (Far Eastern Air Transport Incorporated). Lalu pada 16 Desember 1961 mendirikan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP), sebuah badan yang berada di bawah KASAU yang bertugas mempersiapkan industri Penerbangan nasional Indonesia. Bersama dengan CEKOP (Industri pesawat terbang Polandia) keduanya bekerja sama untuk membangun gedung untuk fasilitas manufaktur pesawat terbang, pelatihan SDM, dan memproduksi PZL-104 Wilge di bawah lisensi Gelatik. Tidak cukup sampai di sini. Empat tahun kemudian, pada 1965, Presiden mengeluarkan dekrit pendirian KOPERLAPIP (Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang) dan PN Industri Pesawat Terbang Berdikari. Setahun kemudian, kedua lembaga ini digabung menjadi LIPNUR atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Presiden Soeharto, perhatian pemerintah Indonesia terhadap Industri Dirgantara nasional tidaklah kendur. Meski kedua pemimpin/agenda pemerintahan itu dikenal bertolak belakang dan tokoh-tokohnya terlibat banyak perseteruan politik. Bila Presiden Soekarno mengirim Nurtanio dan teman-temannya ke Manila untuk mempelajari industri dirgantara, maka Presiden Soeharto memanggil pulang BJ Habibie ke Indonesia untuk membangun industri dirgantara nasional. Habibie waktu itu dikenal sebagai pakar pesawat cemerlang yang sangat disegani di Jerman. Namun karena panggilan untuk mengabdi di negeri sendiri, ia melepaskan segala privilese yang dia dapatkan di Jerman. Atas dukungan penuh Presiden Soeharto, Habibie merombak LIPNUR menjadi IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Inilah yang kemudian dikenal sebagai industri pesawat terbang termaju di negara berkembang. Menyadari bahwa membangun industri pesawat terbang Nusantara itu membutuhkan proses panjang dan transfer teknologi dari negara-negara maju, maka pada
[GELORA45] Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi 0,25%
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/340731-pertumbuhan-ekonomi-diproyeksi-025 Minggu 30 Agustus 2020, 17:46 WIB Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi 0,25% M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi 0,25% Ilustrasi Pertumbuhan ekonomi PEMERINTAH memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di 2020 berada di kisaran 0% hingga 0,25%. Perkiraan itu mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan IV bergerak positif setelah tumbuh minus di triwulan II di angka 5,32%. "Kita melihat sampai di akhir tahun itu range-nya antara 0 sampai 0,25%. Dan kuartal III pemerintah berharap akan ada perbaikan daripada -5,3% menjadi angka yang lebih baik. Range-nya sedang dimonitor terus terutama terkait dengan penggunaan anggaran pembelanjaan oleh K/L dan pemda, dan pemerintah sedang melihat secara rinci daerah per daerah," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Kampanye Nasional Jangan Kendor! Disiplin Pakai Masker di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/8). Daerah-daerah yang akan terus dimonitor pemerintah ialah daerah yang berbasis kawasan industri. Sebab, salah satu indikator pertumbuhan ekonomi ialah geliat industri nasional. Airlangga mengaku optimis pertumbuhan triwulan III dapat bergerak naik positif meninggalkan zona minus 5,32%. Itu terlihat dari pergerakkan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dalam 3 bulan terakhir terus menunjukkan perbaikan. "Kita melihat dalam periode ketiga dan keempat sudah mulai ada pembalikan ke arah positif dimana persis misalnya manajer index sudah naik rata-rata dunia 50 dan Indonesia sekitar 46,9," jelasnya. Baca juga : Pemerintah Harus Fokus ke Perlindungan Sosial "Dari segi penjualan kendaraan bermotor sempat turun minus 80 sekarang sudah sekitar minus 40. Jadi, year to date-nya nanti akan lebih baik, oleh karena itu ada sektor yang bisa bertahan seperti infokom, perkebunan seperti ekspor kelapa sawit diperkirakan tahun ini relatif sama seperti tahun lalu," sambungnya. Belum lagi catatan positif dari kinerja perdagangan Indonesia yang mengalami surplus sekitar US$3 juta dan US$8 miliar bila dilihat dari rentang Januari hingga Juli 2020. "Tentu ini menambah cadangan negara sehingga tentu di sektor keuangan kita melihat sektor perbankan terutama mereka yang melantai di bursa masih positif. Dan sejak dari tanggal 1 April titik terendah kita dari segi kesehatan dan perekonomian yang kita gunakan sbg indeks, indeks di pasar modal khusus di berbagai sektor sudah termasuk perbankan itu rangenya antara 20% sampai 30% ada kenaikan," jelas Airlangga. Ia menambahkan, perekonomian Indonesia dapat pulih dan tumbuh positif bila persoalan kesehatan akibat pandemi juga dapat diatasi. Pemerintah memperbanyak jumlah tes setiap harinya, protokol kesehatan juga dibuat agar aktivitas sosial dan ekonomi bisa berjalan. Langkah pemerintah itu, kata Airlangga, perlu dukungan implementasi dari masyarakat. Setidaknya, hingga vaksin covid-19 belum ditemukan, masyarakat Indonesia hendak mengenakan masker ketika menjalani aktivitasnya. "Ini merupakan kegiatan yang diharapkan akan terus bergulir sepanjang covid belum ditemukan vaksin yang digunakan secara massal. Saat situasi seperti ini memakai masker adalah cara paling sederhana dan efektif untuk mencegah covid," pungkas Airlangga. (OL-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/340731-pertumbuhan-ekonomi-diproyeksi-025
[GELORA45] Komisaris Ahok
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1922-komisaris-ahok Sabtu 29 Agustus 2020, 05:00 WIB Komisaris Ahok Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Komisaris Ahok MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. DALAM setiap bencana, kata jurnalis Eric Weiner, “Kita membutuhkan orang yang disalahkan selain Tuhan….” Eric menuliskan pernyataan itu dalam bukunya, The Geography of Bliss. Bencana yang dimaksud Eric bencana alam. Sekarang ini, kita bisa memperluas makna bencana, bukan saja bencana alam, melainkan bencana kesehatan atau bencana ekonomi gara-gara pandemi covid-19 serupa yang sedang kita alami. Dalam hal bencana atau krisis ekonomi gara-gara covid-19, banyak negara menghadapi resesi. Banyak perusahaan di dunia rugi. Pertamina salah satunya. Pertamina mengalami bencana ekonomi. Dia mencatatkan kerugian Rp11 triliun lebih dalam laporan keuangan semester pertama 2020. Padahal, di semester pertama 2019 Pertamina untung Rp9 triliun lebih. Kiranya bukan Pertamina semata perusahaan minyak dan gas yang rugi gara-gara pandemi covid-19. Perusahaan minyak dan gas kelas dunia macam Shell, Total, British Petroleum, Petronas, Chevron, Conoco Philips, Eni, juga rugi. Kerugian mereka malah lebih parah jika dibandingkan dengan Pertamina. Gara-gara pandemi covid-19, banyak negara melakukan lockdown. Indonesia melakukan pembatasan sosial berskala besar. Semua itu membatasi pergerakan orang. Orang dipaksa melakukan segala hal dari rumah. Tidak mengherankan sektor transportasi termasuk yang paling terpuruk. Transportasi menggunakan bahan bakar. Konsumsi bahan bakar praktis menurun drastis. Inilah salah satu penyebab perusahaan minyak dan gas rugi. Jatuhnya harga minyak dunia serta nilai tukar berbagai mata uang terhadap dolar yang fluktuatif memperbesar kerugian perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Akan tetapi, kita rupanya tetap membutuhkan orang untuk disalahkan dalam bencana kerugian yang diderita Pertamina itu. Alasan pandemi covid-19 sebagai biang keladi kerugian Pertamina dianggap garing. Covid-19 virus, bukan orang. Kita memerlukan orang, bukan virus, untuk disalahkan dalam bencana kerugian yang dialami Pertamina. Orang itu ialah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Komisaris Utama Pertamina. Mencari orang untuk disalahkan serupa mencari kambing hitam. Antropolog Rene Girard bilang pengambinghitaman (scapegoating) menjadi mekanisme kuno untuk mengatasi krisis dan ketakutan. Kerugian Pertamina dianggap krisis dan menakutkan. Kita memerlukan orang untuk dikambinghitamkan dan orang itu Ahok. Orang mengambinghitamkan Ahok dalam krisis Pertamina yang menakutkan itu, meski dia berkulit putih. Ini tumben, tak serupa biasanya. Biasanya kalau performa perusahaan buruk, yang pertama-tama disalahkan direksi, bukan komisaris. Ketika santer dikabarkan Ahok bakal menjadi komisaris Pertamina, orang sudah sibuk memperbincangkannya dan sebagian di antaranya perbincangan negatif. Ahok kiranya lebih menarik untuk disalahkan ketimbang Nicke Widyawati meski Ibu Dirut Pertamina ini lebih cantik daripada Ahok. Tersedia seribu satu alasan untuk menyalahkan Ahok. Ahok sebagai komisaris utama dikatakan alpa mengawasi direksi sehingga Pertamina rugi. Ahok dikatakan sesumbar tanpa diawasi pun Pertamina bakal untung, tetapi nyatanya rugi. Tabiat Ahok yang meledak-ledak juga dijadikan alasan untuk menyalahkannya. Pun Ahok disalahkan karena tak membawa hoki atau peruntungan bagi Pertamina. Bukan cuma disalahkan, Ahok bahkan dibuli bertubi-tubi. Rene Girard juga bilang yang biasanya dikambinghitamkan ialah mereka yang dianggap aneh, asing, dan minoritas. Semoga saja Ahok disalahkan bukan karena dia aneh, asing, dan minoritas. Semua itu kiranya alasan yang dikorek-korek. Boleh jadi dasar orang menyalahkan Ahok cuma ketidaksukaan terhadapnya. Terang benderang penyebab kerugian Pertamina terutama pandemi covid-19 yang membawa dampak pada hampir semua korporasi. Buktinya, perusahaan minyak dan gas lain di dunia juga rugi, lebih rugi jika dibandingkan dengan Pertamina. Lain perkara bila yang rugi cuma Pertamina. Bila cuma Pertamina yang rugi, bolehlah Ahok disalahkan bahkan dipecat. Mungkin mengundurkan diri, Ahok pun bersedia bila cuma Pertamina yang rugi. Sudah betul bila Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan tidak memberhentikan Ahok. Kalau memberhentikan Ahok, Erick harus memberhentikan komisaris BUMN lain karena bukan Pertamina saja BUMN yang rugi gara-gara pandemi covid-19. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1922-komisaris-ahok
[GELORA45] Ngeri... Perusahaan Ini Bakal PHK 18.000 Karyawan
-- j.gedearka https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5152018/ngeri-perusahaan-ini-bakal-phk-18000-karyawan?tag_from=wp_cb_mostPopular_list Ngeri... Perusahaan Ini Bakal PHK 18.000 Karyawan Soraya Novika - detikFinance Sabtu, 29 Agu 2020 22:00 WIB 1 komentar SHARE URL telah disalin Ilustrasi pria di-PHK Foto: iStock Jakarta - Perusahaan kasino ternama asal Las Vegas, MGM Resorts International memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18.000 karyawannnya di AS. Keputusan ini diambil karena belasan ribu karyawan itu tercatat mengambil cuti selama 6 bulan sejak adanya pandemi COVID-19. Rencananya, perusahaan akan memulai proses PHK kepada 18.000 karyawannya itu pada Senin (31/8) mendatang. "Undang-undang federal mengharuskan agar karyawan di PHK jika mereka cuti lebih dari enam bulan. Tanggal 31 Agustus menandai enam bulan pemutusan administratif untuk karyawan MGM yang cuti tersebut," ujar CEO Bill Hornbuckle dikutip dari Reuters, Sabtu (28/8/2020). Namun demikian, perusahaan berjanji akan tetap memperpanjang tunjangan kesehatan bagi karyawan yang di-PHK tadi hingga 30 September mendatang. Baca juga: Tambah Lagi, Satu Juta Warga AS Ajukan Tunjangan Pengangguran Sebelumnya, MGM terpaksa menutup semua kasinonya dan merumahkan sekitar 62.000 tenaga kerjanya di AS pada Maret lalu mengikuti kebijakan lockdown dari pemerintah masing-masing negara bagian di AS. Beberapa bulan kemudian, MGM kembali menarik puluhan ribu karyawannya saat banyak kasinonya dibuka sebab aturan lockdown mulai dilonggarkan. Kali ini, MGM terpaksa mem-PHK 18.000 karyawannya karena terganjal UU Federal tadi. Akan tetapi, Hornbuckle memastikan perusahannya bakal menarik lagi karyawan yang di PHK tadi pada akhir 2021 mendatang. Sejauh ini, Empire City MGM masih belum beroperasi di beberapa negara bagian seperti New York dan Las Vegas. Tak hanya bisnis judi MGM yang terdampak pandemi, jaringan wisata MGM juga tercatat anjlok lantaran penurunan pariwisata, pembatasan kapasitas pengunjung, dan menurunnya pertemuan bisnis yang biasa ramai mengunjungi tempat tersebut. Baca juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Dampak Ngeri Corona Simak Video "Gojek Beri Paket Pesangon ke 430 Karyawan yang Kena PHK" (fdl/fdl)
[GELORA45] Lingkaran Setan Politik Uang
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5151322/lingkaran-setan-politik-uang?tag_from=wp_cb_kolom_list Pustaka Lingkaran Setan Politik Uang Miftahul Ulum - detikNews Sabtu, 29 Agu 2020 09:00 WIB 3 komentar SHARE URL telah disalin kuasa uang Jakarta - Judul: Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru; Penulis: Burhanuddin Muhtadi; Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Juni 2020; Tebal: xvi+391 Pemilihan umum di Indonesia ibarat dagang sapi saja; situ jual berapa, gua beli, kalau kurang ya bisa tukar tambah saja lewat jabatan. Kita sudah sering dikibuli oleh politisi yang berbusa-busa dengan kata-kata keadilan, kesejahteraan, dan omong kosong lain. Kita juga sudah jengah dengan palagan politik yang begitu-begitu saja; kalau tidak politisi karatan, keluarga politisi, kolega oligarki, dan tentunya pengusaha yang mencoba peruntungan dalam politik. Dan, kesemuanya masuk lingkaran setan politik uang, dari suap surat rekomendasi partai, sampai vote buying. Celakanya, cost politik yang semakin tinggi tidak membuat politisi berhenti membakar uang untuk kursi politik. Selama pemilu yang digelar secara langsung dari tahun 2009-2019, kita ditunjukkan sebuah fenomena yang terjadi secara masif, yaitu jual-beli suara. Beberapa anekdot tentang pemilu, terutama pileg, di antaranya yang sering terdengar adalah NPWP (nomer piro wani piro --pilih nomor berapa berani bayar berapa). Kelakar semacam itu adalah bukti dari maraknya praktik jual beli suara. Meskipun secara hukum praktik ini terlarang, para politisi dari tingkatan nasional sampai kepala desa tidak segan-segan membelanjakan anggaran pemenangan untuk membeli suara pemilih. Dalam literatur tentang klientelisme dan patronase politik di Indonesia telah banyak dibahas tentang strategi patronase yang digunakan oleh politisi untuk memenangkan pemilihan umum. Di antaranya Politik Uang di Indonesia (Edward Aspinall dan Mada Sukmajati) dan Democracy For Sale (Edward Aspinall) yang menjelaskan bahwa strategi patronase mendominasi sebagai straegi pemenangan dalam politik Indonesia. Burhanuddin Muhtadi hadir menggenapi literatur tentang politik patronase dan klientelisme di Indonesia, terkhusus politik uang. Sebagai seorang ilmuwan politik, Burhanuddin telah kondang sebagai nama besar dalam jagat konsultan politik Indonesia dengan sederet survei dan pemenangan kandidat. Menyusul karier profesionalnya, Burhanuddin juga aktif dalam dunia akademis dengan menghasilkan beberapa karya, salah satunya buku Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu pasca Orde Baru. Buku yang diadopsi dari disertasinya di Australia National University (ANU) ini seakan meneguhkan senyatanya politik Indonesia yang dibangun atas praktik politik uang dan praktik patronase. Di bawah bimbingan Edward Aspinall --yang terkenal dengan tesisnya tentang politik patronase dan klientelisme di Indonesia-- ditambah dengan kekayaan data kuantitatif yang dimiliki oleh lembaga konsultan politik yang dipimpinnya, Burhanuddin tampaknya berupaya membongkar praktik jual beli suara yang menggurita di Indonesia. Berbeda dengan beberapa pendahulunya, Burhanuddin juga menggunakan metode kuantitatif (mix methode) untuk menangkap fakta keras di lapangan tentang praktik jual-beli suara. Ia ingin lebih akurat dalam menangkap potret jual beli suara secara utuh. Temuan Penting Beberapa temuan penting yang cukup mengagetkan adalah bahwa prediktor terkuat dalam praktik jual-beli suara adalah sikap partisan pemilih (party ID) (hal. 17). Dalam perspektif umum, kandidat akan banyak menyasar swing voter untuk diberi uang, dengan asumsi pemilih mengambang bisa dipengaruhi oleh uang. Tetapi, Burhanuddin menemukan bahwa pemilih partisan lebih besar kemungkinannya untuk terpapar praktik pembelian suara. Logika sederhananya, kandidat atau politisi akan memprioritaskan dana pemenangan untuk didistribusikan kepada pemilih yang memiliki kecenderungan untuk memilih partainya daripada yang tidak memiliki kedekatan atau pilihan terhadap partai. Selama ini, praktik jual-beli suara yang digunakan oleh kandidat seringkali mistargeting atau mengalami kebocoran. Misalnya, berapa banyak caleg yang sudah menebar amplop ke ribuan atau puluhan ribu pemilih, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Menurut temuan Burhanuddin, efektivitas praktik jual-beli suara hanya 10,2% saja (hal. 301). Membandingkan dengan temuan Aspinall, caleg yang sudah menebar uang 50.000 kepada 10.000 pemilih "hanya" mendapat suara 1400. Jadi dalam konteks itu, efektivitas politik uang hanya sekitar 14% saja. Jika sudah diketahui bahwa politik uang secara konstitusi dilarang dan efektivitasnya dalam mendulang suara cenderung rendah, mengapa praktik ini terus dan akan terus terjadi? Selain karena sikap partisan yang menjadi salah satu dasar argumen buku ini untuk menjelaskan praktik jual beli suara, Burhanuddin juga mengetengahkan argumen institusional yang menjadi pendorong maraknya praktik
[GELORA45] Dikabarkan merugi, ini respons Pertamina
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1695698/dikabarkan-merugi-ini-respons-pertamina Dikabarkan merugi, ini respons Pertamina Sabtu, 29 Agustus 2020 17:03 WIB Dokumentasi - Dua pekerja Pertamina melakukan pemeriksaan pipa bertekanan di area Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong, Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, Senin (26/9/2016). ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/ama/aa. Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian sekitar Rp11 triliun pada semester I-2020, namun perusahaan migas plat merah tersebut menanggapi bahwa kinerjanya tengah menunjukkan tren positif. "Salah satu shock yang dialami pada masa pandemi Covid-19 adalah penurunan permintaan (demand) BBM, namun seiring pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru dan pergerakan perekonomian nasional, tren penjualan Pertamina pun mulai merangkak naik. Kinerja kumulatif Juli juga sudah mengalami kemajuan dan lebih baik dari kinerja kumulatif bulan sebelumnya,” ujar Fajriyah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina di Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Sabtu. Menurut Fajriyah, periode Februari hingga Mei 2020 merupakan masa-masa terberat Pertamina dengan volume demand yang terus mengalami penurunan tajam akibat pandemi Covid-19, bahkan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penurunan demand di kota-kota besar mencapai lebih dari 50 persen. Ditambah penurunan pendapatan di sektor hulu, total pendapatan Pertamina, yang tercantum dalam Laporan Keuangan unaudited Juni 2020, turun hingga 20 persen. Baca juga: Anggota DPR: Banyak faktor sebabkan Pertamina merugi Fajriyah juga menyampaikan dengan penurunan pendapatan yang signifikan, maka laba juga turut tertekan. Pada pada Januari 2020, Pertamina masih membukukan laba bersih positif 87 juta dolar As. Namun memasuki 3 bulan selanjutnya, mulai mengalami kerugian bersih rata-rata 500 juta dolar As per bulan. Untuk mengatasi kondisi ini, lanjut Fajriyah, manajemen Pertamina telah berhasil menjalankan strategi dari berbagai aspek baik operasional maupun finansial, sehingga laba bersih pun beranjak naik sejak Mei sampai Juli 2020 dengan rata-rata sebesar 350 juta dolar setiap bulannya. Pencapaian positif ini akan terus mengurangi kerugian yang sebelumnya telah tercatat. "Mulai Mei berlanjut Juli, dan ke depannya, kinerja makin membaik. Dengan laba bersih (unaudited) di Juli sebesar 408 juta dolar, maka kerugian dapat ditekan dan berkurang menjadi 360 juta dolar atau setara Rp5,3 triliun. Dengan memperhatikan trend yang ada, kami optimistis kinerja akan terus membaik sampai akhir tahun 2020,” katanya. Baca juga: Pengamat : Rencana IPO Pertamina harus dikaji ulang Selain itu, kinerja laba operasi dan EBITDA juga tetap positif, sehingga secara kumulatif dari Januari sampai dengan Juli 2020 mencapai 1,26 miliar dolar dan EBITDA sebesar 3,48 miliar dolar. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional Pertamina tetap berjalan baik, termasuk komitmen Pertamina untuk menjalankan penugasan dalam distribusi BBM dan LPG ke seluruh pelosok negeri serta menuntaskan proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang. "Tentu saja, perbaikan kinerja tidak semudah membalikkan tangan, perlu proses dan perlu waktu. Sekarang ini, sudah terlihat dengan kerja keras seluruh manajemen dan karyawan, kinerja Pertamina mulai pulih kembali," katanya. Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan Editor: Budi Suyanto COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Menteri Ida: Pencairan BLT Pekerja Bertahap agar Tepat Sasaran
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/340502-menteri-ida-pencairan-blt-pekerja-bertahap-agar-tepat-sasaran Sabtu 29 Agustus 2020, 15:30 WIB Menteri Ida: Pencairan BLT Pekerja Bertahap agar Tepat Sasaran Hilda Julaika | Ekonomi Menteri Ida: Pencairan BLT Pekerja Bertahap agar Tepat Sasaran MI/Reza Sunarya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah PENCAIRAN tahap pertama bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta sudah dilakukan untuk 2,5 juta penerima dari total 15,7 juta. Ini artinya masih banyak pekerja yang belum mendapatkan BLT ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan hal ini wajar terjadi. Karena memang desain pencairan BLT pekerja ini dilakukan secara bertahap. Pencairan akan dilakukan kepada minimal 2,5 juta pekerja tiap pekannya. "Kenapa baru 2,5 juta pekerja dulu? Karena kami memiliki prinsip kehati-hatian dan agar tepat sasaran. Jadi per batch per pekan akan kami coba naikkan dari 2,5 juta ke 3 juta penerima akan diupayakan. Artinya meskipun teman-teman pekerja sudah menyerahkan sesuai dengan syarat dan kalau sudah tervalidais maka akan secara bertahap. Target akhir September bisa terselesaikan semua,” janjinya saat dihubungi oleh Media Indonesia, Sabtu (29/8). Lebih lanjut Ida memaparkan dari total 15,7 juta penerima, saat ini sudah 13,8 juta yang telah menyerahkan nomor rekeningnya. Sementara itu yang nomor rekeningnya sudah tervalidasi baru 10,8 juta. Dari jumlah inilah tengah diupayakan penyaluran BLT secara bertahap. Baca Juga: Setiap Pekan, Pemerintah Transfer BLT ke 2,5 Juta Pekerja “Kalau bertanya kok saya belum menerima. Tanyakan ke HRD perusahaan, apakah sudah menyerahkan nomor rekeningnya. Kemudian dari 13,8 juta kan harus divalidasi karena bisa saja nomor rekening yang diserahkan tidak sama dengan yang dipunyanya, bisa jadi pakai rekening kakanya atau saudaranya,” ungkapnya. Adapun untuk rekening yang tidak lolos validasi akan dikembalikan oleh BP Jamsostek kepada perusahaan. Pengembalian ini untuk proses perbaikan kelengkapan dokumen. Selain itu, masyarakat pun bisa mengecek data personal ke BP Jamsostek. “Kami (Kemenaker) hanya menerima data validasi dari BP Jamsostek dan melakukan pengecekan terakhir. Ketika sudah sesuai akan diserahka n ke bank penyalur untuk ditransfer langsung ke rekening penerima,” pungkasnya. (OL-13) Baca Juga: BLT dari Pemerintah Khusus buat Pekerja yang Gajinya Pas-pasan TAGS: # kemenaker # BLT # pekerja Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/340502-menteri-ida-pencairan-blt-pekerja-bertahap-agar-tepat-sasaran
[GELORA45] Ekonomi Kreatif dan Ekosistem Pengetahuan
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5150292/ekonomi-kreatif-dan-ekosistem-pengetahuan?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Ekonomi Kreatif dan Ekosistem Pengetahuan Afridho Aldana - detikNews Jumat, 28 Agu 2020 15:00 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Gubernur BI Agus Martowardojo menilai sektor ekonomi kreatif pada UMKM terus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Foto: Ari Saputra Jakarta - Ekonomi kreatif (ekraf) sejatinya adalah kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan. Inti dari kegiatan ekraf adalah diseminasi ide yang diolah untuk menghasilkan karya untuk dapat menunjang pertumbuhan sosial dan ekonomi. Tanpa menihilkan bantuan fasilitas dan insentif, peran terpenting negara untuk memajukan ekraf sesungguhnya adalah dengan menciptakan ekosistem pengetahuan tersebut. Sebagai industri berbasis pengetahuan, pikiran manusia menjadi sumber daya utama yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk kreatif. Berbeda dari sumber daya alam, pikiran manusia tidak mengenal kata punah bila terus digunakan. Semakin sering dipakai, pikiran manusia justru semakin tajam. Keahlian seseorang semakin baik sejalan dengan kualitas karya yang dihasilkan. Hal ini membuat potensi ekraf tidak terbatas. Sifatnya yang berkelanjutan berbeda dengan industri berbasis sumber daya alam yang mengandalkan eksploitasi lingkungan. Produk yang dihasilkan oleh industri kreatif memiliki karakter yang berbeda dan beragam. Produknya banyak berupa barang yang tak memiliki bentuk fisik (intangible product). Hal ini membedakan cara distribusi dan konsumsi produk ekraf dengan produk industri lain. Ia tidak hanya dapat dipamerkan secara langsung dalam instalasi-instalasi karya, namun juga dapat disiarkan secara luas melalui perangkat digital. Konsumen tidak selalu membeli produk fisik berupa kerajinan dan lukisan, namun juga pengalaman yang berupa sudut pandang, pengetahuan, atau karya audio/visual yang menggembirakan diri. Ini yang membuat ekraf tidak hanya memiliki signifikansi ekonomi, namun juga sosial. Melalui sebuah karya, misalnya karya ukiran dan lukisan, ekraf memberi sudut pandang baru. Melalui program video, ekraf memberi pengetahuan. Melalui musik, ekraf memberi inspirasi. Melalui medium digital, ekraf memudahkan pekerjaan. Tidak ada batasan dalam cara sebuah produk ekraf untuk mempengaruhi kehidupan sosial seseorang. Karenanya, mengelola industri kreatif tidak bisa disamakan dengan mengelola pabrik. Kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai aset utama ekraf menjadi vital untuk memastikan kualitas produk kreatif yang dihasilkan. Inilah yang menjadi dasar pengelompokan ekraf ke dalam kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan. Tanpa pikiran dan ide, produk ekraf tak lebih dari sekedar hasil barang pabrikan yang diproduksi massal untuk keuntungan ekonomi semata. Tanpa kualitas SDM yang baik, produk ekraf menjadi produk yang dihargai sekadarnya, diproduksi massal, dijual murah, tidak inspiratif, dan tidak berkelanjutan. Di sinilah peran negara dibutuhkan: menciptakan ekosistem pengetahuan sebagai basis pengembangan ekraf. Sebuah ruang tempat masyarakat bebas belajar, berpikir, dan berekspresi tanpa batasan medium. Sebuah ekosistem tempat sudut pandang baru dihargai dan perbedaan dianggap sebagai sebuah aset. Dalam ruang ini, masyarakat tumbuh toleran. Hal-hal di atas menuntut negara untuk membuka diri terhadap paradigma baru. Misal, negara perlu memberikan penghargaan yang setara kepada bidang-bidang yang selama ini dianaktirikan. Baik karena dianggap tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan atau tidak mampu memberikan timbal balik ekonomi secara instan. Contoh, pendidikan dan riset di bidang seni budaya, penegakan hak kekayaan intelektual dan isu-isu yang menyangkut tenaga kerja para pelaku kreatif. Pembangunan ekosistem pengetahuan untuk mengembangkan ekraf memerlukan perubahan pola pikir pemerintah saat ini yang cenderung ingin mendapatkan hasil (terutama hasil ekonomi) dengan segera. Hal ini karena investasi kepada pengetahuan perlu proses dan tidak bisa dipaksakan. Investasi kepada pengetahuan melibatkan masyarakat sejak usia dini. Selain itu, banyak pemangku kepentingan yang terlibat karena tugas dan fungsi ekraf yang tersebar di banyak kementerian/lembaga. Pembangunan ekosistem ini sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah ketika Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) masih ada. Bekraf bersama dengan beberapa kementerian/lembaga menyusun strategi kebijakan ekraf yang menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Reindekraf). Di dalamnya turut disampaikan strategi pemerintah dalam bidang pendidikan, riset, pengembangan dan hak kekayaan intelektual. Posisi Reindekraf diperkuat oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Undang-Undang ini mengamanatkan Reindekraf menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Pelaksanaannya diamanahkan kepada Kementerian
[GELORA45] Menyokong Pembangunan, bukan Merongrong
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2101-menyokong-pembangunan-bukan-merongrong Jumat 28 Agustus 2020, 05:00 WIB Menyokong Pembangunan, bukan Merongrong Administrator | Editorial PENEGAKAN hukum dilakukan untuk menyokong pembangunan nasional, bukan malah sebaliknya justru merongrong. Penegak hukum mestinya mendukung programprogram strategis pemerintah dengan memberikan pengawasan dan pendampingan bagi eksekutif sebagai pelaksana pembangunan agar tidak sampai melanggar hukum. Namun, yang terjadi di negeri ini justru sebaliknya. Aparat malah menakut-nakuti dan memeras pejabat eksekutif, pengusaha, hingga masyarakat. Kondisi inilah yang membuat penegakan hukum menjelma jadi momok bagi pembangunan nasional. Gambaran itu yang berulang kali diucapkan oleh Presiden Joko Widodo kepada para aparat penegak hukum. Tidak hanya dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu (26/8), Presiden juga telah memperingatkan penegak hukum perihal serupa tahun lalu dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pernyataan Jokowi yang berulangkali itu menunjukkan bahwa persoalan praktikpraktik tidak terpuji oleh penegak hukum merupakan isu yang harus disikapi secara serius. Hal itu juga menjadi ultimatum bagi pimpinan lembaga penegak hukum untuk serius membenahi institusinya. Memang, Presiden mengakui regulasi nasional yang masih tumpang tindih sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Namun, hal itu tidak lantas menjadi pembenaran bagi penegak hukum korup untuk menakutnakuti bahkan memeras pejabat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Bayangkan, jika pejabat pemerintah takut melakukan inovasi karena jeratan ancaman hukum, agenda pembangunan nasional terhambat. Pembangunan nasional yang semestinya bergerak cepat menjadi lamban, bahkan tidak bergerak karena banyak pemangku kepentingan yang ketakutan dalam mengeksekusi kebijakan. Bahkan, dalam masa upaya pemulihan ekonomi nasional akibat covid-19, saat pejabat takut mengeksekusi anggaran, jelas akan membahayakan perekonomian nasional. Dalam situasi kini, penegak hukum justru lebih dibutuhkan untuk bahu-membahu memberikan pengawasan dan pendampingan bagi pelaksana kebijakan agar Indonesia mampu keluar dari resesi ekonomi yang mengintai. Namun, bukan berarti upaya penegakan hukum dikesampingkan selama masa pandemi covid-19. Aparat tetap harus garang terhadap siapa pun, termasuk pejabat, pengusaha dan masyarakat yang memiliki niat buruk untuk menyelewengkan agenda pemulihan ekonomi nasional. Agar apa yang diserukan Presiden bukan sekadar menjadi wacana tentu perlu ada langkah nyata. Peringatan disertai tindakan konkret akan menjadi pelajaran berharga bagi setiap lembaga penegak hukum untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Hanya penegakan hukum bagi yang salah dan bukan mencari-cari salah akan membuat terciptanya kepastian hukum. Penegak hukum yang menyokong pembangunan, bukan merongrongnya akan membuat laju pemulihan ekonomi nasional akan cepat. Di samping itu, pemerintah juga harus segera menuntaskan pembenahan regulasiregulasi yang tumpang-tindih, berbelit-belit, dan tidak memberikan kepastian hukum. Sinkronkan regulasi secara berkelanjutan, pangkas regulasi yang berbelit-belit agar tidak ada lagi celah aturan yang membuat munculnya ketidakpastian hukum. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2101-menyokong-pembangunan-bukan-merongrong
[GELORA45] Megawati Geram Kepada yang Kerap Minta Presiden Jokowi Mundu
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/340336-megawati-geram-kepada-yang-kerap-minta-presiden-jokowi-mundur Jumat 28 Agustus 2020, 20:55 WIB Megawati Geram Kepada yang Kerap Minta Presiden Jokowi Mundur Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum Megawati Geram Kepada yang Kerap Minta Presiden Jokowi Mundur MI/ADAM DWI Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri KETUA Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, menyatakan dirinya merasa heran dengan adanya aspirasi yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur selama periode masa pemerintahannya berjalan. Megawati meminta mereka gentlemen dan bertarung dalam kontestasi presiden lewat pemilu. Hal ini disampaikan Megawati saat memberikan pidato dalam acara pengumuman calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang IV melalui telekonferensi, Jumat (28/8). Hadir dalam acara itu jajaran pengurus pusat PDIP, Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, Eriko Sotarduga, Juliari Batubara, Sadarestuwati, Ribka Tjiptaning dan Wiryanti Sukamdani. "Banyak katanya orang yang tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang, padahal berkali-kali saya mengatakan, pemerintahan ini ada pemilunya, pemilu langsung, lho. Bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat itu. Lha, kok minta Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Kenapa saya sebut beliau, ya, karena itu presiden kita, Kepala Negara kita," kata Megawati. Megawati menambahkan, PDIP merupakan partai politik pengusung Presiden Jokowi. Karena itu, PDIP akan membela pria asal Solo itu. "Kita ini kan punya mekanisme, ada pengusung, ada pendukung, kadang sering kali dibaurkan. Saya bilang salah, kita pengusungnya," jelas dia. Baca juga: Staf Khusus Benarkan Tito Karnavian sedang ke Singapura Megawati mengingatkan sebagai partai pengusung punya syarat tentang kepemilikan kursi di DPR RI. Bahkan, sistem pemilu itu juga diterapkan di daerah. Ia mengingatkan, seperti di Jawa Tengah dan Bali, PDIP berhak untuk mengusung sendiri calonnya. Menurut dia, sistem politik seperti ini merupakan refleksi kepercayaan rakyat kepada partai politik. Karena itu, Megawati heran apabila ada segelintir orang tidak menyatakan ketidaksukaannya kepada pemimpin, sementara buktinya, keinginan masyarakat umum sudah memberikan mandatnya. "Rakyat percaya kepada kita untuk mendapatkan Pilkada ini, pemimpin yang dapat memimpin rakyatnya," jelas Megawati. (OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/340336-megawati-geram-kepada-yang-kerap-minta-presiden-jokowi-mundur
[GELORA45] Berhasil cegah korupsi, SKK Migas dapat penghargaan KPK
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1690562/berhasil-cegah-korupsi-skk-migas-dapat-penghargaan-kpk Berhasil cegah korupsi, SKK Migas dapat penghargaan KPK Rabu, 26 Agustus 2020 22:45 WIB Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menerima penghargaan dari Ketua KPK Firli Bahuri pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK di Jakarta. Selasa (25/8/2020). ANTARA/HO-SKK Migas Penghargaan dari KPK, adalah salah satu bukti kami secara terus menerus melakukan pencegahan korupsi di industri hulu migas Jakarta (ANTARA) - SKK Migas memperoleh penghargaan dari KPK karena dinilai berhasil melakukan pencegahan korupsi di kegiatan hulu minyak dan gas (migas). Penghargaan ini diserahkan Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK di Jakarta, Selasa (25/8/2020). "SKK Migas konsisten menerapkan praktik pencegahan korupsi. Penghargaan dari KPK, adalah salah satu bukti kami secara terus menerus melakukan pencegahan korupsi di industri hulu migas," kata Dwi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Baca juga: SKK Migas setujui pengembangan Lapangan Paus Biru Dwi mengakui industri hulu migas adalah salah satu sektor yang rawan terjadi praktik korupsi. "Industri hulu migas memiliki perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya. Maka penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi tidak terganggu oleh faktor noninvestasi seperti penyuapan," katanya. Salah satu cara mendorong peningkatan investasi hulu migas, lanjut dia, adalah dengan menerapkan good corporate governance (GCG) pada level yang tinggi, termasuk di dalamnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Investasi hulu migas memiliki risiko dan teknologi yang tinggi serta persaingan antarnegara. Korupsi jelas-jelas menjadi biaya tinggi dan meningkatkan ketidakpastian bisnis, sesuatu yang sangat dibenci oleh para investor," kata Dwi. Pencegahan korupsi, lanjut dia, menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery. "Ujung-ujungnya adalah penerimaan negara menjadi lebih optimal. Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu," ujar Dwi. Selain menerima penghargaan, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto juga menjadi pembicara di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dengan topik Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti Suap. Pada diskusi panel tersebut, Dwi tampil bersama Menteri BUMN, Kepala OJK, Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam, dan KUPAS Kadin dengan penanggap Pimpinan KPK dan Jaksa Agung. Baca juga: SKK Migas: RI berhasil survei seismik terpanjang di Asia Pasifik Baca juga: Dorong investasi dan produksi, SKK Migas beri insentif KKKS Pewarta: Risbiani Fardaniah Editor: Kelik Dewanto COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Menyalahkan Presiden
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1919-menyalahkan-presiden Rabu 26 Agustus 2020, 05:00 WIB Menyalahkan Presiden Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Menyalahkan Presiden MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. BILA demokrasi didefinisikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kita semua hafal di dalam kepala. Itu sih definisi klise, kuno. Akan tetapi, tidak semua orang tahu defi nisi demokrasi ialah proses orangorang memilih seseorang yang kelak mereka salahkan. Filsuf Bertrand Russell merumuskan definisi demokrasi seperti itu. Presiden Amerika, Allan Trumbull, kurang lebih mengatakan disalahkan, dihina, diludahi, bahkan menjadi sasaran pembunuhan menjadi bagian pekerjaan seorang presiden. Allan Trumbull nama Presiden Amerika yang diperankan aktor Morgan Freeman dalam film Angel Has Fallen. Film memang fiksi, tetapi yang disampaikan Presiden Allan Trumbull dalam fi lm serupa dengan yang dikatakan filsuf Bertrand Russel dalam defi nisi demokrasi. Lagi pula, film sesungguhnya kenyataan yang di tangan sutradara menjadi rekaan. Bukankah faktanya rakyat Amerika yang pada 2016 memilih Donald Trump kini menyalahkan sang presiden? Presiden-presiden sebelum Trump mengalami hal serupa, disalahkan rakyat yang memilih mereka. Presidenpresiden setelah Trump pun bakal dipersalahkan rakyat yang memilih mereka sepanjang Amerika menganut demokrasi. Di sini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dipilih Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namanya panitia, dia bersifat sementara. Setelah tugasnya rampung, PPKI bubar. PPKI tidak mungkin menyalahkan Soekarno karena dia keburu bubar. Namun, rakyat menyalahkan Bung Karno, antara lain, atas Demokrasi Terpimpinnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih Pak Harto kiranya tak pernah menyalahkan sang presiden. Itu masa otoritarianisme. Sudah barang tentu MPR tidak berani menyalahkan presiden. Rakyat yang tidak memilih Pak Harto yang menyalahkan sang presiden Orde Baru itu. Habibie menjadi presiden secara otomatis karena menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Sebagian orang ternyata juga menyalahkan Habibie, sekurang-kurangnya atas referendum bagi Timor Timur. Presiden Abdurrahman Wahid dipersalahkan sampai dimakzulkan MPR yang dulu memilihnya. Megawati, penerus Presiden Gus Dur, dipersalahkan atas sejumlah kebijakan semisal privatisasi BUMN. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi dua presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Kritik terhadap keduanya boleh jadi makin kencang, lebih kencang daripada presiden-presiden sebelumnya. Boleh jadi makin demokratis pemilihan seseorang, makin kencang pula ia disalahkan. Makin banyak orang yang memilih seseorang, makin banyak orang pula yang menyalahkannya. Rakyat mengelu-elukan Presiden SBY di awal-awal dia terpilih sebagai presiden di periode pertama. Rakyat kemudian mengkritik dan menyalahkan SBY. Di periode kedua masa pemerintahan SBY, kritik terhadapnya makin kencang. Rakyat, antara lain, menyalahkan SBY sebagai presiden yang lamban mengambil keputusan, gemar pencitraan, dan membiarkan radikalisme. Presiden Jokowi mengalami hal yang lebih heboh jika dibandingkan dengan SBY. Di era media sosial berjaya sekarang ini, orang menyalahkan Jokowi bukan cuma dengan kebenaran, melainkan juga dengan hoaks. Menyebut Jokowi mendatangkan banyak tenaga kerja Tiongkok merupakan contoh menyalahkan dengan hoaks. Menyalahkan model begitu juga bersifat segregatif, bisa memunculkan perpecahan bangsa. Para presiden merespons kritik dengan cara berbedabeda. Megawati cenderung diam. SBY cenderung kalem. Jokowi menjawab aku rapopo, tetapi kalau kritik itu berpotensi memecah belah ia kadang meresponsnya secara tegas. Intinya, terus-menerus dipersalahkan melekat dalam pekerjaan sebagai presiden di alam demokrasi. Jangan alergi bila dikritik atau disalahkan. Bila tak mau disalahkan, jadi raja atau diktator saja. Presiden yang dipilih secara demokratis semestinya merespons kritik bahkan kecaman sekali pun secara proporsional, bukan emosional. Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1919-menyalahkan-presiden
[GELORA45] Bantuan Sosial Berkeadilan
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2099-bantuan-sosial-berkeadilan Rabu 26 Agustus 2020, 05:00 WIB Bantuan Sosial Berkeadilan Administrator | Editorial PANDEMI virus korona yang hingga sekarang belum jelas ujungnya tak ayal telah memukul perekonomian masyarakat. Jutaan rumah tangga paling tidak mengalami pengurangan pendapatan, sebagian bahkan benarbenar kehilangan seluruh penghasilan. Benturan paling keras tentunya dirasakan oleh kelompok miskin. Maka, tepat bila untuk merekalah pemerintah menggelontorkan bantuan sosial pertama kalinya. Kini bantuan diperluas ke kelompok pekerja swasta berpenghasilan rendah, yakni di bawah Rp5 juta per bulan. Bahkan, belakangan bantuan langsung tunai yang disebut subsidi upah itu diputuskan mencakup para guru honorer. Keputusan yang patut kita apreasiasi karena menunjukkan kepekaan yang tinggi atas beban derita kelompok masyarakat yang nyaris luput dari perhatian. Anggaran sebanyak Rp37,87 triliun untuk 15,7 juta penerima telah siap. Tiap penerima akan mendapat subsidi upah yang dikirim langsung ke rekening mereka. Besarannya Rp600 ribu per bulan dan bakal diberikan pemerintah selama empat bulan. Hanya, demi ketepatan sasaran, pemerintah terpaksa menunda penyaluran bantuan yang sedianya dilakukan kemarin. Penyebabnya, validasi data penerima belum rampung. Pemerintah menjanjikan pencairan teralisasi pada pekan ini. Kehati-hatian pemerintah sedikit banyak dapat dimaklumi, mengingat karut marut ketika menyalurkan bansos bagi kelompok miskin. Meski begitu, hal itu sekaligus mengingatkan betapa krusialnya tertib pendataan sosial ekonomi masyarakat. Data yang amburadul membuat eksekusi kebijakan ikut kacau balau. Bansos salah sasaran, kemudian yang seharusnya menerima malah tidak masuk ke daftar sasaran. Bisa ditebak pertimbangan akurasi data sasaran pula yang membuat pemerintah membidik pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, bila ditilik dari sisi keparahan dampak pandemi, para pekerja korban pemutusan hubungan kerja bisa jadi lebih memerlukan bantuan sosial. Terlebih ketika mereka pun luput dari daftar penerima bansos untuk kelompok miskin. Berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja, jumlah korban PHK hingga pertengahan tahun ini mencapai sedikitnya 3,5 juta orang. Bahkan, asosiasi industri menyodorkan angka dua kali lipat. Lalu, bagaimana pula dengan pekerja-pekerja informal berpendapatan rendah yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ada peluang terjadinya irisan antara penerima subsidi upah dengan penerima bantuan sosial bagi kelompok miskin. Tentu saja, akan lebih baik bantuan yang tumpang tindih disalurkan ke sasaran lain yang juga layak. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus memperbaiki data sosial dan ekonomi masyarakat sembari merealisasikan bantuan. Evaluasi mutlak harus dilakukan di tengah jalan, bukan hanya ketika program telah rampung. Tidak bosan-bosannya pula kita mengingatkan agar pemerintah membuka selebar-lebarnya kanal pengaduan masyarakat sebagai salah satu sumber umpan balik. Kemudian, secara bertahap membentuk sistem pendataan sosial yang tertib dari tingkat daerah hingga ke pusat. Pembaruan data semestinya dilakukan lebih ke rap, bukan hanya setahun sekali karena pergerakan sosial ekonomi masyarakat begitu dinamis. Dengan kebiasaan baru tertib pendataan, kita dapat berharap penyaluran bantuan sosial yang berkeadilan bisa terwujud. Siapa tahu, korban PHK bisa segera mendapat giliran menerima bantuan. Sumber: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2099-bantuan-sosial-berkeadilan
[GELORA45] Warga Batam Ambil Paksa Jenazah Positif Covid-19 dan Pukul Dokter
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/339688-warga-batam-ambil-paksa-jenazah-positif-covid-19-dan-pukul-dokter Rabu 26 Agustus 2020, 18:38 WIB Warga Batam Ambil Paksa Jenazah Positif Covid-19 dan Pukul Dokter Henri Siagian | Nusantara Warga Batam Ambil Paksa Jenazah Positif Covid-19 dan Pukul Dokter MI/ANDRI WIDIYANTO Pengendara melintas di depan seni instalasi tenaga medis memegang peti jenazah korban covid-19 di Jakarta, Sabtu, (16/8). DOKTER Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam, Kepulauan Riau, dipukul warga yang hendak menjemput paksa jenazah terkonfirmasi virus korona atau covid-19. "Dokter kami sempat kena pukul," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi di Batam, Rabu (26/8). Baca juga: Stigma di Balik Jemput Paksa Jenazah Korban Covid-19 Menurut Didi, kondisi korban pemukulan relatif baik dan langsung melanjutkan pelayanan terhadap pasien. Tetapi, dia memastikan melanjutkan kasus pemukulan itu ke polisi. Baca juga: Polisi Harus Tahan Tersangka yang Tidak Kooperatif JZ merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Harapan Bunda dan sudah dinyatakan positif covid-19. "Pasiennya meninggal dunia pada Selasa (26/8). Dan mau dibawa paksa pulang," kata Didi. Baca juga: Ambil Paksa Jenazah PDP Covid Terancam Pidana Kerabat korban, lanjut dia, bersikeras membawa jenazah YZ dan pihak rumah sakit tidak mengizinkan karena pasien meninggal dalam status terkonfirmasi positif covid-19. Baca juga: Warga Buka Paksa Peti Jenazah Covid, Limapuluh Kota Swab Massal Pihak rumah sakit dan kerabat korban sempat berdiskusi alot. Dan akhirnya disepakati untuk tetap menjalankan pemulasaran jenazah sesuai protokol covid-19. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto meminta warga bersikap bijaksana dan tidak mengambil paksa jenazah terkonfirmasi positif covid-19. "Siapa yang tak sayang keluarga, semua sayang. Siapa yang tega, semua tak tega," kata dia. (Ant/X-15) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/339688-warga-batam-ambil-paksa-jenazah-positif-covid-19-dan-pukul-dokter
[GELORA45] Menghidupkan (Kembali) Mata Pelajaran Pertanian di Sekolah
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5144144/menghidupkan-kembali-mata-pelajaran-pertanian-di-sekolah?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Menghidupkan (Kembali) Mata Pelajaran Pertanian di Sekolah Iman Kurniawan - detikNews Senin, 24 Agu 2020 12:10 WIB 1 komentar SHARE URL telah disalin berkebun Foto ilustrasi: iStock Jakarta - Dahulu, pada tahun 1990 saat masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) betapa menyenangkan ketika mata pelajaran muatan lokal pertanian tiba. Menyenangkan, karena kami bisa belajar di luar kelas. Apalagi mata pelajaran muatan lokal ini tepat setelah mata pelajaran yang sangat memeras otak --untuk standar otak saya. Di belakang kelas, sudah disiapkan lahan untuk kami olah. Setiap kelas memiliki kaplingannya masing-masing. Kami dibagi beberapa kelompok yang bertanggung jawab untuk tanamannya masing-masing. Setiap kelas menanam jenis tanaman yang berbeda-beda. Ada yang menanam cabai rawit, menanam bayam, menanam kangkung, hingga tanaman yang mudah tumbuh, yakni ubi kayu (singkong). Menariknya, guru muatan lokal pertanian ini termasuk guru favorit saat itu, karena sifatnya yang tidak pernah marah --meskipun pada saat jam pelajaran beliau, kami terkadang bandel, banyak bercandanya, seperti meraih cacing tanah yang kemudian dilemparkan ke murid perempuan. Jelas saja, si murid lari terbirit-birit. Namun, beliau hanya tersenyum sembari mengingatkan, agar kami kembali fokus ke tugas yang harus kami kerjakan. Pada mata pelajaran muatan lokal ini, kami tidak hanya praktik menanam. Tetapi sekaligus juga memahami teori pertanian, khususnya tanaman pangan. Sembari praktik, beliau sangat intens menjelaskan teorinya dengan penuh kesabaran dan kami diminta untuk mencatat apa saja yang beliau anggap penting. Misalnya, pupuk apa yang digunakan, berapa komposisinya. Jenis-jenis hama apa saja yang harus diwaspadai dan bagaimana mengatasinya. Tak hanya itu, kami juga diajarkan bagaimana cara membuat pupuk organik dari sampah organik yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, pupuk itulah yang kami manfaatkan untuk tanaman belakang sekolah. Meski mata pelajaran muatan lokal ini hanya satu minggu sekali, tetapi kami diminta untuk merawatnya setiap hari. Menyiraminya setiap hari, memperhatikan perkembangannya. Jika ada yang layu, maka pada saat bertemu mata pelajaran muatan lokal, beliau menjelaskan kemungkinan penyebabnya. Tentu saja tidak semua tanaman tumbuh dengan baik. Bagi kelompok yang malas, sudah pasti tanamannya gagal. Meski begitu, pada saat panen tiba tetap saja kami nikmati bersama-sama. Semua murid di kelas mendapat bagian, termasuk juga guru-guru kami. Betapa senangnya, bisa membawa pulang hasil panen ke rumah, menikmatinya bersama keluarga. Ada kebanggaan tersendiri rasanya. Rata-rata, sekolahan dulu memiliki pekarangan yang cukup luas. Kalau dibandingkan dengan sekolahan sekarang, jarang sekali punya pekarangan luas, kecuali halaman upacara. Sekolahan di era sekarang, pekarangan yang kosong biasanya dimanfaatkan untuk menambah gedung kelas baru. Alasannya, jumlah kelas yang ada tidak mampu menampung jumlah siswa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kalau pada tahun sebelumnya Kelas 1 hanya 4 lokal, tahun berikutnya bisa menjadi 5 lokal dan seterusnya. Sehingga, ada sekolah yang sampai kekurangan murid dan ada pula sekolah yang kelebihan murid. Mengapa sekolah tidak mampu menolaknya? Rasanya sayang saja, karena jumlah murid juga mempengaruhi jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan sampai ada sebutan untuk sekolah dengan jumlah murid yang banyak ini, yaitu "sekolah basah" dan menjadi rebutan para calon kepala sekolah. Sekarang, sudah jarang sekolah yang menerapkan mata pelajaran muatan lokal bidang pertanian. Wajar, kalau sangat sedikit sekali anak yang bercita-cita menjadi petani. Petani kerap diidentikkan dengan profesi yang tidak bergengsi. Berbeda jika bekerja di kantoran, seragam rapi, duduk di ruangan ber-AC, dianggap lebih bergengsi. Sehingga, (maaf) banyak sarjana yang akhirnya mendedikasikan dirinya selama bertahun-tahun sebagai tenaga harian lepas (honorer), hanya dengan penghasilan yang tidak seberapa. Padahal, bisa saja kita menjadi petani yang modern, petani yang selalu berinovasi menyesuaikan zaman. Bagaimana mungkin bisa swasembada kalau minat orang untuk menjadi petani semakin berkurang? Petani selalu diidentikkan dengan orang-orang berpendidikan rendah. Untuk meningkatkan swasembada pangan, yang dibutuhkan bukan hanya teknologi yang mumpuni, tetapi juga SDM yang berkualitas. Muatan lokal pertanian harus dihidupkan lagi. Anak-anak harus memiliki pengetahuan di bidang pertanian. Apalagi saat pandemi seperti sekarang, ketika mereka jenuh karena belajar jarak jauh, anak bisa mengolah pekarangan rumahnya sendiri, ditanami berbagai tanaman pangan atau bisa menggunakan polybag, juga bisa menggunakan kaleng-kaleng bekas. Dengan demikian, kalau pun nanti tidak menjadi petani, paling
[GELORA45] 19 polisi di China dipecat
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1686002/19-polisi-di-china-dipecat 19 polisi di China dipecat Senin, 24 Agustus 2020 21:36 WIB Dokumentasi: Petugas polisi China pada hari pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) setelah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Beijing, China, Jumat (22/5/2020). ANTARA/REUTERS/Thomas Peter/aa. Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 19 polisi dari berbagai tingkatan di Harbin, China, dipecat atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Pemecatan itu merupakan bagian dari kampanye antikorupsi secara nasional, demikian media resmi China, Senin. Selain dipecat dari jabatannya, ke-19 polisi aktif itu juga dicopot dari keanggotaan Partai Komunis China (CPC). Para petugas kepolisian itu juga dilimpahkan ke pengadilan atas pelanggaran serius peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca juga: China apresiasi polisi Sarolangun dan arsitektur kelahiran Indonesia Baca juga: Mantan staf konsulat Inggris mengaku disiksa polisi China Baca juga: 361 polisi China kehilangan nyawa saat bertugas pada 2017 Para personel kepolisian yang merupakan pejabat senior di sektor keamanan publik di Ibu Kota Provinsi Heilongjiang itu dituduh menerima suap, memiliki investasi bisnis pribadi, memusnahkan buku tabungan dengan sengaja, menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan memiliki senjata secara ilegal. Sementara untuk polisi berpangkat rendah ditangkap karena mengorganisasikan atau bersekongkol dengan kelompok mafia lokal, terlibat prostitusi dan perjudian, perampokan, pemerasan, dan penipuan. Sanksi tersebut diberlakukan sebagai bagian dari kampanye nasional yang dilancarkan oleh Komisi Urusan Politik dan Hukum Komite Sentral CPC pada 8 Juli 2020. Kampanye tersebut tidak hanya menyasar pejabat politik dan judisial, melainkan juga polisi dan petugas keamanan lembaga pemasyarakatan. Di China, semua unsur pemerintahan juga dilarang memiliki usaha sampingan atau bisnis pribadi. Baca juga: China pecat pegawai negeri adakan pesta nikah mewah Baca juga: China Pecat Pelatih Zhu Setelah Gagal di Piala Asia Pewarta: M. Irfan Ilmie Editor: Mulyo Sunyoto COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Barang Bukti Joko Tjandra Rp546 M Diklaim Sudah Dieksekusi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/339011-barang-bukti-joko-tjandra-rp546-m-diklaim-sudah-dieksekusi Senin 24 Agustus 2020, 17:40 WIB Barang Bukti Joko Tjandra Rp546 M Diklaim Sudah Dieksekusi Cahya Mulyana | Megapolitan Barang Bukti Joko Tjandra Rp546 M Diklaim Sudah Dieksekusi MI/Fransisco Carollio Joko S Tjandra UANG senilai Rp546 miliar yang menjadi barang bukti dalam kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali dengan terdakwa Djoko Tjandra sudah disetorkan ke kas negara. Itu dilakukan usai perkaranya inkracht pada 2009. "Sudah dieksekusi dan kejaksaan setorkan ke kas negara sekitar bulan Juni 2009," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriyatna dikonfirmasi mediaindonesia.com, Senin (24/8). Menurut dia, jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan barang bukti Rp546 miliar dalam kasus Joko Tjandra ke kas negara. Kejadian itu dilakukan setelah perkara ini inkracht. "Pasti tanggalnya saya lupa," pungkasnya. Sebelumnya eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mempertanyakan uang senilai Rp546 miliar yang menjadi barang bukti dalam kasus korupsi cessie Bank Bali dengan terdakwa Djoko Tjandra. Uang tersebut, diketahui telah disita pada 2009 dan kemudian dititipkan ke rekening escrow account di Bank Permata. "Kepada semua pihak yang peduli pada kasus ini dan pemberantasan korupsi di saat ini dan masa depan, saya secara pribadi mempertanyakan itu, apakah itu sudah dieksekusi atau belum," kata Antasari. Sebagai penyidik sekaligus jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi cessie Bank Bali, dia memiliki beban moral agar kasus ini tuntas. Antasari juga menyayangkan bahwa kasus ini berujung karut marut. "Yang perlu diingat penyidik baik dari jaksa, KPK, maupun kepolisian dalam pemberantasan korupsi yang utama adalah penyelamatan uang negara," ucapnya. Baca juga : Polisi Tangkap 12 Pelaku Penembakan Pengusaha Antasari mengatakan eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi cessie Bank Bali, terutama barang bukti uang yang disita penyidik harus dibuatkan berita acaranya.Di situ, katanya, juga akan tertera siapa yang mengeksekusi putusan tersebut. Menurut Antasari, hal ini menjadi bentuk transparansi penegak hukum dalam mengeksekusi sebuah putusan."Kalau sudah (dieksekusi) kok tidak ada transparansinya? Eksekusi itu disita untuk negara, bukan untuk dibagi-bagi dan saya secara moral juga merasa tuntas (kasus) ini," kata Antasari. Oleh karena kasus korupsi cessie Bank Bali pada tingkat pertama disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Antasari, eksekutor putusan pengadilan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengatakan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan itu sudah dieksekusi lengkap dengan berita acaranya, maka kepolisian bisa meminta keterangan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menjabat saat itu. "Siapa kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan waktu itu, tinggal dipanggil. Kalau menunjuk petugas, siapa petugasnya. Jadi begitu," kata Antasari. Untuk diketahui, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 2009 dijabat oleh Setia Untung Arimuladi. Setia Untung kini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung. (OL-2) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/339011-barang-bukti-joko-tjandra-rp546-m-diklaim-sudah-dieksekusi
[GELORA45] Jenderal Gatot
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/338846-jenderal-gatot Senin 24 Agustus 2020, 03:59 WIB Jenderal Gatot Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group | Opini Jenderal Gatot Dok.MI Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group BAIKLAH sejujurnya saya katakan, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, sepertinya kepingin menjadi presiden. Apakah ada yang keterlaluan di situ? Dari kedudukannya sebagai panglima TNI, berkeinginan menjadi presiden, kiranya bukan impian yang terlalu tinggi. Bandingkanlah dengan seorang pedagang mebel di Solo, yang kemudian menjadi presiden. Bedanya teramat jauh. Akan tetapi, Jokowi tidak pernah bermimpi menjadi presiden, nyatanya malah menjadi presiden. Apakah Gatot akan sampai menjadi presiden? Sejauh ini tidak ada trajectory yang dapat dijadikan rujukan untuk menjadi presiden. Bung Karno menjadi presiden tak dapat diulangi oleh siapa pun, karena tak ada di antara kita yang kepingin dijajah kembali, lalu terbuka kemungkinan untuk menjadi proklamator. Celakalah mereka yang ingin Indonesia dijajah kembali, untuk kemudian berpidato di pengadilan kolonial, Indonesia Menggugat. Celakalah juga orang yang menginginkan terjadi kembali peristiwa seperti 30 September 1965, sehingga terkuak munculnya seorang jenderal, The Smiling General, yang bahkan menjadi presiden 32 tahun. Siapa pula yang kita izinkan untuk meniru berkuasa seperti itu dan selama itu, lalu ditumbangkan setelah enam kali dipilih kembali menjadi presiden di masa Orde Baru? Seorang Habibie hanya menjadi presiden akibat tumbangnya Pak Harto. Sebuah kenyataan sejarah, pertanggungan jawabnya sebagai presiden ditolak MPR. Siapa yang bisa membantah bahwa Gus Dur menjadi presiden lebih merupakan keberuntungan sejarah? Akan tetapi, ketika dia ditumbangkan MPR, kenyataan itu tak boleh disimpulkan sebagai kemalangan sejarah. Tumbangnya Gus Dur dan naiknya Megawati menjadi presiden memperkuat riwayat di puncak ketatanegaraan berisi tragedi. MPR ialah lembaga tertinggi negara yang kerjanya menumbangkan presiden. Itu menimpa Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur. Cukup sampai di situ. Setelah presiden dipilih langsung oleh rakyat, sesungguhnya MPR kehilangan legitimasi moral politik untuk menumbangkan presiden. Barang siapa berpikir untuk menumbangkan presiden, termasuk dengan bahasa gagah berani people power, baiklah yang bersangkutan menimbang dirinya, tidakkah gerangan telambat lahir? Amien Rais tergolong lahir tepat waktu. Akan tetapi, Amien Rais pun gagal menjadi presiden. Kini saya percaya impiannya untuk menjadi presiden telah terkubur dalam-dalam.Tentu saja saya dapat berspekulasi, seandainya Megawati tidak mengangkat kembali SBY menjadi menkopolkam, yakni setelah Gus Dur menyingkirkannya dari kabinet, barangkali biografi SBY berisi perjalanan hidup yang berbeda. Akan tetapi, kajian berwatak post-factum macam itu tidak banyak gunanya. Dibolak balik dari segala arah, trajektori untuk menjadi presiden RI tetap saja perjalanan yang tak terpetakan. Yang sudah pasti hanya partai politik atau gabungan partai politik yang punya kursi di DPR yang punya hak konstitusional untuk mengusung calon presiden. Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi terlalu dini untuk dinilai, apakah bakal layu sebelum berkembang. Kiranya bukan kesimpulan kepagian untuk mengatakan bahwa dia bukan kendaraan untuk siapa pun menjadi presiden. Seandainya pun dia menjadi partai politik, lalu berhasil duduk di DPR hasil Pemilu 2024, baru pada Pilpres 2029, dia dapat turut mencalonkan presiden. Untuk sementara paling menjadi penggembira. Tentu saja seorang warga negara bernama Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berhak membayangkan dirinya menjadi presiden. Semoga itu baik bagi kesehatannya. Sebaliknya, saya pun sebagai warga negara pembayar pajak, berhak memiliki bayangan, tentang seorang mantan Panglima TNI yang dengan jiwa kejuangannya menjaga dan memelihara dirinya sebagai seorang perwira yang layak diteladani. Ada perbedaan serius menjadi menteri dibanding menjadi Panglima TNI. Menjadi menteri ialah kedudukan yang sepenuhnya diangkat presiden. Statusnya pembantu presiden. Menjadi Panglima TNI setelah mendapat persetujuan DPR. Sebuah posisi sangat terhormat mendapat mandat dari negara, bukan semata dari pemerintah. Apakah seorang mantan Panglima TNI berhak menjadi oposisi? Bukankah dia telah menjadi warga negara (biasa)? Tentu saja dia berhak. Ketika seorang mantan Panglima TNI berbicara, bersuara, kiranya punya gaung yang berwibawa. Dia punya self-respect. Bukan malah menimbulkan penilaian, sang mantan panglima mengidap sindrom, setelah tak berkuasa. Seiring dengan penilaian itu, hilang rasa hormat. Tak banyak mantan Panglima TNI yang dapat dipakai sebagai rujukan generasi penerus. Di antara yang sedikit itu ialah Jenderal LB Moerdani. Begitu selesai serah terima jabatan Panglima ABRI kepada Jenderal Try Sutrisno, Jenderal Benny langsung memberi hormat kepada Jenderal Try
[GELORA45] Joko Tjandra Mengaku Suap Dua Jenderal Polisi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/339056-joko-tjandra-mengaku-suap-dua-jenderal-polisi Senin 24 Agustus 2020, 20:30 WIB Joko Tjandra Mengaku Suap Dua Jenderal Polisi SITI YONA HUKMANA | Politik dan Hukum Joko Tjandra Mengaku Suap Dua Jenderal Polisi MI/Fransisco Carolio Joko S Tjandra PENYIDIK Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri selesai memeriksa terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Polisi mencecar 55 pertanyaan seputar aliran dana terkait penghapusan red notice dirinya. "Yang bersangkutan sudah mengakui telah memberikan sebanyak uang tertentu pada para tersangka," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, hari ini. Namun, Awi belum mau mengungkap nominal uang yang diberikan Djoko ke Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo. Sebab, masih dalam penyidikan. Baca juga: Barang Bukti Joko Tjandra Rp546 M Diklaim Sudah Dieksekusi "Dari hasil pemeriksaan kami tidak bisa sampaikan secara keseluruhan apalagi terkait nominalnya, karena kita masih berproses dan ungkap Awi," ungkap Awi. Dalam kasus penghapusan red notice ini, polisi menetapkan empat orang tersangka. Djoko dan Tommy Sumardi selaku pemberi suap. Sedangkan eks Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte dan eks Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo selaku penerima suap. Prasetyo diduga menerima suap US$20 ribu atau setara Rp295 juta. Sementara Napoleon belum diketahui nominalnya, hanya saja diduga lebih besar dari yang diterima Prasetyo. (Medcom.id/OL-4) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/339056-joko-tjandra-mengaku-suap-dua-jenderal-polisi
[GELORA45] Gosip dan Bahasa Perempuan
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5143234/gosip-dan-bahasa-perempuan?tag_from=wp_cb_kolom_list Jeda Gosip dan Bahasa Perempuan Rahmat Petuguran - detikNews Minggu, 23 Agu 2020 12:08 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Karakter Bu Tejo dalam film Tilik (Foto: Ravacana Film) Jakarta - Bu Tejo viral! Tokoh dalam film pendek Tilik karya sutradara Wahyu Agung Prasetyo (Ravacana Film, 2018) itu mendapat perhatian luas karena karakternya yang unik. Dia digambarkan penggosip kelas wahid di komunitasnya. Selain tampak punya bakat alami, ia jadi penggosip ulung karena ditopang teknologi terkini. Film Tilik menarik minat karena dianggap mampu memotret realitas kehidupan perempuan desa. Selain solidaritas terhadap orang yang sakit, gosip jadi realitas sosial yang paling mencolok di komunitas itu. Keduanya tergambar dalam persona Bu Tejo. Ada dua tipe respons terhadap karakter Bu Tejo dan film itu secara umum. Respons pertama adalah yang bersikap apresiatif karena menganggap film itu mampu memotret realitas dengan presisi. Respons tipe kedua cenderung kritis karena film ini dianggap mereproduksi stereotip negatif perempuan sebagai penggosip. Memang tak bisa dielakkan, perempuan sering dicitrakan suka bergosip. Citra ini bukan cuma dilekatkan kepada perempuan desa kurang terdidik seperti persona Bu Tejo, tapi juga perempuan perkotaan terdidik. Lalu dari mana stereotip itu berasal? Bagaimana citra itu direproduksi sehingga terdengar benar hingga kini? Perekat Sosial Meski dengan gaya kelakar, penjelasan tentang kenapa perempuan cenderung suka bergosip disampaikan John Gray. Ia menulisnya dalam buku laris Men Are From Mars and Women are From Venus. Kecenderungan bergosip tumbuh karena perempuan memiliki kecenderungan alami bekerja sama satu sama lain. Dorongan bekerja sama sendiri muncul karena perasaan kurang percaya diri (insecure) yang tumbuh secara kultural karena perempuan pada masa lalu tidak punya akses ke alat-alat produksi. Kendala perempuan dalam mengakses alat produksi bisa bersifat alami sekaligus sosial. Bersifat alami karena perempuan mengalami masa-masa yang membuat ketangguhan fisiknya menurun akibat menstruasi, hamil, dan menyusui. Pada masa seperti itu, perempuan bergantung kepada pasangan lelakinya untuk menyuplai makanan. Secara sosial, kendala perempuan mengakses alat produksi bisa terjadi karena peminggiran yang terus-menerus. Kendala yang bersifat alami dilembagakan oleh struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek, pasif, dan terdomestikkan. Peminggiran itulah yang membuat perempuan insecure. Agar merasa aman ia harus berkumpul, bekerja sama, berserikat dengan perempuan lainnya. Kebutuhan berkumpul itu kemudian mendorong perempuan mengembangkan aneka kecakapan agar dirinya diterima di komunitas. Kecakapan psikologis bisa berupa kepekaan memahami perasaan orang lain, peduli, dan empatik. Adapun kecakapan berbahasa bisa berupa keterampilan memuji, mengapresiasi, dan berbasa-basi. Di titik ini gosip dipandang sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga solidaritas kelompok ketika perempuan berkumpul. Gosip berfungsi dengan dua cara. Pertama, pengetahuan yang sama terhadap sesuatu membuat orang merasa memiliki nasib yang sama. Kedua, gosip membuat munculnya sosok liyan (the other) yang menguatkan ke-kami-an kelompok tersebut. Hipotesis ini relatif bisa diterima jika digunakan untuk membaca masyarakat purba atau pertanian periode awal yang menjadikan kekuatan fisik sebagai satu-satunya cara mengakses sumber daya. Misalnya lewat berburu atau meramu. Tapi hipotesis ini tidak relevan digunakan untuk memahami masyarakat modern yang strukturnya lebih kompleks. Dalam masyarakat modern, jenis kelamin tidak lagi menjadi faktor utama pembentuk perilaku kelompok. Faktor-faktor lain seperti kelas sosial, kelas ekonomi, pengetahuan, akses informasi, dan ideologi kerap lebih dominan dari jenis kelamin. Dalam masyarakat yang lebih kompleks, hipotesis itu juga lemah karena bersandar pada sejumlah asumsi yang bersifat biner. Seolah-olah cuma perempuan yang suka bergosip, laki-laki tidak. Seolah-olah perempuan dependen dan laki-laki independen. Seolah-olah perempuan membutuhkan kelompok dan laki-laki mandiri. Padahal, gosip adalah kebutuhan umum. Begitu juga kebutuhan atas dukungan kelompok, diperlukan oleh laki-laki maupun perempuan. Di sawah, pasar, pabrik, dan kantor juga banyak laki-laki bergosip. Laki-laki juga banyak yang pintar basa-basi, memuji, bahkan menjilat untuk memastikan keberterimaannya di kelompok. Kecenderungan bergosip pada masa kini lebih banyak ditentukan oleh faktor sosial daripada jenis kelamin. Ketersediaan waktu luang misalnya cenderung membuat orang bergosip. Ketiadaan saluran konsultasi yang sehat seperti keluarga yang akomodatif juga bisa menstimulasi gosip. Tentu saja karakter personal juga punya peran. Bentuk Peminggiran Jika dilihat dari perspektif lebih luas, stereotip bahwa
[GELORA45] China setujui uji klinis vaksin COVID-19 budidaya sel serangg
-- j.gedearka https://www.antaranews.com/berita/1683122/china-setujui-uji-klinis-vaksin-covid-19-budidaya-sel-serangga China setujui uji klinis vaksin COVID-19 budidaya sel serangga Minggu, 23 Agustus 2020 09:08 WIB Ilustrasi - Seorang anggota staf menguji sampel vaksin COVID-19 nonaktif di sebuah laboratorium milik Sinovac Biotech Ltd., yang berada di Beijing, China, (11/4/2020). ANTARA FOTO/Xinhua/Zhang Yuwei/pras. Beijing (ANTARA) - China menyetujui uji klinis pada manusia dari calon vaksin COVID-19 yang dibudidayakan dalam sel serangga, kata pemerintah Kota Chengdu, Sabtu (22/8). China turut serta dalam perlombaan global pengembangan vaksin hemat biaya untuk mencegah pandemi COVID-19. Penggunaan sel serangga untuk membuat protein vaksin COVID-19, yang pertama di China, mampu meningkatkan produksi berskala besar, menurut pemberitahuan Pemerintah Chengdu di media sosial WeChat. Vaksin tersebut, yang dikembangkan oleh Rumah Sakit China Barat pada Universitas Sichuan di Chengdu, mengantongi persetujuan Badan Produk Obat-obatan Nasional untuk melakukan uji klinis, tulis pemerintah kota. Ketika diujikan pada monyet, vaksin itu terbukti mencegah infeksi SARS-CoV-2 tanpa efek samping yang nyata, kata pemkot. Para ilmuwan China telah memimpin pengembangan pada sedikitnya delapan calon vaksin COVID-19 lainnya, yang memasuki tahapan uji klinis berbeda. Para pemain asing, termasuk BioNTech Jerman dan Inovio Pharma AS, juga berkoordinasi dengan perusahaan setempat untuk menguji vaksin eksperimental mereka di China. Sumber: Reuters Baca juga: Vaksin corona pertama China dari sel serangga sudah dites pada monyet Baca juga: China berikan hak paten vaksin COVID-19 pertama buatan CanSino Baca juga: Vaksin COVID-19 diperkirakan mulai tersedia di China akhir Oktober Perusahaan UAE akan sediakan 10 juta dosis vaksin COVID-19 untuk Indonesia Penerjemah: Asri Mayang Sari Editor: Tia Mutiasari COPYRIGHT © ANTARA 2020
[GELORA45] Survei: 67% Masyarakat Puas Demokrasi di Masa Pandemi
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/338755-survei-67-masyarakat-puas-demokrasi-di-masa-pandemi Minggu 23 Agustus 2020, 13:47 WIB Survei: 67% Masyarakat Puas Demokrasi di Masa Pandemi Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum Survei: 67% Masyarakat Puas Demokrasi di Masa Pandemi Antara/Maulana Surya Warga melintasi mural wajah sejumlah pemimpin negeri. SEBANYAK 67% masyarakat puas dengan proses demokrasi Indonesia di masa pandemi covid-19. Dari 67% tersebut, sebanyak 5% menyatakan sangat puas dan 65% sisanya mengaku cukup puas. "Ada 67% warga yang menyatakan sangat dan cukup puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia, meski tengah mengalami bencana pandemi," ujar Pendiri Saiful Mujani Research Center (SMRC), Saiful Mujani, dalam rilis secara daring, Minggu (23/8). Baca juga: Jokowi: Zona Nyaman Menghambat Perubahan Sisanya, yakni sekitar 25%, menyatakan kurang puas. Sebanyak 2% mengaku tidak puas sama sekali dan sekitar 5% tidak menjawab. Pandangan itu tertuang dalam survei Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19, yang berlangsung 12-15 Agustus 2020. Survei dilakukan secara langsung dan melalui jaringan telepon terhadap sekitar 70% penduduk Indonesia dengan usia di atas 17 tahun. Lebih lanjut, Saiful menyebut tren kepuasan terhadap demokrasi tengah menurun di masa pandemi. Hal itu terjadi pada Juni lalu, ketika covid-19 menyebar secara luas di penjuru negeri. Pada saat itu, yang menyatakan kepuasan hanya sebesar 59%. Baca juga: Ada 9 Hal Baru dalam Pemungutan Suara Pilkada 2020, Apa Saja? "Lalu kemudian mulai mengalami perbaikan sejak akhir Juni hingga saat ini," imbuhnya. Dari survei juga diketahui bahwa komitmen masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia masih tinggi. "Sebanyak 71% menyatakan meski tidak sempurna, demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita," pungkas Saiful.(OL-11) TAGS: # Demokrasi # pandemi covid-19 Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/338755-survei-67-masyarakat-puas-demokrasi-di-masa-pandemi
[GELORA45] Merdeka dari Pelanggaran HAM Berat
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/338458-merdeka-dari-pelanggaran-ham-berat Sabtu 22 Agustus 2020, 03:00 WIB Merdeka dari Pelanggaran HAM Berat Munafrizal Manan Wakil Ketua Komnas HAM RI | Opini Merdeka dari Pelanggaran HAM Berat Dok. Pribadi PERINGATAN kemerdekaan ke-75 RI merupakan momentum meneguhkan kembali spirit kemanusiaan. Elan vital perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ialah spirit kemanusiaan. Pengalaman di cengkeram kolonialisme asing telah membangkitkan kesadaran pentingnya nilai kemanusiaan dan kulminasinya ialah revolusi kemerdekaan. Para pendiri negara RI kemudian mematrikan spirit kemanusiaan itu ke dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 sarat dengan diksi, frasa, maksim, dan filosofi kemanusiaan. Sebagai dokumen fundamental yang tidak dapat diubah, spirit kemanusiaan dalam Pembukaan UUD 1945 akan selalu inheren dengan eksistensi NKRI. Dalam leksikon HAM, tujuan spirit kemanusiaan itu ialah penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Spirit kemanusiaan ini semestinya tidak redup, sebaliknya harus terus berkilau seiring bertambahnya usia RI. Namun, justru itulah tantangan yang dihadapi sekarang. Pada aras normatif, spirit kemanusiaan itu sekadar aksesori pelengkap bernegara. Ia hanya menjadi kata dan kalimat mati yang tertera dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Ia pun hanya sebagai etalase diplomasi internasional, berbangga dan berpuas diri menjadi anggota Dewan HAM PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Pada aras empirik, tidak semua legislasi, kebijakan, keputusan, dan vonis dalam praktik bernegara mencerminkan spirit kemanusiaan. Ini ditambahi pula oleh tingkah sebagian masyarakat yang turut berkontribusi tak mengindahkan nilai kemanusiaan dalam relasi sosialnya. Cukup jelas Pascakemerdekaan RI, sejumlah peristiwa tragis yang merenggut nyawa terjadi, baik dalam bentuk vertikal (dilakukan aparatus negara) maupun horizontal (dilakukan unsur masyarakat). Peristiwa ini disebut sebagai pelanggaran HAM. Peristiwa itu ada yang sudah terlupakan dan ada pula yang hanya menjadi catatan sejarah. Ada pula peristiwa yang sudah dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI. Saat ini, ada 12 berkas hasil penyelidikan projustisia dugaan pelanggaran HAM berat yang belum jelas tindak lanjut proses pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan. Kendati penyelesaiannya pernah dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden, adegan berulang bolakbalik pengembalian berkas kasus oleh Kejaksaan Agung kepada Komnas HAM justru mempertontonkan ketidakpastian penyelesaiannya. Perdebatan teknis hukum yang multiintepretatif memacetkan proses penyelesaian projustisia kasus-kasus tersebut. Kemacetan itu terutama bersumber dari kontradiksi makna ‘bukti permulaan yang cukup’ dan ‘bukti permulaan yang lengkap’. Dengan lingkup wewenang dan instrumen wewenang penyelidikan yang terbatas, sulit bagi Komnas HAM menyuguhkan bukti permulaan yang lengkap, sebagaimana cenderung dikehendaki penyidik melalui serentetan petunjuk yang disampaikannya atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Komnas HAM dikondisikan agar menyampaikan hasil penyelidikan yang 100% siap pakai oleh penyidik. Sesungguhnya merupakan pekerjaan penyidik untuk mendapatkan bukti permulaan yang lengkap itu guna membuat terang tindak pelanggaran HAM yang berat dan untuk menemukan tersangkanya. Lingkup wewenang penyelidik, penyidik, penuntut, dan hakim dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM sudah cukup jelas. Sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan, fokus penyelidikan Komnas HAM ialah mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat guna ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Dengan lingkup wewenang dan juga instrumen wewenang yang terbatas, penyelidikan oleh Komnas HAM hanya untuk memastikan apakah peristiwa yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat nyata adanya. Ketika telah diketahui siapa korbannya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa saksinya, apa buktinya, dan terpenuhi unsurnya, sungguh tidak tepat berkata bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM merupakan ilusi. Hasil penyelidikan itu berbasis pada temuan fakta-fakta. Selanjutnya ialah wewenang Jaksa Agung sebagai penyidik berdasarkan hasil penyidikannya untuk meneliti dan menyimpulkan apakah hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM itu dapat diproses lebih lanjut atau dihentikan. Hasil penyelidikan Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM yang berat merupakan dokumen hukum projustisia. Sepanjang UU 26/2000 masih berlaku, status dokumen hukum itu akan tetap hidup dan wajib ditindaklanjuti berdasarkan lingkup wewenang penegak hukum yang diatur dalam UU a quo. Tanpa bertitik tolak dari hasil penyelidikan Komnas HAM itu, langkah penyelesaian apa pun yang hendak ditempuh niscaya tidak akan berujung
[GELORA45] Blunder Buzzer
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1916-blunder-buzzer Sabtu 22 Agustus 2020, 05:00 WIB Blunder Buzzer Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group | Editorial Blunder Buzzer MI/Ebet Usman Kansong Dewan Redaksi Media Group. PERSIS di hari pencoblosan Pemilu Presiden, 17 April 2019, satu teman yang kini menjadi wakil menteri menyodorkan kepada saya angka elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo- Sandi. Waktu itu Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin berkumpul di Djakarta Theater menyaksikan hitung cepat yang ditayangkan semua stasiun televisi. Angka elektabilitas yang disodorkan kawan saya itu dikonversi dari media sosial. Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin memperoleh sekitar 59% suara dan Prabowo-Sandi 41%. Hitung cepat lembaga-lembaga survei kredibel yang terpampang di televisi menunjukkan elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf antara 54%-56% dan Prabowo-Sandi 44%-46%. Saya berpikir andai angka elektabilitas hasil konversi media sosial itu benar, serupa dengan hasil real count KPU nanti, ilmu statistik yang menjadi dasar hitung cepat mesti bubar diganti ilmu utak-atik medsos. Real count KPU kelak menunjukkan Jokowi-KH Ma’ruf dengan perolehan suara 55,5% mengungguli Prabowo-Sandi dengan perolehan suara 44,5%, tidak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat. Ilmu statistik batal bubar. Saya yang waktu itu menjadi bagian tim kampanye yang mengurusi media arus utama, juga punya angka elektabilitas kedua pasangan yang dikonversi dari pemberitaan di media arus utama. Pada 14 April 2019 atau tiga hari sebelum hari pencoblosan, saya memiliki angka elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin 55,3% dan Prabowo-Sandi 44,7%. Angka yang saya pegang itu tidak berbeda jauh dengan angka hasil hitung cepat. Bahkan angka saya itu ternyata mirip dengan hasil real count KPU, hanya selisih 0,2%. Sepanjang kampanye Pilpres 2019 angka elektabilitas yang saya miliki, yang merupakan hasil konversi pemberitaan media arus utama itu, berubah-ubah sesuai dengan dinamika politik kala itu. Sebaliknya, angka elektabilitas hasil konversi ‘pemberitaan’ media sosial relatif konsisten, berkisar 59%-62%. Pengalaman di atas kiranya menunjukkan media arus utama lebih merepresentasikan realitas jika dibandingkan dengan media sosial. Itu karena pemberitaan media arus utama memang berdasarkan fakta, sedangkan pesan melalui media sosial berdasarkan algoritma. Media arus utama menggambarkan apa yang memang terjadi, sedangkan media sosial menggambarkan apa yang diinginkan terjadi. Terjadi mobilisasi pesan melalui media sosial untuk mencapai apa yang diinginkan terjadi itu. Dalam kasus Pilpres 2019, berlangsung mobilisasi pesan melalui media sosial oleh tim medsos untuk mencapai keinginan mendapat elektabilitas 59% bagi pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Ramai diberitakan mobilisasi buzzer dan influencer untuk mengampanyekan omnibus law atau RUU Cipta Kerja. Penggunaan buzzer dan influencer itu kiranya demi tercapainya satu keinginan, yakni masyarakat mendukung omnibus law. Alih-alih mendapat dukungan, penggunaan buzzer dan influencer itu dikecam. Bukannya mendapat dukungan, para influencer dan buzzer mendapat perundungan sampai beberapa di antaranya mundur teratur. Entah siapa yang memobilisasi buzzer dan influencer itu, dia melakukan blunder dan menghadirkan backfire. Indonesia Corruption Watch mencatat pemerintah menghabiskan Rp90 miliar lebih untuk membayar buzzer dan influencer demi menyosialisasikan program-program pemerintah. Para buzzer dan influencer yang umumnya pesohor itu serupa mendapat durian runtuh. Ketika sepi job akibat pandemi covid-19, mereka mendapat job menyosialisasikan program pemerintah melalui media sosial. Alangkah baik hatinya pemerintah memberikan ‘bantuan sosial’ kepada para buzzer itu. Kita berkomunikasi melalui media sosial umumnya untuk mencari konfirmasi. Kita hanya mencari informasi yang sesuai dengan pikiran dan pendapat kita. Informasi di media sosial yang berbeda atau bertentangan dengan pikiran dan pendapat kita biasanya kita abaikan atau tolak. Itulah sebabnya tujuan bagi terjadinya dukungan masyarakat atas RUU Cipta Kerja dengan memobilisasi buzzer tidak tercapai karena mungkin banyak orang yang sesungguhnya tak setuju dengan rancangan undang-undang tersebut bahkan menyerang balik para buzzer itu. Komunikasi melalui media arus utama umumnya untuk mencapai diskusi yang berujung pada, dalam istilah filsuf Jerman Jurgen Habermas, kesalingmengertian. Pengelola media mendiskusikan, setidaknya melalui rapat redaksi dan pengeditan, sebelum memutuskan suatu berita dipublikasikan. Dalam pemberitaan di media arus utama ada diskusi, antara lain melalui prinsip cover both side, supaya tidak ada monopoli kebenaran oleh satu narasumber. Pun audiens mencerna atau ‘mendiskusikan’ dengan diri sendiri informasi yang disampaikan melalui media arus utama. Andai sosialisasi omnibus law dilakukan intensif melalui media arus utama, semestinya tercapai
[GELORA45] Wagub Ungkap Ada Suara Ledakan saat Kebakaran Kejagung
-- j.gedearka https://mediaindonesia.com/read/detail/338667-wagub-ungkap-ada-suara-ledakan-s Sabtu 22 Agustus 2020, 21:46 WIB Wagub Ungkap Ada Suara Ledakan saat Kebakaran Kejagung Insi Nantika Jelita | Megapolitan Wagub Ungkap Ada Suara Ledakan saat Kebakaran Kejagung MI/BRIYAN B HENDRO Kebakaran di Kejaksaan Agung, Sabtu (22/8) WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, ada ruang pimpinan di Kejaksaan Agung yang terbakar. Baca juga: Kebakaran Kejagung, Jaksa Agung Pastikan Tahanan masih Aman Kebakaran tersebut terjadi pada Sabtu (22/8) pukul 19.10 WIB. "Sudah ratusan petugas yang hadir, namun cepat sekali api menjalar. Mungkin beberapa ruang pimpinan juga kami dapat informasi sudah terbakar," kata Riza dalam tayangan live Metro TV. Baca juga: Api Hanguskan Lantai Intelijen dan Kepegawaian Kejagung Tak kurang ada 38 mobil kebakaran dan 200 petugas personel dikerahkan untuk memadamkan api di kantor Kejagung. "Kebakaran terjadi dimulai dari lantai 6 dan menjalar ke lantai bawah. Petugas kami hadir. Pak Gubernur Anies Baswedan minta tangani secepat mungkin," kata Riza. Baca juga: Kebakaran di Kejagung, Rute Koridor 1 Transjakarta Dialihkan Pihaknya mengatakan belum mengetahui penyebab kebakaran. Riza juga mengatakan, terdengar ledakan dari kebakaran di Kejagung tersebut. "Tadi ada ledakan. Petugas akan melakukan langkah penyelidikan dan investigasi apa yang menjadi penyebab kebakaran," pungkas Riza. (X-15) Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/338667-wagub-ungkap-ada-suara-ledakan-saat-kebakaran-kejagung
[GELORA45] Ancaman Resesi dan Empati Birokrasi
-- j.gedearka https://news.detik.com/kolom/d-5141373/ancaman-resesi-dan-empati-birokrasi?tag_from=wp_cb_kolom_list Kolom Ancaman Resesi dan Empati Birokrasi Bonataon M.T. Vincent Simandjorang - detikNews Jumat, 21 Agu 2020 14:11 WIB 0 komentar SHARE URL telah disalin Indonesia Belum Resesi Jakarta - Dalam ibadah yang dilaksanakan virtual, saya menyaksikan seorang pendeta yang tua renta dengan kerelaan hati memotong gajinya, mengingat banyak jemaat yang turut susah ekonominya akibat pandemi Covid-19. Pada 18 Juni 2020, pemerintah Singapura turut menyatakan bahwa tidak ada bonus pertengahan tahun dan pemotongan satu bulan gaji bagi para aparatur sipil negara (ASN). Mereka juga telah melakukannya pada 2009 sebagai konsekuensi krisis ekonomi. Covid-19: The Great Reset, buku yang dirilis pada Juli oleh Ketua Eksekutif World Economic Forum Klaus Schwab menyebutkan bahwa disrupsi bukan lagi oleh revolusi industri keempat. Covid-19 yang tak kasat mata telah menjadi disruptor besar dalam kehidupan, yang mendorong kita untuk melakukan penyetingan ulang (reset). Salah satunya pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah ketahanan fiskal menghadapi krisis ketidakpastian yang dihadapi seluruh negara. Pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun ini tidak mengikutsertakan para pejabat negara dan pejabat pimpinan tinggi di pemerintahan. Kekhawatiran pemerintah begitu kronis dengan potensi rendahnya pertumbuhan ekonomi hingga menuju angka minus ke jurang resesi, dan kesehatan fiskal hingga defisit APBN direvisi menjadi 6,34%. Apakah sesungguhnya Indonesia sudah kehabisan dana hingga muncul usulan untuk mencetak uang (helicopter money) dan gencarnya menerbitkan obligasi? Tentunya tidak semudah itu dan perlu kehati-hatian. Prinsip utama yang harus dipegang dalam pengelolaan keuangan hanya ada tiga, yakni tidak lebih besar pasak daripada tiang, menjalankan kecukupan, dan jujur. Efektivitas Biaya Birokrasi Pada 14 November 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan bahwa ada pemerintah daerah yang hampir 70% APBD-nya dihabiskan hanya untuk urusan pegawai dan pejabat. Sekitar 13,4% digunakan untuk perjalanan dinas dan 17,5% untuk jasa kantor. Belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan berkisar 36%. Ironis, karena rakyat nyatanya hanya menikmati sekitar 30% saja yang disebabkan parasit yang menumpang hidup dalam birokrasi. Belanja pegawai bahkan melebihi besaran alokasi wajib untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Ribuan triliun rupiah sudah dihabiskan untuk menunjang jalannya birokrasi, namun signifikansi dan efektivitas biaya terhadap beberapa indikator kemajuan birokrasi masih jauh tertinggal. Indeks efektivitas pemerintah pada 2018 masih di angka 59,13. Peringkat kemudahan berusaha turun menjadi ke-73, demikian dengan peringkat daya saing turut turun menjadi ke-50. Kegagalan pemerintah juga terjadi pada beberapa target kuncinya dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, seperti tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi 8%, dan rasio penerimaan pajak sebesar 16% dari produk domestik bruto. Katastropik terbesar dalam penyelenggaraan negara dimulai dari krisis empati birokrasi terhadap rakyatnya. Dengan kemampuan anggaran yang terbatas, sejatinya pemerintah masih mampu mengalokasikan banyak dana untuk pemulihan ekonomi nasional dengan disiplin. Resonansi Solidaritas Pandemi Covid-19 adalah momentum tepat dalam melakukan transformasi birokrasi. Beberapa kontribusi alternatif cepat (quick wins) dapat dilakukan pemerintah pada sisa lima bulan berjalan tahun 2020 ini untuk berpartisipasi meringankan beban rakyat, bagaikan oase di tengah gurun. Pertama, moratorium rekrutmen calon ASN dari jalur reguler dan sekolah kedinasan. Presiden perlu membatalkan rekrutmen ±150 ribu calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 yang akan dilanjutkan pada September ini. Hingga detik ini belum ada suatu kajian berapa jumlah ASN yang riil dibutuhkan sebagai akuntabilitas kepada publik. Perekrutan calon ASN perlu dilakukan dengan berbasis pada jabatan fungsional mitigasi dan adaptasi pandemi covid-19, seperti dokter, perawat, peneliti dan perekayasa medis, epidemiolog, serta ilmuwan data (data scientist). Kedua, hentikan perjalanan dinas. Produktivitas di tengah pandemi tidak menurun meskipun aktivitas digantikan dengan rapat dan perjalanan dinas virtual melalui ragam aplikasi konferensi video daring seperti Zoom dan Google Meet. Perjalanan dinas di tengah pandemi yang belum usai akan turut memberikan resiko tinggi, tidak hanya kepada birokrat yang menjalankan, namun berpotensi membahayakan daerah kedatangan dan daerah asal. Belum ada urgensitas yang tinggi dalam melaksanakan perjalanan dinas di tengah bahaya Covid-19. Ketiga, pemangkasan tunjangan kinerja. Hal ini perlu dilakukan mengingat kondisi negara yang sedang sulit secara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan fiskal. Beberapa pemerintah daerah telah menjalankannya.
